Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum

Penunjukan Plt Ketua PWI Kalbar Dinilai Ilegal, Hendry Ch Bangun Tegaskan Itu Cacat Hukum.

Jakarta – Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa penunjukan Wawan Suwandi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua PWI Kalimantan Barat adalah tindakan ilegal dan cacat hukum. Ia menyebut bahwa keputusan tersebut dibuat oleh pihak yang tidak memiliki legitimasi dalam organisasi.

"Zulmansyah Sekedang sudah diberhentikan dari keanggotaan PWI. Akta yang digunakannya untuk mengklaim kepemimpinan PWI sedang diselidiki oleh Bareskrim karena berisi keterangan palsu. Jadi, semua keputusan yang diambilnya tidak sah," ujar Hendry Ch Bangun di Jakarta, Sabtu (22/2/2025).

Tidak Sesuai Aturan Organisasi  

Hendry menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Dasar (PD) dan Peraturan Rumah Tangga (PRT) PWI, pengangkatan Plt Ketua PWI di tingkat provinsi tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua keputusan harus mengikuti mekanisme organisasi yang sah dan sesuai aturan.

"Tindakan ini bukan hanya melanggar aturan organisasi, tetapi juga mengancam kredibilitas PWI di tingkat daerah. Kami tidak bisa membiarkan ini terjadi," tegasnya.

Selain itu, Hendry juga mempertanyakan kredibilitas Wawan Suwandi yang ditunjuk sebagai Plt Ketua PWI Kalbar. Menurutnya, Wawan tidak tercatat sebagai anggota PWI Kalbar dan tidak memiliki sertifikat kompetensi wartawan yang menjadi syarat utama dalam organisasi.

"Bagaimana mungkin seseorang yang bukan anggota PWI dan tidak memiliki sertifikat kompetensi bisa ditunjuk sebagai pemimpin organisasi wartawan? Ini jelas pelanggaran terhadap standar profesionalisme di PWI," lanjutnya.

Kartu PWI Ilegal  

Hendry juga mengungkap bahwa Wawan menerima kartu keanggotaan PWI yang tidak sah. Pasalnya, Zulmansyah tidak memiliki kewenangan untuk menerbitkan kartu bagi non-anggota, apalagi bagi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi.

"Ini tindakan ilegal yang merugikan organisasi dan anggotanya. Kami tidak akan tinggal diam," katanya.

Imbauan untuk Anggota PWI  

Atas kondisi ini, Hendry mengimbau seluruh anggota PWI yang sah untuk berkonsultasi dengan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKPBH) guna mengambil langkah hukum yang tepat.

"Kami sarankan semua anggota yang dirugikan untuk melaporkan hal ini ke kepolisian. Kami juga akan menyiapkan bahan sebagai penguat laporan hukum agar tindakan ilegal ini bisa dihentikan," tambahnya.

Hendry menegaskan bahwa keputusan yang dibuat oleh Zulmansyah Sekedang dan kelompoknya tidak memiliki dasar hukum. "Kami akan terus mempertahankan marwah PWI dan memastikan organisasi tetap berjalan sesuai aturan yang benar," pungkasnya.

Wartawan Jangan Alergi Kritik, Statement Pj Gubernur Harusnya Jadi Renungan

Redaksi    Sabtu, Februari 22, 2025    Comment   

Wartawan Jangan Alergi Kritik, Statement Pj Gubernur Harusnya Jadi Renungan

Ketua PWI Kalimantan Barat menyerahkan potongan tumpeng sebagai simbol suksesnya perayaan Hari Pers Nasional di Kalbar, Selasa (18/2/2025). [PWI Kalimantan Barat]

PONTIANAK – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat, Kundori, menegaskan bahwa insan pers harus terbuka terhadap kritik yang membangun. Menurutnya, kritik adalah bagian dari upaya untuk terus memperbaiki kinerja jurnalistik agar semakin profesional dan kredibel.

“Pers itu memiliki peran sebagai kontrol sosial. Kita biasa memberikan kritik, tapi kita juga jangan alergi kalau menerima kritik,” ujar Kundori.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap pernyataan Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, yang mengungkapkan adanya oknum wartawan yang kerap “meminta petunjuk” kepada pejabat daerah dalam konotasi yang kurang baik.

Pernyataan Harisson yang disampaikan dalam pidatonya saat peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tingkat Provinsi Kalbar 2025 di Hotel Golden Tulip, Selasa (18/02/2025), sempat menimbulkan perdebatan di kalangan wartawan. Namun, menurut Kundori, kritik tersebut seharusnya dijadikan bahan refleksi, bukan dipandang sebagai serangan terhadap profesi jurnalis.

“Kritik yang disampaikan oleh Pj Gubernur itu terbuka, tujuannya baik, agar pers tetap berada di jalur yang benar dan selalu berpegang pada kode etik jurnalistik,” jelas Kundori.

Ia juga menegaskan bahwa PWI Kalbar dan jajaran tidak merasa tersinggung atas pernyataan tersebut. Justru, hal ini menjadi pengingat bagi insan pers untuk terus meningkatkan profesionalisme dan menjaga integritas dalam menjalankan tugas jurnalistik.

“Kita harus introspeksi. Kritik seperti ini seharusnya menjadi bahan renungan bagi kita semua. Jika ada yang merasa tersinggung atau menganggap ini sebagai hinaan, mungkin itu karena mereka enggan menerima perubahan,” tambahnya.

Sebelumnya, dalam pidatonya, Pj Gubernur Kalbar Harisson menyoroti masih adanya oknum wartawan yang menyajikan pemberitaan tidak berimbang dan cenderung menyudutkan pemerintah. Ia juga mengungkapkan bahwa ada oknum yang justru meminta “arahan” agar pemberitaan yang mengkritik suatu kebijakan dihentikan.

“Tidak semua wartawan seperti itu. Biasanya, mereka yang sudah memiliki sertifikat Uji Kompetensi Wartawan (UKW) jarang melakukan hal seperti ini. Tetapi ada oknum yang belum bersertifikat, mereka sering meminta ‘arahan’. Misalnya, ‘Pak, kami mau ke daerah untuk liputan proyek, kami minta ‘arahan’,’” ujar Harisson.

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Redaksi    Jumat, Februari 21, 2025    Comment   

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan

Serangan Siber ke Media Lokal dan Nasional Kian Mengkhawatirkan.

JAKARTA - Yayasan Tifa, Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara (PPMN), dan Human Rights Working Group (HRWG) meluncurkan skor terbaru Indeks Keselamatan Jurnalis di Indonesia, di Jakarta Selatan, pada Kamis, 20 Februari 2025. Riset ini menyimpulkan skor keselamatan jurnalis selama 2024 lalu adalah 60,5 poin atau masuk kategori "agak terlindungi". Peluncuran indeks ini bertepatan dengan pelaksanaan Konvensi Media di Dewan Pers, untuk memperingati Hari Pers Nasional. 

Meskipun ada perbaikan skor dari tahun sebelumnya, riset ini menemukan bahwa tantangan yang dihadapi oleh jurnalis dan media, terutama dalam hal ancaman fisik, intimidasi, dan ancaman digital seperti doxing di media sosial, justru meningkat. Secara khusus, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyoroti makin maraknya serangan DDoS atau Distributed Denial of Service pada media-media yang pemberitaannya kritis dan independen. 

Serangan DDoS ini amat mengganggu operasional media dan iklim kebebasan pers di Indonesia. Selain menyebabkan berita media tidak bisa diakses oleh publik karena situs beritanya down, serangan digital semacam ini juga membengkakkan biaya operasional perusahaan pers yang terpaksa membayar berkali lipat biaya server mereka. Maraknya upaya sensor digital semacam ini menandai makin pentingnya perlindungan menyeluruh pada pers. Perlindungan tidak cukup lagi hanya mencakup keselamatan fisik dan digital jurnalis, tetapi juga perlindungan terhadap perusahaan media. 

Riset kualitatif yang dilakukan AMSI untuk melengkapi survei keselamatan jurnalis 2024, menemukan bahwa serangan DDoS kerap menimpa media online  yang mengangkat topik sensitif, seperti korupsi polisi, judi online, pelanggaran HAM dan lainnya. Riset ini dilakukan pada Desember 2024 dengan responden media-media anggota AMSI yang pernah menjadi korban serangan digital, di antaranya Tempo, KBR, Narasi, Suara.com, Project Multatuli, Pojoksatu.id, serta Harapanrakyat.com. 

Ketua Umum AMSI Wahyu Dhyatmika menegaskan pentingnya definisi kekerasan terhadap pers, diperluas, agar tak lagi hanya menyangkut jurnalis. “Di era digital ini, perusahaan media justru kerap jadi korban serangan digital yang bertujuan untuk menghalangi akses publik untuk tahu masalah-masalah sensitif yang diangkat oleh jurnalis,” katanya. “Perlu ada upaya sistematis untuk melindungi perusahaan media dari ancaman kebangkrutan akibat tidak mampu membayar biaya server yang mendadak melonjak akibat serangan digital,” katanya lagi. 

Riset AMSI menemukan salah satu serangan digital paling brutal dialami Narasi.tv pada September 2022. Ketika itu, seluruh konten situs Narasi tak bisa diakses lantaran mengalami serangan DDoS. Bahkan, beberapa gawai dan akun media sosial awak Narasi pun dikuasai orang tak dikenal. Setelah serangan itu, Narasi mendapatkan ancaman dari pelaku dengan tulisan “diam atau mati”. Meski sudah dilaporkan ke polisi sejak September 2022, sampai hari ini, pelaku belum terlacak.  

Kepala Pemberitaan Narasi.tv Laban Laisila menyebut serangan DDoS sebagai bagian dari keseharian kerja redaksi di medianya. “Durasi serangan DDoS tidak bisa diprediksi, ada yang cepat, ada yang lebih lama. Serangan yang terjadi pada 2022 itu berlangsung sekitar dua minggu,” kata Laban. 

Setahun kemudian, website KBR.ID sempat juga menjadi sasaran DDoS sehingga tak bisa diakses selama tujuh hari. “Kami mesti akrobat dan mengalihkan publikasi ke media sosial,” kata Pemimpin Redaksi KBR, Citra Dyah Prastuti. Pada saat bersamaan, website Project Multatuli juga diserang DDoS ketika mengangkat pemberitaan tentang ojek online. Setahun sebelumnya, ketika mengangkat kasus pencabulan di Sulawesi, website Project Multatuli juga diserang habis-habisan.  

Pada September 2023, Tempo mengalami serangan DDoS yang cukup berat setelah menerbitkan berita tentang judi online dan kepolisian. Suara.com juga mengalami serangan DDoS pada Oktober 2023, ketika mengangkat pemberitaan serupa. “Serangan masuk ke server dalam jumlah yang sangat besar. Seakan-akan jumlah visitor tinggi. Namun setelah dicek, di traffic biasa saja. Akibatnya kerja server menjadi lambat,” jelas Suwarjono, CEO Suara.com. 

Tak hanya media nasional, serangan digital juga menimpa banyak media lokal. “Pojoksatu.com pernah mengalami serangan DDoS pada 2020-2022. Website kami mendapatkan serbuan IP dari luar negeri, sampai puluhan juta traffic per detik, sementara di Google Analytics tidak ada kenaikan traffic,” jelas Muhammad Ridwan, Chief Product Officer Pojoksatu.com. 

Direktur Utama harapanrakyat.com Subagja Hamara berbagi keluhan serupa. “Serangan DDoS dan Malware menghancurkan performa kami. Traffic turun sampai 80 persen, adsense juga turun. Dan sampai hari ini kami masih harus perbaiki dampaknya,” kata dia.

Dampak menjalar ke bisnis dan redaksi

Serangan digital ini memberikan pukulan berat pada perusahaan media karena biaya pengelolaan server meningkat drastis, bisa dua hingga lima kali lipat biaya normal.  “Biaya bayar server pernah lebih besar dibandingkan biaya gaji,” kata Ridwan dari Pojoksatu.com. 

Dampak tak berhenti di biaya operasional untuk pembayaran infrastruktur server yang lebih besar, namun juga mempengaruhi kebijakan editorial di redaksi. Ketika ada satu konten yang diserang terus menerus, maka ada kekhawatiran serangan akan meluas ke konten yang lain.  “Kalau sudah begitu, kami terpaksa menurunkan konten. Kalau tidak, serangan akan menyebar ke konten yang lain,” kata Ridwan. Dampak swa sensor inilah yang tampaknya diinginkan oleh pelaku serangan digital ke perusahaan media.

Untuk itu, AMSI meminta Dewan Pers dan Kementerian Komunikasi Digital turun tangan mendorong aparat penegak hukum untuk memproses setiap serangan digital pada perusahaan media. “Jangan sampai media di Indonesia tidak ada yang berani menerbitkan berita kritis dan independen, karena khawatir dibangkrutkan lewat serangan digital yang tak bertanggungjawab,” kata Wahyu Dhyatmika.  (*)

Kundori Sebut Pers Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah

Redaksi    Selasa, Februari 18, 2025    Comment   

Kundori Sebut Pers Berperan Strategis dalam Pembangunan Daerah

Ketua PWI Kalimantan Barat menyerahkan potongan tumpeng sebagai simbol suksesnya perayaan Hari Pers Nasional di Kalbar, Selasa (18/2/2025). [PWI Kalimantan Barat]

PONTIANAK– Puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang digelar oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat berlangsung sukses pada Selasa 18 Februari 2025. Mengusung tema "Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa", perayaan ini tidak hanya menjadi ajang selebrasi, tetapi juga refleksi bagi insan pers dalam menjalankan peran mereka di tengah tantangan era digital.

Ketua PWI Kalimantan Barat, Kundori, menegaskan bahwa HPN bukan sekadar perayaan tahunan, tetapi momentum penting untuk merefleksikan peran pers dalam menjaga kebebasan informasi serta meningkatkan profesionalisme dalam menyajikan berita yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.

"Pers memiliki peran penting sebagai pilar keempat demokrasi. Bukan hanya mengawasi jalannya pemerintahan, tetapi juga menjadi suara bagi masyarakat luas," ujar Kundori.

Kundori juga menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi dunia pers saat ini, terutama di era digital yang berkembang pesat. Penyebaran informasi yang begitu cepat, maraknya hoaks, serta tuntutan untuk menjaga integritas dan kredibilitas menjadi tantangan utama bagi para wartawan.

Untuk itu, PWI Kalimantan Barat berkomitmen membina dan meningkatkan kapasitas wartawan melalui berbagai pelatihan, diskusi, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Tujuannya adalah memastikan insan pers tetap kompeten dan profesional dalam menyajikan informasi yang bertanggung jawab kepada publik.

Selain memperkuat kapasitas wartawan, PWI Kalbar juga mengapresiasi kerja sama yang baik antara media, pemerintah daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Menurut Kundori, sinergi ini sangat penting untuk menciptakan pembangunan yang lebih transparan dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

"Media memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah. Kolaborasi antara pers, pemerintah, dan masyarakat harus terus diperkuat untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik," tambahnya.***

Rakernas Siwo PWI 2025 : Sumut, Banten Dan NTB Calonkan Tuan Rumah Porwanas 2027

Redaksi    Minggu, Februari 09, 2025    Comment   

Rakernas Siwo PWI 2025 : Sumut, Banten Dan NTB Calonkan Tuan Rumah Porwanas 2027

Rakernas Siwo PWI 2025 : Sumut, Banten Dan NTB Calonkan Tuan Rumah Porwanas 2027.

BANJARMASIN - Tiga Provinsi yakni Sumatera Utara, Banten dan Nusa Tenggara Barat mencalonkan diri sebagai tuan Rumah Pekan Olahraga Wartawan Nasional atau Porwanas 2027. 

Demikian salah satu hasil keputusan Rapat Kerja Nasional atau Rakernas SIWO PWI 2025 yang berlangsung di Banjarmasin, 7-8 Februari 2025. Rakernas SIWO ini juga menjadi rangkaian Hari Pers Nasional di Kalsel yang puncak perayaanya pada 9 Februari.

Porwanas berlangsung setiap tiga tahun sekali yang menjadi ajang  silaturahmi wartawan nasional seluruh Indonesia. Pada Porwanas 2024 diikuti 35 provinsi dan Jawa Barat keluar sebagai juara umum. 

"Rakernas SIWO di Banjarmasin melahirkan beberapa gagasan hebat. Salah satu yang menarik adanya tiga provinsi yang mencalonkan tuan rumah. Mereka akan diminta segera melengkapi surat dukungan dari Gubernur dan juga DPRD," ujar Ketua SIWO PWI Pusat, Agus Susanto. 

"Sumatera Utara sudah beberapa kali menggelar event nasional wartawan, tinggal yang belum Porwanas. Kami yakin punya fasilitas lengkap, karena baru saja menggelar event PON 2024 yang punya standar nasional," tegas Ketua PWI Provinsi Sumut, Farianda Sinik.

NTB yang tengah berusaha melakukan persiapan PON 2028 juga berani mencalonkan. "Ajang Porwanas 2027 ini bisa jadi tes event sebelum PON 2028, jadi sangat tepat jika kami bisa menggelar Porwanas. Akan kami koordinasikan dengan pejabat setempat," papar SIWO PWI NTB, Purwandi. 

Banten yang lokasinya berdekatan dengan Jakarta juga menjamin Porwanas 2027 bisa berlangsung di Banten. "Saya menyampaikan aspirasi dari Banten yang siap mencalonkan sebagai tuan rumah Porwanas 2027. Akan sangat senang bisa menjamu rekan-rekan wartawan seluruh Indonesia untuk mengunjungi Banten," ucap Ketua SIWO Banten, Gozali. 

Pada Rakernas kali ini juga membahas tentang gender, bagaimana bisa menambah cabang olahraga untuk wartawati. Keikutsertaan wartawan perempuan meningkat pada Porwanas 2024, dan semakin antusias bisa kembali tampil pada Porwanas 2027.(***)

Selamat Hari Pers Nasional, Menag: Pencerah Umat Lestarikan Alam untuk Ketahanan Pangan

Redaksi    Minggu, Februari 09, 2025    Comment   

Selamat Hari Pers Nasional, Menag: Pencerah Umat Lestarikan Alam untuk Ketahanan Pangan

Selamat Hari Pers Nasional, Menag: Pencerah Umat Lestarikan Alam untuk Ketahanan Pangan.

JAKARTA – Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar mengucapkan selamat Hari Pers Nasional (HPN) 2025. Menag berharap pers Indonesia terus berkembang maju, serta terdepan dalam mengedukasi dan mencerahkan umat. 

Peran pers sangat penting tidak hanya sebagai pilar demokrasi, tapi juga dalam pelestarian alam dan mewujdukan ketahanan pangan. “Selamat Hari Pers Nasional. Terus jadi pencerah umat dalam melestarikan alam untuk menjaga ketahanan pangan Indonesia,” pesan Menag di Jakarta, Minggu (9/2/2025).

“Terima kasih atas jalinan kerja sama antara pers dan Kementerian Agama dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan kerukunan umat beragama di Indonesia, termasuk dalam upaya menjaga harmoni alam,” sambungnya.

Menag mengapresiasi tema Hari Pers Nasional 2024, "Pers Mengawal Ketahanan Pangan untuk Kemandirian Bangsa". Menurutnya, tema ini sangat relevan dengan konteks global masa kini. Dunia saat ini sedang dihadapkan pada kerusakan iklim. Laporan World Bank (2023) mencatat bahwa lebih 216 juta orang di enam kawasan dunia berisiko mengalami migrasi paksa akibat perubahan iklim pada 2050. 

Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan tidak hanya merusak ekosistem tetapi juga memicu kelangkaan pangan. Pada tingkat tertentu, ini bisa memicu perebutan sumber daya alam dan bisa menimbulkan konflik. Global Risk Report 2024 dari World Economic Forum (WEF) menempatkan perubahan iklim sebagai salah satu ancaman utama bagi stabilitas global dalam satu dekade mendatang

Menurut Menag, menjaga kelestarian lingkungan dan juga ketahanan pangan menjadi tugas keagamaan. Upaya melestarikan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis lingkungan, tetapi juga tanggung jawab kolektif umat manusia.

“Peran pers dalam konteks ini sangat penting. Pers bisa menjadi sumber inspirasi atas berbagai keberhasilan aksi iklim yang dilakukan umat dalam melestarikan alam, sehingga bisa menjadi contoh,” papar Menag,

“Pers juga berperan penting dalam mengungkap beragam praktik eksploitatif yang berakibat pada kerusakan alam dan mengancam ketahanan pangan. Setiap agama mengajarkan pentingnya pelestarian alam dan melarang tindakan perusakan. Sinergi pers, umat dan aparat sangat strategis dalam mengawal asta cita Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait kemandirian bangsa, ketahanan pangan, dan harmoni alam,” tegasnya.

“Selamat Hari Pers Nasional. Mari bergandengan tangan untuk melaksanakan kewajiban agama dalam merawat lingkungan dan menjaga katahanan pangan bangsa!,” tandasnya.

Humas

Dubes Ukraina Beri Selamat Hari Pers Nasional di Banjarmasin

Redaksi    Sabtu, Februari 08, 2025    Comment   

Dubes Ukraina Beri Selamat Hari Pers Nasional di Banjarmasin

Duta besar Ukraina untuk Indonesia Vasy Hamianin.

BANJARMASIN – Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menjadi satu-satunya Duta Besar negara sahabat yang menyampaikan selamat atas terselenggaranya Hari Pers Nasional yang diselenggarakan di Banjarmasin.

Melalui video yang dikirimkan secara pribadi kepada salah satu panitia Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025, Vasyl Hamianin mengucapkan selamat atas terselenggaranya HPN yang mencapai empat dekade.

“Mengucapkan selamat atas empat dekade [40 tahun] Hari Pers Nasional yang diselenggarakan oleh Persatuan Wartawan Indonesia di Banjarmasin, Kalimantan Selatan,” tuturnya dengan bahasa Indonesia yang cukup fasih.

HPN adalah peringatan tahunan yang diselenggarakan setiap tanggal 9 Februari, bertepatan dengan Hari Ulang Tahun Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Yang ditetapkan pada Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1985 yang ditandatangani Presiden Soeharto pada 23 Januari 1985.

Dalam keputusan tersebut, dinyatakan bahwa pers nasional Indonesia memiliki sejarah perjuangan dan peran penting dalam pembangunan nasional sebagai bentuk pengamalan Pancasila.

HPN diselenggarakan setiap tahun secara bergantian di ibu kota provinsi se-Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk insan pers, masyarakat, dan pemerintah daerah sebagai tuan rumah. Landasan utama dari peringatan ini adalah membangun sinergi antara pers, masyarakat, dan pemerintah demi kemajuan bangsa.

Selain mengucapkan selamat atas penyelenggaraan HPN, Duta Besar Vasyl juga mengucapkan terima kasihnya kepada insan pers Indonesia yang turut membantu memberitakan kondisi yang dialami oleh rakyat Ukraina secara benar dan akurat.

Tidak banyak yang paham bahwa kedekatan bangsa Indonesia dan Ukraina termasuk sangat lekat, Perwakilan Ukraina, yang saat itu masih bernama Republik Soviet Sosialis Ukraina, Dmitry Manuilsky, untuk pertama kali mengajukan kepada Dewan Keamanan yang bersidang di London.

Surat Manuilsky kepada Dewan Keamanan (DK) Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) pada 21 Januari 1946 mengusulkan agar masalah Indonesia dibahas di PBB untuk mendukung kemerdekaan Indonesia. 

Usulan ini membuat sidang DK PBB kemudian membahas kemerdekaan Indonesia dan mengakui Republik Indonesia secara internasional dan membuat upaya penjajahan Belanda yang telah berlangsung lama berakhir.

Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin memberikan perhatian khusus kepada HPN karena diketahui sejumlah wartawan dari Indonesia, termasuk salah satu panitia Hari Pers Nasional telah berangkat ke Ukraina yang masih diserang Rusia untuk melakukan tugas jurnalistik. 

Laporan para wartawan Indonesia dari berbagai platform secara langsung di tengah medan perang secara langsung membuka mata dan telinga masyarakat Indonesia terhadap kondisi yang dialami masyarakat Ukraina.(***)

Summit Nasional Media, Dahlan Iskan ungkap Doktrin Wartawan Sekarang Berubah

Redaksi    Sabtu, Februari 08, 2025    Comment   

Summit Nasional Media, Dahlan Iskan ungkap Doktrin Wartawan Sekarang Berubah

Summit Nasional Media, Dahlan Iskan ungkap Doktrin Wartawan Sekarang Berubah.

BANJARMASIN - Kegiatan Summit Nasional Media Massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (8/2/2025) berlangsung seru. 

Suasana diskusi semakin hangat bahkan pecah saat tokoh pers sekaligus wartawan senior Dahlan Iskan menyampaikan pandangannya tentang perubahan media massa saat ini. 

Mantan Menteri BUMN di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini dengan tegas mengatakan media sosial (medsos) yang membuat wartawan sudah tidak bisa lagi menulis panjang. Alasannya, masyarakat saat ini berfikir sangat dangkal karena telah terserang penyakit medsos.

"Penyakit media sosial ini membuat masyarakat sudah tidak ingin lagi membaca tulisan panjang. Medsos bikin masyarakat membaca pendek," ujar Dahlan Iskan. 

Summit Nasional Media Massa dengan tema Media Massa Menjawab Tantangan Disrupsi Teknologi dan Rangkaian Perubahan Besar yang mengikutinya itu dibuka oleh Plh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. 

Summit Media ini juga hadir Ketua Dewan Penasehat PWI Pusat Anton Charlian, serta para peserta dari pengurus PWI Provinsi, Kabupaten/Kota se Indonesia, dan Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI).

Dahlan Iskan pun melemparkan pertanyaan apakah tulisan wartawan saat ini masih relevan dengan masyarakat? Ia mengutarakan ada pergeseran doktrin wartawan di eranya dengan zaman sekarang. Dahlan menceritakan doktrin wartawan dulu adalah apa makna kepentingan umum dari tulisan yang kita produksi. 

Namun sekarang sudah berubah dari kepentingan umum menjadi kepentingan pribadi. Jadi, apa manfaat tulisan itu bagi kepentingan personal. 

"Jadi tulisan Anda, apa kepentingan dengan pribadi kami. Kalau tidak ada, enggak akan dibaca. Kepentingan pribadi lebih menonjol. 

Dahlan Iskan menutup paparannya dengan poin kelima, yakni apakah perusahaan media masih bisa cari uang. Apalagi di tengah pemangkasan anggaran pemerintah. Sehingga kata dia HPN 2025 Banjarmasin ini menjadi momentum untuk diskusi bagaimana mendapat uang dari platform. 

"Bagaimana Komite penanggung jawab ini punya gigi dan berwibawa mengghadapi perusahaan platform digital, sehingga kiya bisa mendapat uang dari sana," ujarnya. 

Ketua Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas (Komite Publisher Rights), Dr Suprapto Sastro Atmojo mengatakan komite bisa turun sebagai jembatan ketika perusahaan pers melakukan kerja sama dengan platform digital.

"Kami ini baru bisa turun setelah terjadi kerja sama antara perusahaan pers dengan platform digital. Kami bisa mediasi sehingga bisa menghasilkan uang dalam kerja sama itu," ujar Dr Suprapto Sastro Atmojo. 

Content Director WIR Group Primo Rizky mengatakan Artificial Intelegency (AI) itu tidak akan memberantas profesi wartawan. Akan tetapi, AI ini menjadi asisten teknologi untuk mempermudah pekerjaan dan permasalahan sehari-hari. 

"Ai bukan bencana, teknologi selalu hadir untuk membantu manusia dan menjawab permasalahan," ujar Primo Rizky.

Manajer Online Banjarmasin Post, M Royan Naimi mengatakan kondisi saat ini sangat berbeda, dengan kehadiran AI. Akan tetapi, kemajuan teknologi ini tidak bisa dilawan. 

"Kita bisa bertahan karena berfikir positif kedepan. Teknologi tidak bisa dilawan, tapi harus adaptif," ujar M Royan Naimi. 

M Royan Naimi percaya kalau media cetak boleh turun tapi media tidak boleh hilang. Makanya, pihaknya mencari cara baru untuk bisa eksis dengan masuk ke versi digital.

"Tantangan ke depan AI menjadi teman untuk bertransformasi," ujarnya.

Seminar Nasional HPN 2025: Media Garda Terdepan Ketahanan Pangan

Redaksi    Jumat, Februari 07, 2025    Comment   

Seminar Nasional HPN 2025: Media Garda Terdepan Ketahanan Pangan

Seminar Nasional HPN 2025: Media Garda Terdepan Ketahanan Pangan.

