Berita Borneotribun.com: Transportasi Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Transportasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Transportasi. Tampilkan semua postingan

Jumat, 03 Maret 2023

Operator Kapal Ekpres Ketapang Pontianak Berencana Tambah Armada Sambut Lebaran 2023, Persoalkan Izin Operasional

Operator Kapal Ekpres Ketapang Pontianak Berencana Tambah Armada Sambut Lebaran 2023, Persoalkan Izin Operasional
Express Bintang Rezeki saat berada di pelabuhan Sukabangun Ketapang.
Ketapang, Kalbar - Calon penumpang kapal ekpres jurusan Ketapang Pontianak, Budi (29) mengusulkan agar operator kapal cepat Bintang Rezki Ekpres menambah armada angkutan kapal melihat banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan jasa angkutan air tersebut.

Ia mengatakan, di hari normal saja, penumpang sudah banyak yang tidak diberangkatkan karena tidak mendapatkan tiket apalagi jelang lebaran tahun 2023 ini. 

Hal ini katanya disebabkan harga tiket pesawat dibandingkan dengan ekpres sangat jauh berbeda. Sedangkan jalur darat, juga dikatakan dia cukup memakan waktu lama dan melelahkan dan ongkosnya dianggap relatif sama. 

"Sehingga pilihannya hanya kapal ekpres ini yang mudah dan terjangkau. Kita berharap agar ditambah kapalnya biar semua calon penumpang yang mau ke Pontianak bisa diberangkatkan," kata lelaki 30 tahun itu, Jumat (03/03/23).

Saat dikonfirmasi, direktur operasional PT Pelayaran Al Firdaus Barokah Ketapang H Abdul Muthalib mengatakan kondisi tersebut sudah mereka pahami. Pihaknya sedang melakukan evaluasi rencana penambahan armada angkutan menjawab harapan publik tersebut. 

Namun ucap dia, rencana penambahan itu perlu dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) Ketapang terutama menyangkut perizinan operasional agar lebih dipermudah.

Karena terang dia, masalah perizinan masih menjadi momok lantaran waktu pengurusannya terbilang lama dan rumit.

"Dulu saat kami mau mengoperasikan ekpres yang sekarang ini, cukup sulit dan lama soal perizinan ini. Semoga kali ini bisa lebih cepat dan dipermudah jika rencana penambahan kapal kami jadi kami wujudkan," kata Abdul, (03/03/23) di Ketapang.

Dia mengatakan, armada saat ini yang beroperasi memang baru satu kapal dengan kapasitas penumpang 60 tempat duduk. 

Perusahaanya masih berupaya menambah satu lagi kapal cepat dengan daya tampung penumpang lebih banyak. Namun kata dia, rencana tersebut sedang dikaji dari berbagai aspek.

"Jika perhitunganya dan perizinanya sesuai, maka bisa saja kami tambah guna memenuhi harapan masyarakat Ketapang itu,. Ini masih kita kaji dulu, tak bisa buru buru"pungkasnya.

Oleh: Muzahidin

Minggu, 19 Februari 2023

Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Indonesia Ajukan Utang

Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Indonesia Ajukan Utang
Pekerja dan pejabat memeriksa unit Comprehensive Inspection Train (CIT) yang baru diluncurkan di stasiun KA Cepat Jakarta-Bandung di Tegalluar, Jawa Barat, Kamis, 13 Oktober 2022. (Foto: AP/Dita Alangkara)
JAKARTA - Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung kembali mendapat sorotan. Pasalnya, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) berencana meminjam ke China Development Bank (CBD) sekitar Rp8,3 triliun untuk ikut menutupi pembengkakan biaya pembangunannya.

Terkait rencana pengajuan utang tersebut, Presiden Joko Widodo akhirnya mengeluarkan pendapat. Pemerintah, katanya, mendukung langkah yang akan diambil PT KCIC untuk dapat meneruskan proyek tersebut karena semua pihak harus mendukung transportasi massal.

“Sehingga yang namanya MRT, LRT, Kereta Api, Kereta Api Cepat itu menjadi sebuah keharusan bagi kota-kota besar agar moda transportasi terintegrasi di dalam kota maupun dari kota ke kota, sehingga orang tidak cenderung kepada yang namanya mobil pribadi,” ungkap Jokowi.

MRT atau mass rapid transit adalah sistem transportasi transit cepat yang menggunakan kereta rel listrik untuk beroperasi, sementara LRT atau light rail transit adalah moda transportasi berbentuk kereta dengan konstruksi ringan yang beroperasi di area perkotaan.

Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo menjelaskan, nilai pembengkakan biaya dalam proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung yang telah disepakati oleh Indonesia dan China adalah sebesar $1,2 miliar.

Untuk dapat menutupi pembengkakan biaya tersebut Indonesia, lewat PT KCIC, berencana meminjam dari China Development Bank (CDB) senilai $550 juta atau sekitar Rp8,3 triliun.

“Itu porsi (pinjaman) yang kita butuhkan nanti sekitar $550 juta. Itu sudah diajukan ke CDB, kita sedang negosiasikan struktur final dan harganya. Seharusnya minggu depan akan punya struktur final dan diteken dalam bentuk ekuitas,” ungkap Wamen BUMN yang akrab dipanggil Tiko ini.

Ia menjelaskan Indonesia dan China ikut menanggung pembengkakan biaya tersebut, di mana 25 persen berasal dari setoran ekuitas, dan 75 persen berasal dari pinjaman utang. Dari porsi pinjaman tersebut, menurit Tiko, Indonesia o menanggung sebanyak 60 persen sementara China 40 persen.

Kurang Mitigasi Risiko

Ekonom CORE Indonesia Muhammad Faisal mengungkapkan pembengkakan biaya dalam proyek ini merupakan akibat dari perencanaan yang buruk sehingga tidak ada mitigasi risiko dari awal. Alhasil, katanya, pemerintah dihadapkan pada pilihan yang sulit.
Biaya Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Membengkak, Indonesia Ajukan Utang
Uji coba kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikemudikan oleh masinis dari Indonesia dan juga masinis dari China, dari Stasiun Tegalluar, Jawa Barat, 15 November 2022. (VOA/Indra Yoga)
“Jadi akhirnya larinya ke utang. Utang dalam jangka pendek mungkin bisa mengatasi permasalahan APBN, tapi dalam jangka panjang bisa membebani ekonomi, membebani APBN itu sendiri dan juga rakyat. Padahal pasca COVID-19 utang kita juga sudah membengkak, jadi artinya ini akan semakin membebani, baik ke pemerintah maupun ke BUMN atau swasta,” kata Faisal.

Seharusnya, kata Faisal, pemerintah membebankan sebagian besar pembengkakan biaya itu kepada konsorsium China karena mereka keliru dalam melakukan kalkulasi awal.

“Tapi karena ini mungkin sudah kesulitan dalam hal bernegosiasi, maka akhirnya jatuh kepada utang ke CDB. Kalau itu yang menjadi opsinya maka ini perlu ada negosiasi lebih lanjut dari sisi bunga, yang kita tidak tahu seberapa besar bunganya."

"Kalau bunganya semakin besar ya sudah pasti semakin rugi. Dalam kondisi seperti ini, semestinya kalaupun harus berutang, untuk meneruskan karena ini kalau mangkrak biayanya lebih besar lagi, bagaimana negosiasi untuk mendapatkan special rate untuk proyek ini dari China Development Bank,” jelas Faisal.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengungkapkan pembengkakan biaya dalam membangun sebuah proyek infrastruktur lumrah terjadi. Meski begitu, ia menganggap proyek awal kereta cepat ini tidak dipersiapkan dengan matang.

“Memang saya melihat awal dulu agak terlalu tergesa-gesa perjanjiannya. Saya lihat kalau dengan China itu harus jelas, mungkin karena terburu-buru lalu ada orang sekitar Presiden yang membisiki yang mungkin dapat keuntungan juga dari situ, inilah yang terjadi. Tetapi barangnya sudah jadi, jangan sampai mangkrak, kalau mangkrak nantinya seperti Hambalang, ini harus terwujud. Tapi konsensi saja diperpanjang, aturan Bappenas direvisi,” ungkap Djoko kepada VOA.

Terkait rencana peminjaman, ia mengatakan, proyek kereta cepat seharusnya tidak membebani anggaran negara karena bersifat business to business.. [gi/ab]

Oleh: VOA Indonesia
Editor: Yakop

Jumat, 23 September 2022

Masyarakat Kayong Utara Terbantu Adanya Speed Boat atau Kapal Cepat Gratis

Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, menyatakan terbantu dengan adanya "speadboat" atau kapal cepat ambulan gratis yang disediakan Pemkab setempat untuk warganya yang akan berobat ke Pontianak.
Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, menyatakan terbantu dengan adanya "Speed boat" atau kapal cepat ambulan gratis yang disediakan Pemkab setempat untuk warganya yang akan berobat ke Pontianak.
BorneoTribun, Kayong Utara - Masyarakat Kabupaten Kayong Utara, Kalbar, menyatakan terbantu dengan adanya "Speed boat" atau kapal cepat ambulan gratis disediakan Pemkab setempat untuk warganya yang akan berobat ke Pontianak.

“Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih kepada Pemkab Kayong Utara telah menyiapkan Speed boat ambulans bagi warga akan berobat, tentu ini sangat membantu pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit di Pontianak,” kata Eko salah seorang warga Sukadana, Jumat.

Dengan memiliki dua mesin handal 150 PK, maka kapal cepat berbahan fiber itu membuat transportasi air tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar dua jam dari Sukadana ke Pelabuhan Rasau Jaya.

“Jadi keluarga saya kemarin saat dibawa ke Pontianak dalam kondisi sedang darurat tentu sangat terbantu, karena bisa cepat ditangani oleh pihak rumah sakit di sana (Pontianak),” katanya.

Komitmen Bupati Kayong Utara Citra Duani di bidang Kesehatan dinilainya tidak hanya slogan belaka karena banyak masyarakat "negeri bertuah" tersebut mendapatkan manfaat di bidang kesehatan mulai dari BPJS Kesehatan gratis, mobil ambulan gratis dan saat ini baru dijalankan kapal cepat ambulans gratis untuk warga Kayong Utara.

“Belum lagi rumah sakit Sultan Muhammad Jamaludin saat ini sudah sangat bagus infrastrukturnya, juga fasilitasnya sudah sangat memadai, adapun di dukung oleh dokter spesialisnya," katanya.

Ia pun berharap agar kebijakan ini langsung dirasakan masyarakat Kayong Utara tersebut tetap diteruskan di masa akan datang karena sangat berpihak kepada masyarakat terutama untuk mewujudkan warga Kayong Utara yang sehat secara jasmani.

“Salah satu penilaian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut saya harus diawali meningkatkan kesehatan warganya dengan memperhatikan segala aspek di bidang kesehatan bagi sarana prasarananya maupun program pendukung lainnya,” ujarnya.

Sabtu, 26 Juni 2021

Maskapai penerbangan Lion Air dan Citilink dilarang membawa penumpang ke Kalbar selama 7 Hari

Maskapai penerbangan Lion Air dan Citilink dilarang membawa penumpang ke Kalbar selama 7 Hari
Ilustrasi. Gambar iStock

BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Maskapai penerbangan Lion Air dan Citilink dilarang membawa penumpang ke Kalimantan Barat (Kalbar) selama 7 Hari.

Hal itu disebabkan sebelumnya ditemukan 2 orang penumpang asal pesawat Lion Air dan 7 penumpang asal pesawat Citilink rute Surabaya – Pontianak terpapar positif COVID-19.

Foto penumpang Bandara Supadio.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, Harisson menyampaikan, Lion Air dan Citilink diberikan sanksi selama tujuh hari tidak boleh membawa penumpang ke Provinsi Kalbar.

