Berita Borneotribun.com: Puslatbang PKASN LAN Jatinangor Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Puslatbang PKASN LAN Jatinangor. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Puslatbang PKASN LAN Jatinangor. Tampilkan semua postingan

Jumat, 25 Agustus 2023

Pusat Pelatihan PKASN LAN Jatinangor Kunjungi Kabupaten Kubu Raya

Pusat Pelatihan PKASN LAN Jatinangor Kunjungi Kabupaten Kubu Raya.
KUBU RAYA - Bupati Muda Mahendrawan menerima kunjungan Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XIX Tahun 2023 Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Pemetaan Kompetensi Aparatur Sipil Negara Lembaga Administrasi Negara (Puslatbang PKASN LAN), Rabu (23/8), di Ruang Pamong Praja I Kantor Bupati Kubu Raya.

Bupati Muda Mahendrawan mengaku senang Kabupaten Kubu Raya dipilih menjadi lokasi pelaksanaan Visitasi Kepemimpinan Nasional (VKN) oleh Puslatbang PKASN LAN Jatinangor.

Ia mengatakan sejak berdirinya Kabupaten Kubu Raya pada tahun 2007 silam hingga kini, pemerintah kabupaten telah melakukan transformasi untuk mengubah pola lama ke pola baru yang benar-benar mengedepankan kepentingan rakyat berbasiskan setiap rumah tangga.

"Transformasi tersebut dimulai dari hal-hal yang sederhana. Mengubah hal yang tadinya sulit menjadi mudah, yang lambat menjadi cepat, yang jauh menjadi dekat, yang mahal menjadi murah, dan seterusnya. Tugas pemerintah adalah membuat peluang-peluang untuk masyarakat," ucap Muda.

Untuk efisiensi dan efektivitas, Muda mengaku dirinya tidak ragu memasukkan kegiatan di tiap perangkat daerah yang memiliki dua outcome atau hasil dengan cara membuat irisan kegiatan secara simultan.

"Bahkan untuk isu program tertentu, semua perangkat daerah diwajibkan bersama-sama 'mengeroyok' tugas yang sama. Prinsip 'kepung bakul' sudah melekat menjadi budaya kerja di seluruh perangkat daerah di Kubu Raya," ujarnya.

Lebih lanjut Muda menjelaskan, pada tahap awal pelaksanaan program pembangunan di Kubu Raya, dirinya dihadapkan pada kendala klasik yaitu ego-sektoral antarperangkat pemerintahan.

Namun dengan teladan kepemimpinan, kata Muda, ego-ego tersebut dapat dihapus dengan mengedepankan lima prinsip pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Kubu Raya. Yaitu fokus, masif, mendarat, terukur, dan berdampak.

Kemudian, lanjutnya, hal lain yang menjadi konsentrasi berikutnya adalah data. Seluruh program pembangunan di Kubu Raya didasari dengan data yang valid yang memungkinkan ketepatan pada sasaran pembangunan.

"Hal lainnya yang menjadi fokus kami adalah bahwa pembangunan dilakukan berdasarkan skala prioritas, dimulai dari hal-hal yang mendesak, urgen, dan krusial," jelasnya.

Salah satu peserta VKN dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Ujang Komarudin, mengatakan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari Kabupaten Kubu Raya.

"Banyak lesson learned terutama terkait dengan transformasi tata kelola pemerintahan, bagaimana Pak Bupati merancang program pembangunan yang berbasis urgensi, tingkat kepentingan, outcome, dan juga dampak yang timbul akibat pelaksanaan program tersebut. Juga bagaimana Pak Bupati demikian fokus untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakatnya," ujarnya.

Perwakilan dari Kementerian ESDM yang juga ketua kelompok VKN, Priatin Hadi Wijaya, mengaku terkesan dengan kesungguhan Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dalam memimpin Kubu Raya. Terutama dengan diciptakannya berbagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

"Kubu Raya jangan lahir sebagai beban bagi negara, justru harus menjadi teladan bagi pemerintah daerah lainnya. Dan ini sudah terbukti, bahkan dengan tagline 'Menanjak, dari Kubu Raya untuk Indonesia'," katanya.

Selain menyambangi Kantor Bupati Kubu Raya, peserta PKN juga memberikan santunan ke salah satu pondok pesantren di Kubu Raya.

"Ada sebanyak 35 santri yang kami berikan santunan, dan kami harap bantuan yang diberikan bisa memberikan manfaat bagi para santri," tutupnya.

Sebagai informasi peserta PKN II Angkatan XIX PKASN-LAN yang melakukan visitasi ke Kabupaten Kubu Raya ini antara lain dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, KemenkumHAM, Pemerintah Kota Tanjung Pinang, Pemerintah Kabupaten Batanghari, Pemerintah Kabupaten Agam, Pemerintah Kabupaten Purwakarta, Pemerintah Kota Cimahi, Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, Pemerintah Kabupaten Fakfak, dan Pemerintah Kota Pekanbaru.

(Tim Liputan)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno