Berita Borneotribun.com: Sulteng Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Sulteng. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Sulteng. Tampilkan semua postingan

Senin, 27 Februari 2023

Sulawesi Tengah Diguncang Gempa Magnitudo 5,5

Sulawesi Tengah Diguncang Gempa Magnitudo 5,5
Sulawesi Tengah Diguncang Gempa Magnitudo 5,5. Foto: Gempa bumi guncang 42 km Tenggara SIGI-SULTENG Gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI. (Dok. BMKG)
SULTENG - Terjadinya gempa di Sulawesi Tengah dengan kekuatan Magnitudo 5,5 pada pukul 08.26.02 WIB. 

Hal tersebut disampaikan dalam laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) pada hari Senin (27/2/2023). 

"Gempa Magnitudo 5,5," tulis BMKG dalam keterangan tertulis.

Gempa tepatnya terjadi di titik 1,59LS, 120,21BT atau 42 km Tenggara Sigi dan 64 km Poso Sulawesi Tengah dengan ingkat kedalaman gempa adalah 10 km.

BMKG menyarankan agar masyarakat tetap tenang namun waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi serta cermat dalam menanggapi informasi yang muncul.

Sementara, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan gempa tidak berpotensi tsunami.

Editor: Yakop

Kamis, 20 Mei 2021

Desak Penuntasan Terorisme di Poso, Warga Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo

Desak Penuntasan Terorisme di Poso, Warga Kirim Surat Terbuka Kepada Presiden Joko Widodo
Prosesi ibadah pemakaman untuk empat warga yang dibunuh kelompok MIT di Balai Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu, 12 Mei 2021. (Foto: Yoanes Litha)

BorneoTribun Palu, Sulteng -- Sekelompok tokoh masyarakat Tampo (Tanah) Lore Kabupaten Poso Sulawesi Tengah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo mendesak penuntasan kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur.

Sahir Sampeali, perwakilan masyarakat Tampo Lore, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah kepada VOA (17/5) mengatakan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo itu dilatar belakangi belum tuntasnya masalah gangguan keamanan yang telah mendera wilayah Poso dalam 22 tahun terakhir.

Dalam peristiwa terbaru, empat warga desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Selasa (11/5) dibunuh oleh kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur. Peristiwa itu terjadi hanya berselang enam bulan setelah kelompok itu membunuh empat petani di desa Lembantongoa, Kabupaten Sigi di akhir November 2020 silam.

“Kita ambil kesimpulan berdasarkan keinginan semua masyarakat yang ada di Tampo (tanah) Lore kan situasi dan kondisi di Kabupaten Poso ini sudah berjalan sekitar 22 tahun dan kelihatannya sampai saat ini tidak ada jalan keluar untuk masa depan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Poso,” jelas Sahir Sampeali dihubungi dari Palu.

Isi tuntutan surat terbuka dari Perwakilan Masyarakat Tampo (tanah) Lore yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. (Foto: istimewa)

Dalam surat yang dibacakan dalam sidang paripurna di gedung DPRD Poso pada Senin (17/5) itu, mereka meminta Presiden Joko Widodo dapat segera menuntaskan masalah keamanan di Poso, serta memberikan jaminan sosial dan pemberdayaan ekonomi demi kelangsungan hidup seluruh masyarakat yang bermukim dan bertani di sekitar kawasan gunung biru yang sampai saat ini tidak dapat beraktivitas karena ketidakamanan.

“Kemudian yang keempat meminta kepada Bapak Presiden untuk memberikan santunan duka dan jaminan sosial bagi para keluarga korban tragedi kemanusiaan di tanah Poso,” kata Sahir Sampeali.

Operasi Keamanan Belum Berikan Rasa Aman

Adriani Badra Direktur Celebes Institute di Sulawesi Tengah kepada VOA mengatakan inisiatif warga mengirimkan surat terbuka kepada Jokowi itu menggambarkan kegelisahan masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Rangkaian operasi keamanan yang digelar di Poso tidak menjadi jaminan keamanan. Sejak MIT diburu seusai membunuh empat petani di Lembantongoa Kabupaten Sigi akhir November 2020, ada harapan agar kelompok itu bisa segera tertangkap oleh Satgas Madago Raya tapi kelompok itu justru kembali beraksi dengan membunuh empat petani kopi di Lore Timur.

Aktivitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Selasa (12/1/2021). Foto : Yoanes Litha

“Masyarakat sipil terus menjadi korban. Tidak ada jaminan, operasi ini ternyata tidak memberikan jaminan rasa aman, terus masyarakat diminta menjadi supporting system, memberikan informasi, memberikan ini itu. Lho jaminannya mana dulu, jaminan rasa amannya masyarakat beraktivitas karena kelompok ini bergerak terus di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran mereka bisa mendapatkan logistik bahan makanan dengan mudah dan cepat,” kata Adriani, Selasa (18/5).

Celebes Institute adalah organisasi yang sejak 2011 fokus pada program rehabilitasi dan reintegrasi atau penyatuan kembali mantan narapidana teroris kembali ke tengah masyarakat.

Yunus Hadi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berpendapat sudah saatnya TNI terlibat secara penuh untuk memimpin pengejaran kelompok teroris MIT yang bergerak secara gerilya di hutan pegunungan di Poso, Sigi dan Parigi Moutong.

“Bukti kongkritnya dulu kan Santoso, nanti TNI yang masuk di hutan baru mereka dapat, mungkin cara-cara tertentu itu TNI yang miliki pengetahuan itu, artinya mereka ada namanya anti gerilya. Kan mereka (MIT) gerilya ini, itu harus dilawan dengan anti gerilya,” kata Yunus Hadi. Ditambahkannya diperlukan penambahan personel TNI POLRI yang dilibatkan dalam operasi itu.

Dia menegaskan upaya serius dan sungguh-sungguh harus dilakukan oleh pihak berwenang untuk memastikan tidak akan ada lagi warga tidak berdosa yang menjadi korban pembunuhan oleh kelompok MIT.

“Kalau mereka serius sebagai pengamanan negara mereka itu pastinya sudah mendapatkan dari lalu para DPO (Daftar Pencarian Orang) itu, tapi sekarang apa? Alat-alat sudah canggih. Mana hasilnya?,” tegas Yunus Hadi, anggota DPRD Sulteng dari daerah pemilihan Kabupaten Poso itu.

Aparat Terus Buru Kelompok MIT

Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen Pol Hery Santoso mengungkapkan saat ini operasi kewilayahan dengan sandi operasi Madago Raya 2021 itu masih terus melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT Poso.

Personel Brimob yang sedang berjaga di sekitar lingkungan Pos Komando Taktis Satgas Operasi Madago Raya di desa Tokorondo, Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Rabu (23/12/2020) Foto : Yoanes Litha

“Saat ini kami terus melakukan pengejaran kelompok DPO MIT Poso, kepada seluruh masyarakat Indonesia khususnya Sulawesi Tengah, kami mohon doa dan dukungannya, agar pengejaran kali ini bisa berhasil,” ujar Hery Santoso dalam kegiatan penyerahan bantuan kepada keluarga korban aksi kekerasan kelompok terorisme yang terjadi di Desa Kalemago, Kecamatan Lore Timur, Kabupaten Poso di Polda Sulawesi Tengah, Selasa (18/5).

Madago Raya merupakan nama sandi operasi baru yang digunakan Polri sejak 1 Januari 2021 menggantikan Tinombala yang digunakan sejak 10 Januari 2016. Dalam catatan VOA, operasi Madago Raya merupakan nama sandi operasi ke 11 yang digelar di Poso sejak 2013. [yl/ft]

Oleh: VOA

Rabu, 03 Maret 2021

Kontak Tembak di Poso, 1 Prajurit TNI Gugur, Dua Teroris Tewas

Baliho Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi yang memuat nama dan foto anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terpajang di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: Yoanes Litha/VOA)

BorneoTribun Poso, Sulteng -- Dua anggota kelompok teroris Mujahidin Indonesia Timur (MIT) tewas dalam kontak tembak dengan Satuan Tugas Operasi Madago Raya hari Senin sore (1/3). Satu prajurit TNI juga gugur akibat luka tembak.

Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Irjen Abdul Rakhman Baso mengatakan kontak tembak di Kabupaten Poso itu terjadi pada Senin sore (1/3/) sekitar pukul 18.20 WITA di wilayah pegunungan Andole, Desa Tambarana, Kecamatan Poso Pesisir Utara.

“Dalam kontak tembak ini kami dapat menindak kelompok MIT dua orang atas nama Samid alias Alvin kemudian Irul. Kemudian pada kontak tembak tersebut telah gugur salah satu prajurit terbaik kita, TNI atas nama Praka Dedi Irawan” jelas Irjen Abdul Rakhman kepada wartawan, Selasa (2/3).

Personel TNI memeriksa kendaraan yang keluar masuk desa di Kabupaten Poso (foto: dok).

Jenazah kedua teroris tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sulteng di Palu untuk dioutopsi. Sementara jenazah Praka Dedi Irawan langsung diterbangkan menuju Jakarta pada Selasa siang dari Bandar Udara Mutiara Sis Al-Jufri.

Irjen Abdul Rakhman Baso menambahkan dalam peristiwa itu, Satuan Tugas “Operasi Madago Raya” juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa 11 butir amunisi, ransel, golok, senter dan gps. Nama “Madago Raya” dalam bahasa daerah setempat berarti “baik hati.” Nama ini menggantikan nama “Tinombala” sejak 1 Januari 2021.

“Lanjutannya kami masih melakukan pengejaran karena pada saat kontak tembak informasi teman-teman di lapangan terdapat empat orang dan dua orang lolos,” tambah Abdul Rakhman Baso.

Dikatakannya untuk menghindari aparat keamanan kelompok MIT yang berjumlah 11 orang berpencar dalam dua kelompok yang masing-masing beranggotakan empat dan tujuh orang. Terakhir kali kelompok itu melakukan pembunuhan terhadap empat orang warga desa Lembantongoa, di Kabupaten Sigi pada akhir November lalu.

Baliho Daftar Pencarian Orang (DPO) Polisi yang memuat nama dan foto anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang terpajang di Desa Tongoa, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. (Foto: Yoanes Litha/VOA)
“Jadi berdasarkan informasi masyarakat dan lain sebagainya bahwa ada kegiatan dari kelompok ini kemungkinan hendak melakukan kegiatan amaliyah. Jadi kegiatan amaliyah ini kalau mereka ketemu masyarakat tidak mau membantu bahan makanan dan lain sebagainya itu diteror seperti itu,” imbuh Kapolda Sulteng itu.

Dengan tewasnya kedua anggota kelompok teroris itu maka jumlah anggota kelompok Mujahidin Indonesia Timur pimpinan Ali Kalora tersebut tersisa sembilan orang.

Dampak pada Perekonomian

Lian Gogali, Direktur Institut Mosintuwu di Tentena Kabupaten Poso, mengatakan belum tuntasnya pelaksanaan operasi keamanan yang digelar dengan berbagai nama sandi operasi sejak 2012 berdampak signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang tidak berani mengolah lahan kebun milik mereka.

“Di wilayah operasi keamanan ada ratusan hektar kebun warga, mata pencaharian utama warga. Sejak operasi keamanan, kebun-kebun ditinggalkan tidak bisa diolah karena ketakutan warga. Takut dianggap banpol oleh kelompok bersenjata, dan dituduh polisi membantu kelompok bersenjata. Bukan cuma dampak ekonomi, operasi keamanan yang berlarut-larut menimbulkan teror dan ketakutan pada masyarakat,” kata Lian Gogali.

Sudah 10 Operasi Keamanan Digelar di Poso

Institut Mosintuwu yang meneliti kekerasan di Poso dan di Sulawesi Tengah itu mencatat kelompok MIT setidaknya sudah menewaskan 22 orang warga sipil di Kabupaten Poso, Parigi Moutong dan Sigi sejak organisasi itu berdiri pada 2012.

Aktifitas Personel TNI POLRI di Pos Komando Taktis Satuan Tugas Operasi Madago Raya di Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. (Foto : VOA/Yoanes Litha)

Sejak 2013, tercatat ada 10 operasi keamanan yang digelar di Poso, termasuk “Operasi Tinombala” yang dimulai 2016 hingga 2020, dan dilanjutkan dengan “Madago Raya” sejak 1 Januari 2021 hingga 31 Maret tahun ini yang dapat kembali diperpanjang bila target utama menangkap kelompok MIT belum tercapai.

Pengejaran terhadap kelompok MIT melibatkan sekitar 700 personel gabungan TNI-POLRI. Operasi itu berlangsung tidak mudah karena petugas dihadapkan dengan beratnya medan hutan pegunungan luas yang secara administratif berada di wilayah kabupaten Poso, Sigi dan Parigi Moutong. [yl/em]

Oleh: VOA Indonesia

Kamis, 17 Desember 2020

Pabrik Smelter di Sultra Dibakar, Polisi Tetapkan Lima Tersangka

Foto ilustrasi: Pabrik peleburan feronikel milik Aneka Tambang Tbk di kabupaten Pomala, provinsi Sulawesi Tenggara, 30 Maret 2011. (Foto: dok).

Borneo Tribun | Palu, Sulteng
- Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara menyatakan lima orang telah ditetapkan tersangka pasca peristiwa aksi demostrasi anarkis yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pabrik smelter PT. Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI).

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara, Kombes Pol Fery Walintukan kepada VOA, Rabu (16/12/2020) menyatakan lima orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam unjuk rasa anarkis yang menyebabkan terbakarnya fasilitas pabrik smelter milik PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Kecamatan Morosi, Kabupaten Konawe. Ke lima orang itu masing-masing berinisial IS (27), RM (37), WP (25), NA (23) dan AP (23). Mereka dikenai pasal 160 dan 216 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Kemarin sudah mengamankan lima orang dan saat ini sudah jadi tersangka. Itu persangkaan kasusnya, pasal 160 dan pasal 216,” kata Kombes Fery Walintukan saat dihubungi dari Palu.

Pada Senin (14/12) sekitar 200 buruh VDNI menggelar aksi demonstrasi menuntut kenaikan upah dan status karyawan tetap bagi buruh yang telah bekerja selama tiga tahun. Aksi demonstrasi yang pada awalnya berlangsung damai itu bergulir menjadi upaya masuk area pabrik ketika massa gagal bertemu manajemen pabrik.

“Dari seratus atau dua ratusan yang demo tidak tahu kenapa eskalasinya cukup cepat itu menjadi enam ratus sampai delapan ratus orang. Personel, polisi yang mengamankan sudah cukup banyak dari Polres sekitar dua ratusan,” jelas Kombes Fery Walintukan.
Foto ilustrasi: pekerja di smelter PT Vale Tbk, dekat Sorowako, 8 January 2014. (REUTERS/Yusuf Ahmad).

Meskipun mendapatkan bantuan pengamanan dari Brimob, tapi massa berhasil masuk dan menyebar ke dalam area pabrik yang luas. “Ternyata mereka ke mana-mana, terjadilah pengrusakan-pengrusakan dan pembakaran juga,” tambahnya.

Kerugian Materil Capai Rp200 Miliar

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara itu mengatakan pihaknya masih melakukan pendataan kerusakan yang ditimbulkan dalam aksi demonstrasi anarkis itu. Meskipun demikian dikatakannya situasi sudah kondusif sejak Selasa pagi.

Dikutip dari Sindonews.com, Deputi Site Manager PT. VDNI Mr Yinn memperkirakan kerugian dapat mencapai hingga dua ratus milyar rupiah. Kerusakan diantaranya ada eksavator, loader, dump truck 10 dan 12 roda serta beberapa mesin di pabrik smelter. Aktivitas perusahaan VDNI diliburkan sementara waktu hingga pembenahan sejumlah fasilitas dapat selesai.

Menperin Sesalkan Aksi Kekerasan di Tengah Upaya Mengundang Investor

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dalam siaran pers Kementerian Perindustrian pada Selasa (15/12), menyayangkan kejadian pembakaran smelter nikel PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI) di Konawe.

“Saya sangat menyesalkan terjadinya pembakaran pabrik Virtue Dragon Nickel Industry. Saat ini pemerintah sedang bekerja keras membawa investasi ke Indonesia yang mampu menyediakan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha bagi masyarakat,” ujar Agus Gumiwang di Jakarta.
Foto ilustrasi: Pabrik peleburan feronikel milik Aneka Tambang Tbk di kabupaten Pomala, provinsi Sulawesi Tenggara, 30 Maret 2011. (Foto: dok).

Menurutnya, pembakaran fasilitas industri merupakan tindakan yang tidak perlu karena perusahaan dan karyawan bisa melakukan dialog untuk mencapai jalan keluar. Menperin mengimbau pekerja untuk menahan diri dan membuka ruang dialog dengan pihak manajemen untuk menyelesaikan segala isu secara transparan agar kejadian ini tidak terulang kembali.

“Sebaliknya, saya juga meminta perusahaan untuk mematuhi seluruh peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, termasuk memastikan pemenuhan hak para pekerja,” katanya memastikan.

Menperin Minta Pemkab Fasilitasi Pertemuan

Menperin juga meminta kepada pemerintah Kabupaten Konawe untuk segera memfasilitasi mediasi untuk semua pihak terkait dengan sebaik-baiknya, dan kepada aparat keamanan untuk menindak tegas pihak-pihak yang melakukan tindakan anarkis.
Foto ilustrasi: seorang pekerja di pabrik peleburan nikel PT Vale Tbk, dekat Sorowako, Sulawesi, 8 Januari 2014. (Foto: REUTERS/Yusuf Ahmad). Lima orang telah ditetapkan tersangka pasca peristiwa aksi demonstrasi yang mengakibatkan kerusakan fasilitas pabrik smelter PT.VDNI.

“Sekali lagi, pemerintah meminta kepada semua pihak agar bersama-sama menjaga situasi yang kondusif dan tidak memperburuk keadaan, guna menjaga iklim investasi yang sejuk di Kabupaten Konawe,” tegasnya.

Pabrik pengembangan, pengolahan dan pemurnian nikel (Smelter) milik PT Virtue Dragon Nickel Industri (VDNI) diresmikan pada 25 Februari 2019. 

Kementerian Perindustrian RI menyebutkan Perusahaan asal China itu merealisasikan investasi sebesar 1 miliar USD atau setara 14 triliun Rupiah untuk membangun smelter nikel dengan total kapasitas produksi mencapai 800 ribu metrik ton per tahun, fasilitas smelter seluas 700 hektare itu telah menyerap tenaga kerja enam ribu orang yang sebagian besar warga Sulawesi Tenggara. [yl/em]

Oleh: VOA Indonesia

Kamis, 29 Oktober 2020

Organisasi Lingkungan Khawatir Pembangunan Pulau Rinca Ganggu Habitat Komodo

Organisasi Lingkungan Khawatir Pembangunan Pulau Rinca Ganggu Habitat Komodo
Sebuah perahu wisata berlayar di lepas pantai pulau Rinca, Taman Nasional Komodo, tujuan wisata populer di Indonesia timur, 24 Mei 2016. (Foto: Antara/Wahyu Putro A via REUTERS)


BorneoTribun | Palu, Sulteng - Dua organisasi lingkungan mengkhawatirkan dampak lingkungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pulau Rinca, salah satu bagian dari kawasan Taman Nasional Komodo.


Aloysius Suhartim Karya, Ketua Forum Masyarakat Peduli dan Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur mengingatkan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca, bisa mengganggu kelestarian habitat komodo (Varanus komodoensis).


Berbicara kepada VOA, Aloysius mengatakan kegiatan pembangunan di Loh Buaya, Pulau Rinca, dipastikan akan menghilangkan pepohonan yang menjadi tempat berlindung anak-anak komodo dari komodo dewasa. Pembangunan itu juga akan akan memusnahkan pohon Bidara, Kesambi dan pohon Asam yang buah-buahan yang dihasilkannya menjadi sumber makanan monyet ekor panjang. Monyet tersebut merupakan salah satu satwa buruan komodo.


“Komodo yang baru menetas usia nol sampai tiga tahun, mereka memiliki insting untuk menyelamatkan dirinya dari predasi komodo dewasa, Dia langsung naik di atas pohon, dia akan tinggal diatas pohon selama dua hingga tiga tahun lalu dia akan memakan serangga yang ada di luar sana tokek dan cicak, ” kata Aloysius.


Dia menambahkan, lokasi pembangunan di zona pemanfaatan dalam kawasan Taman Nasional Komodo tersebut, adalah tempat berbagai satwa seperti kerbau liar, kuda liar dan babi hutan, mencari makanan. Padahal, hewan-hewan liar itu merupakan makanan komodo. Menurutnya, kehadiran manusia dan kebisingan yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tersebut akan membuat binatang-binatang itu tidak nyaman, sehingga berpindah ke tempat lain.

Dua organisasi lingkungan mengkhawatirkan dampak lingkungan pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata Pulau Rinca. (Foto: ilustrasi).


“Dengan adanya pembangunan ini nanti akan memindahkan binatang-binatang ini karena mereka tentu akan terganggu dan biasanya yang namanya binatang ketika mereka tidak nyaman mereka akan bermigrasi dan mereka harus menyesuaikan diri dengan alam yang baru, dan kita tidak bisa pastikan apakah makanan di sana sesuai atau tidak,” ungkap Aloysius.


Dia juga mengingatkan kebisingan yang ditimbulkan kegiatan pembangunan tersebut dapat menyebabkan stres pada komodo yang dikenal sebagai binatang penyendiri.


Aloysius Suhartim mengimbau masyarakat internasional untuk ikut berusaha menghentikan pembangunan sarana prasarana pendukung pariwisata di Pulau Rinca.


“Saya mau mengimbau kepada seluruh masyarakat di seluruh dunia bahwa mari kita berempati terhadap situasi terkini yang dialami oleh Komodo. Bahwa rumahnya sudah diobrak-abrik oleh pemerintah Indonesia. Komodo membutuhkan pertolongan. Komodo membutuhkan suara lantang dari semua orang, dari semua pihak. Kita bantu dia untuk suarakan kepada pemerintah Indonesia untuk hentikan segera pembangunan eksploitasi itu yang jelas-jelas merusak dari rumah komodo ini, karena kita percaya kalau itu diteruskan akan terjadi pemusnahan,” imbau Aloysius.


Umbu Wulang Direktur WALHI Nusa Tenggara Timur menilai pembangunan berskala besar yang rakus lahan akan berdampak pada penyusutan ruang hidup komodo untuk berkembang biak dan mencari makan. Pembangunan itu juga akan mengganggu rantai makanan komodo.


“Pemerintah sebaiknya jangan utak-atik deh kawasan komodo. Biar bagaimanapun komodo ini adalah harta dunia yang tinggal satu-satunya. Sebaiknya pemerintah fokus benar untuk urusan konservasi. Mengurusi kesejahteraan masyarakat yang dibangun berbasis pada ekonomi berkelanjutan, tidak rakus lahan,” kata Umbu Wulang.


Umbu Wulang berharap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mampu menjalankan fungsinya untuk melindungi ekosistem Taman Nasional Komodo dari kegiatan pembangunan yang mengancam kelestarian satwa tersebut.


“Saya pikir dunia sebenarnya saat ini sedang menaruh harapan yang besar kepada KLHK sebagai penjaga benteng itu. Dan sialnya, celakanya KLHK tidak menjalankan mandat dunia itu. Saya merasa KLHK itu bukan hanya mandat Indonesia tapi juga mandat dunia untuk memastikan keberlangsungan hidup komodo di NTT secara lebih baik ke depan dan memastikan upaya-upaya pelestarian dan konservasi disana tetap baik,” kata Umbu Wulang.


Pemerintah Pastikan Penataan Kawasan Tetap Lindungi Habitat Komodo


Biro Komunikasi Kementerian PUPR dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, penataan kawasan pulau Rinca tetap melindungi habitat Komodo. Pembangunan sarana dan prasarana pendukung pariwisata di pulau Rinca merupakan bagian dari penataan menyeluruh Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Labuan Bajo di Provinsi Nusa Tenggara Timur.


“Pembangunan infrastruktur pada setiap KSPN direncanakan secara terpadu baik penataan kawasan, jalan, penyediaan air baku dan air bersih, pengelolaan sampah, sanitasi, dan perbaikan hunian penduduk melalui sebuah rencana induk pengembangan infrastruktur yang mempertimbangkan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi,” jelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam rilis tersebut.


Pembangunan kawasan Pulau Rinca mencakup perbaikan Dermaga Loh Buaya, serta pembangunan pengaman pantai, jalan akses setinggi dua meter tempat penginapan, sertapos penelitian dan pemantauan habitat komodo.


Izin Lingkungan Hidup untuk penataan Kawasan Pulau Rinca di Desa Pasir Panjang, Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat telah terbit pada 4 September 2020 berdasarkan Peraturan Menteri LHK No 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup yang memperhatikan dampak pembangunan terhadap habitat dan perilaku komodo.


Balai Taman Nasional Komodo dalam sebuah pengumuman menyatakan, resort Loh Buaya ditutup sementara dari kunjungan wisatawan dalam upaya penataan sarana. Penutupan itu berlangsung dari tanggal 26 Oktober 2020 hingga 30 Juni 2021. (VOA)

Sabtu, 17 Oktober 2020

Membangun Kesiapsiagaan Menghadapi Curah Hujan Tinggi Akibat La Nina

Membangun Kesiapsiagaan Menghadapi Curah Hujan Tinggi Akibat La Nina
Warga masyarakat desa Rogo, Dolo Selatan, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah berjalan kaki di jalan raya yang terendam air banjir bandang yang menyebabkan 70 rumah terendam dan 200 jiwa mengungsi, 15 September 2020. (Foto: VOA/Yoanes Litha)


BorneoTribun | Palu, Sulteng - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Monardo mengatakan seruan untuk segera menindak terkait fenomena La Nina saat berbicara di puncak hari peringatan bulan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), Selasa (13 /) lalu. 10). La Nina diduga menyebabkan curah hujan 20-40 persen di atas normal.


Mulai dari tempat evakuasi sementara, perlengkapan dapur lapangan, kebutuhan logistik selimut, makanan bayi, popok dan juga kebutuhan pokok lainnya, kemudian menyiapkan alat untuk evakuasi, ”kata Doni Monardo.


Selain membersihkan saluran air yang tersumbat, warga dinilai bisa melakukan aktivitas river tracing untuk memantau keberadaan bendungan-bendungan kecil yang terbentuk dari tumpukan sampah dan batang pohon. Bendungan kecil bisa meledak selama aliran sungai yang sangat deras, menyebabkan banjir bandang.


“Kemudian ingatkan juga masyarakat kita yang berada di dataran rendah atau di daerah yang relatif berada pada kemiringan tanah di atas 30 derajat, desa yang terdapat perbukitan dengan kemiringan lebih dari 30 derajat harus waspada,” imbuhnya.


Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga ekosistem dengan mencegah terjadinya konversi hutan. (VOA)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno