Jokowi Tanggapi Instruksi Megawati yang Larang Kepala Daerah PDIP Ikut Retreat di Magelang
 |
| Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. |
JAKARTA - Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, akhirnya angkat suara terkait instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, yang melarang kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retreat di Magelang. Jokowi menegaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari urusan pemerintahan, bukan urusan partai.
"Ini kan urusan pemerintahan, yang diundang kepala daerah, yang mengundang Presiden," kata Jokowi saat ditemui di kediaman pribadinya di Sumber, Banjarsari, Solo, pada Jumat (21/2/2025).
Menurut Jokowi, kepala daerah yang sudah dilantik seharusnya tetap menghadiri acara tersebut karena mereka dipilih langsung oleh rakyat untuk bekerja demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.
"Ya mestinya hadir, datang, karena mereka dipilih oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat, bangsa, dan negara, bukan untuk yang lain. (Melihat situasi seperti ini) ya biasa," ujar Jokowi.
 |
| Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (DOK/TKN). |
Instruksi Megawati untuk Kepala Daerah PDIP
Sebelumnya, Megawati mengeluarkan instruksi kepada kepala daerah dari PDIP agar menunda keikutsertaan dalam agenda retreat yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025. Instruksi ini dikeluarkan setelah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, resmi ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (20/2/2025).
Instruksi tersebut tertuang dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.
"Diinstruksikan kepada seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP untuk menunda perjalanan yang akan mengikuti retreat di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Sekiranya telah dalam perjalanan menuju Kota Magelang, untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari Ketua Umum," bunyi instruksi tersebut.
PDIP Tidak Tunjuk Plt Sekjen
Seiring dengan penahanan Hasto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Jenderal. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menyatakan bahwa kendali partai saat ini langsung berada di bawah Megawati Soekarnoputri.
"Jadi, sehubungan dengan masalah Sekjen hari ini, maka Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Komando dikendalikan langsung oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri," kata Komar dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Kamis malam.
Ia juga menegaskan bahwa seluruh kader partai, termasuk fraksi di DPR, harus menunggu arahan lebih lanjut dari Megawati.
Respons Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menanggapi instruksi Megawati terkait larangan kepala daerah PDIP mengikuti retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Menurutnya, keputusan tersebut merupakan urusan internal partai, sementara acara retreat sendiri diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri.
 |
| Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. |
"Itu biar urusan Pak Mendagri lah. Ya, kan Pak Mendagri yang bikin acara," ujar Dasco di gedung DPR, Jakarta, Jumat (21/2/2025).
Meski demikian, Dasco enggan mengomentari lebih jauh mengenai kebijakan PDIP tersebut dan memilih menyerahkan urusan itu sepenuhnya kepada Menteri Dalam Negeri.
Instruksi Megawati yang melarang kepala daerah PDIP untuk ikut serta dalam retreat di Magelang menjadi perhatian publik, terutama karena acara ini merupakan agenda pemerintahan yang diundang langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Jokowi menegaskan bahwa kepala daerah harus tetap hadir demi menjalankan tugas mereka sebagai pemimpin daerah. Sementara itu, PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk Plt Sekjen setelah penahanan Hasto, dan komando partai kini sepenuhnya berada di bawah Megawati Soekarnoputri.
