PUPR Lakukan Pemeliharaan Jembatan Uncak Kapuas untuk Kenyamanan Pengendara

Redaksi    Senin, Mei 06, 2024    Comment   

PUPR Lakukan Pemeliharaan Jembatan Uncak Kapuas untuk Kenyamanan Pengendara

Petugas dari Kementerian PUPR sedang melakukan pengaspalan di jembatan Kapuas di Kota Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Senin (06/05/2024). ANTARA (Teofilusianto Timotius)

KAPUAS HULU - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan upaya pemeliharaan infrastruktur jalan dan jembatan di berbagai wilayah Indonesia. Salah satunya adalah pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas yang terletak di Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

"Kami mohon maaf pengendara sedikit terganggu sebab ada pemeliharaan atau pengaspalan di jembatan," ujar Pejabat Pembuatan Komitmen (PPK) 3.2 Provinsi Kalbar-Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 3 Provinsi Kalbar, Daniel Dixon Octora, di Putussibau Kapuas Hulu pada Senin kemarin.

Pengaspalan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan bagi pengendara. Namun, selama proses pengaspalan, satu jalur ditutup secara bergantian sejak Minggu kemarin.

Menurut Daniel, pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas termasuk dalam agenda rutin Kementerian PUPR, yang meliputi pembersihan dan pengecatan.

"Jembatan Kapuas di Putussibau itu posisinya masih aman, hanya saja harus tetap dilakukan pemeliharaan," jelasnya.

Selain pemeliharaan jembatan Uncak Kapuas, Kementerian PUPR juga melakukan pemeliharaan jalan dan jembatan di berbagai ruas jalan nasional. Beberapa di antaranya adalah jembatan Manday, jembatan Sampak, dan jembatan Menarin Suruk.

Daniel berharap dengan pemeliharaan expansion joint menggunakan asphaltic plug di jembatan Uncak Kapuas, pengendara tidak lagi merasakan hentakan saat melintas.

"Setelah diaspal, pengendara akan semakin nyaman melintasi jembatan, akan tetapi kami mengingatkan agar pengendara tetap mengutamakan keselamatan," tambah Daniel.

Salah satu pengendara, Muhammad Alamsyah, menyambut baik langkah pemeliharaan yang dilakukan. Menurutnya, pengaspalan pada sambungan jembatan sangatlah penting untuk meningkatkan kenyamanan bagi warga yang melintas.

"Memang sudah seharusnya diaspal seperti itu, agar pengendara tidak merasa terhentak saat mengendarai kendaraan. Tentu kami sebagai masyarakat berterima kasih atas perhatian Kementerian PUPR yang memahami kondisi kenyamanan para pengendara," ujar Alamsyah.

Oleh: Antara/Teofilusianto Timotius

Editor: Yakop

Pemkab Sanggau Berkomitmen Benahi Kawasan Kumuh

Robiantinus Hermanto    Sabtu, November 18, 2023    Comment   

Pemkab Sanggau Berkomitmen Benahi Kawasan Kumuh

Foto : Kepala DPCKTRP Kabupaten Sanggau, Didit Richardi.

SANGGAU – Dinas Perumahan Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan (DPCKTRP) Kabupaten Sanggau kembali berkomitmen untuk melakukan penataan wilayah kumuh di Kota Sanggau.

Salah satu langkah yang direncanakan adalah mengusulkan anggaran kepada Kementerian PUPR untuk mendukung upaya penataan kawasan tersebut.

"Kita berupaya untuk mengajukan anggaran guna penataan kawasan kumuh, seperti di area Arongk Belopa hingga Sungai. Desainnya sudah disiapkan dan akan kita ajukan kepada Kementerian PUPR," ujar Kepala DPCKTRP Kabupaten Sanggau, Didit Richardi.

Didit juga menjelaskan bahwa saat ini, hanya Kabupaten Kubu Raya yang telah merasakan manfaat dari anggaran penataan kawasan kumuh melalui dana APBN di Kalimantan Barat. 

Kabupaten tersebut telah memenuhi persyaratan yang diminta oleh Kementerian PUPR.

"Salah satu persyaratan yang diminta adalah pembuatan Perda kawasan kumuh dan desain yang dapat dipahami oleh kementerian. Saat ini kita masih pada tahap desain 2D, sementara Kubu Raya sudah 3D. Mereka telah berhasil berkomunikasi dengan kementerian sehingga mendapatkan dana," ungkapnya.

Menurut Didit, Kabupaten Sanggau akan belajar dari pengalaman Kabupaten Kubu Raya dalam mendapatkan dana pengentasan permukiman kumuh.

Ia menekankan pentingnya pendekatan yang terpadu dalam penanganan kawasan kumuh oleh Kementerian PUPR, seperti yang telah dilakukan pada Kabupaten Kubu Raya.

Kultur Tanah Turun, Kadis PUPR Bengkayang Sebut Ini Jembatan Lama

Robiantinus Hermanto    Rabu, Maret 08, 2023    Comment   

Kultur Tanah Turun, Kadis PUPR Bengkayang Sebut Ini Jembatan Lama

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Martinus Pones.

Bengkayang, Kalbar - Akses jembatan Kecamatan Monterado di Desa Beringin Baru mengalami tanah turun.

Jembatan tersebut merupakan akses utama warga untuk beraktivitas dan menuju Kota Singkawang.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang, Martinus Pones ketika diwawancarai langsung di TKP oleh awak media mengatakan, sebenarnya yang menyebabkan jembatan ini bukan amblas tapi kultur tanah turun karena konstruksi jembatan yang sudah lama.

"Jembatan ini adalah jembatan lama, terus terjadi kerusan di opkritnya akibat daripada derasnya curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan amblas dibeberapa titik opkritnya sehingga mengakibatkan tanahnya turun," kata Martinus Pones, Rabu (8/3/2023).

Ponpes juga menyebutkan jika jembatan tersebut bukanlah kegiatan PEN.

"Jembatan ini bukan kegiatan PEN tapi kalau untuk jalan iya," Ucapnya.

"Mari kita saling kerjasama, bahu-membahu untuk menjaga jalan ini jangan sampai putus, karena kalau putus arus lalu lintas barang terhambat dan tidak bisa dilewati dan arus ekonomi warga akan terhambat," Ajaknya.

Menurut Pones, setelah 

mendengar berita, Dinas PUPR Kabupaten Bengkayang langsung turun kelapangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi supaya jembatan tersebut bisa difungsikan.

"Untuk saat ini kita lihat kontruksi sementara hanya Penimbunan dan Perbaikan, supaya jembatan ini dapat di fungsikan kembali. Kedepannya kalau kita melihat dari konstruksinya yang sudah lama itu memang harus kita ganti, mudah-mudahan Pemda kabupaten bengkayang masih punya anggaran di perubahan. Ya, mudah-mudahan di perubahan kami bisa menggantikan dengan kontruksi Box karena Jembatan ini kurang dari 6 meter jadi ngak perlu lah pake Box Jembatan itu secara tehnisnya makanya saya langsung turun ke lapangan dan bisa menganalisis langkah-langkah apa yang akan kita lakukan. Sekarang kita sedang menunggu material untuk menimbun yang anjlok," Pungkasnya Martinus Pones.

Martinus Pones berharap kedepannya dimana jalan PEN tersebut sudah bagus dan mulus.

"Saya minta kepada masyarakat untuk bisa bahu-membahu dengan para perangkat desa untuk menjaga supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya paling tidak parit yang disekitar rumah mereka bersih supaya jalan ini panjang umurnya. Kalau kita selalu mengharapkan pemerintah biasanya kami terbentur masalah Anggaran karena jalan Bengkayang ini total keseluruhannya sangat panjang mencapai 1.280 km yang harus kami tangani dengan anggaran yang sangat-sangat terbatas. Kita berharap semua partisipasi masyarakat karena ini bukan duit pinjaman. Kita juga berharap bisa mendatangkan pertumbuhan perekonomian yang sangat luar biasa untuk warga," Tukas Pones.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut diantaranya Kepala Desa Monterado, Kepala Desa Beringin Baru, dan Tim Pelaksana kegiatan PEN Kabupaten Bengkayang.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto 

Audiensi Jalan Tanjung-Penanjung, Ini Tanggapan DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Sekadau

Robiantinus Hermanto    Selasa, Januari 17, 2023    Comment   

Audiensi Jalan Tanjung-Penanjung, Ini Tanggapan DPRD dan Dinas PUPR Kabupaten Sekadau

Zainal, Wakil Ketua DPRD Sekadau Fraksi Golkar.

Sekadau, Kalbar - Masyarakat Desa Tanjung menggelar audiensi dengan DPRD Kabupaten Sekadau terkait dengan kondisi jalan Tanjung-Penanjung yang rusak parah di ruang Rapat Komisi DPRD Kabupaten Sekadau, Selasa (17/1/2023).

Audiensi tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Radius Effendi didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau Zainal dan dihadiri Komisi Gabungan DPRD Kabupaten Sekadau.

Audiensi bersama masyarakat Desa Tanjung.

Pada kesempatan tersebut, Kepala Desa Tanjung, Syamsudin mengatakan kondisi jalan menuju Desa Tanjung ini cukup parah. 

"Untuk ruas jalan tersebut sekitar 5-6 Km kondisi kerusakannya cukup parah," Kata Syamsudin.

Kades juga berharap kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Jalan Tanjung - Penanjung.

"Kami berharap kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan anggaran dalam rangka memperbaiki akses menuju Desa Tanjung," Harap Syamsudin. 

Menanggapi hasil audiensi bersama perwakilan masyarakat Desa Tanjung, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sekadau, Zainal mengatakan bahwa usulan dari masyarakat meminta agar ada peningkatan anggaran dalam rangka memperbaiki akses jalan Tanjung-Penanjung akan ditindaklanjuti. 

"Kami akan melanjutkan usulan masyarakat kepada Pemerintah Daerah aerah. Dan kita sama-sama menjaga Jalan Tanjung-Penanjung agar bisa dilewati oleh kendaraan," Ujar Zainal.

Heri Handoko, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sekadau.

Pada kesempatan itu juga, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau, Heri Handoko juga mengatakan dalam seminggu terakhir ini sudah dilakukan perbaikan dari pelaksana pekerjaan di Madya yakni CV. Orang Mualang.

"Secara fungsional jalan sudah dapat dilewati, tapi karena dananya bersifat bantuan jadinya kita tidak bisa terlalu berharap dengan material dan kualitas pekerjaan, tetapi kita menjamin CV. Orang Mualang dapat menangani jalan tersebut," Ungkapnya.

"Dalam waktu dekat ini akan diadakan lagi kontrak senilai Rp 200 juta untuk memperbaiki jalan tersebut, sehingga saat perayaan Idul Fitri masyarakat sudah bisa menggunakan akses jalan tersebut tanpa hambatan," Tukasnya. 

Oleh : Tim Liputan 

Editor : R. Hermanto 

Menilik Program PUPR Sekadau Tahun Anggaran 2022

Yakop    Jumat, Juni 24, 2022    Comment   

Menilik Program PUPR Sekadau Tahun Anggaran 2022

Plt Kadis PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko., S.T (Dok. Borneotribun)

Borneotribun Sekadau, Kalbar - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2022 akan merealisasikan program sesuai dengan Tupoksi_nya.

Hal itu diungkapkan Plt Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Heri Handoko menyampaikan untuk tahun 2022 Dinas PUPR akan merealisasikan program Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah yaitu Pembangunan Tangki Septik Tank skala Individual Pedesaan minimal 50 KK di Desa Lubuk Tajau Kecamatan Nanga Taman, Pembangunan Tangki Septik Tank skala Individual Pedesaan minimal 50 KK Desa Sungai Lawak Kecamatan Nanga Taman.

Selain itu, juga akan melaksanakan Pembangunan Jalan yaitu  Peningkatan Jalan Madya Simpang SP12  Landau Kodah, Peningkatan Jalan Nanga Mahap, Peningkatan Jalan Simpang SP2 - Belitang - Setuntung - SP5 Padak dan pembangunan Jembatan yaitu Pembangunan Jembatan Sungai Koman, Desa Tamang Tahap III.

“Berdasarkan Tupoksi, Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sekadau Terdiri Dari Kedudukan, Tugas Dan Fungsi adalah membantu Bupati dan Wakil Bupati dalam membangun infrastruktur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah," Ujar Plt Kadis PUPR, Kamis (23/06/2022).

Dalam pelaksanaan tugas, Dinas PUPR berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang juga mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah sebagai bagian untuk mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Daerah.

“Tahun 2021, Capaian Program Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang  yaitu Meningkatnya kualitas Infrastruktur Sumber daya air, meningkatnya kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan, Peningkatan kualitas rencana Tata Ruang, meningkatnya pelayanan penerbitan jalan usaha jasa konstruksi  dan meningkatnya penyediaan air bersih,” Tandasnya.

Reporter : R. Hermanto 

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua

Redaksi    Jumat, Juni 11, 2021    Comment   

Empat Venue PON XX Diserahterimakan ke Pemprov Papua

Foto: Humas Kementerian PUPR

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan pembangunan empat venue atau arena olahraga untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX di Provinsi Papua tahun 2021. Keempat arena olahraga tersebut kemudian diserahterimakan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua, Kamis (10/6/2021).

Arena olahraga tersebut adalah Arena Aquatic dan Istora Papua Bangkit di kawasan Olahraga Kampung Harapan, Distrik Sentani Timur dan Venue Cricket dan Lapangan Hockey (indoor dan outdoor) di kompleks olahraga Doyo Baru, Distrik Waibu di Kabupaten Jayapura.

Pembangunan prasarana olahraga sebagai dukungan penyelenggaraan PON Papua merujuk pada amanat Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.

Venue Aquatic mulai dibangun sejak bulan Desember 2018 dengan alokasi anggaran sebesar Rp401 miliar. Venue ini dilengkapi fasilitas pool sesuai standar Federation Internationale de Natation (FINA) yang merupakan induk organisasi internasional olahraga renang.

Sedangkan Istora Papua Bangkit mulai dibangun sejak bulan November 2018 dengan memanfaatkan lahan seluas 33.016 meter di kawasan Olahraga Kampung Harapan. Pembangunannya membutuhkan biaya APBN sebesar Rp278,5 miliar. Di kompleks ini dibangun Stadion Utama Papua Bangkit yang dilengkapi dengan fasilitas standar internasional dan sarana pendukung lain, seperti lapangan latihan/pemanasan dan area parkir. Tepat pada HUT RI ke-75, struktur bangunan Istora Papua Bangkit meraih penghargaan Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk tiga kategori sekaligus.

Selanjutnya, pembangunan arena Cricket dan lapangan Hockey (indoor dan outdoor) yang berada di atas lahan seluas 133.509 meter persegi menggunakan anggaran sebesar Rp288,3 miliar. Untuk Venue Hockey Outdoor telah menerima sertifikasi dari Federasi Hoki Internasional (FIH) pada 5 Agustus 2020 lalu, sebagai arena yang siap digunakan untuk pertandingan berskala Internasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti mengatakan kegiatan serah terima pengelolaan dilakukan sebagai upaya Kementerian PUPR agar venue yang telah selesai dibangun dapat segera dimanfaatkan dalam mendukung penyelenggaraan PON XX Papua Tahun 2021.

“Saya menitipkan pesan kepada rekan-rekan Pemprov Papua untuk menjaga, merawat, dan mengelola seluruh aset yang telah diserahterimakan ini dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.

Venue yang telah diserahterimakan tersebut, imbuhnya, dapat dimanfaatkan sebagai sarana latihan atlet Papua sebelum penyelenggaraan PON berlangsung. Bahkan setelah PON selesai juga dapat dipergunakan untuk kegiatan turnamen olahraga, baik tingkat provinsi maupun nasional.

“Apabila Pandemi COVID-19 telah usai, dengan kapasitasnya yang sangat memadai, Istora Papua Bangkit juga dapat dipakai untuk menggelar event konser musik. Sehingga harapannya, seluruh infrastruktur yang telah dibangun tidak hanya bermanfaat bagi peningkatan prestasi atlet Papua, tetapi juga mendorong geliat ekonomi di Bumi Cendrawasih,” ujarnya.

Pemprov Papua melalui Sekretaris Daerah Dance Yulian Flassy menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan pemerintah pusat dalam pengembangan olahraga di Papua melalui pembangunan infrastruktur.

“Pekerjaan rumah kita adalah bagaimana memanfaatkan infrastruktur yang sudah baik ini dapat mendorong pertumbuhan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Papua yang lebih baik, Torang Bisa,” ujar Dance. 

(HUMAS PUPR/UN)

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September

Redaksi    Selasa, Mei 18, 2021    Comment   

1.000 Unit Rumah Bagi Korban Bencana Banjir di NTT Ditargetkan Selesai Akhir September

Pembangunan rumah dengan teknologi RISHA (Sumber: Humas Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mulai membangun hunian tetap (huntap) untuk merelokasi masyarakat terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sesuai dengan instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), bantuan rumah tahan gempa dengan teknologi Rumah Instan Sederhana Sehat (RISHA) dengan tipe 36 Tunggal, akan disalurkan di dua wilayah yakni Kabupaten Lembata sebanyak 700 unit dan 300 unit di Kabupaten Flores Timur. Pembangunan ini ditargetkan selesai akhir September 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menjelaskan, rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah terdampak bencana di NTT tidak hanya membangun kembali rumah yang rusak tetapi sebagai upaya untuk membangun kembali permukiman baru yang tangguh terhadap bencana.

“Pendekatannya adalah build back better, tidak sekadar membangun dengan kerentanan yang sama terhadap bencana, tetapi membangun lebih baik dan lebih aman dari sebelumnya,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (17/05/2021).

Pembangunan inovasi RISHA didasari oleh kebutuhan akan percepatan penyediaan perumahan yang layak huni bagi masyarakat terdampak bencana dengan mengedepankan  kualitas bangunan sesuai dengan standar (SNI). 

RISHA adalah teknologi konstruksi knock down yang dapat dibangun dengan waktu cepat dengan menggunakan tiga jenis modul beton bertulang pada struktur utamanya.

Bantuan rumah RISHA di Kabupaten Lembata disalurkan di Desa Waisesa I dan Desa Getto dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp85,5 miliar. Saat ini tengah dilakukan pematokan lahan, land clearing, dan pematangan lahan seluas 7,9 hektare untuk Waisesa I dan 6,04 hektare di Getto. 

Selagi menunggu material panel RISHA pada minggu ke-3 bulan Mei tiba dari Makassar, Kementerian PUPR membangun empat unit mock up RISHA dengan progres pada pekerjaan struktur atap.

Selanjutnya bantuan rumah RISHA di Flores Timur disalurkan di 3 titik Kecamatan Adonara yakni di Desa Oyangbarang dengan luas lahan 1,2 hektare,  Saosina 4,5 hektare, dan Nelelamadike 1,4 hektare. 

Kebutuhan anggaran di 3 lokasi tersebut sebesar Rp 37,8 miliar. Saat ini sudah dilakukan pengiriman mock up 2 unit ke lokasi dan pembuatan fondasi.

Langkah selanjutnya setelah pembangunan fisik huntap rampung adalah dimulainya proses penghunian yang akan diatur oleh masing-masing pemerintah daerah.

Selain di Lembata dan Flores Timur, beberapa kabupaten terdampak bencana lainnya, sesuai dengan persetujuan Menteri PUPR juga akan segera dibangun huntap RISHA. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

Gerbang Tol Pamulang. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian PUPR juga menargetkan 427 km ruas tol baru tuntas di 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN dan ruas-ruas lainnya yang penting dalam rangka peningkatan konektivitas.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, bahwa hingga bulan April 2021 ini, tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh BUJT.

Total tersebut merupakan akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978-2014 sepanjang 795 km, dilanjutkan periode 2015-2019 sepanjang 1.298 km.

Kemudian ditambah 246 km pada 2020 dan 54,69 km dari Januari hingga April 2021.

“Jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi masih akan terus bertambah lagi, ditargetkan 2021 sebanyak 19 ruas sepanjang 427 km yang telah dan akan tuntas, sehingga secara keseluruhan ada 2.764 km jalan tol yang akan selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia di akhir 2021,” kata Endra, dikutip dari laman kemenpu.go.id, Rabu (28/04/2021).

Pada 2021 ini, dikatakan Endra dari Januari hingga April 2021, sudah ada tujuh ruas tol baru yang selesai sepanjang 54,69 km. Sisanya sebanyak 14 ruas tol sepanjang 373 km, ditargetkan tuntas hingga akhir tahun 2021. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/AIT/TAR)

Pemerintah Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua

Redaksi    Minggu, Maret 21, 2021    Comment   

Pemerintah Salurkan 395 Unit Bantuan PSU di Provinsi Papua

sumber: pu.go.id

BorneoTribun Jakarta -- Tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyalurkan bantuan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) sebesar Rp3,7 miliar bagi Provinsi Papua yang digunakan untuk pembangunan jalan lingkungan 395 unit rumah bersubsidi di daerah tersebut.

PSU merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Pada tahun 2021, Kementerian PUPR menargetkan akan menyalurkan 25.000 unit bantuan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, bantuan PSU merupakan stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target Program Satu Juta Rumah.

“Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama rumah terjangkau, layak huni, dan berkualitas bagi MBR,” ujar Basuki, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (20/03/2021).

Untuk Provinsi Papua, PSU disalurkan ke tiga wilayah, yaitu Kota Jayapura sebanyak 235 unit, Kabupaten Jayapura sebanyak 60 unit, dan Kabupaten Merauke sebanyak 100 unit.

Senada dengan Basuki Hadimuljono, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan, bantuan PSU disalurkan agar masyarakat yang tinggal di rumah bersubsidi merasa nyaman.

Dasar pelaksanaan bantuan PSU ini adalah Peraturan Menteri PUPR (Permen PUPR) Nomor 03/PRT/M/2018 tentang Perubahan Permen PUPR Nomor 38/PRT/M/2015 tentang Bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum untuk Perumahan Umum.

Di samping pembangunan jalan lingkungan, bantuan PSU juga dapat mencakup penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan MBR.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, capaian pembangunan bantuan PSU Perumahan sejak tahun anggaran 2015-2019 selalu memenuhi target, bahkan selalu melebihi jumlah unit yang ditargetkan. Tercatat, capaian tahun 2015 sebanyak 29.956 unit, tahun 2016  sebanyak 26.884 unit, tahun 2017 sebanyak 17.218 unit, tahun 2018 sebanyak 30.406 unit, dan tahun 2019 sebanyak 15.148 unit. (*)

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat

Redaksi    Sabtu, Maret 20, 2021    Comment   

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat

PUPR Landak Dampingi Komisi C DPRD Kunker Ke Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.

BorneoTribun Pontianak, Kalbar -- Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendampingi  Komisi C DPRD Kabupaten Landak, dalam melakukan kunjungan kerja di Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat. Jumat (19/3/2021).

Adapun kunjungan tersebut berkaitan dengan pengusulan untuk perbaikan jalan yang rusak parah khususnya di wilayah Kabupaten Landak, acara pertemuan berlangsung di Aula Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam penyampaiannya Ketua Komisi C Nikodemus mengatakan bahwa kerusakan jalan akibat beban muatan yg berlebihan, khususny angkutan sawit dikondisi jalan yang bagus hanya bisa untuk muatan 8ton.

"Harapannya semoga apa yang telah kami sampaikan kali ini yaitu dapat Pemerintah Provinsi tanggapi dan melakukan perbaikan-perbaikan jalan dengan cepat agar masyarakat dapat melakukan aktivitas-aktivitas dengan baik," ucap Nikodemus.

Kepala Dinas PUPR Landak Erani,ST.MT melalui Kepala Bidang Bina Marga Kabupaten Landak Redi Suhendi memaparkan, diruas jalan Provinsi Batas Kabupaten Bengkayang-Suti Semarang-Serimbu bahwa ada 4 (empat) buah jembatan yang harus dibangun terlebih dahulu. Karena hal tersebut untuk bisa meningkatkan ruas jalan  akses dari Bengkayang ke Kabupaten Landak.

" Nantinya bisa menjadi akses alternatif dan keterisolasian Desa-desa di Kecamatan Air Besar bisa terbuka, selain daripada itu untuk ruas jalan Sidas-Simpang Tiga sangat perlu juga untuk ditingkatkan mengingat jalan tersebut semakin hari semakin padat lalu lintas hariannya sehingga banyak titik diruas tersebut mengalami kerusakan" papar Redi

Ia melanjutkan untuk ruas jalan Simpang Pak Mayam-Nahaya dan Nahaya-Amboyo Selatan merupakan jalan alternatif untuk menghubungkan antar jalan nasional dan akan menjadi jalan yang paling strategis untuk menunjang akses pelabuhan Kijing ke Daerah Kabupaten Ketapang dan Provinsi Kalimantan Barat.

Lebih lanjut Kepala Bidang SDA PUPR Landak Yosua Barage juga menyampaikan, menurutnya salah satu usulan yang diharapkan ditanggapi lebih cepat oleh Pemerintah Provinsi adalah penanganan Wilayah pemukiman maupun lahan pertanian warga yang sering terkena banjir, jadi diperlukan penanganan khususnya sungai-sungai yang merupakan kewenangan Provinsi.

" Terkadang banjir ini menyebabkan gagal panen. dan juga penanganan Daerah irigasi yang menjadi kewenangan Provinsi. Semua itu untuk ketahanan pangan di Kabupaten Landak," pinta yosua.

Mewakili Kepala PUPR Provinsi Kalbar Arif Yanuarif yakni Sukri selaku Kepala Bidang Bina Marga (BM) Provinsi Kalimantan Barat  menambahkan, bahwa Kegiatan penyelenggaraan Jalan Provinsi di Kabupaten Landak sudah di angarakan dan diperincikan

"Tahun Anggaran. 2021 ini, 1. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan, a. Peningkatan Jalan Sidas - Simpang Tiga (Kontrak), Pagu Rp.4.800.432.500,00., 2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin  Jalan, a. Pemeliharaan Jalan Provinsi Tersebar di Kab/Kota Provinsi Kalbar (Kontrak) Pagu 15.312.007.953,00., b. Pemeliharaan Jalan (PL) : Pemeliharaan Jalan Sidas - Simpang Tiga, Rp.196.000.000,00," jelas Sukri. 

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala PUPR Provinsi Kalimantan Barat Ari Yanuarif diwakilkan Kabid Bina Marga Sukri, dan didampingi Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Iskandar Zulkarnaen, serta Kasi Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga. dari Kabupaten Landak dihadiri Ketua Komisi C Nikodemus, beserta anggota Junis, Margareta dan Maraga Satrio Arjuna, didampingi Dinas PUPR Landak, Sekretaris Jamelius, Kepala Bidang SDA (Sumber Daya Air) Yosua Barage dan Kepala Bidang BM (Bina Marga) Redi Suhendi.

Oleh: Sudomo

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Redaksi    Rabu, Maret 10, 2021    Comment   

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua

Menteri Suharso : Transformasi Ekonomi di Papua.

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menerima audiensi dari Gubernur Papua Barat pada, Rabu 10 Maret 2021. Audiensi tersebut membahas Kebijakan dan Strategi Pembangunan Wilayah Provinsi Papua Barat. Salah satu pembahasan dalam pertemuan tersebut adalah mengenai pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak dan Bandara Rendani. 

“Pertama yaitu pengembangan Bandara Baru Siboru Fakfak yang berlokasi di Kabupaten Fakfak, Papua Barat. Bandara ini kelak memiliki manfaat untuk meningkatkan konektivitas transportasi udara wilayah Papua, mendukung _Major Project_ Jembatan Udara RPJMN 2020-2024, serta merupakan proyek PSN dan juga mendukung peningkatan ekonomi daerah,” ujar Menteri.

Namun kondisi saat ini bandara eksisting memiliki kondisi curam (>40%). Panjang runway 1 200 M, topografi cukup ekstrim dan sangat sulit untuk dapat dikembangkan lagi. Kebutuhan pengembangan membutuhkan biaya penimbunan yang sangat besar (tinggi timbunan mencapai tinggi > 80 Meter) dengan kebutuhan biaya di atas Rp 1 Triliun.

Sementara itu, permintaan penerbangan ke Fakfak cukup tinggi dengan pertumbuhan rata-rata 6% tiap tahun yang dilayani oleh Wings Air dengan frekuensi penerbangan tiap hari, yakni dari Sorong dan Ambon, lokasi bandara lama cukup dekat dengan pusat kota (8 km) dan memiliki keterbatasan lahan.

Dalam audiensi tersebut Menteri dan Gubernur Papua Barat sama-sama menyepakati bahwa tindak lanjut dari kondisi tersebut adalah percepatan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan kontrak untuk sisi darat.

Selanjutnya Menteri membahas mengenai pengembangan Bandara Rendani yang berlokasi di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Pengembangan Bandara ini merupakan direktif Presiden RI untuk meningkatkan konektivitas di wilayah Papua Barat dalam mendukung transportasi di Ibukota Provinsi. 

Isu pengembangan bandara saat ini yaitu panjang runway eksisting 2.000 x 45 memerlukan perpanjangan agar dapat didarati pesawat A320, ujung landasan terdapat sungai dan memerlukan pembebasan lahan oleh Pemda serta pengalihan jalan nasional akses bandara, dimana masih terdapat kebutuhan penyelesaian pembebasan lahan oleh Pemerintah Daerah (19 rumah belum dibebaskan). Dampak pengembangan bandara diperlukan alih trase jalan nasional.

Menteri menyepakati bahwa tindak lanjutnya yaitu diusulkan pembiayaan SBSN 2020 untuk perpanjangan landasan dan dukungan alih trase jalan nasional oleh Kementerian PUPR dengan kebutuhan Rp 450 Miliar.

Dalam audiensi tersebut, Menteri juga menekankan bahwa kehadiran Inpres No.9/2020 harus mewujudkan terobosan dan lompatan pembangunan yaitu transformasi ekonomi berbasis wilayah adat dari hulu ke hilir, kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, SDM unggul, inovatif, berkarakter dan kontekstual Papua, infrastruktur dasar dan ekonomi, serta tata kelola pemerintahan, dan keamanan dengan tetap menghormati HAM.

Oleh: Liber

Kantor PUPR Kalbar Disegel

Robiantinus Hermanto    Rabu, September 30, 2020    Comment   

Kantor PUPR Kalbar Disegel

Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar di segel. (Foto: BT/LB)

BorneoTribun | Pontianak, Kalbar - Kantor Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalbar di segel oleh penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ditreskrimsus Polda Kalbar pada Rabu 30 September 2020 pagi.

Tampak ruangan kantor bagian sebelah kiri kantor PUPR Provinsi Kalimantan Barat  yakni Bidang Bina Marga dari lantai 1 dan lantai 2 di segel kertas warna merah yang lambangkan Ditreskrimsus Polda Kalbar.

Selain itu juga terlihat ruangan yang di geledah oleh penyidik Tipidkor Ditreskrimsus Polda Kalbar ini di pimpin langsung oleh Direktur Reskrimsus Polda Kalbar, Kombes Pol Juda Nusa Putra.

Selama pengeledahan yang di jaga aparat kepolisian dari Ditreskrimsus serta dari Ditpamobvit Polda Kalbar, hingga berita ini di turunkan masih berlangsung dan belum dapat di konfirmasi oleh pihak terkait.

Dalam pantauan terlihat juga beberapa anggota penyidik Ditreskrimsus Polda Kalbar yang membawa kontainer box.

Penulis : Libertus

Editor : Redaksi