Taliban Bebaskan 2 Wartawan Afghanistan Setelah Kecaman Internasional Berdatangan

Redaksi    Jumat, Februari 04, 2022    Comment   

Taliban Bebaskan 2 Wartawan Afghanistan Setelah Kecaman Internasional Berdatangan

Para jurnalis Afghanistan tampak hadir di lokasi serangan bom di Kabul, Afghanistan, pada 9 Februari 2021. (Foto: AP/Rahmat Gul)

BorneoTribun.com - Taliban, pada Rabu (2/2), membebaskan dua orang jurnalis yang bekerja untuk saluran berita lokal di Afghanistan, dua hari setelah kelompok tersebut menahan mereka, setelah meluasnya kecaman dari dalam negeri maupun dunia internasional terhadap tindakan keras kelompok Islamis itu dalam menangani perbedaan pendapat.

Sharif Hassanyar, kepala TV swasta Ariana News, mengkonfirmasi melalui cuitan di Twitter pembebasan wartawan Waris Hasrat dan Aslam Hijab pada Rabu (2/2) dari tahanan Taliban.

Finally TB release Aslam Ejab and Waris Hasrat they were in detonation of TB for two nights. @RSF_inter @BBCYaldaHakim @AFIntlBrk @CPJAsia @SNJ_national pic.twitter.com/dLpzbqunqz

— Sharif_Hassanyar (@S_Hassanyar) February 2, 2022

Kedua wartawan itu ditangkap pada Senin (31/1) oleh pasukan Taliban ketika mereka meninggalkan kantor untuk makan siang di ibu kota, Kabul. Alasan di balik penangkapan mereka tidak diketahui, dan pihak otoritas Taliban membebaskan mereka tanpa mengaku bertanggung jawab.

PBB dan kelompok-kelompok HAM lokal serta internasional telah mengutuk penahanan Hasrat dan Hijab, dan menuntut pembebasan mereka.

Misi Bantuan PBB di Afghanistan membenarkan pembebasan kedua jurnalis itu, dan mendesak Taliban untuk menghentikan penculikan dan membebaskan beberapa aktivis perempuan lainnya yang juga ditahan.

Taliban release two @ArianaNews_ reporters that they detained without acknowledging responsibility. The whereabouts of women activists & others who went missing two weeks ago remain unknown. Urgent action by Taliban needed to stop abductions & secure freedom for the disappeared. https://t.co/jlWSTeuIMm

— UNAMA News (@UNAMAnews) February 2, 2022

Para aktivis perempuan itu menghilang dua minggu lalu setelah menghadiri protes untuk menuntut lebih banyak hak dan mengecam berbagai pembatasan oleh Taliban terhadap perempuan, termasuk keharusan mengenakan jilbab ketika berada di tempat umum.

Para pengecam mengatakan kembali berkuasanya Taliban sejak pertengahan Agustus lalu telah merusak kebebasan berekspresi di Afghanistan. [lt/em]

Oleh: VOA Indonesia

Menlu Taliban: Pengakuan Internasional Makin Dekat

Redaksi    Kamis, Februari 03, 2022    Comment   

Menlu Taliban: Pengakuan Internasional Makin Dekat

Perwakilan Taliban tiba di Norwegia untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Barat tentang hak asasi manusia dan bantuan darurat, di Gardermoen, Norwegia, 22 Januari 2022. (Foto: NTB/Terje Bendiksby via REUTERS)

BorneoTribun Jakarta - Menteri Luar Negeri Taliban mengklaim pengakuan internasional terhadap rezim tersebut semakin dekat. Namun ia menekankan konsesi apa pun yang dibuat oleh penguasa baru Afghanistan akan sesuai dengan persyaratan mereka.

Dalam wawancara pertamanya sejak kembali dari pembicaraan dengan negara-negara Barat di Oslo, Menteri Luar Negeri Amir Khan Muttaqi juga mendesak Washington untuk mencairkan aset Afghanistan untuk membantu meringankan krisis kemanusiaan yang terjadi di negaranya.

Tidak ada negara yang secara resmi mengakui pemerintah yang dilantik setelah Taliban merebut kekuasaan pada Agustus ketika pasukan pimpinan AS mundur setelah pendudukan selama 20 tahun.

Menteri Luar Negeri di Kabinet baru Afghanistan yang dipimpin Taliban, Amir Khan Muttaqi berbicara selama wawancara dengan Associated Press di Kabul, Afghanistan, Minggu, 12 Desember 2021. (Foto: AP/Mohammed Shoaib Amin)

Namun Muttaqi mengatakan kepada kantor berita AFP pada Rabu (2/3) malam bahwa penguasa baru Afghanistan perlahan-lahan mendapatkan penerimaan internasional.

"Dalam proses mendapatkan pengakuan... kami semakin dekat dengan tujuan itu," katanya.

"Itu adalah hak kami, hak rakyat Afghanistan. Kami akan melanjutkan perjuangan dan upaya politik kami sampai kami mendapatkan hak kami,” tegasnya.

Pembicaraan di Norwegia bulan lalu adalah yang pertama melibatkan Taliban yang diadakan di wilayah Barat dalam beberapa dasawarsa.

Meski Norwegia bersikeras pertemuan itu tidak dimaksudkan untuk memberikan pengakuan formal kelompok Islam garis keras, Taliban telah menggembar-gemborkannya hal sebaliknya.

Muttaqi mengatakan pemerintahnya secara aktif terlibat dengan komunitas internasional, yang menurutnya adalah sebuah indikasi yang jelas mendapatkan pengakuan.

"Masyarakat internasional ingin berinteraksi dengan kami," katanya. "Kami telah memiliki prestasi yang baik dalam hal itu."

Muttaqi mengatakan beberapa negara mengoperasikan kedutaan di Kabul, dengan lebih banyak lagi diharapkan akan segera dibuka.

"Kami berharap kedutaan beberapa negara Eropa dan Arab juga akan dibuka," katanya.

Namun Muttaqi mengatakan bahwa konsesi apa pun yang dibuat Taliban di bidang-bidang seperti hak asasi manusia akan sesuai dengan persyaratan mereka dan bukan sebagai akibat dari tekanan internasional.

"Apa yang kami lakukan di negara kami bukan karena kami harus memenuhi persyaratan, kami juga tidak melakukannya di bawah tekanan seseorang," katanya.

"Kami melakukannya sesuai rencana dan kebijakan kami."

Foto selebaran menunjukkan Menteri Luar Negeri Taliban Amir Khan Muttaqi (tengah), pejabat senior Taliban Anas Haqqani (kanan) dan delegasi, di Bandara Kabul, 22 Januari 2022. (Foto: AFP)

Taliban telah menjanjikan aturan Islam dengan versi yang lebih lembut dibanding saat memerintah dahulu pada periode 1996 hingga 2001.

Namun rezim baru dengan cepat melarang perempuan dari sebagian besar pekerjaan pemerintah dan menutup sebagian besar sekolah menengah perempuan.

Namun, meskipun ada bukti jelas yang bertentangan, Muttaqi bersikeras bahwa rezim baru tidak memecat pegawai pemerintah sebelumnya yang didukung AS.

"Tidak satu pun dari 500.000 karyawan rezim sebelumnya, pria atau perempuan, telah dipecat. Mereka semua dibayar," katanya.

Namun ribuan orang di Kabul mengatakan mereka telah kehilangan pekerjaan atau tidak dibayar selama berbulan-bulan.

Lama bergantung pada bantuan internasional, krisis ekonomi Afghanistan telah diperburuk setelah Washington membekukan hampir $10 miliar aset negara yang disimpan di luar negeri.

Dengan semakin dalamnya jurang kemiskinan dan bencana kekeringan yang menghancurkan pertanian di banyak daerah, PBB telah memperingatkan bahwa setengah dari 38 juta penduduk negara itu menghadapi kekurangan pangan pada musim dingin ini.

Washington dan sebagian besar komunitas global bersikeras bahwa bantuan keuangan apa pun bergantung pada Taliban dalam hal memperbaiki catatan tentang mereka - terutama mengenai perempuan. [ah/rs]

Poles Citra, Taliban Larang Tentaranya Bawa Senjata ke Taman Hiburan

Redaksi    Kamis, Februari 03, 2022    Comment   

Poles Citra, Taliban Larang Tentaranya Bawa Senjata ke Taman Hiburan

Pasukan Taliban berpatroli di landasan pacu sehari setelah penarikan pasukan AS dari Bandara Internasional Hamid Karzai di Kabul.

BorneoTribun Jakarta - Juru bicara Taliban, Rabu (2/2), mengatakan mereka tidak akan lagi mengizinkan lagi tentaranya membawa senjata ke taman hiburan di Afghanistan. Hal tersebut ditengarai sebagai upaya penguasa baru negara itu untuk memoles citra mereka.

Tentara Taliban, banyak dari mereka telah menghabiskan sebagian besar hidupnya dalam pemberontakan melawan pemerintah Afghanistan yang didukung Amerika Serikat (AS) selama 20 tahun, berbondong-bondong datang ke taman hiburan di kota-kota Afghanistan setelah kelompok tersebut mengambil alih kekuasaan pada Agustus lalu.

"Mujahidin Imarah Islam tidak diizinkan memasuki taman hiburan dengan senjata, seragam militer, dan kendaraan," kata juru bicara utama Taliban, Zabihullah Mujahid, di Twitter.

"(Mereka) wajib mematuhi semua aturan dan peraturan taman hiburan."

Tentara Taliban berpatroli di sepanjang jalan selama demonstrasi oleh orang-orang untuk mengutuk protes baru-baru ini oleh aktivis hak-hak perempuan Afghanistan, di Kabul. (Foto: AFP)

Taliban dikenal sebagai penegak aturan yang tidak kenal kompromi dan seringkali brutal yang terlihat dari cara mereka saat terakhir memerintah, antara 1996 dan 2001.

Namun sejak mengambil alih pada Agustus, mereka mencoba untuk menampilkan wajah yang lebih moderat kepada sesama warga Afghanistan dan dunia yang lebih luas, saat kabinet sementara bergulat dengan krisis kemanusiaan yang membayangi.

Daya tarik khusus bagi tentara Taliban adalah salah satu taman hiburan terbesar di Kabul dan taman tepi air di waduk Qargha, di pinggiran barat kota.

Pejuang mencengkeram senapan otomatis mengantre untuk naik komidi putar dan mengayunkan kapal bajak laut, sementara para pengunjung yang berasal dari masyarakat biasa memandang mereka dengan gugup.

Sebagian besar tentara yang berbicara dengan Reuters pada saat itu mengaku belum pernah ke Kabul sampai Taliban menguasai ibu kota pada 15 Agustus. Beberapa tentara mengatakan ingin mengunjungi taman hiburan sebelum kembali bertugas di seluruh pelosok negeri. [ah/rs]

Sumber: VOA Indonesia

Pejabat Taliban: Perempuan Tetap Diizinkan Bersekolah

Redaksi    Jumat, September 17, 2021    Comment   

Pejabat Taliban: Perempuan Tetap Diizinkan Bersekolah

Pejabat Taliban: Perempuan Tetap Diizinkan Bersekolah. 

BorneoTribun Internasional -- Kehidupan kembali normal di Helmand, provinsi di bagian selatan Afghanistan, dengan kantor-kantor pemerintah terus melakukan kegiatan sehari-hari mereka. Helmand, salah satu medan pertempuran tersengit antara Taliban dan pasukan internasional, direbut Taliban pada 13 Agustus.  

Sejak itu, ada gubernur baru yang ditunjuk untuk provinsi tersebut. Abdul Ahad, yang pernah berjuang melawan bekas pasukan pemerintah, kini duduk di belakang meja memimpin provinsi di mana ia tinggal dalam persembunyian selama bertahun-tahun sambil berjuang melawan pasukan Amerika, Inggris dan sekutu-sekutu mereka. 

Ahad mengatakan “semua departemen pemerintah” tetap berfungsi sejak Taliban merebut daerah itu dan semua departemen terus memberikan layanan mereka. 

Taliban juga telah menyatakan kaum perempuan akan dapat melanjutkan pendidikan mereka dan bekerja di luar rumah, hak-hak yang tidak diberikan kepada perempuan sewaktu kelompok militan itu berkuasa sebelumnya. 

Mereka juga telah bertekad akan memberlakukan syariah Islam, tanpa memberikan rinciannya. 

Ahad mengatakan di provinsi itu, anak-anak perempuan dapat bersekolah dengan persyaratan tertentu, tetapi ia tidak dapat menerima sistem pendidikan yang sekarang ini yang “dibentuk oleh orang-orang asing.” 

Sewaktu Taliban terakhir kali berkuasa pada akhir 1990-an, Afghanistan adalah negara pertanian yang miskin, dan Taliban sibuk memaksakan ajaran Islam mereka yang keras pada rakyat yang sangat tradisional dan kebanyakan patuh. 

Kali ini, mereka menghadapi masyarakat yang lebih maju dengan kelas menengah yang kecil dan berpendidikan, tetapi juga ekonomi yang telah hancur karena perang dan korupsi. [uh/ab]

VOA

PBB Bertemu Taliban untuk Pastikan Bantuan Tetap Mengalir ke Afghanistan

Redaksi    Jumat, September 10, 2021    Comment   

PBB Bertemu Taliban untuk Pastikan Bantuan Tetap Mengalir ke Afghanistan

PBB Bertemu Taliban untuk Pastikan Bantuan Tetap Mengalir ke Afghanistan. 

BorneoTribun Internasional -- Kepala Urusan Kemanusiaan Perserikatan Bangsa-Bangsa Martin Griffiths mengumumkan bahwa minggu ini ia akan bertemu dengan para pemimpin senior Taliban di Afghanistan untuk berdiskusi beberapa hal, termasuk diantaranya adalah mengenai kebutuhan pekerja bantuan dan soal jaminan bantuan masuk ke negara tersebut. 

“Saya menyampaikan kepada Taliban dengan sangat jelas apa yang dibutuhkan oleh badan-badan kemanusiaan di seluruh dunia di setiap negara untuk beroperasi di mana pun di dunia,” kata Martin Griffiths kepada para wartawan dalam jumpa pers via video Selasa (7/9) dari Doha, Qatar. 

Jaminan yang dimintanya itu termasuk keselamatan dan keamanan bagi staf pria dan wanita yang bekerja bagi organisasi-organisasi kemanusiaan nasional dan internasional; akses tanpa hambatan ke orang-orang yang membutuhkan; kemampuan untuk mempekerjakan siapa saja yang mereka inginkan; dan agar fasilitas mereka tidak ditempati atau digunakan untuk tujuan militer.  

Sekitar 18 juta warga Afghanistan membutuhkan makanan, air bersih, perawatan kesehatan dan bantuan mendesak lainnya, mengingat musim dingin akan segera tiba. 

Pada hari Senin (13/9) depan, PBB akan mengadakan konferensi donor di Jenewa untuk menggalang total $606 juta untuk mendanai operasi kemanusiaan di Afghanistan hingga bulan Desember. 

Pekan lalu, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan bahwa “bencana kemanusiaan membayangi” di negara yang terletak di wilayah Asia Selatan tersebut. 

PBB juga ingin agar Taliban menghormati komitmennya secara konsisten di seluruh negeri. 

Organisasi kemanusiaan yang beroperasi di berbagai bagian Afghanistan telah melaporkan pengalaman yang berbeda dengan otoritas Taliban setempat. 

Sebagian, misalnya, telah membatasi pergerakan perempuan dan anak perempuan, sementara di beberapa daerah lain tidak.

PBB biasanya menggunakan jasa penerbangan dari bandara untuk upaya kemanusiaan, memindahkan pasokan dan pekerjanya. Griffiths mengatakan penerbangan itu akan dilanjutkan “dalam beberapa hari.” [lt/em/rs]

VOA

Taliban Bahas Pembentukan Pemerintahan "Islami yang Inklusif"

Redaksi    Minggu, Agustus 22, 2021    Comment   

Taliban Bahas Pembentukan Pemerintahan "Islami yang Inklusif"

Taliban Bahas Pembentukan Pemerintahan "Islami yang Inklusif".

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Seminggu setelah merebut kekuasaan di Afghanistan, para pemimpin pemberontak Taliban masih melakukan perundingan internal dan pertemuan dengan para mantan saingan untuk membentuk "pemerintahan Islami yang inklusif" seperti yang telah mereka janjikan. 

Para pejabat Taliban di Kabul, mengatakan pada Sabtu (21/8) bahwa kerangka kerja pembentukan pemerintahan baru itu akan diumumkan segera.

Mohamad Naeem, juru bicara politik Taliban mengatakan bahwa para pemimpin Taliban senior mengadakan pertemuan baru pada Sabtu (21/8) dengan para tokoh terkemuka di Obu Kota Afghanistan untuk bertukar pendapat mengenai sistem pemerintahan di masa depan.

Dia mengutip seorang pemimpin senior, Shahabuddin Dilawar, yang mengatakan Taliban menginginkan "sistem pusat kuat yang menghormati supremasi hukum, bebas dari korupsi dan setiap warga berpeluang untuk mengabdi kepada negara dan bangsa." 

Taliban membuka dialog politik setelah mengeluarkan amnesti bagi semua yang pernah mengabdi atau menjadi bagian dari bekas pemerintahan Afghanistan. [vm/ft]

VOA

Laporan PBB Peringatkan akan Terjadinya Permainan Kekuatan Taliban

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Laporan PBB Peringatkan akan Terjadinya Permainan Kekuatan Taliban

Pasukan keamanan Afghanistan mengambil posisi dalam baku tembak antara Taliban dan pasukan keamanan Afghanistan di Provinsi Laghman, Afghanistan, 1 Maret 2017.

BorneoTribun Internasional -- Taliban tampaknya siap untuk mengambil alih paksa apa yang tidak mereka dapatkan melalui negosiasi setelah pasukan Amerika Serikat (AS) dan koalisi menyelesaikan penarikan pasukan dari Afghanistan. Hal itu diungkapkan dalam penilaian baru berdasarkan intelijen dari negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Laporan yang dikeluarkan pada Kamis (3/6) oleh tim pemantau sanksi PBB untuk Afghanistan, memperingatkan bahwa walaupun Taliban secara teknis masih mematuhi ketentuan perjanjian tahun lalu dengan AS, mereka telah memperketat cengkeraman pada kekuasaan, melakukan kontrol langsung atas lebih dari setengah dari pusat administrasi distrik di negara itu sambil memperebutkan atau mengendalikan hingga 70 persen wilayah di luar daerah perkotaan.

Badan intelijen negara-negara anggota PBB memperingatkan ini mungkin baru permulaan.

“Retorika Taliban dan laporan persiapan aktif Taliban untuk musim pertempuran musim semi menunjukkan kelompok itu kemungkinan akan meningkatkan operasi militer untuk 2021, terlepas dari apakah serangan musim semi diumumkan atau tidak,” kata laporan PBB.

Intelijen menunjukkan komandan Taliban juga telah mengumpulkan pasukan di sekitar kota-kota utama, siap untuk menyerang, sebagai bagian dari strategi untuk “membentuk operasi militer kelak ketika tingkat pasukan asing yang meninggalkan negara itu tidak lagi dapat merespons secara efektif.”

Laporan PBB lebih lanjut memperingatkan bahwa tidak banyak bukti yang menunjukkan bahwa Taliban telah berbuat banyak untuk memutuskan hubungan dengan kelompok teror al-Qaida, seperti yang dipersyaratkan oleh perjanjian dengan AS. [lt/em]

Oleh: VOA