Berikan Keadilan bagi Masyarakat, Ketua Mahkamah Agung Apresiasi Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

Yakop    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Berikan Keadilan bagi Masyarakat, Ketua Mahkamah Agung Apresiasi Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang

Berikan Keadilan bagi Masyarakat, Ketua Mahkamah Agung Apresiasi Pelaksanaan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang. 

BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang yang diikuti 80 hakim dari Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara. Pelatihan ini menuai apresiasi dari Ketua MA, Muhammad Syarifuddin karena bertujuan memberikan keadilan bagi masyarakat.

“Terima kasih kepada Pak Menteri beserta seluruh jajaran, kita berharap semua ini berjalan dengan baik dan pada akhirnya kita bisa mendapatkan hakim-hakim yang betul-betul mumpuni dalam hukum pertanahan dan tata ruang untuk memberikan pelayanan yang prima, pelayanan yang berkeadilan kepada para pencari keadilan,” ujar Ketua MA saat membuka Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN, Kabupaten Bogor, Rabu (02/10/2024).

Ketua MA juga menginginkan kegiatan sertifikasi terus diselenggarakan, sehingga terdapat satu hakim pertanahan dan tata ruang di 416 Peradilan Umum dan 30 Peradilan Tata Usaha Negara. “Mudah-mudahan ini bisa terus berkelanjutan, semakin cepat terpenuhinya jumlah kuota hakim yang sudah tersertifikasi untuk ditempatkan di masing-masing pengadilan, maka semakin mempercepat pemberian keadilan,” tuturnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa pelatihan ini akan memberikan pengetahuan kepada para hakim terkait kasus-kasus sengketa dan konflik pertanahan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian, akan didapatkan persamaan persepsi dan kekompakan antar sesama pemerintah.

“Masih ada perbedaan pemahaman, pendefinisian, persepsi terkait sejumlah isu termasuk bagaimana kita memaknai tanah milik negara, ada regulasi-regulasi yang masih tumpang tindih. Mudah-mudahan dengan program ini ke depan kita lebih kompak, lebih solid, terutama dalam melihat permasalahan pertanahan yang dihadapi oleh masyarakat kita,” jelas Menteri AHY.

Adapun pelatihan ini dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran yang berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi pembelajaran diberikan oleh sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta para praktisi.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang. (YS/PHAL)

Gelar Sertifikasi Hakim Bersama Mahkamah Agung, Menteri AHY Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat

Yakop    Rabu, Oktober 02, 2024    Comment   

Gelar Sertifikasi Hakim Bersama Mahkamah Agung, Menteri AHY Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat

Gelar Sertifikasi Hakim Bersama Mahkamah Agung, Menteri AHY Tekankan Pentingnya Kolaborasi untuk Hadirkan Keadilan bagi Masyarakat. 

BOGOR - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkolaborasi dengan Mahkamah Agung (MA) menyelenggarakan Pelatihan Sertifikasi Hakim Pertanahan dan Tata Ruang untuk pertama kalinya. Pembukaan pelatihan dihadiri oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua MA, Muhammad Syarifuddin di Aula Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kementerian ATR/BPN, Cikeas, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, Rabu (02/10/2024).

“Ini sebuah bentuk kolaborasi antara ATR/BPN dan MA, memberikan pelatihan, memberikan sertifikasi yang tujuannya adalah untuk menyiapkan para hakim seluruh Indonesia untuk lebih menguasai berbagai isu-isu, termasuk penyelesaian sengketa dan konflik dalam urusan pertanahan dan tata ruang,” ujar Menteri AHY dalam sambutannya. 

Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, urusan pertanahan merupakan hal yang mendasar dan telah dinantikan oleh masyarakat, terutama para pencari keadilan. “Semua punya urusan dengan tanah. Kebutuhan kita tidak akan berkurang, pembangunan akan terus berjalan. Oleh karena itu, kehadiran hakim-hakim yang punya kualifikasi di bidang pertanahan dan tata ruang ini akan sangat-sangat dinantikan,” tegasnya.

Ketua MA, Muhammad Syarifuddin mengapresiasi Kementerian ATR/BPN yang telah menggelar sertifikasi hakim dalam bidang pertanahan dan tata ruang ini. Ia menyebutkan, terdapat 80 hakim yang menjadi peserta dalam pelatihan, di antaranya 61 hakim dari Peradilan Umum dan 19 hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

“Harapan saya pelatihan sertifikasi hakim pertanahan dan tata ruang ke depan terus berlanjut karena kalau satu orang hakim ada di satu Peradilan Umum, harus ada 416 hakim. Kalau satu orang hakim di setiap Peradilan Tata Usaha Negara, artinya ada 30 orang hakim,” tutur Ketua MA.

Adapun pelatihan ini dilakukan dengan metode _blended learning_ atau secara mandiri dan tatap muka dengan total 109 jam pelajaran yang berlangsung di PPSDM Kementerian ATR/BPN. Materi pembelajaran diberikan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta sejumlah praktisi.

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni serta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut hadir, Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Sunarto; Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Suharto; para Ketua Kamar dan Panitera MA; serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Periode 2019-2024 selaku praktisi, Junimart Girsang. (YS/PHAL)

Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan

Redaksi    Selasa, September 24, 2024    Comment   

Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan

Di Tengah Semarak HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap Kementerian ATR/BPN Berhasil Selamatkan Rp5,71 T Kerugian Negara dari Kejahatan Pertanahan.

Jakarta - Di tengah semarak peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2024, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyatakan sudah banyak target program kementerian yang tercapai. Salah satunya, dalam pencegahan dan penanggulangan kejahatan pertanahan. Dengan semangat, ia menyampaikan hal ini di hadapan jajarannya dalam Upacara Peringatan HANTARU 2024 pada Selasa (24/09/2024). 

“Kementerian ATR/BPN terus melakukan pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan. Hasilnya, kita berhasil mengungkap dan menyelamatkan potensi kerugian negara mencapai Rp5,71 trilliun,” ujar Menteri AHY di Kementerian ATR/BPN, Jakarta 

Ia mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan. “Dalam hal pencegahan timbulnya kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN terus melakukan sinergi dan kolaborasi melalui 4 (empat) pilar, yaitu dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan, dan Badan Peradilan,” terang Menteri AHY. 

Berkat sinergi dan kolaborasi, dalam tahun 2024 ini saja, beberapa kasus kejahatan pertanahan yang dilakukan mafia tanah di Provinsi Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Jambi, dan Jawa Tengah berhasil diungkap. “Selain potensi kerugian negara yang berhasil kita selamatkan, hal ini juga merupakan bukti keseriusan Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat,” pungkas Menteri AHY.