“Mereka boleh tetap terbang ke Pontianak tetapi hanya membawa kargo,” kata ungkap Harisson kepada wartawan, Jumat kemarin (25/6/2021).

Dijelaskan Harisson, dua penumpang Lion Air rute Surabaya – Pontianak pada 22 Juni 2021 yang terkonfirmasi positif itu membawa surat keterangan negatif PCR dari klinik Kantor Gubernur.

Namun setelah dilakukan pengecekan, ternyata itu (surat PCR Negatif) palsu. 

Pada barcode jika kita pindai memang menunjukkan pada klinik Kantor Gubernur. 

Tetapi setelah dilakukan pengecekan lebih lanjut ternyata ini dipalsukan. 

“Dengan teknologi sekarang barcode sudah bisa direkayasa. Namun tetap bisa terpantau dan terpindai,” kata Harisson.

Ilustrasi. Gambar iStock

Lanjut kata Harisson, keduanya saat datang ke Bandara Supadio tidak berani menunjukkan surat negatif PCR karena mereka khawatir ketahuan oleh tim Dinas Kesehatan di Bandara Supadio. 

“Untuk itu kita lakukan pemeriksaan swab PCR ternyata menunjukkan hasil positif,” timpalnya.

Lain halnya dengan tujuh penumpang Citilink yang dinyatakan positif. Tujuh orang ini, kata Harisson, membawa surat negatif PCR yang tidak memiliki barcode dan ada juga yang memiliki barcode, namun tidak bisa dipindai.

“Untuk itu kami lakukan pemeriksaan terhadap penumpang Citilink yang suratnya tidak memiliki barcode atau barcodenya tidak bisa dipindai. Dari 10 orang yang dilakukan pemeriksaan ternyata tujuh orang positif Covid-19,” jelasnya.

Sekarang ini, kalau masyarakat melakukan pemeriksaan di laboratorium yang tidak menggunakan aplikasi e-hac dalam pemeriksaannya, sebenarnya masyarakat telah melakukan pemeriksaan di laboratorium yang tidak direkomendasikan Kemenkes. 

Untuk itu laboratorium tersebut bisa saja mengeluarkan hasil pemeriksaan negatif, padahal positif. Buktinya, ada 10 orang yang menggunakan surat negatif PCR tanpa barcode atau dengan barcode tapi tidak bisa dipandai. 

“Buktinya, dari 10 orang ada tujuh orang yang positif, ini penumpang Citilink,” terangnya.

Saat ini, kata Harisson, seluruh penumpang pesawat yang positif COVID-19 itu tengah menjalani isolasi di Upelkes Provinsi Kalimantan Barat.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji memastikan akan kembali memberi sanksi kepada dua maskapai setelah ditemukan membawa penumpang positif COVID-19.

Besok Gubernur Kalbar akan memberi sanksi lagi kepada maskapai, karena ada 2 penumpang Lion Air positif. 

“Ada 2 orang ditemukan dengan nilai Cycle Threshold 14. Kemudian Citilink ditemukan 7 orang positif. Saya akan beri sanksi,” ujarnya di Pontianak, Kamis (24/6/2021).

Orang nomor wahid di Bumi Tanjungpura ini pun memastikan, kebijakan yang diambilnya itu sangat tepat demi keselamatan masyarakat Kalbar. 

Midji pun mengklaim, langkah tegas yang diambilnya itu bahkan diikuti Hongkong yang memberikan sanksi serupa kepada maskapai Garuda lantaran kedapatan membawa positif COVID-19.

“Garuda dilarang terbang ke Hongkong, kecuali membawa Kargo saja. Artinya apa yang kita lakukan selama ini benar,” tegasnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini sebelumnya telah beberapa kali memberikan sanksi tegas kepada maskapai yang kedapatan membawa penumpang positif COVID-19. Di mana, sanksi tegas itu berupa larangan membawa penumpang ke Kalbar dalam jangka waktu yang ditentukan.

Ilustrasi. Gambar iStock

Bahkan karena kebijakan itu, Sutarmidji sempat saling perang pernyataan dengan Kementerian Perhubungan dan beberapa anggota DPR lantaran Gubernur dinilai tak memiliki kewenangan tersebut. 

Namun Sutarmidji tetap kukuh dengan pendiriannya, sanksi tetap diberikan. Tercatat, Air Asia, Batik Air, Citilink, Lion Air dan Sriwijaya Air pernah mendapat sanksi tersebut.

Wajib menunjukan surat negatif PCR sebagai syarat masuk Kalbar ini merupakan kebijakan yang diambil oleh Gubernur Sutarmidji yang dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peratuan Gubernur Nomor 110 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan. (KO/YK)

Kamis, 24 Juni 2021

Hong Kong Larang Penerbangan dari RI karena COVID-19

Hong Kong Larang Penerbangan dari RI karena COVID-19

BORNEOTRIBUN.COM - Hong Kong akan melarang penerbangan dari Indonesia mulai Jumat (25/6) karena mengganggap "berisiko sangat tinggi" terkait virus corona. 

Pemerintah Hong Kong mengatakan pada Rabu (23/6) malam bahwa mereka menangguhkan penerbangan setelah jumlah kasus COVID-19 yang diimpor dari Indonesia melewati ambang batas yang ditetapkan oleh pusat keuangan global itu, sebagaimana dilansir dari Reuters. 

Hong Kong telah melarang kedatangan maskapai dari India, Nepal, Pakistan, dan Filipina. 

Selama ini wilayah administrasi khusus China tersebut menerapkan regulasi yang mengatur penangguhan penerbangan jika terdapat lima atau lebih penumpang yang dites positif untuk salah satu varian kasus COVID-19 pada saat kedatangan. 

Penangguhan penerbangan juga dapat diterapkan jika ada 10 atau lebih penumpang yang ditemukan memiliki varian lain selama masa karantina.

Hong Kong telah mencatat lebih dari 11.800 kasus dan 210 kematian akibat virus corona. Sebagian besar kasus COVID-19 yang terjadi baru-baru ini di kota tersebut dipicu oleh kasus impor.   

Kementerian Luar Negeri RI mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa larangan Hong Kong adalah "sementara" dan bahwa pekerja migran Indonesia yang terkena peraturan baru harus menghubungi majikan dan agen mereka.  

Hong Kong mempekerjakan ribuan pekerja migran dari sejumlah negara, termasuk Indonesia dan Filipina. [ah/au]

Oleh: VOA

Selasa, 22 Juni 2021

Berupaya Selamatkan Garuda, DPR Desak Renegosiasi dengan Perusahaan Penyewaan Pesawat

Berupaya Selamatkan Garuda, DPR Desak Renegosiasi dengan Perusahaan Penyewaan Pesawat
Foto: Para pilot Garuda Indonesia memberi hormat pada acara perpisahan pengoperasian pesawat Boeing 747 terakhir di Bandara Soekarno-Hatta, 9 Oktober 2017. (Foto: Dita Alangkara/ AP)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Dewan Perwakilan Rakyat mendesak direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Garuda.

Garuda sedang limbung. Utang maskapai penerbangan utama Indonesia itu mencapai sekitar Rp 70 triliun dan tiap bulan rugi Rp 1 triliun.

Oleh karena itu upaya untuk menyelamatkan Garuda menjadi pembahasan utama dalam rapat kerja antara direksi Garuda, termasuk Direktur Utama Irfan Setiaputra dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di kompleks parlemen di Senayan, Jakarta, Senin (21/6).

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Martin Manurung mendesak direksi Garuda segera mengambil langkah cepat untuk menyelamatkan Garuda. Salah satunya dengan mempercepat renegosiasi dengan perusahaan penyewaan pesawat (lessor).

Martin menekankan jika memang biaya sewa pesawat oleh Garuda selama ini terlalu mahal maka Komisi VI DPR mendukung dilakukan audit investigasi dan renegosiasi.

"Kalau Bapak perlu itu supaya Bapak juga memiliki posisi tawar yang kuat kepada pihak yang menyewakan, yah penegakan hukum saja Pak. Mereka juga takut berurusan sama hukum kalau memang benar ada ketidakwajaran biaya sewa pesawat, misalnya," kata Martin.

Garuda didesak untuk melakukan renegosiasi dengan pihak lessor (foto: dok)

Mengenai pengurangan karyawan Garuda, Martin mengakui itu opsi yang tidak terhindarkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua Komisi VI Mohammad Haekal dari Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya. Dia membenarkan salah satu persoalan utama yang dihadapi Garuda sejak lama adalah pihak yang menyewakan pesawat (lessor). Persoalan ini juga dihadapi oleh semua maskapai di dunia di tengah lesunya industri penerbangan akibat pandemi COVID-19 yang berlangsung sejak Maret tahun lalu.

"Kalau perlu Bapak minta audit dengan tujuan tertentulah buat membantu negosiasi dengan lessor. Kalau BPK menyatakan bahwa memang ada kerugian negara di situ, ya kita bawa itu (audit investigasi) buat modal kita di pengadilan di luar negeri," kata Haekal.

Sependapat dengan Martin Manurung, Haekal juga sepakat soal menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) tapi bukan untuk mensubsidi korupsinya orang lain atau korupsi rente.

Dirut Garuda Akui Sewa Pesawat Terlalu Mahal


Dalam jawabannya, Direktur Utama Garuda Irfan Setiaputra membenarkan semua biaya sewa pesawat oleh memang terlalu mahal.

Direktur Utama Garuda, Irfan Setiaputra (foto: courtesy)

"Semua kemahalan Pak, semua kemahalan. Itulah yang kita negosiasi tahun lalu. Sudah turun (rata-rata) 30 persen (biaya sewanya). Ini yang kita mau renegosiasi lagi karena ada dua hal yang mesti kita renegosiasi. Pertama ada kewajiban yang belum kita bayar selama ini total US$ 700 juta ke semua lessor sama yang ke depan," ujar Irfan.

Irfan menjelaskan dari 142 pesawat yang disewa oleh Garuda, tinggal 41 pesawat masih dipakai untuk terbang dan disewa dari 15 lessor. Sedangkan sisa 101 pesawat yang disewa dari 16 lessor tidak digunakan.

Irfan menambahkan setelah proses negosiasi tahun lalu, total biaya sewa pesawat oleh Garuda turun dari US$ 76 juta per bulan menjadi US$ 56 juta sebulan.

Sejauh ini, lanjut Irfan, Garuda sudah mengembalikan 20 pesawat yang tidak dipakai kepada lessor, dan sedang berunding dengan satu lessor lain untuk mengembalikan tujuh pesawat mereka.

Empat Opsi Penyelamatan


Ada empat opsi penyelamatan yang sedang dipertimbangkan manajemen Garuda Indonesia.

Opsi pertama, pemerintah terus mendukung kinerja Garuda melalui pinjaman ekuitas, namun hal ini berpoentsi membuat Garuda meninggalkan utang warisan makin besar.

Opsi kedua, menggunakan legal bankcruptcy untuk merestrukturisasi kewajiban Garuda, seperti utang, sewa pesawat, dan kontrak kerja. Opsi ini masih mempertimbangkan Undang-undang Kepailitan.

Opsi ketiga, garuda dibiarkan melakukan restrukturisasi dan di saat bersamaan, mulai mendirikan maskapai baru untuk mengambil alih sebagian besar rute domestik Garuda. Bahkan diproyeksikan untuk menjadi maskapai nasional di pasar domestik.

Opsi keempat, Garuda akan dilikuidasi. Dalam opsi ini, pemerintah akan mendrong sektor swasta untuk meningkatkan layanan transportasi udara.

Ada 4 opsi penyelamatan perusahaan yang dipertimbangkan Garuda (foto: dok).

Dari empat opsi itu, Irfan mengatakan direksi Garuda lebih memilih pada opsi kedua dan ketiga.

"Pilihan yang memang kita ambil lebih pada opsi kedua dan ketiga. Opsi kedua dan ketiga itu adalah restrukturisasi karena utang ini nggak mungkin kalau mesti ditanggung pemerintah semua. Saya sepakat dengan pimpinan, utang ini adalah utang masa lalu juga," kata Irfan.

Lebih 1.000 Karyawan Akan Dipensiunkan Dini


Untuk efisiensi, Irfan menjelaskan Garuda berencana melakukan pensiun dini terhadap 1.099 karyawan yang akan dimulai akhir bulan ini dan rampung akhir tahun ini. Skema lain yang sedang dipertimbangkan adalah cuti di luar tanggungan bagi karyawan baru melahirkan atau akan melahirkan serta mereka yang memiliki kepentingan mendesak, seperti ingin kuliah lagi.

Rute-Rute Mahal Disetop


Selain itu, lanjut Irfan, Garuda telah menyetop rute-rute penerbangan internasional yang terus menimbulkan kerugian, seperti rute ke Melbourne dan Perth yang akan segera dihentikan mulai Juli mendatang. Rute penerbangan ke Sydney tetap dipertahankan demi konektivitas, namun dikurangi menjadi sepekan sekali.

Rute penerbangan lain yang juga akan segera dihentikan adalah rute ke Osaka, Jepang.

Tiga rute lain yang sedang dikaji untuk dihentikan adalah rute Jakarta-Amsterdam, Jakarta-Kuala Lumpur, dan Jakarta-Seoul. [fw/em]

Oleh: VOA

Rabu, 26 Mei 2021

Kereta LRT Kuala Lumpur Kembali Beroperasi Setelah Kecelakaan Hebat

Kereta LRT Kuala Lumpur Kembali Beroperasi Setelah Kecelakaan Hebat
Kereta Light Rail Transit (LRT) bergerak melalui pusat kota Kuala Lumpur,15 Januari 2007. (Foto: REUTERS/Zainal Abd Halim)

BORNEOTRIBUN INTERNASIONAL - Kereta light rail transit (LRT) di Kuala Lumpur, Malaysia, kembali beroperasi, Selasa (25/5), setelah tabrakan antara dua kereta yang melukai 213 orang pada malam sebelumnya.

Prasarana Malaysia Berhad, operator sistem metro itu, mengatakan melalui sebuah pernyataan, layanan tersedia dalam frekuensi yang lebih rendah setelah kecelakaan itu, bertepatan dengan pembatasan-pembatasan terkait kebijakan lockdown baru yang mulai berlaku pada hari yang sama.

Layanan kereta diharapkan dapat pulih sepenuhnya dalam waktu tiga hari lagi setelah operasi pembersihan dan perbaikan selesai dilakukan.

Sementara itu, pihak berwenang Malaysia, pada hari yang sama juga mulai menggelar penyelidikan kecelakaan itu. Peristiwa itu merupakan kecelakaan terbesar di negara tersebut sepanjang sejarah berdirinya sistem perkeretaapian bawah tanah negara itu.

Tabrakan yang menyebabkan 47 orang terluka parah itu adalah kecelakaan besar pertama dalam 23 tahun sistem metro beroperasi, kata Menteri Transportasi Wee Ka Siong sewaktu ia berjanji akan melakukan penyelidikan secara saksama.

Dua kereta bawah tanah bertabrakan di terowongan dekat Menara Kembar Petronas, Senin (24/5) malam sekitar pukul 20.45 waktu setempat. Rangkaian kereta yang penuh penumpang bertabrakan dengan kereta lain yang kosong. Keduanya melaju ke arah berlawanan di atas rel yang sama.

“Kereta yang satu melaju pada kecepatan 20 kilometer per jam, sedangkan kereta lain berkecepatan sekitar 40 kilometer per jam saat bertabrakan. Tabrakan menyebabkan hentakan kuat yang melontarkan sejumlah penumpang dari kursi mereka,” ujar Wee Ka Siong, kepada media setempat.

Kereta kosong itu dikemudikan masinis dan sedang diuji setelah perbaikan, sementara kereta sarat penumpang tanpa masinis dan dioperasikan otomatis oleh pusat operasi. Otoritas layanan kereta metro menyebutkan, tidak ada tanda-tanda kesalahan sistem. Diduga kecelakaan terjadi karena kesalahan komunikasi antara masinis dan pusat pengendali jaringan kereta.

Kereta bawah tanah Malaysia diperkirakan mengangkut lebih dari 350.000 penumpang setiap hari. Semasa pandemi COVID-19, jumlah penumpang menurun karena pembatasan sosial untuk mengendalikan penyebaran virus corona. [ab/uh]

Oleh: VOA

Senin, 20 Juli 2020

Antisipasi Jalan Rusak, PT. KSP Belitang Lakukan Perbaikan di Beberapa Titik



BORNEOTRIBUN I BELITANG - Dalam beberapa hari terakhir wilayah Kecamatan Belitang diguyur hujan dengan intensitas sedang dan mengakibatkan air sungai kapuas meluap serta mengakibatkan dua Desa terkena dampaknya.

Hal itu juga yang mengakibatkan akses jalan transportasi darat mengalami kerusakan seperti di jalan poros SP 2 Maboh Permai menuju SP 4 Setuntung.

Jalan tersebut sebagian belum diaspal dengan tekstur tanah dibeberapa titik mengalami kerusakan serta pihak PT. KSP dengan wujud kepedulian melakukan perbaikan untuk kelancaran transportasi.

PT. KSP (Kalimantan Sanggar Pusaka) Agro Belitang menurunkan alat berat untuk melakukan perbaikan disepanjang jalan dari SP2 menuju SP 4 pada Kamis 16/7/20, kemarin.

Ditempat terpisah, saat dikonfirmasi media ini, Manager PT. KSP Agro Suwarno menjelaskan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak pemerintah daerah mengenai kerjasama serta wujud kepedulian tentang akses transportasi untuk kepentingan masyarakat.

"Selain perbaikan jalan, pihak manajemen juga tetap berusaha membantu meringankan beban masyarakat ditengah situasi pandemi Covid-19 ". Jelas Suwarno.


Penulis : Daiky
Editor    : Herman

Senin, 13 Juli 2020

Poterlas Punya seketriat Diterminal Lawangkuari


Fhoto : Sekretariat Poterlas / Doc. Mus

BORNEOTRIBUN I SEKADAU - Pasca terbentuknya kepengurusan yang baru, persatuan ojek terminal lawang kuari sekadau ( Poterlas ) punya sekretariat sebagai wahana pangkalan dikomplek terminal lawangkuari sekadau.

Wakil Ketua poterlas, Mariadi menyebutkan sekretariat poterlas milik bersama para tukang ojek.
Adanya sekretariat berdasarkan usulan anggota supaya adanya tempat yang bisa dijadikan pangkalan.

" Sekretariat ini untuk tempat mangkat teman-teman tukang ojek di sekadau ". Ujar Mariadi beberapa waktu lalu kepada awak media ini.

Begitu juga dengan ketua terpilih Poterlas, Bujang Sirajudin mengatakan terbentuknya sekretariat berdasarkan beberapa rekomendasi yang disampaikan rekan-rekannya.

Bujang menyebut ada beberapa tempat yang sering menjadi tempat mangkal para ojek, seperti di sekitar pelabuhan sether , Termina Lawangkuari, simpang  jalan rawak kawasan alun-alun dan beberapa titik lain.

" kita pilih diterminal Lawangkuari,  biar silaturahmi kita sama-sama Ojek Sekadau lebih akrab serta bersatu dalam POTERLAS milik kita bersama ". Kata ketua Poterlas.

Penulis : Mussin
Editor    : Herman












Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno