Giat Musrenbang Pemda Ketapang Dihotel Mewah Ditengah Hutang dan Efisiensi Anggaran
KETAPANG - Musyawarah Perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2025 digelar Pemda Ketapang pada hotel Grand Zuri (GZ) pada Selasa (25/03/2025).
Musrenbang ini dilakukan ditengah kondisi APBD Ketapang yang tak jelas karena dampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.
Ditambah Pemda Ketapang saat ini masih berhutang kepada puluhan orang kontraktor atas proyek APBD-P tahun lalu sebesar Rp 17 miliar lebih.
Pantauan dilokasi kegiatan, acara ini dimulai pukul 13.30 Wiba. Dari areal luar hotel, puluhan mobil plat merah berjejer di area parkiran hotel GZ yang terletak di jalan DI Panjaitan Kelurahan Sampit, Delta Pawan Ketapang.
Dari daftar hadir yang dilihat, Musrenbang ini dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Harison, 6 orang anggota DPRD provinsi Kalbar dapil Ketapang-Kayong Utara, Bupati, Ketua DPRD, jajaran Porkopimda, kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan para kepala dinas, serta badan usaha swasta yang ada di Ketapang serta unsur masyarakat.
Acara ini menggunakan ruangan ballroom lantai 2 hotel Grand Zuri untuk membahas program pembangunan Ketapang 5 tahun kedepan serta rencana pembangunan tahun 2026.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) Ketapang, Harto dikutip saat menyampaikan sambutan Musrenbang mengatakan, kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan sesuai dengan visi misi kepala daerah saat kampanye pemilu kemarin.
"Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2025, dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah tahun 2025-2029," kata Harto.
Disampaikanya, Musrenbang ini untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 - 2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.
Sementara itu dalam arahanya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menjelaskan visi misi dirinya saat terpilih menjadi Kepala Daerah.
Bupati menyampaikan persoalan mendasar dan mendesak harus diselesaikan dalam tahun awal masa pemerintahanya adalah masalah infrastruktur yang menjadi beban berat yang dirasakan oleh masyarakat.
"Banyak jalan yang ada di Ketapang sebenarnya ada beberapa ruas yang menjadi kewenangan Pemprov tapi masyarakat tidak tahu. Dan ini harus kami atasi. Apalagi ada beberapa ruas jalan yang sering viral dan legendaris, ini harus kami tanggulangi dengan cepat. Misalnya jalan Pelang Kepuluk, Batu Tajam dan jalan Ketapang Kendawangan," kata Bupati Alex.
Walaupun dengan kondisi terbatas, Bupati meminta kepala OPD untuk menerapkan pola efisiensi sesuai Inpres.
"Kite jalan jalan ke Hulu jak, usah ke Jakarta karena mahal, makan minum dan transportasinya. Saya berharap pengertian dan kerjasama terutama bagi kepala-kepala OPD. Kita serius untuk memperbaiki kondisi infrastruktur kita," kata Bupati.
Reporter: Muzahidin