Berita Borneotribun.com: Perbatasan Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Perbatasan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Perbatasan. Tampilkan semua postingan

Senin, 29 Januari 2024

Peran Strategis PLBN dalam Kemajuan Ekonomi Kalimantan Barat

Dua pengunjung melintas di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Hadirnya PLBN Aruk menjadi magnet kemajuan daerah perbatasan dari berbagai sektor. (ANTARA/Dedi)
Dua pengunjung melintas di PLBN Aruk, Kabupaten Sambas. Hadirnya PLBN Aruk menjadi magnet kemajuan daerah perbatasan dari berbagai sektor. (ANTARA/Dedi)
PONTIANAK - Wilayah Kalimantan Barat telah menjadi titik awal bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Sarawak, Malaysia. 

Keberadaan sejumlah Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di daerah ini telah mengubah wajah kawasan pinggiran menjadi daya tarik bagi percepatan kemajuan ekonomi di wilayah perbatasan.

"PLBN adalah beranda Indonesia. Karena itu, pemerintah serius membangun PLBN," kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat kunjungan kerja ke Kalimantan Barat.

Hadirnya PLBN di tiga kabupaten Kalimantan Barat, yakni Sanggau, Sambas, Kapuas Hulu, dan dijadwalkan segera diresmikan PLBN Jagoi Babang di Bengkayang, telah memberikan warna baru bagi perekonomian kawasan perbatasan.

Semua bangunan PLBN dirancang secara modern tanpa menghilangkan identitas lokal. Infrastruktur pendukung seperti pasar, sekolah, rumah ibadah, dan kantor pemerintah telah tersedia dengan cukup baik. 

Penataan lingkungan, sistem layanan, dan penguatan sumber daya manusia (SDM) menjadi fokus utama pemerintah.

Selain sebagai jalur bagi orang untuk masuk dan keluar dari Kalimantan Barat, PLBN juga menjadi jalur bagi komoditas pertanian. 

Aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat di perbatasan semakin meningkat, meskipun sebelumnya dianggap terbelakang.

Tidak hanya itu, PLBN juga menjadi pintu masuk bagi wisatawan asing ke Kalimantan Barat. 

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat pada Januari hingga November 2023 mencapai 63.782 orang.

Dengan masuknya wisatawan ke Kalimantan Barat, ekonomi masyarakat setempat, terutama yang terkait dengan pariwisata seperti penginapan, restoran, akomodasi, dan tempat wisata, mengalami peningkatan.

Sementara itu, nilai ekspor Kalimantan Barat juga meningkat dari 301,87 juta dolar AS pada Januari hingga November 2022 menjadi 434,85 juta dolar AS pada periode yang sama tahun 2023. 

Ekspor melalui PLBN Aruk di Kabupaten Sambas, PLBN Badau di Kapuas Hulu, dan PLBN Entikong di Sanggau menjadi pintu utama ekspor.

Mayoritas komoditas ekspor Kalimantan Barat ke Malaysia adalah produk pertanian seperti lada, bungkil kelapa, durian, dan langsat, serta hasil perikanan seperti ikan laut, cumi, dan ubur-ubur.

Pemerintah memberikan perhatian serius terhadap kawasan perbatasan di Tanah Air, mengingat pentingnya menjaga kedaulatan perbatasan. 

Saat ini, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah mengoperasikan 13 PLBN di sejumlah kawasan perbatasan negara, di mana delapan di antaranya sudah beroperasi penuh dan lima lainnya menunggu peresmian.

PLBN di Kalimantan Barat diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan eksposur produk lokal di pasar internasional, dan mendorong pertumbuhan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM) setempat.

Kehadiran PLBN juga didukung oleh Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Kuching, Sarawak, Malaysia, yang secara rutin menggelar pertemuan bisnis dan pameran produk UMKM di kawasan perbatasan.

Menurut penelitian dari Universitas Tanjungpura Pontianak, kawasan perbatasan Kalimantan Barat mengalami perkembangan signifikan setelah adanya PLBN, baik dari segi ekonomi maupun sosial. 

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk terus memberikan perhatian pada potensi dan tantangan yang dihadapi di kawasan perbatasan.

Percepatan pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan harus menjadi fokus utama untuk memastikan bahwa PLBN yang berada di kawasan terdepan mampu menjadi sumber kebanggaan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Sumber: Antara/Dedi
Editor: Yakop

Selasa, 25 April 2023

Meski Hari Raya, Kantor Imigrasi Entikong Tetap Jalankan Fungsi Keimigrasian

Kantor imigrasi kelas II TPI Entikong melakukan filterisasi perlintasan WNI maupun WNA.
Sanggau, Kalbar - Pasca telah dilaksanakan upaya Vaksin tahap 3 serentak, kelonggaran berupa fasilitas kebijakan keimigrasian baik didalam dan luar negeri, kebijakan karantina dan meredanya Covid-19 di Indonesia, tentunya hal ini berdampak bagi arus lalu lintas perjalanan internasional masuk dan keluar Wilayah Indonesia khususnya pada Momen Libur hari raya Idul Fitri di tahun 2023 ini, dibandingkan tahun lalu. 

Berkaitan dengan banyaknya masyarakat di Tanah Air yang mudik dan atau berliburan ke luar negeri, Kantor Imigrasi dan tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong berupaya memaksimalkan fungsi keimigrasiannya demi terciptanya Layanan keimigrasian terbaik, pengawasan dan penegakan hukum serta menjadi fasilitator pembangunan ekonomi Nasional.  

Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong dalam hal ini juga mampu mengantisipasi arus perlintasan masuk pemudik di momen lebaran 2023 begitupun juga Pelaku Perjalanan Internasional lainnya baik WNI maupun Warga Negara Asing yang memiliki tujuan wisata, investasi dan lainnya untuk masuk dan keluar negeri. 

Adi Bambang Guritno, Kasubsi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong mengatakan sebagai salah satu pintu masuk (entry point) bagi pelaku perjalanan luar negeri, kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong melakukan sejumlah langkah antisipatif berupa penambahan personel dan Booth pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi yang berada di PLBN Entikong. 

"Dengan adanya kelonggaran kebijakan untuk keluar masuk dari Indonesia dan Malaysia ini sangat terasa peningkatan keluar masuk Pelaku Perjalanan Luar Negeri melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi Entikong," Ujar Adi Bambang Guritno kepada media ini, Selasa (25/4/2023).

"Dari data perlintasan imigrasi Entikong yang tercatat dari tanggal 18 April 2023 hingga 25 april 2023 sekitar 11.000 orang yang berangkat keluar wilayah Indonesia untuk berwisata dan juga sekitar 5000 orang yang masuk ke wilayah Indonesia. Dari hasil wawancara singkat petugas dengan pelintas didapatkan data bahwa pelintas keluar wilayah Indonesia pada momen libur Idul Fitri 2023 ini, mayoritas di dominasi oleh warga Kalimantan Barat yang ingin merayakan hari raya dengan kerabatnya ataupun juga berliburan di Malaysia yang bersebelahan dengan Indonesia. Sedangkan pelintas yang masuk ke Wilayah Indonesia memiliki tujuan untuk mudik maupun berkumpul bersama keluarga atau berwisata di Indonesia," lanjutnya.

Adi menambahkan tak hanya melakukan pelayanan keimigrasian, akan tetapi Petugas Imigrasi dari Kantor Imigrasi kelas II TPI Entikong juga melaksanakan fungsinya untuk pengawasan dan penegakan hukum serta fasilitator pembangunan. 

Bukan hanya itu, Petugas imigrasi selalu berupaya memfilter orang asing yang hendak masuk wilayah Indonesia, agar hanya orang yang memiliki manfaat bagi negara Indonesia saja yang masuk ke Indonesia serta tidak tercantum dalam daftar tangkal atau buron interpol. Begitupun juga WNI yang hendak keluar wilayah Indonesia, petugas akan melakukan pencegahan apabila yang bersangkutan diduga akan menjadi korban tindak pidana perdagangan orang atau masuk dalam daftar cegah atau buron dari pihak yang berwajib sesuai data cegah yang telah terintegrasi pada system informasi dan manajemen keimigrasian. 

Selain itu dalam penegakan hukum, tercatat pada awal tahun 2023 hingga saat ini petugas dari Seksi Intelijen dan Penindakan kantor Imigrasi Kelas II TPI Entikong telah mendeportasi 4 Warga negara asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Wilayah Kerjanya.

"Tentunya peran petugas imigrasi dalam melakukan pelayanan, pengawasan dan penegakan hukum masih dengan tetap mematuhi SOP (Standard Operating Procedure) dan sikap yang humanis dikarenakan petugas juga memahami adanya Hak Asasi Manusia," Ungkapnya.

Diharapkan dengan sikap yang humanis namun juga tetap cerdas, tegas dan tanggap ini dapat memberikan manfaat bagi pelaku perjalanan internasional serta mampu mendorong pariwisata dan turut serta dalam memajukan ekonomi Negara Indonesia.

(Libertus/R. Hermanto)

Rabu, 24 November 2021

Direktur PDAM Tirta Bengkayang Ungkap Target Plan


Direktur PDAM Tirta Bengkayang bersama Forkopimda Bengkayang

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bengkayang berencana akan meningkatkan pelayanan dan jangkauan pelanggan dalam program jangka panjang untuk lima tahun kedepan.

Hal tersebut diungkapkan Direktur PDAM Tirta Bengkayang, Wardi saat melaksanakan Ritual Adat yang  bertempat di Intake PDAM Madi,Desa Tiga Berkat, Kecamatan Lumar, Kabupaten Bengkayang yang merupakan sumber air bersih Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Rabu (24/11/2021) kemarin siang 

Wardi juga mengungkapkan masalah saat ini adalah IPA Instalasi Penahan Air yang sudah 13 Tahun dibangun PDAM belum ada direhab.

"Baru sekali direhab tapi beberapa tahun yang lalu itu tidak bisa mengakomodir semuanya tetapi untuk simbolnya Bengkayang akan bangkit karena air," Bebernya.

Wardi juga menjelaskan, didalam Bisnis Plan sudah menyusun draf anggaran yang mencapai sekitar Rp. 2,9 Triliun yang terbagi antara APBN dan APBD Provinsi, APBD Bengkayang dan Dana Perumdam Tirta Bengkayang.

"Kita sudah mendorong untuk perbatasan, diharapkan Presiden juga untuk bisa membangun Spam Perbatasan atau Spam Regional untuk bisa menjangkau wilayah Seluas, Jagoi, Siding, Sanggau Ledo dan bisa kita ekspor ke Sambas yang kekurangan Air," Harapnya.

Selanjutnya, untuk Kota Bengkayang  hanya menambah Debet Air Madi, karena saat ini kita sudah menginvestigasi dan sudah menemukan sumber air bersih di Saka Dua sekitar Rp. 250 Miliyar, perbatasan sekitar Rp. 800 miliyar karena itu bisa menambah 20.000 pelanggan kemudian dipusat kota kita menambah 6000 pelanggan.

"Bengkayang 5 Tahun ke depan target kita adalah 30.000 pelanggan, kalau di NTB bisa dibangun Rp. 800 Miliyar, di Jawa Timur bisa dibangun 1,9 Triliun, kenapa Presiden Jokowi di daerah perbatasan tidak bisa membangun air untuk masyarakat, dan supaya kedepannya Pak Presiden Jokowi datang kita angkat isu bahwa masyarakat perbatasan sangat perlu air bersih sehingga Visi dan Misi presiden di tahun 2024 pelayanan air bersih dapat di nikmati baik masyarakat bengkayang perbatasan, kota bengkayang dan Bengkayang Pesisir," Tutup Wardi.

Sebelumnya, Bupati Bengkayang Sebastianus Darwis sempat menyebutkan Objek Vital Intake Madi sebagai Sumber Air Bersih yang dinikmati oleh lebih dari 7.000 Warga Kota Bengkayang dan Masyarakat Kecamatan Lumar.

Reporter : Rinto Andreas

Sabtu, 10 Juli 2021

Satu-satunya jembatan penghubung di Desa Suruhtembawang, TNI bersama Masyarakat Perbatasan Perbaiki Jembatan Gantung

Satu-satunya jembatan penghubung di Desa Suruhtembawang, TNI bersama Masyarakat Perbatasan Perbaiki Jembatan Gantung
Satu-satunya jembatan penghubung di Desa Suruhtembawang, TNI bersama Masyarakat Perbatasan Perbaiki Jembatan Gantung.

BORNEOTRIBUN SANGGAU, KALBAR  - Satu-satunya jembatan penghubung antar dusun Gunjemak dan Guntembawang yang berada di Desa Suruhtembawang, Satgas Pamtas Yonif Mekanis 643/Wns bahu membahu bersama warga memperbaiki jembatan yang rusak dengan mengganti kayu yang baru, karena jembatan tersebut memiliki peranan penting bagi warga dalam beraktivitas sehari-hari.

Jembatan gantung ini merupakan satu satunya jembatan penghubung antar dusun Gunjemak dan Guntembawang yang berada di Desa Suruhtembawang, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar, Rabu kemarin (7/7).


Hal tersebut disampaikan Dansatgas Pamtas RI-MLY Yonif Mekanis 643/Wns, Letkol Inf Hendro Wicaksono, S.I.P., dalam rilis tertulisnya di Mako Satgas, Kamis kemarin (8/7).

Dansatgas mengatakan, perbaikan jembatan tersebut sebagai upaya untuk turut membantu membangun infrastruktur masyarakat perbatasan sekaligus diharapkan dapat meningkatkan tali silaturahmi serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan rakyat. 


Terpisah Danpos Guntembawang, Letda Inf Nanang menuturkan, Masyarakat  merasa cemas saat melewati jembatan tersebut yang dikhawatirkan akan ambruk, dan memutus rantai perekonomian masyarakat yang akan menjual hasil bumi sehingga kesejahteraan masyarakat jadi berkurang akibat rusaknya jembatan.

Pos Guntembawang berinisiatif dengan mengajak masyarakat secara swadaya untuk memperbaiki jembatan tersebut. Inisiatif tersebut mendapat tanggapan positif dari warga, bahkan sangat senang dan antusias.

“Syukur Alhamdulilah kondisi jembatan sekarang sudah bisa dilewati dengan aman, masyarakat tidak perlu cemas lagi.”Kami Berharap berharap semoga jembatan dusun guntejemak dapat bertahan lama, sehingga masyarakat dapat melakukan kegiatan sehari-hari dengan aman. imbuhnya.


Sementara itu warga Dusun Gunjemak sangat berterima kasih atas partisipasi Satgas Pamtas untuk memperbaiki jembatan ini.

"Sekali lagi terima kasih dan apresiasi kepada TNI yang dengan ikhlas turun langsung membantu kami, sehingga jembatan dapat digunakan kembali. (RLS)

Selasa, 08 Juni 2021

Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan

Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan
Zidam Bersama Penduduk Lokal Perkuat Pos Pengamanan Perbatasan.

BorneoTribun Bengkayang, Kalbar – Keamanan perbatasan merupakan faktor utama yang sangat penting, karena dimulai dari wilayah perbatasan pelanggaran pelanggaran hukum terjadi mulai dari pergeseran patok, penyelundupan manusia, penyelundupan barang illegal bahkan memungkinkan masuknya Narkotika dan obat obat terlarang dikaitkan dengan adanya Pandemi COVID-19 ini juga sangat membuka peluang adanya penularan COVID-19 dari negara lain yang masuk secara illegal melalui daerah perbatasan tanpa adanya pengecekan Swab PCR maupun Antigen.

Dengan adanya ancaman tersebut maka menjadi faktor sangat penting untuk menjaga secara terus menerus wilayah perbatasan. Agar penjagaan wilayah perbatasan dapat memberikan keamanan dan keanyamanan maka perlu dibangun pos pos yang efektif. 

Kodam XII/Tanjungpura bersama Zidam dan  penduduk lokal berangkat langsung menuju wilayah perbatasan untuk membuat perencanaan pembangunan pos yanhg sering dimanfaatkan oleh oknum oknum tertentu untuk hal hal yang melanggar aturan. 

Kali ini Tim perencanaan Pos pengamanan perbatasan bersama masyarakat lokal meninjau wilayah  Dusun Padang Desa Siding Kecamatan Siding Kabupaten Bengkayang Prov. Kalbar, bukan hal yang mudah untuk menuju tempat rencana pembangunan Pos Pengamanan perbatasan karena harus dilalui dengan waktu tempuh yang cukup lama.

Tetapi dengan semangat yang tinggi dan kerjasama dengan masyarakat lokal dapat memberikan kemudajhan kemudahan dalam perencanaan pembangunan pos tersebut. Karena informasi yang diberikan oleh masyarakat menjadi faktor utama pertimbangan pembangunan pos tersebut. 

Harapan dari Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Nur Rahmad dengan adnya pos tersebut diharapkan dapat memberikan keamanan bagi masyarakat di wilayah perbatasan dan dapat meningkatkan roda perekonomian masyarakat.

Reporter: Rinto Andreas
Editor: Yakop

Senin, 07 Juni 2021

Penyekatan diperketat di Pos Kalbar-Kalteng di KM 80 Melawi

Penyekatan diperketat di Pos Kalbar-Kalbar-Kalteng di KM 80 Melawi
Penyekatan diperketat di Pos Kalbar-Kalbar-Kalteng di KM 80 Melawi.

BorneoTribun Melawi - Penyekatan kendaraan ke luar kota mulai diperketat kembali, sebelumnya pemerintah melarang mudik atau bepergian ke luar kota dari namun untuk sekarang penyekatan juga diberlakukan di batas Provinsi Kalimatan Barat-Kalimantan Tengah, dan Hanya kendaraan dan orang dengan keperluan tertentu yang diperbolehkan bepergian melintasi batas tersebut, di KM 80 Jalan Koridor PT. ERNA DJULIAWATI, Desa Nanga Kompi, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Senin (07/06/2021).

Babinsa 1205-14/Sayan Serda yorgi widarman mengatakan, meski diperketat namun pemerintah masih memberlakukan syarat beperjalanan ke luar kota yang harus dipenuhi warga, seperti surat keterangan kesehatan.

Lanjut Babinsa, syarat dimaksud di antarana adalah surat negatif Covid-19 yang berlaku 24 jam untuk tes usap atau swab test PCR dan swab antigen. Sementara tes GeNose berlaku pada hari keberangkatan perjalanan.

"Semua masyarakat kami ingatkan bahwa perjalanan di semua moda transportsi masih harus mematuhi syarat-syarat tersebut".

Dalam kesempatan itu, Serda yorgi widarman mengimbau masyarakat agar membatasi perjalanan. Jika memang harus beperjalanan, masyarakat diminta membawa dokumen syarat perjalanan, yakni tes negatif Covid-19. Selain itu, dokumen lainnya adalah surat keterangan tugas dan keterangan dari kepala desa atau lurah untuk perjalanan kepeningan pribadi, pungkas Babinsa. 

Oleh: Pendim1205/Erik.P

Sabtu, 05 Juni 2021

Bupati Melawi Tinjau Pos Perbatasan Kalbar dan Kalteng di KM 80

Bupati Melawi Tinjau Pos Perbatasan Kalbar dan Kalteng di KM 80
Bupati Melawi Tinjau Pos Perbatasan Kalbar dan Kalteng di KM 80.
BorneoTribun Melawi, Kalbar – Kapolres Melawi AKBP Sigit Eliyanto Nurharjanto, S.I.K bersama Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yusra yang merupakan Ketua Satgas Covid-19 meninjau pos perbatasan Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah tepatnya di KM 80 jalan koridor PT. Erna Djuliawati Desa Nanga Kompi Kecamatan Sayan Kabupaten Melawi. Melakukan peninjauan dan Rapat dengan Pihak Perusahaan Terkait Penanganan Covid-19 dan Penetapan Status Zona Merah Kab. Melawi. Jumat (4/6).

Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Melawi (H. Dadi Sunarya Usfa Yusra), Wakil Bupati (Drs. Klusen), Kapolres Melawi (AKBP Sigit Elyanto Nurharjanto S.I.K), LO Kodim 1205/Stg (Mayor Arh. Eddy Winarno). Anggota DPRD Kabupaten Melawi, Hermanus, Kabag Ops Polres Melawi, AKP Aang Permana, S.IP.,M.AP, Dinas Perhubungan, dan jajaran Polres Melawi lainnya.

Bupati Melawi H. Dadi Sunarya Usfa Yursa Ketua Satgas Covid-19, mengatakan peninjauan tersebut dimaksudkan untuk melihat kesiapan pos perbatasan atau pintu masuk antara Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah ke Kabupaten Melawi, sekaligus rapat bersama pihak perusahaan dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Melawi dalam menekan angka kasus penularan dan penyebaran Covid-19 yang masih tinggi di Kabupaten Melawi.

“Terkait Lalu lintas warga masyarakat yang keluar masuk melintasi di pos perbatasan Kal-Teng Kal-Bar, dilakukan penyekatan Bagi warga yang melintas di pos Km 80, Untuk pengguna kendaraan umum yang diperbolehkan melintasi yaitu Kendaraan membawa sembako, BBM dan Kendaraan emergency (Membawa orang sakit) terhitung dari Hari Jum'at tanggal 4 Juni 2021 sampai tanggal 16 Juni 2021 sesuai Surat Edaran Bupati Melawi Nomor : 360/89/ST.VI. tanggal 2 Juni 2021” Tegasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kapolres Melawi, AKBP Sigit Elyanto Nurharhanto, S.I.K meminta para anggota Polsek Sayan dan Bhabinkamtibmas agar dapat bekerjasama dengan pihak perusahaan untuk melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap mobilisasi masyarakat yang masuk ke wilayah Kabupaten Melawi di Pos Perbatasan KM 80.

“Agar Anggota Polsek sayan dan bhabinkamtibmas dapat melakukan pengawasan dan pengecekan terhadap mobilisasi masyarakat yang masuk wilayah Kabupaten  Melawi dipos Km 80 dan lakukan kerja sama dengan pihak Perusahaan” Ucapnya.

“Kepada Bhabinkamtibmas untuk mengaktifkan PPKM Mikro bergabung dengan Perusahaan, Kecamatan, Babinsa dan Puskesmas untuk menekan angka penularan dan penyebaran Covid-19, Memperketat jalur perbatasan dengan melampirkan surat hasil pemeriksaan negatif Covid-19 dan Memperketat Prokes diwilayah perbatasan Kalbar Kalteng “. Tegasnya.

Sementara itu, LO Kodim 1205/Sintang, Mayor Arh. Eddy Winarno mengatakan akan melibatkan rekan-rekan TNI dan Polri serta dari Kecamatan dalam penanganan Covid-19 di wilayah perbatasan Pos KM 80 PT. Erna Djuliawati.

LO Kodim juga meminta penguatan Satgas Covid-19 dalam stategi penanganan Covid-19 dengan rutin mengadakan rapat koordinasi dan analisa serta evaluasi. Selain itu dia juga meminta untuk penegakan disiplin protokol kesehatan, pembentukan pos penyekatan, peningkatan efektifitas penanganan, serta mengaktifkan PPMK skala mikro untuk menekan angka penularan Covid-19 di Kabupaten Melawi.

Pelaksanaan Pengecekan Pos Perbatasan  dan rapat tersebut untuk menindak lanjuti terkait penetapan status Kabupaten Melawi yang masuk dalam Zona Merah resiko penularan Covid-19 serta sebagai salah satu upaya yang dilakukan oleh Tim Satgas CoVid Kab Melawi  dengan Perusahaan dalam  Pengawasan masyarakat yang masuk di wilayah Kab Melawi melalui jalur Perbatasan Kalimantan tengah guna Pengendalian penyebaran CoVid 19 dan untuk mengetahui kekurangan serta proses penanganan pasien Covid-19 yang terpapar.

Sumber Berita Humas Polres Melawi/Erik.P

Selasa, 18 Mei 2021

Tuntut Pemerataan Pembangunan, Koordinator Perbatasan RI-Malaysia FW-LSM Layangkan Surat Terbuka Kepada Presiden RI


Laskar FW LSM Perbatasan RI-Malaysia

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Koordinator Perbatasan RI-Malaysia Forum Wartawan dan LSM, Saepul Menduking layangkan Surat Terbuka kepada Presiden Joko Widodo karena ganti rugi lahan belum tuntas.

Menurutnya sampai saat ini pembangunan PLBN Entikong sudah rampung. Baik rampung secara pembangunan maupun rampung  pengadaan lahan. Bahkan pembangunan pasar juga sudah rampung secara fisik dan pengadaan lahan.

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada saat pertama kali berkunjung ke Entikong di bulan Januari tahun 2015 silam, berjanji memajukan pintu masuk garda terdepan negara. 

"Itu hanya janji tinggal janji. Faktanya, manakah ada, hanya angin lalu. Hingga kini penyelesaiannya amburadul," Ujar Saepul, Selasa (18/5/21).

Raden Nurdin selaku Perwakilan pemilik hak bangunan terdampak pembangunan jalan Entikong menyebutkan Keputusan ada di pemerintah pusat.

"Hanya itu yang kami tahu pemerintah pusat tentang itu," Pungkasnya.

Sedangkan dari pihak BPJN XX Kalbar, mereka sudah mengajukan tapi dari Kementerian PUPR ataupun dari pihak DPR belum memberi anggaran untuk menyelesaikan pembayaran bangunan yang terkena dampak tersebut.

Untuk itu kami membuat surat terbuka ini kepada Bapak Presiden dengan harapan agar segera melakukan pembahasan oleh DPR atau langkah-langkah supaya segera menyelesaikan sisa pembayaran bangunan yang terdampak tersebut.

Raden Nurdin sebagai perwakilan warga yang terdampak berharap adanya realisasi dan bukan sekadar janji-janji manis semata. 

Berikut petikan Surat Terbuka Warta Entikong Korban Dampak Pelebaran Jalan :

Kepada 
Yth.
Bapak presiden Republik Indonesia 
di Jakarta

Dengan hormat,
Pertama saya mohon maaf mungkin kedatangan surat saya ini mengganggu kesibukan Bapak,

Di kesempatan yang berbahagia ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan pelaksanaan pembangunan di wilayah perbatasan Entikong, Sanggau, Kalimantan Barat, sebagaimana yang pernah Bapak janjikan pada saat Bapak pertama kali berkunjung ke Entikong di bulan Januari tahun 2015.

Bapak mengatakan bahwa akan membangun Entikong itu lebih maju, maju dalam arti kata maju secara infrastruktur dan maju juga secara perekonomian dan kehidupan masyarakat.

Kemudian seiring dengan waktu proses pembangunan itu berjalan dan pada tahun 2016 bapak berkunjung kembali ke Entikong, dan telah terjadi perubahan yang sangat pesat di bidang infrastruktur terutama yang ada di PLBN dan Bapak menyampaikan juga akan membangun pasar di kawasan Entikong, dan akan membuat jalan yang tadinya lebar 5 Meter menjadi 20 Meter.

Sebagai informasi buat bapak, Sampai saat ini pembangunan PLBN Entikong sudah rampung, baik rampung secara pembangunan maupun rampung  pengadaan lahan, Begitu juga dengan pembangunan pasar juga sudah rampung, sama rampung secara bangunan fisik secara pengadaan lahan masyarakat, akan tetapi untuk pembangunan jalan yang diprogramkan Bapak lebar 5 Meter menjadi 20 Meter dan sepanjang 20 lebih Km dari PLBN Entikong sampai Balai karangan ternyata sampai saat ini baru dikerjakan sepanjang 5 km saja, itupun kerjanya belum tuntas, secara fisik juga belum rapi, yang belum tuntas adalah pengadaan lahannya, pengadaan lahan masyarakat sampai saat ini masih banyak yang belum dibayar lunas.

Data terakhir yang kami dapat dari tim pengadaan yang ada di kepala kantor badan pertanahan Nasional Kabupaten Sanggau telah mengajukan 161 bidang pada pihak Balai pelaksana jalan Nasional XX Kalbar di bawah kementerian PUPR untuk melakukan  pembayaran sisa bangunan yang terdampak pembangunan jalan, sebagaimana yang telah di sepakati antara masyarakat pada saat sosialisasi atau konsiliasi publik bahwa setiap bangunan yang kena terhadap pelebaran jalan satu titik tiang kena atau satu titik bangunan rumah kena maka akan diganti semua (100%) jadi atas dasar kesepakatan itulah maka masyarakat setuju atas pembangunan pelebaran jalan.

Akan tetapi sampai saat ini masih banyak yang belum dibayar 100% bangunan terdampak. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada bapak presiden agar segera melakukan penuntasan tentang pembayaran sisa bangunan terdampak tersebut karena berbagai upaya telah kami upayakan baik di tingkat Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar termasuk ke Balai pelaksanaan Jalan Nasional XX kalbar.

Keputusannya ada di pemerintah pusat, sementara yang kami tahu pemerintah pusat itu terdiri daripada Bapak Presiden sebagai pemangku Pemerintah Pusat dan DPR, dari pihak BPJN XX Kalbar, mereka sudah mengajukan tapi dari kementerian PUPR ataupun dari pihak DPR belum memberi anggaran untuk menyelesaikan pembayaran bangunan yang terkena dampak tersebut maka dalam hal ini sekali lagi kami mohon Kepada Bapak agar segera melakukan pembahasan oleh DPR atau langkah-langkah supaya segera menyelesaikan sisa pembayaran bangunan yang terdampak tersebut.

Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya saya mohon maaf atas perhatian Bapak Kami ucapkan terima kasih

Hormat saya
Raden Nurdin
Perwakilan pemilik hak bangunan terdampak pembangunan jalan Entikong 
Kalbar.

Perjuangan warga Entikong yang terdampak terkait penuntasan tentang pembayaran sisa bangunan terdampak tersebut sudah berbagai upaya telah mereka upayakan baik di tingkat Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalbar termasuk ke Balai pelaksanaan Jalan Nasional XX Kalbar, namun hingga detik ini masih mimpi di siang bolong. (RA)

Senin, 03 Mei 2021

Tinjau Pembangunan di Kalbar, Cornelis Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Tinjau Pembangunan di Kalbar, Cornelis Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

BorneoTribun Kapuas Hulu, Kalbar -- Anggota DPR RI Komisi II, Anggota Badan Anggaran dan juga Anggota Badan Pengawas Bidang Pengawasan Perbatasan, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, melaksanakan kunjungan kerja (Reses) masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di perbatasan Negara Republik Indonesia - Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut ia lakukan, untuk meninjau secara langsung pembangunan di daerah perbatasan.

Cornelis menyampaikan, bahwa dalam rangka masa reses tersebut, khusus menyangkut pembangunan strategis nasional yaitu menyangkut perbatasan Negara antara Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia.

Dijelaskannya, dirinya melaksanakan Reses di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu pada 23 April 2021 lalu, di Kabupaten Bengkayang pada 26 April 2021 dan di Kabupaten Sambas pada 28 April 2021.

"Program pembangunan strategis nasional ini semenjak saya menjadi Gubernur Kalimantan Barat, memang sudah diprogramkan bersama dengan Presiden RI, Joko Widodo, dan saat ini saya di DPR RI pada Komisi II yang memang membidangi perbatasan. Untuk itu, saya langsung mengadakan pengawasan pembangunan di perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia," ujar Cornelis, dihubungi di kediamannya, di Ngabang, Kabupaten Landak, Minggu (2/5/2021).

Menurut Cornelis, Pemerintah sangat serius untuk membangun perbatasan RI-Malaysia, dimana pembangunan tersebut masih berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat harus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Selain masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga harus memberikan dukungan terhadap Pemda yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

"Karena jika tidak ada dukungan proyek pembangunan di perbatasan, maka pembangunan tersebut bisa terganggu, sementara ini pembangunan strategis nasional yang menyangkut bagaimana koneksivitas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan lainya. Dengan terbangunnya jalan hingga terkoneksi sampai ke ibukota, yakni ke ibukota Negara yang baru nanti (Kalimantan Timur), maka kita harapkan dari Putusibau itu ke ibukota negara yang baru hanya tiga jam perjalanan. Jadi, Kalimantan itu sudah terkoneksi semua sehingga kesatuan dan kesatuan itu bukan hanya isapan jempol, tetapi sudah menyatu," ungkap Cornelis.

Dikatakannya lebih lanjut, kebetulan nantinya dari Temajo ke Aruk, Aruk ke Jagoi Babang, Jagoi Babang ke Entikong, Entikong ke Sunge Keli, Sunge Keli ke Badau, Badau ke Putusibau, Putusibau Nanga Era sampai ke Kalimantan Timur, bisa terhubung dengan satu jalur, kalau bisa pembangunan perbatasan ini sudah selesai di tahun 2024 mendatang.

"Ternyata di daerah Entikong sampai dengan Kapuas Hulu, badan jalan sudah dibangun, di Badau ke arah Sintang sudah dibangun. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah antara Entikong dengan Badau itu badan jalan sudah jadi tetapi pengerasan jalanya belum, sehingga hancur kembali, oleh karena itu yang kita harapkan kepada pemerintah, untuk cek ulang pembangunan di sana," tegasnya.

Cornelis menyampaikan, bahwa perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia, selama Indonesia merdeka, baru Presiden Jokowi yang memberikan perhatian penuh untuk membangun perbatasan, dengan tujuan agar daerah-daerah ini tidak diambil oleh negara sebelah, atau kita tidak mau pengalaman Sempadan dan Ligitan, mungkin beliau melihat itu, sehingga beliau dengan sungguh-sungguh dan serius untuk membangun daerah perbatasan ini, sehingga kita tetap bisa menjaga NKRI dan tidak diganggu atau daerahnya tidak diambil.

"Hasil dari kunjungan kerja ini nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, karena beliau adalah leading sektornya untuk menangani perbatasan ini yang mengkoordinasikan  beberapa Kementrian, dan selanjutnya sebelum pembangunan perbatasan diselesaikan, kita harapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada perjanjian Bilateral untuk perdagangan internasional, sehingga apa yang diinginkan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan itu bisa terwujud dan akan terjadi perdagangan yang legal, hal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, kita bisa jual apa saja ke Malaysia dan Malaysia bisa jual apa saja pula ke kita, sehingga dalam kondisi negara seperti sekarang ini akibat bencana non alam COVID-19 ini bisa memberikan atau menumbuhkembangkan atau ada daya ungkit ekonomi ke daerah perbatasan," pungkas Cornelis. (Uncak/Nt)

Senin, 26 Oktober 2020

Patroli Jalur Tikus, Satgas Pamtas 407 Gagalkan Penyelundupan Ratusan Botol Miras dan Daging Ilegal

Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 407/Padma Kusuma
Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 407/Padma Kusuma. (Foto: HMS)


BorneoTribun | Kapuas Hulu, Kalbar - Patroli jalur tidak resmi di perbatasan, tepatnya di Dusun Mentari, Desa Sebindang, Badau, Kapuas Hulu, Satgas Pamtas RI-MLY Yonif 407/Padma Kusuma berhasil menggagalkan upaya penyelundupan ratusan botol minuman keras serta daging ilegal yang berasal dari Malaysia, Sabtu (24/10/20).


Minuman keras serta daging sapi dan ayam tersebut berhasil dicegah masuk ke wilayah Indonesia dari pelintas batas yang berinisial JT (40) beserta dua rekanya yaitu AG (38) dan JJ (26). Ketiganya berupaya menyelundupkan miras dan daging dari Malaysia untuk dijual lagi ke wilayah sekitar Badau.


Dalam hal ini Satgas Pamtas mengamankan minuman keras merk Benson sejumlah 6 dus masing-masing dus berisi 48 botol (288), daging sapi 40 kg, tulang sapi 20 kg serta ayam potong 2 karung.


Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P selaku Dansatgas Yonif 407/PK mengatakan, penggagalan upaya penyelundupan minuman keras itu berawal dari adanya kegiatan Patroli bersama antara Satgas Pamtas dengan instansi di Perbatasan RI -MLY (ICQS) disekitaran jalur tikus daerah perbatasan.


"Saat berpatroli tim menemukan barang bukti sebanyak 2 karung Miras (Benson) serta 4 karung daging sapi ilegal (Allana) dan ayam," terang Dansatgas.


Lanjut Dansatgas mengatakan, kemudian dilaksanakan penyisiran disekitar lokasi penemuan barang dan ditemukannya 3 orang pelaku yang sedang bersembunyi di semak hutan. Karena takut menghindari adanya petugas yang sedang melaksanakan patroli.


Selanjutnya oleh Tim Patroli barang bukti serta pelaku dibawa menuju Pos Kotis untuk diminta keterangan perihal kepemilikan barang ilegal tersebut. Setibanya di Pos, dari keterangan yang didapat diketahui barang tersebut milik Sdr. JT sedangkan, dua rekannya yaitu AG (38) dan JJ (26) merupakan teman yang dimintai tolong oleh JT untuk membantu mengangkat barang. 


"Pelaku mengakui bahwa sudah pernah berurusan dengan pihak yang berwajib sebanyak 2 kali dengan kasus yang sama," kata Dansatgas. 


Berdasarkan hasil pemeriksaan, juga diketahui minuman tersebut akan dijual kembali di Kecamatan Badau, Kapuas Hulu.


"Untuk saat ini, pelaku dan barang bukti telah diamankan dan sudah diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai serta Karantina dengan menandatangani berita acara penyerahan untuk diproses lebih lanjut," ujar Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P.


Dansatgas mengimbau kepada seluruh masyarakat Badau, khususnya di daerah perbatasan agar menghindari pembelian barang - barang ilegal, karna tidak memenuhi standar kesehatan. 


"Kami juga berharap adanya kerja sama seluruh instansi terkait bersama masyarakat yang ada di Perbatasan khususnya, untuk melaporkan apabila ada tindakan - tindakan ilegal seperti ini," pungkas Letkol Inf Catur Irawan, S.I.P., M.I.P. (Pendam XII/Tpr)

Senin, 19 Oktober 2020

Miliki Usaha Kerajinan Tangan, Ibu Roslinda Dikunjungi Anggota Satgas Yonif 642/Kps

Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau
Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau. (Foto: HMS/LB)


BorneoTribun | Bengkayang, Kalbar - Silaturahmi dengan masyarakat, 4 orang anggota Pos Koki Jagoi Babang Lama Satgas Yonif 642/Kps dipimpin Pratu Toni Wiratmoko Anjangsana kerumah warga di Desa Risau, Kecamatan Jagoi Babang, Kabupaten Bengkayang, Kalbar, Senin (19/10/2020).


Kegiatan ini merupakan kegiatan satgas bidang teritorial. Dalam anjangsana tersebut, anggota berkunjung ke rumah Ibu Roslinda. 

Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau
Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau. (Foto: HMS/LB)


Beliau merupakan salah satu warga Desa Risau yang memiliki usaha kerajinan tangan. Berkat beliau, banyak warga setempat yang terbantu karena dapat bekerja sebagai pengrajin.


Ibu Roslinda mengucapkan ucapan terimakasih dan merasa senang telah dikunjungi oleh anggota satgas. 

Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau
Anggota Satgas Yonif 642/Kps mengunjungi Ibu Roslinda pemilik kerajinan tangan di Desa Risau. (Foto: HMS/LB)


Kehadiran TNI dari Satgas pamtas Yonif 642/Kps menimbulkan rasa aman dan nyaman masyarakat di perbatasan dalam bekerja sehari-hari. (YK/LB)

Jumat, 16 Oktober 2020

Cegah Penyebaran Covid-19 Masuk Indonesia, 264 PMI Malaysia di Rapid Test

Cegah Penyebaran Covid-19 Masuk Indonesia, 264 PMI Malaysia di Rapid Test
Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas  melakukan protokol kesehatan kepada para PMI yang baru kembali dari Malaysia. (Foto: BT/LB)


BorneoTribun  | Sanggau, Kalbar - Jum'at (16/10/20) - Satgas Pamtas Yonif 642/Kapuas  melakukan protokol kesehatan kepada para PMI yang baru kembali dari Malaysia guna mencegah penyebaran virus Covid-19 di Indonesia di pintu masuk Pos Lintas Batas maupun jalur tidak resmi sepanjang perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat.


Sebanyak 264 orang PMI yang kembali ke Indonesia tersebut masuk melalui pintu PLBN Terpadu Entikong dan PLBN Aruk. Satgas Yonif 642/Kps bekerjasama dengan Imigrasi dan P4TKI melakukan pendataan dan pengecekan kesehatan kepada para PMI.


Dansatgas Pamtas Yonif 642/Kps Letkol Inf Alim Mustofa dalam keteranganya di Pos Kotis Gabma Entikong, Sanggau menjelaskan, setelah dilakukan cek kesehatan dengan rapid test kepada 264 PMI, semuanya di nyatakan non reaktif. Selanjutnya seluruh PMI di perkenankan melanjutkan perjalanan ke daerah asal.


Dansatgas berharap, setibanya nanti di tempat asal, para PMI agar melaporkan diri kepada pihak kesehatan untuk dilakukan pengecekan ulang agar bisa di ketahui apakah mereka terpapar apa tidak.


"Petugas sudah mengingatkan para PMI, tiba di kampung halaman agar melapor ke pihak berwenang dan mengisolasi diri," pungkasnya mengakhiri. 


Adapun daerah tujuan PMI sebagai berikut, Prov kalbar, Prov Jabar, Prov Jateng, Prov Jatim, Prov NTB, Prov sulsel, Prov DIY: 1 orang, Prov NTT: 1  orang, Prov Sulbar, Prov Sulteng, Prov Banten, Prov lampung dan Prov Sumsel. (Yk/Lb/Pendam XII/Tpr)

Peduli Pendidikan, Personel Satgas Yonif 642/Kps Jadi Guru PAUD

Satgas Pamtas Yonif 642/Kps lakukan belajar mengajar pada anak di perbatasan
Satgas Pamtas Yonif 642/Kps lakukan belajar mengajar pada anak di perbatasan.(Foto: BT/LB)


BorneoTribun | Sanggau, Kalbar - (15/10/2020) Selain menjaga perbatasan negara, Satgas Pamtas Yonif 642/Kps juga mempunyai tugas untuk membantu kesulitan rakyat di daerah perbatasan, salah satunya membantu dunia pendidikan. Minimnya tenaga pengajar membuat personel Pos Bantan Satgas Pamtas Yonif 642/Kps berinisiatif untuk ikut membantu kegiatan proses belajar mengajar  sebagai tenaga pengajar.


Kegiatan mengajar ini rutin dilaksanakan setiap hari Senin dan Kamis oleh 2 orang Anggota Pos Bantan, yaitu Pratu Alifin Imanul dan Prada Yohanes yang secara bergantian mengajar murid PAUD Wiraswada, Dusun Bantan, Desa Bungkang, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. Guru PAUD Wiraswada maupun warga merasa sangat terbantu dengan hadirnya anggota TNI sebagai pengajar di PAUD Wiraswada ini, karena dapat menambah semangat belajar dan motivasi anak-anak untuk semangat datang ke sekolah.


Disampaikan Dansatgas Yonif 642/Kps, Letkol Inf Alim Mustofa, bahwa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi prajurit untuk bisa mengajar siswa di perbatasan disamping tugas pokoknya untuk menjaga perbatasan.


"Saat Pratugas lalu kami telah dibekali materi cara mengajar oleh Tenaga Pengajar Kemendikbud RI, disinilah kita mengaplikasikan apa yang telah kita dapat sehingga kita dapat membantu dunia pendidikan di perbatasan supaya generasi kedepan lebih maju." ujar Dansatgas. (YK/LB)

Selasa, 30 Juni 2020

Nekat Masuk RI Secara Ilegal, WN Malaysia Diamankan Satgas Pamtas


Fhoto : WN Malaysia Masuk RI Lewat Jalan Tikus

BORNEOTRIBUN I JAGOI BABANG, BENGKAYANG - Masuk wilayah indonesia secara ilegal lewat jalan tikus, satu warga malaysia diamankan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 641/Beruang pada minggu, 28/6/20.

Pria dengan inisial JH tersebut diamankan saat Satgas Yonif R-641/Bru saat melaksanakan patroli di sepanjang Jalur Inspeksi Patroli Perbatasan (JIPP).

Pengetatan pengawasan jalan tikus atau jalur tidak resmi di sepanjang perbatasan darat negara Indonesia menjadi tugas Satgas Yonif R-641/Bru untuk menjamin kedaulatan wilayah NKRI dan mencegah adanya berbagai kegiatan ilegal seperti peredaran Narkoba, pembalakan liar, penyelundupan barang dan orang, perdagangan manusia, pelintas batas ilegal, dan lain-lain.


Menurut Dansatgas Pamtas Yonif R-641/Bru, Letkol Inf Kukuh Suharwiyono, pencegahan aktivitas ilegal di batas negara semakin menjadi perhatian saat ini karena mewabahnya Covid-19. Langkah antisipasi ini diambil karena penyebaran dan penularan virus Corona dapat terjadi lewat media orang maupun barang. 

“Pengatatan pengawasan garis batas negara kita lakukan sepanjang siang dan malam sebagai bagian dari langkah antisipasi penyebaran Covid-19 ". Ungkap Kukuh. Senin, 29/6/20.

Untuk WN Malaysia yang telah diamankan karena masuk wilayah Indonesia secara ilegal lewat jalur tidak resmi, Dansatgas Yonif R-641/Bru menyampaikan akan memproses secara hukum dengan berkoordinasi ke pihak Imigrasi.

“Kami sudah berkoordinasi dengan kantor Imigrasi Jagoi Babang. Dan selanjutnya warga negara Malaysia tersebut akan kita serahkan untuk proses hukum lebih lanjut sesuai aturan keimigrasian ". Jelas Kukuh.


Penulis : Libertus
Editor    : Herman

Selasa, 16 Juni 2020

Menteri Pertanian Pimpin Patroli Darat Di Perbatasan Entikong


Fhoto : Patroli Perbatasan Bersama Menteri Pertanian

BORNEOTRIBUN I SANGGAU, PERBATASAN - Menteri Pertanian, Dr. H. Syahrul Yasin Limpo, SH, M.Si, MH. memimpin langsung gelar Kewasdakan, yaitu Patroli Darat di perbatasan Entikong, Kalimantan Barat. Patroli tersebut di pantau langsung oleh Menteri Pertanian, melalui vidio conference di Lembang. 

Patroli tersebut sebagai wujud implementasi pengawasan dan pengendalian mutu pangan dan pakan asal produk pertanian yang diamanahkan Undang-undang No. 21 tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan yang telah berlaku sejak tanggal 18 Oktober 2019.

Mengingat Perbatasan darat di wilayah Indonesia merupakan daerah rawan, yang wajib dijaga oleh seluruh masyarakat dan instansi keamanan, tidak terkecuali bagi Badan Karantina Pertanian. Kementrian Pertanian, melalui Badan Karantina Pertanian selalu memprioritaskan zona rawan dalam pengawasan produk pertanian. 

Karantina Pertanian Entikong bersama Danyon Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif Raider 641/Bru, Kepala KPBCC Tipe Madya Pabean C Entikong, Kepala BNPP PLBN Entikong / Administrator PLBN Entikong, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II Entikong Bersama, Kapolsek Entikong, Danramil Entikong dan Kepala Karantina Ikan Entikong melakukan patroli darat di jalur tikus yang sering kali dijadikan celah untuk melakukan penyelundupan.


Patroli dilaksanakan di sisi kanan PLBN Entikong yang merupakan lokasi rawan penyelundupan. Telur ayam konsumsi, daging, ayam, bawang merah/putih, dan berbagai jenis burung adalah komoditas yang sering kali tertangkap tangan diselundupkan.

"Tugas Badan Karantina Pertanian adalah menyortir semua komoditas petanian yang masuk ke Indonesia, khususnya, menjaga agar semua komoditas yang diperdagangkan layak konsumsi. Tugas ini kelihatan sederhana, tetapi memiliki implikasi yang fundamental ". ucap Syahrul sebelum melepas patroli
 
Kepala Karantina Pertanian Entikong, drh. Yongki Wahyu Setiawan, MH. mengungkapkan siap untuk melaksanakan pengawasan di kawasan perbatasan, khususnya untuk memastikan keamanan produk pangan, sesuai arahan Kepala Badan Karantina Pertanian, Ir. Ali Jamil, M. Sc., P. Hd

“Karantina pertanian entikong berkomitmen penuh menjaga perbatasan dari pemasukan produk pertanian ilegal dari negara Malaysia, selain itu kami akan memastikan keamanan produk pertanian yang masuk ke Indonesia ". tutup Yongki

Penulis : Libertus
Editor    : Herman




Patroli Patok, 450 Pasukan Satgas Yonif 125/Simbisa Di Terjun Ke Perbatasan RI - Papua Nugini


Fhoto : Serah Terima Tugas Pasukan Penjaga Perbatasan

BORNEOTRIBUN I MERAUKE - Satgas Pamtas Yonif MR 411/PDW Kostrad sambut kedatangan Satgas Pamtas Yonif 125/Simbisa untuk melaksanakan serah terima tugas sebagai pasukan penjaga wilayah perbatasan RI - PNG sektor selatan Kabupaten Merauke. 

Seperti yang disampaikan Dansatgas Yonif MR 411/PDW Kostrad Mayor Inf Rizky Aditya S.Sos., M.Han.,mengatakan, kedatangan personel Satgas Pamtas RI - PNG Yonif 125/Simbisa yang akan bertugas menjaga patok perbatasan (patroli patok) kedua negara. Disamping itu, mereka juga akan melaksanakan program kegiatan teritorial dan mencegah aksi ilegal diperbatasan. 

Sebanyak 450 pasukan Satgas Yonif 125/Simbisa dibawah pimpinan Dansatgas Letkol Inf Anjuanda Pardosi, tiba di Dermaga Pelabuhan Merauke pada hari Jumat (12/6/2020) dengan menggunakan Kapal KRI Banda Aceh, dan diterima langsung Bupati Merauke, Frederikus Gebze.

"Setelah melalui pemeriksaan dan protokol kesehatan pencegahan Covid-19, pasukan bergeser menuju ke Korem 174/ATW untuk menerima pembekelan selama dua hari bersama pasukan Satgas Yonif Mekanis 516/CY yang akan bertugas diperbatasan RI - PNG wilayah Kabupaten Boven Digoel ". Ucapnya. 

Setelah menerima pembekalan dari Kolakops Korem 174/ATW dan unsur CIQS Kabupaten Merauke, secara bertahap pasukan bergeser menuju ke pos-pos Satgas Pamtas yang ada di Distrik Naukenjerai,  Distrik Sota, Distrik Eligoen dan Distrik Ulilin. 

"Salah satunya, sebanyak 34 personel yang akan menempati Pos Komando Utama (Kout) Sota di Kampung Sota, Distrik Sota, tiba pada Minggu ( 14/6/2020 ) siang, disambut oleh personel Pos Kout Satgas Yonif MR 411/PDW Kostrad ". Tuturnya. 

Hingga sore harinya, personel Satgas Yonif 125/Simbisa secara bertahap telah tiba dan memasuki pos-pos Satgas Pamtas. Dilanjutkan melaksanakan serah terima tugas dan protap sebagai penjaga perbatasan RI - PNG untuk 9 bulan kedepan. 

" Kami ucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dansatgas Yonif 
125/Simbisa beserta seluruh personel jajaranya untuk melaksanakan tugas di wilayah perbatasan RI - PNG sektor selatan ". Imbuh Dansatgas.


Penulis : FG / Tim Liputan
Editor    : Herman







Jumat, 22 Mei 2020

Satgas Yonif 133/YS Percantik Masjid Nurul Hidayah Di Tapal Batas RI - Malaysia Jelang Idul Fitri


Fhoto : Proses Pengecatan Masjid Nurul Hidayah Di Tapal Batas RI - Malaysia / Doc. Pen Yon-133.


BORNEOTRIBUN I KETUNGAU HULU - Jelang Idul Fitri 1441 H/2020 M, Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 133/YS Pos Nanga Bayan menggelar bergotong-royong mengecat bangunan Masjid Nurul Hidayah di Desa Nanga Bayan, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. Jumat, 22/5/20.

Pembenahan lingkungan rumah ibadah di wilayah tapal batas Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat tersebut, merupakan wujud rasa syukur dan kegembiraan para Prajurit TNI dalam menyambut Hari Lebaran di sela pelaksanaan tugas menjaga kedaulatan negara.  

Dansatgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 133/YS, Letkol Inf Hendra Cipta, SSos mengatakan kegiatan gotong royong dan pengecatan Masjid Nurul Hidayah itu dilakukan personel Pos Nanga Bayan bersama warga setempat yang dipimpin Komandan Kompi SSK III Pos Nanga Bayan Lettu Inf Liber Sirait, tampak bersemangat melakukan kerja bakti ini dengan para remaja dari BKM Masjid Nurul Hidayah, dan perangkat Desa Nanga Bayan. 

"Toleransi beragama dari para personel Pos Nanga Bayan ini merupakan wujud kepedulian dan rasa hormat terhadap kehidupan beragama di sekitarnya, di samping sebagai implementasi dari Delapan Wajib TNI dan realisasi Kemanunggalan TNI dengan Rakyat ". Ungkap Letkol Hendra Cipta. 

Kebersamaan Prajurit dengan warga di daerah penugasan, bisa terus dibina dan lebih ditingkatkan soliditasnya, sehingga pelaksanaan tugas-tugas Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 133/YS bisa terpenuhi secara paripurna. 

Sementara, tokoh agama setempat, Ujang didampingi Kepala Dusun Keburau, Desa Nanga Bayan, Eko menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa bangga serta hormat kepada personel Satgas Yonif 133/YS Pos Nanga Bayan yang telah berpartisipasi dalam upaya pembinaan bidang keagamaan di wilayah sekitar. 

"Semoga kegiatan ini mendapatkan ridho dari Allah SWT dan Satgas Pamtas RI-Malaysia Yonif 133/YS khususnya Pos Nanga Bayan diberikan perlindungan dan keberhasilan selama di penugasannya ". Ucap Ujang mendoakan.



Penulis : Pen Yon-133
Editor    : Herman

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno