Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi

Redaksi    Kamis, Juni 03, 2021    Comment   

Pemerintah Luncurkan Panduan Pembelajaran PAUD Hingga Pendidikan Menengah di Masa Pandemi

Mendikbudristek Nadiem Makarim saat meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19, secara daring, Rabu (02/06/2021). (Foto: Tangkapan Layar Kemdikbud RI)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Kementerian Agama (Kemenag) meluncurkan Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (PAUDdikdasmen) di Masa Pandemi COVID-19, secara daring, Rabu (02/06/2021).

Panduan ini dihadirkan sebagai upaya menerjemahkan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Menteri Kesehatan (Menkes), Menteri Agama (Menag), dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengatakan, panduan ini merupakan alat bantu bagi guru dan tenaga kependidikan jenjang PAUDdikdasmen dalam memudahkan persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas.

“Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan memang membutuhkan panduan operasional yang akan memudahkan kita mempersiapkan dan melaksanakan PTM terbatas, sebagai turunan SKB Empat Menteri yang telah disepakati,” ujarnya.

Diungkapkan Nadiem, sampai saat ini pihaknya masih sering mendengar dan membaca keinginan dari para pelajar agar PTM segera dimulai. Ini menunjukkan masih cukup banyak sekolah yang belum memberikan opsi PTM terbatas.

“Kami telah menyarankan kepada satuan pendidikan yang berada di zona hijau serta guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksin untuk segera melaksanakan PTM terbatas,” ujarnya.

Nadiem menyampaikan, dirinya memahami kekhawatiran yang dirasakan para pendidik dan orang tua terutama terkait kesehatan dan keselamatan. Namun, juga terdapat berbagai risiko dan dampak jangka panjang terutama bagi para peserta didik jika PTM terbatas tidak dilaksanakan.

“Masa depan Indonesia sangat bergantung pada SDM-nya sehingga tidak ada tawar-menawar untuk pendidikan, terlepas dari situasi yang kita hadapi. Dengan semua pertimbangan itulah kami mengupayakan agar pendidik dan tenaga kependidikan menjadi prioritas penerima vaksinasi COVID-19,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Nadiem berharap dalam melaksanakan PTM terbatas, panduan ini dapat disesuaikan dan dikembangkan berdasarkan kondisi sekolah pada daerah masing-masing.

“Kami berharap panduan ini dapat dipelajari dengan seksama dan diterapkan sebaik mungkin demi kebaikan kita semua. Saya juga tidak akan berhenti mengingatkan pentingnya kolaborasi semua pihak dalam pelaksanaan PTM terbatas. Mari bersama-sama kita terus mengingat bahwa kepulihan Indonesia ada di tangan kita,” tandas Mendikbudristek.

Senada dengan Mendikbudristek, Menag Yaqut Cholil Qoumas juga menyambut baik dan mendukung sepenuhnya atas diluncurkannya Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDikdasmen di Masa Pandemi COVDI-19 ini.

“Saya yakin panduan ini sudah ditunggu-tunggu tidak hanya oleh para guru dan siswa tetapi juga oleh para orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya,” ujar Yaqut.

Menag mengajak kepada semua para pemangku kepentingan untuk segera melaksanakan PTM terbatas dengan mengikuti panduan yang telah diluncurkan.

“Mari kita dukung, laksanakan, dan patuhi poin-poin kebijakan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi sebagaimana sudah diatur dalam panduan ini dengan menempatkan aspek kesehatan, keselamatan, dan keamanan siswa sebagai aspek prioritas yang perlu di perhatikan dan dijunjung tinggi,” tandasnya.

Sebagai informasi, Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran untuk PAUDdikdasmen di Masa Pandemi COVID-19 ini dapat diunduh di laman resmi bersamahadapikorona.kemdikbud.go.id dan spab.kemdikbud.go.id.

Panduan ini terdiri dari enam bagian yaitu Pendahuluan; Ketentuan Pokok Penyelenggaraan Pembelajaran; Konsep-konsep Implementasi Pembelajaran PAUDdikdasmen di Masa Pandemi COVID-19; Pengelolaan dan Jadwal Pembelajaran di Satuan Pendidikan, serta Rencana Pelaksanaan dan Jadwal Pembelajaran Kelas/Mata Pelajaran; Penjaminan Mutu Pembelajaran Pauddikdasmen di Masa Pandemi COVID-19: Pemantauan Pembelajaran dan Tindak Lanjut Pengembangan Pembelajaran; serta Lampiran.

Sebelumnya, melalui SKB Empat Menteri yang dirilis pada 30 Maret 2021, pemerintah telah menetapkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah, atau kantor Kemenag mewajibkan satuan pendidikan yang para guru dan tenaga pendidiknya sudah divaksinasi secara lengkap untuk segera menyediakan layanan PTM terbatas.

Layanan pembelajaran jarak jauh juga wajib disediakan agar orang tua/wali dapat memilih bagi anaknya untuk melakukan PTM terbatas atau tetap melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Bagi satuan pendidikan di daerah yang sudah ataupun dalam proses melakukan PTM terbatas walaupun pendidik dan tenaga kependidikannya belum divaksinasi tetap diperbolehkan selama mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan izin pemerintah daerah.

(HUMAS KEMENDIKBUDRISTEK/UN)

Hardiknas 2021 sebagai Momentum Refleksikan Pendidikan Indonesia

Redaksi    Senin, Mei 03, 2021    Comment   

Hardiknas 2021 sebagai Momentum Refleksikan Pendidikan Indonesia

Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim menjadi Pembina Upacara Bendera peringatan Hardiknas 2021. (Foto: Dokumentasi Kemdikbudristek)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Anwar Makarim menjadi Pembina Upacara Bendera peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2021.

Nadiem menyampaikan bahwa Hardiknas adalah momen yang tepat untuk merefleksikan kembali apa yang sudah dikerjakan dengan baik dan apa yang perlu diperbaiki dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tema Hardiknas 2021 “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”.

“Lembaran baru pendidikan Indonesia berarti transformasi. Transformasi yang tetap bersandar pada sejarah bangsa, dan juga keberanian menciptakan sejarah baru yang gemilang,” tutur Nadiem dikutip dari rilis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek), Minggu (02/05/2021).

“Saya ingin, anak-anak Indonesia menjadi pelajar yang menggenggam teguh falsafah Pancasila, pelajar yang merdeka sepanjang hayatnya, dan pelajar yang mampu menyongsong masa depan dengan percaya diri,” imbuhnya.

Mendikbudristek mengatakan, terdapat empat upaya perbaikan terus dikerjakan bersama dengan berbagai elemen masyarakat.

Pertama, perbaikan pada infrastruktur dan teknologi. Kedua, perbaikan kebijakan, prosedur, dan pendanaan, serta pemberian otonomi lebih bagi satuan pendidikan. Ketiga, perbaikan kepemimpinan, masyarakat, dan budaya. Keempat, yaitu perbaikan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.

“Transformasi yang bermakna ini kami kerjakan agar segala sesuatu yang selama ini membuat bangsa ini hanya berjalan di tempat, dapat berubah menjadi lompatan-lompatan kemajuan,” sambung Nadiem.

Menanggapi krisis pandemi Covid-19 yang belum kunjung usai, Nadiem mengingatkan bahwa krisis tersebut memberikan kesempatan kita bersama untuk menuai kemajuan.

“Kita perlu memahami bahwa pandemi bukanlah satu-satunya tantangan yang kita hadapi. Di depan, masih membentang sederet tantangan yang akan dan harus kita lalui bersama. Mari kita lalui segala tantangan dengan inovasi dan solusi. Mari kita ciptakan sejarah yang gemilang dan tak terbantahkan oleh dunia,” ujarnya.

Mendikbudristek Nadiem mengajak semua elemen masyarakat untuk bergotong-royong mewujudkan Merdeka Belajar.

“Silih asah, silih asih, silih asuh. Saling memintarkan, saling menyayangi, dan saling memelihara, demi satu tujuan: SDM unggul, Indonesia Maju,” pesannya. 

(HUMAS KEMDIKBUDRISTEK/AIT/TAR)

Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Mendikbudristek: Bekerja Sama dengan BRIN untuk Tingkatkan Inovasi

Keterangan pers Mendikbudristek usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BorneoTribun Jakarta -- Nadiem Anwar Makarim memberikan keterangan pers usai dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menjadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) , Rabu (28/04/2021) sore di Istana Negara, Jakarta.

Nadiem menyampaikan rasa terima kasih usai pelantikannya. “Saya di sini ingin mengucapkan pertama kali, terima kasih ke Bapak Presiden Joko Widodo untuk kepercayaannya, untuk memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” ungkapnya.

