Dewan dan Pemkab Dorong Copot Pihak Terlibat Dugaan Korupsi BOK Puskesmas Sukadana

Redaksi    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Dewan dan Pemkab Dorong Copot Pihak Terlibat Dugaan Korupsi BOK Puskesmas Sukadana

Puskesmas Sukadana.

KAYONG UTARA - Kasus dugaan Korupsi atau Pungli dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sukadana yang saat ini sedang diselidiki Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Kayong Utara membuat suasana kerja para tenaga kesehatan (Nakes) tak nyaman. 

Info yang didapat, sejak kasus ini mencuat sejak awal Februari ini, penyidik Tipikor Polres sudah memanggil sekurang kurangnya 9 orang Nakes sebagai saksi. 

Mereka bertugas di bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan program sesuai petunjuk tekhnis (Juknis) dana BOK. 

Beberapa orang Nakes yang diperiksa Polisi itupun mengaku merasa tertekan karena dihantui ketakutan dari internal Puskesmas. Bahkan ada upaya memengaruhi maupun ditakut takuti oleh pihak tertentu. 

Ansari, DPRD Partai PKB.

Anggota DPRD Kayong Utara partai PKB, Ansari dihubungi Senin malam, menyarankan Bupati Romi Wijaya supaya menonaktifkan pihak pihak yang diduga terlibat sebagai aktor atas kasus tersebut seperti Kepala Puskesmas dan Bendahara.

"Baiknya itu (mereka) untuk sementara dinonaktifkan agar proses penyidikan berjalan dengan baik. Agar tidak mengganggu tugas," ujarnya, Senin malam (24/02/2025).

Menurut legislator muda ini, pencopotan itu guna memudahkan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Penjabat yang dicopot saran dia kemudian diganti dengan pejabat yang bisa diambil dari internal Puskesmas ataupun dari dinas Kesehatan. 

"Biar nakes merasa tenang dalam menyampaikan keterangan sebagai saksi saat diperiksa Polisi nanti. Pemeriksaan dapat berjalan objektif. Agar kasus ini ketahuan benar atau salah sangkaan itu," sambungnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Kayong Utara, Jumadi dikonfirmasi Senin ini mengatakan, kepala dinas kesehatan Maria Fransiska merespon usulan DPRD dimaksud.

Jumadi bilang, selama proses pemeriksaan kasus ini, para pihak yang diduga terlibat di copot kemudian diganti dengan pejabat yang baru. 

"Kami menyarankan sebaiknya dinas Kesehatan untuk mengkaji usulan yang disampaikan oleh DPRD. Jika dipandang Perlu, dinas kesehatan dapat menunjuk Plh kepala puskemas kepada Kasubag TU puskemas. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan Polres," kata Jumadi. 

Reporter: Muzahidin

Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam

Redaksi    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam

Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam.

KETAPANG - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Selatan Ketapang sepi aktivitas. Sejumlah pihak yang bertanggung jawab bolak balik keluar kota dengan dalil Dinas Luar (DL). 

Kabarnya, aktivitas para birokrat ini terkait dengan sikap Polres Ketapang yang melakukan operasi penertiban Tambang liar alias PETI pada Jumat 07 Februari lalu di wilayah kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) tepatnya di kilometer 21 jalan Pelang -Tumbang Titi. Walau saat operasi berjalan, petugas hanya menjumpai lokasi kosong. 

Pantauan tim wartawan pada Senin ini, kantor yang berada di Jalan Letkol M Tohir Ketapang itu tampak lengang. Hanya ada sejumlah staff yang tampak mondar - mandir keluar masuk ruangan.

"Semua pejabat ke Pontianak, termasuk pak kepala. Mungkin nanti sampai bulan puasa," ujar salah seorang pegawai kantor itu kepada Wartawan, Senin (24/2/2025).

Pegawai lainya saat diminta penjelasan atas kondisi kantornya juga mengatakan kalimat serupa. Katanya, kepala KPH dalam bulan ini ke Pontianak terus, ngantor hanya sebentar. 

"Minggu lalu juga ke Pontianak, pulang kemarin, hari ini beliau juga ke Pontianak," ujar pegawai itu. 

Kepala KPH Wilayah Ketapang Selatan, Kuswadi tidak merespon konfirmasi wartawan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. 

Diberitakan sebelumnya, tim penertiban PETI melakukan operasi di kawasan yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Wahana gambut Desa Sungai Pelang terancam punah akibat aksi penambang. 

Luas areal rusak itu seluas 50 hektar. LPHD mengaku sudah mengadukan kepada sejumlah pihak termasuk KPH Selatan di Ketapang. 

"Kami sudah melapor ke desa, KPH selatan dan bersurat ke Kapolda, cuma sampai saat ini belum ada tanggapan atau himbauan dari mereka. Mau diapakan ini," kata Darwadi, ketua LPHD, saat di wawancarai media di sebuah hotel di Ketapang ketika acara diskusi Penanggulangan Gangguan Hutan Desa, Rabu ini (05/02/2025).

Pasca heboh itulah Polisi akhirnya turun menertibkan lokasi tambang meski hanya menjumpai lokasi dan gubuk eks pekerja tambang sudah kosong. 

Kabarnya, kalau informasi penertiban itu telah bocor di kalangan pelaku PETI sehingga sebelumnya mereka telah mengosongkan lokasi dan aktivitas PETI di wilayah itu sebelum petugas tiba.

Dilokasi itu Polisi menyampaikan sosialisasi dan himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan penambangan liar.

"Kita sampaikan kepada masyarakat kalau aktivitas PETI dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, namun juga menimbulkan pencemaran sumber air, merugikan perekonomian negara serta pastinya melanggar ketentuan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana," kata AKP Helwani Kapolsek MHS. 

Reporter: Muzahidin.

Tiga BUMD Ketapang Jadi TO Kejaksaan

Redaksi    Jumat, Februari 14, 2025    Comment   

Tiga BUMD Ketapang Jadi TO Kejaksaan

Tiga BUMD Ketapang Jadi TO Kejaksaan.

KETAPANG - Penyertaan modal Pemda Ketapang kepada tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) jadi target operasi (TO) Kejaksaan Negeri. Yakni BUMD Ketapang Mandiri (Kemari), Ketapang Pangan Mandiri (KPM) dan Ketapang Energi Mandiri (KEM).

Informasi yang diperoleh, kepala Kejaksaan Negeri Ketapang Anthony Nainggolan sudah memberi perintah kepada bawahanya di Bidang Pidana khusus (Pidsus) untuk mengumpulkan bahan keterangan (Pulbaket) atas dugaan kemungkinan terjadinya penyelewengan dana APBD terhadap penyertaan modal dimaksud. 

Dihubungi pada Senin, 10 Februari 2025 sekitar pukul 13.00 Wiba, Kepala Seksi Pidsus, Muhammad Bayu Sugara mengkonfirmasi kabar tersebut. "Masih proses kerja, sabar ya," ujar jaksa Bayu.

Lebih jauh jaksa spesialis pidana khusus itu belum menyebutkan apakah sudah ada pihak pihak dari manajemen 3 BUMD itu dipanggil datang ke kantor Kajari Ketapang. 

Dari beberapa keterangan, diduga tiga BUMD itu sudah merugikan keuangan daerah lantaran tidak memberikan kontribusi menambah pendapatan. 

Terutama dua BUMD yang baru dibentuk pada tahun 2022 yakni BUMD KPM dan KEM. 

Pada tahun 2022, Pemda Ketapang sudah menggelontorkan total setidaknya 23 Miliar masing masing yakni KPM 16 miliar dan KEM sebesar Rp 7 miliar.

Sejauh ini, KPM tidak ada usaha jelas. Hanya diakui oleh direktur utamanya, Alkap Pasti, pihaknya sudah membeli lahan seluas 1.400 hektar di desa Sungai Nanjung kecamatan Matan Hilir Selatan yang di floating sebagai areal kebun sawit. Walaupun kebun sawitnya, sampai sekarang belum terbangun. 

Sementara, BUMD KEM, menerima suplai dana sebagai modal sebesar Rp 7 miliar. 

Kabarnya dana itu bakal sulit dipertanggung jawabkan karena rencana bisnis yang dijalankan gagal total. Isu beredar, dana itupun besar kemungkinan sudah raib sebab rencana bisnis jual beli gas LPG antara manajemen KEM dengan dengan sesorang wanita di Pontianak sampai sekarang gagal total. 

Muzahidin.

KONI Ketapang Calon Tunggal, Theo Didukung 36 Cabor

Redaksi    Kamis, Februari 13, 2025    Comment   

KONI Ketapang Calon Tunggal, Theo Didukung 36 Cabor

KONI Ketapang Calon Tunggal, Theo Didukung 36 Cabor.

KETAPANG - Kandidat ketua KONI Ketapang, Theo Bernadhi berpeluang terpilih secara aklamasi karena didukung 36 Cabang Olahraga (Cabor). Panitia penjaringan menyampaikan, sampai batas penutupan, belum ada calon lain mendaftar.

"Secara mekanisme, jika hanya ada satu orang bacalon yang mendaftar, dan setelah melalui verifikasi berkas dinyatakan memenuhi persyaratan, maka calon tersebut bisa terpilih secara aklamasi," ujar Agus Kurniawan, ketua Tim Penjaringan di sekretariat KONI, Rabu (12/05/2025). 

Agus menjelaskan, secara persyaratan, Theo sudah direkom kan oleh 36 Cabor atau lebih dari 30 persen syarat pencalonan. Sehingga, dapat dikatakan Theo merupakan calon tunggal. 

"Lagipula secara persyaratan, bacalon yang telah mendaftar (Theo), telah mengantongi lebih dari 30 persen syarat dukungan cabor, bahkan lebih yakni 36 dukungan dari total 46 cabor. Sehingga jika ada calon lain yang mendaftar, sangat tidak mungkin untuk 30 persen dukungan cabor yang ditetapkan sesuai persyaratan," jelasnya.

Tahapan berikutnya akan dilbanjutkan dengan proses verifikasi berkas persyaratan. Kemudian pada 15 Februari Musyawarah KONi akan dilangsungkan di gedung Polititekhnik Negeri Ketapang.

"Pada Musorkab nanti, akan ada lima perwakilan KONI Provinsi Kalimantan Barat termasuk Ketua KONI Kalbar yang akan hadir pada kegiatan tersebut. Mari kita berdoa agar berjalan dengan lancar,"tandasnya. 

Penulis: Muzahidin

PETI di Pelang Garap 48 Hektar Lahan, Komunitas LPHD Desak Aparat Respon Laporan Mereka

Redaksi    Rabu, Februari 05, 2025    Comment   

PETI di Pelang Garap 48 Hektar Lahan, Komunitas LPHD Desak Aparat Respon Laporan Mereka

Situasi aktivitas PETI di daerah Sungai Pelang.

KETAPANG - Hutan lindung, hutan produksi dan hutan desa jadi sasaran para pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah bagian selatan Kabupaten Ketapang terutama di daerah Sungai Pelang. 

Data Komunitas warga yang tergabung dalam Lembaga Pengelolaan Hutan Desa (LPHD) Wahana Gambut, Desa Sungai Pelang menyebutkan, sekitar 50 hektar kwasan hutan di wilayah itu sudah porak poranda.

Komunitas itu mengaku kewalahan mengatasi aksi para pelaku Peti. Ikhtiar melaporkan kepada aparat telah di sampaikan, namun, sejauh ini disebutkan LPHD, pelaku Peti masih bebas seakan tidak ada respon aparat. 

"Sekarang saja sudah hampir 50 hektar, tepatnya 48  hektar. Kami sudah melapor ke desa, KPH selatan dan bersurat ke Kapolda, cuma sampai saat ini belum ada tanggapan atau himbauan dari mereka. Mau diapakan ini," kata Darwadi, ketua LPHD, saat di wawancarai media di sebuah hotel di Ketapang ketika acara diskusi Penanggulangan Gangguan Hutan Desa, Rabu ini (05/02/2025).

Menurut dia, aktivitas PETI di kawasan Sungai Pelang ini seolah melenggang dengan bebas, padahal telah diberikan informasi hingga peringatan terkait lokasi merupakan kawasan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan desa. 

"Kami sudah maksimal melakukan penyadartahuan, tapi mereka masih melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kami sudah memasang papan himbauan, patok batas, post patroli persinggahan agar mereka tahu kawasan hutan desa, hutan produksi tapi masih juga beraktivitas," jelasnya. 

Melalui diskusi yang melibatkan banyak pihak termasuk instansi pemerintah dan Aparat Penegakk Hukum, pihaknya berharap melahirkan kesepakatan riil dan tindakan tegas dari aparat terutama di Pelang atau wilayah selatan Kabupaten Ketapang. 

Penulis: Muzahidin

DPRD Ketapang Mulai "Ngegas" Usut Penyertaan Modal BUMD, Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi    Sabtu, Februari 01, 2025    Comment   

DPRD Ketapang Mulai "Ngegas" Usut Penyertaan Modal BUMD, Usulkan Bentuk Pansus

Foto: Mia Gayatri, Anggota DPRD Kabupaten Ketapang

KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang akan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan Daerah (Perusda), utamanya investasi Pemda sebesar 16 miliar kepada Ketapang Pangan Mandiri (KPM).

Pihak DPRD menilai, penyertaan modal ini telah membuat kegaduhan di publik serta tidak memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Ketapang lantaran dana investasi tersebut hanya mampu dibelanjakan oleh manajemen menjadi proposal-proposal. 

"Saya menyikapi maraknya pemberitaan di Media massa tentang dana Penyertaan modal terhadap BUMD Ketapang Pangan Mandiri (KPM) oleh Pemkab Ketapang dengan anggaran dana sebesar 16 miliar namun belum ada usaha yang berjalan satupun," tutur dia kepada wartawan, Sabtu pagi (1/2/2025) di Ketapang. 

Mia menjelaskan, evaluasi ini tak hanya difokuskan pada perusda KPM tetapi akan melebar ke BUMD lain yang dibentuk Pemda Ketapang sesuai dengan Perda. 

Seperti BUMD PDAM, KEM (Ketapang Energi Mandiri) dan Ketapang Mandiri.

"Untuk BUMD yang lain juga akan kami awasi kinerjanya. Dan untuk PDAM sudah kami agendakan. Kami lakukan hal ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD," jelasnya.

Persoalan investasi Pemda ini tidak menutup kemungkinan akan diselidiki mendalam oleh dewan dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai wujud transparansi dan akuntabel.

"Kalau itu diperlukan akan kita bentuk, namun untuk pembentukan Pansus itu apa bila setelah kami sudah koordinasi dengan semua pihak yang terkait," kata Mia Gayatri. 

(Muzahidin)

Open BO Anak Bawah Umur di Ketapang Terindikasi Merebak Lewat Michat

Redaksi    Jumat, Januari 31, 2025    Comment   

Open BO Anak Bawah Umur di Ketapang Terindikasi Merebak Lewat Michat

Foto: Ilustrasi Percakapan di Aplikasi Michat.

KETAPANG - Transaksi seksual secara online melalui sebuah aplikasi perpesanan Michat terendus marak terjadi di Ketapang.

Temuan ini didapat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kalimantan Barat saat uji sampling secara acak.

"Sejumlah anak di Ketapang yang masih di bawah umur sudah terpapar MiChat. Ini sudah masuk dalam kategori prostitusi anak," ucap Herkulana Mekaryani, Kepala Dinas DP3A Kalbar, Rabu (30/1/2025) lalu.

Menurutnya, walau hasil uji ini hanya berupa indikasi sehingga masih perlu didalami lebih lanjut, namun fenomena ini dapat mengkhawatirkan. 

Ia menegaskan, jika dibiarkan, praktik ini akan semakin merajalela dan mengancam masa depan generasi muda di Ketapang.

"Hasilnya terindikasi, tapi ini perlu pendalaman lebih lanjut. Jika tidak ditangani dengan baik, prostitusi anak di Kabupaten Ketapang akan semakin meluas. Ini darurat yang harus segera diatasi," kata dia. 

MiChat adalah aplikasi perpesanan populer yang kerap digunakan untuk berkomunikasi.

Dalam prakteknya, Michat kerap dipakai sebagai wadah percakapan transaksi esek esek. Antara dua pihak awalnya tidak saling kenal, namun jika percakapan berlanjut, biasanya terjadi saling tukar nomor HP. 

Aplikasi ini ternyata menjadi celah bagi pelaku kejahatan untuk menjerat korban. Anak-anak, yang seharusnya dilindungi, justru menjadi sasaran empuk.

Menurut Herkulana, peran orang tua dan pemerintah sangat penting dalam mencegah prostitusi anak. Orang tua diharapkan lebih aktif memantau aktivitas anak di dunia maya. 

Sementara pemerintah harus memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap platform digital.

"Kami tidak bisa bekerja sendirian. Butuh sinergi antara orang tua, masyarakat, dan pemerintah untuk melindungi anak-anak kita," tandasnya. 

(Muzahidin)

Jelang Muskab KONI Ketapang, Acuannya Pada Nilai dan Semangat Fair Play

Redaksi    Selasa, Januari 28, 2025    Comment   

Jelang Muskab KONI Ketapang, Acuannya Pada Nilai dan Semangat Fair Play

Foto: Logo KONI Kalimantan Barat.

KETAPANG - Kepala bidang Humas KONI provinsi Kalbar, Sidig Pramono menyampaikan, kepengurusan KONI Ketapang masa bhakti 2020-2025 akan segera lowong. Guna mengisi posisi ketua yang kosong itu, akan dilakukan Musyawarah Kabupaten (Muskab).

Ia meminta, agar ketua KONI Ketapang di isi orang yang mampu, tahu dan mau mengurus olahraga. Prosesnya harus dilakukan secara fair play. Pedomannya adalah Undang-undang Nomor 11/2022 tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

"Kandidat yang mau mengembangkan olahraga tentunya melalui proses yang terbuka dan transparan seperti membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang menjadi kewenangan ketua KONI kabupaten/Kota," katanya melalui pesan tertulis, Selasa (28/1/2025).

Mantan ketua Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kalbar ini, memaparkan, pengurus KONI Ketapang, demi tujuan pengembangan olahraga harus mampu bersinergi dengan Pemerintah Daerah, provinsi dan pusat.

Calon ketua bisa berasal dari latar belakang apapun termasuk para politisi, pejabat eksekutif, olahragawan, pengusaha dan sebagainya, utamanya didukung oleh beberapa Cabang Olahraga (Cabor) dan pernah menjadi pengurus KONI. 

"Yang terpenting adalah jaringan dengan KONI provinsi, Pemda dan pemerintah pusat serta lembaga swasta dengan tujuan kemajuan olahraga di Ketapang. Soal background calon tidak disoal, ada di Bengkayang dan Landak, Ketua KONI berasal dari poitisi dan Bupati," kata Sidig. 

Ia berharap KONI Ketapang ditempati oleh sosok yang berpengalaman dalam mengurus olahraga dan terpenting mempunyai koneksi dan jalur komunikasi dengan segala tingkatan. 

"Karena menyangkut tanggung jawab pengembangan olahraga. Sosok itu harus mampu berkomunikasi dengan segala stakeholder olahraga," kata Sidig. 

Ditempat berbeda, ketua PSSI Ketapang Abdulbad A Rani menegaskan, pihaknya siap menyonsong perhelatan Muskab KONI ketapang yang menurut rencana akan di selenggarakan dalam waktu dekat. 

Menurut tokoh masyarakat ini, calon ketua yang akan maju nanti adalah orang yang paham dan pernah merasakan sulitnya menjadi pelaku olahraga, baik atlet maupun pelatih.

"Dengan gitu, saat jadi ketua nanti, dia sangat mengerti seluk beluk bagaimana mau membesarkan olahraga. Karena dia pernah merasa," katanya. 

Ia menyerahkan hak mutlak kepada cabor dalam menentukan ketua KONI periode 2025-2030.

"Yang penting sosoknya adalah yang pernah di olahraga baik sebagai atlet, pelatih, dan mempunyai kemampuan luas membangun olahraga," tandasnya. 

Sementara itu, ketua KONI Ketapang saat ini, Sarzan Zaini mengatakan, proses seleksi ketua KONi diserahkan kepada tiap Cabor sebagai pemegang suara.  

Ia mengklaim, sejauh ini, jajaran pengurus cabor masih solid dan intens berkomunikasi dengannya. 

"Para pengcab cabor, semua solid mensukseskan Muskab KONI. Alhamdulillah, saya intens komunikasi dengan kawan kawan," ucap Sarjan. 

(Muzahidin)

Investasi 16 M Pemda Ketapang Diduga Dikorupsi

Redaksi    Minggu, Januari 26, 2025    Comment   

Investasi 16 M Pemda Ketapang Diduga Dikorupsi

Foto: Kantor PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM)

KETAPANG - Penyertaan modal pemda Ketapang pada BUMD PT KPM (Ketapang Pangan Mandiri) sebesar 16 miliar perlu diusut lebih jauh.

Pasalnya, dana tersebut sejatinya digunakan sebagai modal usaha untuk menambah pemasukan kas daerah. Namun, diduga dana itu diselewengkan. 

Investasi Pemda ini terkesan menguap, dipakai diduga hanya buat bayar gaji para jajaran direksi maupun hal lainya yang bersifat biaya operasional sehingga, Perusda ini tidak ada satupun usaha yang sukses dijalankan. Akibatnya, deviden bagi kas daerah masih nihil. 

Desas desus yang diperoleh, penyertaan modal ini diduga tidak melalui mekanisme pembahasan di tingkat Tim Anggaran DPRD dan eksekutif. 

Satu satunya instrumen legal yang dipakai hanya berupa Peraturan Bupati (Perbub) yakni Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Dasar kepada BUMD Ketapang Pangan Mandiri Tahun Anggaran 2022.

Dalam keteranganya kepada wartawan di Ketapang pada Rabu (22/01/2025) lalu, direktur Perusda KPM Alkap Pasti mengaku belum ada bisnis yang dijalankan BUMD. Usaha yang mereka buat hanya berupa penjajakan dengan beberapa calon mitra. 

"Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan," kata Alkap. 

"2024 kita sudah menjajakan proposal kerjasama kepada perusahaan yang ada di ketapang, Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di Surabaya dan perwakilan di Ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi," lanjut Alkap Pasti. 

Dari penelusuran dokumen pendirian perusahaan, Perumda KPM dibentuk berdasarkan Perda Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah. 

Dimaksudkan sebagai wadah usaha yang lebih terencana dan terorganisir, mempercepat pertumbuhan dan pembangunan untuk peningkatan PAD. Usaha yang dijalankan pada bidang diantaranya trading, budidaya kelapa sawit, tanaman holtikultura, pupuk organik dan jasa angkutan. 

Penempatan jajaran direksi maupun komisaris dilakukan dalam suatu proses seleksi. Dari hasil seleksi, terpilih Trian Adimarta, STP., M.Sc sebagai dewan pengawas dan M.Effendi, SE jabatan sebagai anggota direksi periode 2021-2026. 

Perusda ini dijalankan oleh beberapa direktur, dengan direktur utama dijabat Alkap Pasti, mantan komisioner KPU Ketapang. 

Masyarakat Ketapang mencurigai investasi ini hanya kedok untuk merugikan keuangan daerah. Masyarakat lantas menantang Kejaksaan Tinggi (Kajati) maupun Kejaksaan Negeri (Kajari) menyelidiki perkara ini sampai terang benderang. Mengusut penggunaan dana. Jika ada penyelewengan, harus naik ke meja persidangan. 

"Tidak mungkin hanya sebatas menjajakan proposal kerja sama kepada perusahaan. Kita minta pertanggung jawaban seperti apa bisnis yang sudah mereka geluti. Ada hasil bagi daerah ndak," ujar Marco salah seorang warga Ketapang. 

(Muzahidin)

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal

Redaksi    Sabtu, Januari 25, 2025    Comment   

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal

Disuntik Pemda Ketapang 16 Miliar, Perusda KPM Masih Mandeg, Hanya Jual Proposal.

KETAPANG - Pemda Ketapang sudah menginvestasikan sebesar Rp 16 miliar kepada perusahaan daerah (Perusda) Ketapang Pangan Mandiri (KPM) pada tahun 2022. 

Rencana bisnis perusahaan plat merah ini diakui masih jalan ditempat. Sejauh ini, proposal bisnis yang disebar Perusda belum menarik bagi calon mitra dagang. 

Direktur KPM, Alkap Pasti menjelaskan, penyertaan modal itu pihaknya terima tahun 2022. 

Alkap bilang, karena BUMD ini berdiri bukan berorientasi pada produk jadi, maka investasi pemda itu lebih banyak digunakan untuk membangun komunikasi dalam rangka menjajaki kerjasama bisnis dengan mitra usaha swasta. 

"2024 kita sudah menjajakan proposal kerjasama kepada perusahaan yang ada di ketapang, Kita juga sudah menjajaki kerjasama pupuk dengan perusahaan di surabaya dan perwakilan di ketapang. Semua kegiatan belum ada yang terealisasi," kata Alkap kepada wartawan di Ketapang, Rabu (22/01/2025).

Alkap mengatakan, pihaknya memiliki misi khusus di bidang perdagangan, treding hasil pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan. 

Saat ini menurut dia, perusahaan sudah memiliki aset berupa lahan kosong di desa Sungai Nanjung kecamatan Matan Hilir Selatan seluas 1.400 hektar. 

Lahan ini diplot menjadi kebun sawit. Tetapi karna nilai investasinya besar, rencana bisnis itu belum dijalankan. 

"Hutan itu berstatus HPL, belum pernah digarap. Kami masih mencari investor. Kalau sawitkan perhektar sampai buah pasir itu kurang lebih 70 juta perhektar modalnya, tidak cukuplah modal kita," ucap dia. 

Diakuinya, seluruh rencana bisnis yang terkonsep sampai saat ini belum ada yang jalan, baru sampai penjajakan penjakan kerja sama.

"Sampai saat ini bisnis kami belum ada yang jalan, baru sebatas penjajakan kerjasama kepada perusahaan," kata Alkap. 

Investasi Pemda segede itu pada Perusda dinilai mubazir oleh beberapa pihak. Ormas Laki Ketapang menganggap, jika manajemen perusda hanya lihai buat proposal. Hal ini sama saja dengan lembaga non provit lainya.

Ormas ini pun mempertanyakan keseriusan jajaran direksi perusda mengelola dan mempertanggung jawabkan duit daerah yang sudah mereka terima. 

"Seperti apa pertanggung jawaban duit 16 M itu. bisnis apa yang sudah mereka geluti, kantor nya saja tutup terus, masak uang segitu banyak hanya sebatas bikin proposal kerjasama," ujar Ujang Yandi. 

Penulis: Muzahidin

Fasilitas Bangunan Ponpes Hidayatullah di Pulau Ketapang Kecil Dirusak Warga Lokal

Redaksi    Jumat, Januari 24, 2025    Comment   

Fasilitas Bangunan Ponpes Hidayatullah di Pulau Ketapang Kecil Dirusak Warga Lokal

Kaca depan gedung kantor Ponpes Hidayatullah pecah dirusak warga setempat.

KETAPANG - Beberapa bagian bangunan Ponpes Hidayatullah di jalan Hidayah Kelurahan Sampit atau dikenal dengan sebutan daerah pulau Ketapang Kecil dirusak tiga orang warga setempat pada Sabtu (18/01/2025) pukul 06.50 WIBA.

Ketiga pelaku mengklaim, sebagian tanah diatas bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) itu milik mereka. 

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Ketapang, AKP Ryan Eka Cahya menyampaikan, Polres menerima laporan dari seorang pengurus Ponpes bernama Abdul Hasim,melapor gedung Ponpes dirusak oleh MM, R dan MR. 

"Ketiga terlapor merupakan warga kelurahan Sampit kecamatan Delta Pawan kabupaten Ketapang," kata Ryan dalam siaran tertulisnya.

Disampaikan Ryan, aksi premanisme itu berawal saat pelapor mendengar suara ribut dari arah gerbang Ponpes pada Sabtu pagi itu. 

Pelapor mendatangi arah suara itu dan melihat tiga pelaku sedang merusak pintu gerbang, pagar dan pos jaga memakai sebatang besi panjang. 

Selepas puas merusak bagian depan, aksi para pelaku dilanjutkan pada areal perkantoran Ponpes. Bagian kaca dan kanopi jadi sasaran tiga orang itu. 

Kebringasan para pelaku tidak berani dicegah oleh Abdul Hasim karena ketiganya juga membawa senjata tajam. 

"Ketiga orang terlapor pada saat itu juga membawa senjata tajam saat melakukan aksinya,"ujar dia. 

Saat ini terduga para pelaku sudah dilakukan tindakan hukum dengan pasal yang disangkakan yakni pasal 170 atau pasal 406 KUHP tentang pengrusakan. 

Penulis: Muzahdin

Puluhan Kontraktor di Ketapang Merugi, Proyek Selesai Belum Dibayar Pemda

Redaksi    Rabu, Januari 22, 2025    Comment   

Puluhan Kontraktor di Ketapang Merugi, Proyek Selesai Belum Dibayar Pemda

Salah satu proyek infrastuktur di Ketapang yang sedang dikerjakan.

KETAPANG - Pelaku jasa usaha pengadaan barang dan jasa alias Kontraktor di Ketapang mengeluh akibat proyek yang mereka kerjakan semasa anggaran perubahan alias APBD-P tahun 2024 belum dibayar Pemda Ketapang sampai sekarang.

Akibat itu, mereka menanggung hutang terutama dengan vendor barang, pekerja maupun pihak lain. Mensiasati situasi ini, beberapa kontraktor meminjam dana dengan kerabat maupun kenalan guna menutupi beban yang ditanggung. 

Dari informasi kalangan kontraktor, jumlah proyek APBDP yang belum dibayar yakni sebanyak 266 paket dengan rata-rata adalah paket penunjukan langsung (PL) senilai total Rp 40 miliar dengan asumsi Rp 150 juta per paket pekerjaan. 

Pihak Pemda melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) diketahui sudah menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Dana (SP2D) kepada bank Kalbar, amun surat "uang" ini tidak dapat dicairkan oleh kontraktor pada bank Kalbar. 

Informasinya, penyebab gagal cair ini karena tanggal penerbitan SP2D tersebut dianggap sudah melewati batas waktu tutup buku, dimana SP2D itu diterbitkan sekitar tanggal 31 Desember 2024.

Ketua Gapensi Ketapang, Alfian mengatakan, pekerjaan APBD Perubahan harusnya tidak memiliki masalah keuangan dan dapat dibayar oleh Pemda sesuai dengan kesepakatan dalam dokumen kontrak pekerjaan antara kontraktor dengan Pengguna Anggaran atau dinas. 

"Pekerjaan yang sudah dianggap selesai 100 persen dan sudah diterbitkan SP2D harusnya tidak bermasalah pembayaran. SP2D adalah bukti fisik kontraktor sudah melakukan kewajibanya,"ujar Alfian, Rabu malam (22/01/2025).

Ia mencurigai, peristiwa ada ada motif kesengajaan dari oknum. Indikasi ini diperkuat atas adanya praktek monopoli proyek PL yang terjadi antara ASN terutama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan beberapa rekanan swasta. 

"Inspektorat harus audit, takutnya SP2D diterbitkan atas dasar keterpaksaan guna untuk pengamanan dana, itu biasa terjadi. Praktek monopoli juga harus di periksa karena melanggar aturan jasa konstruksi," kata Alfian.

Penulis: Muzahidin

Cerita Kebakaran Rumah Kadis Tanakbun Ketapang di Gang Dara Betuah

Redaksi    Rabu, Januari 22, 2025    Comment   

Cerita Kebakaran Rumah Kadis Tanakbun Ketapang di Gang Dara Betuah

Cerita Kebakaran Rumah Kadis Tanakbun Ketapang di Gang Dara Betuah.

KETAPANG -Rumah pribadi kepala dinas Pertanian dan Perkebunan (Tanakbun) Ketapang, L Sikat yang terletak di gang Dara Betuah kelurahan Mulia Baru kecamatan Delta Pawan tadi pagi Rabu (22/01/2025) sekitar jam 8.30 WIBA alami musibah kebakaran. Dirinya menceritakan musibah yang dialaminya tersebut. 

Seperti biasa, setiap hari dirinya berangkat ke kantornya di jalan Jendral Sudirman Ketapang pada pukul 7.30 wiba. Tiba di kantor, ia melakukan tugas rutin sebagai pejabat eselon dua di Pemda Ketapang.

Cerita Kebakaran Rumah Kadis Tanakbun Ketapang di Gang Dara Betuah.

Sekitar 30 menit berada di ruang kerjanya, dirinya menerima telpon dari sang istri yang mengabarkan peristiwa kebakaran tersebut. 

Menurut Sikat, api berasal dari kamar yang terletak di lantai dua dan dalam keadaan kosong. Api bersumber sementara dari akibat konsleting listrik. 

"Konslet listrik bah. Saat kejadian saya sedang di kantor. Sekitar jam 8.30 saya terima telpon dari ibu mengabarkan rumah terbakar. Api berasal dari kamar loteng (lantai dua) yang kosong. Dipakai biasanya hanya untuk tamu jak," ujarnya, saat di jumpai di rumahnya pada Rabu (22/01/2025). 

Saat kejadian menurut dia hanya ada istrinya. Sedangkan anak anaknya sedang bersekolah. Rumah dan tetangga sekitar masih sepi. Api cepat membesar karena dikamar loteng itu banyak barang barang yang mudah terbakar. 

"Rumah dan tetangga udah sepi. Anak-anak saya udah sekolah, jadi yang tinggal hanya istri sorang mah. Api cepat membesar dak bise diatasi lagi. Ade kasur, pakaian, macam macamlah barang diatas tu," kata dia. 

Proses pemadaman api dilakukan petugas Pemadam Kebakaran dan BPBD Ketapang. Kata Sikat, mobil damkar yang membantu ada tiga unit. Api dipadamkan total sekitar satu jam kemudian.

"Sejamlah api udah dipadamkan sidak tu. Ade tiga unit mobil yang bantu," tandasnya.

Penulis: Muzahidin

Tambang Emas di Eks HPH Alas Kusuma Kecamatan Hulu Sungai

Redaksi    Rabu, Januari 22, 2025    Comment   

Tambang Emas di Eks HPH Alas Kusuma Kecamatan Hulu Sungai

Tambang Emas di Eks HPH Alas Kusuma Kecamatan Hulu Sungai.

KETAPANG - Tambang emas di bekas Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Alas Kusuma sulit terpantau. Warga menganggap bandar tambang tak menhormati kearifan lokal masyarakat. 

Lokasi tambang ini terletak di tengah hutan belokasi pada daerah perbukitan di desa Riam Dadap kecamatan Hulu Sungai kabupaten Ketapang. 

Untuk mencapai lokasi ini menurut keterangan warga, dari desa Riam Dadap, bisa memakai kendaraan roda dua melewati jalan houling HPH Alas Kusuma kemudian dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh kira kira 3 kilometer sekitar 30 menit berjalan kaki menembus hutan tropis. Lokasi tambangnya berada pada area perbukitan dan lembah.

Sampai di lokasi, nampaklah gubuk atau disebut bagan oleh pekerja berjejer. Jumlahnya sekitar 10 buah. Bagan ini berdinding papan kayu beratapkan terpal plastik berwarna hijau muda. 

Di dekat bagan itu ada lubang lubang tambang emas mirip dengan sumur mata air dengan kedalaman berbeda antara bagan satu dengan lainya tergantung letak emasnya berada pada kedalaman bumi. Rata rata kedalaman lubang emas ini bisa mencapai puluhan bahkan ada yang ratusan meter. 

Menurut pekerja, mereka menambang dengan alat seadanya semisal palu, mata pahat besi untuk pemecah batu. Saat di dalam lubang, udara di alirkan melalui mesin blowers yang menghasilkan udara. 

Setelah batu berisikan kandungan emas di pahat, hasilnya ditarik ke atas menggunakan derek bermesin. Batu tersebut selanjutnya di olah di lokasi tempat pengolahan atau disebut mesin gelondongan. Tempat ini beroperasi non stop 24 jam. 

Di tempat pengolahan, batu kemudian dicampur dengan merkuri yang berfungsi sebagai pemisah antara batu dengan kandungan emas. Hasilnya, emas dalam bentuk setengah padat. 

Emas ini kemudian di lebur lagi oleh para pemilik modal atau cukong emas untuk mendapatkan hasil lebih baik berupa emas dengan kadar tertentu. Emas ini oleh cukong di jual lagi ke bos besar di Ketapang. 

Warga desa Riam Dadap kecamatan Hulu Sungai, Heri mengungkapkan,  ika pelaku kegiatan penambangan emas yang terjadi di tempatnya saat ini, bukan dilakukan oleh warga desanya tetapi oleh para pendatang dari pulau Jawa. 

Cukong besar yang pernah di sebutkan oleh pekera kepada dirinya seperti bernama Heri alias Asun, ada juga bernama Openg, pendatang dari Tasikmalaya. 

"Pekerjanya kebanyakan dari Tasik (Jabar). Mereka di koordinir oleh satu orang  bos sebagai penampung sekaligus pemodal. Ada Asun alias Heri, Openg. Mereka ini sudah pintar-pintar gali lubang buat terowongan cari emas. ujarnya dalam rekaman suara yang diterima pada hari ini, Selasa (21/01/2025).

Akibat penggalian emas terus menerus ini,  membuat hutan adat dan hutan desa menjadi rusak. Sungai menjadi tercampur hasil rendanan air keras. Masyarakat desa yang biasanya mudah mencari hewan maupun ikan di sungai sungai, kini merasa kesusahan. 

"Wilayah yang dijadilakan lokasi Peti adalah hutan adat tempat kami mencari bebuahan hutan, kayu ataupun hewan. Sekarang keadaanya sudah rusak. Di sungai pun cari ikan sudah uyuh," tandas Heri. 

Penulis: Muzahidin

TBS Diangkut, Lahan Diklaim, Warga Gerah Sikap PT MAI

Redaksi    Rabu, Desember 25, 2024    Comment   

TBS Diangkut, Lahan Diklaim, Warga Gerah Sikap PT MAI

Foto: Pohon kelapa sawit milik warga eks transmigrasi di SP 10 Kaliampu, desa Lembah Mukti, kecamatan Manis Mata.

KETAPANG - Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit di kawasan lahan bersertifikat milik warga eks transmigrasi di Satuan Pemukiman (SP) 10 Kaliampu desa Lembah Mukti kecamatan Manis Mata, Ketapang diambil sepihak PT Maya Agro Investama (MAI) anak usaha PT Cargil Grup. Padahal lahan beserta pohon kelapa sawit tersebut bukan bagian dari izin usaha perkebunan (IUP) perusahaan ditambah juga kawasan desa Lembah Mukti tidak termasuk bagian dari kawasan izin usaha MAI.

Agus Suryadi, Kepala desa Lembah Mukti mengatakan, warga pemilik tanah di takut takuti oleh pihak perusahaan saat memanen TBS sehingga perusahaan dengan leluasa mengangkut buah sawit yang sudah dipanen warga. PT MAI melalui orang orangnya mengaku kalau lahan itu sudah mereka bayar melalui pola ganti rugi tanam tumbuh atau GRTT.

"Yang manen petani pemilik lahan, tapi buahnya diakui perusahaan PT MAI karena katanya sudah mereka kuasai melalui cara GRTT. Padahal sesuai dengan data yang kami punya, desa kami tidak masuk sebagai bagian dari IUP. Apalagi lahan itu murni lahan plasma Perkebunan Inti Rakyat (PIR) Trans yang sah milik warga desa saya. Inikan sama saja dengan penjajah. Semena mena mereka, nakut nakuti warga kami, sama dengan merampok," ketus Agus Suryadi. 

Ia menjelaskan, total luasan lahan yang ada sawitnya milik warga adalah seluas 25 hektar sesuai dengan jumlah sertifikat tanah sebanyak 30 buah. Sertifikat tersebut diterbitkan oleh BPN pada tahun 2007. Lahan bersertifikat ini diperuntukan bagi warga transmigrasi. 

Dirinya merasa tidak terima lahan tersebut di caplok tanpa persetujuan dan diketahui warga maupun perangkat desa. Apalagi, kawasan sekitar desa Lembah Mukti telah ditentukan sebagai lahan tanam tumbuh warga, sehingga tidak diperbolehkan ataupun digarap oleh perusahaan untuk menjadi kebun. 

"Intinya desa saya bukan bagian dari wilayah IUP PT MAI. Wilayah desa saya adalah murni HGU Pir Trans. Jadi dasarnya perusahaan mengaku kalau sudah melakukan GRTT itu darimana landasannya. Ini mirip mirip pembohongan," ucapnya. 

Menurut Agus Suryadi, melalui penjelasan perusahaan secara bersurat kepada dirinya, perusahaan juga sudah mengakui kalau wilayah SP 10 Kaliampu desa Lembah Mukti bukan termasuk dalam bagian izin mereka. Namun faktanya, mereka melakukan tindakan penyerobotan ataupun pengambilan hasil tanam tumbuh kepunyaan warga. 

Tindakan perusahaan ini meresahkan dan dikhawatirkan memicu tindakan perlawanan dari masyarakat sehingga membuat keadaan menjadi tidak kondusif. 

"Kesannya perusahaan, lepas tanggung jawab soal pajak karena yang bayar pajak kan pemilik sertifikat yakni petani sementara yang ambil hasil perusahaan, ini mirip penjarahan," cetusnya. 

Ia berharap agar Pemda Ketapang melalui dinas Perkebunan bisa mencari jalan tengah penyelesaian sengketa ini. 

Dirinya juga meminta agar kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) dapat melakukan pendataan ulang mengenai luasan izin perkebunan PT MAI maupun batas wilayah desa sehingga tidak menimbulkan potensi konflik lahan. 

"Saya khawatir jika dibiarkan, aksi perlawanan masyarakat kepada perusahaan akan terjadi sehingga membuat keadaan tidak tenang. Ini bom waktu ibaratnya, saya tidak jamin kalau BPN dan Disbun tidak mau segera membantu, maka jangan salahkan warga kalau ada aksi aksi perlawanan pada perusahaan," tandasnya. 

(Muzahidin)

Mobil Agya Warna Merah Tecabor ke Parit di Depan Masjid Imam Bonjol Ketapang

Redaksi    Jumat, Desember 20, 2024    Comment   

Mobil Agya Warna Merah Tecabor ke Parit di Depan Masjid Imam Bonjol Ketapang

Mobil Agya Warna Merah Tecabor ke Parit di Depan Masjid Imam Bonjol Ketapang.

KETAPANG – Kondisi lalu lintas di jalan DI Panjaitan kelurahan Sampit awalnya ramai lancar, namun tetiba macet sebentar karena sebuah mobil minibus merk Toyota Agya nyungsep masuk parit, tepat di depan masjid Imam Bonjol. Mobil warna merah dengan plat Polisi nomor KB 1780 WP yang dikemudikan seorang ibu ibu tersebut alami ban sebelah kanan masuk parit pada Jumat pagi (20/12/2024).

Peristiwa itupun jadi tontonan warga, terutama para pengguna jalan yang sedang melintas. Dari keterangan warga, mobil itu masuk parit karena menghindari sebuah sepeda motor. Karena tak terkendali lagi, mobil itupun masuk parit. 

"Infonya menghindari motor di depan, sopirnya ibu-ibu," ujar Karyadi, petugas TRC BPBD Ketapang kepada wartawan, Jumat (20/12/2024)

Dibantu warga, petugas Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Kabupaten Ketapang, langsung ke TKP dan melakukan evakuasi dengan menarik mobil itu menggunakan sebuah mobil truck penganggkut minyak. 

Proses evakuasi tidak berlangsung lama, mobil itupun lantas dapat ditarik. Sementara arus lalu lintas tetap aman dan lancar. 

Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengemudi maupun penumpang tidak alami cedera apapun, hanya shock ringan diderita si pengemudi Agya Merah. 

Reporter: Muzahidin

Bocah SD Diterkam Buaya Saat Rumahnya Kebanjiran di Desa Pesaguan

Redaksi    Rabu, Desember 18, 2024    Comment   

Bocah SD Diterkam Buaya Saat Rumahnya Kebanjiran di Desa Pesaguan

Bocah SD Diterkam Buaya Saat Rumahnya Kebanjiran di Desa Pesaguan. (Gambar ilustrasi buaya. (Borneotribun/Muzahidin)

KETAPANG - Bocah bernama MAM (10 tahun) terluka dibagian kaki akibat terkaman buaya yang tiba tiba menyerangnya saat lingkungan sekitar rumahnya alami kebanjiran akibat air laut pasang. 

Koordinator SAR Ketapang, Ayub menjelaskan, insiden kepada bocah yang masih bersekolah di SD setempat itu terjadi pada Rabu ini (18/12/2024) sekitar pukul 9.10 wiba di desa Pesaguan Kiri kecamatan Matan Hilir Selatan, Ketapang. 

Saat itu, korban sedang duduk duduk di samping rumahnya sambil melihat air laut pasang yang sedang naik ke areal sekitar rumahnya. 

Tetiba, dari arah bawah rumah, buaya itu muncul dan menyambar kaki korban. Korban dapat menyelamatkan diri dengan cara berpegangan di tiang rumah sambil berteriak minta pertolongan. 

"Alhamdulillah masih bise selamat setelah bapaknya maen tentarek an dengan buanya itu," ujar Ayub, Rabu (18/12/2024) pagi. 

Akibat serangan mendadak itu, korban alami luka robek di bagian kaki kiri dan sedikit tanganya. Bocah itupun harus mendapat perawatan medis serius di Puskesmas setempat. 

Untuk informasi, saat ini kondisi daerah kabupaten Ketapang dan sekitarnya sedang alami banjir besar akibat air pasang laut naik. Pemda setempat melalui SAR dan BPBD menghimbau warga untuk waspada dan menjaga diri dan keluarga terutama anak anak agar terlepas dari musibah akibat banjir melanda. 

Penulis: Muzahidin

2 Nelayan asal Desa Sukabaru Ditemukan Selamat, Satunya Masih Dicari

Redaksi    Rabu, Desember 11, 2024    Comment   

2 Nelayan asal Desa Sukabaru Ditemukan Selamat, Satunya Masih Dicari

Foto dua nelayan tradisional yang selamat dari cuaca buruk saat mencari renjong ditemukan di perairan Pagar Mentimun.

KETAPANG - Tim SAR Ketapang baru menemukan dua orang nelayan yang dilaporkan hilang dihantam cuaca buruk pada Selasa semalam. Sementara satu orang nelayan lainya masih belum ditemukan hingga berita ini terbit. 

"Untuk kabar sehat cuma kondisi agak lemah. Sudah di tangani pihak medis puskesmas Kendawangan," ujar Koordinator SAR Ketapang, Ayub, Rabu (11/12/2024). 

Ayub menjelaskan, dua nelayan yang selamat itu bernama Usdianto (23) dan Suriansyah (39). Mereka ditemukan terapung tengah laut di perairan Pagar Mentimun kecamatan Matan Hilir Selatan sekitar pukul 12.44 Wiba pada Rabu ini (11/12/2024). 

Diberitakan sebelumnya, keluarga melaporkan tiga orang nelayan hilang saat mencari kepiting alias rajungan pada Selasa (10/12/2024).

Mereka adalah Marham, Usdianto dan Suriansyah. Mereka hilang diduga akibat dihajar cuaca buruk. 

"Ketiga nelayan tersebut berangkat melaut sekitar pukul 03.00 WIB menggunakan perahu lepeh untuk mencari renjong. Seharusnya, mereka sudah kembali ke daratan pada pukul 09.00 atau 10.00 pagi, namun hingga sore hari, mereka belum juga pulang." kata Ayub. 

Keluarga melaporkan kejadiaan naas itu kepada perangkat desa setempat selanjutnya melanjutkan kepada pos SAR Ketapang.

"Setelah menerima laporan pada sore hari, tim SAR langsung bergerak menuju Pantai Celincing untuk melakukan pencarian. Tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Kepala Desa Celincing dan nelayan setempat untuk merencanakan operasi SAR," kata Ayub..

Namun, meski pencarian terus dilakukan, hingga pukul 21.25 WIB, ketiga nelayan tersebut belum ditemukan. Cuaca buruk menjadi kendala dalam operasi pencarian tersebut. Ayub menambahkan, pencarian akan dilanjutkan pada pagi hari untuk mencari titik terang.

"Hari ini, tim masih proses pencarian penyisiran sekitaran mendekati lokasi kejadian," ucap Ayub. 

Reporter: Muzahidin.

Dihajar Cuaca Buruk, Tiga Nelayan Asal Desa Sukabaru Dilaporkan Hilang

Redaksi    Rabu, Desember 11, 2024    Comment   

Dihajar Cuaca Buruk, Tiga Nelayan Asal Desa Sukabaru Dilaporkan Hilang

Foto: Perahu Nelayan Desa Sukabaru, Benua Kayong Sedang Menepi Akibat Cuaca Buruk.

KETAPANG - Nelayan bernama Marham (24), Usdianda (23), dan Suriansyah (39) dilaporkan hilang saat mencari kepiting alias rajungan pada Selasa (10/12/2024). Mereka hilang diduga akibat dihajar cuaca buruk.

"Ketiga nelayan tersebut berangkat melaut sekitar pukul 03.00 WIB menggunakan perahu lepeh untuk mencari renjong. Seharusnya, mereka sudah kembali ke daratan pada pukul 09.00 atau 10.00 pagi, namun hingga sore hari, mereka belum juga pulang," kata Koordinator SAR Ketapang, Ayub, Rabu (11/12/2024) kepada wartawan di Ketapang.

Ayub menjelaskan, keluarga ketiga nelayan asal desa Suka Baru kecamatan Benua Kayong itu telah mencoba menghubungi, namun belum bisa tersambung. Kondisi cuaca saat itu memang buruk.

Keluarga melaporkan kejadian naas itu kepada perangkat desa setempat selanjutnya melanjutkan kepada pos SAR Ketapang.

"Setelah menerima laporan pada sore hari, tim SAR langsung bergerak menuju Pantai Celincing untuk melakukan pencarian. Tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Kepala Desa Celincing dan nelayan setempat untuk merencanakan operasi SAR," kata Ayub..

Namun, meski pencarian terus dilakukan, hingga pukul 21.25 WIB, ketiga nelayan tersebut belum ditemukan. Cuaca buruk menjadi kendala dalam operasi pencarian tersebut. Ayub menambahkan, pencarian akan dilanjutkan pada pagi hari untuk mencari titik terang.

"Hari ini, tim masih proses pencarian penyisiran sekitaran mendekati lokasi kejadian," ucap Ayub.

(Muzahidin)

Damianus Yordan Nitip Pesan ke Kepala Daerah Terpilih Soal Kontribusi Olahraga Usai Ditetapkan KPU

Redaksi    Sabtu, Desember 07, 2024    Comment   

Damianus Yordan Nitip Pesan ke Kepala Daerah Terpilih Soal Kontribusi Olahraga Usai Ditetapkan KPU

Foto Damianus Yordan bersama dengan Daud Yordan dan Gubernur Kalbar terpilih 2024 Ria Norsan.

KETAPANG – Praktisi olahraga kelahiran Ketapang, Damianus Yordan titipkan pesan bagi pemimpin baru hasil Pilkada serentak tahun 2024 di Kalimantan Barat. Ia mengingatkan kepada Gubernur dan Bupati soal peran dunia olahraga yang sudah memberi kontribusi dalam proses dan perjalanan kesuksesan menjadi pemimpin.

Pesan Dami, sapaan akrab abang kandung petinju professional sekaligus anggota DPD perwakilan Kalbar, Daud Yordan ini diutarakanya dalam sebuah pertemuan dengan Borneo Tribun di Ketapang pada Rabu (04/12/2024).

Damianus Yordan mengatakan, ada Gubernur dan 9 Bupati/Wakil yang 100 persen disokong oleh praktisi praktisi olahraga di Kalimantan Barat yang sukses meraih simpati masyarakat sehingga ditetapkan oleh KPU sebagai juara. 

Dami menyebutkan deretan nama kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak lalu mulai dari Gubernur sampai kepada walikota dan Bupati seperti gubernur terpilih Kalbar Ria Norsan-Krisantus,.

Foto calon kepala daerah yang support olahraga saat Daud Yordan bertarung beberapa waktu lalu.

Kemudian Wali kota Pontianak Edi-Bahasan, Bupati Ketapang AW-Jamhuri Amir, Bupatii KKU, Romi Wijaya-Amru. Walikota Singkawang Tjahi Chui Mie, Bupati Sambas Satono-Hero.

Kemudian Bupati Bengkayang Darwis-Rizal, Bupati Landak Karolin-Erani, Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian-Sukardi dan terakhir Bupati Mempawah, Erlina-Juli. 

"Mereka yang terpilih ini adalah orang yang diharapkan oleh insan olahraga agar mempunyai perhatian kepada olahraga" katanya. 

Menurut dia, dunia olahraga jika ditekuni dengan serius dan didukung oleh insan insan yang peduli, maka akan memberi perubahan bukan hanya bagi pelakunya namun juga bagi pihak yang mendukungnya. 

"Sudah banyak bukti dan contohnya bagi pelaku dan pihak yang mendukung olahraga juga suksesnya berbarengan. Saling memberi dampak positif itu adalah kenyataan," ujar dia. 

Untuk itu dirinya berharap agar para pemimpin yang lahir atas kontribusi dunia olahraga juga sepatutnya memberi perhatian lebih terutana dalam soal kebijakan dan anggaran yang selaras dengan peraturan perundang undangan.

"Support dari pemimpin daerah itu sangatlah penting buat perkembangan dan prestasi olahraga karena dampaknya juga dirasakan daerah seperti kemajuan dan kemudahan lainya yang bisa beriringan dengan prestasi olahraga," kata Damianus.

Lebih jauh Dami mengaku sedang ikhtiar meloby pemerintah pusat  melalui Kementrian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) untuk pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga di Kalbar.

"Melalui adik saya, kami akan berfokus pada pengembangan dan target prestasi olahraga di Kalbar meloby Kemenpora. Kebetulan Wamen Kemenpora pak Taufik Hidayat saya kenal karena pernah sama sama di Pelatnas, ini berkah yang saya rasakan dan saya berharap dapat memberikan hasil nantinya," pungkasnya.

Reporter: Muzahidin