Banjarmasin, Kalsel – Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang diselenggarakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, menjadi momentum penting bagi insan pers dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Seminar Nasional bertajuk "Pers Mendorong Terwujudnya Ketahanan Pangan Nusantara" menegaskan bahwa media memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menyukseskan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Kolaborasi Hexa Helix untuk Ketahanan Pangan

Dalam seminar yang digelar di Galaxy Hotel Banjarmasin, Ketua Dewan Redaksi Duta TV, Fathurrahman, menekankan bahwa ketahanan pangan harus dikembangkan melalui model Hexa Helix, yaitu kolaborasi antara enam unsur: Pemerintah, Institusi Keuangan, Komunitas, Akademisi/Kampus, Pengusaha, dan Media. Namun, ia menyoroti bahwa keterlibatan pengusaha dalam dunia pertanian masih minim dan media pun belum sepenuhnya menjadikan ketahanan pangan sebagai arus utama pemberitaan.

"Media memiliki peran krusial dalam mengedukasi publik dan menyosialisasikan kebijakan pemerintah terkait ketahanan pangan. Saat ini, PWI sudah mulai ikut terlibat dalam isu pertanian dan ketahanan pangan, meskipun secara umum media masih perlu memperkuat komitmen dalam memberitakan isu ini," ujar Fathurrahman, Jumat (7/2/2025). 

PWI dan Peran Sejarah dalam Ketahanan Pangan

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa peran pers dalam ketahanan pangan telah memiliki akar sejarah yang kuat. Ia merujuk pada Kongres PWI pertama di Solo tahun 1946 yang menetapkan bahwa wartawan memiliki tanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa, termasuk di bidang pangan.

"Ini adalah tugas historis yang telah dibebankan oleh para pendahulu kita. PWI harus turut serta dalam upaya ketahanan pangan, bukan hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai aktor yang mendorong perubahan," ujar Hendry Ch Bangun.

Ia juga menekankan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep ketahanan pangan, sehingga media memiliki tugas penting dalam mengedukasi publik.

"Tugas pers adalah membantu menginformasikan dan mengedukasi masyarakat mengenai program ketahanan pangan. Pers harus memastikan bahwa publik memahami bagaimana program ini berjalan dan dampaknya bagi kehidupan mereka," tambahnya.

Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber, di antaranya:

Dr Abdul Roni Angkat, S.TP, M.Si (Direktur Serealia, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian)

Imam Subarkah (Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan)

Dr Ir. H Muhammad Fauzi Makki, MP (Kepala Pusat Kajian Ketahanan Pangan Universitas Lambung Mangkurat)

Fathurrahman (Ketua Dewan Redaksi Duta TV)

Seminar ini juga dihadiri oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) dari Kalimantan Selatan, penyuluh pertanian, akademisi, mahasiswa, serta ratusan wartawan dari berbagai daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Utara. Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia (IKWI) juga turut serta dalam acara ini.

Hari Pers Nasional 2025 di Banjarmasin bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi insan pers, tetapi juga momentum untuk menegaskan komitmen media dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pengusaha, dan media, diharapkan ketahanan pangan dapat semakin diperkuat demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Sebagai garda terdepan informasi, media diharapkan terus berperan aktif dalam menyebarluaskan informasi dan mendukung kebijakan ketahanan pangan demi tercapainya Indonesia yang lebih mandiri dalam sektor pangan. (*) 

Gerindra Kalsel Pastikan Kehadiran Ahmad Muzani di Perayaan HPN 2025

Redaksi    Kamis, Februari 06, 2025    Comment   

Gerindra Kalsel Pastikan Kehadiran Ahmad Muzani di Perayaan HPN 2025

H Muhammad Isnaini, pengurus Gerindra Kalsel.

Banjarmasin, (Borneotribun) – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) 2025 yang akan digelar di Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), pada 7-9 Februari 2025 dipastikan semakin meriah dengan kehadiran Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani.  

Kepastian kehadiran Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini disampaikan oleh H Muhammad Isnaini, pengurus Gerindra Kalsel. Menurutnya, Ahmad Muzani akan menghadiri berbagai agenda penting dalam rangkaian HPN 2025.  

"Sejauh ini, Sekjen kami, H Ahmad Muzani, telah dipastikan hadir di Banjarmasin untuk menghadiri perayaan HPN. Ada sejumlah agenda yang akan beliau jalani selama di sana," ujar Muhammad Isnaini.  

Harapan Prabowo Subianto Hadir di HPN 2025

Menanggapi kemungkinan kehadiran Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Presiden RI, Prabowo Subianto, Muhammad Isnaini menyatakan bahwa pihaknya sangat berharap orang nomor satu di Indonesia itu bisa turut serta dalam perayaan HPN di Banjarmasin.  

"Kami tentu sangat berharap Bapak Presiden Prabowo Subianto bisa hadir di HPN 2025 Kalsel. Semoga harapan ini bisa terwujud," tambahnya.  

Dukungan atas kepastian kehadiran Ahmad Muzani juga disampaikan oleh Wali Kota Banjarmasin Terpilih, H Muhammad Yamin HR. Ia menegaskan bahwa Ahmad Muzani telah terkonfirmasi hadir dalam perayaan tahunan insan pers ini.  

"Sekjen Gerindra yang juga Ketua MPR RI, H Ahmad Muzani, sudah dipastikan akan datang ke Banjarmasin untuk menghadiri perayaan HPN 2025," ujarnya.  

Sebagai bentuk antusiasme, baliho besar bertuliskan "Selamat Datang Bapak Prabowo Subianto dan Bapak H Ahmad Muzani" sudah terpampang di kawasan Jalan Ahmad Yani, Banjarmasin.  

Muhammad Yamin juga mengungkapkan keinginannya agar Presiden Prabowo Subianto bisa turut hadir untuk menyapa masyarakat Kalsel, khususnya Banjarmasin.  

"Tentunya kami sangat berharap Bapak Prabowo bisa datang ke Banjarmasin. Kehadiran beliau akan semakin memeriahkan perayaan HPN 2025 dan menjadi momen penting untuk bersilaturahmi dengan masyarakat," harapnya.  

HPN 2025: Rangkaian Acara dan Kehadiran Jurnalis Malaysia

Perayaan HPN 2025 Kalsel telah dipersiapkan dengan berbagai acara menarik, mulai dari jalan sehat, lomba baca puisi, seminar, penanaman pohon, coaching clinic olahraga, hingga berbagai kegiatan lainnya yang melibatkan insan pers dan masyarakat.  

Tahun ini, HPN semakin istimewa dengan kehadiran 15 jurnalis dari Malaysia yang tergabung dalam Ikatan Setiakawan Wartawan Malaysia Indonesia (ISWAMI). Mereka akan mengikuti seluruh rangkaian acara sebagai bentuk solidaritas pers antarnegara.  

Melalui pesan kepada Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, perwakilan ISWAMI Malaysia menyatakan kebanggaannya dapat turut serta dalam perayaan HPN 2025 di Banjarmasin.  

"Kami bersama agensi wartawan dari Malaysia amat berbangga untuk menghadiri Hari Pers Nasional. Kami akan tiba di Banjarmasin pada Rabu atau Kamis ini dan berharap bisa berkoordinasi lebih lanjut dengan Bapak Hendry," ungkap perwakilan ISWAMI dalam pesannya.  

Dengan berbagai agenda dan tamu kehormatan yang hadir, HPN 2025 Kalsel diprediksi akan menjadi perayaan terbesar dan penuh makna bagi insan pers Indonesia serta negara sahabat.(***)

PWI Kalbar Gelar Lomba Jurnalistik Bertema Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Redaksi    Minggu, Februari 02, 2025    Comment   

PWI Kalbar Gelar Lomba Jurnalistik Bertema Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PWI Kalbar Gelar Lomba Jurnalistik Bertema Peran UMKM dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah.

PONTIANAK – Dalam rangka memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2025, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat menggelar lomba jurnalistik dengan tema "UMKM Berperan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat." Lomba ini mengajak para jurnalis anggota PWI untuk menggali potensi dan kontribusi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap perekonomian daerah.

Penanggung Jawab kegiatan lomba menulis, Nina Soraya, mengatakan bahwa lomba ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran UMKM dalam membangun perekonomian lokal.

"UMKM adalah tulang punggung ekonomi daerah. Melalui lomba ini, kami berharap para jurnalis dapat menghadirkan perspektif yang segar dan mendalam mengenai kontribusi UMKM di Kalimantan Barat," ujar Nina, Minggu (2/2/2025).

Kategori dan Periode Lomba Lomba ini terbuka untuk kategori tulisan feature dengan periode sebagai berikut:

Pendaftaran dan Pengumpulan Karya: 1 - 16 Februari 2025

Penjurian: 17 - 18 Februari 2025

Pengumuman Pemenang: 19 Februari 2025

Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah berupa uang tunai yang akan diserahkan pada puncak peringatan Hari Pers Nasional di Kalimantan Barat.

Syarat dan Ketentuan Lomba

Peserta adalah wartawan yang merupakan anggota Persatuan Wartawan Indonesia.

Karya jurnalistik harus sesuai dengan tema "UMKM Berperan Dalam Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kalimantan Barat."

Karya harus orisinal, tidak mengandung unsur plagiarisme, dan bukan terjemahan, saduran, atau rangkuman.

Karya tidak boleh diikutsertakan dalam ajang lomba sejenis lainnya.

Karya harus bebas dari unsur pornografi, kekerasan, dan penghinaan.

Peserta dapat mengirimkan maksimal tiga karya.

Pendaftaran dilakukan melalui email: hpnpwikalbar@gmail.com.

Karya harus telah ditayangkan di media cetak atau online selama periode 1 - 16 Februari 2025.

Peserta wajib melampirkan bukti tayang yang disahkan oleh media terkait.

Peserta juga harus menyertakan KTP/SIM atau Kartu Tanda Anggota PWI yang masih berlaku.

Karya diterima paling lambat 16 Februari 2025 pukul 23.59 WIB.

Untuk pertanyaan dan konfirmasi, peserta dapat menghubungi panitia melalui Nina di nomor 08195111501.

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Kriteria Penilaian Artikel yang dikirimkan akan dinilai berdasarkan:

Kreativitas dan Keaslian (30%): Menampilkan perspektif baru dan orisinal dalam mengangkat tema.

Kedalaman Isi (30%): Memberikan wawasan mendalam dengan data dan contoh nyata tentang peran UMKM.

Kualitas Penulisan (20%): Tulisan harus jelas, mudah dipahami, dan sesuai kaidah jurnalistik.

Kesesuaian dengan Tema (10%): Artikel harus relevan dengan tema yang ditentukan.

Gaya Bahasa (10%): Menggunakan bahasa yang menarik dan mampu memikat perhatian pembaca.

"Kami mengundang seluruh jurnalis anggota PWI untuk berpartisipasi dan menunjukkan kreativitas mereka dalam menulis. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran UMKM yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi di Kalimantan Barat," tutup Nina.

Literasi Jadi Kunci Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judol

Redaksi    Sabtu, Februari 01, 2025    Comment   

Literasi Jadi Kunci Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judol

Literasi Jadi Kunci Pencegahan Pinjol Ilegal dan Judol.

JAKARTA ---- Road to HPN 2025 menggelar Seminar Nasional "Peran Media dalam Pencegahan Pinjol dan Judol" dengan menghadirkan empat narasumber dari Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), LKBPH PWI Pusat, dan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Fikom Universitas Sahid Jakarta. 

Road to HPN menuju Puncak Acara Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 9 Februari 2025. 

Kepala Departemen Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Rudy Agus Purnomo Raharjo menyatakan pinjaman online ilegal sangat berbahaya bagi masyarakat. 

Rudy dalam paparannya pada acara Seminar Nasional "Peran Media dalam Pencegahan Pinjol dan Judol" kerja sama PWI Pusat dan Universitas Sahid Jakarta Selatan merinci pinjol ilegal itu menjerat nasabah dengan bunga tinggi. 

Belum lagi seluruh data handphone nasabah pinjol ilegal bisa tersedot dan tersebar ke hal layak. Serta perilaku penagih pinjol ilegal ini tidak beretika. 

OJK telah memberangus 2.900 pinjol ilegal, menutup 228 rekening dan 1.400 WhatsApp. Namun OJK belum bisa memberantas habis pinjol ilegal dengan alasan suplai and demand di masyarakat. 

"Satu ditutup yang lain timbul karena ada suplai and demand. Faktor ekonomi juga berpengaruh sehingga kenapa pinjol ilegal itu marak," ujar Rudy Agus Purnomo Raharjo pada Seminar Nasional Road to HPN 2025 di Universitas Sahid Kampus Soepomo, Jakarta Selatan, Jumat (31/1/2025). 

Rudy Agus Purnomo menambahkan faktor edukasi masyarakat yang masih rendah menjadi faktor. Ia mengeluarkan data tingkat literasi 65 persen tapi inklusi 75 persen. "Tafsirnya masyarakat membeli produk dan layanan tapi tingkat literasi rendah," ujarnya. 

Ketua LKBPH PWI Pusat HM Untung Kurniadi mengatakan masyarakat banyak terjerat pinjol ilegal karena kemudahan persyaratan dan cepat cair. Untung menyebutkan ada yang hanya menunggu satu jam, pinjaman itu sudah bisa cair dengan syarat yang tidak ribet. Korban pinjol terbanyak adalah ibu-ibu dan guru karena banyak tunggangan. 

Bukan hanya itu, wartawan pun banyak terjerat pinjol ilegal. Untung menceritakan pengalaman saat dampingi wartawan terjerat pinjol ilegal untuk lapor polisi. 

Dasar yang dipegang, kata Untung adalah pernyataan Mahfud MD yang menyebutkan hutang pinjol ilegal tak perlu dibayar. 

Namun laporan polisi itu tidak diterima dengan alasan masuk dalam kategori pelanggaran perdata. 

"Jadi sebenarnya hutang pinjol itu bisa enggak dibayar kah? Tolong nanti Dekan Hukum Usahid menjelaskan," ujar HM Untung Kurniadi. 

Dekan Fakultas Hukum Usahid

Dr Yuherman SH, MH langsung merespon. Ia mengatakan hutang pinjol ilegal itu secara norma tetap harus dibayar. Akan tetapi, tagihan hutang pinjol ilegal itu tidak bisa dibayar melalui pengadilan. Karena itu sama saja dengan hutang judi online yang tidak bisa dibayar melalui pengadilan. 

"Pengadilan hanya menyoroti perilaku judi dengan pasal 303, tapi hutang judinya tidak bisa dibawa ke pengadilan," ujar Dr Yuherman SH, MH. 

Dekan Fikom Universitas Sahid Jakarta Dr Mirza Ronda, M Si mengatakan peran media sangat penting dalam mencegah pinjol ilegal dan judol. 

Media harus terus mengawal sampai akhir sehingga informasi itu bisa sampai ke masyarakat. 

Mirza mencontohkan kesuksesan media dalam mengawal isu pagar laut di Tangerang. Media terus mengikuti dan mengkonfirmasi pihak terkait sehingga semua terbongkar. 

"Kalau kasus judi online yang kemarin sudah melibatkan Komdigi itu harusnya terus dikawal sampai persidangan. Sehingga isu itu menjadi top of mind. Itu peran media," ujar Mirza Ronda. 

Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun mengatakan pinjol ilegal dan judol bukan hanya marak di Indonesia. Masyarakat Singapura, kata Hendry pun banyak yang terjerumus dalam judi online. Korbannya pun sama kebanyakan dari kaum ibu. 

"Di Indonesia besar karena kita ini kebanyakan masyarakat pemimpi. Padahal kalau mau banyak uang kerja keras," ujar Hendry Ch Bangun. 

Rektor Universitas Sahid Jakarta, Prof. Dr. Ir Giyatmi dalam sambutannya mengatakan media punya peran penting dan menjadi garda terdepan dalam mencegah pinjol ilegal dan judol di tengah masyarakat. Dirinya berharap seminar nasional ini bisa berlanjut dengan membuat riset sederhana terkait faktor yang menyebabkan masyarakat terjerat pinjol ilegal dan judol. 

"Kami berharap seminar ini dapat menggali peran media dalam pencegahan pinjol ilegaldan judol," ujar Prof Dr. Ir Giyatmi.

Ganda Bulutangkis Kalbar Terhenti di 8 Besar Porwanas

Redaksi    Minggu, Agustus 25, 2024    Comment   

Ganda Bulutangkis Kalbar Terhenti di 8 Besar Porwanas

Ganda Bulutangkis Kalbar Terhenti di 8 Besar Porwanas.

BANJARMASIN - Ganda bulutangkis SIWO PWI Kalimantan Barat, Agustiandi/Alvia Alhadi, harus mengakhiri perjalanan mereka di babak 8 besar Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV Kalimantan Selatan. 

Pertandingan yang digelar pada Jumat (23/8/2024) di Hippindo Badminton Hall Banjarmasin ini menjadi akhir langkah mereka setelah kalah dari pasangan Jawa Tengah, Bowo Wiranto/Fentri Susilo Utomo.

Pertandingan berlangsung sengit dengan dominasi pasangan Jawa Tengah yang tampil impresif sejak awal.

Bowo Wiranto dan Fentri Susilo Utomo berhasil memenangkan pertandingan dua set langsung. 

Serangan berupa bola drive dan smash yang dilancarkan pasangan Jawa Tengah sulit dikembalikan oleh pasangan Kalimantan Barat, yang harus mengakui keunggulan lawan mereka di lapangan.

Alvia Alhadi, salah satu atlet bulutangkis SIWO PWI Kalbar, mengakui keunggulan teknik bertanding yang dimiliki oleh pasangan Jawa Tengah.

"Jawa Tengah memiliki kelebihan teknik bertanding dan sudah selayaknya melaju ke babak selanjutnya," ujar Alvia seusai pertandingan.

Ia juga menyebutkan bahwa pasangan Kalbar telah berusaha maksimal dalam pertandingan tersebut. "Kita sudah berusaha maksimal, namun Jawa Tengah lebih unggul," tambahnya.

Pasangan Kalbar, Agustiandi/Alvia Alhadi, sebelumnya tampil cukup gemilang di ajang Porwanas XIV ini. 

Mereka berhasil melaju ke babak perempat final setelah mengalahkan pasangan dari Nusa Tenggara Timur (NTT), Erasmus Nagi Noi - Thimotius Mirulewan, dengan skor telak 2-0 (21-9, 21-11) pada pertandingan di babak 32 besar yang berlangsung pada Jumat (23/8/2024) pagi.

Pada babak 16 besar, pasangan Kalbar kembali menunjukkan performa solid mereka dengan mengalahkan pasangan dari Solo Surakarta, Arif Tio Budi Abdullah - M. Nursina Rasyidin.

Meski menghadapi perlawanan yang ketat, Agustiandi dan Alvia Alhadi mampu melaju ke babak selanjutnya dengan penuh percaya diri.

Namun, perjalanan mereka harus terhenti di babak 8 besar setelah menghadapi pasangan tangguh dari Jawa Tengah.

Kendati demikian, Agustiandi dan Alvia Alhadi tetap mendapatkan apresiasi atas perjuangan mereka di ajang ini. 

Ganda Bulutangkis Kalbar Melaju ke Perempat Final Usai Kalahkan NTT dan Solo Surakarta

Redaksi    Jumat, Agustus 23, 2024    Comment   

Ganda Bulutangkis Kalbar Melaju ke Perempat Final Usai Kalahkan NTT dan Solo Surakarta

Pasangan ganda putra bulutangkis asal Kalbar, Alvia Alhadi dan Agustiandi berhasil melaju ke perempat final pada ajang Porwanas XIV.

BANJARMASIN - Pasangan ganda putra bulutangkis asal Kalimantan Barat (Kalbar), Agustiandi dan Alvia Alhadi, berhasil melaju ke perempat final pada ajang Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV yang digelar di GOR Hippindo, Banjarmasin, Jumat (23/8/2024) pagi.

Pasangan ganda perorangan U27-U39 ini tampil gemilang di babak 32 besar dengan mengalahkan tim dari Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diwakili oleh Erasmus Nagi Noi dan Thimotius Mirulewan. Agustiandi dan Alvia Alhadi memenangkan pertandingan dengan skor telak 2-0, dengan angka 21-9 dan 21-11.

Setelah kemenangan atas NTT, di babak 16 besar, pasangan Kalbar kembali menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan pasangan Arif Tio Budi Abdullah dan M. Nursina Rasyidin dari Solo Surakarta. Pertandingan ini berjalan lebih ketat, terutama pada set pertama, di mana Agustiandi dan Alvia Alhadi harus bekerja keras untuk menang dengan skor 21-18. Namun, pada set kedua, mereka mampu menguasai permainan dan menutup pertandingan dengan kemenangan 21-13.

"Kami berhasil menang melawan NTT dan Solo Surakarta. Di babak perempat final nanti, kami sudah ditunggu oleh tim dari Jawa Tengah," ujar Alvia Alhadi, yang akrab disapa Vico.

Vico mengungkapkan bahwa ia dan pasangannya, Agustiandi, telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi pasangan dari Jawa Tengah, Bowo Wiranto dan Fentri Susilo Utomo. "Kami siap. Mudah-mudahan nanti pertandingan berjalan lancar dan strategi yang sudah kami siapkan dapat diterapkan dengan baik," tambahnya.

Agustiandi, rekan setimnya, juga berharap bahwa pertandingan perempat final U27-U39 nanti akan membawa kemenangan bagi Kalbar. "Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 16.30 WITA. Kami mohon doa agar kami dapat memenangkan pertandingan nanti," ujar Agustiandi, yang juga merupakan wartawan Suarakalbar.co.id.

Porwanas XIV di Banjarmasin ini diikuti oleh 3.500 peserta yang terdiri atas 789 atlet dari 36 provinsi. Ajang ini mempertandingkan 12 cabang olahraga, termasuk bulutangkis, tenis meja, futsal, dan e-sport, serta karya jurnalistik. 

Dengan keberhasilan pasangan ganda putra Kalbar melaju ke perempat final, mereka berpeluang besar untuk membawa pulang gelar juara dalam ajang olahraga wartawan nasional ini. 

(Dar)

Perayaan Ulang Tahun Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sekadau Ke-XII: Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pemilu Serentak 2024

Redaksi    Kamis, Agustus 22, 2024    Comment   

Perayaan Ulang Tahun Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sekadau Ke-XII: Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pemilu Serentak 2024

Perayaan Ulang Tahun Ikatan Wartawan Online Kabupaten Sekadau Ke-XII: Sosialisasi Bahaya Narkoba dan Pemilu Serentak 2024.

SEKADAU - Perayaan ulang tahun Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sekadau yang ke-XII Pada Kamis (22/8/2024) di Aula SMA Karya Sekadau. Acara yang bertemakan “Ayo Selamatkan Kaum Milenial dari Narkoba” ini bukan hanya sekadar perayaan, tetapi juga menjadi momen penting untuk mengedukasi kaum muda mengenai bahaya narkoba dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu Serentak 2024.

Bupati Sekadau Aron yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan PP dan KB Kabupaten Sekadau, Henry Alpius, menyampaikan pesan penting melalui sambutannya. Dalam kesempatan itu, Henry menegaskan bahwa kegiatan ini adalah langkah nyata dalam membahas topik yang sangat krusial, yaitu bahaya narkoba yang mengancam masa depan para pelajar.

“Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pesan penting yang berkaitan dengan masa depan kita semua, terutama kaum muda siswa-siswi pelajar yang hadir dalam kegiatan ini,” ujar Henry.

Henry juga mengajak seluruh generasi muda di Kabupaten Sekadau untuk bersama-sama membangun masa depan yang cerah dengan menjadi generasi yang cerdas, sehat, dan aktif berpartisipasi dalam pembangunan di Kabupaten Sekadau. Ia juga menekankan bahwa partisipasi dalam pemilu bukan hanya sekadar hak, tetapi juga kewajiban moral bagi setiap warga negara, terutama kaum muda, untuk turut serta dalam proses demokrasi.

"Sebagai generasi muda, kalian memiliki tanggung jawab yang besar. Partisipasi kalian dalam pemilu bukan hanya sekedar hak, tetapi juga sebuah kewajiban moral untuk ikut serta dalam proses demokrasi," tambahnya.

Sosialisasi ini juga dihadiri oleh perwakilan dari berbagai instansi, termasuk Danramil Sekadau Hilir Lettu Inf Hendrikus, Camat Sekadau Hilir Gustaf Indarto, dan beberapa tokoh lainnya. Acara tersebut menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada para pelajar dari berbagai sekolah di Kabupaten Sekadau, seperti SMA Karya, SMA Negeri 1, SMK Amaliyah, dan SMK Keling Kumang. Setiap sekolah mengirimkan 30 siswa sebagai perwakilan untuk mengikuti sosialisasi ini.

Tujuan dari kegiatan ini adalah memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada kaum muda tentang risiko besar yang dihadapi ketika terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba serta dampak buruknya. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu Serentak 2024, sehingga suara kaum muda bisa memperkuat demokrasi di Indonesia.

Dengan kolaborasi antara Ikatan Wartawan Online (IWO) Kabupaten Sekadau dan berbagai pihak terkait, perayaan ulang tahun ini berhasil memberikan dampak positif bagi generasi muda Sekadau. Harapannya, semangat anti-narkoba dan semangat berdemokrasi akan terus tumbuh di kalangan pelajar dan masyarakat luas di Kabupaten Sekadau.

PWI Goes To School, Siswa SMA Negeri 1 Nanga Taman Terima Pelatihan Jurnalistik

Redaksi    Sabtu, Agustus 17, 2024    Comment   

PWI Goes To School, Siswa SMA Negeri 1 Nanga Taman Terima Pelatihan Jurnalistik

PWI Goes To School, Siswa SMA Negeri 1 Nanga Taman Terima Pelatihan Jurnalistik.

SEKADAU - Pokja Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Sekadau kembali mengunjungi sekolah-sekolah untuk mengenalkan jurnalistik kepada pelajar. PWI Goes To School kali ini mengunjungi SMA Negeri 1 Nanga Taman, Jumat, 16 Agustus 2024.

Diketahui PWI Goes To School merupakan salah satu program PWI Kabupaten Sekadau. Kegiatan ini tak hanya dilakukan ke sekolah-sekolah di kota saja, tapi juga ke kecamatan lainnya di wilayah Kabupaten Sekadau.

Materi sosialisasi disampaikan secara langsung oleh Sekretaris PWI Kabupaten Sekadau, Sudarno. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Pokja PWI Kabupaten Sekadau, Dina Mariana, Bendahara PWI Kabupaten Sekadau, JR Purba, dan anggota lainnya.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada pihak SMA Negeri 1 Nanga Taman yan telah menerima kami dengan sangat baik," ujar Sudarno.

Dalam paparan materinya, Sudarno juga menyampaikan tentang perbedaan pers dan media sosial. Selain itu, ia juga berpesan kepada para siswa agar menggunakan media sosial secara bijak. 

"Jangan asal berkomentar atau memposting sesuatu di media sosial. Hati-hati dan bijaklah menggunakan media sosial. Mari kita bersama-sama mencegah hoaks," pesannya.

Sementara itu, Waka Kurikulum SMAN 1 Nanga Taman, Kiki Miratmi, menyambut baik program PWI Sekadau Goes To School. Menurutnya, sosialiasi jurnalistik dan pencegahan hoaks ini sangat penting. 

"Kami sangat mendukung kegiatan ini karena anak-anak sekarang harus bisa memilih mana berita yang baik untuk mereka baca atau tonton," ungkapnya.

Menurutnya banyak anak-anak yang memiliki potensi untuk menjadi seorang jurnalis. Untuk itu, kedatangan PWI Kabupaten Sekadau tersebut dinilai bisa memberikan wawasan dan pengetahuan terkait jurnalistik kepada siswa.

Jajaran Advokat dan Konsultan Hukum LKBPH PWI Diperkuat: OC Kaligis dan Ronny Sompie Bergabung sebagai Dewan Penasihat

Redaksi    Rabu, Agustus 07, 2024    Comment   

Jajaran Advokat dan Konsultan Hukum LKBPH PWI Diperkuat: OC Kaligis dan Ronny Sompie Bergabung sebagai Dewan Penasihat

Jajaran Advokat dan Konsultan Hukum LKBPH PWI Diperkuat: OC Kaligis dan Ronny Sompie Bergabung sebagai Dewan Penasihat.

JAKARTA - Jajaran advokat dan konsultan hukum pada Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) Pusat semakin kuat dengan bergabungnya dua tokoh senior, yaitu Prof. Dr. Otto Cornelis Kaligis, S.H., M.Hum., LL.M., dan Irjen. Pol. (Purn.) Dr. Ronny Franky Sompie, S.H., M.H., sebagai dewan penasihat.

OC Kaligis Siap Bantu Wartawan

Jajaran Advokat dan Konsultan Hukum LKBPH PWI Diperkuat: OC Kaligis dan Ronny Sompie Bergabung sebagai Dewan Penasihat.

OC Kaligis mengungkapkan kebanggaannya bisa bergabung dengan LKBPH PWI Pusat. Dia siap membantu menangani kasus-kasus kriminalisasi profesi wartawan. "Silakan datang ke kantor saya," ujar OC Kaligis di Gedung Pers Lantai 4, Jalan Kebon Sirih No. 34, Jakarta Pusat, Rabu, 8 Agustus 2024.

Pada kesempatan tersebut, OC Kaligis juga membagikan buku karyanya yang berjudul "Prabowo Gibran, Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 (Studi Kasus)" yang khusus ditandatanganinya. OC Kaligis didapuk menjadi ketua dewan penasihat, sementara Ronny Sompie mendampingi sebagai wakil ketua dewan penasihat.

Ronny Sompie: Kehormatan Bergabung dengan PWI

Ronny Sompie, yang juga bergabung sebagai penasihat, menyatakan bahwa LKBPH PWI Pusat didirikan untuk membela wartawan. "Sebuah kehormatan bergabung menjadi keluarga besar PWI," ujar Sompie. Dia berterima kasih atas undangan dan ajakan untuk bergabung di LKBPH PWI Pusat, menambahkan bahwa ini adalah kesempatan baik untuk berkontribusi bersama.

Sambutan Hangat dari PWI

Jajaran Advokat dan Konsultan Hukum LKBPH PWI Diperkuat: OC Kaligis dan Ronny Sompie Bergabung sebagai Dewan Penasihat.

Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, didampingi Sekjen Iqbal Irsyad, menyambut kedatangan pengacara senior OC Kaligis dan mantan Kadiv Humas Polri Irjen Pol (Purn) Ronny Sompie di Kantor PWI Pusat. Kedatangan mereka bertujuan untuk memperkuat personel LKBPH PWI Pusat.

Dalam sambutannya, Hendry menyatakan bahwa LKBPH PWI adalah lembaga yang dibentuk sesuai amanat Kongres Bandung untuk membantu wartawan ketika menghadapi masalah hukum. "Ada risiko ketika wartawan menjalankan tugas, dan LKBPH siap membantu wartawan menghadapi risiko tersebut," terang Hendry.

Hendry juga memberikan contoh kasus kekerasan wartawan yang terjadi di Sumatra Utara dan menegaskan bahwa LKBPH hadir untuk memberikan advokasi dan bantuan hukum. "Hal-hal seperti itulah yang membuat LKBPH hadir," tambahnya.

Dukungan OC Kaligis dan Ronny Sompie

OC Kaligis yang didapuk menjadi Ketua Dewan Penasihat LKBPH sangat mendukung kehadiran LKBPH. "Pengacara dan wartawan adalah profesi yang harus saling mendukung. Bagaimana kerja kita diketahui jika tidak ada pemberitaan dari wartawan," tutur Kaligis. "Di LKBPH, saya siap membantu," tambahnya.

Ronny Sompie juga menyatakan terima kasih atas undangan dan ajakan untuk bergabung di LKBPH PWI Pusat. "Ini adalah kesempatan baik untuk bersama-sama berkontribusi, terutama pemikiran yang bisa mendukung kegiatan LKBPH," terang Ronny.

Langkah Tindak Lanjut

Untuk menindaklanjuti peristiwa kekerasan wartawan di Sumatra Utara, Ketua LKBPH PWI, HMU Kurniadi, SH., MH., akan mengajak OC Kaligis dan Ronny Sompie bergabung dalam tim investigasi. Mereka berencana melakukan pendalaman materi serta kunjungan ke Mabes Polri dan Sumatra Utara untuk mendapatkan data lebih lanjut.

Dengan bergabungnya OC Kaligis dan Ronny Sompie, diharapkan LKBPH PWI Pusat semakin kuat dalam memberikan advokasi dan perlindungan hukum kepada wartawan di seluruh Indonesia.

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Yakop    Rabu, Juli 24, 2024    Comment   

AMSI Soroti Penurunan Kepercayaan Publik terhadap Pers, Media Perlu Perkuat Posisi di Tengah Banjir Informasi Digital

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

JAKARTA - Disrupsi digital yang dialami oleh perusahaan media ikut berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pers. Perkembangan digital dan teknologi memunculkan kehadiran content creator dan banjirnya informasi, yang sedikit banyak membuat media seolah terpinggirkan. 

“Salah satu isu yang paling mengemuka adalah trust serta bagaimana mengembalikan kepercayaan publik kepada media,” kata Wahyu Dhyatmika, Ketua Umum Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI). Pernyataan ini selaras dengan laporan Reuters Institute Digital News Report 2024 yang memperlihatkan tren global penurunan kepercayaan publik terhadap media pemberitaan sampai 40 persen. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Padahal, kata Wahyu, perusahaan pers punya banyak kelebihan dibandingkan content creator yaitu menerapkan disiplin kerja jurnalistik, melakukan proses verifikasi dan konfirmasi, serta taat pada kode etik. 

“Ini seharusnya membuat perusahaan media menjadi referensi fakta di tengah banjir informasi digital.”

Sejak berdiri pada 2017, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) memiliki visi utama yakni membangun media yang bisnisnya sehat dan kontennya berkualitas. Visi itu diwujudkan dengan melaksanakan dua misi yakni memperkuat sistem produksi dan distribusi jurnalisme berkualitas di platform digital dan mendukung upaya membangun ekosistem bisnis yang sehat demi keberlanjutan (sustainability) media di Indonesia.

Karena itu juga, kata Wahyu, perusahaan media perlu menegaskan posisinya sebagai benchmark soal bagaimana seharusnya perusahaan dikelola. Salah satunya dengan mengadopsi nilai-nilai Lingkungan, Sosial dan tata Kelola (Environmental, Social and Governance, ESG) dalam manajemen perusahaan media. Diskursus mengenai ESG juga kerap dihubungkan dengan pentingnya penerapan kesetaraan gender, keberagaman dan inklusivitas (Gender Equality, Diversity and Inclusion) atau GEDI di dalam perusahaan.

“Perusahaan media digital tidak boleh hanya berpikir tentang bagaimana mengelola audiensnya, bagaimana memperoleh manfaat dari produk yang diterbitkan, tapi juga mengedepankan prinsip pengelolaan yang baik dan beretika serta mematuhi prinsip-prinsip ESG. Bagaimana cara kita mencapai itu? Karena itulah AMSI menyusun Modul dan SOP Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO).”

Sebagai bentuk ikhtiar mendorong media untuk melindungi jurnalis dan staf medianya dengan memiliki mekanisme pencegahan dan penanganan kasus kekerasan berbasis gender online, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) menyelenggarakan kegiatan Diseminasi Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media secara daring. Kegiatan yang dilaksanakan pada Selasa (23/7/2024) secara daring ini diikuti oleh lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan yaitu pemimpin media, jurnalis, pekerja media, CSO/NGO, dan publik.

Modul dan SOP ini disusun setelah menganalisa hasil riset Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media, yang dilakukan AMSI dan Pemantau Regulasi dan Regulator Media (PR2MEDIA).

Riset pengalaman kesetaraan gender

Peneliti PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media) Engelbertus Wendratama memaparkan, ini kali pertama sebuah penelitian tentang kesetaraan gender dilakukan dengan subyek berupa perusahaan media. “Biasanya riset hanya menyasar jurnalis sebagai subyek. Ini kali pertama ada riset soal kebijakan kesetaraan gender di perusahaan media,” kata Wendra. 

Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Riset berjudul “Menilik Kebijakan dan Pengalaman Kesetaraan Gender serta Kekerasan Berbasis Gender di Perusahaan Media” dilakukan oleh PR2Media (Pemantau Regulasi dan Regulator Media), pada Februari-Maret 2024, lewat survei atas 277 responden dari 27 wilayah. Responden terdiri dari jurnalis

dan pekerja media untuk mengetahui apa saja kebijakan yang dibuat oleh media terkait KBGO dan perlindungan berbasis gender pada umumnya. Survei itu lantas ditindaklanjuti dengan dua kali diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion) untuk mempertajam dan memperkaya hasil riset.

Hasil riset memotret dari aspek ketenagakerjaan dan kerja redaksi. Untuk dimensi kesetaraan gender, maka yang disorot lebih dalam adalah nilai inidividu, budaya internal dan praktik keseharian serta kebijakan berbasis gender dalam perusahaan media, akses ke sumber daya dan kekerasan seksual luring serta daring. 

“Dari lima dimensi yang diukur, maka skor total adalah 44,33 dengan nilai tertinggi 65,” kata Wendra. 

Dari hasil riset ini, Wendra mencatat sejumlah pekerjaan rumah bagi perusahaan media. Diantaranya soal masih banyaknya persoalan stereotip terhadap perempuuan, pembedaan gender untuk pekerjaan tertentu, serta masih adanya ujaran kebencian dengan target perempuan. 

Terkait kebijakan berbasis gender, skor yang diperoleh adalah 9 dari nilai maksimal 18. “Banyak  media yang belum punya SOP untuk mengatasi kekerasan berbasis gender serta belum punya aturan proporsi gender dalam aktivitas kerja.”

Bahan meteri. Kegiatan Diseminasi Modul Sop Penanganan Dan Pencegahan Kbgo Di Perusahaan Media. (AMSI Pusat)

Salah satu yang jadi sorotan PR2Media adalah prosentase kekerasan seksual secara luring dan daring di tempat kerja memiliki nilai yang sama yaitu 5,8%. “Ini sesuai dengan apa yang dikatakan UNESCO, bahwa kekerasan gender luring dan daring itu berjalan bersamaan, dan tidak bisa dipisahkan.”

Dari hasil riset dan FGD oleh PR2Media yang melibatkan 277 responden dari perwakilan media anggota AMSI, ada temuan bahwa peraturan tertulis untuk menangani Kekerasan Seksual (KS) dan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di perusahaan media itu ‘sangat minim atau belum ada sama sekali’. 

“Meski tidak ada aturan tertulis, lingkungan kerja perusahaan bisa menciptakan ekosistem yang menjunjung kesetaraan gender. Namun ini sangat tergantung pada kebijakan pimpinan. Kalau pimpinannya bagus, maka tidak apa-apa. Tapi bagaimana jika tidak?” tanya Wendra. 

Wendra menekankan, keberadaan aturan soal GEDI (Gender Equality Diversity and Inclusion) harus dilihat sebagai keunggulan kompetitif perusahaan sehingga bisa lebih baik melayani kebutuhan publik. 

“Praktik kesetaraan gender jangan dilihat sebagai beban baru. Tapi ini justru jadi pendorong positif bagi praktik jurnalisme dan bisnis,” tutup Wendra.

Praktik baik di perusahaan media

IDN Times adalah salah satu perusahaan media anggota AMSI yang sudah memiliki SOP terkait kekerasan seksual dan KBGO di tempat kerja. 

“Isu kekerasan seksual menjadi perhatian bagi media-media yang ada di bawah IDN Times. Dan keresahan ini meningkat di masa pandemi, ketika orang terperangkap di rumah, punya partner yang abusive, serta ada peningkatan kasus KDRT dan kekerasan seksual. Seraya meliput dan kala itu ikut mendorong dikeluarkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka kita mulai hal yang sama di perusahaan,” kata Uni Lubis, Pemimpin Redaksi IDN Times. 

IDN Times mengeluarkan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja pada 1 Februari 2022. Aturan tersebut lantas diperbarui dengan SOP Pelecehan dan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kerja dan Kekerasan Berbasis Gender Online, pada 1 Maret 2024. IDN Times bahkan mempekerjakan seorang psikolog sebagai konselor kesehatan mental untuk menangani kasus kesehatan mental di perusahaan media tersebut. 

“Salah satu yang menonjol dari sebuah perusahaan media yang menargetkan kelompok milenial dan Gen Z adalah kesadaran yang tinggi soal kekerasan seksual, kesetaraan gender, serta KBGO. Dan concern kesetaraan itu juga diturunkan dalam 7 Pilar Konten yang berlaku di IDN Times,” tambah Uni. 

Tujuh Pilar Konten dari IDN Times berisi panduan soal bagaimana sebuah konten diproduksi. Ketujuh pilar tersebut adalah kesetaraan gender, anti pelecehan seksual, anti perundungan, persatuan dalam perbedaan ras dan etnis, persatuan dalam perbedaan kepercayaan, anti stereotipe, serta mendefinisikan kembali arti kata ‘cantik’ (redefining beauty). 

“Ini semacam kode etik jurnalistik, yang kalau pakai bahasa (generasi) boomer itu isinya melarang ini melarang itu. Tujuh Pilar Konten IDN Times adalah inti dari kode etik jurnalistik yang berlaku di IDN Times,” kata Uni Lubis. 

Modul dan SOP untuk perusahaan media 

Keberadaan SOP ini makin penting setelah Dewan Pers mengeluarkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perusahaan Pers pada 29 April 2024. Ini menunjukkan pentingnya isu kekerasan seksual dan KGBO bagi perusahaan pers. 

AMSI mengeluarkan Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media. 

“Landasan hukum dari SOP ini adalah Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual,” ujar penulis modul sekaligus konsultan GEDI, Nita Roshita. 

“Kehadiran SOP ini sesuai dengan visi AMSI, yaitu menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas. Yang kita pertahankan adalah kepercayaan dari publik. Dan media harus menjaga itu.“

Nita menegaskan, kasus Kekerasan Seksual (KS) maupun Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) bisa terjadi pada perempuan, laki-laki atau gender apa pun. “Jika laki-laki jadi korban, biasanya mereka jadi korban dua kali. Karena tidak ada yang percaya, mereka akan ditertawakan atau dianggap lemah dan sebagainya.”

Nita menjabarkan mengapa keberadaan SOP ini penting bagi bisnis perusahaan media. 

“Jika terjadi kasus KS atau KBGO di perusahaan media, maka ini akan berdampak pada reputasi bisnis. Ini juga bisa menimbulkan turn over karyawan yang tinggi, karena tidak ada yang mau jadi korban KS atau KBGO selanjutnya,” papar Nita. 

“Angka ketidakhadiran karyawan di perusahaan yang ada kasus KS maupun KBGO juga tinggi. Ada riset di Journal of Community Health yang menunjukkan kalau korban punya risiko 1.7 kali lipat untuk tidak masuk kerja selama dua pekan dalam setahun akibat kasus KS. Akibatnya, produktivitas berkurang dan ujungnya investor akan menilai kesehatan manajemen perusahaan yang buruk.”

Laporan perusahaan konsultan manajemen McKinsey (2020) yang berjudul Diversity Wins: How Inclusion Matters juga menyebut, ruang kerja yang inklusif dan aman dapat meningkatkan profit dan perusahaan menjadi berkelanjutan. 

Modul dan SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) untuk Perusahaan Media yang dikeluarkan AMSI ini dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan kapasitas perusahaan media. “Kami menyadari bahwa kapasitas perusahaan media itu tidak sama, sehingga SOP ini bisa diadaptasi. Yang terpenting dalam SOP ini adalah prinsip berpihak pada korban,” jelas Nita. 

Modul juga menjabarkan alur penanganan kasus, mulai dari pengaduan, investigasi internal, sampai akhirnya jatuh pada putusan akhir. Modul juga menekankan pada pendampingan psikologis yang perlu dilakukan perusahaan media bagi korban. 

Sebagai tindak lanjut dari diseminasi hasil riset, modul dan SOP ini, AMSI membuka kesempatan bagi perusahaan media terpilih untuk  mendapatkan pendampingan dalam menyusun SOP Pencegahan dan Penanganan KBGO sesuai kapasitas media tersebut. Kesempatan ini hanya terbuka bagi media anggota AMSI. 

32 Provinsi Pastikan Ikut Porwanas XIV di Kalsel

Redaksi    Jumat, Juli 19, 2024    Comment   

32 Provinsi Pastikan Ikut Porwanas XIV di Kalsel

32 Provinsi Pastikan Ikut Porwanas XIV di Kalsel. Gunernur Kalsel, H Sahbirin Noor. (Foto Istimewa)

BANJARMASIN – Hingga siang ini, dari data sementara entry by number dan name, sudah ada 32 provinsi yang dipastikan akan mengikuti Pekan Olahraga Wartawan Nasional (Porwanas) XIV di Kalimantan Selatan.

Ketua SIWO PWI Kalsel, Irwansyah, menyampaikan bahwa batas akhir pendaftaran nomor pertandingan untuk Porwanas XIV telah ditutup. "Entry by number sudah ditutup, saat ini kita memasuki entry by name, sampai ini sudah ada 29 provinsi yang menyerahkan berkas, termasuk kontingen Surakarta, Solo," ungkap Irwansyah saat melakukan input data entry by name, Jumat (19/7) siang.

Dari data yang masuk saat ini, sedikitnya ada 789 atlet yang akan bertanding dalam Porwanas 2024. Dari 12 nomor yang dilagakan, cabang olahraga domino, biliar, dan esport menjadi yang paling banyak diminati. Sementara itu, peserta paling sedikit ada di cabang olahraga rekreasi masyarakat, balogo, yang hanya diikuti tujuh daerah.

Menurut Irwansyah, panitia saat ini mengebut penyelesaian entry by name peserta. "Harusnya ini sudah masuk verifikasi dan keabsahan, tapi ada kendala mereka minta waktu," imbuhnya. Pendaftaran dan keabsahan berkas ini ditargetkan akan rampung pada 8 Agustus mendatang. “Semoga teman-teman SIWO dari seluruh provinsi bisa segera menyelesaikan data keabsahan atlet sesuai batas waktu yang disepakati,” harapnya.

Sementara itu, Ketua PWI Kalsel, Zainal Helmie, berharap pelaksanaan Porwanas bisa berjalan lancar sesuai tahapan yang sudah disepakati. “Panitia daerah Porwanas PWI Kalsel akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal Porwanas agar berjalan lancar dan sukses,” katanya. (MC Porwanas/NM)

Wabup Kapuas Hulu: PWI Bisa Tangkal Wartawan Abal-abal

Redaksi    Sabtu, Juni 22, 2024    Comment   

Wabup Kapuas Hulu: PWI Bisa Tangkal Wartawan Abal-abal

Ketua PWI Kalbar, Kundori berfoto bersama Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat. Foto: Tim Dokumentasi

KAPUAS HULU – Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, menerima kunjungan pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Kalimantan Barat di rumah dinasnya, Rabu (19/6/2024) siang.

Kunjungan ini untuk memperkenalkan pengurus PWI Kalimantan Barat Periode 2024-2029 ke Kepala Daerah dan pemerintah.

“Sebelum ke sini, kami sudah bertemu Pak Bupati. Kita berencana membentuk pengurus Pokja PWI Kabupaten Kapuas Hulu,” ucap Kundori membuka pertemuan dengan Wahyudi Hidayat.

Kundori berharap, Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat menerima keberadaan Pokja PWI Kapuas Hulu nantinya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat menyambut baik rencana pembentukan PWI. Ia menyampaikan, keberadaan organisasi wartawan tertua di Indonesia ini sangat diperlukan.

“Di sini banyak wartawan-wartawan liar dan tidak jelas. Bahkan mereka datang dari luar kota,” ungkap Wahyudi Hidayat pada Kundori.

Wahyudi bilang, keberadaan PWI di Kapuas Hulu bisa membantu pemerintah untuk membedakan. Mana wartawan dan mana yang mengaku-mengaku sebagai wartawan.

“Adanya orang yang mengaku sebagai wartawan bisa merugikan pemerintah daerah. Tidak jarang mereka mengganggu aktivitas pemerintahan. Baik di desa maupun di OPD,” cerita Wahyu.

Oleh karena itu, sebagai Wakil Bupati, Wahyudi menegaskan, akan mendukung rencana pembentukan Pokja PWI Kapuas Hulu.

“Saya harap PWI bisa mengedukasi dan memberikan pemahaman kepada pemerintah soal wartawan-wartawan yang benar dan profesional,” kata Wahyu.

Setelah bertemu Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Safari PWI Kalbar dilanjutkan ke Polres dan Kejaksaan Negeri Kapuas Hulu. (*)