Sekjen Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama 2024

Redaksi    Rabu, Juli 03, 2024    Comment   

Sekjen Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama 2024

Sekjen Kementerian ATR/BPN Terima Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama 2024.

BANDUNG - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Suyus Windayana menerima penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama pada Sidang Terbuka Peringatan 104 Tahun Pendidikan Tinggi Teknik di Indonesia. Acara ini berlangsung di Aula Barat Institut Teknologi Bandung pada Rabu (03/07/2024).

Penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama diberikan kepada pihak, baik institusi maupun individu yang telah menunjukkan jasa dan/atau prestasi yang menonjol dalam melaksanakan pengembangan Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni (IPTEKS) di tingkat internasional, nasional atau ITB.

Dalam hal ini, Suyus Windayana dianggap berhasil membawa Kementerian ATR/BPN melakukan transformasi manajemen dalam pengelolaan maupun dalam pelayanan pertanahan. Di samping itu, sistem tata kelola pertanahan dianggap telah mengalami berbagai inovasi yang signifikan. 

Satu di antaranya adalah layanan elektronik yang ditandai dengan penerbitan Sertipikat Tanah Elektronik. "Ini adalah penghargaan dari ITB bagaimana pemanfaatan IPTEK di Kementerian ATR/BPN, khususnya untuk yang sudah kita lakukan mulai dari 2020-2024, hingga akhirnya kita bisa meluncurkan Sertipikat Tanah Elektronik," ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Suyus Windayana juga mempersembahkan penghargaan ini bagi seluruh insan Kementerian ATR/BPN. "Ini kerja keras semua, bukan hanya saya. Tapi juga pimpinan-pimpinan sebelumnya, yang memberikan tantangan, bagaimana layanan pertanahan harus lebih modern dan harus memberikan dampak kepada masyarakat khususnya dalam pengelolaan pertanahan dan layanan pertanahan," ucapnya.

Sejalan dengan hal itu, Sekretaris ITB, Widjaja Martokusumo saat memberikan penghargaan mengungkapkan harapannya akan penghargaan yang diberikan bisa menjadi motivasi bagi seluruh pihak.  

"Semoga penganugerahan penghargaan ini, dapat mendorong kemajuan pendidikan teknik di Indonesia lebih jauh lagi serta memotivasi kita semua. Sehingga, dapat semakin berkontribusi dan memberikan manfaat seluas-luasnya bagi kemajuan pendidikan tinggi teknik di Indonesia," pungkas Widjaja Martokusumo.

Selain penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama, ITB juga memberikan penghargaan Ganesa Prajamanggala Bakti Adiutama, penghargaan Ganesa Widya Jasa Adiutama, Ganesa Widya Jasa Utama, dan Ganesa Wirya Jasa Utama.  

Tidak hanya pemberian penghargaan, dalam peringatan 104 tahun PTTI juga dilakukan Orasi Ilmiah oleh I.G.B.N Makertihartha dengan tema Pengembangan Teknologi Proses Produksi Bahan Bakar Nabati di Indonesia. Adapun Sidang Terbuka ini diikuti oleh Majelis Wali Amanat, Rektor, Dekan, dan _Civitas Academica_ ITB. 

Usai menerima pengharhargaan, Suyus Windayana mengunjungi prodi tempat ia menyelesaikan kuliahnya tahun 1992 lalu. Sekjen Kementerian ATR/BPN disambut oleh seluruh jajaran Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, ITB. 

Hadir mendampingi Sekjen Kementerian ATR/BPN, Ketua IKAWATI ATR/BPN, Dian Nadiah; Staf Ahli Bidang Reformasi Birokrasi, Deni Santo; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (GE/JR/RK)

Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

Redaksi    Rabu, Juli 03, 2024    Comment   

Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Anggaran Tahun 2025 di Mercure Convention Centre Ancol, Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana pada Selasa (02/07/2024) malam.

Dalam sambutannya, ia mengajak seluruh jajaran untuk berupaya mewujudkan Kementerian ATR/BPN menjadi institusi berstandar dunia serta Indonesia Emas 2045. Hal ini bisa dilakukan dengan mulai menyusun rencana kerja dan anggaran tahun 2025 secara berkualitas dan tepat sasaran. "Di mana program dan kegiatan strategis di bidang pertanahan dan ruang menjadi prioritas dalam penyusunan dan perencanaan anggaran," kata Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Tahun 2025 adalah momentum bagi setiap K/L termasuk Kementerian ATR/BPN untuk bertransformasi menuju Indonesia Emas 2045. Dengan demikian, Suyus Windayana menilai perlu dilakukan penguatan peran Kementerian ATR/BPN dalam beberapa aspek. "Seperti mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan memastikan pemanfaatan sumber daya alam yang bijaksana bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dalam bidang pertanahan dan ruang," tuturnya.

Sekjen Kementerian ATR/BPN mengungkapkan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategi (Renstra), serta _Roadmap_ Kementerian ATR/BPN 2025-2029 yang sedang disusun ini harus selaras dengan lima sasaran utama Visi Indonesia Emas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Di samping itu, juga harus merujuk pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 yang telah ditetapkan oleh pemerintah dengan tema “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.

"Sebagai tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029, idealnya kegiatan Kementerian ATR/BPN dilakukan dalam rangka meningkatkan kepastian hukum hak atas tanah dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penguatan fondasi transformasi dapat dituntaskan," ujar Suyus Windayana.

Penyusunan rencana kerja dan anggaran yang tepat sasaran, juga selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo dalam penyusunan RKP tahun 2025. Di mana penyusunan tersebut harus didasarkan pada tiga prinsip utama, yaitu seirama, berorientasi hasil, serta tepat sasaran. Oleh sebab itu, Suyus Windayana menyatakan penyusunan rencana kerja dan anggaran 2025 adalah momen penting untuk penyelarasan kebijakan pusat, serta program dan kegiatan yang akan diimplementasikan ke masing-masing satuan kerja daerah. 

"Melalui kegiatan ini diimbau kepada Bapak dan Ibu semua untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran publik, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program, serta memastikan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara," tegas Sekjen Kementerian ATR/BPN.

Ia berharap, jajarannya dapat mempercepat realisasi fisik dan anggaran tahun 2024 agar Kementerian ATR/BPN bisa mencapai target penyerapan anggaran 97%, sebagaimana yang telah sukses dilakukan di tahun 2023. "Kita terus berkomitmen untuk fokus dan berusaha secara optimal, mencapai target-target prioritas Kementerian ATR/BPN. Untuk itu, saya minta kepada Saudara-saudara untuk bekerja secara Optimal," pungkas Suyus Windayana.

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi. Berdasarkan laporan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, kegiatan ini diikuti oleh 800 peserta yang terdiri dari jajaran satuan kerja pusat dan daerah, serta jajaran Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (LS/FA)

Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Redaksi    Selasa, Juli 02, 2024    Comment   

Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria

Komite I DPD RI Dukung Penambahan Anggaran Kementerian ATR/BPN untuk Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen untuk melaksanakan seluruh program Reforma Agraria, menyelesaikan konflik pertanahan dan pemberantasan mafia tanah. Namun demikian, diperlukan dukungan kebijakan serta anggaran yang memadai sehingga dapat mempercepat pelaksanan program tersebut.

Dalam hal ini, Ketua Komite I Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fachrul Rozi menyatakan dukungannya untuk melakukan penambahan anggaran bagi Kementerian ATR/BPN. Penambahan anggaran bertujuan agar pelaksanaan Reforma Agraria dapat dipercepat demi menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Kami siap berjuang untuk ditingkatkan anggaran Kementerian ATR/BPN. Bagaimana mau bergerak cepat dan progresif jika anggaran dikurangi, jadi saya mengingatkan kembali kepada teman-teman Komite I pada saat rapat dengan Menteri Keuangan, anggaran kementerian ATR BPN agar ditingkatkan,” ujar Fachrul Rozi dalam Rapat Kerja Komite I DPD RI dan Kementerian ATR/BPN di Gedung B DPD RI, Jakarta, Selasa (02/07/2024).

Dukungan tersebut kemudian disetujui oleh seluruh anggota Komite I DPD RI serta ditegaskan dalam kesimpulan rapat. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Komite I DPD RI, Sylviana Murni mengatakan bahwa anggaran merupakan hal yang penting bagi pemerintah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya.

“Komite I DPD RI mendesak pemerintah melalui Kementerian Keuangan untuk melakukan penambahan anggaran Kementerian ATR/BPN yang diambil baik dari Rupiah Murni (RM) dan/atau dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam upaya percepatan dan optimalisasi program Reforma Agraria,” tuturnya sembari mengetuk palu tanda disepakatinya kesimpulan rapat.

Adapun Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian ATR/BPN ini dihadiri langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang juga memaparkan capaian program Reforma Agraria dalam 10 tahun terakhir. Pertemuan ini juga diikuti oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang membahas Pengawasan atas Pelaksanaan Program Reforma Agraria dan Konflik Pertanahan di Daerah.

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

Redaksi    Selasa, Juli 02, 2024    Comment   

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas

Peringati Hari Bhayangkara ke-78, Menteri AHY Hadiri Upacara di Monas.

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menghadiri Upacara dan Syukuran Hari Bhayangkara ke-78 di Lapangan Silang Monas, Senin (01/07/2024). Upacara ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo.

Pada perayaan Hari Bhayangkara ke-78 yang mengusung tema "Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas” ini, Presiden Joko Widodo berharap Polri mampu menjadi _cooling system_ dan perekat kebhinekaan, lebih profesional dan tidak tebang pilih dalam penegakan hukum, serta harus memiliki kemampuan teknis yang lebih unggul dari pelaku-pelaku kejahatan.

Upacara ini turut menampilkan _marching band_ dari Akademi Kepolisian RI; atraksi terjun payung oleh Tim Penerjun TNI-Polri; serta pawai pasukan pengamanan Polri yang dilengkapi dengan kendaraan operasionalnya.

Bersama para Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta jajaran Polri, Menteri AHY hadir meramaikan momen tersebut dengan mengenakan setelan jas dan peci berwarna hitam. (RT/YZ)

Menteri AHY Buka eL Run 2024, Apresiasi Rute yang Tunjukkan Keindahan Kota Bandung

Redaksi    Minggu, Juni 30, 2024    Comment   

Menteri AHY Buka eL Run 2024, Apresiasi Rute yang Tunjukkan Keindahan Kota Bandung

Menteri AHY Buka eL Run 2024, Apresiasi Rute yang Tunjukkan Keindahan Kota Bandung.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka kegiatan eL Run 2024 7 Km yang berlangsung di Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu (30/06/2024). 

Tidak hanya membuka eL Run 2024, Menteri AHY turut berlari mengitari keindahan Kota Bandung bersama sekitar 750 peserta.

"Ini acara tahunan yang bagus sekali, diikuti muda-mudi dan masyarakat Kota Bandung yang juga hobi lari. Kita Mengitari Kota Bandung yang indah," ucap Menteri AHY sambil mengingat banyak kenangan masa kecilnya di kota yang sering dijuluki Kota Kembang.

Sejalan dengan tema “Heritage Modern”, Menteri AHY dan seluruh peserta lari melewati area bangunan bersejarah dari zaman kolonial yang ada di sekitaran Kota Bandung, seperti Jalan Lembong, Asia Afrika, Braga, dan sekitarnya.

"Lumayan tadi ada beberapa fase yang nanjak sebetulnya, nanjaknya tidak terlalu ekstrim tapi panjang juga, cukup _ngos-ngosan_ juga tapi tadi panitia sangat profesional dan kita disapa dengan senyuman disemangati. Jadi, tidak terasa tahu-tahu sudah di garis _finish_ lagi," jelas Menteri AHY.

Menteri AHY juga mengapresiasi kegiatan ini. Ia berharap ke depannya akan menjadi kegiatan rutin tahunan. "Selamat kepada semuanya. Ini menyenangkan, sehat dan tentunya kita berharap bisa menjadi _event_ tahunan yang bisa sukses," pungkasnya.

Hadir mengikuti kegiatan ini, Menteri Perdagangan periode 2016-2019, Enggartiasto Lukita. Hadir mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. (GE/PHAL)

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Petuk Katimpun: Bangga, Terima Kasih Sudah Serahkan Sertipikat Kami

Redaksi    Sabtu, Juni 29, 2024    Comment   

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Petuk Katimpun: Bangga, Terima Kasih Sudah Serahkan Sertipikat Kami

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Warga Petuk Katimpun: Bangga, Terima Kasih Sudah Serahkan Sertipikat Kami.

PALANGKA RAYA - Sertipikat tanah menjadi hal yang sangat dinantikan oleh para pemilik tanah, termasuk warga Petuk Katimpun, Palangka Raya. Masyarakat merasa lebih senang dan bangga saat sertipikat tanah, apalagi jika terima langsung dari seorang Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Terima kasih Pak Menteri sudah mau turun ke lapangan menyerahkan sertipikat kami. Perasaan saya bangga sekali, tidak pernah secara langsung bertemu Pak Menteri, bukan main rasanya menjabat tangan menteri. Pengalaman berharga,” ujar Hedi Idar (64) yang baru saja menerima sertipikat dari tangan Menteri AHY, Jumat (28/06/2024).

Hedi Idar adalah salah satu dari 12 masyarakat penerima sertipikat tanah di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah. Perasaan lega pun muncul setelah memegang sertipikat tanah bersama dengan istrinya.

“Tinggal di sini tahun 80-an, asli orang sini. Baru hari ini punya sertipikat. Nggak ada waktu mengurus sertipikatnya. Kami sebelumnya takut mahal ternyata ini gratis dan cepat,” tutur Hedi Idar yang sehari-hari berprofesi sebagai nelayan.

Perasaan haru juga tampak di wajah Hamdanah (43) yang telah menempati rumahnya sejak muda tanpa adanya sertipikat tanah. Menurutnya, pengurusan sertipikat tanah sebelum ia kenal program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sulit dimengerti dan menguras waktu. Ia pun bersyukur program PTSL menyentuh hingga pelosok tempat tinggalnya.

“Tinggal di sini sejak tahun 1997 sejak masih hutan. Banyak terima kasih kepada Pak Menteri karena sudah memberikan sertipikat. Dulu saya tidak tahu cara mengurus sertipikat tapi dibantu oleh BPN Kota Palangka Raya,” ungkap Hamdanah.

Pada kesempatan penyerahan sertipikat tanah secara _door to door_ ini, Menteri ATR/Kepala BPN mengimbau masyarakat untuk tidak konsumtif, melainkan untuk kegiatan-kegiatan produktif. “Sertipikat ini kalau dijaminkan agar benar-benar menjadi modal usaha, agar bisa produktif dan setelah itu baru menghasilkan keuntungan,” tegasnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajaran. (YS/PHAL)

Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah

Redaksi    Sabtu, Juni 29, 2024    Comment   

Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah

Turun ke Desa Petuk Katimpun, Menteri AHY: Mengurus Sertipikat Itu Mudah.

PALANGKA RAYA - Pada setiap kunjungan kerjanya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turun langsung ke desa-desa untuk bertemu dan berdialog dengan masyarakat. Kali ini, ia menyerahkan 12 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara langsung di Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya, Jumat (28/06/2024).

Dengan menyerahkan sertipikat tanah secara _door to door_, Menteri AHY dapat memastikan bahwa sertipikasi tanah berjalan dengan baik. “Ini sebagai upaya menyosialisasikan bahwa mengurus sertipikat itu mudah dan bisa dilakukan setiap saat, kapan pun, langsung tanpa harus ada perantara. Ini bagian dari program PTSL,” ujarnya.

Kementerian ATR/BPN menggalakkan program PTSL sebagai program yang revolusioner karena mampu mengakselerasi pendaftaran tanah di Indonesia. Saat ini, program PTSL sudah mampu mendaftarkan tanah sebanyak 113,8 juta bidang, sehingga terjadi peningkatan yang signifikan sejumlah ± 250%. Harapannya, pada akhir tahun ini, target sebanyak 120 juta bidang tanah dapat terdaftar dan pada tahun 2025 target 126 juta bidang terdaftar dapat tercapai.

“Kita ingin masyarakat Indonesia termasuk di Kalimantan Tengah ini semua punya sertipikat yang sah, supaya tidak ada penyerobotan atau menjadi korban mafia tanah. Ini bahaya sekali jaman sekarang, mudah sekali kita dengar pemalsuan dokumen, pemalsuan sertipikat. Nah, mudah-mudahan dengan terdata dengan baik di Kantor-kantor BPN, kami harapkan masyarakat punya kepastian hukum,” tutur Menteri AHY.

Pendaftaran tanah juga terbukti memberikan dampak pertambahan nilai ekonomi atau _Economic Value Added_ yang signifikan. Sejak dilaksanakan program PTSL tahun 2017 hingga Mei 2024, telah terjadi pertambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.519 triliun yang terdiri dari PPH, BPHTB, PNBP, dan Hak Tanggungan. Khusus di Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun 2023, _Economic Value Added_ mencapai Rp13,44 triliun.

“Dengan sertipikat ini juga masyarakat punya tambahan nilai ekonomi. Karena propertinya, asetnya ini berarti berharga, bisa digunakan untuk misalnya dijaminkan mendapatkan bantuan modal usaha dan lain-lain,” papar Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina; Staf Khusus Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Tenaga Ahli Bidang Manajemen Internal, Mira Permatasari; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palangkaraya, Yono Cahyono. (YS/PHAL)

Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kalimantan Tengah, Menteri AHY: Bagian dari Transformasi Digital

Redaksi    Sabtu, Juni 29, 2024    Comment   

Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kalimantan Tengah, Menteri AHY: Bagian dari Transformasi Digital

Serahkan Sertipikat Tanah Elektronik di Kalimantan Tengah, Menteri AHY: Bagian dari Transformasi Digital.

PALANGKA RAYA - Sertipikat Tanah Elektronik mulai diimplementasikan di beberapa kabupaten/kota Indonesia. Hal ini merupakan bagian dari transformasi digital yang Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) lakukan dengan harapan semakin memudahkan pelayanan kepada masyarakat.

Hal ini disampaikan Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyerahkan 3 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah dengan peruntukan stadion olahraga dan gedung kantor. Ia juga menyerahkan 1 Sertipikat Tanah Elektronik terhadap Aset Pemerintah Kota (Pemkot) Palangka Raya dengan peruntukan jalan.

“Semangat kami Kementerian ATR/BPN untuk melakukan transformasi digital dari sertipikat konvensional menjadi yang serba digital, setiap saat bisa kita cek melalui _handphone_ kita. Saya berharap jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah semakin giat mengimplementasikan transformasi digital,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Jumat (28/06/2024).

Pada kesempatan ini, turut diserahkan 2 sertipikat tanah wakaf dan 2 sertipikat untuk rumah ibadah dengan peruntukan musala, masjid, dan gereja. “Ini adalah kegiatan yang terus menjadi tugas sehari-hari Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia untuk meyakinkan agar program penyertipikatan secara nasional dalam semangat Reforma Agraria,” tutur Menteri AHY.

Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran mengapresiasi langkah sertipikasi tanah yang dijalankan Kementerian ATR/BPN melalui Kantor Wilayah dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota. Ia mengatakan, penyerahan sertipikat ini merupakan wujud dari kolaborasi dan koordinasi yang baik antara Kementerian ATR/BPN dengan Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya.

“Melalui kegiatan ini, pemerintah dan masyarakat mendapat kepastian hukum atas bidang tanah yang dimiliki. Terima kasih telah melaksanakan sertipikasi Barang Milik Negara berupa pemberian Hak Pakai atas nama Pemprov Kalimantan Tengah dan Pemkot Palangka Raya,” ungkap Sugianto Sabran.

Dalam laporannya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi mengungkapkan, telah menerbitkan sebanyak 53 Sertipikat Tanah Elektronik. Ke depannya, Kantor Pertanahan yang mengimplementasikan alih media sertipikat konvensional menjadi Sertipikat Tanah Elektronik akan terus bertambah.

“Sudah ada Kantor Pertanahan kabupaten/kota yang akan mengimplementasikan Sertipikat Tanah Elektronik dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri ATR/Kepala BPN, yaitu Kota Palangka Raya, Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kabupaten Katingan,” sebut Elijas B. Tjahajadi.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kegiatan ini, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri. Turut hadir, seluruh Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kalimantan Tengah serta Forkopimda setempat. (YS/PHAL)

Hadiri Borneo Forum ke-7, Menteri AHY Ajak GAPKI dan Pemerintah untuk Kolaborasi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta Investasi

Redaksi    Jumat, Juni 28, 2024    Comment   

Hadiri Borneo Forum ke-7, Menteri AHY Ajak GAPKI dan Pemerintah untuk Kolaborasi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta Investasi

Hadiri Borneo Forum ke-7, Menteri AHY Ajak GAPKI dan Pemerintah untuk Kolaborasi Meningkatkan Ekonomi Masyarakat serta Investasi.

PALANGKA RAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Borneo Forum ke-7. Kegiatan ini berlangsung di Swissbel Hotel Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Jumat (28/06/2024).

Borneo Forum ke-7 diselenggarakan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dengan tema “Jaminan Investasi yang Aman untuk Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Berkelanjutan”. Dalam sambutannya, Menteri AHY mengajak GAPKI dengan pemerintah bersama-sama menumbuhkan ekonomi masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan investasi yang juga menjadi tema Borneo Forum ke-7 ini.

Menteri AHY menyebutkan, empat hal yang patut diperhatikan dalam menangkap peluang investasi antara lain kepastian, keamanan, stabilitas, dan berkelanjutan. “Kami punya tugas, tanggung jawab untuk menghadirkan kepastian hukum atas tanah. Kalau dibenahi dari aspek yang fundamental itu, saya rasa _economic value added_ (nilai tambah ekonomi) akan terasa betul. Jadi kepastian hukum adalah penting dan mendasar,” ujarnya.

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian ATR/BPN juga berkomitmen penuh dalam menciptakan iklim kegiatan berusaha yang kondusif. Kegiatan tersebut tentunya mementingkan kelestarian lingkungan hidup dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Yang jelas, Indonesia juga turut menjaga lingkungan hidup. Rakyat membutuhkan penghasilan, lapangan pekerjaan, jutaan pekerja bisa diserap melalui industri perkebunan kelapa sawit ini. Tapi juga di sisi lain, kita menggunakan teknik dan cara-cara yang tetap menjaga dan melindungi alam dan bumi kita,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sama halnya disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran. Ia mengajak para pengusaha bekerja sama untuk berjuang memerangi kemiskinan dan ketertinggalan di Kalimantan Tengah, khususnya sekitar hutan kelapa sawit maupun perkebunan lainnya. “Contoh, hutan plasma jalan. Kemiskinan bisa diselesaikan jika pengusaha-pengusaha membuka diri. Berbagi dengan masyarakat, kebun-kebun plasma diurus dan ini akan menyelesaikan persoalan,“ tegasnya.

Terkait upaya peningkatan ekonomi masyarakat, Ketua Umum GAPKI, Eddy Martono mengungkapkan bahwa para pengusaha sudah mulai melakukan peremajaan pada perkebunan kelapa sawit. “Kami menanam padi gogo di sela-sela perkebunan sawit yang melakukan peremajaan. Padi gogo berkualitas tinggi dan bergizi, sehingga selain bisa mendukung ketahanan pangan, ini juga bisa mengurangi _stunting_. Saya berharap anggota GAPKI khususnya Kalimantan Tengah melakukan itu,” terangnya.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi dan jajaran Kepala Kantor Pertanahan. Turut hadir, jajaran Forkopimda; Pj. Bupati/Wali Kota se-Kalimantan Tengah; perwakilan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS); Anggota GAPKI; serta para akademisi dan sejumlah mahasiswa dari berbagai universitas di Kalimantan Tengah. (YS/PHAL)

Tiba di Palangka Raya, Menteri AHY akan Membuka Borneo Forum Ke-7

Redaksi    Kamis, Juni 27, 2024    Comment   

Tiba di Palangka Raya, Menteri AHY akan Membuka Borneo Forum Ke-7

Tiba di Palangka Raya, Menteri AHY akan Membuka Borneo Forum Ke-7.

PALANGKA RAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Bandar Udara Tjilik Riwut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah pada Kamis (27/06/2024). Kehadirannya di Bumi Tambun Bungai ini dalam rangka membuka Borneo Forum Ke-7 yang akan diselenggarakan esok hari.

“Forum ini penting karena tentunya kita berupaya untuk terus meningkatkan produktivitas kelapa sawit di seluruh Indonesia, termasuk di Kalimantan Tengah. Kita berharap melalui forum semacam ini bisa dihadirkan berbagai solusi yang berkaitan dengan urusan lahan, tata ruang,” ujar Menteri AHY usai mendarat di Bandara Tjilik Riwut.

Ia berharap tata ruang dan lahan yang _clean and clear_ dapat mewujudkan jaminan investasi dan kemudahan iklim berusaha. “Kami harapkan para pekebun dan juga produktivitas kelapa sawit akan meningkat secara signifikan dan pada akhirnya akan meningkatkan ekonomi rakyat,” tuturnya.

Selain itu, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan melakukan serangkaian kunjungan kerja, di antaranya mengunjungi Kantor Pertanahan Kota Palangka Raya, menyerahkan Sertipikat Tanah Elektronik bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, serta membagikan Sertipikat Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah. Kegiatan tersebut akan berlangsung di Kantor Gubernur Kalimantan Tengah yang dihadiri langsung oleh Gubernur beserta jajaran Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah.

Selanjutnya, Menteri AHY akan turun langsung ke Kelurahan Petuk Katimpun, Kota Palangka Raya untuk membagikan 12 sertipikat hasil Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Kegiatan ini saya harapkan bisa semakin menggerakkan satuan-satuan tugas kami, termasuk kantor-kantor pertanahan, kantor wilayah, yang saya harapkan ke depan ini semakin produktif sekaligus juga melayani rakyat secara profesional,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Turut mendampingi Menteri AHY dalam kunjungan kerja ini, Staf Ahli Menteri Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Yulia Jaya Nirmawati; Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, serta Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN.

Kehadiran Menteri AHY disambut oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Tengah, Elijas B. Tjahajadi; dan perwakilan Gubernur beserta Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah. (YS/PHAL)

Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL

Redaksi    Kamis, Juni 27, 2024    Comment   

Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL

Rumah Warisan Keluarga Akhirnya Miliki Sertipikat, Warga Jambi Rasakan Kemudahan PTSL.

JAMBI - Salah seorang warga Kelurahan Sijenjang di Provinsi Jambi, pada Selasa (25/06/2024) ini resmi menjadi pemilik sah atas tanah tempat rumah warisan keluarganya berdiri sejak 1977. Kurnia (33) bahkan menerima sertipikat langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). 

Sejak awal menempati rumah tersebut, Kurnia menceritakan bahwa keluarganya belum pernah mengajukan proses sertipikasi tanah. "Dari tahun 1977 langsung di sini. Dulu belum kepikiran buat sertipikat karena belum ada biaya," terangnya usai menerima sertipikat.

Kurnia juga belum mengetahui jika sejak 2017 ada program pendaftaran tanah yang minim biaya. Barulah saat ia diperkenalkan dengan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), akhirnya ia mulai mempertimbangkan untuk ikut membuat sertipikat tanahnya untuk pertama kali. Dengan dibantu Ketua Rukun Tetangga (RT) setempat, Kurnia pun langsung mempersiapkan kebutuhan administrasi yang diperlukan.

"Kemarin Pak RT kasih info (PTSL) gratis. jadi saya ajukan. Tanya sama Pak RT, terus tanya lagi sama Pak Lurah gimana prosesnya. Ternyata prosesnya mudah dan persyaratan juga mudah. Dan untuk biaya tidak ada sama sekali," ungkap Kurnia.

Ia menyimpulkan kurang lebih waktu yang terpakai untuk seluruh proses pendaftaran tanah adalah satu bulan. Waktu itu sudah termasuk proses Kurnia menyiapkan persyaratan administrasi, pengukuran tanahnya, hingga sertipikat miliknya rampung. 

"Senang, sudah ada sertipikat. Lega, tidak punya beban," ujar Kurnia bersama ibunya dengan penuh haru. (GE/PHAL)

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital_

Redaksi    Rabu, Juni 26, 2024    Comment   

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital_

Menteri AHY Resmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di 7 Kabupaten/Kota, Layanan Pertanahan Jambi _Fully Digital.

JAMBI - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meluncurkan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik di tujuh Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Ke-tujuh Kantah tersebut antara lain Kantah Kabupaten Batanghari, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci, dan Kabupaten Tebo. 

Dalam sambutannya, Menteri AHY menyatakan bahwa Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah bentuk komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. "Semangat transformasi digital ini harus terus digalakkan dan menjadi bagian dari komitmen kita untuk melaksanakan arahan dari Bapak Presiden untuk memasifkan penerapan sertipikat elektronik," jelas Menteri AHY di Rumah Jabatan Gubernur Jambi pada Selasa (25/06/2024).

Untuk diketahui, sebelumnya sudah ada empat wilayah di Provinsi Jambi yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Elektronik, yaitu Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Bungo, dan Kabupaten Muaro Jambi. Peresmian kali ini menggenapkan Jambi menjadi provinsi yang lengkap mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. 

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ialah bentuk kemajuan teknologi dan modernisasi yang harus diterapkan Kementerian ATR/BPN demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. "Oleh karena itu, pelayanan di bidang pertanahan dan tata ruang juga tidak boleh ketinggalan. Bahkan saya mendorong, kita semua terus memberikan inovasi, menghadirkan kreativitas yang tujuannya semakin melayani masyarakat kita secara lebih efisien, transparan, dan akuntabel," tegasnya. 

Provinsi Jambi ini adalah provinsi ke-sembilan di Indonesia yang telah mengimplementasikan layanan Sertipikat Tanah Elektronik. "Dengan kita beralih media dari yang serba konvensional menjadi digital, kita berharap sistem ini semakin menghadirkan keamanan, bagi para pemilik sertipikat," ungkap Menteri AHY.

Adapun delapan provinsi yang sebelumnya telah mengimplementasikan layanan tersebut antara lain Provinsi Bali, Banten, Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatra Selatan, dan Kalimantan Timur. Dengan demikian, secara nasional sudah terdapat 138 kabupaten/kota yang telah meresmikan Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik.

Menyambut lengkapnya Jambi dalam Implementasi Layanan Sertipikat Tanah Elektronik, Gubernur Jambi, Al Haris dalam sambutannya mengatakan bahwa tidak ada lagi alasan untuk tidak memiliki sertipikat tanah. "Artinya tidak ada lagi alasan kita tidak punya sertipikat karena adanya bantuan dari Kementerian ATR/BPN, sudah luar biasa langsung menjemput bola ke lapangan. Ini luar biasa, jadi kami ikut mendukung apa pun program dari Pak Menteri, Pak Presiden dan ke depan tanah-tanah kita ini memiliki kepastian hukum tentunya, " pungkasnya.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam rangkaian kegiatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir beserta jajaran. Turut hadir, jajaran Forkopimda Provinsi Jambi dan Bupati/Wali Kota se-Provinsi Jambi. (GE/PHAL)

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital

Redaksi    Selasa, Juni 25, 2024    Comment   

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital

Kementerian ATR/BPN Upayakan Peningkatan Kualitas PPAT Seiring dengan Transformasi Digital.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Peningkatan Kualitas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Gelombang I Tahun 2024 di Royal Kuningan Hotel pada Senin s.d. Rabu, 24-26 Juni 2024. Kegiatan ini bertujuan menghasilkan PPAT yang berkualitas dan profesional di tengah transformasi digital yang dijalankan Kementerian ATR/BPN dalam melayani masyarakat.

“Ilmu PPAT yang dulu telah banyak perubahan karena layanan kita juga berubah dari analog sekarang elektronik. Jadi transformasi digital adalah suatu keniscayaan. Oleh karena itu, kita akan menambah terus pengetahuan bersama-sama agar pelayanan kita kepada masyarakat tidak menjadi _bottleneck_,” ujar Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Asnaedi saat membuka kegiatan, Senin (24/06/2024).

Perkembangan teknologi dan informasi menuntut peningkatan kapasitas para PPAT yang kini sudah tervalidasi sejumlah 22.949 orang dan yang sudah terverifikasi sejumlah 21.779 orang. Tak hanya itu, peraturan yang ada juga berubah seiring dengan perkembangan tersebut.

“Kita semuanya tidak bisa lagi mengandalkan staf kita, tapi pengetahuan dasarnya PPAT sendiri harus tahu. Filosofisnya dan ketentuan umumnya. Terkait permasalahan-permasalahan di Kementerian ATR/BPN pun sudah banyak peraturan-peraturan yang berubah mengikuti perubahan zaman,” ungkap Asnaedi.

Dengan peningkatan kapasitas ini, diharapkan para PPAT juga lebih berintegritas dalam melayani masyarakat. “Kita harus mengembangkan kapasitas supaya bisa melayani masyarakat. Yang tidak kalah penting dari kapasitas adalah integritas, jangan mudah terpancing dengan tawaran menggiurkan tanpa tahu akibat hukumnya,” tegas Direktur Jenderal PHPT.

Direktur Pengaturan Tanah Komunal, Hubungan Kelembagaan dan PPAT Kementerian ATR/BPN, Iskandarsyah selaku Ketua Panitia melaporkan, kegiatan ini diikuti oleh 312 peserta yang berasal dari 24 provinsi di Indonesia. Peningkatan kualitas PPAT ini meliputi tahap _Pre Test_ dan _Post Test_ yang akan dikerjakan oleh seluruh peserta.

Pemaparan materi dilakukan oleh beberapa narasumber dalam kegiatan ini, di antaranya materi terkait Hukum Pertanahan dan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; Layanan Pertanahan secara Elektronik; Pembinaan dan Pengawasan PPAT dan Peraturan ke-PPAT-an; Kapita Selekta Sengketa Konflik Perkara Pertanahan; Kode Etik PPAT; Prinsip Mengenali Pengguna Jasa; serta Pencegahan Tindak Pidana Terkait Profesi PPAT. (YS/YZ)

Hadiri Kunjungan Mentri ATR/BPN di Pontianak, Kainda Apresiasi Langkah Pak Mentri, AHY serahkan Sertifikat Elektronik kepada Masarakat dan Pemerintah Kalbar

Redaksi    Senin, Juni 24, 2024    Comment   

Hadiri Kunjungan Mentri ATR/BPN di Pontianak, Kainda Apresiasi Langkah Pak Mentri, AHY serahkan Sertifikat Elektronik kepada Masarakat dan Pemerintah Kalbar

Kainda, S.ST M.Eng, foto bersama jajaran Kanwil, Kantah Kabupaten/ Kota,Forkompim Kalbar  dan Mentri ATR/BPN RI. (Dokumen)

SEKADAU – Kepala Kantor Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Sekadau (ATR/BPN), Kainda S.St M.Eng, menghadiri kegiatan Metri ATR/BPN Republik Indonesia, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Pontianak, Sabtu (22/6/2024). 

Dalam kunjungan Mentri ATR/BPN di Kalbar, dikatakan Kainda, terdapat beberapa kegiatan penting.salah satunya adalah peyerahan sertifikat elektronik kepada warga di Kabupaten Kubu Raya yang sebelumnya tidak dapat melakukan permohonan SHM dikarenakan pemukim yang mereka tempati sebelumnya masuk dalam kawasan hutan.

Namun pada tahun lalu (2023) telah diterbitkan SK biru yang menandakan kawasan tersebut sudah dikeluarkan dari kawasan hutan oleh kementrian Lingkungan Hidup (KLHK) RI.

" ini berkat program reforma agraria kementrian, sehingga warga yang masuk dalam kawasan hutan bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka tempati," ujar Kainda.

Selaku kepala Kantah Sekadau, Kainda, mengapresiasi program Mentri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang datang langsung menyerahkan sertifikat elektronik kepada perwakilan warga yang sebelumnya belum memiliki kepastian hukum atas hak tanah yang mereka tempati.

Terlebih, diceritakan , Kainda, warga yang berdomisili dan masuk dalam kawasan hutan tersebut merupakan masyarakat yang direlokasi pemerintah provinsi belasan tahun lalu paska terjadinya kerusuhan di Kabupaten Sambas, Kalbar.

Selain menyerahkan sertifikat kepada warga relokasi itu, Metri ATR/BPN juga menyerahkan beberapa sertifikat elektronik di kantor BPN Kota Pontianak baik kepada masarakat umum, Pemerintah Provinsi dan Kepolisian Daerah Kalbar.

Kunjungan Mentri ATR/BPN di Kalbar juga dengan beberapa agenda lainya, sperti, menyaksikan pertandingan volly  PLN Mobile Proliga 2024 Divisi Putra antara tim, Jakarta LavAni Allo Bank Electric vs Jakarta Garuda Jaya.

Kantah ATR/BPN Sekadau juga berencana akan melaunching sertifikat Elektronik pada 27 Juni ini. sebelumnya, beberapa hari lalu, ATR/BPN Sekadau juga mensosialisasikan mengenai sertifikat Elektronik kepada Pemerintah Daerah dan Forkompinda Sekadau. (Arni Lintang)

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah

Redaksi    Senin, Juni 24, 2024    Comment   

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah

Menteri AHY di Kantah Kota Pontianak: Sertipikat Tingkatkan Nilai Ekonomi Tanah.

PONTIANAK - Sertipikat tanah bisa meningkatkan nilai ekonomi bagi masyarakat. Demikian dikatakan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat meninjau Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Sabtu (22/06/2024). 

"Sertipikat ini bukan hanya memberikan kepastian hukum hak atas tanah masing-masing (pemilik), tapi juga meningkatkan nilai ekonomi. Ini penting dan sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, kita harus menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan untuk masyarakat," kata Menteri ATR/Kepala BPN kepada awak media.

Sederhananya, peningkatan nilai dapat dibandingkan dengan harga tanah yang telah bersertipikat dan belum bersertipikat karena sudah terdapat kepastian hukum di atasnya. Dengan adanya sertipikat, masyarakat juga bisa mendapatkan akses permodalan untuk mengembangkan usaha.

Atas dasar manfaat tersebut, Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan kepastian hukum untuk tiap jengkal tanah yang ada di Indonesia. "Secara nasional untuk program PTSL atau Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dari target 120 juta bidang tanah sampai dengan akhir tahun 2024 ini, kita sudah mencapai 113,5 juta bidang tanah yang sudah terdaftar. Dan tentunya secara simultan kita juga lakukan terus sertipikasi. Kami akan terus bekerja keras," tutur Menteri AHY.

Di Kantah Kota Pontianak ini, Menteri ATR/Kepala BPN turut menyerahkan Sertipikat Hak Pengelolaan milik Pemerintah Provinsi dan Polda Kalimantan Barat (Kalbar) yang diterima langsung oleh Pj. Gubernur Kalbar, Harisson Azroi dan Kapolda Kalbar, Pipit Rismanto. Diserahkan pula satu sertipikat wakaf terhadap Masjid Al-Jariyah dan dua sertipikat milik masyarakat. Semua sertipikat yang diserahkan sudah berupa Sertipikat Tanah Elektronik.

Selain menyerahkan sertipikat, Menteri ATR/Kepala BPN juga mengunjungi ruang-ruang kerja yang ada di Kantah Kota Pontianak. Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi

Redaksi    Minggu, Juni 23, 2024    Comment   

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi

Evaluasi Optimalisasi Eksistensi, Kanwil BPN Provinsi Kalbar Tuai Apresiasi.

PONTIANAK - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Biro Hubungan Masyarakat (Humas) melakukan evaluasi program Optimalisasi Ekosistem Komunikasi dan Humas Internal Seluruh Indonesia (Eksistensi) kepada Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) se-Provinsi Kalimantan Barat. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) pada Jumat (21/06/2024).

Dalam kegiatan ini, jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalbar mendapat apresiasi dalam pelaksanaan program. "Saya senang datang ke Kalbar karena saya lihat tadi sudah bagus semua. Tapi saya harapkan pemberitaannya bisa lebih tinggi lagi," kata Tenaga Ahli Bidang Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik, Herzaky Mahendra Putra yang menjadi pembicara pada kegiatan ini.

Herzaky Mahendra Putra mengatakan, keaktifan setiap satuan kerja untuk menyebarluaskan informasi terkait pekerjaan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN sama pentingnya dengan melakukan pekerjaan itu sendiri. 

Apresiasi yang sama juga disampaikan oleh Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Lampri. Menurutnya, sejauh ini Kanwil BPN Provinsi Kalbar sudah bisa mengikuti apa yang diharapkan oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang mencanangkan program Optimalisasi Eksistensi.

"Kita memiliki aset yang luar biasa di Kementerian ATR/BPN ini. Setiap satuan kerja memiliki aset akun media sosial yang bisa kita manfaatkan. Bayangkan ketika semua satuan kerja bisa melaksanakan Optimalisasi Eksistensi ini, maka masyarakat tidak perlu lagi susah mencari informasi, kita yang menyediakan informasi untuk masyarakat," jelasnya.

Adapun kegiatan ini dimoderatori oleh Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga, Risdianto Prabowo Samodro. Hadir mengikuti sebagai peserta, jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Kepala Kantah, dan Kasubbag Tata Usaha se-Provinsi Kalbar. Turut memberi sambutan pada kegiatan ini, Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Andi Tenri Abeng. (JM/PHAL)

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Redaksi    Minggu, Juni 23, 2024    Comment   

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah

Melalui Program Reforma Agraria, Masyarakat Terdampak Konflik Sambas Kini Bisa Punya Sertipikat Tanah.

KUBU RAYA - Syaifudin bernafas lega. Tangannya menggenggam selembar Sertipikat Tanah Elektronik yang ia terima langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Kubu Raya pada Sabtu (22/06/2024).

Sertipikat tanah ini mengakhiri perjuangannya selama 24 tahun untuk memperoleh kepastian hak atas tanah yang ia diami di Sungai Ambawang, Kalimantan Barat. Sejak tahun 2000, Syaifuddin hidup dalam ketidakpastian karena tanah tersebut tak bisa disertipikatkan.

Syaifudin adalah salah satu warga yang terdampak kerusuhan Sambas pada tahun 1999 lalu. Ia beserta keluarganya terpaksa mengungsi dan tidak bisa kembali lagi karena faktor keselamatan.

Pemerintah kala itu memutuskan merelokasi Syaifudin dan warga lainnya ke berbagai tempat, salah satunya di Kabupaten Kubu Raya. Namun ternyata, lokasi relokasi di Sungai Ambawang ini masih termasuk dalam kawasan hutan.

"Kita sudah beberapa kali mencoba mengurus sertipikat, tapi gagal terus. Katanya karena masuk kawasan hutan, padahalkan sejak tahun 2000 kawasan itu sudah ada orang yang tinggal di sana," kata Syaifudin.

Bertahun-tahun gagal mengurus sertipikat, Syaifuddin dan warga terdampak konflik lainnya menemukan solusi lewat program Reforma Agraria. 

Pada 2023, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) menerbitkan "SK Biru" yang menjadi bukti bahwa permukiman mereka sudah dikeluarkan dari kawasan hutan. Setelah itu, Kementerian ATR/BPN melalui Kantah Kabupaten Kubu Raya bisa mendaftarkan tanah di lokasi tersebut. Secara bertahap, sertipikat tanah yang kini berbentuk elektronik akan diserahkan pada masyarakat.

"Alhamdulillah perasaan saya senang. Mudah-mudahan nanti semua bisa disertipikatkan," harap Syaifudin.

Sebagai informasi, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan lima sertipikat hasil Redistribusi Tanah dan lima sertipikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kubu Raya. Sebanyak 10 sertipikat ini diberikan dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik yang merupakan kali pertama dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid

Redaksi    Minggu, Juni 23, 2024    Comment   

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid

Terima Sertipikat Wakaf, Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur Tak Lagi Khawatir Kehilangan Masjid.

PONTIANAK - Warga Tanjung Hulu, Pontianak Timur kini tak lagi khawatir akan kehilangan tanah masjid mereka, yakni Masjid Araafiul A'laa. Masjid yang dibangun sejak 1985 ini resmi memiliki sertipikat wakaf pada Sabtu (22/06/2024). 

Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sendirilah yang datang langsung ke Masjid Araafiul A'laa untuk menyerahkan sertipikat ke Ketua Yayasan. Sertipikat tanah wakaf yang diserahkan sudah bersifat elektronik, sehingga lebih terjamin keamanannya. 

Ketua Yayasan Babul Jannatul Firdaus, Edi Suwarno selaku pengelola masjid mengatakan, Masjid Araafiul A'laa merupakan fasilitas sosial setelah komplek perumahan warga berdiri.

Oleh pengurus masjid terdahulu, akibat kurangnya pemahaman terkait pertanahan, tanah masjid disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan. Masalah kemudian terjadi ketika Ketua Yayasan tersebut pindah dari Pontianak.

"Ketua Yayasan yang lama pindah ke Bandung kemudian mangkat di sana. Terpaksa kita harus menghubungi ahli waris satu per satu yang sudah tersebar kemana-mana," kata Edi Suwarno.

Setelah memakan waktu cukup panjang, keluarga ahli waris sepakat untuk berkumpul di Pontianak. Mereka kemudian membuat Surat Pernyataan Wakaf di Kantor Urusan Agama (KUA). Barulah setelahnya pengurusan sertipikat tanah wakaf bisa dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

"Kita inginkan ini disertipikat wakaf-kan karena kita ingin adanya legalitas atas tanah masjid ini. Dengan legalitas ini jemaah ada perasaan tenang, kalau belum kan kita juga was-was bisa aja nanti ada yang klaim tanahnya," pungkas Edi Suwarno.

(JM/PHAL)

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan

Menteri AHY Serahkan 3 Sertipikat ke Keluarga Hubabah Syarifah Annisa, Beri Rasa Damai di Masa Depan.

PONTIANAK - Dalam rangkaian kunjungan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Provinsi Kalimantan Barat pada Sabtu (22/06/2024), ia bersilaturahmi ke rumah Hubabah Syarifah Annisa binti Yusuf Abu Bakar Al Haddad. Wanita berusia 108 tahun ini merupakan sosok yang dihormati banyak orang, terlebih di Pontianak.

Selain menjalin tali silaturahmi, Menteri ATR/Kepala BPN juga menyerahkan tiga sertipikat kepada anggota keluarga Hubabah Annisa. "Saya sungguh berbahagia bisa hadir secara langsung di sini sekaligus tadi menyerahkan sejumlah sertipikat," ujarnya.

Sertipikat yang diserahkan Menteri ATR/Kepala BPN ini merupakan pemecahan dari sertipikat yang sebelumnya sudah dimiliki Hubabah Annisa. Pemecahan dilakukan agar tanah yang dimilikinya bisa dibagikan secara adil kepada cucu-cucu beliau.

Ahmad bin Yahya, salah satu anak Hubabah Annisa menyampaikan bahwa pemecahan sertipikat dilakukan demi menghindari potensi konflik keluarga mereka di kemudian hari. "Kita khawatir, banyak keluarga-keluarga di luar sana tidak menyelesaikan (urusan pertanahan, red) dari awal, jadi kejadiannya ribut masalah waris, ini yang kita tidak mau," ungkapnya.

Menurutnya dengan adanya sertipikat ini, keharmonisan dan kekompakan keluarga bisa terjaga. Ia pun menganjurkan kepada masyarakat untuk menyadari pentingnya sertipikat tanah. "Sekarang pemerintah sudah banyak memberikan kemudahan dalam membuat sertipikat, jadi kepada masyarakat yang belum punya sertipikat segera lah diurus," pungkas Ahmad bin Yahya.

Pada kunjungan Menteri ATR/Kepala BPN ke  kediaman Hababah Annisa, ia juga menyempatkan diri melihat restoran makanan gratis milik keluarga Hababah Annisa. Ia mengagumi kebaikan hati dan kepedulian Hubabah Annisa akan keadaan masyarakat di sekitarnya.

Menteri AHY turut didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri, Kepala Biro Humas; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat. (JM/PHAL)

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya

Serahkan Sertipikat Tanah Wakaf di Pontianak, Menteri AHY: Kita Urus dengan Cepat Tanpa Dipungut Biaya.

PONTIANAK - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan tiga sertipikat tanah wakaf milik Yayasan Babul Jannatul Firdaus di Masjid Araafiul A'laa pada Sabtu (22/06/2024). Pada kesempatan ini, ia memastikan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terhadap tanah-tanah wakaf.

"Semangatnya adalah kita urus dengan cepat dan tanpa kita pungut biaya. Karena tanah wakaf memang sangat dinantikan legalitasnya," kata Menteri ATR/Kepala BPN setelah menyerahkan sertipikat.

Ia menyebut sertipikasi tanah wakaf dapat memberikan rasa aman pada umat beragama dalam menjalankan ibadah. Untuk itu, Menteri AHY menginstruksikan jajaran agar terus menggalakkan sertipikasi bagi tanah-tanah wakaf.

Adapun tiga sertipikat yang diserahkan kali ini diperuntukkan bagi bangunan Masjid Araafiul A'laa, Tempat Pendidikan Al-Quran, serta fasilitas pendukung masjid. Sebelumnya, karena ketidaktahuan adanya risiko munculnya konflik di kemudian hari, tanah masjid ini disertipikatkan atas nama Ketua Yayasan terdahulu.

Atas kolaborasi antara yayasan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kota Pontianak, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Barat, serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, akhirnya sertipikat Masjid Araafiul A'laa menjadi sertipikat tanah wakaf. Sertipikat yang diserahkan pun kini telah berbentuk elektronik, sehingga lebih aman.

"Saya sampaikan dan mudah-mudahan ini (sertipikasi tanah wakaf, red) disampaikan kepada warga masyarakat Pontianak dan Kalimantan Barat lainnya, sehingga yang masih mengurus sertipikat wakaf bisa disegerakan," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Dalam kunjungan ini, Menteri AHY didampingi oleh Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri; Kepala Biro Humas; Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Barat; serta Sekretaris Daerah Kota Pontianak. (JM/PHAL)