 |
| Perwakilan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur mendatangi Gedung DPRD OKU (Elvis/Borneotribun) |
Borneotribun Baturaja, Sumsel -
Perwakilan masyarakat Desa Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur mendatangi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terkait permasalah keluhan warga seputar Dusun III, dan Dusun IV yang mengeluhkan tegangan voltase listrik rendah sehingga dianggap merugikan masyarakat.
Pertemuan masyarakat tersebut dikemas dengan kegiatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD OKU bersama Unit Pelayanan Pelanggan (UPP) PLN dan warga Desa Tanjung Baru yang dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha SH didampingi Ketua Komisi III Densi Hermanto, Soderi Tario dan sejumlah anggota DPRD OKU lainnya. Selain itu hadir juga Manager UPP PLN Baturaja Iswandi, serta Kepala Desa Tanjung Baru, Amin Rahman berserta sejumlah tokoh dan perangkat Desa.
Melalui RDP tersebut, masyarakat Desa Tanjung Baru menyampaikan keluhan masyarakat terkait rendahnya tegangan listrik di sejumlah wilayah Desa Tanjung Baru khusunya Dusun III, dan Dusun IV.
Zainal Arifin selaku PJ Kepala Desa Persiapan Kemilau Baru mengatakan rendahnya tegangan arus listrik di wilayah tersebut sudah berlangsung lama bahkan sejak tahun 2021 yang lalau pihaknya sudah mengajukan penambahan daya ke PLN, namun hal itu belum ditanggapi.
"Normalnya tegangan listrik itu 220V tapi di tempat kami tegangan listriknya hanya 160V. untuk itu kami meminta kepada DPRD OKU terutamanya Wakil Ketua I DPRD OKU dan anggota lainnya untuk mencarikan solusi terkait permasalah ini," Katanya.
Hal senada juga diungkapkan Sawal warga Tanjung Baru yang mengungkapkan masyarakat kurang memahami secara teknis permasalah PLN, karena masyarakat hanya tahu menunaikan kewajiban sebagai pelanggan PLN yaitu membayar tagihan tepat waktu. Untuk itu dirinya meminta hak pelanggan PLN untuk mendapatkan pelayanan yang baik.
"Kami ini masyarakat awam tidak faham secara teknis. Kami tinggal di kota tapi terasa di pedalaman. Kami tidak pernah menunggak bayar kewajiban kami sudah kami penuhi. Kami hanya menuntut hak kami untuk mendapatkan pelayanan PLN yang layak," Ungkapnya.
Menanggapi beberapa keluhan masyarakat tersebut, Wakil Ketua I DPRD OKU, Yudi Purna Nugraha mengingatkan kepada pihak PLN UPP Baturaja untuk segera mengatasi keluhan masyarakat terkait tegangan listrik yang tidak sesuai standar PLN. Untuk itu, YPN meminta kejelasan dari pihak PLN kapan permasalahan tersebut akan diselesaikan.
"Dalam rangka pemenuhan pelayanan publik, itu harus dipastikan masyarakat mendapat tegangan yang layak sesuai standar PLN. Kami tidak ingin masyarakat ini datang ke dua kali melaporkan permasalahan ini.
Kami mintak kepastian dari PLN kapan akan dilakukan perbaikan," Tegasnya.
Sementara itu, Manager UPL PLN Baturaja menjelaskan terkait permasalah yang menjadi keluhan masyarakat. Dikatakannya, permasalahan dikawasan tersebut dikarenakan beban daya arus listrik dikawasan tersebut sudah tidak memadai lagi, mengingat tingginya animo permintaan pemasangan baru sehingga beban daya semakin meningkat.
"Terkait suplai daerah pancur ada 2 travo di depan Citi Mall. Disinilah permasalahannya. Dengan adanya sejumlah pengembangan developer dikawasan tersebut sehingga menjadi beban yang semakin meningkat, seharusnya Developer menyiapkan travo, jaringan dan Kwh meter harus disiapkan terlebih dahulu. Jika pemasangan baru bagi developer, harus dipasang secara kolektif dan diawasi oleh PLN. Kami berupaya agar mutu layanan kami harus baik, untuk itu kami akan segera berkordinasi ke atas terkait permasalahan ini. Mohon doanya, sesuai dengan semangat kemerdekaan akan kami upayakan 17 Agustus nanti arus listrik masyarakat di sana juga ikut merdeka, kalaupun harus tertunda minimal lah awal September nanti permasalahan ini akan selesai," Pungkasnya.
Reporter : Elvis
Editor : R. Hermanto
