Berita Borneotribun.com: Petani Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Petani. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Petani. Tampilkan semua postingan

Kamis, 08 Februari 2024

Mahfud dan Ganjar Siap Hapus Utang Petani dan Nelayan

Mahfud dan Ganjar Siap Hapus Utang Petani dan Nelayan
Cawapres RI Mahfud Md. di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. ANTARA/HO-TPN Ganjar-Mahfud
JAKARTA - Cawapres Republik Indonesia, Mahfud Md., dan calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmen mereka untuk menghapus utang yang menimpa nelayan dan petani karena kredit macet dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah, yang jumlahnya mencapai Rp687 miliar secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud saat berbicara dengan masyarakat dalam sebuah acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada hari Rabu.

"Jika Ganjar-Mahfud terpilih, negara akan membebaskan semua utang ini agar para petani dapat terus berkembang dan berusaha dengan layak, serta dapat kembali bertani dengan sukses. Hal yang sama juga berlaku untuk para nelayan," kata Mahfud dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain utang tersebut, masyarakat petani dan nelayan juga semakin kesulitan karena bantuan seperti subsidi pupuk dan solar bagi nelayan tidak mencapai sasaran yang tepat.

"Saudara-saudara, kini banyak petani yang masih terlilit utang kepada negara karena pertanian mereka tidak berkembang. Bantuan pupuk tidak sampai ke tangan mereka. Begitu juga dengan nelayan, bantuan solar juga tidak mencapai sasaran," jelas Mahfud.

Bersama Ganjar Pranowo, Mahfud berkomitmen untuk mengoptimalkan pendataan guna memudahkan distribusi subsidi bagi petani dan nelayan agar lebih tepat sasaran melalui program KTP Sakti.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 adalah sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Fianda S.R.
Editor: Yakop

Petani Grobogan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024

Petani Grobogan Dukung Ganjar-Mahfud di Pilpres 2024
Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo temui petani di Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (7/2/2024). ANTARA/HO-TPN Ganjar-Mahfud
JAKARTA - Para petani di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, dengan tulus menyatakan dukungan mereka kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md. 

Dalam acara yang dihadiri oleh Ganjar ketika beliau berkunjung ke Komunitas Petani Mandiri Indonesia (KPMI) Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada hari Rabu.

Salah satu perwakilan dari KPMI, Iwan Ganis, dengan lugas menyatakan dukungan tersebut kepada Ganjar, "Kami Komunitas Petani Mandiri Indonesia Kabupaten Grobogan, pada Pilpres sebelumnya kami mendukung Pak Jokowi, hari ini kami mendukung Bung Ganjar."

Iwan menegaskan bahwa KPMI percaya bahwa pasangan Ganjar-Mahfud memiliki kemampuan untuk mewujudkan program kedaulatan pangan di Indonesia. 

Ia juga menolak isu yang menyatakan bahwa Ganjar tidak dapat melanjutkan perjuangan Presiden Joko Widodo, "Karena di program Pak Ganjar jelas ada kedaulatan pangan."

Lebih lanjut, Iwan menyatakan keyakinannya bahwa pasangan calon presiden nomor urut 3 akan mampu menggambarkan aspirasi para petani saat memimpin Indonesia. 

Ia juga optimis bahwa Ganjar-Mahfud akan memperkenalkan program-program untuk meningkatkan kesejahteraan petani jika terpilih menjadi Presiden pada Pilpres 2024 mendatang.

"Sudah siap nyoblos kan," kata Ganjar, mengucapkan terima kasih kepada para petani yang telah memberikan dukungan kepada dirinya dan Mahfud.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yaitu pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Selain itu, KPU juga telah menetapkan jadwal kampanye mulai dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Yakop

Rabu, 21 September 2022

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit

ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit
ULM dan BPDPKS Ajari Petani Kalsel Teknologi guna menciptakan Produk Hilir Kelapa Sawit.
BorneoTribun Pelaihari, Kalsel - Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan, Universitas Lambung Mangkurat (ULM) bekerja sama dengan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), Kementerian Keuangan mengajarkan para petani di Kalimantan Selatan (Kalsel) teknologi guna menciptakan produk hilir kelapa sawit.

"Produk yang kami kenalkan produksi minyak sawit perawan atau minyak sawit merah serta produk turunan lainnya berbasis virgin palm oil (VPO) seperti pelembab bibir, sabun padat, sabun cair, bumbu masak habang, dan saus salad," kata Ketua Pusat Studi Kelapa Sawit Kalimantan ULM Susi, STP di Pelaihari, Selasa (20/9).

