Presiden Prabowo Tebar Benih Padi Pakai Drone: Langkah Modern untuk Ketahanan Pangan

Redaksi    Kamis, April 24, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Tebar Benih Padi Pakai Drone: Langkah Modern untuk Ketahanan Pangan

Presiden Prabowo Tebar Benih Padi Pakai Drone: Langkah Modern untuk Ketahanan Pangan.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menunjukkan keseriusannya dalam membangun ketahanan pangan nasional. Pada Rabu, 23 April 2025, Prabowo memimpin langsung kegiatan tanam padi serentak di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatra Selatan. Aksi ini dilakukan serentak bersama 14 provinsi lainnya dan jadi bagian dari strategi besar pemerintah dalam mempercepat proses tanam demi memperkuat kedaulatan pangan.

Yang bikin acara ini makin menarik, Presiden Prabowo nggak cuma datang buat meresmikan aja. Beliau langsung turun ke lapangan, meninjau area rawa yang sebelumnya nggak produktif tapi sekarang disulap jadi sawah modern seluas 105 hektare. Bahkan, Prabowo ikut langsung mencoba teknologi canggih untuk menebar benih padi menggunakan drone!

Drone yang dipakai adalah DJI Agras T40, salah satu teknologi pertanian terkini. Menurut Presiden, drone ini mampu menjangkau hingga 25 hektare lahan dalam sehari. Bandingkan aja, kalau pakai tenaga manusia bisa butuh waktu 25 hari untuk tanam di lahan 25 hektare. Gila nggak tuh? Ini bukti nyata bagaimana teknologi bisa bikin pertanian kita makin efisien dan modern.

“Alhamdulillah saya bisa lihat langsung perubahan lahan dari rawa yang tadinya tempat buaya, jadi sawah modern dengan teknologi terbaik di dunia,” ujar Prabowo.

Presiden juga menekankan pentingnya peran petani sebagai ujung tombak ketahanan nasional. Beliau menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, kelompok tani, sampai stakeholder pertanian lainnya. Semangat gotong royong ini yang membuat cita-cita besar Indonesia sebagai lumbung pangan dunia bukan lagi mimpi.

Prabowo optimis kalau Indonesia nggak cuma bakal swasembada pangan, tapi juga akan memimpin "revolusi hijau kedua" di dunia. Menurutnya, banyak orang dulu meragukan hal ini, tapi sekarang bukti nyatanya bisa dilihat langsung di lapangan.

“Nanti Indonesia akan memimpin revolusi hijau kedua. Kita akan jadi lumbung pangan dunia,” tegasnya.

Kegiatan ini juga jadi bukti bahwa pertanian Indonesia sedang bergerak ke arah yang lebih modern, efisien, dan siap bersaing secara global. Lewat pemanfaatan teknologi seperti drone, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk maju, nggak cuma dalam sektor industri, tapi juga di sektor pangan yang jadi tulang punggung bangsa.

Turut hadir dalam kegiatan ini antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Gubernur Sumatra Selatan Herman Deru, dan Bupati Ogan Ilir Panca Wijaya Akbar.

Dengan semangat dan teknologi, Prabowo dan timnya membuktikan bahwa masa depan pertanian Indonesia cerah. Kalau pangan kita aman, negara juga ikut aman. Dan lewat kolaborasi semua pihak, Indonesia siap jadi pemimpin baru dalam ketahanan pangan dunia.

Presiden Prabowo Luncurkan Program Gerina di Sumsel: Aksi Nyata Demi Swasembada Pangan

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Luncurkan Program Gerina di Sumsel: Aksi Nyata Demi Swasembada Pangan

Presiden Prabowo Luncurkan Program Gerina di Sumsel: Aksi Nyata Demi Swasembada Pangan.

JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, kembali menunjukkan komitmennya dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. 

Pada Rabu, 23 April 2025, Presiden melakukan kunjungan kerja ke Sumatra Selatan untuk meluncurkan Gerakan Indonesia Menanam atau yang dikenal dengan singkatan Gerina. 

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan di masa depan.

Dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo bertolak menuju Kota Palembang sekitar pukul 08.30 WIB.

Setibanya di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang, Presiden langsung melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Banyuasin, lokasi utama peluncuran program Gerina.

Apa Itu Program Gerina?

Gerina adalah program nasional yang mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk lebih aktif dalam menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan. 

Tujuan besarnya adalah untuk meningkatkan kemandirian pangan di tingkat lokal maupun nasional.

 Dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, dari petani, pelajar, hingga komunitas lokal, Gerina diharapkan bisa menjadi gerakan masif yang berdampak luas.

"Gerina menjadi salah satu langkah nyata untuk menanam, menumbuhkan, dan memanen tanaman pangan yang dapat melibatkan seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. 

Gerakan ini diharapkan turut mewujudkan swasembada pangan serta memperkuat ketahanan pangan nasional," ujar Yusuf Permana, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden.

Tanam Raya Bersama di Banyuasin

Selain meluncurkan program Gerina, Presiden Prabowo juga dijadwalkan mengikuti acara tanam raya bersama masyarakat di Banyuasin. 

Aksi simbolis ini menjadi penegasan bahwa pemerintah tidak hanya membuat kebijakan dari balik meja, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk memberikan contoh nyata.

Program Gerina ini dirancang bukan hanya untuk jangka pendek, tapi sebagai gerakan berkelanjutan yang bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi ketahanan pangan nasional. 

Apalagi, di tengah tantangan global seperti perubahan iklim dan konflik geopolitik yang bisa mempengaruhi pasokan pangan dunia, Indonesia perlu berdiri di atas kaki sendiri dalam urusan pangan.

Dalam kunjungan ke Palembang, Presiden Prabowo didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. 

Keberangkatan Presiden dari Halim Perdanakusuma juga dilepas oleh sejumlah pejabat penting, seperti Kasdam Jaya Brigjen TNI Rachmad, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol. 

Djati Wiyoto Abadhy, Danlanud Halim Perdanakusuma Marsma TNI Muzafar, serta Danrem 051/Wijayakarta Brigjen TNI Nugroho Imam Santoso.

Setelah agenda di Banyuasin selesai, Presiden dijadwalkan kembali ke Kota Palembang untuk kemudian terbang kembali ke Jakarta.

Peluncuran program Gerina ini memberikan angin segar bagi dunia pertanian Indonesia. 

Dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat, diharapkan masyarakat semakin semangat untuk menanam dan memproduksi pangan lokal secara mandiri. 

Program ini juga bisa menjadi sarana edukasi, terutama bagi generasi muda, bahwa bertani bukan profesi yang kuno, melainkan masa depan bangsa.

Dengan semangat gotong royong dan kerja sama lintas sektor, Gerina menjadi simbol harapan baru menuju Indonesia yang mandiri pangan dan lebih berdaulat dalam hal produksi pangan.

Terima Wakil PM Malaysia, Presiden Prabowo Nostalgia Seru Sampai Bahas Gaza

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Terima Wakil PM Malaysia, Presiden Prabowo Nostalgia Seru Sampai Bahas Gaza

Terima Wakil PM Malaysia, Presiden Prabowo Nostalgia Seru Sampai Bahas Gaza.

Jakarta – Suasana hangat dan penuh tawa mewarnai pertemuan Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dengan Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/4/2025). 

Pertemuan ini bukan cuma sekadar acara formal antarnegara, tapi juga jadi ajang nostalgia dua sahabat lama yang udah kenal sejak lama banget.

Prabowo, yang kini udah resmi jadi orang nomor satu di Indonesia, kelihatan santai dan penuh semangat saat menyambut kedatangan tamunya dari negeri jiran itu. 

Dalam suasana yang super akrab, dua tokoh penting Asia Tenggara ini ngobrol ngalor-ngidul soal banyak hal. Mulai dari masa lalu, kondisi global saat ini, sampai isu-isu sensitif yang lagi hot dibicarain dunia, semuanya dibahas bareng.

“Ngobrolin, ketawa kan, banyak ketawa kan,” ucap Presiden Prabowo sambil senyum lebar, nunjukin kalau hubungan mereka bukan sekadar hubungan diplomatik, tapi emang udah kayak teman lama yang saling paham satu sama lain.

Nostalgia Seru, Tapi Tetap Serius Bahas Isu Berat

Meski suasana cair dan penuh tawa, bukan berarti pertemuan ini cuma buat reunian doang. Presiden Prabowo dan Zahid Hamidi juga serius bahas isu-isu penting. Mereka tukar pikiran soal perkembangan global, kondisi ekonomi dunia, dan tentu aja, kerja sama strategis antara Indonesia dan Malaysia.

Yang bikin pertemuan ini makin menarik, keduanya juga ngomongin soal "Trump Tarif" kebijakan dagang global yang lagi jadi sorotan dunia. Presiden Prabowo bilang, “Bagaimana kita nggak bahas, ini kan lagi ramai se-dunia lagi bahas.”

Topik ini penting banget, apalagi buat negara berkembang kayak Indonesia dan Malaysia, yang ikut terdampak langsung sama kebijakan-kebijakan ekonomi negara besar.

Isu Gaza Jadi Sorotan Bersama

Nggak cuma soal ekonomi dan dagang, isu kemanusiaan juga jadi perhatian utama dalam diskusi mereka. Gaza, yang lagi dilanda konflik, jadi topik yang nggak dilewatin. Kedua pemimpin sama-sama nunjukin kepedulian mereka, mengingat sebagian besar rakyat Indonesia dan Malaysia adalah Muslim.

“Ya, kita bicara Gaza. Bagaimanapun rakyat kita sebagian besar Muslim,” ujar Presiden Prabowo dengan nada serius tapi tetap penuh empati.

Isu Gaza ini jadi bukti kalau Prabowo dan Zahid nggak cuma mikirin urusan politik dan ekonomi aja, tapi juga nilai-nilai kemanusiaan yang penting buat masyarakat mereka.

Harapan Besar Buat Masa Depan Hubungan RI–Malaysia

Di akhir pertemuan, Presiden Prabowo ngucapin terima kasih atas kunjungan Zahid Hamidi, dan berharap hubungan antara Indonesia dan Malaysia bakal makin erat ke depannya. Dia pengin supaya kerja sama di berbagai sektor mulai dari ekonomi, pendidikan, keamanan, hingga kebudayaan — bisa terus ditingkatin.

“Saya sangat senang bisa menerima sahabat lama saya. Semoga hubungan kita semakin kuat dan memberikan manfaat besar buat rakyat kedua negara,” tutupnya.

Pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil PM Malaysia ini bukan cuma jadi ajang diplomatik biasa, tapi juga jadi simbol eratnya persahabatan dua bangsa serumpun. 

Dengan suasana yang akrab tapi tetap produktif, harapannya hubungan Indonesia dan Malaysia bakal terus harmonis dan jadi contoh positif buat kawasan Asia Tenggara.

Dari nostalgia seru sampai diskusi serius tentang isu global, momen ini nunjukin kalau pemimpin yang punya chemistry kuat bisa ngebawa perubahan positif nggak cuma buat negaranya sendiri, tapi juga buat dunia.

Pertemuan Hangat Prabowo dan Wakil PM Malaysia: Kawan Lama yang Akhirnya Ketemu Lagi!

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Pertemuan Hangat Prabowo dan Wakil PM Malaysia: Kawan Lama yang Akhirnya Ketemu Lagi!

Pertemuan Hangat Prabowo dan Wakil PM Malaysia: Kawan Lama yang Akhirnya Ketemu Lagi!

Jakarta – Istana Merdeka siang itu terasa beda. Bukan cuma karena langit Jakarta lagi cerah-cerahnya, tapi juga karena ada pertemuan penting yang penuh suasana akrab dan nostalgia. 

Presiden Republik Indonesia, Pak Prabowo Subianto, kedatangan tamu istimewa dari negeri tetangga Wakil Perdana Menteri (WPM) Malaysia, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi.

Yang bikin makin menarik, ternyata mereka bukan cuma kolega antarnegara, tapi juga kawan lama dari masa muda. Wah, ini bukan sekadar kunjungan diplomatik biasa, Sob!

Sambutan Super Hangat di Istana Merdeka

Begitu mobil dinas Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid masuk ke halaman Istana, langsung disambut dengan pasukan jajar kehormatan. Nuansanya penuh khidmat, tapi juga terasa dekat. Presiden Prabowo sendiri yang nyambut beliau, didampingi sama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Masuk ke ruang kredensial, keduanya langsung foto bareng. Dan di momen ini, senyuman hangat Pak Prabowo pun terpancar sambil nyeletuk, “Kawan lama, dari masa muda.” Waduh, langsung berasa vibes reuni banget, ya!

Obrolan Strategis yang Penuh Canda

Setelah sesi foto, mereka lanjut ngobrol serius tapi santai di ruang kerja Presiden. Sebelum masuk ke isu-isu berat, Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid sempat melempar candaan yang ngena banget:

“Saya ingin beri tahu, bahwa rezeki tidak pernah salah alamat.”

Candaan itu langsung disambut tawa ringan dari semua yang hadir. Suasana jadi cair, tapi tetap profesional. Ini jadi bukti bahwa hubungan Indonesia dan Malaysia bukan cuma formalitas, tapi benar-benar ada chemistry yang kuat di antara pemimpinnya.

Bahas Banyak Hal Penting, dari Stabilitas Sampai Kolaborasi

Dalam pertemuan yang juga dihadiri oleh Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Dato’ Syed Mohamad Hasin Tengku Hussin, kedua belah pihak sepakat buat tingkatin kerja sama di berbagai bidang. Mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga urusan keamanan kawasan.

Pak Prabowo dan Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid sama-sama sepakat bahwa stabilitas regional itu penting banget. Mereka juga tekankan soal pentingnya menjaga hubungan harmonis antara Indonesia dan Malaysia, sebagai dua negara serumpun yang punya sejarah panjang dan ikatan budaya yang kuat.

Persahabatan yang Jadi Pondasi Diplomasi

Pertemuan ini nggak cuma jadi simbol kuatnya hubungan diplomatik antarnegara, tapi juga menunjukkan bahwa persahabatan personal bisa jadi fondasi yang solid buat hubungan bilateral. Hubungan Indonesia-Malaysia yang selama ini erat, makin diperkuat dengan chemistry dua tokoh ini yang udah kenal lama sejak zaman muda dulu.

Bukan cuma diskusi strategis, tapi juga penuh dengan momen-momen hangat dan menyenangkan. Bahkan, suasana obrolannya terasa kayak dua sahabat lama yang lagi reuni sambil bahas kerjaan penting.

Dengan suasana dunia yang makin kompleks, hubungan antarnegara yang solid jadi kunci. Dan pertemuan ini nunjukin bahwa Indonesia dan Malaysia siap bareng-bareng menghadapi tantangan global, dengan semangat kebersamaan dan kerja sama yang saling menguntungkan.

Kunjungan Dato’ Seri Dr. Ahmad Zahid ke Jakarta ini bisa dibilang bukan cuma sekadar seremoni, tapi juga jadi bukti nyata kalau politik luar negeri kita bisa tetap hangat, manusiawi, dan penuh rasa saling menghargai.

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Sosok Panutan Perdamaian

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus: Dunia Kehilangan Sosok Panutan Perdamaian

Presiden Prabowo Sampaikan Belasungkawa atas Wafatnya Paus Fransiskus Dunia Kehilangan Sosok Panutan Perdamaian.

Jakarta – Kabar duka datang dari Vatikan. Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik yang sangat dihormati dunia, wafat pada Senin pagi, 21 April 2025 waktu setempat. Ucapan belasungkawa pun datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Lewat pernyataan resmi yang ditayangkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (21/4), Presiden Prabowo menyampaikan rasa dukanya yang mendalam atas kepergian sosok yang selama ini dikenal sebagai pembela perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan lintas agama.

“Dengan rasa duka yang mendalam, saya menerima kabar mangkatnya Sri Paus Fransiskus. Dunia kembali kehilangan sosok panutan yang memiliki komitmen besar terhadap perdamaian, kemanusiaan, dan persaudaraan,” ujar Prabowo dalam pernyataannya.

Kunjungan Bersejarah ke Jakarta Jadi Momen Tak Terlupakan

Presiden Prabowo juga mengenang momen istimewa saat Paus Fransiskus datang berkunjung ke Jakarta pada tahun 2024 lalu. Menurutnya, kunjungan tersebut membawa pesan damai yang sangat kuat dan berhasil menyentuh hati masyarakat Indonesia, tak hanya umat Katolik tapi seluruh elemen bangsa.

“Kunjungan Sri Paus Fransiskus ke Jakarta tahun lalu telah memberi kesan yang mendalam, tidak hanya di kalangan umat Katolik namun di hati seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Kunjungan tersebut memang jadi momen bersejarah. Ribuan umat dan masyarakat umum menyambut hangat kehadiran Paus Fransiskus. Banyak yang merasa terinspirasi oleh pesan-pesan yang disampaikannya kala itu—tentang pentingnya hidup rukun, saling menghormati, dan menjaga keutuhan bersama dalam keberagaman.

Nilai-Nilai Paus Fransiskus Jadi Warisan Tak Ternilai

Lebih jauh, Prabowo menyoroti nilai-nilai yang selama ini diperjuangkan oleh Paus Fransiskus. Ia dikenal sebagai pemimpin religius yang sederhana, rendah hati, dan sangat peduli terhadap nasib kaum miskin dan mereka yang terpinggirkan. Kepedulian lintas agama juga menjadi ciri khas dari masa kepemimpinannya sebagai Paus.

“Pesan kesederhanaan, pluralisme, keberpihakan kepada orang miskin, dan kepedulian Sri Paus terhadap sesama akan selalu menjadi teladan bagi kita semua,” tutur Prabowo.

Di masa jabatannya, Paus Fransiskus memang terkenal aktif menyuarakan isu-isu sosial seperti perubahan iklim, pengungsi, kemiskinan, dan perdamaian dunia. Beliau juga berani tampil beda dengan gaya kepemimpinan yang lebih membumi, tidak segan berbicara dengan bahasa rakyat, dan mendatangi tempat-tempat yang jarang tersentuh pemimpin dunia.

Penghormatan Terakhir untuk Sosok yang Menginspirasi Dunia

Presiden Prabowo menutup pernyataannya dengan memberikan penghormatan terakhir untuk mendiang Paus Fransiskus. Ia menyebut bahwa pesan-pesan yang telah ditinggalkan oleh Paus akan terus hidup dan menjadi inspirasi bagi dunia, termasuk Indonesia.

“Selamat jalan Sri Paus, pesanmu untuk menjaga kemanusiaan dan perdamaian akan selalu membekas di hati kita,” tutup Presiden.

Dunia Berduka, Tapi Warisannya Tetap Hidup

Kepergian Paus Fransiskus memang meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Tapi warisan ajarannya—tentang cinta kasih, toleransi, dan solidaritas—akan terus hidup. Sosok beliau bukan cuma milik umat Katolik, tapi milik seluruh umat manusia yang merindukan dunia yang lebih damai dan penuh kasih sayang.

Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi toleransi dan keberagaman, tentunya juga akan terus mengingat Paus Fransiskus sebagai sosok pemimpin spiritual yang punya peran besar dalam membangun jembatan antarumat beragama.

Anak-anak Bilang Makanan MBG Sudah Basi, Netizen Minta Program BMG Dievaluasi

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Anak-anak Bilang Makanan MBG Sudah Basi, Netizen Minta Program BMG Dievaluasi

Anak-anak Bilang Makanan BMG Sudah Basi, Netizen Minta Program BMG Dievaluasi. (Gambar ilustrasi)

JAKARTA - Belakangan ini, media sosial kembali diramaikan dengan keluhan soal makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikhususkan untuk anak-anak. 

Salah satu unggahan yang cukup viral datang dari akun Facebook bernama Frans Yohanes. 

Dalam unggahannya, ia menyuarakan kekhawatiran soal kondisi makanan yang diterima anak-anak, yang menurutnya sudah infas alias basi.

“Waspadailah dan awaslah dengan benar-benar program MBG, banyak keluhan dari anak-anak makanan sudah infas alias sudah basi. Kalau seperti ini bukannya menambah gizi, malah merusak gizi,” tulis Frans.

Keluhan seperti ini bukan hanya sekali dua kali muncul. Beberapa warganet lain juga ikut membagikan pengalaman serupa di kolom komentar. 

Bahkan ada yang menyebut bisa jadi nanti-nati timbul kasus dugaan keracunan akibat makanan dari program tersebut. 

Situasi ini tentu menjadi perhatian penting, terutama jika menyangkut kesehatan dan keselamatan anak-anak.

Makanan Basi Justru Bahayakan Gizi Anak

Program MBG sejatinya diluncurkan dengan tujuan mulia untuk membantu pemenuhan gizi anak-anak di berbagai daerah. 

Namun jika distribusi makanan tidak dilakukan dengan standar yang ketat, justru bisa menjadi bumerang.

Makanan basi tidak hanya kehilangan nilai gizinya, tetapi juga bisa menyebabkan masalah kesehatan seperti mual, muntah, diare, hingga keracunan serius. 

Dalam usia tumbuh kembang, anak-anak sangat membutuhkan asupan gizi yang tepat dan higienis. 

Bila yang terjadi justru sebaliknya, maka program ini perlu dikaji ulang.

Usulan: Ganti dengan Pendidikan Gratis?

Anak-anak Bilang Makanan BMG Sudah Basi, Netizen Minta Program BMG Dievaluasi. (Foto facebook)

Dalam unggahan yang sama, Frans Yohanes juga menyarankan agar Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan untuk mengganti program ini dengan program pendidikan gratis. 

Menurutnya, sebelum program MBG ini berjalan terlalu jauh dan menimbulkan masalah lebih serius, lebih baik dialihkan ke sektor pendidikan yang jelas juga sangat dibutuhkan.

“Mohon kepada bapak presiden Prabowo Subianto, program ini diganti saja dengan pendidikan gratis, mumpung belum jauh melangkah,” lanjutnya.

Usulan ini tentu sah-sah saja sebagai bentuk partisipasi publik dalam pembangunan. 

Namun, hal terpenting adalah pemerintah harus benar-benar mendengarkan suara masyarakat dan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program MBG ini.

Perlu Pengawasan yang Ketat

Agar program MBG bisa benar-benar bermanfaat, pengawasan terhadap kualitas makanan harus diperketat. 

Proses penyimpanan, pengemasan, hingga distribusi harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. 

Pemerintah juga sebaiknya menggandeng pihak-pihak berpengalaman, seperti ahli gizi dan lembaga pengawas pangan, untuk memastikan kualitas makanan benar-benar layak konsumsi.

Program MBG adalah inisiatif yang bagus, namun pelaksanaannya tidak boleh asal-asalan. 

Masukan dari masyarakat seperti yang disampaikan oleh Frans Yohanes harus dijadikan alarm bagi pihak terkait untuk segera melakukan evaluasi. 

Jangan sampai niat baik memberi gizi malah berubah menjadi ancaman bagi kesehatan anak-anak.

Transparansi, kualitas, dan pengawasan adalah kunci agar program ini bisa benar-benar memberi manfaat.

Lestarikan Memori Bangsa, Kementerian ATR/BPN Serahkan Arsip Sejarah ke ANRI

Redaksi    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Lestarikan Memori Bangsa, Kementerian ATR/BPN Serahkan Arsip Sejarah ke ANRI

Lestarikan Memori Bangsa, Kementerian ATR/BPN Serahkan Arsip Sejarah ke ANRI.

Jakarta – Gak cuma urus soal tanah doang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga ternyata punya perhatian besar buat hal yang berbau sejarah dan pelestarian budaya bangsa, lho! Dalam rangka menyelamatkan memori kolektif dan warisan sejarah bangsa, mereka baru aja nyerahin sejumlah arsip statis ke Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). Keren gak tuh?

Penyerahan ini dilakukan langsung oleh Sekjen Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana, lewat acara daring dalam Webinar Kearsipan yang digelar Senin (21/04/2025). Dalam sambutannya, Suyus bilang kalau arsip-arsip yang diserahin ini punya nilai sejarah tinggi dan penting banget buat identitas bangsa kita.

“Penyerahan arsip ini untuk menjaga memori kolektif, identitas, dan jati diri bangsa. Juga sekaligus jadi bahan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan kita,” kata Suyus.

Arsip dari Zaman Kolonial sampai Era Modern

Nah, arsip yang diserahin itu bukan kaleng-kaleng. Ada 11 arsip Binnenlandsch Bestuur alias peninggalan dari zaman Pemerintah Hindia Belanda, plus 20 arsip Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN dari tahun 1999 sampai 2017. Semuanya udah dikategorikan sebagai arsip statis, yaitu arsip yang udah gak dipakai aktif lagi, tapi tetep punya nilai sejarah yang gak bisa diremehkan.

Kenapa ini penting? Karena arsip kayak gini bisa jadi sumber utama buat penelitian, pendidikan, dan bahkan bisa bantu kita ngelihat jejak perkembangan negara dari masa ke masa.

Gak Cuma Fisik, Tapi Juga Digital

Zaman sekarang udah serba digital, dan Kementerian ATR/BPN juga gak mau ketinggalan. Mereka mulai aktif juga ngelola arsip secara digital. Jadi gak cuma kertas atau dokumen fisik doang yang dijaga, tapi juga data digitalnya.

“Kita udah mulai layanan publik dengan format digital. Kita ingin manfaatin teknologi digital buat jawab kebutuhan zaman,” tambah Suyus.

Langkah ini pastinya jadi angin segar buat transformasi digital di sektor pemerintahan. Pengelolaan arsip digital ini bisa bikin akses informasi jadi lebih gampang, cepat, dan efisien. Apalagi buat generasi muda yang udah akrab banget sama dunia digital, langkah ini pastinya makin mendekatkan mereka sama sejarah bangsa.

ANRI Kasih Apresiasi Tinggi

Tindakan Kementerian ATR/BPN ini dapet apresiasi langsung dari Kepala ANRI, Mego Pinandito, lewat Deputi Bidang Penyelamatan, Pelestarian, dan Perlindungan Arsip, Kandar. Menurut Kandar, komitmen yang ditunjukkan oleh Kementerian ATR/BPN ini layak banget jadi contoh buat lembaga-lembaga lain.

“Keberhasilan Kementerian ATR/BPN udah terbukti dari waktu ke waktu,” ujar Kandar.

Bahkan dalam acara itu, ANRI juga kasih Penghargaan Pengawasan Kearsipan Internal Tahun 2024 ke Unit Kearsipan dan Unit Pengolah terbaik di lingkungan ATR/BPN. Ini bukti nyata kalau pengelolaan arsip mereka udah masuk kategori jempolan.

Ngebangun Kesadaran di Era Digital

Acara webinar kali ini ngangkat tema “Penyelenggaraan Kearsipan di Era Digital”, dan jadi ajang penting buat ningkatin kesadaran tentang pentingnya pelestarian arsip – gak cuma di pusat, tapi juga di semua kantor wilayah dan kantor pertanahan se-Indonesia.

Arsip itu bukan cuma tumpukan dokumen yang nganggur di rak, tapi punya nilai sejarah, identitas, dan bahkan bisa bantu kita belajar dari masa lalu buat nentuin masa depan yang lebih baik. Jadi gak heran kalau upaya kayak gini harus terus digencarkan.

Apa yang dilakukan Kementerian ATR/BPN ini jadi pengingat penting buat kita semua: jangan anggap sepele arsip! Di balik kertas-kertas tua itu, tersimpan sejarah panjang bangsa yang kudu kita jaga bareng-bareng. Apalagi di era digital kayak sekarang, transformasi pengelolaan arsip jadi langkah keren yang patut ditiru.

Semoga makin banyak lembaga dan masyarakat yang sadar pentingnya arsip, biar memori bangsa kita tetap lestari dan bisa terus jadi sumber inspirasi buat generasi masa depan.

Evaluasi Triwulan I 2025: Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran 33,75%

Yakop    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Evaluasi Triwulan I 2025: Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran 33,75%

Evaluasi Triwulan I 2025: Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran 33,75%.

Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) baru saja mengungkapkan hasil evaluasi triwulan pertama 2025, di mana serapan anggaran mereka sudah mencapai angka yang cukup signifikan, yakni 33,75%. 

Capaian ini diumumkan oleh Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), yang digelar pada Senin (21/04/2025) lalu.

Menurut Menteri Nusron, anggaran yang sudah diserap hingga kini sebesar Rp1,5 triliun dari pagu efektif yang sudah disesuaikan sebesar Rp4,44 triliun. Ini menunjukkan kinerja yang cukup baik, mengingat anggaran yang cukup besar perlu dikelola dengan cermat agar bisa memberikan hasil maksimal bagi masyarakat.

"Meski ada efisiensi, Kementerian ATR/BPN tetap fokus pada prioritas utama, salah satunya legalisasi hak atas tanah. Hingga minggu kedua April 2025, kami telah mendaftarkan sekitar 121,64 juta bidang tanah atau sekitar 94,4% dari target 126 juta bidang tanah tahun ini," jelas Menteri Nusron.

Penting untuk dicatat bahwa legalisasi hak atas tanah bukan hanya soal sertifikat tanah biasa, tapi juga termasuk tanah wakaf dan rumah ibadah. Hingga saat ini, sudah ada 267.994 sertifikat tanah wakaf yang terbit, serta 8.226 sertifikat rumah ibadah. Ini adalah bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN untuk memberikan perlindungan hukum bagi berbagai aset yang sangat penting bagi masyarakat.

Selain itu, meski ada efisiensi anggaran, Kementerian ATR/BPN terus menjalankan berbagai program strategis yang memiliki dampak jangka panjang. Salah satunya adalah program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP), yang bekerja sama dengan Bank Dunia. 

Program ini bertujuan untuk memperkuat penataan ruang yang berbasis pada iklim dan meningkatkan pengelolaan administrasi pertanahan secara lebih efisien dan responsif terhadap perubahan iklim.

"Program ILASP ini mencakup berbagai kegiatan penting, seperti penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di seluruh Indonesia dan penguatan hak atas tanah. Selain itu, kami juga melaksanakan sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap), serta pengukuran batas-batas wilayah hutan dan transmigrasi," tambah Menteri Nusron.

Tak hanya itu, dalam kesempatan ini, Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN. Menurutnya, meskipun banyak isu terkait sektor pertanahan dan tata ruang yang disorot publik, Kementerian ATR/BPN telah menangani dengan baik, salah satunya soal kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang sempat menjadi perhatian banyak pihak.

"Kami mengapresiasi kerja keras Kementerian ATR/BPN yang terus memastikan legalitas pertanahan di Indonesia, termasuk mengatasi masalah legalitas kebun sawit yang ternyata banyak yang belum memiliki hak guna usaha (HGU)," ungkap Rifqinizamy.

Tak hanya fokus pada legalitas pertanahan, Kementerian ATR/BPN juga menganalisis berbagai pengaduan terkait masalah pertanahan yang masuk ke Komisi II DPR RI dan sudah mulai diproses. "Kami memastikan semuanya berjalan transparan dan bisa dipublikasikan untuk diketahui publik," tambahnya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Kementerian ATR/BPN menunjukkan komitmennya dalam mengelola tanah dan ruang di Indonesia dengan lebih baik, meski tetap mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan program. 

Tentunya, ini adalah berita yang sangat penting bagi kita semua, terutama untuk memastikan bahwa hak atas tanah dapat dipertahankan dan dikelola dengan baik.

Kementerian ATR/BPN terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam bidang pertanahan dan tata ruang. Meskipun ada tantangan dalam hal efisiensi anggaran, mereka berhasil menunjukkan hasil yang positif dengan serapan anggaran mencapai 33,75% di triwulan pertama 2025. 

Melalui program strategis seperti ILASP dan fokus pada legalisasi hak atas tanah, Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk memastikan hak tanah rakyat terlindungi dengan baik.

Dengan kinerja yang terus ditingkatkan dan kebijakan yang tepat sasaran, diharapkan sektor pertanahan di Indonesia dapat berkembang lebih baik lagi di masa depan.

Evaluasi Triwulan I 2025, Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran Sebesar 33,75%

Redaksi    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Evaluasi Triwulan I 2025, Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran Sebesar 33,75%

Evaluasi Triwulan I 2025, Kementerian ATR/BPN Capai Serapan Anggaran Sebesar 33,75%.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyatakan pagu efektif Kementerian ATR/BPN setelah efisiensi adalah sebesar Rp4.442.962.422. Dari pagu tersebut, saat ini Kementerian ATR/BPN telah menyerap anggaran mencapai 33,75%. Hal ini disampaikan Menteri Nusron dalam Rapat Kerja Bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), di Ruang Rapat Komisi II DPR RI pada Senin (21/04/2025).

“Saat ini capaian serapan anggaran Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1.499.353.620.462 atau telah tercapai sebanyak 33,75%. Capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp0,88 triliun atau sebesar 27,40%,” jelas Menteri Nusron dalam Rapat Kerja terkait Evaluasi Capaian Program Kerja dan Pelaksanaan Anggaran Triwulan I Tahun 2025 ini.

Berdasarkan capaian serapan anggaran tersebut, legalisasi hak atas tanah masih menjadi prioritas Kementerian ATR/BPN. Menteri Nusron menjelaskan, per minggu kedua April 2025, capaian pendaftaran tanah sejumlah 121,64 juta bidang tanah (94,4%) terdaftar dari target 126 juta bidang tanah.

“Kementerian ATR/BPN juga tengah memprioritaskan pendaftaran tanah wakaf dan rumah ibadah sebagai bagian dari pendaftaran tanah. Saat ini sertipikat yang telah diterbitkan sebanyak 267.994 bidang tanah wakaf dan 8.226 bidang rumah ibadah,” kata Menteri ATR/Kepala BPN.

Meski di tengah efisiensi, Kementerian ATR/BPN terus berupaya menjalankan program-program strategis. Pada triwulan I ini, Kementerian ATR/BPN juga berhasil melaksanakan Kick-Off program Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASP) bersama Bank Dunia. Program ILASP ini bertujuan memperkuat penataan ruang yang berbasis iklim, keamanan pemilikan tanah, dan administrasi pertanahan.

“Kementerian yang terkait selain Kementerian ATR/BPN adalah Kementerian Dalam Negeri dan Badan Informasi Geospasial. Pekerjaan ini berlaku selama lima tahun dengan loan sebesar 653 juta USD. Program ini meliputi percepatan penataan ruang yang responsif terhadap perubahan iklim, yaitu penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) seluruh Indonesia, penguatan hak atas tanah dan pengelolaan lansekap, salah satunya sosialisasi pendaftaran tanah ulayat, percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dan pengukuran batas-batas wilayah hutan, transmigrasi dan Area Penggunaan Lainnya (APL) supaya tidak tumpang tindih di kemudian hari,” jelas Menteri Nusron.

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengapresiasi kinerja dari Kementerian ATR/BPN di triwulan I tahun 2025 ini. “Kami tentu mengapresiasi kerja positif Kementerian ATR/BPN dalam pertanahan dan tata ruang di tengah perhatian publik kepada sektor pertanahan dan tata ruang. Paling banyak yang disoroti terkait kepemilikan sertipikat hak guna bangunan (SHGB) di atas laut yang telah di-handle dengan baik oleh Menteri Nusron,” jelasnya.

Ketua Komisi II DPR RI dalam sambutannya juga mengatakan bahwa Komisi II DPR RI telah menyaksikan jalannya program strategis Kementerian ATR/BPN, baik selama 100 hari kerja maupun dalam capaian lima tahun. Ia pun melihat bagaimana Kementerian ATR/BPN senantiasa memastikan bagaimana langkah penegakan hukum dalam legalitas hak atas tanah.

“Seperti halnya bagaimana kita memastikan atas banyak sekali kebun sawit di Indonesia. Seperti yang disampaikan menteri pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) terakhir, ada lebih kurang 194 badan hukum yang selama ini status legalitasnya ternyata belum memiliki HGU. Selain itu, berbagai pengaduan yang masuk ke Komisi II terkait pertanahan juga tengah dianalisa dengan baik dan sudah bisa dipublikasi bagaimana proses penanganannya,” jelas Ketua Komisi II DPR RI.

Dalam kegiatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan dan sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (AR/FA/JM)

Perempuan Tangguh di Kementerian ATR/BPN, Dukung Pembangunan Tanpa Batas Gender

Redaksi    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Perempuan Tangguh di Kementerian ATR/BPN, Dukung Pembangunan Tanpa Batas Gender

Perempuan Tangguh di Kementerian ATR/BPN, Dukung Pembangunan Tanpa Batas Gender.

JAKARTA - Di tengah kemajuan era industri 4.0, kiprah perempuan semakin menonjol dalam berbagai sektor, termasuk di ranah pemerintahan. Di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), perempuan tidak hanya hadir, tapi juga mengambil peran penting dalam mendukung program-program strategis pembangunan nasional.

Hal ini disampaikan oleh Pembina Ikatan Istri Karyawan dan Karyawati (IKAWATI) Kementerian ATR/BPN, Dily Nusron Wahid. Ia menekankan bahwa keberadaan pegawai perempuan di kementerian ini adalah bukti pekerjaan di sektor pertanahan bukan lagi ranah eksklusif laki-laki.

“Saya sangat bangga melihat kiprah para pegawai perempuan di Kementerian ATR/BPN. Banyak yang kini menduduki posisi strategis seperti Kepala Kantor Pertanahan. Dulu mungkin dianggap aneh, sekarang sudah biasa. Ini menunjukkan perubahan besar dalam cara pandang,” ujar Dily Nusron Wahid dalam keterangannya, Sabtu (19/04/2025).

Menurutnya, perempuan menghadirkan nilai tambah dalam pelayanan publik melalui ketelitian, empati, dan dedikasi. Saat ini, di Kementerian ATR/BPN tercatat ada 8.591 pegawai perempuan yang tersebar di seluruh Indonesia. Di dalam angka tersebut sudah termasuk 139 Pejabat Administrator, 16 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan 2 Pejabat Pimpinan Tinggi Madya perempuan.

Dily Nusron Wahid menambahkan, kesetaraan di Kementerian ATR/BPN bukan sekadar slogan. “Perempuan di sini bukan pelengkap. Mereka adalah penggerak. Karya yang dilakukan dengan integritas dan hati akan menjadi inspirasi. Teruslah menjadi agen perubahan,” ucapnya.

Salah satu kisah inspiratif datang dari Cut Putri Ananda (25), Asisten Penata Kadastral Pemula di Kantor Pertanahan Kota Sabang, Provinsi Aceh yang berkarier sejak tahun 2017. Ia merupakan satu-satunya petugas ukur di kantornya. Pekerjaannya mencakup survei lapangan, pengukuran, hingga pelaporan data bidang tanah.

“Medannya berat, bisa naik turun gunung atau dekat tebing. Tapi, saya tetap semangat karena ini bagian dari tugas saya,” kata petugas ukur dari ujung barat Indonesia tersebut.

Meski sempat diragukan karena gendernya, Cut Putri Ananda membuktikan bahwa perempuan mampu menjalankan tugas teknis di lapangan. “Banyak yang awalnya ragu, tapi akhirnya kagum. Saya ingin menyemangati teman-teman sesama petugas ukur perempuan, jangan takut turun ke lapangan. Kita bisa!” pungkasnya. (AR/MW)

Petugas Ukur Perempuan di Daerah Terluar Indonesia: Hadir di Garis Depan dengan Pendekatan yang Inklusif

Redaksi    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Petugas Ukur Perempuan di Daerah Terluar Indonesia: Hadir di Garis Depan dengan Pendekatan yang Inklusif

Petugas Ukur Perempuan di Daerah Terluar Indonesia: Hadir di Garis Depan dengan Pendekatan yang Inklusif.

JAKARTA - Hasil perjuangan yang dilakukan R.A. Kartini demi mewujudkan kesetaraan perempuan, kini tercermin dalam kiprah petugas ukur perempuan yang menjalankan tugas di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Hingga April 2025, dari target mendaftarkan 126 juta bidang tanah yang ada di Indonesia, progresnya sudah signifikan, yaitu mencapai 121,6 juta bidang tanah. Capaian ini tak lepas dari kontribusi petugas ukur perempuan yang tersebar di berbagai penjuru, termasuk daerah terluar Indonesia.

Saat ini, di Kementerian ATR/BPN tercatat ada 805 petugas ukur perempuan dari total 2.747 yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka hadir tidak hanya menjalankan peran teknis pengukuran, tetapi juga membawa pendekatan yang lebih inklusif dan humanis dalam membangun relasi dengan masyarakat setempat.

Salah satunya adalah Shafira Dian Kumala Sari dari Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. “Sebagai perempuan, kami sering membawa pendekatan yang berbeda. Kami berusaha lebih memahami kondisi sosial dan kebutuhan masyarakat secara mendalam, agar komunikasi berjalan efektif dan kepercayaan bisa terbangun,” ujarnya dalam keterangannya, Minggu (20/04/2025).

Di daerah terluar Indonesia, tantangan bukan hanya soal medan yang sulit, tapi juga keterbatasan akses informasi, transportasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terkait pentingnya legalitas tanah. Dalam kondisi seperti ini, pendekatan yang empatik dan partisipatif menjadi kunci keberhasilan.

“Ketika akhirnya masyarakat menerima sertipikat tanahnya, saya merasa ikut membuka jalan bagi kehidupan yang lebih baik dan stabil untuk mereka,” tutur Shafira, yang merupakan satu-satunya petugas ukur perempuan di Kantah Kabupaten Nunukan.

Pengalaman serupa juga dirasakan Anggi Halimah Dala, petugas ukur dari Kantah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, kondisi geografis di wilayahnya sangat menantang karena banyak area permukiman dan pertanian berada di daerah perbukitan dan pegunungan.

“Setiap hari kami harus menghadapi medan yang ekstrem. Tapi, semangat kami tetap sama, yaitu memastikan pengukuran dilakukan secara akurat dan tuntas,” jelas Anggi Halimah Dala.

Baginya, kontribusi petugas ukur perempuan di daerah terluar bukan hanya soal peta dan data, tetapi juga soal peran dalam mendukung pembangunan nasional yang merata. “Kami percaya, data pertanahan yang valid bisa menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam merancang pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya. (GE/YZ)

Amankan Aset Negara, Menteri Nusron Serahkan Ratusan Sertipikat Tanah Aset Pemda Se-Jawa Tengah

Redaksi    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Amankan Aset Negara, Menteri Nusron Serahkan Ratusan Sertipikat Tanah Aset Pemda Se-Jawa Tengah

Amankan Aset Negara, Menteri Nusron Serahkan Ratusan Sertipikat Tanah Aset Pemda Se-Jawa Tengah.

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan ratusan sertipikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah (Pemda) se-Jawa Tengah, Kamis (17/04/2025). Penyerahan dilakukan secara simbolis kepada empat kepala daerah, yakni Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Semarang, Wali Kota Surakarta, dan Bupati Sragen.

Terkait sertipikasi tanah, Menteri Nusron menyoroti bahwa di Jawa Tengah masih terdapat sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah yang belum terpetakan dan belum bersertipikat. "Kalau dibiarkan, tanah-tanah yang belum bersertipikat ini bisa menjadi sumber konflik. Maka dari itu, dibutuhkan sinergi dan kerja sama erat antara ATR/BPN, gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyelesaikan ini bersama-sama," tegas Menteri Nusron dalam dialog bersama Gubernur dan para Bupati/Wali Kota se-Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah.

Menteri Nusron menyerahkan total 31 sertipikat aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertipikat aset milik Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Pada momen tersebut, ia mengimbau Pemda di Jawa Tengah untuk mempercepat pendaftaran aset-aset BMD dan percepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama bagi masyarakat miskin ekstrem yang kesulitan membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

"Salah satu hambatan di Jawa Tengah adalah belum adanya kebijakan pembebasan BPHTB bagi warga miskin ekstrem penerima PTSL. Saya mohon gubernur, bupati, dan wali kota dapat membebaskan BPHTB agar program sertipikasi bisa berjalan lebih cepat," tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Penyerahan sertipikat ini merupakan wujud dari komitmen pemerintah pusat dalam mendukung tata kelola pertanahan yang modern, tertib, dan transparan. Adapun hadir mendampingi Menteri Nusron dalam rangkaian kegiatan ini, Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN, Reny Windyawati; Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah, Lampri beserta jajaran. Turut hadir, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, serta para Bupati dan Wali Kota se-Jawa Tengah. (LS/JR/AL)

Cak Imin Gelar Halal Bihalal, Ma'ruf Amin hingga Raffi Ahmad Hadir

Redaksi    Senin, April 21, 2025    Comment   

Cak Imin Gelar Halal Bihalal, Ma'ruf Amin hingga Raffi Ahmad Hadir

Cak Imin Gelar Halal Bihalal, Ma'ruf Amin hingga Raffi Ahmad Hadir.

Jakarta – Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat sekaligus Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, menggelar acara halal bihalal di kediamannya di kawasan elite Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu malam (20/4/2025).

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah tokoh penting nasional. Wakil Presiden RI periode 2019–2024, Ma’ruf Amin, tampak datang bersama sang istri, Wury Estu Handayani, sekitar pukul 19.25 WIB. Kehadiran Ma’ruf disambut hangat oleh Cak Imin yang mengenakan baju koko biru dan peci hitam, lengkap dengan salam hormat dan cium tangan.

Tak hanya Ma’ruf Amin, sejumlah pejabat dan tokoh publik lain juga hadir meramaikan suasana. Di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Menteri LHK Hanif Faisol Nurofiq, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Menariknya, acara ini juga dihadiri kalangan selebritas. Utusan Khusus Presiden untuk Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad, terlihat hadir bersama Politisi Gerindra Ahmad Dhani dan istrinya yang juga penyanyi, Mulan Jameela.

Cak Imin dan sang istri, Rustini Murthado, menyambut para tamu satu per satu di halaman rumah dengan suasana yang penuh kehangatan khas momen Lebaran.

Peran Strategis Pemda dalam Modernisasi Administrasi Pertanahan: Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Jateng Bersinergi

Redaksi    Jumat, April 18, 2025    Comment   

Peran Strategis Pemda dalam Modernisasi Administrasi Pertanahan: Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Jateng Bersinergi

Peran Strategis Pemda dalam Modernisasi Administrasi Pertanahan: Menteri ATR/BPN Ajak Kepala Daerah Jateng Bersinergi.

Semarang – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menggelar dialog terbuka bersama para kepala daerah se-Jawa Tengah untuk membahas langkah-langkah strategis dalam mendukung sistem pertanahan yang lebih modern dan transparan. Pertemuan ini berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (17/04/2025) dan dihadiri oleh gubernur, bupati, serta wali kota dari berbagai daerah di provinsi tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan Paradigma Administrasi Pertanahan Modern. Menurutnya, paradigma ini menjadi pijakan penting dalam menciptakan sistem pertanahan yang adil, transparan, dan mampu mendukung pertumbuhan investasi serta pembangunan berkelanjutan.

Empat Pilar Utama Administrasi Pertanahan Modern

Menteri Nusron menjelaskan bahwa paradigma modern ini terdiri dari empat klaster utama, yaitu:

1. Land Tenure (Kepemilikan Tanah): Menyangkut legalitas dan status hukum tanah, termasuk program sertifikasi, penyelesaian sengketa, dan Reforma Agraria.

2. Land Value (Nilai Tanah): Berhubungan dengan penilaian harga tanah secara objektif.

3. Land Use (Pemanfaatan Tanah): Mengatur penggunaan tanah sesuai peruntukan dalam rencana tata ruang.

4. Land Development (Pengembangan Tanah): Fokus pada pemanfaatan dan pembangunan tanah yang sesuai dengan peraturan lingkungan dan tata ruang.

“Keempat klaster ini adalah fondasi dari sistem pertanahan yang ideal. Pemerintah daerah memegang peran penting dalam implementasinya,” jelas Menteri Nusron.

Kepala Daerah dan Peran Penting dalam Reforma Agraria

Lebih lanjut, Menteri Nusron menyoroti peran kepala daerah, terutama bupati dan gubernur, dalam menyukseskan Reforma Agraria. Mereka, kata dia, merupakan pimpinan dari Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di daerah masing-masing.

“Tanpa peran aktif kepala daerah, program Reforma Agraria tidak akan berjalan optimal. Mulai dari pendataan, verifikasi subjek dan objek tanah, hingga penyelesaian konflik agraria, semua membutuhkan dukungan penuh dari Pemda,” ujarnya.

Ia juga menekankan peran vital kepala desa dalam memastikan keabsahan dokumen pertanahan seperti Surat Keterangan Tanah (SKT). Menurutnya, banyak konflik tanah bermula dari SKT yang tidak valid atau tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

“Validitas SKT harus menjadi perhatian bersama. Ini langkah awal agar tidak terjadi konflik di kemudian hari,” tegasnya.

Edukasi Nilai Tanah dan Pemanfaatan Data ZNT

Dalam aspek nilai tanah, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemahaman tentang Zona Nilai Tanah (ZNT) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Ia menyebutkan bahwa ZNT akan dijadikan acuan resmi pemerintah dalam menilai tanah dan akan diperbarui setiap tiga tahun. Sedangkan NJOP, yang menjadi dasar pengenaan pajak, diperbarui setiap tahun.

“ZNT dan NJOP memiliki fungsi berbeda. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengedukasi masyarakat agar memahami perbedaan ini. Sosialisasi secara rutin sangat diperlukan,” ungkapnya.

Tata Ruang dan Izin Pembangunan yang Berkelanjutan

Dalam klaster pemanfaatan tanah (land use), Menteri Nusron meminta agar Pemda lebih aktif dalam menyusun dan mengimplementasikan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Dokumen ini menjadi dasar penting dalam menentukan peruntukan suatu lahan, baik untuk permukiman, pertanian, industri, maupun konservasi lingkungan.

Sementara itu, untuk klaster pengembangan tanah (land development), ia menegaskan pentingnya pengendalian pembangunan. Hal ini dilakukan melalui instrumen seperti Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang berbasis pada regulasi tata ruang dan aspek lingkungan.

Solusi BPHTB untuk Masyarakat Kurang Mampu

Dalam sesi dialog, Menteri Nusron juga menyampaikan masukan dan solusi terkait hambatan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), terutama soal keterbatasan kemampuan masyarakat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Ia mengusulkan agar kepala daerah di Jawa Tengah bisa meniru langkah yang telah diambil oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana gubernurnya menerbitkan surat edaran kepada bupati dan wali kota untuk membebaskan BPHTB bagi warga miskin ekstrem yang menerima sertifikat tanah melalui program PTSL.

“Ini langkah nyata keberpihakan kepada masyarakat kecil. Saya harap kebijakan serupa bisa diterapkan di Jawa Tengah agar lebih banyak warga bisa mendapatkan kepastian hukum atas tanah yang mereka miliki,” katanya mengakhiri.

Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dalam membangun sistem pertanahan yang inklusif dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Dengan dukungan penuh dari Pemda, diharapkan berbagai program strategis dalam sektor pertanahan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan tepat sasaran.

Dorong Kepastian Hukum dan Investasi, Menteri ATR Ajak Kepala Daerah Jateng Percepat Sertifikasi Tanah dan RDTR

Redaksi    Jumat, April 18, 2025    Comment   

Dorong Kepastian Hukum dan Investasi, Menteri ATR Ajak Kepala Daerah Jateng Percepat Sertifikasi Tanah dan RDTR

Dorong Kepastian Hukum dan Investasi, Menteri ATR Ajak Kepala Daerah Jateng Percepat Sertifikasi Tanah dan RDTR.

Semarang – Pemerintah terus berupaya meningkatkan kepastian hukum di sektor pertanahan sebagai langkah penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Salah satu langkah nyatanya adalah percepatan program sertifikasi tanah dan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), khususnya di wilayah strategis seperti Jawa Tengah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengajak seluruh kepala daerah se-Jawa Tengah untuk bekerja sama lebih erat dalam mewujudkan dua hal penting tersebut. Dalam dialog bersama yang digelar di Kantor Gubernur Jawa Tengah pada Kamis (17/04/2025), Menteri Nusron menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah adalah kunci keberhasilan.

“Kalau tanah tidak segera disertifikasi, potensi konflik bisa meningkat. Apalagi saat ini masih ada sekitar 19% dari total 2,2 juta hektare tanah di Jawa Tengah yang belum terpetakan dan belum tersertifikasi,” ujar Menteri Nusron.

Kenapa Sertifikasi Tanah Penting?

Sertifikasi tanah bukan hanya soal legalitas, tapi juga memberikan rasa aman bagi pemilik tanah serta membuka peluang besar untuk mengembangkan perekonomian daerah. Tanah yang telah bersertifikat memiliki nilai hukum yang jelas dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan produktif, seperti akses permodalan, pengembangan usaha, hingga investasi.

Di sisi lain, tanah-tanah yang status hukumnya belum jelas sangat rentan terhadap sengketa dan tumpang tindih kepemilikan. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat pembangunan dan menciptakan ketidakpastian bagi calon investor.

“Kepastian hukum atas tanah itu penting. Karena sebelum masuk, investor akan melihat dulu status tanah dan kejelasan tata ruangnya. Makanya, RDTR juga harus segera kita selesaikan,” tegasnya lagi.

Selain sertifikasi tanah, Menteri Nusron juga menekankan pentingnya penyusunan RDTR sebagai alat perencanaan pembangunan yang detail dan terarah. Dari target 322 RDTR yang harus disusun di Jawa Tengah, saat ini baru 60 yang sudah tersedia. Artinya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

RDTR berfungsi seperti “peta jalan” bagi pengembangan wilayah. Dengan RDTR yang jelas, setiap daerah bisa menentukan zona peruntukan lahan, seperti untuk industri, perumahan, pertanian, hingga kawasan hijau. Hal ini sangat penting untuk menghindari konflik pemanfaatan lahan serta menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.

Namun, Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa dalam penyusunan RDTR, ada satu hal yang tidak boleh diabaikan: ketahanan pangan. Ia menekankan agar RDTR tidak mengorbankan lahan pertanian produktif, khususnya yang masuk dalam Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Pembangunan boleh, investasi juga penting. Tapi jangan sampai kita mengorbankan lahan sawah jadi kawasan industri. Ketahanan pangan harus tetap jadi prioritas,” jelasnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret terhadap penguatan tata kelola aset daerah, dalam acara tersebut Menteri Nusron juga menyerahkan sertifikat aset Barang Milik Daerah (BMD) kepada pemerintah daerah se-Jawa Tengah. Total ada 31 sertifikat untuk aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 443 sertifikat untuk aset milik kabupaten/kota.

Langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola aset negara yang lebih akuntabel dan transparan. Aset yang telah bersertifikat bisa lebih mudah dikelola, diamankan dari sengketa, dan digunakan untuk kepentingan publik secara optimal.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh berbagai tokoh penting, seperti Plt. Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN Reny Windyawati, Kepala Biro Humas ATR/BPN Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Tengah Lampri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, para bupati, dan wali kota dari seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah turut hadir untuk menyatakan dukungannya.

Menteri Nusron menutup pertemuan dengan ajakan kolaboratif: “Kalau pusat dan daerah bisa berjalan seirama, program seperti sertifikasi tanah dan penyusunan RDTR ini akan jauh lebih cepat selesai. Ujungnya adalah manfaat langsung untuk masyarakat: tanah aman, tata ruang jelas, dan investasi masuk.”

Menteri Nusron dan Ketua DPP PUI Teken MoU, Dorong Pemanfaatan Tanah Wakaf secara Produktif

Redaksi    Kamis, April 17, 2025    Comment   

Menteri Nusron dan Ketua DPP PUI Teken MoU, Dorong Pemanfaatan Tanah Wakaf secara Produktif

Menteri Nusron dan Ketua DPP PUI Teken MoU, Dorong Pemanfaatan Tanah Wakaf secara Produktif.

Kota Sukabumi - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) yang meresmikan kerja sama dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Ummat Islam (PUI), di Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, Kota Sukabumi, Rabu (16/04/2025). Dalam sambutannya, Menteri Nusron menekankan pentingnya pemanfaatan tanah secara produktif untuk kemakmuran rakyat, termasuk tanah-tanah wakaf.

“Ada tiga prinsip yang saya pegang, yaitu keadilan, pemerataan, dan kesinambungan ekonomi. Tanah yang belum produktif harus dioptimalkan. Kami mengajak PUI serta organisasi keumatan lainnya, seperti NU, Muhammadiyah, dan Persis untuk ambil bagian,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN.

Menurutnya, pengelolaan tanah negara tak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat. Oleh sebab itu, diperlukan kerja sama untuk memperkuat pengamanan aset dan mempercepat pelayanan pertanahan, khususnya tanah wakaf.

“Tidak boleh ada umat yang tertinggal dalam memanfaatkan potensi lahan negara untuk kesejahteraan bersama,” tegas Menteri Nusron.

Ketua DPP PUI, Raizal Arifin, menyambut baik kerja sama ini dan menyatakan harapannya terhadap kemajuan pengelolaan tanah wakaf. “MoU ini membuka jalan bagi asistensi BPN yang lebih maksimal kepada kami. Ini momen penting untuk memastikan wakaf dikelola secara produktif dan memberi manfaat luas,” ungkapnya.

Melanjutkan rangkaian kegiatan penandatanganan MoU, Kementerian ATR/BPN juga menyerahkan delapan sertipikat tanah wakaf untuk berbagai aset keagamaan di Sukabumi, termasuk milik Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum, yayasan, dan musala. Usai acara, Menteri Nusron bersama jajaran berziarah ke makam KH. Ahmad Sanusi, yaitu pendiri Pondok Pesantren Syamsul ‘Ulum.

Pada kesempatan ini, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi; Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga, Muda Saleh; Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis; serta Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat, Yanuar Hikmat Ginanjar beserta jajaran. Turut hadir, Wakil Wali Kota Sukabumi, Bobby Maulana; Ketua Majelis Syura PUI, Nurhasan Zaldi; serta tokoh dan perwakilan lembaga keagamaan lainnya. (MW/FA/RM/RK 

Kementerian ATR/BPN Gelar Kick-off Proyek ILASP, Menteri Nusron: Samakan Persepsi dan Perkuat Komitmen

Redaksi    Selasa, April 15, 2025    Comment   

Kementerian ATR/BPN Gelar Kick-off Proyek ILASP, Menteri Nusron: Samakan Persepsi dan Perkuat Komitmen

Kementerian ATR/BPN Gelar Kick-off Proyek ILASP, Menteri Nusron: Samakan Persepsi dan Perkuat Komitmen.

Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, membuka kegiatan Kick-off and Opening of Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Implementation Support Mission, di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (14/04/2025). Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya kerja sama serta koordinasi antara kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan proyek.

“Kick-off ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi, memperkuat komitmen, serta mengidentifikasi tantangan-tantangan awal dalam implementasi ILASP agar pengelolaannya menjadi lebih efektif dan efisien,” ujar Nusron Wahid.

Proyek ILASP terbagi menjadi lima komponen utama, yaitu meliputi perencanaan tata ruang yang responsif terhadap perubahan iklim; penguatan hak atas pertanahan dan pengelolaan lanskap; sistem informasi pertanahan dan penilaian; peta dasar skala besar untuk aksi iklim; serta manajemen proyek dan pengembangan kapasitas.

Dalam implementasinya, Menteri Nusron berharap proyek ILASP bisa dimulai dengan mengerjakan proyek yang lebih prioritas terlebih dahulu. “Kami berharap proyek ini dapat difokuskan pada percepatan pengadaan kegiatan-kegiatan dengan ruang lingkup dan anggaran yang besar, serta jadwal pelaksanaan yang panjang terlebih dahulu,” tuturnya.

Proyek yang menurutnya masuk kategori tersebut antara lain Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN); program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Terintegrasi; Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) di Kementerian ATR/BPN; dan Pemetaan Skala Besar di Badan Informasi Geospasial (BIG).

Rangkaian Kick-off ILASPP yang berlangsung pada tanggal 14-21 April 2025 ini, ia harapkan dapat menghasilkan berbagai langkah strategis untuk pelaksanaan proyek ke depannya. “Melalui Kick-off ini dapat dilakukan diskusi yang produktif dan mendalam, serta menghasilkan langkah-langkah strategis yang akan menjadi fondasi kuat untuk pelaksanaan proyek di tahun-tahun mendatang,” tegas Menteri Nusron.

Program Leader World Bank, Claudia Ines Vasquez Suarez, dalam kesempatan ini menegaskan komitmennya kepada Kementerian ATR/BPN. "Ini adalah proyek yang sangat besar dan kompleks, jadi kami berharap semuanya bisa terkendali sehingga rencana kegiatan dan aktivitas dapat dimulai di lapangan. Sekali lagi, terima kasih banyak atas kepercayaan Kementerian ATR/BPN dan mitra kepada bank dalam keterlibatan proyek ini,” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, juga hadir menyampaikan sambutan sekaligus menutup Kick-off Meeting kali ini. Hadir pula menyampaikan responsnya soal Proyek ILASP, Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana serta Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang; Virgo Eresta Jaya. Turut hadir sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN, serta perwakilan mitra dalam Proyek ILASP. (GE/YZ/RT)

Menteri Nusron Instruksikan BPN Sulsel Kolaborasi dengan Pemda untuk Permudah Sertipikasi Tanah bagi Warga Miskin Ekstrem

Redaksi    Minggu, April 13, 2025    Comment   

Menteri Nusron Instruksikan BPN Sulsel Kolaborasi dengan Pemda untuk Permudah Sertipikasi Tanah bagi Warga Miskin Ekstrem

Menteri Nusron Instruksikan BPN Sulsel Kolaborasi dengan Pemda untuk Permudah Sertipikasi Tanah bagi Warga Miskin Ekstrem.

Makassar – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menginstruksikan jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk aktif berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) guna mempercepat proses sertipikasi tanah, khususnya untuk masyarakat miskin ekstrem.

Instruksi ini disampaikan langsung oleh Menteri Nusron saat memberikan arahan kepada jajaran Kanwil BPN Sulsel dalam kunjungannya di Makassar pada Sabtu, 12 April 2025. Ia menekankan pentingnya sinergi antara BPN dan Pemda demi mendukung kelancaran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kolaborasi Demi Kepentingan Rakyat

Dalam pernyataannya, Menteri Nusron mengatakan bahwa kerja sama dengan gubernur, bupati, hingga wali kota sangat penting untuk memastikan program PTSL berjalan lancar. Ia mendorong agar jajaran BPN bisa meminta dukungan dan subsidi dari pemerintah daerah, terutama untuk program PTSL yang menyasar warga miskin ekstrem.

“Perlu pendekatan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Minimal minta subsidi, khususnya untuk PTSL yang menyasar masyarakat miskin ekstrem. Jadi mereka terbantu karena setidaknya aset (tanah) mereka terjaga,” jelasnya.

Menurut Menteri Nusron, sertipikasi tanah bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal memberdayakan masyarakat. Sertipikat tanah bisa menjadi modal ekonomi yang sangat penting bagi masyarakat miskin, karena memiliki nilai yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Sertipikat Tanah Bisa Bantu Entaskan Kemiskinan

Sertipikat tanah, lanjut Menteri Nusron, bukan hanya sekadar selembar kertas, tetapi bisa membuka peluang ekonomi bagi pemiliknya. Dengan tanah yang sudah bersertipikat, masyarakat punya kepastian hukum atas tanah mereka, yang bisa dijadikan agunan untuk mengakses modal usaha atau bantuan dari pemerintah.

Ia menyebut, kolaborasi antara BPN dan Pemda ini adalah solusi yang saling menguntungkan (win-win solution). Di satu sisi, masyarakat terbantu mendapatkan hak atas tanahnya secara legal. Di sisi lain, Pemda juga terbantu dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem.

BPHTB Jadi Kendala, Menteri Minta Diberi Keringanan

Namun, dalam pelaksanaannya, ada kendala besar yang kerap dihadapi masyarakat dalam proses sertipikasi tanah, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Biaya ini seringkali menjadi beban berat bagi warga miskin, sehingga mereka enggan mendaftarkan tanahnya lewat program PTSL.

Menyikapi hal ini, Menteri Nusron meminta agar Kepala Kantor Pertanahan di Sulsel mendorong kepala daerah untuk mempertimbangkan penghapusan atau setidaknya pengurangan BPHTB bagi warga miskin ekstrem.

“Salah satu penyebab masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya lewat PTSL adalah beban BPHTB. Kalau bisa, warga yang masuk kategori miskin ekstrem dibebaskan dari BPHTB, jadi mereka mau disertipikatkan (tanahnya),” tambahnya.

Dukungan dari Pimpinan dan Pejabat Terkait

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat ATR/BPN, Harison Mocodompis. Turut hadir pula Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, R. Agus Marhendra, dan para Kepala Kantor Pertanahan dari seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulsel.

Dengan sinergi yang kuat antara BPN dan Pemda, diharapkan proses sertipikasi tanah melalui program PTSL bisa berjalan lebih cepat dan menyeluruh, khususnya bagi masyarakat miskin ekstrem yang selama ini kesulitan dalam mengurus hak atas tanah mereka.

Program PTSL merupakan salah satu langkah konkret pemerintah dalam menciptakan kepastian hukum atas tanah di seluruh Indonesia. Dengan adanya sertipikat tanah, masyarakat tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga bisa lebih sejahtera secara ekonomi.

Langkah Menteri Nusron dalam mendorong kolaborasi antara BPN dan Pemda di Sulsel ini menjadi contoh baik yang bisa ditiru oleh provinsi lain di Indonesia. Harapannya, seluruh masyarakat, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan hak atas tanah mereka secara legal dan adil.

Menteri Nusron Ungkap Ada 1,1 Juta Hektare Tanah di Sulteng yang Bisa Diberdayakan untuk Kepentingan Masyarakat

Redaksi    Sabtu, April 12, 2025    Comment   

Menteri Nusron Ungkap Ada 1,1 Juta Hektare Tanah di Sulteng yang Bisa Diberdayakan untuk Kepentingan Masyarakat

Menteri Nusron Ungkap Ada 1,1 Juta Hektare Tanah di Sulteng yang Bisa Diberdayakan untuk Kepentingan Masyarakat.

Palu  – Kabar menggembirakan datang dari Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa masih ada sekitar 1,1 juta hektare tanah di wilayah tersebut yang belum terdaftar secara resmi. Potensi lahan ini bisa menjadi sumber kekuatan baru untuk kemajuan masyarakat lokal.

Dalam kunjungan kerjanya di Kantor Gubernur Sulteng, Menteri Nusron melakukan pertemuan dengan seluruh kepala daerah di provinsi ini. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk memperkuat kerja sama dalam penataan ulang sistem pertanahan yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.

Potensi Lahan yang Belum Tergarap

Menteri Nusron menyebutkan bahwa dari 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar, banyak di antaranya berpotensi digunakan untuk berbagai kepentingan. Termasuk di antaranya Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB).

"Di Sulteng ini tadi masih ada 1,1 juta hektare tanah yang belum terdaftar. Ini masih banyak peluang HGU dan HGB di sini. Karena itu harus kita tata ulang, kita berdayakan supaya bisa dinikmati masyarakat seluas-luasnya," jelas Menteri Nusron kepada awak media.

Dengan potensi lahan sebesar itu, masyarakat Sulteng bisa mendapatkan akses lebih besar terhadap tanah untuk pertanian, perumahan, hingga kegiatan ekonomi lainnya. Tentunya hal ini akan berdampak positif terhadap kesejahteraan warga.

Arahan Langsung dari Presiden Prabowo

Penataan ulang pertanahan ini bukan tanpa dasar. Menurut Menteri Nusron, hal ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang meminta agar Kementerian ATR/BPN bisa mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah di seluruh Indonesia.

Untuk itu, langkah strategis harus dilakukan, salah satunya dengan melibatkan pemerintah daerah. Menteri Nusron menegaskan bahwa perubahan ini tidak akan berhasil jika dilakukan sendiri.

"Kami terjemahkan arahan Presiden dengan tiga prinsip: yang besar jangan dimatikan, biarkan tumbuh tapi jangan diperluas lagi. Yang kecil kita dorong untuk berkembang. Yang belum ada, kita bantu agar bisa memiliki. Kuncinya adalah sinergi dan kolaborasi dengan kepala daerah,” tegasnya.

Dukungan Penuh dari Pemerintah Daerah

Dalam pertemuan yang berlangsung hangat tersebut, Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido, memberikan dukungan penuh terhadap langkah yang dicanangkan oleh Menteri Nusron.

"Semua sudah jelas yang dijelaskan oleh Bapak Menteri tadi, dan insyaallah semua akan kami laksanakan sesuai dengan perintah yang disampaikan oleh Pak Menteri," ujarnya dengan penuh optimisme.

Pertemuan ini juga dihadiri oleh para wali kota dan bupati dari seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan tata kelola pertanahan yang lebih baik.

Langkah Nyata Menuju Pemerataan Ekonomi

Penataan ulang pertanahan di Sulteng diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam menciptakan sistem agraria yang lebih adil dan merata. Ketika tanah dikelola dengan baik, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pemilik lahan, tapi juga oleh masyarakat luas dalam bentuk peluang kerja, akses ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan.

Menteri Nusron didampingi oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulteng, Muh. Tansri, dalam agenda penting ini.

Tanah bukan hanya soal kepemilikan, tapi juga soal masa depan masyarakat. Dengan adanya 1,1 juta hektare lahan belum terdaftar di Sulawesi Tengah, terbuka peluang besar untuk memberdayakan tanah demi kepentingan rakyat. Komitmen pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan program ini.

Mari kita dukung langkah positif ini demi terciptanya pemerataan ekonomi dan keadilan sosial di Indonesia, khususnya di Bumi Tadulako, Sulawesi Tengah.

Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Wujudkan Administrasi Pertanahan Modern di Sulteng

Redaksi    Sabtu, April 12, 2025    Comment   

Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Wujudkan Administrasi Pertanahan Modern di Sulteng

Menteri Nusron Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Wujudkan Administrasi Pertanahan Modern di Sulteng.

Palu – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, memberikan arahan penting kepada seluruh kepala daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dalam sebuah pertemuan di Kantor Gubernur Sulawesi Tengah pada Jumat, 11 April 2025. Dalam arahannya, Menteri Nusron menekankan bahwa peran pemerintah daerah (pemda) sangat krusial dalam mewujudkan sistem administrasi pertanahan yang modern, tertib, dan berkelanjutan.

“Peran pemda yang pertama adalah soal land tenure, memastikan status kepemilikan tanah masyarakat. Tolong dibedakan mana tanah adat dan mana yang bukan, kami butuh bantuan dari para kepala daerah,” tegas Menteri Nusron.

Tujuan Administrasi Pertanahan Modern

Menteri Nusron menjelaskan bahwa sistem administrasi pertanahan yang modern tidak hanya bertujuan memberikan kemudahan layanan bagi masyarakat, tetapi juga memastikan kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah. Di sisi lain, sistem ini juga akan membantu meningkatkan pendapatan negara melalui optimalisasi pemanfaatan tanah secara tertib dan legal.

Namun demikian, ia juga menegaskan bahwa semua itu tidak bisa diwujudkan hanya dari pemerintah pusat saja. Dukungan nyata dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan, mulai dari pengumpulan data pertanahan hingga pengawasan penerbitan surat-surat resmi.

Validitas Surat Tanah Jadi Sorotan

Salah satu isu penting yang disoroti dalam pertemuan ini adalah soal validitas surat keterangan tanah yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Menteri Nusron mengingatkan agar pemda lebih hati-hati dalam mengeluarkan dokumen pertanahan agar tidak terjadi tumpang tindih kepemilikan atau bahkan penerbitan sertipikat di kawasan yang tidak sesuai, seperti kawasan hutan atau perairan.

“Kami minta perhatian khusus, jangan sampai terjadi sertifikasi di area yang sebenarnya tidak boleh, karena itu bisa memicu konflik dan kerugian besar di kemudian hari,” ungkapnya.

Dorongan untuk Reforma Agraria dan RDTR

Dalam kesempatan tersebut, Menteri ATR/BPN juga mengajak seluruh kepala daerah untuk lebih aktif menjalankan program Reforma Agraria di wilayah masing-masing. Program ini penting untuk memberikan akses yang adil terhadap tanah kepada masyarakat lokal, khususnya kelompok-kelompok yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.

Selain itu, beliau juga mendorong pemda untuk segera menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). Menurutnya, RDTR sangat penting sebagai acuan dalam pengendalian pembangunan dan pemberian izin pemanfaatan ruang (KKPR), agar pengelolaan lahan benar-benar sesuai dengan peruntukannya.

“Pemda juga harus bisa mengajak masyarakat untuk aktif mengelola tanahnya sendiri. Lalu dilanjutkan dengan land development, yaitu pengendalian pembangunan yang berbasis pada tata ruang yang jelas,” tambah Menteri Nusron.

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci

Menteri Nusron berharap bahwa melalui kerja sama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, modernisasi pertanahan di Indonesia bisa berjalan lebih cepat, tepat, dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Ia percaya bahwa dengan sistem yang tertata, masyarakat akan semakin sejahtera dan konflik agraria bisa diminimalisir.

“Dengan sinergi dan komitmen bersama, kita bisa wujudkan pertanahan yang tertib, legal, dan bermanfaat bagi semua pihak, khususnya masyarakat di Sulawesi Tengah,” tutupnya.

Turut Hadir dalam Acara

Acara pengarahan ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat penting dari Kementerian ATR/BPN, antara lain:

• Harison Mocodompis, Kepala Biro Humas ATR/BPN

• Muh. Tansri, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah

Pertemuan ini menjadi momen penting dalam memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah untuk bersama-sama mendorong transformasi digital dan modernisasi dalam urusan pertanahan di Indonesia.