Ketua DPD Pasukan Adat Nusantara Indonesia Provinsi Kalimantan Barat Angkat Bicara Terkait Penggusurat Masyarakat Rempang
 |
| Syafarahman, Ketua DPD Pasukan Adat Nusantara Indonesia Provinsi Kalimantan Barat. |
Kepada awak media Syafarahman mengatakan Pasukan Adat Nusantara Indonesia turut prihatin atas penggusuran masyarakat rempang dari tanah yang di kelolahnya yang sudah turun temurun.
Saya berharap Kepolisian tidak menggunakan fisik dalam permasalahan ini, ingat bapak bapak polisi kalian digaji dari uang rakyat, maka salah satu tugas dan fungsi Polisi itu melindungi, mengayomi bukan menghakimi rakyat.
Seyogyanya investasi yang masuk ke daerah harusnya bisa mensejahterakan Rakyat, bukan menyengsarakan rakyat, andai pun rakyat mau di relokasi seharusnya di mediasikan, di komunikasikan disosialisasikan terlebih dahulu, bukan langsung main gusur dan main pukul.
Bila perlu masyarakat diberi saham dalam perusahaan tersebut sehingga masyarakat yang lahanya di bebaskan tetap bisa mendapatkan pengasilan dari lahan yang pernah dikuasainya.
Kesejahteraan Rakyat adalah poin utama dan harus di utamakan, ada tidaknya investor masuk sesuatu wilayah tidak menjadi penghalang untuk pemerintah mensejahterakan rakyatnya karna sudah menjadi perintah undang undang.
Investasi yang masuk itu merupakan salah satu sarana mempercepat proses pemerintah dalam mensejahterakan rakyatnya, bukan malah sebaliknya malah menghancurkan masa depan rakyatnya.
Saya berharap kepada Presiden Repoblik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk memberikan solusi terbaik untuk rakyatnya.
Terakhir jangan sampai investasi yang masuk ke Indonesia ini menimbulkan gejolak penindasan, pengusiran, kami khawatir akan ada perlawanan rakyat kepada investor. jika ini terjadi maka akan berdampak buruk bagi pertumbuhan ekonomi dan timbul ketidak percayaan dari dalam dan luar negri.
(Tim Liputan/**)
