Presiden AS Biden Tetap Dorong Rencana Infrastruktur walaupun Tak Didukung Partai Republik
 |
| Menteri Energi AS Jennifer Granholm |
BorneoTribun Amerika, Internasional -- Menteri Energi AS Jennifer Granholm hari Minggu (4/4) mengatakan jika tidak dapat meraih kesepakatan bipartisan, Presiden Amerika akan tetap mendorong rencana infrastruktur bernilai dua triliun dolar meski tanpa dukungan anggota Kongres dari Partai Republik.
Granholm mengatakan Biden lebih suka rencananya mendapat dukungan dari Partai Republik, tetapi jika hal itu tidak berhasil maka kemungkinan ia akan menggunakan strategi prosedural yang disebut rekonsiliasi untuk memungkinkan Partai Demokrat meloloskan hal itu di Senat.
“Sebagaimana yang disampaikannya, ia dipilih menjadi presiden untuk bekerja bagi Amerika. Jika sebagian besar warga Amerika, Demokrat dan Republik di seluruh negara ini mendukung anggaran bagi negara dan tidak membiarkan kita kalah dalam pertarungan di dunia, maka ia akan melakukannya,” ujar Granholm dalam program “State of the Union” di stasiun televisi CNN.
Sebagian besar warga Amerika saat ini mendukung rencana Presiden Joe Biden, ujar Granholm, salah seorang dari sejumlah pejabat senior pemerintahan yang mempromosikan proposal itu di acara-acara berita televisi hari Minggu.
Sejak menjabat 20 Januari lalu, Biden berulangkali mengatakan ia ingin bekerjasama dengan Partai Republik.
Tetapi RUU infrastruktur – inisiatif legislatif utama keduanya – sejauh ini tampaknya tidak mendapat dukungan bipartisan dibanding inisiatif pertama tentang paket bantuan Covid-19 bernilai 1,9 triliun dolar yang lolos dengan hanya dukungan dari Partai Demokrat bulan lalu, lewat rekonsiliasi.
Pemimpin faksi Republik di Senat, Mitch McConnell, pekan lalu mengatakan proposal infrastruktur Biden “tegas dan berani” tetapi akan menaikkan pajak dan meningkatkan utang. Ia bertekad akan menentang hal itu “di setiap langkah.”
Senator faksi Republik Roy Blunt dari negara bagian Missouri hari Minggu menyerukan pada Biden untuk mengurangi rencana itu secara signifikan jika ingin mendapat dukungan anggota-anggota Partai Republik.
“Jika kita melihat dan mengevaluasi jalan, jembatan, pelabuhan dan bandara kita, juga sistem air di bawah tanah dan jaringan broadband, maka itu semua kurang dari 30% paket yang diajukan,” ujar dalam acara “Fox News Sunday.”
Blunt mengatakan ia yakin anggaran yang lebih kecil, sekitar 615 miliar dolar akan cocok bagi sebagian mitranya di Partai Republik.
Senator faksi Republik lainnya, Roger Wicker dari negara bagian Mississippi, bersama mitra-mitra di partainya berupaya memotret rencana Biden itu sebagai kenaikan pajak, dibanding upaya untuk memperbaiki dan membangun kembali sarana transportasi dan komunikasi, serta jaringan air dan listrik di Amerika.
“Apa yang presiden usulkan pekan ini bukan RUU infrastruktur, ini adalah kenaikan pajak besar-besaran,” ujar Wicker dalam acara “Meet the Press” di stasiun televisi NBC.
Rencana Biden itu akan menaikkan tingkat pajak pendapatan perusahaan – setelah pemotongan – menjadi 28%.
Sebelumnya tingkat pajak pendapatan perusahaan adalah 21%. Pendahulu Biden, Donald Trump dan anggota-anggota Kongres dari Partai Republik memangkas tingkat pajak pendapatan perusahaan dari 35% menjadi 21% pada tahun 2017.
Trump berulangkali berjanji akan mengatasi infrastruktur di Amerika yang porak poranda pada masa kepresidenannya, tetapi tidak pernah mewujudkan hal itu.
Direktur Dewan Ekonomi Nasional Brian Deese, dalam acara di stasiun televisi Fox itu mengatakan rencana investasi infrastruktur Biden bersifat jangka panjang dan sangat dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan lapangan kerja.
Sementara Menteri Transportasi Pete Buttigieg, di stasiun televisi NBC, mengatakan inisiatif Biden itu akan bermanfaat bagi Amerika hingga 2030 dan selanjutnya.
“Saat ini kita masih terus saja menggunakan infrastruktur tua dan kedaluarsa, yang dibuat pada tahun 1950an,” ujarnya. [em/jm]
Oleh: VOA
