Waspada! Video Deepfake Presiden Prabowo Menipu Warga di 20 Provinsi

Redaksi    Minggu, Maret 02, 2025    Comment   

Waspada! Video Deepfake Presiden Prabowo Menipu Warga di 20 Provinsi

Waspada! Video Deepfake Presiden Prabowo Menipu Warga di 20 Provinsi.

JAKARTA - Teknologi deepfake semakin canggih dan kini menjadi alat bagi penipu untuk mengelabui masyarakat. Baru-baru ini, sebuah video yang menampilkan Presiden Prabowo Subianto viral di media sosial, di mana ia tampak mengenakan topi dan jas hitam serta berbicara langsung kepada masyarakat.

"Siapa yang belum menerima bantuan dari saya? Apa kebutuhan kalian saat ini?" ujar Prabowo dalam video yang diunggah pada November lalu.

Namun, meskipun tampak nyata dengan mulut yang bergerak dan mata yang berkedip, video tersebut ternyata merupakan hasil manipulasi kecerdasan buatan alias deepfake. 

Polisi berhasil mengungkap penipuan ini pada bulan lalu setelah banyak warga di 20 provinsi tertipu.

Modus Penipuan

Para korban yang percaya pada video tersebut diminta untuk menghubungi nomor WhatsApp tertentu dan membayar "biaya administrasi" antara Rp250.000 hingga Rp1 juta. Sayangnya, bantuan yang dijanjikan hanya kebohongan belaka.

"Saya butuh uang, tetapi malah diminta mengirim uang. Mereka bahkan melakukan panggilan video dengan saya, seolah-olah saya berbicara langsung dengan mereka," kata Aryani (56 tahun), salah satu korban yang kehilangan Rp200.000 akibat penipuan ini.

Deepfake dan Penyebaran Misinformasi

Sejak pemilu tahun lalu, para pakar telah memperingatkan potensi penyalahgunaan deepfake untuk menyebarkan misinformasi. 

Teknologi ini tidak hanya digunakan dalam kampanye politik, tetapi kini juga dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan demi keuntungan pribadi.

Tim Fact-Check AFP menemukan bahwa akun yang mengunggah video Prabowo juga telah menyebarkan puluhan video serupa, termasuk yang menampilkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. 

Video-video ini digunakan untuk menipu masyarakat dengan modus bantuan keuangan palsu.

Polisi Berhasil Tangkap Pelaku

Direktur Unit Kejahatan Siber Bareskrim Polri, Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa polisi telah menangkap seorang tersangka yang berhasil meraup Rp65 juta dari penipuan ini. 

Selain itu, tersangka kedua yang terlibat dalam penipuan serupa juga telah diamankan, meskipun jumlah uang yang diperoleh belum diungkap.

Namun, hasil investigasi AFP menunjukkan bahwa penyebaran video deepfake ini jauh lebih luas dari yang diumumkan. 

Puluhan video serupa masih beredar di TikTok dengan tagar "Prabowo berbagi berkah" dan akun-akun yang memanfaatkan pelantikan Prabowo untuk menipu lebih banyak korban.

TikTok dan Langkah Penanggulangan

TikTok mengonfirmasi telah menghapus beberapa video dan akun yang terlibat dalam penipuan ini. 

Mereka berjanji akan terus menindak konten yang menyesatkan sesuai dengan pedoman komunitas mereka.

Menurut Aribowo Sasmito, salah satu pendiri Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo), penipuan deepfake semakin marak sejak tahun lalu karena kemajuan teknologi AI yang semakin mudah diakses dan digunakan.

Tips Agar Tidak Tertipu

1. Jangan mudah percaya dengan video atau pesan yang menawarkan bantuan keuangan.
2. Cek sumber informasi melalui media resmi atau akun pemerintah yang terpercaya.
3. Laporkan jika menemukan video mencurigakan agar penyebarannya bisa dihentikan.
4. Jangan pernah mengirim uang kepada pihak yang tidak jelas identitasnya.

Masyarakat diimbau untuk lebih berhati-hati dan tidak mudah tergiur dengan janji-janji bantuan yang mencurigakan. 

Semakin kita waspada, semakin kecil kemungkinan menjadi korban penipuan digital ini!

Presiden Prabowo Subianto Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1446 H

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Subianto Ucapkan Selamat Menunaikan Ibadah Puasa Ramadan 1446 H

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi umat Muslim di seluruh Indonesia yang akan memulai Ramadan 1446 Hijriah di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa bagi seluruh umat Muslim di Indonesia yang akan memulai Ramadan 1446 Hijriah. Ucapan ini disampaikan langsung oleh Presiden dalam keterangannya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025.

“Tentunya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan bulan puasa Ramadan bagi semua umat Islam yang menjalankannya. Juga mohon maaf lahir batin, semoga ibadah kita diterima oleh Allah Swt,” ujar Presiden Prabowo.

Selain itu, Presiden juga mengingatkan bahwa penentuan awal puasa akan diumumkan secara resmi oleh Kementerian Agama setelah menggelar sidang isbat.

“Tentunya nanti sore Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat awal Ramadan 1446 H untuk menentukan waktu awal puasa bagi umat Islam di Indonesia,” lanjutnya.

Presiden Prabowo juga mengajak seluruh umat Muslim di Indonesia untuk menjalani bulan suci ini dengan penuh ketenangan dan kekhusyukan. Ramadan diharapkan menjadi momen bagi umat Muslim untuk meningkatkan keimanan dan menebarkan kebaikan kepada sesama.

“Sekali lagi, bagi yang berpuasa selamat puasa, dan marilah kita jalankan bulan Ramadan ini dengan baik, dengan tenang, dan khusyuk,” tutupnya.

Semoga Ramadan tahun ini membawa berkah, kedamaian, dan kebahagiaan bagi seluruh umat Muslim di Indonesia. Selamat menunaikan ibadah puasa!

Jelang Ramadan 1446 H, Presiden Prabowo Sampaikan Langkah Strategis Pemerintah

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Jelang Ramadan 1446 H, Presiden Prabowo Sampaikan Langkah Strategis Pemerintah

Presiden Prabowo Subianto melakukan rapat terbatas bersama jajarannya guna membahas langkah strategis pemerintah jelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025. (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Menjelang bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto memastikan pemerintah telah mengambil langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga dan kelancaran arus mudik. 

Hal ini disampaikannya dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri usai tiba di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Jumat, 28 Februari 2025.

Presiden menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat. 

Instruksi tegas telah diberikan kepada jajaran terkait untuk memantau keseimbangan harga di pasar dan mencegah spekulan yang ingin memanfaatkan momen Ramadan untuk menaikkan harga secara tidak wajar.

Jaga Stabilitas Harga dan Stok Bahan Pokok

Dalam keterangannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya kerja keras dalam menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi mereka yang paling membutuhkan.

“Ini kita harus kerja keras supaya seluruh rakyat, terutama yang paling membutuhkan, tetap bisa menjangkau harga bahan-bahan pokok. Saya yakin kita bisa memastikan hal itu,” ujar Presiden.

Untuk menghindari lonjakan harga, pemerintah akan terus melakukan pemantauan di berbagai daerah dan memastikan distribusi bahan pokok berjalan lancar. 

Selain itu, koordinasi antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) juga diperkuat guna menjamin pasokan tetap stabil selama Ramadan.

Kelancaran Arus Mudik Jadi Prioritas

Selain kestabilan harga, Presiden juga menyoroti kesiapan transportasi menghadapi lonjakan arus mudik Lebaran. 

Ia memastikan bahwa Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus bekerja untuk menjamin layanan transportasi yang aman dan lancar bagi masyarakat.

“Kementerian terkait terus memantau dan memastikan semua fasilitas transportasi serta pelayanan publik berjalan dengan baik. Kita ingin masyarakat bisa mudik dengan nyaman, aman, dan tanpa hambatan,” lanjutnya.

Salah satu kebijakan yang disiapkan pemerintah adalah penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu ke depan. 

Selain itu, penurunan tarif tol di beberapa ruas utama juga akan diterapkan menjelang libur Idulfitri dan Hari Raya Nyepi, yang pada tahun ini berdekatan.

“Kita juga mempersiapkan penurunan harga tiket pesawat selama dua minggu dan juga penurunan tarif jalan tol di beberapa ruas utama saat libur Idulfitri dan Hari Raya Nyepi,” tandas Presiden.

Rapat Terbatas Bersama Para Menteri

Dalam rapat terbatas tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh beberapa menteri dan pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perdagangan Budi Santoso, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Pertanian Sudaryono.

Pemerintah berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan strategis ini agar masyarakat bisa menjalani ibadah Ramadan dengan tenang dan nyaman. Semua pihak diharapkan turut mendukung langkah-langkah ini demi kesejahteraan bersama.

Retret Kepala Daerah 2025 Resmi Ditutup, Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan dan Hilirisasi

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Retret Kepala Daerah 2025 Resmi Ditutup, Presiden Prabowo Tekankan Kekompakan dan Hilirisasi

Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan pada penutupan Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 di Kompleks Akademi Militer, Magelang, pada Jumat, 28 Februari 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Magelang - Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kompleks Akademi Militer, Magelang, resmi ditutup pada Jumat, 28 Februari 2025. Presiden Prabowo Subianto menutup acara ini dengan pengarahan yang menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat.

Selama delapan hari mengikuti kegiatan ini, para kepala daerah mengaku mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi untuk diterapkan di daerah masing-masing. Mereka menilai retret ini sebagai forum yang sangat bermanfaat dalam meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Pentingnya Sinergi Pusat dan Daerah

Bupati Keerom, Piter Gusbager, menilai bahwa retret ini memberikan pembekalan penting bagi kepala daerah. Menurutnya, koordinasi dan komunikasi yang kuat antara pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif.

“Negara ini terlalu besar dan luas. Koordinasi dan komunikasi antara pusat dan daerah sangat penting. Tanpa sinergi, banyak kebijakan yang tidak akan sinkron. Kapasitas kepala daerah juga harus terus diperbarui dan ditingkatkan,” ujar Piter.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya hilirisasi dan industrialisasi dalam meningkatkan daya saing daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi yang harus dimaksimalkan agar perekonomian semakin kuat.

“Banyak perkebunan sudah berusia 20-30 tahun tanpa peremajaan atau industri pengolahan. Jika ini dibiarkan, petani bisa kehilangan pekerjaan dan pendapatan. Hilirisasi dan industrialisasi sangat penting untuk mengangkat ekonomi daerah,” tambahnya.

Memperkuat Koneksi Emosional dengan Pemerintah Pusat

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menilai bahwa retret ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi juga momen penting dalam membangun koneksi emosional antara kepala daerah dan pemerintah pusat. Ia menilai diskusi langsung jauh lebih efektif dibandingkan metode daring.

“Kita membutuhkan kegigihan, keteguhan, komitmen, dan kekompakan dalam membangun Indonesia. Presiden Prabowo menjelaskan secara rasional dan komprehensif tentang tantangan serta peluang yang kita hadapi. Ini sangat menginspirasi,” ujar Emil.

Emil juga menyoroti bagaimana strategi hilirisasi dijelaskan secara lebih jelas dalam pengarahan Presiden Prabowo. Ia mengapresiasi pendekatan yang tidak hanya teknis tetapi juga memiliki dasar filosofis yang kuat.

“Landasan konstitusionalnya dijelaskan dengan mendalam, bukan hanya aspek teknis, tetapi juga filosofis dan spiritual. Ini semakin memperkuat keyakinan kita dalam menjalankan program pembangunan,” tambahnya.

Membangun Solidaritas dan Efisiensi Anggaran

Wakil Wali Kota Tegal, Tazkiyyatul Muthmainnah, menyatakan bahwa Pemerintah Kota Tegal siap menjalankan arahan Presiden Prabowo, terutama dalam memaksimalkan potensi daerah dan efisiensi anggaran.

“Ini pertama kali diadakan dan menurut saya sangat penting. Kita harus kompak, solid, dan bersatu untuk rakyat. Kita akan bertarung melawan kemiskinan dan memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.

Membawa Semangat Baru untuk Pembangunan Daerah

Bupati Karimun, Iskandarsyah, juga menilai retret ini sebagai pengalaman luar biasa. Menurutnya, materi yang diberikan sangat relevan dengan kebutuhan daerah dan dapat langsung diimplementasikan.

“Kami mendapatkan pemahaman dan pembekalan yang sangat penting. Terutama dalam mensinergikan program Asta Cita Presiden Prabowo agar daerah mampu mewujudkan pembangunan yang telah dirancang,” kata Iskandarsyah.

Dengan berakhirnya retret ini, para kepala daerah membawa semangat baru untuk menerapkan arahan Presiden Prabowo di daerah masing-masing. 

Dengan kebersamaan dan visi yang jelas, mereka siap menjadi garda terdepan dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membangun Indonesia yang lebih maju.

Presiden Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Singkawang dan Wali Kota Depok

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Beri Kejutan Ulang Tahun untuk Wali Kota Singkawang dan Wali Kota Depok

Presiden Prabowo memberikan kejutan ulang tahun bagi dua wali kota yang merayakan hari lahirnya pada 27 Februari 2025, yakni Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, dan Wali Kota Depok, Supian Suri. (Foto: BPMI Setpres)

Magelang  – Suasana penuh kehangatan terjadi di Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang ketika Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memberikan kejutan ulang tahun bagi dua wali kota yang merayakan hari lahirnya pada tanggal 27 Februari 2025. 

Kedua pemimpin daerah tersebut adalah Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie, dan Wali Kota Depok, Supian Suri.

Di tengah sambutannya dalam jamuan makan malam yang digelar setelah Upacara Parade Senja, Presiden Prabowo tiba-tiba memanggil kedua wali kota ke depan. 

Dengan penuh semangat, ia meminta seluruh hadirin untuk menyanyikan lagu "Happy Birthday" bersama-sama.

“Wali Kota Singkawang Mbak Tjhai Chui Mie, Wali Kota Depok Saudara Supian Suri. Sudah disiapkan kuenya, mana kuenya? Garudas, mainkan!” ujar Presiden Prabowo dengan senyum lebar, yang langsung disambut tepuk tangan meriah dari seluruh tamu undangan.

Apresiasi untuk Para Taruna Akmil dan Akpol

Selain memberikan kejutan ulang tahun, Presiden Prabowo juga menyampaikan apresiasi tinggi kepada para taruna Akademi Militer (Akmil) dan Akademi Kepolisian (Akpol) yang menunjukkan semangat luar biasa dalam Upacara Parade Senja yang berlangsung di bawah hujan.

“Saya kira ilmu kepemimpinan adalah ilmu yang harus menghormati prestasi, harus berterima kasih kalau anak buah berjasa dan memberi yang terbaik,” ujar Presiden Prabowo saat jamuan makan malam di Ruang Makan Husein, Kompleks Akmil Magelang.

Sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi para taruna, Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan tambahan dua hari libur kepada mereka.

“Saya, Presiden Republik Indonesia ke-8, akan menggunakan hak prerogatif saya memerintahkan Panglima TNI untuk memerintahkan Gubernur Akademi Militer dan juga kepada Kapolri untuk memerintahkan Gubernur Akademi Kepolisian agar memberi tambahan dua hari istirahat. Dengan pesan kepada para taruna, waktu istirahat dipakai untuk istirahat dan belajar. Sanggup?” seru Presiden, yang langsung dijawab dengan lantang oleh para taruna, “Sanggup!”

Suasana Penuh Keakraban

Momen kejutan ulang tahun dan penghargaan bagi para taruna membuat suasana malam itu terasa hangat dan penuh kebersamaan. 

Acara yang awalnya bersifat formal berubah menjadi ajang keakraban antara pemimpin negara, kepala daerah, dan generasi penerus bangsa.

Presiden Prabowo menunjukkan bagaimana kepemimpinan bukan hanya tentang memberi perintah, tetapi juga tentang membangun hubungan yang erat dengan sesama pemimpin dan memberikan apresiasi kepada mereka yang bekerja keras demi negara.

Dengan kejutan yang diberikan, momen perayaan ulang tahun Wali Kota Singkawang dan Wali Kota Depok menjadi lebih berkesan, sekaligus mempererat hubungan antar pemimpin daerah dan pemerintah pusat.

Presiden Prabowo Pimpin Jamuan Makan Malam Bersama Kepala Daerah di Akmil Magelang

Redaksi    Sabtu, Maret 01, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Pimpin Jamuan Makan Malam Bersama Kepala Daerah di Akmil Magelang

Presiden Prabowo Subianto memimpin jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan taruna di Ruang Makan Husein, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025. Foto: (BPMI Setpres)

Magelang – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, memimpin jamuan makan malam bersama para kepala daerah dan taruna di Ruang Makan Husein, Kompleks Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Kamis, 27 Februari 2025. 

Acara ini merupakan bagian dari retreat kepala daerah yang bertujuan mempererat hubungan dan sinergi dalam kepemimpinan nasional.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menekankan pentingnya persatuan dan kerja sama antar kepala daerah dalam menjalankan tugasnya untuk melayani rakyat. 

Ia mengingatkan bahwa meskipun para pemimpin daerah berasal dari berbagai latar belakang, mereka semua adalah bagian dari satu bangsa yang utuh.

“Kita berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, daerah yang berbeda-beda dengan bahasa yang berbeda-beda, adat istiadat yang berbeda-beda, suku yang berbeda-beda, kelompok etnis yang berbeda-beda, agama yang berbeda-beda, tapi kita sudah menjadi satu. Kita sudah menjadi satu keluarga besar, keluarga besar Nusantara, keluarga besar Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Acara ini semakin istimewa dengan kehadiran dua mantan Presiden Republik Indonesia, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo (Jokowi). 

Kehadiran keduanya menegaskan kesinambungan kepemimpinan nasional serta komitmen dalam menjaga stabilitas dan persatuan bangsa.

“Dua presiden yang sebelum saya menjabat hadir di sini. Dua presiden dengan 20 tahun pengalaman dalam memimpin bangsa ini. Dan tentunya kita bersyukur atas semua pengabdian semua presiden sebelum saya menjabat,” ungkap Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo juga mengapresiasi kepemimpinan SBY dan Jokowi dalam menjaga kesatuan bangsa di tengah berbagai tantangan global. 

“Pak SBY, Pak Jokowi, 20 tahun Bapak telah mengendalikan bangsa dan negara, menjaga negara menghindari perpecahan, menjaga bangsa dan negara menghindari diganggu oleh bangsa lain,” tambahnya.

Dalam penutup sambutannya, Presiden Prabowo kembali menegaskan pentingnya membangun hubungan harmonis dalam kepemimpinan. 

Ia mengakui bahwa perbedaan dan tantangan akan selalu ada, tetapi solusi terbaik harus selalu diutamakan demi kepentingan rakyat.

“Mungkin ada salah paham, mungkin ada di antara kita pernah bertikai, tapi kita selalu cari jalan yang baik. Kita selalu cari jalan musyawarah, kita selalu cari jalan damai, kita selalu cari yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyat kita,” tutur Presiden.

Berikan Pembekalan bagi Kepala Daerah di Magelang Retreat, Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR untuk Investasi

Redaksi    Kamis, Februari 27, 2025    Comment   

Berikan Pembekalan bagi Kepala Daerah di Magelang Retreat, Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR untuk Investasi

Berikan Pembekalan bagi Kepala Daerah di Magelang Retreat, Menteri Nusron Soroti Reforma Agraria dan Percepatan RDTR untuk Investasi.

Magelang - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyoroti isu strategis terkait pertanahan, Reforma Agraria, dan tata ruang saat memberikan pembekalan bagi kepala daerah di Magelang Retreat yang berlangsung di Komplek Akademi Militer Magelang, Kamis (27/02/2025). Ia menegaskan pentingnya dukungan pemerintah daerah (Pemda) dalam percepatan reforma agraria, pendaftaran tanah, penyelesaian konflik pertanahan, serta optimalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) guna mendukung investasi. 

"Saat ini terdapat sekitar 70 juta hektare Areal Penggunaan Lain (APL) di Indonesia, dengan 55,9 juta hektare atau 79,5% sudah terpetakan dan bersertipikat. Sementara itu, masih ada sekitar 14,4 juta hektare tanah yang belum terpetakan. Masih ada 20,5% tanah yang belum terpetakan. Ini yang harus kita kejar agar semua tanah memiliki kepastian hukum,” ujar Menteri Nusron di hadapan kepala daerah yang hadir.

Menteri ATR/Kepala BPN juga menekankan bahwa kepastian hukum atas tanah berkontribusi besar terhadap perekonomian, termasuk dalam penerimaan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang mencapai Rp23 triliun per tahun.  

Terkait Reforma Agraria, Menteri Nusron menyebut ada tantangan besar dalam redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Salah satu kendalanya adalah _moral hazard_ dalam penentuan penerima tanah oleh Pemda. "Sering kali orang yang seharusnya tidak berhak justru mendapatkan tanah, sementara yang benar-benar berhak malah terabaikan," ungkapnya.  

Selain itu, ia menyoroti lambatnya revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) oleh Pemda yang berdampak pada penerbitan RDTR dan perizinan investasi. Dari target 2.000 RDTR yang dibutuhkan, baru 619 yang tersedia. Menteri Nusron mendesak agar kepala daerah segera menyusun RDTR agar tidak menghambat investasi.  

Di hadapan para kepala daerah, ia pun menekankan soal konversi sertipikat tanah lama serta permasalahan administrasi pertanahan, seperti ketidakakuratan data riwayat tanah dan surat keterangan desa yang sering menyebabkan tumpang tindih kepemilikan. "Sekitar 80% sengketa tanah disebabkan oleh ketidakakuratan ini. Peran aparatur desa sangat penting dalam memastikan kejelasan riwayat tanah," tutur Menteri Nusron. 

Dalam pembinaan ini, ia pun mengingatkan kembali akan pentingnya perlindungan lahan sawah dari alih fungsi, optimalisasi penilaian tanah dalam sistem pajak, serta percepatan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional. 

Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah menteri dan kepala lembaga negara yang juga menjadi narasumber. Turut mendampingi Menteri Nusron, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis dan Tenaga Ahli Bidang Komunikasi Publik, Rahmat Sahid. (LS/RT/AL)

Presiden Prabowo Tegaskan Bank Emas Pegadaian dan BSI Perkuat Ekonomi Nasional

Redaksi    Kamis, Februari 27, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tegaskan Bank Emas Pegadaian dan BSI Perkuat Ekonomi Nasional

Presiden memberikan sambutan saat meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia yang digelar di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025. (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa layanan Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan bagian dari kebijakan strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. 

Kebijakan ini sejalan dengan aturan penyimpanan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) yang mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

Hal tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan layanan Bank Emas Pegadaian dan BSI di The Gade Tower, Jakarta, pada Rabu, 26 Februari 2025.

Menuju Kemandirian Ekonomi

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah saat ini tengah mengambil langkah-langkah strategis untuk mewujudkan ekonomi yang mandiri dan berdaulat.

“Pemerintah yang saya pimpin sekarang telah melakukan beberapa kebijakan strategis sebagai ikhtiar menuju kemandirian ekonomi, menuju Indonesia yang aman, adil, makmur, kuat, berdiri di atas kaki kita sendiri,” ujar Presiden Prabowo.

Salah satu langkah utama yang diambil adalah kebijakan penyimpanan DHE SDA. 

Melalui kebijakan ini, entitas yang mendapatkan aset negara dan kredit dari bank pemerintah diwajibkan untuk menempatkan hasil usahanya di bank nasional Indonesia.

Menambah Devisa hingga USD100 Miliar per Tahun

Presiden Prabowo optimistis bahwa kebijakan DHE SDA dapat meningkatkan cadangan devisa negara secara signifikan. 

Ia memperkirakan bahwa kebijakan ini akan menambah devisa hingga USD80 miliar di tahun 2025, dan jika berjalan optimal, bisa mencapai USD100 miliar per tahun.

“Dengan langkah ini yang mulai berlaku bulan Maret tanggal 1, maka devisa hasil ekspor kita diperkirakan akan tambah sebanyak USD80 miliar di tahun 2025. 

Karena kita mulai 1 Maret, diperkirakan satu tahun akan mencapai minimal USD100 miliar devisa kita,” jelasnya.

Danantara Indonesia untuk Hilirisasi Industri

Selain kebijakan DHE SDA, Presiden juga menyoroti peluncuran Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) pada 24 Februari 2025. 

Dana dengan total aset lebih dari USD900 miliar ini bertujuan untuk mempercepat hilirisasi industri nasional. 

Presiden Prabowo menyebutkan bahwa upaya ini dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi secara signifikan.

“Total aset lebih dari USD900 miliar akan memungkinkan kita untuk mempercepat pembangunan industri kita, industri hilirisasi kita, sehingga nilai tambah dari semua sumber daya alam kita, semua produksi kita bisa dipercepat secara signifikan, nilai tambah bisa belasan kali, bisa puluhan kali, bahkan bisa ratusan kali,” ungkap Presiden.

Pengelolaan Sumber Daya yang Transparan dan Bebas Korupsi

Presiden Prabowo juga menegaskan pentingnya pengelolaan sumber daya nasional yang lebih cerdas, transparan, dan bebas dari korupsi. 

Ia menekankan bahwa dengan tekad yang kuat, Indonesia dapat menjaga kekayaannya untuk generasi mendatang.

“Tentu hal-hal yang baru atau hal-hal yang inovatif, atau hal-hal terobosan pasti mengundang pertanyaan. Tapi dengan niat yang baik, dengan tekad yang kuat, dengan belajar dari semua pengalaman, dengan keinginan untuk menegakkan pemerintah yang bersih, yang bebas dari korupsi, kita yakin dan percaya bahwa kekayaan kita akan dijaga, karena kekayaan kita adalah milik anak dan cucu kita,” tegasnya.

Dengan kebijakan strategis ini, diharapkan perekonomian Indonesia semakin kuat dan mandiri, serta mampu menghadapi tantangan global dengan lebih baik.

Pernyataan "Ndasmu" Prabowo Subianto Jadi Sorotan, Gaya Komunikasi atau Kontroversi?

Redaksi    Rabu, Februari 26, 2025    Comment   

Pernyataan "Ndasmu" Prabowo Subianto Jadi Sorotan, Gaya Komunikasi atau Kontroversi?

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

JAKARTA - Belum lama ini, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menjadi perbincangan publik. 

Saat berpidato di acara puncak HUT Partai Gerindra di Sentul, Bogor, pada Sabtu (15/2), Prabowo melontarkan kata "ndasmu," sebuah istilah dalam bahasa Jawa yang berarti "kepala kau." 

Dalam konteks tertentu, istilah ini bisa terdengar kasar atau bernada merendahkan karena sering digunakan sebagai ekspresi ketidakpercayaan, sindiran, atau bahkan ejekan.

Ketua Umum Partai Gerindra itu beberapa kali mengucapkan "ndasmu" dalam pidatonya, terutama saat menanggapi kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu janji kampanyenya.

"Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai sekian ratus orang, masih ada yang komentar belum banyak. Kalau enggak ada wartawan, saya bilang ndasmu," ujar Prabowo yang langsung disambut tawa riuh para peserta.

Tak berhenti di situ, ia juga menggunakan istilah yang sama saat merespons kritik terkait struktur kabinetnya yang dinilai terlalu besar dan tidak efisien.

"Ada orang pintar bilang, kabinet ini gemuk, terlalu besar... ndasmu," katanya lagi.

Gaya Komunikasi Pejabat yang Semakin "Santai"?

Pernyataan Prabowo ini memicu perdebatan di masyarakat. Ada yang menganggapnya sebagai gaya komunikasi yang lebih dekat dengan rakyat, namun ada pula yang menilai bahwa cara penyampaian ini kurang pantas untuk seorang kepala negara.

Sebenarnya, Prabowo bukan satu-satunya pejabat publik yang pernah melontarkan pernyataan kontroversial. 

Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, misalnya, pernah menanggapi kritik masyarakat tentang kondisi negara yang semakin sulit dengan mengatakan, "Kau yang gelap!" saat menanggapi tagar #IndonesiaGelap yang sempat viral di media sosial.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan: apakah para pejabat kini mulai meninggalkan gaya komunikasi formal dan lebih memilih pendekatan yang lebih santai dan spontan? Atau, apakah gaya komunikasi seperti ini justru bisa berdampak negatif bagi citra pemerintah di mata rakyat?

Antara Strategi dan Risiko

Dalam dunia politik, komunikasi memiliki peran yang sangat penting. Beberapa politisi memilih gaya bicara yang lugas dan blak-blakan untuk menarik simpati rakyat, membuat mereka terkesan lebih "apa adanya" dan tidak berjarak. 

Namun, di sisi lain, gaya komunikasi yang terlalu santai dan cenderung kasar juga bisa berisiko, terutama jika dianggap tidak menghormati norma dan etika berkomunikasi yang baik.

Bagaimanapun juga, masyarakat kini semakin kritis dalam menilai ucapan dan tindakan para pemimpinnya. 

Publik tidak hanya melihat isi pidato, tetapi juga bagaimana cara pesan tersebut disampaikan. 

Maka, penting bagi para pejabat untuk tetap menjaga keseimbangan antara spontanitas dan etika komunikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan menimbulkan kontroversi yang tidak perlu.

Bagaimana menurut Anda? Apakah gaya komunikasi seperti ini justru membuat pejabat terasa lebih dekat dengan rakyat, atau malah berisiko memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat?

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Bahas Kerja Sama Strategis

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Bahas Kerja Sama Strategis

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Sekretaris Dewan Keamanan Rusia, Bahas Kerja Sama Strategis.

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menerima kunjungan kehormatan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi Rusia, Sergei K. Shoigu, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (25/02/2025). 

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia, terutama dalam bidang keamanan dan pertahanan.

Sergei Shoigu beserta delegasi tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 12.30 WIB. 

Kedatangannya disambut dengan jajar kehormatan serta Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. 

Presiden Prabowo kemudian menyambut langsung Sergei Shoigu di teras Istana Merdeka sebelum mereka bersama-sama menuju ruang kredensial.

Di ruang kredensial, keduanya berjabat tangan dan melakukan sesi foto bersama sebagai simbol keakraban dan semangat kerja sama antara Indonesia dan Rusia. 

Setelah itu, mereka melanjutkan pertemuan di ruang kerja Presiden untuk membahas berbagai isu strategis terkait hubungan bilateral dan keamanan kawasan.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu bertukar pandangan mengenai dinamika geopolitik regional dan global, serta upaya memperkuat kerja sama di sektor pertahanan. Rusia, sebagai mitra strategis Indonesia, diharapkan dapat terus mendukung penguatan sistem pertahanan nasional melalui transfer teknologi, pelatihan militer, dan pengadaan alutsista.

Setelah diskusi strategis, Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu memperkenalkan delegasi dari masing-masing negara. 

Tampak hadir dalam pertemuan tersebut Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN M. 

Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Wakil Menteri Luar Negeri Arrmanatha Nasir, serta Kepala Badan Sarana Pertahanan (Baranahan) Kementerian Pertahanan RI Marsda TNI Yusuf Jauhari.

Sebagai penutup kunjungan, Presiden Prabowo dan Sergei Shoigu beserta delegasi menikmati jamuan santap siang bersama di Presidential Lounge, Istana Kepresidenan Jakarta. 

Momen ini semakin mempererat hubungan kedua negara dalam menciptakan stabilitas kawasan dan kerja sama strategis yang saling menguntungkan.

Kunjungan ini menegaskan komitmen kuat Indonesia dan Rusia dalam memperkuat kemitraan strategis, terutama di sektor keamanan dan pertahanan. 

Selain itu, pertemuan ini juga membuka peluang lebih luas bagi kerja sama di berbagai bidang lainnya yang dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di masa depan.

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Pemanfaatan Sumber Daya Secara Bijak.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, bebas dari korupsi, serta mengelola sumber daya nasional secara bijaksana. 

Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo saat meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025.

Pemerintahan Bersih dan Bebas Korupsi

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menekankan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya akan berkomitmen penuh dalam memberantas korupsi tanpa pandang bulu.

"Saya bersama pemerintah yang saya pimpin, didukung oleh koalisi yang solid, bertekad keras untuk membangun suatu pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi. Saya akan melawan korupsi dengan sekeras-kerasnya, dengan segala tenaga dan upaya yang bisa saya kerahkan tanpa pandang bulu. Prinsip yang sama akan menjadi fondasi dalam pengelolaan Danantara Indonesia," tegasnya.

Pengelolaan Sumber Daya Nasional Secara Bijak

Presiden Prabowo juga menjelaskan bahwa pemanfaatan sumber daya nasional yang bijaksana telah menjadi visi sejak awal kemerdekaan Indonesia. 

Ia menyoroti pentingnya sektor strategis seperti pertanian dan teknologi dalam memperkuat ekonomi nasional.

"Sejak dulu, Presiden pertama kita telah membesarkan Institut Teknologi Bandung karena kita harus menguasai teknologi untuk meraih kemerdekaan dan kesejahteraan. Presiden kedua melanjutkan pembangunan, dan semua Presiden kita membawa kita sampai ke titik ini, di mana kita bisa meluncurkan Danantara Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Danantara Indonesia: Dana Kekayaan Negara Terbesar di Dunia

Presiden Prabowo menegaskan bahwa peluncuran Danantara Indonesia bertujuan untuk memastikan kekayaan negara benar-benar bermanfaat bagi rakyat. Menurutnya, inisiatif ini adalah langkah besar bagi Indonesia.

"Mungkin ada yang ragu apakah ini bisa berhasil atau tidak, dan itu wajar karena inisiatif ini belum pernah ada sebelumnya. Namun, hari ini seluruh rakyat Indonesia patut berbangga karena dengan total aset lebih dari USD 900 miliar, Danantara Indonesia akan menjadi dana kekayaan negara atau sovereign wealth fund terbesar di dunia," jelasnya.

Transformasi dan Optimalisasi BUMN

Presiden juga menjelaskan bahwa Danantara Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dana investasi, tetapi juga sebagai alat untuk mengoptimalkan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Danantara Indonesia akan menjadi solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan BUMN. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing," katanya.

Peran Indonesia di Kancah Global

Selain fokus pada pembangunan dalam negeri, Danantara Indonesia juga memiliki misi untuk memperkuat peran Indonesia di tingkat global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya kemitraan strategis di berbagai sektor.

"Melalui inisiatif ini, kita akan menjalin kemitraan strategis dalam energi terbarukan, infrastruktur, pendidikan, dan menempatkan Indonesia sebagai pemain utama di tingkat global. Kita ingin berkontribusi bagi kesejahteraan dan stabilitas regional serta dunia," ujarnya.

Peluncuran Danantara Indonesia menjadi langkah awal pemerintahan Prabowo dalam membangun ekonomi yang kuat, transparan, dan berkelanjutan. 

Dengan komitmen terhadap pemerintahan bersih dan pengelolaan sumber daya yang bijak, diharapkan Indonesia semakin maju dan berdaya saing di tingkat internasional.

Presiden Prabowo Luncurkan Danantara, Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Luncurkan Danantara, Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan

Presiden Prabowo Luncurkan Danantara, Komitmen Pengelolaan Investasi Berkelanjutan.

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Halaman Istana Kepresidenan Jakarta. 

Langkah ini menjadi tonggak penting dalam upaya pemerintah mengelola investasi nasional demi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting karena Danantara bukan sekadar badan pengelola investasi, melainkan instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia,” ujar Presiden Prabowo dalam sambutannya.

Danantara: Lebih dari Sekadar Investasi

Presiden menegaskan bahwa Danantara bukan hanya sekadar dana investasi biasa, tetapi bertujuan untuk mengubah cara pengelolaan kekayaan negara agar memberikan manfaat nyata bagi rakyat. Menurutnya, pemerintah telah menunjukkan komitmen kuat dalam disiplin keuangan dan tata kelola yang bertanggung jawab.

“Kita telah membuktikan komitmen dalam mengelola kekayaan negara dengan disiplin keuangan yang ketat. Dalam 100 hari pertama pemerintahan saya, kami berhasil mengamankan lebih dari Rp 300 triliun atau hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara,” ungkapnya.

Dana tersebut nantinya akan dikelola Danantara untuk diinvestasikan dalam proyek nasional yang berfokus pada industrialisasi dan hilirisasi. 

Presiden yakin bahwa proyek-proyek ini akan menciptakan nilai tambah yang signifikan bagi Indonesia.

“Proyek-proyek yang memiliki dampak tinggi ini akan menghasilkan manfaat nyata, menciptakan lapangan kerja berkualitas, serta membawa kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Danantara, Energi Masa Depan Nusantara

Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam mewujudkan Danantara. Ia menegaskan bahwa kehadiran Danantara adalah langkah besar menuju kemandirian ekonomi, ketahanan, dan kesejahteraan bangsa.

“Daya Anagata Nusantara berarti energi kekuatan masa depan bagi Indonesia. Ini adalah simbol komitmen kita untuk membangun masa depan yang lebih kuat dan mandiri,” jelasnya.

Sebagai penutup, Presiden menegaskan pentingnya pengelolaan Danantara yang transparan dan berhati-hati agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi rakyat Indonesia.

“Dengan keyakinan ini, mari kita bergerak bersama, bersatu dalam tujuan, dan yakin bahwa pencapaian terbesar Indonesia masih ada di depan kita. 

Percayalah, Indonesia akan menjadi negara maju, makmur, dan terhormat,” tandasnya.

Acara peluncuran ini turut dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, serta para mantan Presiden dan Wakil Presiden RI, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, Joko Widodo, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin. 

Selain itu, hadir pula para pimpinan lembaga negara, menteri kabinet, duta besar negara sahabat, ketua umum partai politik, serta tokoh agama dan masyarakat.

Peluncuran Danantara menjadi langkah konkret pemerintah dalam memastikan investasi yang berkelanjutan serta mendorong kemajuan ekonomi nasional. 

Dengan pengelolaan yang baik, Danantara diharapkan dapat membawa manfaat besar bagi generasi mendatang.

Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis untuk Investasi Nasional

Redaksi    Selasa, Februari 25, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tandatangani Tiga Produk Hukum Strategis untuk Investasi Nasional

Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (24/02/2025). (Foto: BPMI Setpres)

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani tiga produk hukum yang berperan penting dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan investasi strategis nasional. Penandatanganan ini dilakukan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (24/02/2025).

Ketiga produk hukum tersebut meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang merupakan Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, yang mengatur Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara.
3. Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025, tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau yang dikenal dengan Danantara Indonesia.

“Selanjutnya, saya juga menandatangani Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia,” ujar Presiden Prabowo.

Penandatanganan ketiga produk hukum ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola BUMN serta meningkatkan efektivitas pengelolaan investasi nasional. 

Dengan adanya Danantara Indonesia sebagai lembaga pengelola investasi strategis nasional, diharapkan aset negara dapat dikelola dengan lebih optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Presiden juga menetapkan jajaran Dewan Pengawas serta Badan Pelaksana BPI Danantara melalui Keputusan Presiden. 

Langkah ini diharapkan dapat mendorong kinerja optimal guna meningkatkan daya saing Indonesia di kancah internasional.

Dalam acara penandatanganan tersebut, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, di antaranya Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Menteri Sekretaris Negara Bambang Eko Suhariyanto, Wakil Menteri BUMN Dony Oskaria, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Dengan regulasi yang baru ini, diharapkan pengelolaan investasi nasional semakin transparan, efisien, dan berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. 

Semua pihak pun diharapkan dapat berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

(Sumber: BPMI Setpres/DNS)

Kapolri Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri Setelah Polemik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar"

Redaksi    Senin, Februari 24, 2025    Comment   

Kapolri Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri Setelah Polemik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar"

Kapolri Tawarkan Band Sukatani Jadi Duta Polri Setelah Polemik Lagu "Bayar, Bayar, Bayar".

JAKARTA - Band punk asal Purbalingga, Jawa Tengah, Sukatani, menjadi sorotan setelah lagu mereka yang berjudul Bayar, Bayar, Bayar memicu kontroversi. 

Lagu tersebut dianggap menggambarkan pengalaman seseorang yang selalu harus membayar saat berurusan dengan polisi, sehingga menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi Polri.

Sukatani Minta Maaf dan Tarik Lagu

Pada Kamis, 20 Februari, dua personel Sukatani, Muhammad Syifa Al Lutfi dan Novi Citra Indriyati, mengunggah video permintaan maaf kepada Kapolri dan Polri melalui media sosial. 

Mereka juga mengumumkan bahwa lagu Bayar, Bayar, Bayar telah ditarik dari semua platform musik.

Namun, meskipun lagu tersebut ditarik, justru semakin banyak kelompok masyarakat yang menyanyikannya, termasuk saat aksi unjuk rasa Indonesia Gelap yang dilakukan oleh koalisi masyarakat sipil beberapa waktu lalu.

Vokalis Sukatani Diberhentikan dari Sekolah

Tak lama setelah polemik ini mencuat, Novi Citra Indriyati diberhentikan dari posisinya sebagai guru honorer di SDIT Mutiara Hati, Purwareja, Klampok, Banjarnegara, Jawa Tengah. 

Kepala sekolah SDIT Mutiara Hati, Eti Endarwati, menyatakan bahwa Novi diberhentikan pada 6 Februari 2025 karena dianggap melanggar kode etik guru.

Novi telah menjadi guru honorer di sekolah tersebut sejak 2020. Keputusan pemberhentiannya pun menuai perdebatan di kalangan publik.

Polisi Diperiksa, Komnas HAM Angkat Bicara

Kasus ini juga berujung pada pemeriksaan enam anggota kepolisian oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri. 

Hingga Minggu, 23 Februari, pemeriksaan masih berlangsung untuk mendalami dugaan intervensi terhadap band Sukatani.

Menanggapi situasi ini, Anggota Komnas HAM, Anis Hidayah, menyatakan bahwa lagu merupakan bagian dari ekspresi seni yang dijamin oleh konstitusi dan merupakan hak kebebasan berpendapat. 

Ia menekankan bahwa kritik terhadap negara atau institusi, termasuk melalui seni, adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan kritik kepada negara sebagai penyeimbang demokrasi," ujar Anis kepada VOA, Minggu (23/2).

Anis juga menyayangkan keputusan band Sukatani untuk menarik lagu mereka dari semua platform. 

Ia menilai bahwa lagu tersebut seharusnya dipandang sebagai kritik konstruktif terhadap negara dan tidak perlu ditarik.

Mahfud MD dan YLBHI Kritik Reaksi Polri

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD, ikut memberikan tanggapan melalui akun X (Twitter) miliknya. 

Ia berpendapat bahwa Sukatani tidak perlu meminta maaf atau menarik lagunya, karena menciptakan lagu adalah bagian dari hak asasi manusia.

Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Muhamad Isnur, juga menilai bahwa lagu tersebut adalah refleksi dari realitas yang terjadi di masyarakat. 

Menurutnya, tekanan yang dialami Sukatani menunjukkan adanya upaya pembungkaman terhadap ekspresi seni dan kebebasan berpendapat.

Isnur menambahkan bahwa jika benar ada tekanan dari aparat kepolisian yang menyebabkan band Sukatani menarik lagu mereka, maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap konstitusi, UU Hak Asasi Manusia, UU Kemajuan Kebudayaan, dan bahkan peraturan Kapolri sendiri terkait pedoman implementasi HAM.

Kapolri: Polri Tidak Anti-Kritik, Sukatani Ditawari Jadi Duta Polri

Menanggapi polemik yang berkembang, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa Polri tidak anti-kritik dan terbuka terhadap segala bentuk saran serta masukan. 

Ia juga menegaskan bahwa Polri tidak pernah melarang atau membungkam siapa pun dalam menyalurkan hak kebebasan berekspresi.

Bahkan, Kapolri mengajak band Sukatani untuk menjadi Duta Polri dalam rangka memperbaiki institusi kepolisian dan mencegah perilaku menyimpang di tubuh Polri.

"Nanti kalau Band Sukatani berkenan, akan kami jadikan juri atau Band Duta untuk Polri. Mereka bisa membantu membangun kritik demi koreksi dan perbaikan terhadap institusi, serta berkontribusi dalam evaluasi perilaku oknum Polri yang masih menyimpang," ujar Sigit dalam keterangannya, Minggu (23/2).

Kasus band Sukatani menjadi perbincangan hangat karena menyentuh isu kebebasan berekspresi dan kritik terhadap institusi negara. 

Meski telah meminta maaf dan menarik lagunya, banyak pihak yang menilai bahwa tindakan tersebut dilakukan di bawah tekanan. 

Kini, dengan tawaran dari Kapolri untuk menjadi Duta Polri, menarik untuk melihat apakah Sukatani akan menerima tawaran tersebut atau tetap berpegang pada prinsip mereka.

Bagaimana menurut Anda? Apakah tawaran Kapolri ini bisa menjadi solusi atau justru memperpanjang polemik?

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum.

Jakarta – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa penunjukan Wawan Suwandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalimantan Barat adalah tindakan ilegal dan cacat hukum. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam organisasi.

"Zulmansyah Sekedang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI. Akta yang digunakannya untuk mengklaim kepemimpinan PWI sedang diselidiki oleh Bareskrim karena berisi keterangan palsu. Jadi, semua keputusan yang diambilnya tidak sah," ujar Hendry Ch Bangun di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Tidak Sesuai Aturan Organisasi  

Hendry menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, pengangkatan Plt Ketua PWI di tingkat provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua keputusan harus mengikuti mekanisme organisasi yang sah dan sesuai aturan.

"Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mengancam kredibilitas PWI di tingkat daerah. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi," tegasnya.

Selain itu, Hendry juga mempertanyakan kredibilitas Wawan Suwandi yang ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar. Menurutnya, Wawan tidak tercatat sebagai anggota PWI Kalbar dan tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan yang menjadi syarat utama dalam organisasi.

"Bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota PWI dan tidak memiliki sertifikat kompetensi bisa ditunjuk sebagai pemimpin organisasi wartawan? Ini jelas pelanggaran terhadap standar profesionalisme di PWI," lanjutnya.

Kartu PWI Ilegal  

Hendry juga mengungkap bahwa Wawan menerima kartu keanggotaan PWI yang tidak sah. Pasalnya, Zulmansyah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan kartu bagi non-anggota, apalagi bagi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi.

"Ini tindakan ilegal yang merugikan organisasi dan anggotanya. Kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Imbauan untuk Anggota PWI  

Atas kondisi ini, Hendry mengimbau seluruh anggota PWI yang sah untuk berkonsultasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKPBH) guna mengambil langkah hukum yang tepat.

"Kami sarankan semua anggota yang dirugikan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Kami juga akan menyiapkan bahan sebagai penguat laporan hukum agar tindakan ilegal ini bisa dihentikan," tambahnya.

Hendry menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Zulmansyah Sekedang dan kelompoknya tidak memiliki dasar hukum. "Kami akan terus mempertahankan marwah PWI dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai aturan yang benar," pungkasnya.

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin "Gerah", Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin "Gerah", Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan

Amanda (kiri) dan Aryo, pendemo yang mengaku rela ambil cuti demi ikut berunjuk rasa dalam aksi massa #IndonesiaGelap di Patung Kuda, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

JAKARTA - Jakarta kembali diwarnai aksi demonstrasi pada Kamis dan Jumat (21-22 Februari 2025). Sejumlah mahasiswa dan pekerja turun ke jalan memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai "ugal-ugalan" dan merugikan rakyat kecil. Demo yang berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, dipenuhi berbagai spanduk dan poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah.

Mensesneg Janji Akan Pelajari Tuntutan

Pada aksi hari Kamis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para pendemo dan berjanji bahwa pemerintah akan mempelajari tuntutan yang diajukan. Namun, situasi berbeda terjadi keesokan harinya. Pada demo Jumat, tidak ada satu pun pejabat dari kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menemui massa aksi.

"Kami ingin ada kejelasan soal kebijakan ini. Jangan sampai rakyat jadi korban karena keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang," ujar Amanda, seorang peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan.

Kebijakan Efisiensi yang Menuai Kritik

Kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam aksi ini. Sebelumnya, pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa setiap upaya perbaikan akan selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

"Kita mau adakan perbaikan ya, biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan," ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan rakyat tidak kelaparan.

Namun, demonstran menilai bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru berdampak pada pemotongan anggaran layanan masyarakat. "Ini bukan efisiensi kalau malah memotong hak rakyat. Kami tidak mau kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan," lanjut Amanda.

Aksi Kreatif, Sindiran Pedas

Seperti demo-demo sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah. Salah satu poster yang menarik perhatian adalah gambar Bart Simpson menangis dengan tulisan "Ya Allah, Kenapa Aku WNI."

Tak hanya itu, ada pula poster parodi iklan obat sakit kepala, di mana gambar produk diganti dengan foto Presiden Prabowo yang tampak mengurut dahinya, seolah sedang pusing menghadapi situasi politik.

Sementara itu, Aryo, seorang pekerja di bidang riset yang ikut aksi, mengungkapkan kekesalannya. "Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan," serunya lantang.

Apa Selanjutnya?

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Para demonstran berharap pemerintah lebih transparan dalam mengambil keputusan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan besar yang berdampak luas.

Apakah aksi protes ini akan berlanjut? Ataukah pemerintah akan merespons dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Kritik terhadap Kabinet

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Kritik terhadap Kabinet

Perwakilan pengunjuk rasa berorasi di depan ribuan massa dalam aksi massa bertagar #Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025, untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)

SURABAYA - Gelombang protes dengan tagar #IndonesiaGelap masih terus berlangsung di berbagai kota besar di Tanah Air. Aksi yang digelar oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil ini berjalan dengan tertib meskipun tetap mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.

Menurut laporan kantor berita AFP, salah satu aksi terbesar terjadi di Yogyakarta. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.

"Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini," ujar koordinator aksi, Rendra Setiawan, sebelum demonstrasi dimulai. "Kegelisahan ini muncul dari ketidakmampuan pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah bangsa."

Protes di Surabaya: Kritik terhadap Kabinet

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan mahasiswa dan pekerja dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat. Dengan mengenakan kaus hitam, mereka duduk di tanah sambil mengangkat spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan baru, seperti "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden."

Meskipun berlangsung damai, aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Gelombang Protes Masih Berlanjut

Demo serupa juga terjadi di kota-kota lain, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran besar terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meski begitu, hingga saat ini aksi-aksi tersebut masih berjalan dengan tertib tanpa insiden besar.

Fenomena #IndonesiaGelap ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kinerja pemerintahan. Apakah suara rakyat akan didengar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap

Mahasiswa dan aktivis berdemo dalam aksi massa Indonesia Gelap, untuk menolak kebijakan pemotongan anggaran di depan gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)

JAKARTA - Jakarta kembali dipenuhi gelombang massa yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2) siang hingga sore. Massa yang mengenakan pakaian serba hitam mulai berdatangan sejak pukul 13.30 WIB, melanjutkan aksi protes bertajuk #IndonesiaGelap. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat.

Latar Belakang Aksi #IndonesiaGelap

Aksi demonstrasi ini bermula dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Pemangkasan ini dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian dan lembaga, menghapus acara-acara besar, serta membatasi perjalanan dinas.

Namun, langkah penghematan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pegawai pemerintahan yang harus bekerja dalam kondisi penerangan minim dan penghentian operasional lift di beberapa gedung perkantoran guna menghemat listrik. Beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, tunjangan kinerja dosen, hingga kebijakan hilirisasi juga menjadi sorotan para demonstran.

Tuntutan dan Isu yang Diangkat

Dalam aksi ini, massa tidak hanya menyoroti pemangkasan anggaran, tetapi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) prorakyat, seperti:

• RUU Masyarakat Adat
• RUU Perampasan Aset
• RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sebaliknya, mereka juga menolak beberapa RUU yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, antara lain:

• Revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri
• Revisi Tata Tertib DPR
• Revisi UU Mineral dan Batu Bara

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah membatalkan program-program seperti multifungsi TNI-Polri, proyek food estate 29 juta hektar, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Demo di Berbagai Kota, Berlangsung Damai

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota besar lainnya, seperti Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Di Yogyakarta, ratusan orang berkumpul di pusat kota untuk memprotes pemangkasan anggaran, sementara di Surabaya, mahasiswa dan aktivis mengenakan pakaian hitam dan menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat.

Koordinator aksi di Yogyakarta, Rendra Setiawan, mengatakan bahwa masyarakat semakin gelisah dengan kondisi saat ini. “Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini,” ujarnya.

Di Surabaya, spanduk bertuliskan "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden" dibentangkan oleh para demonstran yang duduk di depan kantor dewan.

Tak Ada Pejabat yang Temui Demonstran

Pada aksi hari sebelumnya, Kamis (20/2), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para demonstran dan berjanji akan mempelajari tuntutan mereka. Namun, dalam aksi Jumat ini, tidak ada pejabat yang turun langsung untuk berdialog dengan massa.

Amanda, salah satu peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan, mengaku rela mengambil cuti demi turun ke jalan. “Kami tidak mau melihat kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan,” ungkapnya.

Aryo, seorang peneliti, juga merasa geram dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak masuk akal. “Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan,” katanya lantang.

Protes Kreatif, Poster-Poster Menggelitik

Seperti demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang mengundang tawa sekaligus sindiran tajam. Salah satunya adalah poster bergambar Bart Simpson menangis dengan tulisan ‘Ya Allah, Kenapa Aku WNI’. Ada juga poster parodi iklan obat sakit kepala yang mengganti gambar dengan foto Presiden Prabowo sedang mengurut dahinya, seolah sedang pusing.

Pengamat: Pemerintah Harus Merespons dengan Baik

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.

Ia mencontohkan kebijakan makan siang bergizi gratis yang dinilai tidak tepat sasaran. “Kenapa justru didahulukan di kota-kota, bukan di daerah-daerah?” ujarnya.

Lili juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons aksi ini dengan pernyataan yang meremehkan. “Seperti Luhut yang bilang ‘Indonesia tidak gelap, yang gelap kau’, itu bukan jawaban yang baik dari seorang pejabat negara,” tegasnya.

Aksi Serupa Terjadi di Amerika Serikat

Menariknya, protes atas kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, kebijakan serupa yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Trump juga memicu demonstrasi besar pada Hari Presiden, Senin (17/2) lalu. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Trump mulai menurun akibat kebijakan ini.

Aksi #IndonesiaGelap semakin meluas dan menunjukkan kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Gelombang demonstrasi ini kemungkinan masih akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons yang lebih konkret terhadap tuntutan massa.

Apakah aksi ini akan membawa perubahan kebijakan? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, suara rakyat semakin lantang terdengar.

53 Kepala Daerah Tak Hadir di Retreat Akmil, 47 Belum Ada Kejelasan

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

53 Kepala Daerah Tak Hadir di Retreat Akmil, 47 Belum Ada Kejelasan

Ratusan kepala daerah tiba di kompleks Akmil Magelang, Jumat (21/2/2025). (NAILA NIHAYAH/RADAR JOGJA)

Magelang – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan bahwa sebanyak 53 kepala daerah tidak hadir dalam retreat yang digelar di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, hingga Jumat (21/2/2025) sore.

Awalnya, Bima menyebut ada 55 kepala daerah yang absen dalam acara tersebut. Namun, saat konferensi pers berlangsung, dua kepala daerah dari Papua tiba di lokasi, sehingga jumlah yang tidak hadir berkurang menjadi 53 orang.

Dari total 53 kepala daerah yang tidak hadir, sebanyak enam di antaranya telah memberikan konfirmasi atau izin karena alasan sakit dan acara keluarga. Artinya, masih ada 47 kepala daerah yang hingga kini belum memberikan kabar atau alasan absensi mereka.

47 Kepala Daerah Tanpa Kabar

Bima menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu informasi lebih lanjut terkait ketidakhadiran 47 kepala daerah tersebut.

“Ada 53 yang tidak hadir. Dari jumlah itu, enam kepala daerah telah menyampaikan surat izin, lima di antaranya karena sakit dan satu orang karena acara keluarga. Sisanya, yakni 47 kepala daerah, belum memberikan kabar,” ujar Bima dalam konferensi pers.

Bima juga menegaskan bahwa kepala daerah yang tidak bisa hadir sebaiknya mengirimkan perwakilan mereka.

“Harus ada yang mewakili kepala daerah yang berhalangan hadir. Untuk yang sudah memberikan izin, penting untuk mengirimkan wakilnya agar tetap bisa mengikuti rangkaian acara. Sementara itu, bagi yang belum memberikan kabar, kami masih menunggu apakah mereka terlambat datang atau ada alasan lain,” lanjutnya.

Menurut Bima, retreat ini merupakan agenda penting yang harus dihadiri oleh kepala daerah. Acara ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi, tetapi juga menjadi momen untuk menyinkronkan kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah.

“Presiden Prabowo mengingatkan betapa pentingnya acara ini. Kami masih mengumpulkan data mengenai siapa saja yang belum memberikan kabar. Panitia akan terus berusaha menghubungi mereka. Nanti malam kami akan putuskan siapa saja yang bisa mengirimkan wakil dan siapa yang benar-benar tidak bisa hadir,” pungkasnya.

Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang, Begini Suasananya

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Rombongan Kepala Daerah Peserta Retret Tiba di Akmil Magelang, Begini Suasananya

Rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025).

Magelang – Rombongan kepala daerah peserta retret telah tiba di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Jumat (21/2/2025). Mereka datang menggunakan bus dan tiba di lokasi sekitar pukul 15.45 WIB. Suasana di sekitar Akmil tampak ramai dengan pengamanan dari petugas TNI yang berjaga.

Para kepala daerah yang mengikuti retret ini terlihat kompak mengenakan baju hijau loreng. Beberapa kepala daerah yang hadir di antaranya Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, serta Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Setelah turun dari bus, rombongan langsung berjalan menuju Wisma Sumbing yang berada di seberang Akmil. Di tempat ini, mereka dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum memulai agenda retret.

Retret ini merupakan bagian dari program peningkatan kepemimpinan dan kebangsaan bagi para kepala daerah. Selain sesi refleksi dan pembelajaran, mereka juga akan mengikuti berbagai kegiatan yang bertujuan memperkuat solidaritas dan jiwa kepemimpinan.

Suasana di lokasi tampak kondusif dengan pengamanan ketat. Kehadiran para kepala daerah ini menjadi perhatian, mengingat retret ini diadakan dalam rangka memperkuat sinergi antar-pemimpin daerah di Indonesia.