Petani Kelapa Sawit Kalbar Berharap Harga TBS Mengalami Kenaikan

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 27, 2023    Comment   

Petani Kelapa Sawit Kalbar Berharap Harga TBS Mengalami Kenaikan

Petani Kelapa Sawit.

PONTIANAK - Petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (ASPEKPIR) Kalimantan Barat (Kalbar) mengemukakan harapan mereka terhadap kenaikan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit, dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup petani.

Ketua ASPEKPIR Kalbar, Marjitan, menyatakan bahwa saat ini harga TBS kelapa sawit di wilayah Kalbar mencapai angka tertinggi sekitar Rp2.000 per kilogram. Namun, ia mengingatkan bahwa beberapa waktu lalu harga per kilogram TBS kelapa sawit pernah mencapai puncak tertinggi di kisaran Rp4.000. Oleh karena itu, Marjitan berharap adanya intervensi kebijakan yang dapat mendorong kenaikan harga yang signifikan.

Marjitan menjelaskan bahwa komoditas kelapa sawit telah menjadi ciri khas dan sumber pendapatan utama di Kalbar, selain sektor pertambangan. Para petani secara langsung menggarap komoditas ini, sehingga fluktuasi harga seperti saat ini berdampak langsung pada ekonomi masyarakat.

"Kami berharap agar pemerintah dan semua pihak terkait dalam industri kelapa sawit dapat memberikan perhatian serius terhadap masalah ini," ujar Marjitan di Pontianak, Kalbar.

Sebelumnya, Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunnak) Provinsi Kalbar merilis data terbaru mengenai harga TBS kelapa sawit untuk periode III Agustus 2023. Data tersebut menunjukkan bahwa harga TBS kelapa sawit pada umur pohon 10-20 tahun mencapai Rp2.257 per kilogram, sementara harga Crude Palm Oil (CPO) mencapai Rp10.431 per kilogram.

Heronimus Hero, Kepala Disbunnak Kalbar, menjelaskan bahwa harga TBS kelapa sawit di wilayah tersebut masih relatif stabil jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Meskipun beberapa kenaikan harga terjadi dalam beberapa periode sebelumnya, perubahan tersebut belum menunjukkan dampak signifikan.

Heronimus Hero mengingatkan bahwa hampir semua harga komoditas perkebunan saat ini mengalami fluktuasi, termasuk harga kelapa sawit.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa harga TBS kelapa sawit yang berlaku di pasaran dipengaruhi oleh harga CPO dunia. Dalam konteks ini, Hero menyarankan agar para petani tetap mempertahankan kualitas kelapa sawit yang dihasilkan.

Hero juga menekankan bahwa harga CPO dunia dipengaruhi oleh kualitas yang diharapkan oleh pembeli internasional, seperti standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) atau Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya menjaga kualitas dan aspek ramah lingkungan dalam budidaya kelapa sawit.

"Kualitas budi daya kelapa sawit di Kalbar, terutama di kebun mandiri, harus dijaga agar kualitas CPO meningkat. Apabila pasar dunia, termasuk Eropa, menerima kelapa sawit kita dengan baik, maka harga yang diterima oleh para petani juga akan meningkat. Oleh karena itu, mari kita jaga kualitas dan komitmen terhadap lingkungan, karena isu ini juga memiliki dampak yang signifikan," tegas Hero.

(Redaksi)

Pemkab Sekadau Dorong Pertanian Melalui Pendistribusian Bibit Sawit kepada Kelompok Tani

Robiantinus Hermanto    Minggu, Agustus 06, 2023    Comment   

Pemkab Sekadau Dorong Pertanian Melalui Pendistribusian Bibit Sawit kepada Kelompok Tani

Bantuan Bibit Sawit

SEKADAU - Upaya pemerintah daerah dalam mendorong sektor pertanian terus berlanjut. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Perikanan Perkebunan (DKP3) Kabupaten Sekadau melakukan pendistribusian bantuan bibit sawit kepada kelompok tani penerima.

Secara simbolis penyerahan bantuan ini diadakan belum lama ini, secara resmi Bupati Sekadau, Aron menyerahkan bantuan di penangkar bibit Desa Tapang Semadak.

Dalam pernyataannya, Kepala Dinas DKP3, Drs. Sandae, M.Si, menjelaskan bahwa pendistribusian bantuan bibit sawit telah selesai dilakukan hingga minggu pertama bulan Agustus 2023. Meskipun terdapat keterlambatan dalam pelaksanaannya karena kendala transportasi di sebagian kelompok tani, tetapi proses ini telah berhasil rampung.

"Untuk tahun 2023, jumlah bantuan bibit sawit dari Pemkab Sekadau mencapai 72.000 batang, mengalami peningkatan 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini merupakan komitmen kuat dari bupati dan wakil bupati dalam memberikan bantuan bibit sawit kepada para petani. Saya senang mengumumkan bahwa bantuan ini telah diterima oleh para petani," ungkap Kepala Dinas pada Jumat (4/7/2023).

Dengan penyelesaian pendistribusian bantuan bibit sawit kepada 27 kelompok tani di 7 kecamatan, Kepala Dinas berharap kepada para ketua kelompok tani untuk memantau perkembangan kondisi tanaman di setiap anggota kelompok. Jika terdapat masalah atau kendala terkait dengan kondisi tanaman, diharapkan agar segera dilaporkan kepada Dinas DKP3.

"Tentu saja, tidak dapat dihindari bahwa selama proses perjalanan dari penangkar bibit ke lokasi tujuan, ada kemungkinan terjadinya kerusakan pada satu atau dua tanaman. Namun, ini merupakan hal yang wajar," tambahnya.

Mengenai rencana kedepan, Kepala Dinas menyampaikan bahwa pada tahun 2024, Dinas Pertanian akan melakukan persiapan yang lebih baik lagi dalam rangka memberikan bantuan bibit sawit. 

Hal ini dilakukan mengingat sekitar 80% penduduk Sekadau merupakan petani, dan pemerintah daerah berkomitmen untuk mengangkat potensi ekonomi di wilayah tersebut.

Dengan adanya langkah konkret seperti pendistribusian bantuan bibit sawit ini, diharapkan sektor pertanian di Kabupaten Sekadau akan semakin berkembang dan berkontribusi positif terhadap perekonomian lokal.

(Tim/Yk/Hermanto)

Keberadaan Loading Ramp Menyebabkan Tata Niaga Sawit Berantakan

Redaksi    Rabu, Maret 01, 2023    Comment   

Keberadaan Loading Ramp Menyebabkan Tata Niaga Sawit Berantakan

Keberadaan Loading Ramp Menyebabkan Tata Niaga Sawit Berantakan. 

PONTIANAK, KALBAR - Herman Hofi Munawar, seorang pengamat hukum, mendorong kepolisian dan pemerintah daerah untuk menutup loading ramp di Kalbar yang menyebabkan tata niaga sawit berantakan. 

Apakah Loading Ramp berpotensi Menimbulkan Pencurian TBS? 

“Benar,” kata Herman Hofi Munawar, dikatakanya juga dengan kebaradaan loading ramp bisa berpotensi menimbulkan risiko tindakan kriminal, seperti pencurian TBS.

Keberadaan Loading Ramp Menyebabkan Tata Niaga Sawit Berantakan. 

"Pemerintah daerah mestinya menutup loading ramp, karena tidak ada dalam regulasi dan berpotensi menyebabkan pencurian TBS," kata Herman Hofi Munawar.

Dosen dari Universitas Panca Bhakti Pontianak menyebut bahwa dalam regulasi yang ada sudah mengatur tata niaga kelapa sawit, termasuk pengaturan harga dan kualitas buah yang ditetapkan oleh pemerintah. Petani sawit diharapkan untuk menjual hasil panennya kepada koperasi atau PKS mitra plasma.

Regulasi yang dimaksud adalah Peraturan Gubernur Kalbar Nomor 63 Tahun 2018,turunan dari Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01/KB.120/2018 tetang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indeks K dan Harga Pembelian Tandan Buah Segar Kelapa Sawit Produksi Pekebun Kalimantan Barat.

Regulasi tersebut kata Herman juga mengatur tidak boleh mendirikan pabrik kelapa sawit tanpa kebun.

"Kalau dia tidak ada kebun, tentu menjadi pertanyaan dari mana dia dapat TBS, tentu ini berpotensi dari hasil pencurian," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Kalbar, Heronimus Hero memastikan, dalam tata niaga sawit, tidak mengenal adanya loading ramp.

Yang ada, hanya pola kemitraan, dalam bentuk koperasi dan kelompok tani, yang bekerja sama dengan pabrik kelapa sawit atau PKS.

Menurut Hero, tata niaga itu tak lain guna memastikan agar TBS yang dijual sesuai aturan sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Supaya pabrik kelapa sawit mendapatkan hasil yang jelas pula.

Sebab, jika TBS dibeli tidak melalui kemitraan, maka perusahaan akan kewalahan pasokan TBS.

"Bisa jadi buahnya tidak sesuai standar, akhirnya mereka (red, perusahaan) jual CPO susah. Mereka tidak bisa dapat ISPO, dan ekspor terganggu," kata Hero.

Untuk itulah, Dinas Perkebunan Provinsi Kalbar, telah menyurati dinas perkebunan di daerah untuk menutup kegiatan loading ramp, yang kini terus tumbuh. Sebab, penertiban itu ranahnya pemerintah kabupaten.

Polda Kalbar Siap Menutup Loading Ramp Ilegal

Sementara itu, Polda Kalbar, memastikan siap mem-backup, Dinas Perkebunan Kabupaten dan Kota untuk menutup loading ramp ilegal, yang dianggap merusak tata niaga sawit.

"Untuk aktifitas loading ramp, silakan koordinasi ke Pemda Kabupaten. Untuk pelaksanaanya, polri akan membantu," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kalbar, Kombes Pol Aman Guntoro kepada Wartawan, Senin kemarin (27/2/2023).

Aman menyebut, laporan kasus pencurian buah sawit memang marak. Laporan kasus pencurian ini masuk ke Polres dan Polda Kalbar.

"Sudah banyak juga yang kita tangkap," katanya.

Namun Aman tak merinci, apakah kasus pencurian sawit itu juga ada kaitannya dengan maraknya kegiatan loading ramp buah sawit atau tidak. Sebab, beberapa kasus pencurian sawit masih dalam penyelidikan.

DPRD Kalbar Dukung Penutupan Loading Ramp, Harap Pemerintah Berani

Hendri Makaluasc, Anggota Komisi II, DPRD Kalbar juga mendukung penutupan loading ramp. Karena itu, Ia berharap pemerintah punya komitmen dan keberanian.

"Kalau tak sesuai tata niaga sawit, kita harap loading ramp ditutup," kata Hendri Makaluasc kepada Wartawan, Senin kemarin (27/2/2023).

Hendri adalah anggota DPRD Kalbar yang membidangi pertanian dan perkebunan. Ia pun menyebut, bisnis loading ramp di daerah memang semakin menjamur. Salah satunya di dapilnya Sanggau-Sekadau.

Loading ramp ini kerap membeli tandan buah segar atau TBS petani mandiri, di bawah harga yang ditetapkan pemerintah. Namun di sisi lain masyarakat terpaksa menjual karena kebutuhan terdesak.

Untuk itulah, dia berharap dengan ditutupnya loading ramp, tata niaga sawit dapat benar-benar di benahi. 

Utamanya menyiapkan tempat petani sawit menjual TBS dan petani sawit pun mendapatkan harga yang standar. Apalagi, harga pupuk yang melonjak naik, maka soal harga TBS mesti disesuaikan.

"Dengan harga yang tak sesuai standar petani sawit sangat dirugikan dengan keberadaan loading ramp. Tapi kembali lagi komitmen pemerintah," pungkasnya. (tim)

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit

Redaksi    Rabu, September 21, 2022    Comment   

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit.

BorneoTribun Pelaihari, Kalsel - Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan mengajarkan para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) teknologi guna menciptakan produk hilir kelapa sawit.

"Produk yang kami kenalkan produksi minyak sawit perawan atau minyak sawit merah serta produk turunan lainnya berbasis virgin palm oil (VPO) seperti pelembab bibir, sabun padat, sabun cair, bumbu masak habang, dan saus salad," kata Ketua Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan ULM Susi, STP di Pelaihari, Selasa (20/9).

Bertempat di Hotel Sinar Terang Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, workshop atau pelatihan pembuatan produk hilirisasi sawit selama dua hari sejak Selasa (20/9) dan Rabu (21/9) diikuti puluhan petani dari beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut yaitu Desa Jilatan, Desa Batalang, Desa Damarlima dan Desa Damit serta petani kelapa sawit perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Alan Dwi Wibowo, STP, MT selaku ketua pelaksana berharap peserta dapat menularkan ilmunya kepada petani kelapa sawit lainnya yang kemudian mampu menghasilkan produk hilir kelapa sawit secara mandiri bernilai tambah.

"Ini mendukung pemerintah dalam mendorong realisasi satu desa satu produk sehingga meningkatkan perekonomian petani dan jadi pemicu kemajuan daerah dan ekonomi nasional," kata dia.

Sementara Ketua Gerakan Desa Emas Kalsel sekaligus pengurus koperasi petani sawit "Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera" Totok Dewanto turut menguatkan peserta.

Dalam paparannya, ia mengatakan produk berbasis kelapa sawit memilki daya saing yang tinggi di dunia. Salah satunya produk turunan kelapa sawit dalam bentuk red palm oil atau juga dikenal dengan virgin palm oil (VPO) yang dapat diproduksi oleh petani secara langsung.

Sedangkan Kepala Divisi UKMK BPDPKS Kementerian Keuangan Helmi Muhansyah menjelaskan peran BPDPKS yang memiliki beragam skema dan program untuk dapat mendukung pengembangan hilirasasi produk berbasis kelapa sawit oleh usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK).

Diketahui luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola petani di Kalimantan Selatan saat ini menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2021 mencapai 107.763 hektar atau 21,34 persen dari total luas kebun kelapa sawit di provinsi itu.

Adapun produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 251.184 ton. Artinya, petani memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatannya secara eksponensial dengan mentransformasi dari produk hulu menjadi produk hilir kelapa sawit.

Penulis: Firman/Antara

Editor: Yakop

Harga TBS Anjlok, Komisi II Akan SIDAK Perusahaan Sawit

Yakop    Minggu, Juli 10, 2022    Comment   

Harga TBS Anjlok, Komisi II Akan SIDAK Perusahaan Sawit

Ari Kurniawan Wiro (Hermanto/Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Menanggapi anjloknya harga TBS yang menjadi problematika dikalangan petani Sawit, Anggota DPRD khususnya komisi II akan melakukan Inspeksi Mendadak (SIDAK) ke beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Sekadau dalam waktu dekat.

"Untuk kesejahteraan Petani, kita akan melakukan SIDAK karena Petani juga bagian dari jantung setiap perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit. Kita harus tahu alasannya untuk menjawab kekhawatiran para Petani," Ucap Ari Kurniawan Wiro anggota Komisi II DPRD Sekadau beberapa waktu lalu kepada media Borneotribun.com.

Selama ini, setiap kali dimintai penjelasan, pihak manajemen perusahaan selalu beralasan Tangki CPO penuh. Akibat spekulasi tinggi tersebut, kesejahteraan masyarakat terancam dan bahkan kemungkinan akan terlilit hutang karena harga jual tidak sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan petani.

Selain itu, dalam waktu singkat, pihak manajemen mengeluarkan harga beli TBS yang tidak masuk Ekspetasi Petani.

Contohnya, pada pada tanggal 05 Juli 2022 PT Agro Andalan mengeluarkan edaran harga dengan kisaran Rp. 1.535,-. Berselang satu hari kembali pihak manajemen menerbitkan harga terbaru yakni pada 07 Juli 2022 dengan kisaran Rp. 1.135,-. 

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komisi II DPRD Sekadau, Bambang Setiawan yang menyebutkan Legislatif sebagai perpanjangan tangan masyarakat telah banyak mendapatkan pengaduan baik langsung maupun tidak langsung terkait anjloknya harga TBS sawit yang menjadi permasalahan dimasyarakat. 

"Kami dari pihak Legislatif ingin mendorong pihak Eksekutif agar segera menyurati Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat untuk segera menaiki kembali harga TBS sawit," katanya ketika diwawancara pada, Kamis (07/07/2022) lalu.

Bambang juga menyebutkan Negara Malaysia tidak melakukan penurunan harga TBS yang signifikan. Sangat berbeda dengan negeri tercinta ini, yang seakan mimpi buruk bagi petani.

Selain itu, Komisi II juga akan melakukan penertiban Loading Ramp yang membeli TBS dibawah harga standar.

"SIDAK akan kita lakukan dalam waktu dekat," Terang Bambang.

Sesuai Pasal 3 UU Nomor 18 tahun 2004 poin (a) sudah jelas di terangkan  'meningkatkan pendapatan masyarakat', akan tetapi bila keadaan terus seperti saat ini, petani akan semakin tertindas.

Penulis : R. Hermanto