Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Pemprov Jabar, BEI, OJK, bank bjb serta bjb Sekuritas Siap Akselerasi Literasi & Inklusi Pasar Modal Kepada ASN

Redaksi    Kamis, Agustus 03, 2023    Comment   

Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Pemprov Jabar, BEI, OJK, bank bjb serta bjb Sekuritas Siap Akselerasi Literasi & Inklusi Pasar Modal Kepada ASN

Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Pemprov Jabar, BEI, OJK, bank bjb serta bjb Sekuritas Siap Akselerasi Literasi & Inklusi Pasar Modal Kepada ASN.

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum bersama Bursa Efek Indonesia (BEI) oleh Direktur Utama BEI Iman Rachman, Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 dan Manajemen Strategis Kantor Regional 2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Barat oleh Aulia Fadly, Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman, Direktur Utama bank bjb oleh Yuddy Renaldi, Direktur Utama bjb Sekuritas oleh Maryadi Suwondo serta jajaran manajemen BEI, OJK, bank bjb, bjb Sekuritas dan Pemprov Jabar lainnya secara resmi melakukan pembukaan perdagangan dalam rangka Penandatanganan Pencanangan Literasi dan Inklusi Pasar Modal kepada 1.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus Pendirian Galeri Investasi BEI di Kantor Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat, di Main Hall Gedung BEI, pada Kamis, (3/8).

Pencanangan literasi pasar modal kepada 1.000 di Jabar ini merupakan bentuk kolaborasi BEI, Pemrov Jawa Barat, Otoritas Jasa Keuangan, bank bjb dan bjb Sekuritas Agar para ASN dapat lebih melek investasi khususnya di pasar modal. 

Program ini selain untuk meningkatkan pemahaman para ASN juga dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat luas akan investasi pasar modal. Selain itu, diharapkan pula agar ke depannya sinergi serta kolaborasi antarpemangku kepentingan di Indonesia dapat semakin meningkat dan seluruh pihak dapat semakin berperan aktif dalam mengembangkan pasar modal Indonesia.

Uu Ruzhanul Ulum dalam sambutannya menyampaikan, Pemprov Jawa Barat berkomitmen untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi pasar modal kepada masyarakat. Diharapkan, dengan semakin sadar literasi keuangan, masyarakat Jawa Barat akan semakin banyak yang berinvestasi di pasar modal, termasuk juga para ASN. 

Dengan begitu, nantinya diharapkan investor tidak hanya menjadi aktivitas bagi urban citizens saja melainkan rural citizens pun turut meramaikan pasar modal. 

Sebagai  informasi, di Jawa Barat, berdasarkan data BEI, jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia saat ini sejumlah 69 (enam puluh sembilan) perusahaan yang terdiri dari sektor perbankan, telekomunikasi, properti, serta industri makanan dan minuman.

Data Pemprov Jawa Barat menunjukkan, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah investor pasar modal terbanyak di Indonesia. Total total investor Jawa Barat per Juni 2023 sebanyak 2.513.862 investor, atau tumbuh 9,51% year to date dari Desember 2022 yang sebanyak 2.295.631 investor.

Jawa Barat juga menempati urutan pertama di Indonesia dengan jumlah investor saham terbanyak, yakni sebanyak 1.025.021 orang per Juni 2023 atau tumbuh 8.02% Year on Year Date dari Desember 2022 sebanyak 948.884 orang. Nilai transaksi saham di Jawa Barat selama Januari sampai dengan Juni 2023 mencapai Rp100,3 triliun.

Sementara secara profil investor, dari sisi usia, jumlah investor di Jawa Barat didominasi pada rentang umur 18-25 tahun sebanyak 35%, usia 26-30 tahun sebanyak 23%, usia 31-40 tahun sebanyak 23%, dan usia di atas 41 tahun sebanyak 19%.

Berdasarkan pekerjaan, investor di Jawa Barat didominasi oleh pegawai swasta sebesar 44%, disusul oleh pengusaha 17%, pelajar sebesar 17%, dan pegawai negeri sebesar 3%.

Dalam sambutannya, Uu Ruzhanul Ulum juga menyampaikan apresiasi atas kinerja bank bjb yang dapat terus ditingkatkan di tengah tantangan ekonomi yang semakin dinamis. 

"Saya mengapresiasi bank bjb yang telah menyiapkan berbagai strategi untuk menjaring investor dari kalangan ASN. bank bjb juga telah bergerak proaktif melakukan upaya-upaya literasi dan inklusi pasar modal secara berkesinambungan," ucap Uu Ruzhanul Ulum.

Sementara melalui Galeri Investasi BEI di kantor pemerintahan daerah Jawa Barat, diharapkan dapat menekan praktik investasi bodong di tataran masyarakat sekaligus semakin mampu menjangkau calon investor baru di Jawa  Barat.  

Direktur Utama BEI Iman Rachman dalam sambutannya menyampaikan “BEI berharap pencanangan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang investasi yang tepat di pasar modal, agar terhindar dari investasi bodong yang marak di masyarkat. Selain itu, sinergi serta kolaborasi antar pemangku kepentingan di seluruh Indonesia dapat semakin meningkat agar pelaksanan program Literasi pasar modal dapat berjalan lancar dan mencapai target yang diharapkan untuk membangun pondasi pasar modal yang kokoh”, ujar Iman. 

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi menambahkan,  investasi di pasar modal menjadi salah satu kegiatan yang semakin digemari oleh masyarakat. Namun begitu, masyarakat perlu untuk terus diedukasi, termasuk kalangan ASN. 

Karena itu, bank bjb akan memberikan edukasi pasar modal kepada 1.000 ASN sebagai bagian dari komitmen dalam meningkatkan jumlah investor, sekaligus sebagai bagian dari memberantas investasi ilegal serta modus penipuan investasi. Sehingga, masyarakat bisa memulai investasi dengan pola yang tepat, agar bisa berpikir cerdas dalam berinvestasi. 

Kegiatan edukasi dan literasi ini juga sebagai bentuk kepedulian bank  bjb kepada para ASN untuk bisa paham mengenai investasi dan juga berpikir cerdas didalam mengelola keuangan. Saat ini bank bjb telah siap memfasilitasi aktivitas transaksi efek bagi masyarakat khususnya di Jawa Barat melalui bjb Sekuritas. 

Ditegaskan Yuddy, bank bjb berkomitmen untuk semakin berkontribusi dalam mendongkrak literasi dan inklusi keuangan pasar modal yang bermuara pada tujuan optimalisasi potensi ekonomi melalui fasilitas pasar modal.

Buka Perdagangan Bursa Efek Indonesia, Pemprov Jabar, BEI, OJK, bank bjb serta bjb Sekuritas Siap Akselerasi Literasi & Inklusi Pasar Modal Kepada ASN.

OJK Kampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Di Perbatasan

Redaksi    Selasa, Oktober 25, 2022    Comment   

OJK Kampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Di Perbatasan

OJK Kampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Di Perbatasan.

Pontianak - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Barat mengkampanyekan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) di daerah perbatasan yakni Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk dengan menyasar pekerja migran dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar makin cinta produk Indonesia.

"Dalam rangka mendorong penguatan pertumbuhan ekonomi dan sinergi di momen Bulan Inklusi Keuangan 2022, kami ikut kampanyekan Gernas BBI di perbatasan agar produk lokal selalu di hati masyarakat Indonesia," ujar Kepala OJK Kalimantan Barat (Kalbar) Maulana Yasin di Sambas, Selasa.

Gernas BBI, lanjutnya, merupakan wujud penguatan terhadap UMKM yang jumlahnya mencapai lebih dari  64 juta pelaku usaha atau lebih dari 90 persen dari populasi seluruh unit usaha di Indonesia, sehingga Gernas BBI sangat strategis untuk dikampanyekan

"Inilah yang menjadi harapan dari pemerintah, agar gerakan nasional ini dapat diimplementasikan di seluruh provinsi dan kabupaten atau kota," jelas dia.

Ia menambahkan pelaksanaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2022 disinergikan dengan kampanye Gernas BBI Provinsi Kalbar mempromosi budaya dan UMKM lokal seperti produk kerajinan tenun, kain, aksesori, dan kerajinan tangan khas Kabupaten Sambas.

"Promosi dilakukan berupa peragaan busana langsung oleh pegawai dari lembaga jasa keuangan yang berpartisipasi yakni Bank Kalbar, BRI, BNI, Bank Mandiri dan BPJS Ketenagakerjaan, dengan produk yang ditampilkan dan konsep peragaan bekerja sama dengan Dekranasda Kabupaten Sambas dan dinas terkait Pemerintah Kabupaten Sambas," jelas dia.

Selain itu bersamaan kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2022 di perbatasan, pihaknya mempromosi produk UMKM Khas Sambas berupa alat tenun tradisional gedokan, dan pajangan produk UMKM hasil binaan Dekranasda Sambas.

"Besar harapan kami, meskipun sederhana namun saya yakin dan percaya, kegiatan kali ini merupakan langkah kecil untuk kolaborasi kita seluruhnya di masa mendatang untuk semakin menggemakan Gernas BBI untuk produk-produk kebanggaan khas lokal masing-masing di Kalbar," jelas dia. (yk/ant)

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Redaksi    Jumat, Maret 12, 2021    Comment   

Tahun 2021 Pemerintah Siapkan Bantuan Rp33,1 Triliun di Sektor Perumahan

Sumber: pu.go.id

BorneoTribun Jakarta - Tahun 2021 Pemerintah mempersiapkan bantuan hingga Rp33,1 triliun di sektor perumahan. Hal ini dikarenakan sektor perumahan memiliki efek multiplier yang sangat tinggi terhadap sektor lainnya.

Sementara, sektor perumahan menjadi bidang prioritas pemerintah untuk segera dipulihkan. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pemerintah memberikan perhatian pada sektor perumahan dalam berbagai bentuk dengan total alokasi anggaran APBN Rp33,1 triliun untuk tahun 2021.

“Bantuan pembiayaan perumahan yang berbasis tabungan atau BP2BT serta belanja anggaran APBN melalui bantuan stimulan perumahan swadaya, pembangunan rumah susun, pembangunan rumah khusus dan pembangunan rumah susun sederhana, rumah umum, subsidi bantuan uang muka sebesar 4 juta rumah, subsidi selisih bunga dengan beban bunga masyarakat untuk yang berpendapatan rendah. APBN juga menggunakan instrumen transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik untuk pembangunan rumah secara swadaya. APBN juga memberikan dana bergulir fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan,” ungkap Menkeu, dikutip dari laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rabu (10/03/2021).

Selain itu, pemerintah juga memperkuat PT. Sarana Multigriya Finansial (PT. SMF) sebagai Special Mission Vehicle Kemenkeu di bidang perumahan dengan memberikan penyertaan modal negara.

Menkeu menyebut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan kredit kepemilikan properti hanya tumbuh 2,8 persen. Hal ini jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata tiga tahun terakhir yang selalu tumbuh di atas 10 persen.

Untuk itu, guna meningkatkan minat pembelian perumahan, pemerintah menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan rumah tapak dan unit hunian rumah susun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21 Tahun 2021.

PPN yang akan ditanggung pemerintah diberikan untuk penyerahan yang dilakukan pada Masa Pajak Maret 2021 sampai dengan Masa Pajak Agustus 2021. PPN akan ditanggung 100 persen oleh pemerintah untuk penyerahan dengan harga jual maksimal Rp2 miliar, sedangkan untuk harga jual rumah di atas Rp2 miliar hingga Rp5 miliar diberikan diskon PPN 50 persen ditanggung pemerintah.

Oeh: Humas Setkab