Bertempat di Hotel Sinar Terang Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, workshop atau pelatihan pembuatan produk hilirisasi sawit selama dua hari sejak Selasa (20/9) dan Rabu (21/9) diikuti puluhan petani dari beberapa desa di Kabupaten Tanah Laut yaitu Desa Jilatan, Desa Batalang, Desa Damarlima dan Desa Damit serta petani kelapa sawit perwakilan dari Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo).

Alan Dwi Wibowo, STP, MT selaku ketua pelaksana berharap peserta dapat menularkan ilmunya kepada petani kelapa sawit lainnya yang kemudian mampu menghasilkan produk hilir kelapa sawit secara mandiri bernilai tambah.

"Ini mendukung pemerintah dalam mendorong realisasi satu desa satu produk sehingga meningkatkan perekonomian petani dan jadi pemicu kemajuan daerah dan ekonomi nasional," kata dia.

Sementara Ketua Gerakan Desa Emas Kalsel sekaligus pengurus koperasi petani sawit "Koperasi Jasa Profesi Cipta Prima Sejahtera" Totok Dewanto turut menguatkan peserta.

Dalam paparannya, ia mengatakan produk berbasis kelapa sawit memilki daya saing yang tinggi di dunia. Salah satunya produk turunan kelapa sawit dalam bentuk red palm oil atau juga dikenal dengan virgin palm oil (VPO) yang dapat diproduksi oleh petani secara langsung.

Sedangkan Kepala Divisi UKMK BPDPKS Kementerian Keuangan Helmi Muhansyah menjelaskan peran BPDPKS yang memiliki beragam skema dan program untuk dapat mendukung pengembangan hilirasasi produk berbasis kelapa sawit oleh usaha kecil, menengah dan koperasi (UKMK).

Diketahui luas lahan perkebunan kelapa sawit rakyat yang dikelola petani di Kalimantan Selatan saat ini menurut data Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian RI tahun 2021 mencapai 107.763 hektar atau 21,34 persen dari total luas kebun kelapa sawit di provinsi itu.

Adapun produksi tandan buah segar (TBS) yang dihasilkan petani di Kalimantan Selatan pada tahun 2021 mencapai 251.184 ton. Artinya, petani memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatannya secara eksponensial dengan mentransformasi dari produk hulu menjadi produk hilir kelapa sawit.

Penulis: Firman/Antara
Editor: Yakop

Sabtu, 18 September 2021

Hidroponik dan Aquaponik, Solusi Pertanian Kota

Hidroponik dan Aquaponik, Solusi Pertanian Kota
Hidroponik dan Aquaponik, Solusi Pertanian Kota. 

BorneoTribun Jakarta -- Pengangguran dan pembatasan kegiatan termasuk PPKM Darurat  akibat pandemi COVID-19 yang berkepanjangan, menyebabkan banyak keluarga berpenghasilan rendah di kawasan perkotaan mengalami kesulitan ekonomi. 

Dua kelompok tani menemukan solusinya dengan mengembangkan budidaya hidroponik dan aquaponik di lahan yang terbatas.  

Siapapun mungkin terkejut ketika pertama kali memasuki kawasan RT 10 RW 08 Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan.Di dinding-dinding rumah warga, banyak bergelantungan tanaman pangan segar berwarna kehijauan. 

Sedikit masuk ke dalam, di sebuah rumah dengan pekarangan sempit, ada juga budidaya pertanian intensif. 

Dikatakan intensif karena di pekarangan tak lebih dari 30 meter persegi itu ada berbagai jenis tanaman pangan yang terlihat tumbuh segar dan melimpah. 

Tidak hanya sayur, tapi juga buah-buahan.Tidak hanya di tanah, tapi juga bergelantungan di dinding-dindingnya. 

Pertanian di kawasan perkotaan yang akrab disebut urban farming ini menjadi ciri khas kawasan permukiman di Pengadegan ini. 

Di sini, warga setempat atau bahkan pengunjung, dengan mudah mendapatkan kangkung, sawi, bayam, bok choy, buncis, kacang panjang dan cabai. 

Mereka juga bisa mendapatkan melon, labu madu, tomat, pepaya, anggur, dan markisa. 

Pertanian hidroponik ini merupakan hasil jerih payah sebuah organisasi perempuan yang menyebut diri mereka Kelompok Wanita Tani (KWT) Pengadegan. 

Susanti, ketuanya, mengungkapkan,usaha ini berawal dari tekanan pandemi yang semakin menyesakkan. 

“Di masa pandemi seperti ini banyak ibu yang tadinya kerja di perumahan terpaksa diberhentikan. Mereka akhirnya tidak punya pekerjaan sama sekali. Kebetulan banget Human Initiative hadir, dan ini menjadi angin segar bagi kami. Human Initiative menawarkan program yang memungkinkan kami memiliki kegiatan yang positif dan produktif,” jelasnya. 

Sarjana ekonomi yang namanya hanya terdiri dari satu kata itu mengungkapkan, usaha organisasi yang dipimpinnya memang tak lepas dari dukungan Human Initiative dan PT PLN Batubara. 

Ia mengatakan, organisai nirlaba kemanusiaan dan perusahaan listrik itu tidak hanya memberi bantuan investasi tapi juga pelatihan, bimbingan, dan pengawasan. 

Ia mengaku, sepuluh perempuan yang tergabung dalam KWT itu sebelumnya sama sekali tidak memahami cara bercocok tanam, apalagi mengenal budidaya hidroponik. 

Selain budidaya hidroponik, di bentangan tanahnya yang tersedia, mereka juga mengembangkan pertanian organik. 

Budidaya yang satu ini hanya mengandalkan bahan-bahan alami sebagai penunjang pertumbuhan tanaman, dan sama sekali menghindari penggunaan bahan-bahan sintetis, termasuk pestisida. 

Agung Cahyanto, manajer pemberdayaan Human Initiative, mengatakan, usaha yang dikembangkan organisasinya bersama KWT Pengadegan merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat di tengah pandemi.  

“Pertanian hidroponik ini adalah bagian dari program Initiative for Empowerment. Program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pendapatan penerima manfaat atau kelompok sasaran. Selain itu juga untuk meningkatkan ketahanan pangan di masa pandemi,” lanjutnya. 

Produk pertanian yang dihasilkan KWT Pengadegan tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan keluarga para anggotanya, tapi juga masyarakat sekitarnya. 

Walhasil, setiap anggota KWT ini setiap bulannya bisa menerima pemasukan sekitara 200-300 ribu rupiah per bulan. Jumlah itu, kata Susanti, kemungkinan membengkak bila skala produksi dan pemasaran bisa ditingkatkan. 

Susanti mengatakan, produk pertaniannya ditawarkan dengan harga terjangkau. Mereka yang berminat bisa memesannya via aplikasi WhatsApp atau panggilan telepon. 

Karena berbagai pembatasan terkait pandemi, ia sendiri memiliki tim khusus yang siap mengantarkan produk langsung ke tangan konsumen. 

“Kita antarkan secara gratis. Karena ini masih PPKM Darurat, pelanggan bisa stay di rumah dan kita yang delivery. Jadi mereka tidak perlu repot-repot datang ke sini. Tapi aja juga warga atau pelanggan yang ingin memetik sayurannya sendiri dan datang langsung ke kebun,” kata Susanti. Menurut Agung usaha serupa dikembangkan di Tajurhalang, Bogor. 

Hanya saja, karena lahan yang tersedia lebih luas, sekitar 60 meter persegi, kelompok tani di pinggiran kota itu juga mengembangkan tambak hidroponik. 

Para anggota perempuan umumnya terkonsentrasi pada pertanian hidroponik, sementara para prianya pada tambak hidroponik. 

Tambak hidroponik pada dasarnya adalah tambak yang menerapkan budidaya ikan secara aquaponik. 

Tambak seperti ini tidak membutuhkan bentangan tanah sebagai medium, melainkan hanya wadah atau bak penampung air. 

Budidaya ikan aquaponik dalam pertanian moderen memang sering dikembangkan bersama pertanian hidroponik. 

Kotoran ikan dari tambak itu kerap dimanfaatkan sebagai sumber nutrisi tanaman hijau yang dibudidayakan di sekitarnya.

Berkat pertanian hidroponik dan perikanan aquaponik, menurut Agung, setiap anggota kelompok tani Tajurhalang bisa mendapatkan penghasilan sekitar 350.000 hingga 500.000 rupiah per bulan. 

Baik Susanti maupun Agung sama-sama meyakini bahwa kualitas produk pertanian hidroponik dan perikanan aquaponik yang mereka kembangkan bisa bersaing. 

Keyakinan mereka paling tidak dikuatkan oleh pernyataan Tutik Masrofa, seorang pelanggan setia produk pertanian KWT Pengadegan. 

“Tanaman hidroponik ini jika dimasakterasa lebih segar dan lebih enak untuk dimakan,” jelasnya. 

Tutik menambahkan, ia berharap KWT Pengadegan bisa lebih jauh mengembangkan produknya, sehingga para pelanggan selain dapat memenuhi kebutuhan dengan harga terjangkau, juga bisa mendapatkan lebih banyak variasi sayur dan buah. [ab/uh]

VOA

Minggu, 07 Maret 2021

Perkuat Lumbung Pangan, Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani

Perkuat Lumbung Pangan, Kementan Berikan Pendampingan Intensif Bagi Petani
Presiden Jokowi  didampingi Seskab Pramono Anung dan pejabat lainnya meninjau area lumbung pangan yang terletak di Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, NTT. (Foto: Biro Pers Setpres/Muchlis Jr)

BorneoTribun Jakarta -- Guna memperkuat ketahanan pangan nasional, pemerintah mengembangkan kawasan lumbung pangan atau food estate di tiga provinsi, yaitu Kalimantan Tengah, Sumatra Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

“Penyediaan cadangan pangan nasional ini adalah agenda strategis yang harus kita lakukan dalam rangka mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat pandemi COVID-19, yang sudah berkali-kali diingatkan oleh FAO (Food and Agriculture Organization) mengenai krisis pangan dunia. Hal ini juga untuk mengantisipasi perubahan iklim, serta juga tidak kalah pentingnya adalah mengurangi ketergantungan kita pada impor pangan,” ujar Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Rapat Terbatas pada September tahun lalu.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, pentingnya peningkatan produksi dan penguatan cadangan pangan menjadikan program pengembangan ini harus ditangani secara extraordinary, salah satunya lewat pendampingan yang intensif.

Syahrul menambahkan, Kementerian Pertanian (Kementan) akan memaksimalkan semua lini agar pendampingan yang diberikan terhadap petani di kawasan lumbung pangan di tiga provinsi tersebut bisa berjalan maksimal, salah satunya lewat pembentukan Tim Pendamping/Detasering Pengembangan Kawasan Food Estate.

“Petugas perlu disiapkan dan ditingkatkan kompetensinya sehingga dapat optimal bekerja, dengan kompetensi ini, para pendamping dapat memiliki kemampuan mendampingi dan mengawal para petani di food estate dalam melakukan budidaya, penggunaan alsintan [alat dan mesin pertanian] dan penanganan panen serta pascapanen,” ujarnya saat memberikan pembekalan dan pelepasan tim pendamping tersebut, di Jakarta, Kamis (04/03/2021).

Mentan menegaskan, tim ini menjadi landasan utama dalam mengoptimalkan berbagai aktivitas lumbung pangan dari hulu ke hilir. Kehadiran pendamping bagi petani diharapkan membantu percepatan pengembangan lumbung pangan dan memperkuat eksistensi kelembagaan petani serta pengembangan bisnis dan korporasi petani.

“Di pertanian itu yang terpenting adalah bagaimana kemauan kita bekerja, kuncinya harus fokus dan paham secara jelas dan detail apa yang kita kerjakan, apa target kita, pahami medannya, pahami siapa orang-orang yang harus kita kenal di lapangan, dan tentu harus diikuti juga dengan disiplin dan kerja sama yang baik” paparnya.

Untuk kesuksesan program food estate ini Mentan berkomitmen akan mendukung penuh upaya pendampingan bagi para petani, sebagai langkah yang sangat penting dalam mengakselerasi kegiatan pertanian di lokasi food estate.

“Ini langkah yang bagus, jangan ada kata mundur ataupun berhenti, kita harus fight, saya dukung penuh pendampingan ini, secara teknis semua unit kerja di Kementan harus ikut bekerja dan mendukung,” tegasnya.

Sebagai informasi, untuk tahap awal tim pendamping akan bekerja secara intensif selama tiga bulan ke depan, tim ini terdiri dari 70 orang tenaga fungsional yang meliputi para peneliti, penyuluh pusat, widyaiswara, dosen, pengawas benih tanaman, litkayasa, pengamat organisme pengganggu tanaman dan fungsional umum lainnya. (HUMAS KEMENTAN/UN)

Oleh: Humas Setkab

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno