BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Redaksi    Sabtu, Agustus 20, 2022    Comment   

BPN Serahkan Sertifikat Tanah Candi Borobudur ke Kemendikbudristek

Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim, Kamis (18/08/2022). (BorneoTribun/Humas Kementerian ATR)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan Sertifikat Hak Pakai atas tanah Candi Borobudur kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Kamis (18/08/2022), di Kantor Kemendikbudristek.

Sertifikat tanah tersebut diserahkan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Hadi Tjahjanto kepada Mendikbudristek Nadiem Makarim.

“Sertifikat ini merupakan hasil dari kolaborasi berbagai pihak. Semoga dengan diterbitkannya sertifikat ini bisa memberi dukungan terhadap pengembangan pariwisata di Kawasan Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur,” ujar Hadi.

Hadi menyampaikan. penyertifikatan Candi Borobudur merupakan bagian dari langkah yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

“Sekarang ini kegiatan PTSL sudah berhasil mendaftarkan 74 persen dari seluruh bidang tanah di Indonesia, dari total 126 juta bidang. Penyertifikatan aset instansi pemerintah merupakan bagian dari PTSL yang harus segera diselesaikan, agar setiap bidang tanah di Indonesia dapat terdaftar dan terpetakan dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu Mendikbudristek Nadiem Makarim mengatakan bahwa tahun 2022 ini merupakan tahun bersejarah bagi Candi Borobudur. Di awal tahun, Candi Borobudur disahkan menjadi tempat ibadah umat Hindu dan Budha dari seluruh dunia. Kemudian, Candi Borobudur juga ditempatkan sebagai tuan rumah dari Pertemuan Tingkat Tinggi Kebudayaan G20 yang akan berlangsung pada bulan September nanti.

“Dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Pakai untuk tanah Candi Borobudur, semakin lengkaplah upaya kita untuk terus memajukan warisan budaya kebanggaan bangsa Indonesia,” ujar Nadiem.

Nadiem pun menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam penyertifikatan tanah Candi Borobudur yang telah dilakukan sejak tahun 2015 ini.

“Saya ingin mengucapkan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah ikut menjalankan, mengawal, memberi masukan, hingga memfinalisasi terbitnya sertifikat ini. Sekali lagi, capaian ini berhasil kita peroleh berkat gotong royong dan kolaborasi yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Mendikbudristek.

Nadiem juga mengajak semua pihak untuk terus menguatkan gotong royong dalam mengelola situs Candi Borobudur dengan berorientasi pada pemajuan kebudayaan Indonesia.

“Mari bersama-sama merawat keberlangsungan dan mendorong pemajuan Candi Borobudur demi terwujudnya cita-cita Merdeka Berbudaya,” pungkas Nadiem.

(HUMAS KEMENTERIAN ATR/HUMAS KEMENDIKBUDRISTEK/UN)

Pulihkan Pembelajaran, Kemendikbudristek Luncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Redaksi    Minggu, Februari 13, 2022    Comment   

Pulihkan Pembelajaran, Kemendikbudristek Luncurkan Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat peluncuran Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar, Jumat (11/02/2022) secara virtual. (Sumber: Tangkapan Layar)

BorneoTribun Jakarta - Pada masa pandemi COVID-19, krisis pembelajaran yang ada menjadikan pendidikan semakin tertinggal dengan hilangnya pembelajaran (learning loss) dan meningkatnya kesenjangan pembelajaran antarwilayah dan antarkelompok sosial-ekonomi. Untuk memulihkan pembelajaran pascapandemi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meluncurkan Merdeka Belajar Episode Kelima Belas: Kurikulum Merdeka dan Platform Merdeka Mengajar.

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menekankan pentingnya penyederhanaan kurikulum dalam bentuk kurikulum dalam kondisi khusus (kurikulum darurat).

“Penyederhanaan kurikulum darurat ini efektif memitigasi ketertinggalan pembelajaran pada masa pandemi COVID-19,” ujarnya saat peluncuran Merdeka Belajar Episode Kelima Belas, Jumat (11/02/2022) secara daring.

Efektivitas kurikulum dalam kondisi khusus, kata Mendikbudristek, semakin menguatkan pentingnya perubahan rancangan dan strategi implementasi kurikulum secara lebih komprehensif. Arah perubahan kurikulum yang termuat dalam Merdeka Belajar Episode 15 ini adalah struktur kurikulum yang lebih fleksibel, fokus pada materi yang esensial, memberikan keleluasan bagi guru menggunakan berbagai perangkat ajar sesuai kebutuhan dan karakteristik peserta didik, serta aplikasi yang menyediakan berbagai referensi bagi guru untuk terus mengembangkan praktik mengajar secara mandiri dan berbagi praktik baik.

Dalam pemulihan pembelajaran saat ini, lanjut Nadiem, satuan pendidikan diberikan kebebasan menentukan tiga kurikulum yang akan dipilih atau tidak dipaksakan. Pilihan pertama, Kurikulum 2013 secara penuh, pilihan kedua Kurikulum Darurat, yaitu Kurikulum 2013 yang disederhanakan, dan pilihan ketiga adalah Kurikulum Merdeka.

“Untuk itu, pemerintah akan menyiapkan angket untuk membantu satuan pendidikan menilai tahapan kesiapan dirinya menggunakan Kurikulum Merdeka,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Mendikbudristek pun mengajak semua pihak untuk bergerak bersama mewujudkan transformasi pendidikan di Indonesia.

“Ayo unduh Platform Merdeka Mengajar dan pelajari lebih dalam, serta mengambil peran untuk menyukseskan Kurikulum Merdeka,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyampaikan dukungan penuh langkah Kemendikbudristek yang akan melaksanakan kebijakan Kurikulum Merdeka mulai Tahun 2022 sebagai upaya pemulihan pembelajaran.

“Saya yakin kurikulum ini mampu mendorong pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa serta memberi ruang yang lebih luas pada pengembangan karakter dan kompetensi dasar,” tutur Yaqut.

Senada, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik hadirnya Kurikulum Merdeka. Menurutnya, Kurikulum Merdeka merupakan transformasi pembelajaran yang penting, bukan saja dalam menghadapi pendidikan pascapandemi tapi juga untuk menghadapi situasi dunia yang terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

“Saya percaya setiap anak itu unik, oleh karena itu pendekatan yang holistik fleksibel dan fokus pada kompetensi anak adalah kunci untuk mengembangkan anak secara maksimal demi cita-cita yang ingin mereka raih,” ujar Hetifah.

(HUMAS KEMENDIKBUDRISTEK/UN)

Nadiem Beberkan Agenda Prioritas G20 di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Redaksi    Kamis, Februari 10, 2022    Comment   

Nadiem Beberkan Agenda Prioritas G20 di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan

Mendikbud Nadiem Makarim (Foto: Humas Kemendikbud)

BorneoTribun Jakarta - Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim, Rabu (09/02/2022), mengumumkan agenda prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan yang akan didorong pemerintah Indonesia, melalui kepemimpinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada perhelatan G20.

“Presidensi G20 Indonesia yang diterima Bapak Presiden Joko Widodo pada Desember 2021 adalah sangat tepat, karena kita di Indonesia, dan semua negara di dunia saat ini sedang berupaya bangkit dari pandemi COVID-19,” ujar Nadiem dalam acara bertajuk “Kick Off G20 on Education and Culture”tersebut.

Mendikbudristek melanjutkan, momentum kepemimpinan ini dinilai tepat karena pada saat seperti inilah Indonesia dapat menunjukkan karakter bangsa yang luar biasa.

“Salah satu nilai dasar dari bangsa kita, yakni gotong royong, semakin penting untuk membantu kita dan dunia untuk pulih dan bangkit,” ujarnya.

Terkait agenda prioritas bidang pendidikan, Nadiem menyampaikan sejumlah terobosan Merdeka Belajar akan diperkenalkan kepada dunia sebagai praktik baik dan contoh untuk direplikasi oleh negara-negara lain di dunia. Ia pun berharap Indonesia dapat menginspirasi negara-negara maju dan berkembang, sekaligus mendapatkan kemitraan yang bermanfaat.

“Ada empat agenda prioritas bidang pendidikan yang akan kami perjuangkan sebagai pimpinan Kelompok Kerja Pendidikan G20, dan nanti ketika pertemuan puncak dengan menteri-menteri pendidikan. Pertama, Pendidikan Universal yang Berkualitas. Kedua, Teknologi Digital untuk Pendidikan. Ketiga, Solidaritas dan Kemitraan. Keempat, Masa Depan Dunia Kerja Pasca COVID-19,” terangnya.

