Berita Borneotribun.com Hari ini

Rabu, 06 November 2024

KPU Bengkayang prioritaskan wilayah sulit saat distribusi logistik

KPU Bengkayang prioritaskan wilayah sulit saat distribusi logistik
KPU Bengkayang prioritaskan wilayah sulit saat distribusi logistik. (ANTARA)
Bengkayang - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Timur, memprioritaskan wilayah-wilayah sulit dijangkau saat pendistribusian logistik Pilkada 2024 yang dilaksanakan tujuh hari sebelum hari pemungutan suara 27 November mendatang.

"Yang pasti, penyaluran logistik pilkada akan tiba dan siap di tempat masing-masing pada H-1 hari pemungutan suara," kata Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkayang Heribertus di Bengkayang, Rabu.

Ia mengatakan KPU masih berkoordinasi dengan pihak terkait, terutama aparatur kecamatan, untuk jadwal pengiriman logistik pilkada karena pihak kecamatan yang lebih paham dengan kondisi wilayahnya.

Setidaknya ada empat kecamatan di Bengkayang yang menjadi prioritas pengiriman logistik pilkada, yakni Kecamatan Suti Semarang, Siding, Sungai Raya Kepulauan, dan Jagoi Babang.

Pendistribusian dengan skala prioritas itu dengan mempertimbangkan akses transportasi yang sulit, kondisi geografis dan topografi pegunungan, wilayah perairan dan kepulauan, serta kondisi cuaca saat ini.

"Untuk pendistribusian logistik ke masing-masing kecamatan sesuai dengan jadwal, tetapi sekarang untuk tanggal pastinya masih kita koordinasikan dengan pihak kecamatan," katanya.

Ia menambahkan KPU Bengkayang juga sudah membuat pemetaan moda transportasi untuk distribusi logistik. Selain itu, KPU juga telah menyusun strategi mitigasi darurat logistik Pilkada 2024 dan berharap pendistribusian logistik tidak terganggu cuaca ekstrem agar bisa sampai tujuan dengan aman.

Sementara itu, KPU Bengkayang telah menyelesaikan penyortiran dan pelipatan surat suara pilkada, dan saat ini sedang melakukan pengepakan.

"Kita sudah selesai melakukan sortir dan lipat pada tanggal 2 dan 3 November 2024 untuk surat suara pemilihan gubernur dan pemilihan bupati," katanya.

Dari hasil sortir dan lipat tersebut, KPU menemukan 40 lembar surat suara pemilihan bupati yang kondisinya rusak dan 211.820 lembar surat suara dalam kondisi baik. Kemudian untuk surat suara pemilihan gubernur yang rusak ditemukan sebanyak 12 lembar dan kondisi baik 146.673 lembar.

Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Bengkayang AKBP Teguh Nugroho menyatakan pihaknya terus membangun komunikasi dengan KPU untuk mengawal dan mengamankan tahapan pilkada.

"Selama ini berjalan lancar dan tidak ada kendala, serta komunikasi dengan penyelenggara pemilu berjalan dengan baik," katanya.

Polres Bengkayang juga menjamin keamanan pendistribusian logistik pilkada hingga ke tempat pemungutan suara (TPS).

"Kita siapkan sebanyak 348 personel untuk mengamankan tahapan pilkada, termasuk penyaluran logistik, menjaga gudang KPU, dan pengamanan hari pemungutan suara," katanya.

Selain itu, Polres Bengkayang juga melakukan mitigasi hadapi tantangan di lapangan dengan rutin melakukan patroli, memetakan potensi gangguan seperti pencurian dan perusakan, sampai antisipasi sabotase logistik pilkada dan pemetaan wilayah yang aksesnya ekstrim.

Oleh : Narwati/ANTARA

Wali Kota Pontianak sebut pelatihan kepemimpinan tingkatkan kompetensi

Wali Kota Pontianak sebut pelatihan kepemimpinan tingkatkan kompetensi
Wali Kota Pontianak sebut pelatihan kepemimpinan tingkatkan kompetensi. (ANTARA)
Pontianak - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak, Kalimantan Barat Edi Suryanto mengatakan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan XI sebagai wujud dan sarana meningkatkan kompetensi diri seorang pemimpin.

"Jadi PKP ini bukan semata-mata untuk syarat naik pangkat melainkan sarana meningkatkan kompetensi diri," ujarnya di Pontianak, Rabu.  

Menurutnya inti setiap jenjang pelatihan kepemimpinan agar menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dan lebih murah.  

"Itu aja pelatihan kepemimpinan. Kita dilatih untuk menghadapi perubahan. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan itu sendiri," katanya.   

Ia mengatakan bahwa di pemerintahan, substansi dan formalitas harus seimbang. Tugas pimpinan adalah menyeimbangkan supaya formalitas tidak menghambat substansi. Pemimpin harus punya dua hal pertama karakter dan kedua siap menghadapi situasi.  

"Pertama karakter, pemimpin benar-benar mengambil keputusan terbaik dan tidak gampang dipengaruhi dalam konteks selama sesuai aturan dan kedua siap tidak kagetan, tiba-tiba perubahan mendadak," katanya menegaskan.

PKP ini diharapkan menghasilkan aparatur Pemkot Pontianak yang mampu membuat perencanaan pelaksanaan kegiatan atau kemampuan menjabarkan program instansi ke dalam kegiatan instansi. Kemudian kemampuan mempengaruhi serta memobilisasi bawahan.

"Kemudian pemangku kepentingan strategisnya guna melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan serta memimpin keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada instansi masing-masing secara efektif dan efisien," kata dia.

Ke depan, pemimpin harus punya kesiapan. Artinya, pemimpin bukan sosok yang mudah bingung, kaget dan gagap teknologi terhadap sebuah perubahan.

“Pola pikirnya adalah, tanpa melanggar peraturan yang berlaku dan tetap berada dalam koridor yang baik, usahakan pekerjaan selalu menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih mudah dan tentunya lebih murah,” kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pontianak kelola sampah dengan konsep infrastruktur hijau

Pontianak kelola sampah dengan konsep infrastruktur hijau
Pontianak kelola sampah dengan konsep infrastruktur hijau. (ANTARA)
Pontianak - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pontianak, Kalimantan Barat menggelar kegiatan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memaksimalkan pengelolaan sampah dengan konsep infrastruktur hijau.

"Berdasarkan target yang diamanahkan pemerintah pusat, Kota Pontianak perlu mendorong pengelolaan sampah salah satunya dengan membangun konsep infrastruktur hijau," ujar Kepala Dinas PUPR Kota Pontianak Firayanta di Pontianak, Rabu.  

Ia menjelaskan bahwa Pemkot Pontianak tidak hanya fokus pada pengelolaan tapi juga konsep infrastruktur hijau dalam berbagai sektor, terutama sanitasi.

Ia menilai pengembangan infrastruktur hijau sangat relevan bagi kebutuhan tata ruang Kota Pontianak. Infrastruktur hijau sendiri, lanjutnya, adalah pendekatan yang memanfaatkan proses alami dalam mengelola air hujan dan risiko banjir.

"Dengan penerapan konsep infrastruktur hijau ini, kita tidak hanya memperbaiki sanitasi dan pengolahan limbah, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan tangguh terhadap perubahan iklim," tuturnya.

Ia menyampaikan pentingnya peran masyarakat dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat penting dihadirkan.
Selain itu, juga untuk menyelaraskan dengan poin visi dan misi Kota Pontianak yang berwawasan lingkungan.

"Pengelolaan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Dengan adanya pembinaan ini, diharapkan masyarakat memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengelola sampah dengan baik, sehingga lingkungan kita tetap bersih dan sehat," imbuhnya.

Ia mengimbau kepada masyarakat agar dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama pembinaan ini dalam kehidupan sehari-hari, serta turut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat.

"Diharapkan dapat terbentuk kesadaran dan kepedulian yang tinggi di tengah masyarakat untuk menjaga kebersihan kota, serta meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Pontianak," kata dia.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Pemkot Pontianak fokus tingkatkan pemenuhan data geospasial

Pemkot Pontianak fokus tingkatkan pemenuhan data geospasial
Pemkot Pontianak fokus tingkatkan pemenuhan data geospasial. (ANTARA)
Pontianak - Pemerintah Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar) mengintensifkan pemenuhan data geospasial guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan.

"Langkah ini merupakan bagian dari upaya sinkronisasi data dan informasi geospasial melalui kebijakan percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta (PKSP)," ujar Sekretaris Daerah Kota Pontianak Amirullah di Pontianak, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa percepatan PKSP mengacu pada amanat UU No. 4/2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

"Sejak peluncuran Geoportal Kota Pontianak 2023, Pemerintah Kota terus mengoptimalkan jumlah data spasial sebagaimana amanat dalam Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 57 Tahun 2023," kata dia.

Menurutnya, data geospasial berperan strategis dalam mendukung sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. 
“Ketersediaan data ini sangat penting agar proses perencanaan pembangunan bisa lebih efektif dan efisien,” kata dia.

Sebagai langkah konkret untuk memenuhi target, Pemerintah Kota Pontianak mengadakan bimbingan teknis (bimtek) bagi para pengelola data geospasial di masing-masing perangkat daerah.

Bimtek bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, sehingga para pengelola data mampu menyediakan dan memproduksi data geospasial secara lebih optimal.

Ia berharap dengan adanya peningkatan kapasitas ini, ketersediaan data di perangkat daerah Kota Pontianak bisa lebih cepat terpenuhi dan berkontribusi positif terhadap JIGD.

Geoportal Kota Pontianak, sebagai infrastruktur utama JIGD, menjadi wadah bagi perangkat daerah untuk menyediakan layanan pencarian dan penggunaan data spasial secara terbuka bagi masyarakat.

"Melalui geoportal ini kita memfasilitasi para pengguna data untuk mengakses, bertukar, dan berbagi informasi spasial dengan lebih mudah. Ini sejalan dengan prinsip kerja sama dan integrasi yang diamanatkan dalam kebijakan satu peta,” kata Amirullah.

Sementara itu, Ketua Panitia Bimtek, Andri menjelaskan bimtek diikuti seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan di Pontianak. Peserta diberikan materi soal pengelolaan data dan informasi geospasial, teknik penentuan titik koordinat, dan pembuatan layout peta sebagai peta siap pakai dalam geoportal.

“Diharapkan produksi data geospasial dari masing-masing perangkat daerah akan bertambah dan dapat dimanfaatkan secara luas,” katanya.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Buku Tiga Dara diluncurkan wujud lestarikan cerita lokal Kalbar

Buku Tiga Dara diluncurkan wujud lestarikan cerita lokal Kalbar
Buku Tiga Dara diluncurkan wujud lestarikan cerita lokal Kalbar. (ANTARA)
Pontianak - Buku Tiga Dara resmi diluncurkan sebagai wujud untuk memperkenalkan dan melestarikan cerita-cerita lokal dari Kalimantan Barat (Kalbar), sehingga generasi muda dapat memahami dan menghargai budaya daerah.

"Buku ini untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, terutama kepada generasi muda yang selama ini banyak tergerus oleh cerita-cerita dari luar serta budaya dari luar. Kita mau supaya mereka tahu bahwa kita juga punya cerita-cerita lokal Kalbar yang menarik," kata Penerbit Buku Tiga Dara, Yuli di Pontianak, Rabu.

Yuli menjelaskan agar cerita daerah tersebar luas, buku tiga dara mulai gencar disosialisasikan. Sosialisasi dilakukan di SMAN 1 Pontianak yang dihadiri Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, kepala sekolah, para guru dan 200 siswa dari enam sekolah di Pontianak.

"Kita terus melakukan sosialisasikan keberadaan buku ini agar semua bisa membaca dan menggali budaya daerah," ucap dia.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar Rita Hastarita menyambut positif sosialisasi tersebut.

Menurutnya, buku tersebut sangat bermanfaat bagi literasi siswa dalam memahami cerita rakyat Kalbar dan menyampaikan kesiapannya untuk mendukung kegiatan tersebut.

"Buku ini bagus sekali untuk meningkatkan literasi, karena kita memerlukan buku sejarah yang lokal Kalbar, cerita-cerita rakyat Kalbar agar anak-anak mengetahui sejarah Kalbar. Buku ini bagus untuk edukasi pada anak-anak, kita siap dukung," kata dia.

Rita menambahkan saat ini banyak cerita rakyat yang terancam hilang. Buku Tiga Dara ke depannya diupayakan untuk menjadi pegangan pelajaran muatan lokal (Mulok).

"Buku ini memiliki potensi untuk dimasukkan dalam kurikulum muatan lokal. Kita akan mengajukan dan berupaya agar dapat menjadi buku pegangan pembelajaran Mulok," papar dia.

Rita percaya Buku Tiga Dara dapat meningkatkan semangat membaca, tidak hanya dalam literasi, tetapi juga membantu generasi muda memahami sejarah, khususnya sejarah daerah yang ada di Kalbar.

Buku Cerita Rakyat Kalbar Tiga Dara yang diceritakan ulang oleh A. Halim R dengan gaya modern diperbanyak oleh perusahaan media Buntat Betuah dan diterbitkan oleh Topindo.

Penulis A. Halim adalah seorang budayawan, jurnalis, dan seniman yang juga menciptakan Maskot Kalbar, yaitu Enggang Gading dan Tengkawang Tungkul.

Buku setebal 245 halaman ini mengangkat cerita rakyat Kalbar dari Kapuas hingga Melawi. Tiga dara yang di maksud dalam buku ini adalah Dara Nante, Dara Juanti, Dara Muning, serta Bukit Kelam yang terbagi dalam empat bab.

Pewarta : Dedi/ANTARA

Calon Bupati Erlin Hardi Diyakini Mampu Membuat Perubahan Positif

Foto: Calon Bupati Erlin Hardi disambut antusias oleh masyarakat Desa Tambun Raya.

KUALA KAPUAS - Calon Bupati Kapuas nomor urut 4 Erlin Hardi, yang pernah menjabat sebagai Pj Bupati Kapuas selama 11 bulan itu yang berpasangan dengan Alberkat Yadi, dalam kunjungan beserta para pendukungnya disambut antusias oleh masyarakat Desa Tambun Raya, Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Selasa (5/11/2024).

Dalam pidato sambutannya, Erlin menyampaikan rasa terima kasih atas sambutan hangat yang diberikan oleh warga setempat.

“Saya merasa bangga dan terharu dengan sambutan dari masyarakat yang sangat antusias menyambut kehadiran saya dan saya berkomitmen untuk terus bekerja sama dengan masyarakat demi kemajuan daerah ini khusus nya Kabupaten Kapuas yang kita cintai ini,” kata calon Bupati Kapuas H Erlin Hardi.

Di sela-sela acara, Erlin juga berdialog langsung dengan beberapa perwakilan warga yang ada di desa itu, membahas berbagai macam isu yaitu peningkatan infrastruktur, lapangan kerja, dan pendidikan. Banyak warga menyampaikan aspirasi nya ke pasangan calon nomor 4 itu, mereka yakin kalau pak Erlin dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan untuk Kabupaten Kapuas kedepannya.

"Dengan kunjungan nya dapat membawa dampak baik dan mempererat tali silaturahmi kita juga jangan ada perpecahbelahan antara masyarakat walaupun berbeda pilihan karena kita semua adalah keluarga," tutup H Erlin Hardi. (Fajar)

Mainkan Ayat, Pendukung Junai Prapto Diduga Sebarkan Isu Agama di Tempat Ibadah

Mainkan Ayat, Pendukung Junai Prapto Diduga Sebarkan Isu Agama di Tempat Ibadah
Cabub Junaidi SP saat berdiakusi dengan pendukungnya di Posko pemenangan (sumber Fb).
KETAPANG - Selebaran berisikan kutipan ayat suci Al Qur'an bertemakan "Tausiah Memilih Pemimpin yang Amanah dan Istiqomah" beredar di masyarakat terutama pada tempat ibadah Muslim. Selebaran itu berisikan 12 potongan ayat sucil dari berbagai surat dalam Alqur'an. 

Selebaran tersebut menurut info warga, berasal dari pendukung Paslon Pilkada Ketapang nomor urut 3 Junaidi SP dan Suprapto. Tersebar diantaranya di kecamatan Matan Hilir Utara (MHU).

Suryadi misalnya salah satu warga Ketapang mengatakan, Pilkada bukan memilih pemimpin agama, harus dibedakan. Karena Pilkada adalah memilih pemimpin semua orang lintas agama suku maupun golongan. 

"Agama mohon jangan dikaitkan dengan politik. Apalagi kabupaten Ketapang ini dihuni banyak suku, agama adat istiadat dan kebudayaan. Kita hidup di Indonesia, negara Bhineka Tunggal Ika," ujarnya.

Dirinya sangat menyayangkan isu agama diedarkan oleh Paslon Pilkada yang diduga dari orang-orang pendukung Junaidi Suprapto. Menurutnya, hal ini terkesan memecah belah, mengkotak kotakan agama dan kelompok tertentu. 

"Pendukung yang menyebarkan isu begitu jika atas arahan calonya maka menurut saya calonya tidak layak dipilih. Tanda tanda pemimpin rasis. Politik adalah urusan dunia, memilih pemimpin atau bupati adalah pemimpin seluruh masyarakat Ketapang. Saya secara pribadi tidak akan dukung Junaidi Prapto," tandasnya. 

Lebih jauh menurut dia, moment Pilkada hendaknya tidak merusak suasana kerukunan antara umat beragama dan kehidupan bermasyarakat. Karena Pilkada adalah amanat Undang-undang, setiap lima tahun akan berganti pemimpinya. Sehingga perlu menjaga persatuan dan kesatuan bermasyarakat. Bukan adu domba dan pecah belah. 

"Ketapang harus tetap menjadi daerah kondusif dan aman, jangan karena Pilkada atau ucapan Calon membuat daerah jadi tidak aman. Sebagai masyarakat saya berharap suasana tetap biasa saja," kata dia. 

Warga lainya yang minta namanya dituliskan bernama Ujang mengaku mengenal Junaidi karena bertempat tinggal di kecamatan Benua Kayong dekat rumah Junaidi dikenalnya sebagai sebagai sosok religius,taat beragama. 

Dia menyayangkan selebaran itu jika benar bersumber dari Tim Kampanye Junaidi. Menurutnya salah karena Junaidi dibesarkan dari politik berdasarkan suara terbanyak masyarakat lintas agama dan suku. 

"Junai tu politisi, jadi angggota dewan 3 periode dipilih masyarakat lintas agama dan suku, jangan pakai politik agamalah kalau minta dipilih jadi Bupati tu," ucap dia. 

Salah seorang Tim media Paslon Junaidi Suprapto Herry Iskandar alias Otong dikonfirmasi menjawab sedang menunggu jawaban dari Eri Setyawan, politisi partai Nasdem sebagai salah satu partai pengusung Paslon dengan jargon Ketapang Betuah. 

"Ke Eri gimane, sebentar saya tanya dulu," jawab mantan PNS di lingkungan Pemkab Ketapang tersebut, Rabu (06/11/2024). 

Lebih jauh Herry Iskandar sampai berita ini diterbitkan tidak memberikan jawaban atau penjelasan apapun terkait selebaran yang diduga berasal dari pendukung calonnya tersebut. Ia hanya bilang semuanya dibawah kendali Eri Setyawan. 

Beberapa kali ikhtiar meminta penjelasan lewat telepon kepada Eri Setyawan sudah diupayakan walau tidak direspon. 

Sementara itu Bawaslu Ketapang belum merespon pertanyaan yang dikirim BorneoTribun lewat pesan tertulis dari pagi sampai berita ini naik. Muhammad Dofir ketua Bawaslu sedang rapat. "Masih rapat bang, nanti saya chat," ujar Dofir. 

Muzahidin

Selasa, 05 November 2024

Saksikan, Debat Publik Pilkada Kabupaten Sekadau

Foto: Gita Rantau, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau Divisi Teknis Penyelenggaraan.

SEKADAU - Sesuai dengan tahapan Pilkada tahun 2024, KPU Kabupaten Sekadau akan melaksanakan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati Sekadau yang dipandu oleh Presenter TVRI pada 9 November 2024 pukul 19.00 Wib di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sekadau.

Untuk diketahui, Pilkada Sekadau tahun 2024 hanya diikuti dua pasangan calon yakni;

1. Pasangan Aron - Subandrio,
2. Pasangan Martinus Sudarno - Muhammad.

Gita Rantau, Komisioner KPU Kabupaten Sekadau Devisi Teknis Penyelenggaraan menjelaskan, debat publik termasuk salah satu metode kampanye yang difasilitasi oleh KPU. Oleh karena itu, dalam debat publik tersebut KPU akan menerapkan protokol pembatasan jumlah peserta yang diizinkan masuk dalam ruangan yang nantinya ditentukan oleh pasangan calon masing-masing. 

"Peserta hanya diikuti sebanyak 30 tim kampanye dari setiap Paslon. Nantinya akan diberikan ID Card," ujar Gita Rantau, Selasa (5/11/2024).

Gita menjelaskan, pembatasan tersebut dikarenakan keterbatasan tempat pelaksanaan. Selain itu, KPU juga mempersilahkan masyarakat umum untuk menyaksikan siaran langsung Debat melalui televisi atau channel-channel YouTube yang telah disiapkan.

"Penting bagi masyarakat menyaksikan karena nantinya kedua pasangan calon akan menyampaikan visi misi serta program ke depan untuk sehingga masyarakat bisa menentukan pilihannya melalui visi misi dan program kerja tersebut," kata Gita.

Sesuai RPJPD Kabupaten Sekadau, Debat Publik mengusung tema ''meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Sekadau yang unggul dan maju''.

Dalam Debat, KPU Sekadau akan menghadirkan 5 Panelis dari unsur akademisi, proporsional, informasi, perekonomian dan pertanian.

"Panelis dan moderator dipilih berdasarkan track record masing-masing dan sebelum bertugas terlebih dahulu membuat fakta integritas ditandatangani untuk menjaga netralitas selama berlangsungnya Debat," papar Gita.

Terkait pertanyaan yang akan disampaikan dalam debat publik, Gita menjelaskan KPU tidak mengetahui dan murni dari Panelis itu sendiri.

"Untuk pertanyaan masih dipegang masing-masing Panelis, nantinya diserahkan kepada KPU pada hari pelaksanaan dan selanjutnya diserahkan kepada moderator," tukas Gita Rantau.

Debat publik akan disiarkan secara langsung melalui TVRI, YouTube Madah Sekadau, Radio RRI Sintang dan Radio Darmaga Sekadau.

 

DPRD Kalbar prioritaskan program pembangunan infrastruktur

DPRD Kalbar prioritaskan program pembangunan infrastruktur
DPRD Kalbar prioritaskan program pembangunan infrastruktur. (ANTARA)
Pontianak - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Aloysius mengatakan pihaknya akan menguatkan peran DPRD Kalbar dalam memprioritaskan program pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

"Pembangunan infrastruktur ini dinilai krusial untuk mempercepat akses dan mengatasi ketimpangan antarwilayah di Kalbar, terutama di daerah terpencil yang masih memerlukan perhatian khusus," kata Aloysius di Pontianak, Selasa.

Aloysius yang baru ditunjuk sebagai Ketua DPRD Kalbar oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan sebagai pengganti Paulus Andi Mursalin (PAM), menyampaikan bahwa salah satu fokus utama DPRD periode 2024-2029 adalah memperkuat infrastruktur dasar di Kalbar.

Dirinya menilai, pembangunan yang berkelanjutan dalam sektor ini akan berdampak signifikan bagi masyarakat Kalbar yang tersebar di 14 kabupaten/kota.

"Kami memahami bahwa perbaikan infrastruktur, terutama jalan dan fasilitas umum lainnya, adalah kebutuhan mendasar yang harus segera ditangani. Tidak hanya untuk kemajuan daerah, tetapi juga untuk mempercepat aksesibilitas dan menunjang perekonomian masyarakat," tuturnya.

Di ketahui, saat ini rasio jalan baik yang ada di Kalbar hanya sekitar 62 persen dari total jalan di Kalbar dalam kondisi baik, yang menunjukkan bahwa banyak jalan masih memerlukan perbaikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Aloysius menambahkan, salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan infrastruktur di Kalbar adalah kondisi geografis yang luas dan beragam, sehingga membutuhkan perencanaan matang dan pelaksanaan bertahap.