Nadiem mengatakan, riset dan teknologi adalah sesuatu hal yang sangat dekat di hatinya, karena merupakan hal yang ia tekuni sebelum memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Untuk itu, Nadiem mempunyai harapan besar untuk bisa benar-benar meningkatkan kualitas dan juga inovasi di perguruan tinggi dalam bidang riset dan teknologi.

“Seperti yang kita ketahui, sekarang kita juga akan menjadi mitra kepada BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional). Dan kami sangat semangat untuk bisa bekerjasama dengan Pak Handoko sebagai Kepala BRIN,” imbuhnya.

Dengan pengubahan ini, lanjutnya, ia menginginkan sebanyak mungkin murid, mahasiswa, dan dosen yang melakukan penelitian dan melakukan program-program, seperti Kampus Merdeka di dalam badan-badan di bawah BRIN.

Apalagi, sambungnya, hal itu merupakan suatu hal yang sangat searah dengan seluruh visi Presiden Jokowi mengenai Merdeka Belajar.

“Dan ini menjadi salah satu hal yang juga selaras dengan link and match dan peningkatan 21th century skills di dalam perguruan tinggi kita untuk belajar di luar akademia, juga di dalam riset, di dalam project-project sosial, di dalam magang, di dalam industri dan berbagai macam pertukaran pelajar,” kata Nadiem.

Mendikbudristek pun meyakini ini merupakan suatu kabar gembira bagi para universitas dan perguruan tinggi. Dari sisi riset maupun transformasi pendidikan, ada di dalam satu kementerian, sehingga satu pintu. Rektor pun bisa semakin mudah untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat.

“Jadi ini merupakan suatu tantangan baru yang pasti dan amanah ini pasti akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya dan dengan hati nurani yang tulus. Terima kasih,” tutupnya. 

(FID/AIT/TAR)

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Redaksi    Rabu, Maret 31, 2021    Comment   

Mendikbud: Belajar Tatap Muka Dimulai Juli 2021

Siswa sekolah dasar mengenakan masker dan duduk sesuai aturan untuk menjaga jarak sosial, kembali belajar di kelas mereka, saat sekolah dibuka kembali di tengah pandemi COVID-19 di Bekasi, 24 Maret 2021. (REUTERS / Willy Kurniawan)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan divaksin COVID-19.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim dalam jumpa pers, Selasa (30/3), mengatakan pemerintah memutuskan untuk mengizinkan pembelajaran tatap muka secara terbatas setelah semua pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha, sudah mendapat dua dosis suntikan vaksin COVID-19.

Pembelajaran tatap muka itu akan dimulai pada tahun ajaran baru Juli mendatang. Namun jika terjadi kasus COVID-19 di sebuah sekolah, pembelajaran tatap muka akan dihentikan.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, 26 Maret 2021 (Facebook:Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI).

"Jadinya sekolah setelah guru dan tenaga pendidiknya divaksin, wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas dengan protokol kesehatan. Tetapi orang tua boleh memilih, apakah mereka nyaman anaknya ke sekolah atau tidak. Jadi ujung-ujungnya per anak keputusannya ada di orang tua, tetapi sekolah yang sudah divaksinasi wajib memberikan opsi pembelajaran tatap muka terbatas pada saat vaksinasinya sudah rampung," kata Nadiem.

Nadiem menjelaskan keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka terbatas tersebut diambil karena penutupan sekolah dan pembelajaran jarak jauh sudah berlangsung terlalu lama.

Dia menambahkan penutupan sekolah ini memiliki dampak negatif terhadap kesehatan anak, pendidikan dan perkembangan, pendapatan keluarga, serta perekonomian secara keseluruhan.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian dari UNICEF dan WHO (organisasi kesehatan Dunia), lanjut Nadiem, infeksi COVID-19 terhadap anak (berumur di bawah 18 tahun) memiliki gejala ringan, anak mempunyai kerentanan lebih rendah terhadap infeksi COVID-19 dibanding orang dewasa, dan anak memiliki kemungkinan kecil menularkan virus COVID-19 ketimbang orang dewasa.

Lebih jauh ia mengatakan Indonesia termasuk dalam empat negara di di kawasan Asia Timur dan Pasifik yang belum melakukan pembelajaran tatap muka secara penuh. Sementara 23 negara lainnya di kawasan tersebut sudah melaksanakan pembelajaran tatap muka, termasuk Vietnam, China, Kamboja, dan Laos.

Menurut Nadiem satu tahun penutupan sekolah karena pandemi COVID-19 juga telah menimbulkan dampak lain, yaitu anak putus sekolah, penurunan capaian belajar, dan kekerasan pada anak.

Nadiem mengatakan sejatinya sejak Januari tahun ini semua pemerintah daerah sudah bisa memberikan izin untuk pembelajaran tatap muka secara terbatas jika sekolah mampu memenuhi syarat protokol kesehatan namun kebijakan ini tidak bersifat wajib. Namun pada kenyataannya hanya 22 persen satuan pendidikan yang melangsungkan pembelajaran tatap muka.

Nadiem menambahkan pemerintah telah menetapkan pendidik dan tenaga kependidikan, seperti operator sekolah, petugas kebersihan, pegawai tata usaha sebagai prioritas untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan ini berlaku di semua jenjang pendidikan, pendidikan negeri dan swasta, formal dan non-formal, serta pendidikan keagamaan.

Presiden Jokowi menyaksikan vaksinasi kepada salah satu tenaga pendidik yang bertempat di SMAN 70 Jakarta. (Foto: Courtesy/Biro Setpres)

Untuk tahap pertama, vaksinasi akan diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di pendidikan anak usia dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah luar biasa, dan sederajat, pesantren, dan pendidikan keagamaan. Tahap selanjutnya vaksinasi diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah menengah pertama (SMP), sekolah menengah atas (SMA), sekolah menengah kejuruan (SMK), dan sederajat. Pada tahap ketiga, vaksinasi ditujukan bagi pendidik dan tenaga kependidikan di perguruan tinggi.

Vaksinasi tahap pertama bagi pendidik dan tenaga kependidikan paling lambat dilaksanakan minggu kedua Mei 2021. Tahap kedua paling lambat akhir pekan keempat Mei 2021 dan tahap ketiga paling lambat pada pekan kedua Juni 2021.

Untuk mencapai ketiga target tersebut, Nadiem mendorong pemerintah daerah memprioritaskan Vaksin Covid-19 para pendidik dan tenaga kependidikan.

Menkes Dukung Dimulainya Pembelajaran Tatap Muka

Pada kesempatan yang sama, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mendukung keputusan untuk memulai pembelajaran tatap muka pada Juli mendatang karena menilai pendidikan yang terus berjalan merupakan investasi yang sangat penting bagi generasi dan perekonomian Indonesia di masa depan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin usai Ratas dengan Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan , Jakarta, Jumat, 26 Maret 2021 mengatakan jumlah penduduk Indonesia yang sudah divaksinasi COVID-19 tembus 10 juta Orang ( biro Setpres ).

"Pendidikan dan kesehatan, kedua sektor ini merupakan investasi bangsa yang besar untuk 10, 20, sampai 30 tahun ke depan. Saya merasa sangat terharu dan mendukung agar proses pembelajaran ini kembali seperti normal.

Budi Gunadi menjelaskan setiap pandemi menyebabkan perubahan dalam kehidupan sehari-hari dan manusia mampu bertahan dengan beradaptasi terhadap keadaan dengan menerapkan gaya hidup dan protokol kesehatan yang baru.

Untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka ini, akan diberlakukan sejumlah peraturan, antara lain kapasitas kelas 50 persen dari kondisi normal, jarak antar kursi siswa 1,5 meter dan seluruh siswa wajib mengenakan masker serta diperiksa suhu tubuhnya setiap masuk sekolah. Sekolah dibebaskan menetapkan pembelajaran tatap muka dilakukan dua atau tiga hari tiap pekan.

KPAI Minta Ada Pemantauan di Lapangan

Komisioner Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Retno Lystiarti meminta ada pemantauan di lapangan untuk memastikan kesiapan sekolah dan daerah untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

KPAI mendorong pembukaan sekolah tatap muka harus didasarkan pada kesiapan sekolah sebagai faktor utama, seperti infrastruktur dan protokol kesehatan selain pendidik dan tenaga pendidikan sudah divaksinasi.

KPAI juga meminta pemerintah daerah menyiapkan portal pengaduan dan rencana evaluasi saban bulan terhadap pelaksanaan pembelajaran tatap muka. [fw/em]