Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024
 |
| Wakapolda Kalbar Hadiri Rapat Koordinasi Besar Jelang Pilkada Serentak 2024. |
PONTIANAK - Polda Kalimantan Barat ikut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) besar untuk membahas persiapan pengamanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2024. Rapat penting ini diadakan di Hotel Mercure Pontianak (19/09) dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, seluruh unsur Forkopimda Kalbar, dan para pimpinan instansi di berbagai tingkatan wilayah Kalimantan Barat.
Kombespol Raden Petit Wijaya, S.I.K., M.M., selaku Kasatgashumas, dalam keterangannya kepada awak media menyampaikan bahwa rapat ini adalah momen krusial untuk menyatukan langkah dan memastikan sinergi antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan. "Sinergi ini sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama proses Pilkada," ujar beliau.
Beliau menambahkan bahwa Pilkada serentak 2024 akan menjadi momen penting bagi demokrasi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Barat. "Polda Kalbar siap mengamankan seluruh tahapan Pilkada dengan menggelar Operasi Mantap Praja Kapuas 2024. Kami akan melibatkan sekitar 6.241 personel yang akan diterjunkan di seluruh wilayah untuk memastikan Pilkada berjalan lancar, aman, dan tertib," jelas Kombespol Raden Petit.
Tantangan dan Potensi Kerawanan di Pilkada 2024
Dalam kesempatan yang sama, Wakapolda Kalbar menyoroti beberapa tantangan yang harus diantisipasi. Beberapa di antaranya adalah:
1. Penyebaran Hoaks
Hoaks dapat memecah belah persatuan dan memperkeruh situasi politik. Hal ini perlu diwaspadai dan diantisipasi agar tidak memanaskan suasana.
2. Politik Identitas
Wakapolda juga menekankan potensi bahaya politik identitas yang bisa memicu perpecahan sosial. Politik identitas sering dijadikan komoditas yang berbahaya dalam masa kampanye.
3. Konflik Sosial
Wakapolda menegaskan pentingnya mengantisipasi potensi konflik sosial yang mungkin terjadi di beberapa daerah, terutama terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak akurat atau adanya pemilih ganda. Kondisi seperti ini bisa memicu konflik dan kemungkinan terjadinya pemungutan suara ulang (PSU) atau penghitungan suara ulang (PSL).
4. Ancaman Karhutla
Wakapolda juga menekankan ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang secara signifikan meningkat dan bisa mengganggu jalannya Pilkada, mulai dari distribusi logistik hingga mobilisasi masyarakat untuk memberikan suara. Beliau mengimbau kepada semua pihak, terutama aparat di lapangan, untuk lebih giat mencegah Karhutla melalui patroli rutin, pemantauan hotspot, dan sinergi dengan masyarakat.
Komitmen Polri dalam Menjaga Demokrasi
Polri berkomitmen untuk menjaga proses demokrasi yang sehat dan berintegritas. Wakapolda menekankan pentingnya memperkuat kolaborasi dan koordinasi di semua lini, demi memastikan Pilkada Serentak 2024 berjalan sukses, aman, dan kondusif di seluruh wilayah Kalimantan Barat.
Ini adalah salah satu langkah penting yang diambil oleh Polri untuk mendukung jalannya Pilkada Serentak 2024. Kolaborasi yang solid antara Polri, TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat menjadi kunci utama untuk menjaga keamanan selama proses demokrasi ini.
Dengan komitmen yang kuat dan persiapan matang, diharapkan Pilkada Serentak 2024 dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa pembangunan daerah ke arah yang lebih baik.