Pada bidang kebudayaan, Nadiem mengungkapkan bahwa akan ada Konferensi Seni dan Budaya untuk Pemulihan dan pertemuan puncak dengan menteri-menteri kebudayaan di kawasan Candi Borobudur.

“Indonesia mengajak dunia untuk mendorong praktik-praktik hidup berkelanjutan berbasis budaya dan tercetusnya konsensus global untuk mencapai hal tersebut,” ujarnya.

Pada akhir sambutannya, Mendikbudristek mengajak masyarakat dan pemimpin dunia untuk menghasilkan aksi yang nyata dan bermakna.

“Mari wujudkan tema G20 ‘Recover Together, Recover Stronger’ jadi aksi nyata dan bermakna. Dengan semangat untuk pulih dan bangkit bersama, saya ingin mengajak semuanya untuk menguatkan gotong royong agar kita bisa menyukseskan Presidensi G20 Indonesia, serta mewujudkan Merdeka Belajar, Merdeka Berbudaya,” tandasnya.

Peresmian G20 di bidang pendidikan dan kebudayaan ditandai dengan pencabutan gunungan oleh Nadiem. Dalam pewayangan, gunungan menggambarkan kehidupan di alam semesta. Pencabutan gunungan merupakan lambang pergantian lakon, di mana manusia berjuang dan berusaha mengubah jalan hidupnya. Gunungan dalam logo G20 merepresentasi semangat dan optimisme masyarakat Indonesia, khususnya untuk bangkit dari pandemi dan segera memasuki babak baru kehidupan.

(HUMAS KEMENDIKBUD/UN)

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan duduk sesuai aturan untuk menjaga jarak sosial, kembali belajar di kelas mereka, saat sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 di Bekasi, 24 Maret 2021. (REUTERS / Willy Kurniawan)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin COVID-19.

Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 26 Maret 2021 (Facebook:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin, wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama.

Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO (organisasi kesehatan Dunia), lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak (berumur di bawah 18 tahun) memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa.

Lebih jauh ia mengatakan Indonesia termasuk dalam empat negara di di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, China, Kamboja, dan Laos.

Menurut Nadiem satu tahun penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Nadiem mengatakan sejatinya sejak Januari tahun ini semua pemerintah daerah sudah bisa memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas jika sekolah mampu memenuhi syarat protokol kesehatan namun kebijakan ini tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya hanya 22 persen satuan pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menambahkan pemerintah telah menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, pendidikan negeri dan swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap selanjutnya vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Vaksinasi tahap pertama bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling lambat dilaksanakan minggu kedua Mei 2021. Tahap kedua paling lambat akhir pekan keempat Mei 2021 dan tahap ketiga paling lambat pada pekan kedua Juni 2021.

Untuk mencapai ketiga target tersebut, Nadiem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan Vaksin Covid-19 para pendidik dan tenaga kependidikan.

Menkes Dukung Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

"Pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Saya merasa sangat terharu dan mendukung agar proses pembelajaran ini kembali seperti normal.

Budi Gunadi menjelaskan setiap pandemi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia mampu bertahan dengan beradaptasi terhadap keadaan dengan menerapkan gaya hidup dan protokol kesehatan yang baru.

Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, akan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain kapasitas kelas 50 persen dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan dua atau tiga hari tiap pekan.

KPAI Minta Ada Pemantauan di Lapangan

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lystiarti meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai faktor utama, seperti infrastruktur dan protokol kesehatan selain pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi.

KPAI juga meminta pemerintah daerah menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi saban bulan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. [fw/em]

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ajukan Anggaran Kurikulum Hingga 1 Triliun Rupiah

Yakop    Jumat, September 04, 2020    Comment   

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Ajukan Anggaran Kurikulum Hingga 1 Triliun Rupiah

Siswa dan guru memakai masker pelindung setelah pemerintah Indonesia membuka kembali sekolah dengan menerapkan proses pembelajaran tatap muka di tengah wabah Covid-19 di Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, 13 Juli 2020. (Foto: Antar /Iggoy el Fitra/via Reu)

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengajukan anggaran untuk kurikulum pendidikan nasional hingga Rp 1 triliun.

BORNEOTRIBUN | JAKARTA -- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengajukan anggaran sebesar Rp1,48 triliun untuk program kurikulum dan asesmen kompetensi minimum atau pengganti ujian nasional 2021. 

Anggaran terbesar dialokasikan untuk kurikulum. Adapun rinciannya pelatihan dan pendampingan terkait kurikulum untuk guru dan tenaga kependidikan sebesar Rp518,8 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan Rp137,8 miliar dan implementasi kurikulum Rp346,9 miliar.

"Sekarang kita ada tim yang sangat kuat di Kemendikbud yang sedang melaksanakan mandat presiden untuk melakukan penyederhanaan dan rasionalisasi kurikulum 2013. Untuk 2021 akan mulai kita coba di berbagai sekolah penggerak kita," jelas Nadiem dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR, Kamis (3/9/2020).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. (Foto: screenshoot)

Sedangkan untuk asesmen kompetensi minimum dan akreditasi, Nadiem mengajukan anggaran sebesar Rp358,2 miliar. Anggaran ini tidak jauh berbeda dengan anggaran ujian nasional 2019 sebesar Rp 210 miliar. Ini belum termasuk pendampingan pemerintah daerah terkait asesmen kompetensi minimum dan tindak lanjutnya sebesar Rp120,2 miliar.

Nadiem mengakui pelaksanaan penilaian tanpa ujian nasional pada tahun depan akan mengalami sejumlah tantangan karena merupakan hal yang baru. Namun, ia meyakinkan dengan dukungan dinas pendidikan maka infrastruktur untuk pelaksanaan asesmen kompetensi minimum pada 2021 akan siap.

"Tidak mungkin lancar karena ini pertama kalinya pada 2021, pasti ada banyak tantangan dan pembelajaran untuk asesmen yang baru," tambah Nadiem.

DPR Minta Panduan Pembelanjaran Online

Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru. (Foto: screenshoot)

Menanggapi itu, Anggota Komisi X DPR Ratih Megasari Singkarru meminta menteri pendidikan tidak melupakan elemen berpikir kritis dalam perampingan kurikulum pendidikan. 

Selain itu, ia juga meminta Kemendikbud untuk membuat panduan bagi guru-guru terkait pembelajaran secara online sehingga pembelajaran menjadi menarik.

"Besar harapan kami untuk pagu anggaran 2021, semoga concern dari kemendikbud kepada guru-guru. Karena pondasi pendidikan itu ada di guru, kalau guru tidak bisa berkreasi maka selesai sudah pendidikan kita," jelas Ratih.

FSGI Sarankan Tak Ubat Kurikulum Pendidikan Saat Pandemi

Sementara Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim menduga Kemendikbud ingin mengubah kurikulum 2013 yang saat ini. Kata dia, hal tersebut terlihat dari anggaran untuk kurikulum yang mencapai hingga Rp 1 triliun. Namun, kata dia, pengubahan kurikulum tidak tepat jika dilakukan pada masa pandemi. Di samping, belum ada evaluasi yang menyeluruh terhadap kurikulum 2013.

"Sepertinya semangat Nadiem ingin mengubah kurikulum 2013. Ini kan tergesa-gesa kalau dilakukan sekarang karena kondisi sedang pandemi dan kurikulum darurat juga sedang berjalan," jelas Satriwan kepada VOA.

Wakil Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriwan Salim. (Foto: Satriwan)

Satriwan juga menyoroti anggaran untuk asesmen kompetensi minimum yang tidak jauh berbeda dibandingkan dengan anggaran ujian nasional pada tahun lalu. Menurutnya, tren biaya ujian nasional terus berkurang karena sudah menggunakan sistem komputer yang lebih murah dibandingkan kertas.

Ia menyarankan pemerintah mengutamakan anggaran untuk membantu guru dan siswa di daerah-daerah yang tidak mendapat akses internet sehingga belajar dengan metode luar jaringan (luring).

"Mereka ini belum tersentuh secara signifikan oleh negara. Kalau kemarin kan bantuannya lebih kepada guru dan anak yang belajar secara daring berupa pulsa dan kuota yang anggarannya sangat besar Rp7,2 triliun," tambahnya. [sm/em]

Sumber: www.voaindonesia.com / Sasmito Madrim