Adapun hadir mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun

Redaksi    Selasa, September 24, 2024    Comment   

Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun

Peringatan HANTARU 2024, Menteri AHY Ungkap 117,9 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar, Beri Nilai Tambah Ekonomi Rp6.721 Triliun.

Jakarta - Pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) yang dilangsungkan Selasa (24/09/2024), Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) selaku inspektur upacara mengungkapkan sejumlah capaian program kerja, salah satunya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hingga September 2024, Kementerian ATR/BPN telah mampu mendaftarkan 117,9 juta bidang tanah dengan menghasilkan penambahan nilai ekonomi sebesar Rp6.721 triliun.

"Alhamdulillah, kita mampu melakukan akselerasi pendaftaran tanah, dari yang semula capaian berjumlah 46 juta bidang tanah terdaftar pada tahun 2017, menjadi 117,9 juta bidang tanah terdaftar hingga bulan September 2024 ini atau naik 250% dalam tujuh tahun terakhir," ungkap Menteri AHY dalam amanatnya.

Diketahui, program PTSL yang sudah dijalankan dari tahun 2017 ini menyumbang pertambahan nilai ekonomi masyarakat dari perputaran nilai yang dihasilkan melalui Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hak Tanggungan. "Tentunya, nilai tambah ini kita harapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi iklim usaha di Indonesia dengan tujuan bersama, yaitu untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia," terang Menteri AHY.

Dengan terus meningkatnya jumlah tanah terdaftar, artinya jumlah Kabupaten/Kota Lengkap juga terus meningkat. Hingga saat ini, sebanyak 33 kabupaten/kota telah dinyatakan sebagai Kabupaten/Kota Lengkap. Suatu kabupaten/kota dapat dikatakan lengkap apabila seluruh bidang tanah telah terpetakan dan lengkap secara spasial, no gap, no overlap. "Dengan status itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut, untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya," ujar Menteri AHY.

"Untuk itu, kita berharap, agar pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, dapat terus mendukung Kementerian ATR/BPN dalam pelaksanaan pendaftaran tanah. Tidak hanya melalui PTSL, tetapi juga mencakup sertipikasi aset Barang Milik Negara/Barang Milik Daerah untuk terwujudnya pemerintahan yang bersih dan baik, Good and Clean Governance," pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.

Upacara Peringatan HANTARU setiap tahunnya dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Lahir Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tahun ini, peringatan HANTARU mengusung tema "Semangat HANTARU, Pembangunan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045" sejalan dengan visi besar bangsa Indonesia. 

Turut mengikuti Upacara Peringatan HANTARU 2024, seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; undangan yang hadir dari mitra Kementerian ATR/BPN; para purnabakti yang menerima penghargaan; dan seluruh jajaran di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Redaksi    Senin, September 23, 2024    Comment   

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia

Pertemuan dengan Ketua Umum KADIN, Menteri AHY Bahas Peluang Sinergi dalam Membangun Ekonomi Indonesia.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bertemu dengan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN), Anindya Bakrie pada Senin (23/09/2024) di Kementerian ATR/BPN, Jakarta. Dalam pertemuan ini, kedua pihak membicarakan soal langkah pembangunan ekonomi Indonesia ke depan serta peluang sinergi dalam aspek pertanahan dan tata ruang. 

“Kehadiran Mas Anin di Kementerian ATR/BPN ini menyampaikan pesan bahwa untuk membangun ekonomi Indonesia ke depan di berbagai sektor itu membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Tentu KADIN juga akan menaungi berbagai organisasi, tidak hanya KADIN di daerah tapi juga berbagai asosiasi,” ujar Menteri AHY di depan awak media. 

Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN juga punya peran penting dan strategis dalam membangun ekonomi Indonesia ke depan. Salah satunya melalui perencanaan tata ruang wilayah di Indonesia yang baik. “Tata ruang ini bisa benar-benar dikelola dengan baik peruntukannya, jelas mana yang buat hunian, mana yang buat industri, mana yang buat pertanian, perkebunan dan lain sebagainya. Tentunya kami juga ingin menghadirkan kepastian hukum,” ungkap Menteri AHY. 

Lebih lanjut, dari kepastian hukum hak atas tanah yang terus dikerjakan oleh Kementerian ATR/BPN, menurut Menteri AHY akan berdampak pada jalannya investasi. “Karena tadi bicara investasi itu akan mengalir jika ada kepastian hukum, termasuk kepastian hukum atas tanah di Indonesia. Sehingga, tentunya saya berharap KADIN bisa semakin maju dan bisa terus berkontribusi pada ekonomi Indonesia,” ucapnya.

Ketua Umum KADIN, Anindya Bakrie mengapresiasi kesempatan bertemu dengan Menteri ATR/Kepala BPN dan membicarakan soal peluang kerja sama antara KADIN dengan ATR/BPN. “Saya sangat bahagia Pak Menteri meluangkan waktu untuk menerima kami. Ini sangat membantu untuk bisa bekerja sama dan kita melihat kerja samanya dengan KADIN sangat besar karena memang KADIN adalah mitra strategis pemerintah dan juga payung dunia usaha berdasarkan undang-undang,” ungkapnya.

Pada pertemuan ini mengemuka pula bahasan terkait Redistribusi Tanah yang dikerjakan Kementerian ATR/BPN. Anindya Bakrie menyebut bahwa program Redistribusi Tanah bisa menjadi suatu kesempatan bagi KADIN di kabupaten/kota maupun provinsi untuk ikut mendukung ekonomi Indonesia semakin bertumbuh.

“Selain itu, tadi juga kita bicara mengenai bagaimana inovasi Bank Tanah, di mana itu sangat membantu untuk investasi di Indonesia, terutama dalam hal kepastian hukumnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri. Juga kita akan sentuh sedikit mengenai peraturan pemerintah mengenai carbon trading agar bisa melibatkan dunia usaha swasta agar menjadi bensin untuk bisa mengedepankan program pemerintah,” pungkas Anindya Bakrie yang hadir didampingi sejumlah jajarannya. (AR/FA/RT)

Inovasi Layanan Pertanahan Dinilai Berikan Dampak Positif bagi Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Program Inovatif untuk Negeri pada Merdeka Awards 2024

Redaksi    Jumat, September 20, 2024    Comment   

Inovasi Layanan Pertanahan Dinilai Berikan Dampak Positif bagi Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Program Inovatif untuk Negeri pada Merdeka Awards 2024

Inovasi Layanan Pertanahan Dinilai Berikan Dampak Positif bagi Masyarakat, Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Program Inovatif untuk Negeri pada Merdeka Awards 2024.

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meraih penghargaan pada Merdeka Awards 2024 dalam kategori Program Inovatif untuk Negeri. Penghargaan diterima langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana yang dalam hal ini mewakili Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di Auditorium SCTV Tower, Jakarta, Kamis (19/09/2024).

“Kita sangat bangga sekali bagaimana penghargaan ini memberikan dampak yang baik kepada masyarakat, sehingga pelayanan di Kementerian ATR/BPN lebih profesional dan lebih tepercaya lagi,” terang Suyus Windayana ditemui usai menerima penghargaan.

Adapun dampak yang signifikan, dari berbagai program inovatif yang diberikan Kementerian ATR/BPN untuk masyarakat yakni berkurangnya jumlah antrean pelayanan. “Saya pikir memang pemanfaatan informasi teknologi tidak bisa ditunda karena kita berhasil mengurangi antrean lebih dari 40% dan peningkatan layanan menjadi lebih 30%,” jelasnya.

Lebih lanjut, Suyus Windayana menyampaikan bahwa saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan Kementerian ATR/BPN terus mengalami peningkatan. “Kita merasakan pengelolaan pelayanan dengan teknologi informasi itu membantu kinerja kita dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” pungkas Suyus Windayana.

Penghargaan ini diraih Kementerian ATR/BPN karena dinilai memenuhi tiga indikator penilaian yang digunakan merdeka.com. Ketiga indikator tersebut antara lain program pendukung pertumbuhan ekonomi; program inovatif pelayanan publik; dan program pendukung digitalisasi. 

Selain Kementerian ATR/BPN, terdapat delapan penerima penghargaan dari kategori yang sama, yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Investasi/BKPM, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Mandiri Utama Finance, Permodalan Nasional Madani (PMN), BRI Manajemen Investasi, Bank Jatim, dan PT Kilang Pertamina Internasional. 

Hadir mendampingi Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis beserta jajaran. (GE/FA/JR)

Lantik 327 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Harapkan Pejabat yang Dilantik Berikan Dampak Terbaik bagi Institusi dan Masyarakat

Redaksi    Jumat, September 20, 2024    Comment   

Lantik 327 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Harapkan Pejabat yang Dilantik Berikan Dampak Terbaik bagi Institusi dan Masyarakat

Lantik 327 Pejabat Kementerian ATR/BPN, Menteri AHY Harapkan Pejabat yang Dilantik Berikan Dampak Terbaik bagi Institusi dan Masyarakat.

CIKEAS - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melantik 327 pegawai yang terdiri dari 310 Pejabat Administrator dan 17 Pejabat Fungsional pada Rabu (18/09/2024). Ia berharap, para pejabat terlantik akan siap mengabdi untuk bangsa Indonesia.

“Selamat dan semoga sukses pada jabatan baru. Bapak/Ibu adalah orang-orang terpilih. Mudah-mudahan momentum ini menjadi semangat baru agar Bapak/Ibu bisa lebih sukses menjalankan tugas-tugas yang jadi amanahnya. Kita juga harapkan untuk dapat terus memberikan dampak terbaik, tak hanya untuk Kementerian ATR/BPN, masing-masing satuan kerja dan pada akhirnya untuk masyarakat luas,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Sebagai Abdi Negara, Menteri AHY juga berpesan agar jajarannya memiliki sikap dan ketetapan untuk siap ditugaskan dan menjalankan amanah dengan semangat di mana pun di seluruh Indonesia. “Kementerian ATR/BPN akan terus maju, kita semakin melayani, dan kita semakin profesional dan mudah-mudahan membuat kita semakin terpercaya,” ujar Menteri AHY di Aula PPSDM Kementerian ATR/BPN Cikeas. 

Ia mengatakan, persoalan pertanahan beragam macamnya, mulai soal kepastian hukum hak atas tanah hingga soal kepentingan pembangunan dan infrastruktur. Mulai dari alasan yang paling sederhana hingga yang membutuhkan sinergi dan kolaborasi dengan kementerian/lembaga (K/L) lain. “Begitu mulia yang Bapak/Ibu lakukan, begitu kompleks yang Bapak/Ibu hadapi, namun selalu ada solusi. Mari berbuat yang terbaik apa pun posisi dan jabatan yang kita emban. Lakukan yang terbaik, insyaallah hasilnya akan baik,” pesan Menteri AHY.

Sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia terus berupaya mendukung agar jajarannya dalam bertugas senantiasa lancar. Salah satu bentuk dukungannya dibuktikan dengan setiap melakukan Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Menteri AHY beserta jajaran pimpinan Kementerian ATR/BPN terus mendorong terkait jaminan bagi pegawai Kementerian ATR/BPN dalam bertugas. 

“Saya ingin Bapak/Ibu bekerja dengan baik, tapi juga tenang tidak terhantui urusan yang menjerat kita saat menjabat maupun saat purna. Saya tahu banyak hal yang bukan karena kesadaran kita dan bukan karena niat buruk kita, di berbagai kejadian ada yang menjadi korban. Ini yang harus kita cegah, tidak boleh ada yang menjadi korban atas sesuatu yang tidak dilakukannya, tidak diniatkannya. Ini harus jadi komitmen kita,” terang Menteri AHY. 

Menutup sambutannya, Menteri ATR/Kepala BPN berpesan kepada seluruh pegawai terlantik agar selalu belajar dan melakukan pengembangan diri untuk dapat mendukung kelancaran tugas. “Jangan ragu untuk belajar dari para senior. Selain itu, jangan lupa senantiasa berbagi ilmu bagi para junior. Selebihnya mari kita kawal pemerintahan di akhir masa kepemimpinan Presiden RI, Joko Widodo ini,” pungkasnya.

Dalam kegiatan ini, Menteri AHY didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni dan Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) ATR/BPN, Annisa Pohan Yudhoyono. Turut hadir dalam kesempatan ini, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (AR/PHAL)

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

Redaksi    Rabu, September 18, 2024    Comment   

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan

Buka Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial, Menteri AHY Tekankan Pengadaan Tanah Harus Utamakan Keadilan.

JAKARTA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka International Conference on Social Impact Assessment, di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024). Sejalan dengan tema “Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness”, Menteri AHY menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat.

“Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. _No one left behind_,” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Konferensi ini diharapkan mampu menjadi ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia. “Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya,” terang Menteri AHY.

Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga menegaskan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah. 

Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stéphane Mechati. Ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.

“Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Stéphane Mechati.

Dalam kesempatan ini, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari melaporkan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan _social impact assessment_.

Adapun peserta yang hadir dalam konferensi, baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya. 

Hadir mendampingi Menteri AHY dalam Konferensi Internasional ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; serta sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi dan jajaran. (GE/PHAL)

Ikuti Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, dan Pemberantasan Mafia Tanah

Redaksi    Jumat, September 13, 2024    Comment   

Ikuti Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, dan Pemberantasan Mafia Tanah

Ikuti Sidang Kabinet Terakhir di IKN, Menteri AHY Komitmen Tuntaskan Program PTSL, Reforma Agraria, dan Pemberantasan Mafia Tanah.

NUSANTARA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menuntaskan program-program prioritas Kementerian ATR/BPN menjelang berakhirnya masa bakti Kabinet Indonesia Maju dalam sebulan mendatang.

Penegasan ini disampaikan Menteri AHY usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna terakhir yang berlangsung di Istana Garuda, Ibu Kota Nusantara (IKN), Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (13/09/2024). 

“Untuk program nasional Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) per hari ini sudah lebih dari 117 juta bidang tanah. Di bidang Reforma Agraria, baik itu penataan aset maupun penataan akses dan peningkatan ekonomi masyarakat akan kita kawal. Terakhir tentunya yang berurusan dengan upaya membasmi atau melawan kejahatan pertanahan oleh mafia tanah,” ujar Menteri AHY.

Ia akan terus menggalakkan pemberantasan mafia tanah  untuk menyelamatkan potensi kerugian negara dan memberikan keadilan bagi masyarakat. 

“Pemberantasan mafia tanah dapat memberikan kepastian hukum bagi para investor yang akan hadir di Indonesia dan tentunya keadilan bagi masyarakat juga menjadi utama karena banyak sekali masyarakat yang tidak berdaya masyarakat rentan, lemah, yang kemudian hak-haknya diserobot begitu saja, perlu kita bela dan kita perjuangkan,” tutur Menteri AHY.

Presiden Joko Widodo dalam sambutannya menyampaikan tiga pesan, di antaranya penuntasan program kerja, dukungan terhadap Presiden Terpilih agar transisi pemerintahan yang efektif, dan menjaga situasi negara yang kondusif. 

Presiden juga mengucapkan terima kasih atas kerja sama dalam masa kepemimpinannya yang telah berjalan selama dua periode.

"Ini adalah Sidang Kabinet terakhir dari Kabinet Indonesia Maju dan pada kesempatan yang baik ini saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk kerja keras, dedikasi, dari Bapak/ Ibu semuanya dalam menjalankan pemerintahan, dalam melaksanakan program dan visi presiden dan wakil presiden dalam menghadapi berbagai tantangan-tantangan yang ada," ungkap Presiden Joko Widodo.

Sidang Kabinet Paripurna terakhir ini membahas Persiapan Transisi Pemerintahan. Hadir dalam kesempatan ini, Wakil Presiden, Ma’ruf Amin serta seluruh Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju. Sebelum sidang kabinet berjalan, foto bersama dilakukan bersama Ibu Negara, Iriana Joko Widodo dan para anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja Indonesia Maju (OASE KIM). (YS/PHAL)

Jelang Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Menteri AHY Siapkan _Baseline_ Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan

Redaksi    Jumat, September 13, 2024    Comment   

Jelang Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Menteri AHY Siapkan _Baseline_ Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan

Jelang Sidang Kabinet Paripurna di IKN, Menteri AHY Siapkan _Baseline_ Program Pertanahan dan Tata Ruang untuk Transisi Kepemimpinan.

BALIKPAPAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tiba di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (12/09/2024). Kehadirannya kali ini untuk mengikuti Sidang Kabinet Paripurna bersama Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada esok hari.

“Saya senang bisa kembali ke Balikpapan, dari Surabaya langsung tadi. Setelah ini langsung menuju ke IKN. Besok akan digelar Sidang Kabinet Paripurna membahas berbagai hal strategis, yang saya tahu tentang transisi kepemimpinan dari Pak Presiden Joko Widodo ke Bapak Presiden Terpilih, Pak Prabowo Subianto. Ini penting, sebuah fase yang perlu kita kawal bersama,” ujar Menteri AHY.

Ia menginginkan proses transisi kepemimpinan akan berjalan baik pada 20 Oktober mendatang, termasuk di Kementerian ATR/BPN. “Saya sendiri sambil terus berusaha untuk menuntaskan tugas-tugas, target-target pencapaian sampai dengan Oktober 2024 ini,” ungkap Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN memastikan jajarannya telah menyiapkan _baseline_ yang akan diserahkan kepada pemerintahan baru. “Ini penting untuk mengetahui mana saja yang sudah _on the track_, yang sudah baik capaiannya agar bisa dilanjutkan. Tapi juga ada beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus untuk bisa dikawal bersama-sama agar tentu bisa semakin baik ke depan,” tuturnya.

Adapun kedatangan Menteri AHY di Kota Balikpapan disambut oleh Staf Khusus Menteri Bidang Hukum dan Perundang-Undangan, Sigit Raditya; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur, Deni Ahmad Hidayat beserta jajaran; Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Herman Hidayat; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Kalimantan Timur.

Turut mendampingi Menteri AHY, Staf Khusus Bidang Manajemen Internal, Agust Jovan Latuconsina dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. Setibanya di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan, Menteri AHY berbincang dengan sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. (YS/PHAL)

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral

Redaksi    Jumat, September 13, 2024    Comment   

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral

Berhasil Pertahankan Disertasi tentang Kepemimpinan  Tranformasional dan Orkestrasi SDM, Menteri AHY Siap Sambut Ujian Terbuka Doktoral.

SURABAYA - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berhasil mempertahankan disertasinya di hadapan para penguji pada sidang program doktoralnya di Universitas Airlangga, Kamis (12/09/2024). 

Adapun disertasi dari Menteri AHY berjudul "Kepemimpinan Transformasional dan Orkestrasi Sumber Daya Manusia Kunci Sukses Menuju Indonesia Emas 2045". Disertasinya ini kemudian diuji oleh delapan orang Dewan Penguji.

"Niat dan tujuan penulisan disertasi dan penelitian tentang kepemimpinan transformasional dan orkestrasi sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045 ini memang benar-benar dilatarbelakangi, didorong oleh semangat kita semua yang mungkin representasinya saat ini adalah saya yang menulis, tapi ini adalah semangat seluruh kalangan di Indonesia," ucap Menteri AHY menjelaskan soal disertasinya.

Menteri AHY berharap, apa yang ia tuangkan dalam disertasinya dapat memberi manfaat baik di bidang akademis maupun kebijakan publik di masa mendatang. Tujuan akhirnya, untuk mencapai cita-cita terwujudnya Indonesia Emas 2045.

"Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak/Ibu Dewan Penguji. Ini merupakan bagian yang benar-benar saya syukuri dalam perjalanan kehidupan saya," pungkas Menteri AHY yang terus mendorong percepatan Pendaftaran Tanah di Indonesia.

Adapun yang menjadi Dewan Pengawas pada sidang ini antara lain, Profesor Rudi Purwono; Profesor Fendy Suhariadi; Profesor Badri Munir Sukoco; Profesor Sri Pantja Madyawati; Profesor Suparto Wijoyo; Profesor Bambang Tjahjadi; Profesor Mohammad Nuh; dan Nuri Herachwati. 

Dengan keberhasilannya mempertahankan Disertasi dalam ujian tertutup ini, Menteri AHY selanjutnya akan dijadwalkan sidang promosi doktoral.

Mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur dan Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Provinsi Jawa Timur. (JM/PHAL)

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Redaksi    Kamis, September 12, 2024    Comment   

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan

Menteri AHY dan Jajaran ATR/BPN Kerja Keras, Terbitkan Sertipikat Tanah Elektronik 38 Kali Lipat dalam Enam Bulan.

Surabaya - Sejak pertama diluncurkan Presiden Joko Widodo pada Desember tahun lalu, jumlah Sertipikat Tanah Elektronik yang beredar di masyarakat kian bertambah, terutama di bawah kepemimpinan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat ini, ada 891.939 atau 36 kali lipat Sertipikat Tanah Elektronik yang sudah diproduksi Kementerian ATR/BPN sejak Februari 2024.

Pada Selasa (10/09/2024) sore di Kota Surabaya, Menteri AHY menyatakan bahwa faktor yang paling menentukan atas kenaikan signifikan Sertipikat Tanah Elektronik ini adalah peningkatan jumlah Kantor Pertanahan yang mampu melayani sertipikasi tanah elektronik bagi masyarakat.

"Saya berikan data sederhananya, pada saat saya masuk ke kementerian ini baru ada sekitar 10 Kantor Pertanahan yang bisa melakukan pelayanan elektronik termasuk Sertipikat Tanah Elektronik, hari ini sudah 450-an Kantor Pertanahan. Jadi, luar biasa pesat peningkatannya, bisa dikatakan ini sesuatu yang sangat signifikan," kata Menteri AHY kepada awak media setibanya di Provinsi Jawa Timur.

Menurut Menteri AHY, penerapan Sertipikat Tanah Elektronik ini sejatinya memiliki manfaat yang luar biasa bagi masyarakat. Salah satu manfaat yang bisa dirasakan ialah semakin sempitnya ruang mafia tanah untuk menyerobot tanah masyarakat.

Hal itu bisa terjadi karena seluruh data pertanahan sudah terekam secara digital, sehingga sertipikat tanah tidak bisa dimanipulasi ataupun diduplikasi. Menteri ATR/Kepala BPN menegaskan, Kementerian ATR/BPN terus bekerja keras untuk melindungi data tersebut.

"Saya juga memberikan penekanan kepada Pusdatin agar memperkuat sistem keamanan karena yang serba digital ini tentu juga ada kerentanan, ada kerawanannya, kita tidak ingin ada _cyber attack_ dari mana pun yang bisa mengganggu keamanan dari data-data yang dimiliki ATR/BPN," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Adapun kehadiran Menteri AHY di Provinsi Jawa Timur ini dalam rangka menjadi pembicara dalam forum internasional yang dilaksanakan oleh Universitas Airlangga (Unair), Rabu (11/09/2024). Dalam forum tersebut, Menteri AHY akan berbicara terkait pembangunan berkelanjutan Indonesia. (JM/PHAL)

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Yakop    Senin, September 09, 2024    Comment   

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria

Komisi II DPR RI Setujui Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 Rp6,4 Triliun, Menteri AHY: Alokasi untuk Lanjutkan Program Reforma Agraria. 

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) melaporkan penyesuaian atas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Tahun 2025 dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Senin (09/09/2024). Dalam pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta ini, Menteri AHY menyebut penyesuaian dilakukan untuk beberapa program kementerian di seluruh Indonesia, termasuk Reforma Agraria.

“Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp6.454.781.052.000. Alokasi yang sudah disiapkan ini, baik untuk melanjutkan program Reforma Agraria, namun secara khusus juga tetap bisa dijalankan dengan baik tugas-tugas Kementerian ATR/BPN di Pusat, Kantor Wilayah Provinsi, juga di tingkat Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota bisa dijalankan secara optimal,” ujar Menteri AHY.

Lebih lanjut ia menyampaikan, terdapat penambahan target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari tahun sebelumnya menjadi Rp3,2 triliun yang akan dimaksimalkan dengan menjalankan pelayanan pertanahan elektronik. Menteri ATR/Kepala BPN mengatakan, saat ini terdapat 445 Kantor Pertanahan yang menyelenggarakan sekaligus memproduksi Sertipikat Tanah Elektronik.

“Ada penambahan Rp200 miliar, kami akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan dari Kantor-kantor pertanahan. Dengan semangat yang tinggi bisa menambah hingga 445 Kantor Pertanahan yang sudah memiliki layanan Sertipikat Tanah Elektronik. Kemudian, juga kami ingin menghadirkan pelayanan-pelayanan lain yang baik bagi masyarakat, tentunya kita juga berpedoman pada birokrasi yang semakin transparan, akuntabel, sehingga prosesnya juga cepat. Dengan demikian, juga ada pemasukan PNBP yang bisa dikembalikan kepada negara,” jelas Menteri AHY.

Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung selaku pemimpin rapat mengetuk palu yang menandakan persetujuan Pagu Anggaran Kementerian ATR/BPN Tahun 2025 sebesar Rp6,4 triliun. Adapun anggaran tersebut meliputi Program Dukungan Manajemen sebesar Rp4.276.905.998.000; Program Pengelolaan dan Pelayanan Pertanahan Rp2.021.808.943.000; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Rp156.066.111.000.

“Komisi II DPR RI menyetujui pagu anggaran dan pergeseran alokasi anggaran antar program tahun 2025 yang diajukan Kementerian ATR/BPN. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN yang sudah bekerja sama selama ini. Ini mungkin rapat kita yang terakhir karena kami tinggal tiga minggu lagi,” pungkas Ahmad Doli Kurnia Tandjung.

Turut hadir mendampingi Menteri AHY dalam Rapat Kerja ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni beserta para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Turut mengikuti rapat, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Junimart Girsang dan Anggota Komisi II DPR RI yang mewakili seluruh fraksi. (YS/PHAL)

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Yakop    Senin, September 09, 2024    Comment   

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat

Tandatangani Lukisan untuk Sampul Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini”, Menteri AHY: Terus Perjuangkan Hak dan Kesejahteraan Masyarakat Adat. 

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ atau Sampul dari Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” pada Rabu (04/09/2024) di The Trans Luxury Hotel, Bandung. 

Di atas lukisan tersebut, Menteri AHY menorehkan pesan yang berbunyi, “Terus perjuangkan hak dan kesejahteraan masyarakat adat di mana pun berada”. Ungkapan itu adalah bentuk dukungan dan komitmennya dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan Masyarakat Hukum Adat.

Bentuk dukungan dan komitmennya dibuktikan melalui penerbitan dua buku mengenai Masyarakat Hukum Adat, yakni buku berjudul “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” dan Buku Saku Pendaftaran Tanah Ulayat. Kedua buku diluncurkan dalam rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries yang berlangsung dari tanggal 4-7 September 2024.

Lukisan yang menggambarkan sebuah rumah adat, hutan, dan perbukitan tersebut dilukis oleh seorang seniman yang saat ini berkarya di Kota Cirebon, Saefudin. Pria ini menyebut lukisan yang ia buat merupakan bentuk apresiasi kepada Kementerian ATR/BPN karena telah berupaya menyertipikasi tanah-tanah adat yang telah memberi kehidupan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia.

Buku “Cerita Tanah Ulayat Hari Ini” berisi tentang identifikasi dan inventarisasi tanah ulayat yang tersebar di seluruh Indonesia. Buku tersebut memudahkan pembaca untuk memahami sebaran Masyarakat Hukum Adat. Buku ini disusun oleh tim penulis yang terdiri dari Prof. Dr. Kurnia Warman; M. Adli Abdullah; Iskandar Syah; Setyo Anggraini; Adi Putra Fauzi; dan Beni Kurnia Illahi. 

Sebagai informasi, Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini dihadiri ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari Kementerian-kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, dan perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Redaksi    Sabtu, September 07, 2024    Comment   

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif

Berikan Ceramah Pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, Menteri AHY: Siapkan Tata Ruang Wilayah Pertahanan yang Kredibel dan Adaptif.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan ceramah pembekalan kepada Pasis Dikreg LII Sesko TNI, di Gedung Graha Widya Adibrata Sesko TNI, Bandung, Jumat (06/09/2024). Dalam kesempatan ini, ia berbicara mengenai pertanahan dan pertahanan negara, khususnya terkait tata ruang wilayah pertanahan untuk mendukung ketahanan dan kedaulatan negara.

"Ini menjadi momen Kementerian ATR/BPN dan tentunya TNI termasuk Polri agar ke depan tugas-tugas yang dijalankan juga semakin relevan, menyiapkan tata ruang wilayah pertahanan yang semakin kredibel dan juga adaptif terhadap lingkungan strategis dan berbagai tantangan yang ada di sekelilingnya. Ini benar-benar bisa menghadirkan _blueprint_ yang semakin baik ke depan," kata Menteri AHY.

Dengan penataan ruang wilayah pertanahan yang baik, Menteri AHY mengatakan Indonesia akan tetap berdaulat, tidak ada kekayaan alam yang dicuri oleh negara lain. Selain itu, juga dapat mencegah terjadinya sengketa dan konflik pertanahan. "Saya menyampaikan agar TNI, Polri, dan semua _stakeholders_ menjaga aset yang dimiliki jangan sampai kemudian juga menjadi bagian dari sengketa dan konflik (pertanahan, red) tersebut," ujarnya.

Tidak hanya mencegah sengketa konflik pertanahan, jika tanah dan ruang diatur dengan baik, menurut Menteri AHY dapat mewujudkan berbagai kebutuhan negara termasuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. "Pada akhirnya jika tanah diatur dengan baik, tata ruang kita gelar dengan proporsional untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, termasuk menjaga lingkungan hidup dan menjaga keberlanjutan alam, ke depan insyaallah Indonesia akan semakin maju, progresif, semakin sejahtera juga," terangnya.

Ia berharap, Kementerian ATR/BPN dapat terus bersinergi dengan TNI dan Polri. "Senang bisa merajut kebersamaan dan saya sangat optimis karena saya bisa merasakan energi yang sangat positif. Sama-sama kita bersinergi, berkolaborasi saya di jalur yang berbeda tetapi tujuan kita sama untuk Indonesia, untuk negara yang kita cintai," ucap Menteri AHY.

Komandan Sesko TNI, Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han) pada kesempatan ini menyampaikan tujuan daripada pembekalan yang telah diberikan oleh Menteri ATR/Kepala BPN. Pembekalan ini demi memberikan pemahaman strategis untuk pengelolaan tanah dan tata ruang wilayah dalam mendukung operasi militer dan pertahanan nasional.

"Hal ini tentunya demi para pasis mendapatkan pemahaman secara komprehensif tentang bagaimana mengelola pertanahan yang menjadi tanggung jawab nanti dan juga tata ruang wilayah yang seharusnya selalu sinergi dan strategis sesuai dengan tata ruang wilayah nasional maupun daerah. Karena, hal ini sangat penting bagi pertahanan nasional," pungkas Marsekal Madya TNI Arief Widianto S.A.B, M.Tr (Han).

Ceramah pembekalan kali ini diikuti oleh 187 peserta yang terdiri dari 74 dari Pasis Angkatan Darat, 50 dari Pasis Angkatan Laut, 38 dari Pasis Angkatan Udara, 19 dari Polri, serta 6 Pasis yang berasal dari mancanegara, yakni Australia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, India, dan Arab Saudi. Hadir dalam kesempatan yang sama, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN. (LS/PHAL)

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

Yakop    Jumat, September 06, 2024    Comment   

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami

Terima Sertipikat dari Menteri AHY, Masyarakat Hukum Adat di Kapuas Hulu: Ini Penting bagi Keberlangsungan Kami. 

BANDUNG - Jarak ribuan kilometer dari Kapuas Hulu ke Kota Bandung tak mengurangi semangat Kepala Desa Batu Lintang, Ray Mundus Remang untuk hadir dalam , Kamis (05/09/2024). Pasalnya, di momen ini Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan langsung sertipikat untuk tanah ulayat, termasuk bagi Masyarakat Hukum Adat Menua Kulan dan Iban Menua Sungai Utik, Desa Batu Lintang, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Kepala Desa Batu Lintang merasa sangat terhormat mendapat kesempatan mewakili Masyarakat Hukum Adatnya menerima Sertipikat Hak Pengelolaan (HPL) untuk tanah ulayat yang dihuni 184 kepala keluarga (KK) dengan total 578 jiwa. 

“Sertipikat tanah ini sangatlah penting bagi keberlangsungan kami Masyarakat Hukum Adat. Dengan memiliki sertipikat, dasar hukumnya jelas, ada kekuatan hukum yang bisa kita pegang,” tutur Ray Mundus Remang yang ditemui dalam Konferensi Internasional tentang Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Indonesia dan Negara-negara ASEAN, di The Trans Luxury Hotel, Bandung.

Tidak hanya memiliki kekuatan hukum, dengan adanya sertipikat, tanah yang masyarakat adatnya tempati bisa semakin aman untuk dimanfaatkan, baik menjadi hunian maupun dikelola untuk sumber penghidupan. “Pengelolaannya nanti kita atur bersama. Karena ini tanah ulayat, memang tidak boleh diklaim milik individu, itu milik komunal,” ungkap Kepala Desa Batu Lintang.

Sejak awal memulai proses musyawarah sebelum lanjut mendaftarkan tanah ulayat ini, Ray Mundus Remang dan seluruh bagian masyarakat adatnya telah bersepakat untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai ruang pengetahuan bagi generasi penerus.

“Supaya generasi selanjutnya tetap bisa tahu dan pelajari ragam kayu-kayu, jenis tanaman. Di sana akan jadi tempat bermacam-macam tumbuhan langka. Sangat penting buat kita, bukan hanya sepakat menjaga tumbuhannya, tapi juga memperkaya ragam tanaman dan memberi edukasi kepada masyarakat,” pungkas Ray Mundus Remang. 

Sebagai informasi, dalam Konferensi Internasional pertama di Indonesia yang membahas mengenai Pendaftaran Hak atas Tanah Ulayat ini, hadir ratusan peserta yang berasal dari berbagai negara. Di antaranya perwakilan World Bank, World Resources Institute, perwakilan Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara: perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand, perwakilan Department of Land Thailand; perwakilan Masyarakat Hukum Adat dari 9 provinsi di Indonesia; peserta dari Kementerian ATR/BPN; perwakilan dari kementerian terkait; para akademisi, organisasi mahasiswa, serta perwakilan beberapa universitas yang aktif dalam meneliti dan memperjuangkan masyarakat hukum adat di Indonesia. (GE/PHAL)

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

Redaksi    Kamis, September 05, 2024    Comment   

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN

Resmikan Ekshibisi Tanah Ulayat, Menteri AHY Harap Dapat Satukan Visi Sukseskan Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia dan ASEAN.

BANDUNG - Mengawali rangkaian International Meeting on Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan Ekshibisi Tanah Ulayat yang digelar di The Trans Luxury Hotel, Bandung, Rabu (04/09/2024). 

"Kita sama-sama melihat ekshibisi atau pameran dari _stakeholders_ untuk menyatukan visi dan semangat kita menyukseskan program registrasi tanah ulayat yang ada di Indonesia dan juga di ASEAN _countries_," kata Menteri AHY dalam sambutannya.

Ekshibisi yang berlangsung selama empat hari ini diikuti sejumlah perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Diharapkan, momen ini menjadi kesempatan bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Hal ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Usai meresmikan ekshibisi, Menteri AHY meninjau stan pameran dari masing-masing daerah. Ia pun disambut meriah oleh penampilan budaya dari Suku Baduy hingga Papua. Sembari berdialog dengan para peserta, Menteri AHY melihat berbagai produk yang dihasilkan dari setiap suku.

Peninjauan ekshibisi diakhiri Menteri AHY dengan menandatangani lukisan yang merupakan _cover_ dari Buku "Cerita Tanah Ulayat Hari Ini" yang ditulis oleh tim Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Ditjen PHPT).

Hadir dalam kesempatan ini, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Hadir pula, perwakilan Duta Besar negara-negara ASEAN untuk Indonesia; Lembaga Pertanahan Luar Negeri se-Asia Tenggara antara lain perwakilan National Committee of Indigenous People (NCIP) Filipina, perwakilan Department of Agriculture Land Management (DALAM) Ministry of Agriculture and Forestry of Laos, perwakilan CSO; perwakilan Office of the National Land Policy Board Thailand; dan perwakilan Department of Land Thailand.  (LS/PHAL)

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo

Redaksi    Rabu, September 04, 2024    Comment   

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo

Gelar Konferensi Internasional Pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Menteri AHY Wujudkan Arahan Presiden Joko Widodo.

BANDUNG - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan membuka Konferensi Internasional pertama tentang Pendaftaran Tanah Ulayat di Indonesia, Kamis (05/09/2024). Acara yang diselenggarakan pada 4-7 September di Kota Bandung ini mengangkat tema “Best Practices of Ulayat Land Registration in Indonesia and ASEAN Countries: Socialization of Ulayat Land in Indonesia".

Pendaftaran tanah ulayat menjadi _milestone_ penting dalam mewujudkan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Dalam konferensi ini, jajaran Kementerian ATR/BPN akan berbagi kisah praktik terbaik dalam upaya melakukan pendaftaran tanah ulayat bagi Masyarakat Hukum Adat di Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana Kementerian ATR/BPN menyosialisasikan pentingnya keterlibatan aktif seluruh pihak terkait dalam melakukan pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. 

Sehingga, apa yang dilakukan oleh Menteri AHY bersama jajaran Kementerian ATR/BPN merupakan bagian dari komitmen menjalankan arahan Presiden Joko Widodo untuk percepatan Reforma Agraria, seperti Redistribusi Tanah. Tujuannya tak lain agar program dapat dilaksanakan dengan baik serta tepat dan cepat, sehingga semakin mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Dengan demikian, Masyarakat Hukum Adat di Indonesia akhirnya dapat memiliki kepastian hukum atas tanah yang didiami oleh mereka secara turun-temurun sejak beratus tahun lalu. Ini bentuk upaya negara untuk bisa memberikan perlindungan kepada Masyarakat Hukum Adat yang selama ini seakan-akan termarjinalkan dari lingkungan sekitarnya.

Untuk diketahui, Konferensi Internasional ini diikuti oleh utusan-utusan dari pemerintah berbagai negara yang juga _concern_ terhadap tanah ulayat Masyarakat Hukum Adat, seperti Thailand, Malaysia, Timor Leste, Laos, dan Filipina. Kegiatan ini juga diikuti oleh berbagai international Civil Society Organization (CSO) yang juga turut memperjuangkan hak-hak Masyarakat Hukum Adat terutama yang terkait kepemilikan tanah antara lain World Resources Institute (WRI) Global, Lincoln Institute, Food and Agricultural Organization (FAO), World Bank, serta perwakilan pemerintah dan LSM.

Di kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Asnaedi berkata bahwa konferensi internasional ini menjadi sarana pertukaran informasi dan pengetahuan mengenai _best practice_ implementasi pendaftaran tanah ulayat di Indonesia. “Kegiatan ini juga bertujuan untuk membangun sinergi dan kolaborasi dengan seluruh pihak terkait sebagai upaya perlindungan hukum terhadap masyarakat hukum adat atas tanah ulayatnya,” ujarnya saat diwawancarai pada Selasa (03/09/2024).

Terkait implementasi pendaftaran tanah ulayat, Kementerian ATR/BPN telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat sejak 2021-2023. Sampai dengan tahun 2023, telah diperoleh potensi keberadaan tanah ulayat diketahui bidang tanah ulayat sekitar 3,8 juta hektare tersebar di 16 provinsi lokasi inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat. 

“Ke-16 provinsi tersebut antara lain Sumatra Barat, Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sulawesi Tengah, Papua, dan Papua Barat,” jelas Asnaedi.

Mengawali rangkaian acara, Menteri AHY akan membuka peresmian exhibition atau stan pameran yang diikuti beberapa perwakilan Masyarakat Hukum Adat. Beberapa di antaranya perwakilan Masyarakat Hukum Adat Baduy, Kampung Naga, Dayak Iban Sungai Itik, Dayak Menua Kulan, Dayak Sami, Kerapatan Adat Nagari (KAN) Tanjung Bonai, Mukim Siem, Mukim Seulimeum, Kota Sungai Penuh, dan Desa Adat Asah Duren. 

Momen ini dapat menjadi kesempatan bagi para Masyarakat Hukum Adat Indonesia untuk dapat menunjukkan keragaman budaya yang mereka miliki. Ini juga sebagai sarana agar Kementerian ATR/BPN di setiap wilayah dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk bisa membantu menyosialisasikan dan membantu pelaksanaan pendaftaran tanah ulayatnya.

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar

Redaksi    Rabu, September 04, 2024    Comment   

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar

Wisuda 702 Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Menteri AHY: Jangan Pernah Berhenti Belajar.

SLEMAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mewisuda 702 taruna-taruni Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024). Pada kesempatan ini, ia memotivasi para lulusan dan mengingatkan bahwa wisuda bukanlah akhir dari perjalanan, melainkan harus disikapi sebagai awal perjalanan sesungguhnya.

“Saya berharap tidak pernah berhenti belajar, teruslah menimba ilmu pengetahuan, pengalaman, wawasan dan juga pertemanan karena kita ingin selalu siap selalu adaptif, responsif terhadap perkembangan zaman termasuk berbagai kemajuan di bidang teknologi informasi,” ujar Menteri AHY.

Kementerian ATR/BPN sendiri telah melakukan pengelolaan pertanahan dan tata ruang dengan perkembangan teknologi, salah satunya pemetaan kadastral menggunakan _drone_ dan satelit. “Untuk itu, mengelola pertanahan dan tata ruang di masa modern membutuhkan pendekatan lintas ilmu seperti ekonomi, hukum, ekologi dan lain-lain. Ke depan saya akan mendorong proses transformasi STPN dengan kurikulum lintas disiplin ilmu tadi,” ungkap Menteri AHY.

Selanjutnya, sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, ia juga akan mendorong sistem rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) bagi para alumni STPN melalui program pendidikan kedinasan dengan jalur ikatan dinas. Meski demikian, hal tersebut memerlukan dukungan dari berbagai pihak.

“Ini perjuangan kita semua Bapak/Ibu, mari kita kawal perjuangan ini karena tidak hanya melibatkan kita internal Kementerian ATR/BPN tapi juga ikhtiar lintas kementerian dan lembaga. Mari kita kawal agar mereka, adik-adik kita, bisa memiliki masa depan yang lebih jelas lagi untuk bisa berkarier dan meniti profesi ke depan,” papar Menteri AHY.

Mengakhiri arahannya, Menteri AHY mengapresiasi seluruh wisudawan, khususnya yang telah meraih predikat _cumlaude_ serta para dosen yang telah berjuang memberikan pengajaran dan pengasuhan yang terbaik. “Tepuk tangan untuk para _civitas academica_, para dosen yang juga telah bekerja keras ingin meyakinkan kalian lulus dengan sukses, berikanlah apresiasi yang setulus-tulusnya kepada beliau-beliau semua yang telah memiliki komitmen berjuang untuk kalian juga,” tuturnya.

Adapun Wisuda STPN Tahun Akademik 2023/2024 ini terdiri dari lulusan DIV Pertanahan sebanyak 263 orang dan DI Pengukuran dan Pemetaan Kadastral sebanyak 439 orang. Pada kesempatan yang sama, dilakukan pelepasan atribut secara simbolis dan penyerahan alumni oleh Ketua STPN, Agustyarsyah kepada Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria), Andi Tenri Abeng.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam momen wisuda ini, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana dan Ketua STPN, Agustyarsyah. Wisuda juga dihadiri oleh para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; para dosen dan senat STPN; serta seluruh orang tua wisudawan. (YS/PHAL)

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024

Redaksi    Senin, September 02, 2024    Comment   

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024

Telah Berhasil Daftarkan 117 Juta Bidang Tanah, Menteri AHY Optimis Program PTSL Capai 120 Juta Bidang Tanah Tahun 2024.

SLEMAN - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa sebanyak 117 juta bidang tanah telah berhasil didaftarkan dan yakin target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) akan tercapai tahun ini. Hal tersebut disampaikan usai kegiatan Fun Run KAPTI-Agraria, di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Minggu (01/09/2024).

"Per hari ini sekitar 117 juta bidang tanah yang telah didaftarkan PTSL secara nasional, dari target kita menyelesaikan sampai dengan akhir tahun 2024 ini 120 juta bidang tanah. Jadi bisa dikalkulasi sudah 97% dari target sampai dengan akhir tahun 2024,” ujar Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN optimis target tersebut dapat tercapai dalam tiga bulan ke depan, meskipun proses pendaftaran tanah tidak selalu mudah dan memerlukan verifikasi menyeluruh. Ia pun mengingatkan pentingnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti program PTSL agar mendapatkan kepastian hukum atas hak atas tanahnya.

“Masyarakat punya kesadaran untuk mengikuti program PTSL tersebut agar masyarakat kita juga semua punya kepastian hukum atas tanah dengan memiliki sertipikat tanah yang asli, termasuk juga Sertipikat Tanah Elektroniknya,” tutur Menteri AHY.

Dengan dukungan masyarakat, diharapkan target sertipikasi tanah dapat tercapai dan memberikan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. “Insyaallah tercapai, maka tahun depan 2025 sebetulnya sisanya tinggal 6 juta bidang lagi, sekitar 6 juta bidang tanah yang akan kita kejar untuk pendaftarannya secara masif," pungkas Menteri AHY.

Menteri ATR/Kepala BPN berkomitmen akan terus fokus pada percepatan sertipikasi tanah dan pemberantasan mafia tanah di sisa masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Ketua Umum Keluarga Alumni Pendidikan Tinggi Agraria (KAPTI-Agraria) dan Ketua STPN. Kegiatan Fun Run ini juga dihadiri para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN; Anggota KAPTI-Agraria; serta masyarakat dan taruna STPN sebagai peserta Fun Run. (PHAL)