Inovasi Pizza Tengkawang dari Desa Perbatasan Kalbar

Redaksi    Selasa, Desember 17, 2024    Comment   

Inovasi Pizza Tengkawang dari Desa Perbatasan Kalbar

Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si.

BENGKAYANG – Penjabat (Pj) Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si., memberikan apresiasi luar biasa kepada Kelompok Tani Tengkawang Layar atas inovasi mereka dalam mengolah buah tengkawang menjadi produk makanan yang unik dan lezat, salah satunya pizza.  

Hal ini disampaikan oleh Ny. Windy saat kunjungan kerjanya ke Desa Sahan, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Senin (16/12/2024). Desa ini menjadi salah satu pusat pengolahan buah tengkawang, termasuk untuk produksi margarin dan minyak tengkawang yang berbasis di Pabrik Pengolahan Tengkawang Layar. Dalam kunjungannya, Ny. Windy bahkan sempat mencicipi pizza berbahan dasar buah tengkawang yang menurutnya memiliki cita rasa yang sangat istimewa.  

“Ini adalah bukti bahwa buah tengkawang memiliki potensi luar biasa. Selain sehat, buah ini juga bisa diolah menjadi beragam produk kreatif. Tadi kami mencoba pizza berbahan tengkawang, dan rasanya sangat lezat,” ujarnya dengan antusias.  

Inovasi Pizza Tengkawang dari Desa Perbatasan Kalbar.

Potensi Ekonomi Kreatif Perbatasan Kalbar

Menurut Ny. Windy, Kalimantan Barat, khususnya di wilayah perbatasan, tidak hanya dikenal karena keindahan alam dan potensi pariwisatanya. Namun, daerah ini juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang tak kalah memukau. Salah satu contohnya adalah pengolahan buah tengkawang yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga, seperti margarin dan minyak sehat.  

“Buah tengkawang ini sangat bermanfaat, baik untuk kesehatan maupun kebutuhan rumah tangga. Kami melihat langsung proses produksinya di pabrik margarin dan minyak tengkawang. Produk ini bisa memberikan nilai tambah bagi masyarakat, terutama di wilayah perbatasan,” tambahnya.  

Ny. Windy juga menyatakan bahwa pihaknya akan mendorong percepatan perizinan produk-produk olahan tengkawang, khususnya di Balai POM. Hal ini penting agar produk seperti minyak dan margarin tengkawang bisa segera dipasarkan secara lebih luas.  

“Sertifikat halal dari MUI sudah ada, tinggal menunggu sertifikasi dari Balai POM. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mengembangkan industri kreatif di Kalbar agar lebih dikenal masyarakat luas,” jelasnya.  

Harapan dan Tantangan dari Kelompok Tani

Sementara itu, Damianus Nadu, perwakilan Kelompok Tani Tengkawang Layar, mengungkapkan bahwa kendala utama saat ini memang terletak pada sertifikasi dari Balai POM. Meski begitu, ia optimis produk olahan tengkawang seperti margarin dan minyak akan terus berkembang dan dikenal oleh masyarakat.  

Inovasi Pizza Tengkawang dari Desa Perbatasan Kalbar.

“Kelebihan margarin dan minyak tengkawang ini adalah 100% alami, tanpa pengawet, dan bebas kolesterol. Kami berharap produk ini bisa menjadi solusi kesehatan sekaligus membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat di perbatasan,” tuturnya.  

Damianus juga menjelaskan bahwa saat ini pihaknya lebih fokus pada pengembangan produk tengkawang daripada sektor pariwisata, dengan harapan inovasi ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.  

Mendorong Ekonomi Kreatif untuk Kesejahteraan Masyarakat

Kunjungan kerja ini menjadi bukti nyata bahwa inovasi di sektor ekonomi kreatif, terutama di daerah perbatasan, perlu terus didukung. Selain menciptakan produk-produk baru yang bermanfaat, langkah ini juga dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan memperkuat kesejahteraan masyarakat.  

Buah tengkawang yang selama ini mungkin hanya dikenal sebagai hasil alam biasa, kini telah menunjukkan potensinya sebagai komoditas bernilai tinggi. Dengan dukungan dari berbagai pihak, bukan tidak mungkin produk-produk olahan tengkawang akan menjadi kebanggaan Kalimantan Barat di tingkat nasional maupun internasional.  

“Mari terus dukung inovasi dan kreativitas lokal, agar ekonomi kreatif di Kalbar semakin maju dan bermanfaat bagi masyarakat,” pungkas Ny. Windy Prihastari Harisson. (wnd/nzr/yk)

Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia

Redaksi    Selasa, Desember 17, 2024    Comment   

Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia

Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia.

PONTIANAK - Menjaga lingkungan hidup merupakan tanggung jawab semua insan guna menciptakan suasana yang arsi dan bersih. Tepat ditanggal 28 November memperingati Hari Menanam Pohon Indonesia (HMPI). Peringatan ini bermaksud sebagai kampanye gerakan menanam pohon dalam rangka penghijauan dan meningkatkan pelestarian lingkungan di Indonesia. 

Dalam kesempatan ini, Hotel Golden Tulip Pontianak turut mengadakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) bekerja sama dengan Gemawan berlokasi di SMA Negri 11 Pontianak untuk menanam pohon dalam rangka hari menanam pohon Indonesia.

“Sebuah aksi nyata kami terhadap lingkungan dengan mengadakan penanaman pohon yang bekerjasama dengan Gemawan dan SMA Negri 11 Pontianak. Sesuai dengan judul kegiatan kami yaitu Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan yang bertujuan untuk berkontribusi untuk terus menjaga kelestarian lingkungan dengan penghijauan," ujar, Bangkit Ciptadi Selaku General Manager Hotel Golden Tulip Pontianak dalam keterangan persnya, Selasa (17/12/2024).

"Adapun SMA Negri 11 Pontianak dikarenakan dipilih menadi lokasi CSR sebagai bentuk kerjasama program Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dalam upaya mendapatkan gelar Adiwiyata Provinsi Kalimantan Barat," sambungnya.

Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia.

Maka dari itu, kata Bangkit Ciptadi, dalam kesempatan ini pula Hotel Golden Tulip Pontianak melakukan penanam pohon dengan menggandeng Gemawan untuk bersama-sama melakukan penghijauan di SMA Negri 11 Pontianak bersama staff dan juga siswa agar sama-sama menumbuhkan rasa cinta akan lingkungan.

Hotel Golden Tulip Pontianak Peduli Lingkungan, Berjuta Kebaikan Dalam Rangka Hari Menanam Pohon Indonesia.

Tentang Golden Tulip Pontianak

Hotel Golden Tulip merupakan hotel Bintang 4 yang terletak di Kota Pontianak, Kalimantan Barat, di Jalan Teuku Umar No. 39. Memiliki jumlah kamar sebanyak 181, dengan 6 ruang meeting, 3 ruangan VIP, 3 restaurant yaitu Cinmoi Restaurant, Branche Bar & Lounge, dan Copacabana Pool Pand Lounge, serta dilengkapi fasilitas yang lengkap seperti tempat fitness, kolam renang, dan spa.  Akses menuju hotel ini pun sangat mudah karena berada di pusat Kota. Selain itu, hotel yang memiliki pelayanan terbaik ini dekat dengan tempat wisata seperti Waterfront Pontianak, Kuliner disepanjang jalan Teuku Umar dan are Jalan Gajahmada serta. pusat perbelanjaan oleh-oleh khas Kalimantan Barat. Bagi Anda yang tertarik pada paket promosi dari Hotel Golden Tulip Pontianak segera hubungi di nomor whatsapp 0811 566 0078 dan nomor telepon (0561) 6597889 atau check website pontianak.goldentulip.com dan Instagram @goldentulippontianak

Tentang Golden Tulip

Jaringan hotel Golden Tulip didirikan pada tahun 1960-an, ketika properti pertama dibuka di Belanda. Kemudian, perusahaan ini mengalami perkembangan yang konstan dan meluas ke  seluruh dunia, dengan tetap memperhatikan perkembangan kebutuhan dan harapan kliennya. Sebagai bagian dari Louvre Hotels Group, merek ini hadir di lebih dari 160 hotel kelas atas di 38 negara. Setiap perusahaan berkomitmen terhadap standar kualitas, dengan tetap mengambil kepribadian manajernya dan merangkul budaya lokal. Hotel Golden Tulip memberikan pandangan menyenangkan tentang kehidupan, pekerjaan, dan perjalanan. Selaras dengan perilaku wisatawan bisnis, hotel kami mendorong para tamu untuk memadukan pekerjaan dan bermain, memungkinkan mereka untuk hidup dan berbagi pengalaman unik dan menyenangkan.

Kasus Mafia Tanah Masih Marak, Wamen ATR/BPN Tegaskan Komitmen Berantas hingga TPPU

Redaksi    Kamis, Desember 12, 2024    Comment   

Kasus Mafia Tanah Masih Marak, Wamen ATR/BPN Tegaskan Komitmen Berantas hingga TPPU

Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan.

PONTIANAK - Kasus mafia tanah terus menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Pontianak, Kalimantan Barat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen kuat untuk memberantas praktik mafia tanah hingga ke akar-akarnya.

“Tentunya komitmen menteri untuk memberants mafia sangat jelas. Kemarin juga beliau saat rapat dengan DPR RI sudah menekankan tidak hahya masalah pidananya tapi TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) nya juga akan dikejar,” tegasnya usai menghadiri penyerahan sertifikat tanah untuk masyarakat di Kalbar, pada Rabu (11/12/28)

Ossy menjelaskan bahwa terdapat tiga kategori permasalahan tanah yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Pertama, low intensity conflict, yaitu konflik yang terjadi antarindividu dengan nilai tanah yang relatif rendah.

Kedua, high intensity conflict, yaitu konflik antarindividu atau antara individu dengan perusahaan, di mana nilai tanah yang diperebutkan cukup tinggi.

“Dan yang paling harus diperhatiakan adalah political intensi konflik, ini adalah berkaitan antara masyarakat dengan negara. Ini pengangananya harus dengan baik agar supaya permasalahan tanah tidak berkembang menjadi suatu konflik yang berkepanjangan yang bisa berakibatkan hal hal yang tidak kita inginkan,” ujarnya. 

Ossy akui upaya BPN dalam memberantas mafia tanah ini memang belum maksimal. Namun, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja jajaran BPN di seluruh kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan ini.

“Kami akui belum maksimal, tapi kami akan beripya terus dnegan menepatkan jajaran BPN di kabupaten/kota senagai garda terdepan dalam menghadapi hal itu,” tukasnya. (Lid)

Wamen ATR/BPN RI Apresiasi Kinerja Provinsi Kalbar Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan

Redaksi    Kamis, Desember 12, 2024    Comment   

Wamen ATR/BPN RI Apresiasi Kinerja Provinsi Kalbar Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan

Wamen ATR/BPN RI Apresiasi Kinerja Provinsi Kalbar Menyelesaikan Permasalahan Pertanahan.

PONTIANAK  - Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar Mohammad Bari mendampingi Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI, Ossy Dermawan menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat Kalbar bertempat di Aula Garuda Gedung  Pelayanan Terpadu Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/12/2024).

Wamen ATR mengatakan bahwa ini merupakan bentuk dari keinginan dan harapan Bapak Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan tanah dan tata ruang di Indonesia kedepan ini bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Disamping itu, dikatakannya Menteri Nusrin Wahid juga menekankan agar pengelolaan tanah dan tata ruang ini bisa berjalan adil, merata, dan berkesinambungan secara ekonomi.

"Dan alhamdulillah, respon dari masyarakat sangat baik dan tadi saya berkesempatan menyampaikan data yang kami miliki dipusat bahwa BPN Provinsi Kalimantan Barat dan juga seluruh Kantor Pertanahannya selalu mendapatakan capaian-capaian yang cukup baik dan memuaskan dan ini berkat sinergi dan kolaborasi bersama seluruh stakeholder terkait," kata Wamen ATR Ossy Dermawan.

Dalam kesempatan tersebut, Wamen ATR mengajak para seluruh stakeholder terkait untuk terus meningkatkan sinergitas dan kolaborasi ini dengan harapan tertinggi masyarakat Kalbar khususnya agar bisa lebih sejahtera.

"Pada intinya sinergitas harus tetap terjaga agar secara perlahan bisa kita kesampingkan ego sektoral dengan harapan kepentingan masyarakat bisa terpenuhi," ujarnya.

Ditempat yang sama, Pj Sekda Mohammad Bari mengapresiasi langkah Wamen ATR beserta jajaran atas pemberian sertifikat tanah kepada masyarakat dan Pemerintah Provinsi Kalbar.

"Terima kasih atas kerjasama dan dukungan yang terus diberikan oleh Kementerian ATR/BPN kepada Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Kami sangat menghargai sinergi yang telah terjalin dengan baik ini, dan telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Kalimantan Barat, khususnya dalam upaya penataan tanah dan aset di wilayah ini,"

Kemudian Bari menyebutkan bahwa apaian penataan aset di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2024, di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebanyak 131.472 bidang tanah dengan realisasi sebanyak 131.402 bidang, atau mencapai 99,95%, Redistribusi Tanah sebanyak 21.000 bidang tanah yang bersumber dari pelepasan kawasan hutan dan pelepasan sebagian HGU dengan realisasi 100%, Sertifikat Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah yang telah terbit sebanyak 169 bidang, Sertifikat Barang Milik Negara (BMN) yang telah terbit sebanyak 2 sertifikat di Kabupaten Sambas dan Kota Pontianak dan Sertifikat Tanah Ulayat/Tanah Masyarakat Hukum Adat sebanyak 8 sertifikat yang diterbitkan untuk 4 Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sanggau.

Selain itu, juga telah dilaksanakan pengadaan tanah untuk pembangunan Bandara Sukadana di Kabupaten Kayong Utara, Bandara Singkawang di Kota Singkawang, serta beberapa pengadaan tanah lainnya yang sangat penting bagi pembangunan infrastruktur di Kalimantan Barat. 

"Adapun Penyerahan Sertifikat Hak Atas Tanah yang dilaksanakan hari ini merupakan wujud nyata dari komitmen bersama dalam memberikan kepastian hukum, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan dan memberikan rasa aman kepada pemilik tanah. Semoga sertifikat yang diterima pada hari ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat," ucap Bari.

Pada kesempatan itu, Bari menerangkan, lima Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat telah memberikan keringanan atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), yaitu Kabupaten Sambas, Sekadau, Bengkayang, Landak, dan Sintang. 

“Kedepannya, Kami berharap Pemerintah Kota/Kabupaten lainnya dapat segera menyiapkan regulasi yang mendukung agar program strategis nasional dapat berjalan dengan lancar. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkait dan tentu kami berharap, koordinasi antara Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Kementerian ATR/BPN dapat terus terjalin dengan baik, agar pelaksanaan kegiatan penataan aset dan penataan akses menuju Kalimantan Barat yang lebih maju dan sejahtera dapat terlaksana dengan optimal," tutup Bari. (Lid)

Wamen ATR Serahkan 270 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Kalbar

Redaksi    Kamis, Desember 12, 2024    Comment   

Wamen ATR Serahkan 270 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Kalbar

Wamen ATR Serahkan 270 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat Kalbar.

PONTIANAK – Kantor Wilayah (Kanwil) Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Negara (ATR/BPN) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) menyerahkan 270 sertifikat tanah kepada masyarakat.

Penyerahan sertifikat itu diserahkan langsung oleh Wakil Menteri ATR/BPN Ossy Dermawan, di Gedung Garuda, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (11/12/2024).

Rincian sertifikat yang diserahkan meliputi 146 bidang dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), 50 bidang redistribusi tanah, 13 bidang untuk tanah wakaf dan rumah ibadah, 38 bidang aset Barang Milik Daerah (BMD), 21 bidang aset BUMN, serta 2 bidang aset PT Antam.

Kepala Kanwil ATR/BPN Kalbar, Andi Tenri Abeng dalam sambutannya mengungkapkan, bahwa penyerahan sertifikat tanah ini dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo  dan juga program 100 hari Menteri Pertanahan RI untuk percepatan sertifikat melalui PTSL, redistribusi dan lainnya.

“Saat ini target penyelesaian sertifikasi tanah di Kalbar untuk program PTSL hampir mencapai 100 persen. Sebanyak 131.402 bidang tanah telah disertifikasi per 11 Desember 2024, dengan hanya 70 bidang yang tersisa dan diperkirakan akan selesai pada 17 Desember 2024. Program Redistribusi Tanah juga sudah tuntas dengan target 21.000 bidang,” ujarnya.

Andi juga mengungkapkan, selain  PTSL dan Redistribusi Tanah, Kantor Wilayah ATR/BPN Kalbar juga telah menyelesaikan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebanyak 169 bidang. Pendaftaran tanah wakaf produktif yang memiliki target 10 bidang telah terealisasi 3 bidang dan sisanya masih dalam proses.

Untuk tahun depan, Andi mengungkapkan, target sertifikasi akan difokuskan pada kategori tanah K3 dari program PTSL tahun sebelumnya.

“Kami sudah menelusuri 142 ribu bidang tanah di Kalbar, namun untuk tahun depan hanya bisa menyelesaikan 8.946 bidang. Sisanya, kami harap ada dukungan dari Wamen dan pemerintah daerah untuk mendapatkan anggaran tambahan,” jelasnya.

Redistribusi tanah pada 2025 ditargetkan mencapai 15 ribu bidang, terutama dari kawasan hutan yang telah mendapatkan persetujuan pelepasan. “Kami optimis redistribusi ini dapat selesai pada September 2025,” tambahnya.

Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN Ossy Dermawan, menyampaikan apresiasi kepada Kanwil ATR/BPN Kalbar atas capaian yang telah diraih dalam mempercepat proses sertifikasi tanah di daerah.

“Capaian ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri ATR/BPN untuk mengelola tanah dan ruang secara adil dan berkelanjutan. Prestasi ini tak lepas dari sinergi yang baik antara BPN, pemerintah daerah, dan masyarakat Kalbar,” katanya.

Ossy juga menegaskan, bahwa program PTSL ke depan akan mengutamakan kualitas, bukan hanya kuantitas. Digitalisasi pendaftaran tanah diharapkan dapat meminimalkan potensi konflik dan sengketa tanah di masa depan.

“Jika seluruh bidang tanah sudah terpetakan dan tersertifikasi, kita bisa menciptakan kepastian hukum serta menghindari konflik pertanahan,” tutupnya. (Lid)

Kadin Kalbar Ucapkan Selamat kepada Ria Norsan – Krisantus Kurniawan, Kadin Siap Dukung dan Bersinergi dengan Pemprov Kalimantan Barat

Redaksi    Selasa, Desember 10, 2024    Comment   

Kadin Kalbar Ucapkan Selamat kepada Ria Norsan – Krisantus Kurniawan, Kadin Siap Dukung dan Bersinergi dengan Pemprov Kalimantan Barat

Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.

PONTIANAK - Menanggapi hasil rekapitulasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2024 yang ditetapkan KPU Provinsi Kalimantan Barat pada hari Minggu (8/12) lalu, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono mengucapkan selamat kepada pasangan Ria Norsan – Krisantus Kurniawan.  

"Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan KEPPRES 18 Tahun 2022, Kadin adalah satu-satunya organisasi perwakilan dunia usaha dan mitra strategis pemerintah, sehingga kami Kadin Kalimantan Barat akan siap mendukung program-program kerja Pemprov dibawah kepemimpinan Bapak  Ria Norsan – Krisantus Kurniawan, “ ucap Rizqi. 

Dan kami siap mengawal dan bersinergi dengan Pemprov Kalimantan Barat lima tahun kedepan dalam mendorong dan mengembangkan perekonomian serta menciptakan iklim usaha yang lebih baik dan serasi di Kalimantan Barat, “lanjut Rizqi.

Bagi dunia usaha, khususnya di Kalimantan Barat, hasil penetapan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini merupakan salah satu pedoman maupun panduan arah bagi pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis ataupun investasi. 

Kadin Kalimantan Barat mengajak seluruh elemen masyarakat maupun stakeholder Provinsi Kalimantan Barat untuk bersama-sama tanpa memandang perbedaan untuk saling bekerjasama dan mendukung kepemimpinan Bapak Ria Norsan – Krisantus Kurniawan.

Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Barat Arya Rizqi Darsono.

Kami juga mengucapkan selamat kepada Bupati/Wali Kota maupun Wakil Bupati/Wakil Wali Kota terpilih di 14 kabupaten/kota. Keberadaan Kadin Kabupaten/Kota juga memiiki peran penting bersama pemerintah kabupaten/kota dalam upaya mengembangkan perekonomian masing-masing daerah. Hal ini sudah kami sampaikan langsung dalam rapat forum Ketua Kadin Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, dimana Kadin Kabupaten/Kota siap bersinergi maupun berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota.

Kadin Kalimantan Barat mengapresiasi dan mendukung keputusan Presiden Prabowo terkait kenaikan upah sebesar 6.5% dan memohon kepada pemerintah untuk memberikan insentif atau stimulus untuk para pengusaha, sehingga dua sisi ini dapat berjalan beriringan, dimana bagi para pekerja maupun buruh ini merupakan angin segar yang tentunya akan turut memberikan dampak yang positif pada daya beli masyarakat serta disisi lain, pengusaha dapat terbantu dalam upaya mendongkrak usahanya efek dari kenaikan upah tersebut. 

Terkait pelaksanaan Munas Kadin Indonesia, Kadin Provinsi Kalimantan Barat siap mendukung pelaksanaan Munas, dan ini merupakan hasil keputusan Rapimnas Kadin yang dilaksanakan 29 November 2024 lalu di Ballroom Hotel Pullman Central Park Jakarta. Pelaksanaan Munas nantinya harus berlandaskan pada AD/ART Kadin yang telah disahkan oleh Keppres Nomor 18 Tahun 2022 serta Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987. 

Dalam Rapimnas tersebut, Ketua Umum Arsjad Rasjid menyatakan tidak akan maju dalam kontestasi sebagai calon ketua umum. Sudah mulai bermunculan aspirasi yang diusulkan terkait nama-nama calon ketua umum, diantaranya: Bapak Hashim Djojohadikusumo, Bapak Garibaldi Thohir, Bapak Wisnu Wardhana, Bapak Sandiaga Uno, Ibu Diana Dewi, Bapak  Solihin Jusuf Kalla serta Bapak Yukki Nugrahawan Hanafi. Intinya, siapapun yang maju sebagai calon ketua umum Kadin Indonesia, selama proses pelaksanaannya sesuai dengan AD/ART dan Peraturan Organisasi Kadin, Kami akan dukung, ''tutup Rizqi.

Polda Kalbar Pastikan Penanganan Kasus BP2TD yang Rugikan Negara Rp32 Miliar Terus Jalan

Redaksi    Selasa, November 19, 2024    Comment   

Polda Kalbar Pastikan Penanganan Kasus BP2TD yang Rugikan Negara Rp32 Miliar Terus Jalan

Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya saat menerima perwakilan Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar.

PONTIANAK - Polda Kalimantan Barat membantah tegas jika kasus korupsi pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp32 miliar lebih itu dipetieskan atau dihentikan.

"Tidak benar, tidak ada kesan mempetieskan atau membiarkan kasus ini," kata Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya saat menerima perwakilan Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat di ruang rapat Ditreskrimsus Polda Kalbar, Senin (18/11/2024).

Petit memastikan, kasus korupsi BP2TD yang menyeret nama salah satu calon Gubernur Kalbar inisial RN itu terus berjalan. Saat ini, sudah ada sembilan tersangka. Beberapa diantaranya sudah vonis. Namun, memang pengembangan kasus kepada pihak yang menjadi pasangan calon ditunda terlebih dahulu. Sebab, ada ST/1160/V/RES.1.24.2023 yang melarang penyelidikan kasus dalam tahap Pilkada.

"Sekali lagi saya tegaskan tidak dipetieskan atau dihentikan, tapi ditunda sementara," tegasnya.

Untuk diketahui, kasus BP2TD mulai dilakukan penyelidikan Polda Kalbar pada tahun 2020. RN memang berkali-kali diperiksa sebagai saksi. Namun, dia tak ditetapkan tersangka. Walau dalam persidangan nama RN juga berkali-kali disebut

Hingga saat ini, sudah sembilan orang yang ditetapkan tersangka dalam kasus yang merugikan negara sekitar Rp32 miliar lebih itu. Salah satu yang ditetapkan tersangka adalah anggota DPRD Kalbar periode 2019-2024, EI. 

"Kami tegaskan kembali Polda Kalbar tidak mempeties-kan kasus ini (BP2TD)," kata Kabid 

Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya. 

Sementara Kasubdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Kalbar, AKBP Sanny Handityo turut menegaskan bahwa pihaknya telah bekerja secara profesional dalam kasus korupsi BP2TD Mempawah ini.

"Siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi akan kami tindak, tidak pandang bulu, kita lihat saja nanti. Kasus ini saya pastikan tidak mandeg dan masih terus berjalan," kata AKBP Sanny.

Sanny turut menjelaskan soal penyitaan aset yang menjadi barang bukti dalam kasus korupsi tersebut yang kabarnya telah dikembalikan.

Namun Sanny menegaskan bahwa Polda Kalbar sendiri telah menyita enam ruko di dua lokasi berbeda yang menjadi barang bukti dalam kasus tersebut dan telah diserahterimakan pihaknya kepada Kejaksaan.

"Tapi ketika perkara itu nanti bergulir kembali, dan (ruko) dibutuhkan lagi (disita), apakah akan disita kembali, maka akan kita sita lagi," kata Sanny.

Sanny turut membenarkan bahwa kasus korupsi ini menimbulkan kerugian negara sebesar Rp32 miliar lebih. Hal ini dinilai janggal, karena negara hanya menerima pengembalian sekitar Rp700 juta lebih dari total kerugian.

"Itulah yang akan kita lakukan, seperti yang saya sampaikan, prosesnya masih belum selesai, masih tetap berjalan," pungkasnya.

Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Kabarnya Dipetieskan, GMP Kalbar Datangi Polda Kalbar

Redaksi    Selasa, November 19, 2024    Comment   

Kasus Korupsi BP2TD Mempawah Kabarnya Dipetieskan, GMP Kalbar Datangi Polda Kalbar

Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mendatangi Polda Kalbar.

PONTIANAK - Puluhan pemuda yang tergabung dalam Gerakan Milenial Pemuda (GMP) Kalimantan Barat mendatangi Polda Kalbar. Mereka mempertanyakan penanganan kasus korupsi pembangunan gedung Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BP2TD) Mempawah.

Kedatangan mereka diterima oleh Kabid Humas Polda Kalbar Kombes Pol Raden Petit Wijaya dan Kasubdit Tipikor Polda Kalbar AKBP Sanny Handityo dan jajaran.

Perwakilan GMP Kalbar, Dwi Wahyudi mengatakan bahwa kedatangan mereka guna mempertanyakan sejauh mana penanganan kasus BP2TD Mempawah oleh Polda Kalbar.

"Kami mendapat informasi bahwa kasus yang menyeret Bupati Mempawah periode 2009-2014 dan 2014-2018 dan istrinya itu dipetieskan alias dihentikan oleh Polda Kalbar," kata dia.

Karena itu pihaknya memandang informasi tersebut perlu diluruskan dengan mendatangi langsung Polda Kalbar guna meminta penjelasan.

"Apalagi sekarang beredar direktori Putusan Mahkamah Agung tahun 2024 setebal 231 halaman. Di mana membuat masyarakat bertanya-tanya karena dalam salinan tersebut banyak sekali menyebut nama H. Ria Norsan sehingga menimbulkan kegelisahan di tengah masyarakat," kata mantan Presiden Mahasiswa tersebut.

Terlebih lagi, lanjut dia, saat ini Kalbar tengah menghadapi kontestasi Pilkada. Sehingga masyarakat, menurut dia, perlu tahu sejauh mana kebenaran dari informasi yang beredar tersebut agar tidak menimbulkan pertanyaan publik.

"Apalagi kasus inikan sudah cukup lama bergulir. Kenapa sampai hari ini tidak ada titik kejelasannya," kata mahasiswa asal Jongkat, Kabupaten Mempawah ini.

Edy Setiawan, perwakilan GMP Kalbar lainnya mendukung penuh Polda Kalbar untuk menjawab semua pertanyaan publik terkait kasus tersebut. Dia yakin Polda Kalbar akan bekerja serius dan profesional.

"Karena itu jika kasus ini belum selesai maka tolong dituntaskan sesuai Undang-undang. Tidak boleh ada tebang pilih dalam kasus hukum apalagi kasus korupsi. Ini demi menjunjung tinggi rasa keadilan," kata pemuda asal Tayan, Kabupaten Sanggau ini.

Kaitan soal calon Gubernur yang terlibat dalam kasus ini, Edi meyakini bahwa masyarakat Kalbar pasti menginginkan pemimpin yang berkualitas dan bersih, serta tidak tersangkut dengan kasus korupsi.

"Ini harus jadi perhatian kita bersama, karena menyangkut kualitas hasil Pilkada Kalbar. Masyarakat pasti menginginkan pemimpin Kalbar ini bisa bekerja maksimal, tidak tersandera maupun tersangkut kasus hukum yang dapat mengganggu roda pemerintahan," kata Edi.

"Jika demikian, maka akan menghambat gerak laju pembangunan. Kita imbau seluruh lapisan masyarakat agar tidak salah memilih pemimpin pada 27 November 2024 mendatang," tutupnya.

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat

Optimalisasi Pendidikan Vokasi untuk Akselerasi Pembangunan di Kalimantan Barat.

PONTIANAK - Seminar Aliansi Pendidikan Vokasional Seluruh Indonesia (APVOKASI) yang membahas arah kebijakan pendidikan vokasi di masa pemerintahan mendatang. Acara ini dihadiri oleh Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dra. Hj. Linda Purnama, M.Si, yang mewakili Penjabat Gubernur Kalimantan Barat pada Kamis, 26 September 2024, di Balai Petitih, Kantor Gubernur Kalimantan Barat.

Dalam seminar tersebut, Linda Purnama menyoroti pentingnya Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang revitalisasi pendidikan vokasi. Menurutnya, peraturan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan akses, mutu, dan relevansi pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja. Hal ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan di Kalimantan Barat dengan menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap kerja.

Tantangan dan Solusi Pendidikan Vokasi di Kalimantan Barat

Linda mengungkapkan, meski pendidikan vokasi sangat penting, masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi, terutama di tingkat Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kalimantan Barat. Tantangan tersebut meliputi:

1. Kurangnya tenaga pengajar kejuruan untuk bidang-bidang spesifik.
2. Terbatasnya sarana dan prasarana praktik siswa di SMK.
3. Belum optimalnya dukungan dari dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi.

Untuk mengatasi tantangan ini, pemerintah berkomitmen untuk menambah tenaga pengajar kejuruan secara bertahap, meningkatkan sarana praktik, serta memperkuat kerjasama dengan dunia usaha, industri, dan perguruan tinggi. Dengan demikian, lulusan SMK di Kalimantan Barat diharapkan lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

Tren Positif Lulusan SMK

Data menunjukkan tren positif terkait penyerapan lulusan SMK di Kalimantan Barat. Pada tahun 2022, dari 23.669 lulusan SMK, sekitar 42,6% sudah bekerja, 24,7% berwirausaha, dan 21,76% melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tren ini berlanjut pada tahun 2023, dengan peningkatan jumlah lulusan yang bekerja menjadi 44,9%, dan yang berwirausaha meningkat menjadi 27,9%.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan vokasi di Kalimantan Barat mulai menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mampu terserap di dunia kerja. Namun, pemerintah tetap berupaya untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan vokasi agar semakin banyak lulusan yang siap bersaing.

Peran Dunia Usaha dan Industri

Dalam seminar tersebut, Linda juga menegaskan pentingnya peran dunia usaha dan industri dalam mendukung pendidikan vokasi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mendorong kerjasama dengan dunia industri melalui 870 Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah terjalin. Ini diharapkan dapat membantu siswa SMK mendapatkan pengalaman langsung di dunia industri serta mempercepat proses penyerapan tenaga kerja lokal.

Linda menekankan bahwa pendidikan vokasi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga dunia usaha dan masyarakat. "Semua pihak harus berperan aktif dalam meningkatkan kualitas lulusan pendidikan vokasi," tegasnya.

Pentingnya Pendidikan Vokasi untuk Pembangunan Daerah

Dalam menghadapi perkembangan industri, terutama setelah peresmian Smelter PT. BAI oleh Presiden Jokowi, Linda mengingatkan pentingnya mempersiapkan tenaga kerja yang terampil. Pendidikan vokasi di Kalimantan Barat harus siap mengisi kebutuhan tenaga kerja yang semakin meningkat, terutama dalam industri-industri baru yang berkembang di provinsi ini.

Selain itu, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah APVOKASI Kalimantan Barat, Dr. H. Uray B. Asnol, M.M., M.Kes, juga menyampaikan bahwa seminar ini menjadi momentum strategis untuk memperkuat pendidikan vokasi di wilayah Kalimantan Barat. Menurutnya, pendidikan vokasi mampu mengasah keterampilan siswa sehingga siap bekerja di dunia usaha dan industri.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya yang dilakukan, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat diharapkan semakin optimal dalam mempercepat pembangunan daerah serta menciptakan lulusan yang siap kerja dan berdaya saing tinggi.

Optimalisasi pendidikan vokasi di Kalimantan Barat sangat penting untuk mempercepat pembangunan di daerah ini. Melalui kebijakan yang tepat, kerjasama antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat, serta peningkatan kualitas pendidikan vokasi, diharapkan lulusan SMK dan lembaga vokasi lainnya dapat lebih siap menghadapi dunia kerja dan turut serta dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Dengan demikian, pendidikan vokasi di Kalimantan Barat bukan hanya menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan, tetapi juga menjadi kunci penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan daerah.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga,  
2. Ketersediaan bahan pokok,  
3. Kelancaran distribusi, dan  
4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan

Pj Gubernur Kalbar Sambut Kunjungan Utusan Khusus Presiden, Bahas Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan.

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M. Kes., menerima kunjungan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden (UKP) Bidang Kerja Sama Pengentasan Kemiskinan dan Ketahanan Pangan, Muhammad Mardiono, di Pendopo Kalbar pada Rabu (25/9/2024). Kunjungan ini tidak hanya dihadiri oleh Pj. Gubernur sendiri, tetapi juga sejumlah pejabat utama dari Pemprov Kalbar.

Setelah pertemuan tersebut, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan terima kasih kepada Mardiono atas kesempatannya berkunjung ke Kalbar. Harisson menekankan bahwa ini merupakan momen penting bagi Kalimantan Barat untuk menerima pandangan dan arahan strategis terkait pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Angka kemiskinan ekstrem di Kalimantan Barat saat ini masih sebesar 0,57 persen. Ini adalah masalah yang serius. Kami sepakat bahwa sektor pendidikan menjadi salah satu faktor utama yang membuat kita sedikit tertinggal," ujar Pj. Gubernur Harisson.

Di sisi lain, Muhammad Mardiono menjelaskan bahwa kunjungannya ini merupakan bagian dari tugas yang diamanahkan oleh undang-undang. Sebagai Utusan Khusus Presiden, Mardiono bertugas untuk mengoordinasikan, menyinkronkan, dan mengendalikan program-program pemerintah, terutama yang berfokus pada pengentasan kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan.

"Saya diamanahkan untuk mengawal dan memastikan bahwa program-program pemerintah yang berhubungan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan, dapat berjalan dengan baik," jelas Mardiono.

Ia juga menekankan pentingnya terus melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah dan mengadakan kunjungan langsung ke lapangan untuk mengkaji langkah-langkah strategis yang diperlukan.

"Kami mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalbar yang telah berhasil mengurangi angka kemiskinan ekstrem, meskipun masih ada beberapa daerah dengan tingkat kemiskinan di atas rata-rata Kalimantan. Selain itu, ketahanan pangan di Kalbar cukup baik, namun angka partisipasi tenaga kerjanya masih rendah. Ini harus menjadi perhatian kita bersama," tambah Mardiono.

Mardiono juga melihat potensi besar yang dimiliki Kalimantan Barat, terutama dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah dan keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang strategis. Menurutnya, peluang ini harus dimanfaatkan secara maksimal, baik melalui pemanfaatan hasil bumi maupun hilirisasi untuk mengembangkan UMKM serta menciptakan lapangan kerja baru.

"Dengan begitu, kita bisa menekan angka kemiskinan ekstrem dan memberikan peluang yang lebih baik bagi masyarakat," tutupnya.

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Barat, dr. Victor Palimbong, M.KM. oleh Penjabat Gubernur Harisson.

PONTIANAK -  Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes., secara resmi mengukuhkan dr. Victor Palimbong, M.KM. sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat Pada Rabu (25/9/2024). Acara ini berlangsung khidmat dan dihadiri oleh berbagai pihak penting dalam pemerintahan daerah dan BKKBN.

Dalam sambutannya, Pj. Gubernur Harisson menyampaikan keyakinannya bahwa di bawah kepemimpinan dr. Victor, BKKBN Kalimantan Barat akan semakin baik dan mampu menjawab tantangan pembangunan kependudukan dan keluarga di provinsi tersebut.

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes.

"Saya yakin Kalimantan Barat di bawah pimpinan dr. Victor pasti beres (Semakin Baik). Saya ucapkan selamat kepada saudara dr. Victor Palimbong, MKM., yang telah dilantik pada 6 September 2024. Kami berharap beliau dapat menjalankan amanah dan bekerjasama dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk membangun provinsi yang kita cintai ini," ujar Harisson.

Fokus pada Pembangunan Kependudukan dan Keluarga

Pj. Gubernur Harisson menekankan bahwa pembangunan kependudukan dan keluarga merupakan fokus utama bagi Kalimantan Barat. Dengan sumber daya alam yang melimpah, penting untuk merancang perencanaan yang berbasis demografi agar bermanfaat bagi seluruh penduduk.

"Kita juga perlu mengakui bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya berskala lokal atau nasional, tapi juga internasional. Ini mencakup pembangunan budaya, sosial, dan ekonomi. Kami berharap dr. Victor akan memimpin dengan visi yang holistik, mengutamakan kesejahteraan masyarakat baik secara fisik maupun spiritual," tambah Harisson.

Tantangan: Stunting, Pernikahan Dini, dan Narkoba

Saat ini, Kalimantan Barat masih menghadapi masalah stunting dan pernikahan dini. Harisson menggarisbawahi bahwa tantangan ini harus dihadapi bersama-sama, termasuk mengatasi masalah narkoba yang merusak masa depan generasi muda.

"Kita harus kerja keras untuk menurunkan angka stunting dan pernikahan dini. Tantangan ini bukan hanya untuk BKKBN, tapi untuk kita semua. Apalagi, kita menyiapkan generasi saat ini untuk Indonesia Emas 2045, di mana ketahanan keluarga sangat penting," tegasnya.

Harapan dari BKKBN Pusat

Deputi Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN, Dr. Ukik Kusuma Kurniawan, SKM., MPS., M.A., juga hadir dalam acara ini dan memberikan harapan kepada dr. Victor Palimbong agar bisa segera menyesuaikan diri dengan tugas barunya. Ia menegaskan pentingnya menciptakan strategi yang efektif dalam menurunkan angka stunting dan pencapaian Program Bangga Kencana.

"Semangat dan fokus adalah kunci. Saya harap Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat yang baru dapat membawa perubahan dengan meningkatkan indeks Reformasi Birokrasi serta melaksanakan program kerja dengan efektif dan efisien," ujar Ukik Kusuma.

Menuju Kalimantan Barat yang Sejahtera

Dengan pengukuhan ini, diharapkan sinergi antara BKKBN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin kuat dalam mengatasi berbagai masalah kependudukan, termasuk penurunan angka stunting, pencegahan pernikahan dini, serta peningkatan ketahanan keluarga.

Melalui kepemimpinan yang visioner dan kerjasama erat dengan berbagai pihak, BKKBN Kalimantan Barat diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam mempersiapkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045 dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Bumi Khatulistiwa.

Kesimpulan  

Pelantikan dr. Victor Palimbong sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Barat merupakan langkah penting dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat Kalbar. Dengan berbagai tantangan yang ada, mulai dari stunting hingga pernikahan dini, kolaborasi antara BKKBN dan pemerintah daerah diharapkan mampu menciptakan perubahan positif untuk masa depan yang lebih baik.

_(irf/ica)_

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Pian    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Berikut Nama-Nama 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar yang Dilantik

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Penjabat Sementara (Pj) Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. Pelantikan ini dilakukan pada Selasa kemarin, 24 September 2024 di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting.

Pelantikan ini dilakukan karena Bupati dan Wakil Bupati dari lima kabupaten tersebut sedang cuti di luar tanggungan negara untuk mengikuti Pilkada 2024. Oleh karena itu, posisi mereka sementara diisi oleh pejabat tinggi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Berikut nama-nama Penjabat Sementara Bupati yang dilantik:

1. Dra. Marlyna, M.Si – Inspektur Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sambas.
2. Drs. H. Manto, M.Si – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Bengkayang.
3. Frans Zeno, S.STP – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Sekadau.
4. Ir. Herti Herawati, MMA – Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Melawi.
5. Ir. Ansfridus Juliardi Anjioe, ME – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalbar, menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Kapuas Hulu.

Dalam sambutannya, Pj Gubernur Harisson menegaskan bahwa hak dan kewajiban para Penjabat Sementara Bupati ini sama seperti Bupati definitif. "Yang paling penting adalah menjaga ketertiban dan keamanan kabupaten masing-masing, terutama menjelang Pilkada 2024," tegas Harisson. 

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Beliau juga menambahkan, jika terdapat kekosongan jabatan di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing, para Pj Bupati dapat mengusulkan pengisiannya, namun harus mendapatkan izin dari Kementerian Dalam Negeri.

Selain itu, Harisson menekankan pentingnya peran istri Penjabat Sementara sebagai Ketua PKK di kabupaten masing-masing. "Kegiatan PKK harus tetap berjalan, terutama dalam membina Posyandu yang memiliki peran penting dalam masyarakat," tambahnya.

Terkait Pilkada, Harisson meminta agar para Pj Bupati turut membantu KPU dan Bawaslu dalam memastikan distribusi logistik Pilkada dapat berjalan lancar di daerah masing-masing.

Beliau juga mengingatkan kepada seluruh ASN di kabupaten yang dipimpin oleh Pj Bupati untuk menjaga netralitas dalam Pilkada. "ASN harus netral, bijak dalam menggunakan media sosial, dan tidak meninggalkan jejak digital yang dapat menimbulkan masalah di masa depan," pesan Harisson.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, dr. H. Harisson, M.Kes, secara resmi melantik 5 Pj Bupati dari beberapa kabupaten di Kalimantan Barat. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Penjabat Sekda Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Bari, S.Sos., M.Si, para Bupati dan Wakil Bupati, serta jajaran pejabat lainnya. Turut hadir juga Penjabat Ketua PKK Provinsi Kalimantan Barat, Ny. Windy Prihastari Harisson, S.STP., M.Si, serta keluarga dari para Penjabat Sementara Bupati yang dilantik.

Dengan dilantiknya kelima Penjabat Sementara Bupati ini, diharapkan roda pemerintahan di kabupaten masing-masing tetap berjalan dengan lancar, terutama dalam menghadapi masa Pilkada serentak 2024.

Pelantikan 5 Penjabat Sementara Bupati di Kalbar ini merupakan langkah penting untuk memastikan jalannya pemerintahan tetap stabil selama masa cuti Bupati definitif. Para Pj Bupati diharapkan mampu menjaga ketertiban dan keamanan serta memastikan netralitas ASN di wilayah mereka, terutama dalam menghadapi Pilkada 2024.

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran

Redaksi    Selasa, September 24, 2024    Comment   

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran.

PONTIANAK - Tim Enggang Polresta Pontianak bersama Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat berhasil mengamankan delapan pemuda yang diduga akan melakukan tawuran. 

Penangkapan ini dilakukan di Jl. Komyos Sudarso, Gang Tri Dharma, Kelurahan Sungai Beliung, Kecamatan Pontianak Barat pada Jumat kemarin, (20/9/2024) sekitar pukul 00.10 WIB.

Informasi terkait rencana tawuran ini awalnya diperoleh dari laporan masyarakat yang disampaikan melalui akun Instagram Enggang Polresta Pontianak. 

Warga melaporkan adanya sekelompok remaja yang mencurigakan, diduga hendak terlibat tawuran. 

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Enggang segera berkoordinasi dengan Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat untuk melakukan penelusuran di lokasi.

Delapan Pemuda Pontianak Diamankan Diduga Hendak Tawuran.

Dari hasil penelusuran, petugas berhasil mengamankan delapan orang laki-laki. Dua di antaranya adalah orang dewasa, sementara enam lainnya masih di bawah umur (anak berhadapan dengan hukum atau ABH). 

Tak hanya itu, sejumlah barang bukti yang diduga akan digunakan dalam tawuran juga disita, seperti satu bilah senjata tajam jenis samurai, satu bilah arit, dan satu bilah pisau.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP. Basuki, menyampaikan bahwa keberhasilan ini adalah hasil kolaborasi cepat antara kepolisian dan masyarakat dalam menjaga keamanan wilayah. 

Ia juga mengimbau warga untuk terus aktif melaporkan segala aktivitas mencurigakan melalui kanal informasi yang telah disediakan oleh pihak kepolisian.

Dengan adanya tindakan cepat seperti ini, diharapkan Pontianak bisa terhindar dari aksi tawuran yang dapat meresahkan masyarakat, terutama yang melibatkan anak-anak di bawah umur. 

Saat ini, kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian.

 

Langkah cepat yang diambil oleh Tim Enggang Polresta Pontianak dan Unit Reskrim Polsek Pontianak Barat patut diapresiasi. 

Keamanan kota Pontianak tidak hanya tanggung jawab pihak berwenang, tetapi juga memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat. 

Tetap waspada dan selalu laporkan hal-hal mencurigakan agar Pontianak menjadi kota yang aman dan nyaman untuk kita semua.

(FDJR)

Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

Redaksi    Senin, September 23, 2024    Comment   

Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024

Polda Kalbar Gelar TFG untuk Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2024.

PONTIANAK - Guna mempersiapkan pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar tahun 2024, Polda Kalimantan Barat (Kalbar) melaksanakan Tactical Floor Game (TFG) di Graha Khatulistiwa Polda Kalbar, Minggu, 22 September 2024. Kegiatan ini digelar sebagai bagian dari tahapan cabut undi nomor urut dan deklarasi damai pasangan calon.

TFG dipimpin oleh Karo Ops Polda Kalbar, Kombes Pol Asep Saepudin, S.I.K., yang bertindak sebagai Karendal Opsda Mantap Praja Kapuas 2024. Didampingi oleh Direktur Sabhara Polda Kalbar, Kombes Pol Permadi Syahid Putra, S.I.K., M.H., kegiatan ini melibatkan para Kasatgas, Kasubsatgas, dan anggota operasi kewilayahan Mantap Praja Kapuas 2024.

Latihan olah strategi melalui TFG ini bertujuan untuk mempersiapkan seluruh personel menghadapi situasi nyata di lapangan saat pelaksanaan pengamanan Pilkada Kalbar. Simulasi difokuskan pada tahapan penting seperti cabut undi nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, yang merupakan momen krusial dalam tahapan Pilkada serentak 2024.

Menurut Kombes Pol Asep Saepudin, tujuan dari kegiatan ini adalah agar setiap personel yang terlibat dalam pengamanan dapat bertindak dengan cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan.

"Kasatgas, Kasubsatgas, dan perwira yang bertugas di lapangan harus bisa memimpin anak buahnya dengan tepat, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Setiap perwira harus berani mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya," ungkapnya.

Dalam pelaksanaan pengamanan Pilkada, Kombes Pol Asep juga menekankan pentingnya memetakan pendukung dari setiap pasangan calon (paslon). Dengan memahami siapa saja yang menjadi pendukung paslon, diharapkan personel di lapangan bisa mengantisipasi situasi yang mungkin terjadi, sehingga pengamanan dapat dilakukan secara maksimal.

"Personel yang bertugas harus bisa memetakan siapa saja pendukung dari masing-masing paslon, sehingga bisa melaksanakan tugas pengamanan dengan baik," tegas Kombes Pol Asep.

Menutup kegiatan, Kombes Pol Asep menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta TFG yang telah mengikuti kegiatan dengan sungguh-sungguh. Ia berharap latihan ini akan memberikan dampak positif pada kemampuan personel dalam melaksanakan pengamanan Pilkada mendatang.

"Saya ucapkan terima kasih kepada para Kasatgas, Kasubsatgas, dan seluruh personel yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh antusias. Semoga Polri ke depan semakin baik dalam menjalankan tugas memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat," tutupnya.

Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024

Redaksi    Kamis, September 19, 2024    Comment   

Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024

Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024.

PONTIANAK - Polda Kalimantan Barat ikut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) besar untuk membahas persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Rapat penting ini diadakan di Hotel Mercure Pontianak (19/09) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, seluruh unsur Forkopimda Kalbar, dan para pimpinan instansi di berbagai tingkatan wilayah Kalimantan Barat.

Kombespol Raden Petit Wijaya, S.I.K., M.M., selaku Kasatgashumas, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa rapat ini adalah momen krusial untuk menyatukan langkah dan memastikan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. "Sinergi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada," ujar beliau.

Beliau menambahkan bahwa Pilkada serentak 2024 akan menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. "Polda Kalbar siap mengamankan seluruh tahapan Pilkada dengan menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024. Kami akan melibatkan sekitar 6.241 personel yang akan diterjunkan di seluruh wilayah untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib," jelas Kombespol Raden Petit.

Tantangan dan Potensi Kerawanan di Pilkada 2024

Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kalbar menyoroti beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah:

1. Penyebaran Hoaks

Hoaks dapat memecah belah persatuan dan memperkeruh situasi politik. Hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak memanaskan suasana.

2. Politik Identitas

Wakapolda juga menekankan potensi bahaya politik identitas yang bisa memicu perpecahan sosial. Politik identitas sering dijadikan komoditas yang berbahaya dalam masa kampanye.

3. Konflik Sosial

Wakapolda menegaskan pentingnya mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah, terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat atau adanya pemilih ganda. Kondisi seperti ini bisa memicu konflik dan kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSL).

4. Ancaman Karhutla

Wakapolda juga menekankan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang secara signifikan meningkat dan bisa mengganggu jalannya Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga mobilisasi masyarakat untuk memberikan suara. Beliau mengimbau kepada semua pihak, terutama aparat di lapangan, untuk lebih giat mencegah Karhutla melalui patroli rutin, pemantauan hotspot, dan sinergi dengan masyarakat.

Komitmen Polri dalam Menjaga Demokrasi

Polri berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Wakapolda menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan koordinasi di semua lini, demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan sukses, aman, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Barat.

Ini adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh Polri untuk mendukung jalannya Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan selama proses demokrasi ini.

Dengan komitmen yang kuat dan persiapan matang, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat

Redaksi    Kamis, September 19, 2024    Comment   

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.

PONTIANAK - Patroli Enggang Polresta Pontianak bersama Patroli Enggang Polsek Pontianak Barat berhasil menggagalkan aksi tawuran yang melibatkan sekelompok remaja di wilayah Pontianak Barat. Keberhasilan ini merupakan hasil dari patroli rutin yang semakin ditingkatkan oleh pihak kepolisian guna menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut.

Kapolresta Pontianak, Kombes Pol Adhe Hariadi, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo, S.A.P., M.Sos., menjelaskan bahwa penangkapan terjadi pada Senin subuh, sekitar pukul 01.40 WIB, tepatnya pada tanggal 16 September 2024. Saat itu, Patroli Enggang melihat sekelompok remaja berkumpul di Jalan Komyos Sudarso, depan Gang Teratai, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.

“Setelah melihat sekitar 12 remaja yang sedang berkumpul di Jalan Kom Yos Sudarso, depan Gang Teratai, kami segera bergerak. Remaja tersebut membawa berbagai benda berbahaya, seperti senjata tajam, busur, dan anak panah, yang diduga akan digunakan untuk tawuran. Seluruh remaja tersebut kemudian kami amankan di Polsek Pontianak Barat,” ungkap Kapolsek dalam keterangannya.

Remaja yang diamankan berusia antara 15 hingga 18 tahun, dan langsung dibawa ke Polsek Pontianak Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan awal, diketahui bahwa para remaja ini terlibat dalam perseteruan antar kelompok di media sosial, yang berujung pada rencana untuk tawuran.

Kapolsek Pontianak Barat, AKP Basuki Arif Wibowo, menegaskan bahwa patroli akan terus ditingkatkan sebagai langkah preventif guna mencegah aksi tawuran remaja yang semakin marak terjadi. "Kami akan terus memperketat pengawasan di wilayah yang dianggap rawan tawuran, terutama pada malam hari," tegasnya.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.

Pihak kepolisian juga mengimbau kepada orang tua untuk lebih memperhatikan aktivitas anak-anak mereka, khususnya terkait penggunaan media sosial. Media sosial kerap menjadi pemicu terjadinya konflik antar kelompok remaja yang berujung pada tawuran.

Aksi cepat yang dilakukan oleh Patroli Enggang Polresta Pontianak dan Polsek Pontianak Barat ini mendapatkan apresiasi dari warga setempat. Mereka berharap patroli rutin dan tindakan preventif dari kepolisian dapat terus dilakukan guna mencegah terjadinya tawuran dan menjaga kedamaian di wilayah Pontianak Barat.

Polisi Amankan 12 Remaja yang Hendak Tawuran di Pontianak Barat.

Semoga dengan upaya ini, keamanan di Pontianak Barat semakin terjaga dan aksi tawuran remaja dapat dicegah sejak dini. Mari kita bersama-sama menjaga keamanan lingkungan dan mengawasi anak-anak kita agar tidak terlibat dalam hal-hal yang membahayakan.