"Infrastruktur di Kalbar tidak dapat diselesaikan sekaligus, melainkan harus dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan koordinasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar agar hasilnya maksimal," jelasnya.

Lebih lanjut, Aloysius yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati Sekadau itu menegaskan, dirinya bersama DPRD Kalbar akan menjalin sinergi yang lebih kuat dengan Pemprov Kalbar dalam pelaksanaan program-program yang berdampak langsung pada masyarakat, termasuk program di bidang infrastruktur.

Ia menyatakan bahwa kerja sama antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi permasalahan infrastruktur yang selama ini menjadi hambatan pembangunan di Kalbar.

"Kami akan berupaya semaksimal mungkin untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang selama ini belum terjangkau secara memadai. Harapannya, pembangunan ini tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat setempat, tetapi juga mengundang lebih banyak investasi yang pada akhirnya mendukung kesejahteraan masyarakat Kalbar," kata Aloysius.

Sebelumnya, Penjabat Gubernur Kalbar, Harisson, menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, termasuk jalan, jembatan, dan jaringan telekomunikasi, adalah prioritas utama untuk mendukung transformasi ekonomi daerah13.

"Selain infrastruktur fisik, perhatian juga diberikan pada pengembangan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai bagian dari strategi peningkatan kualitas hidup masyarakat," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Skrining tiroid bayi baru lahir cegah disabilitas intelektual

Skrining tiroid bayi baru lahir cegah disabilitas intelektual 
Skrining tiroid bayi baru lahir cegah disabilitas intelektual. (ANTARA)
Jakarta - Direktur Eksekutif International Pediatric Association (IPA) Prof. Dr. dr. Aman B. Pulungan Sp.A Subsp. End. FAAP FRCPI mengatakan anak yang baru lahir perlu dilakukan skrining tiroid untuk mencegah disabilitas intelektual dan penurunan IQ.
 
“Publikasi di dunia satu dari 2.000 sampai 2.500 setiap kelahiran itu hipotiroid kongenital kalau tanpa diobati IQ-nya di bawah 70, disabilitas intelektual,” kata Aman dalam konferensi pers penyerahan White Paper Tiroid di Jakarta, Selasa.
 
Aman mengatakan di Indonesia satu dari 1.400 kelahiran bayi tidak di skrinning sejak lahir dan rata-rata IQ-nya di bawah 70-80. Pada saat anak beranjak dewasa, kemampuan menangkap informasi juga terganggu yang akhirnya menghambat cara belajarnya.
 
Anak dengan hipotiroid juga memiliki jantung yang lemah dan berisiko anemia.
 
Maka itu ia mengatakan setiap pihak baik pemerintah sampai orang tua harus sadar akan pentingnya deteksi dini hiper dan hipotiroid untuk menyelamatkan kecerdasan anak dan kelangsungan hidupnya di masa depan.
 
Namun tantangan yang perlu dihadapi untuk mencapai generasi tanpa hipotiroid adalah kondisi geografis Indonesia sehingga setiap rumah sakit bahkan di satu wilayah memiliki standarisasi yang berbeda-beda untuk penerapan skrinning pada bayi baru lahir.
 
“Indonesia negara kepulauan paling besar di dunia, di Jakarta beberapa rumah sakit beda jadi membuat standarnya paling sulit. Secara sistem seharusnya bayi baru lahir langsung periksa lab dan begitu keluar hasil (hipotiroid) harus diterapi,” kata Aman.
 
Aman mengatakan orang tua harus menyadari adanya benjolan yang teraba di antara nodul atau kelenjar tiroid sekitar leher, dari pemeriksaan itu anak harus segera periksa antibodi dan skintigrafi.
 
Tahun 2023 sudah ada 1,3 juta bayi yang di skrinning hipotiroid atau sekitar 50 persen dan harapannya di tahun 2025 meningkat menjadi 80 persen dengan dukungan semua pemangku kepentingan baik pemerintah, rumah sakit hingga keluarga.

Pewarta : Fitra Ashari/ANTARA

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno