Rapat Paripurna LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2020 dan Akhir Masa Jabatan Wali Kota Mataram 2015 - 2021
Borneotribun I Mataram - Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir (LKPJ) Tahun 2020 dan Akhir Masa Jabatan Wali Kota Mataram 2016-2021 dalam sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Mataram, Senin (25/1/21) yang bertempat di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Matararm.
Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh menyampaikan Sejak awal masa kepemimpinan pasangan, Wali Kota Mataram H. Ahyar Abduh dan Wakil Wali Kota Mataram H. Mohan Roliskana selalu berusaha untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas serta melaksanakan program-program pembangunan yang lebih menyentuh semua lapisan masyarakat. Dengan menekankan empat prinsip perencanaan dan penganggaran yang sinergis dengan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi NTB, yaitu pro poor, pro job, pro growth, dan pro environment.
Dengan program pembangunan tidaklah lepas dari peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi rakyat, serta peningkatan daya dukung infrastruktur perkotaan.
”Sesuai dengan Indikator Kinerja Daerah yang ditetapkan dalam RPJMD Kota Mataram tahun 2016-2021, capaian tiga aspek pembangunan sebagai arah prioritas pembangunan dapat terlaksana sesuai harapan kita bersama,” ungkap Wali Kota.
Pada aspek kesejahteraan masyarakat, capaian indikator pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 berada pada angka 8,06 persen, di tahun 2017 menjadi 8,07 persen. Akibat bencana gempa bumi, pada tahun 2018 laju pertumbuhan ekonomi sempat mengalami penurunan menjadi 4,98 persen namun pada tahun 2019 kembali mengalami kenaikan menjadi sebesar 5,58 persen.
Besaran nilai PDRB pada tahun 2016 adalah sebesar 11 Trilyun 533 Milyar Rupiah Lebih menjadi 13 Trilyun 815 Milyar Rupiah Lebih pada tahun 2019.
Upaya menurunkan angka kemiskinan pun terus membuahkan hasil, yang ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2016 sebesar 9,8 persen, turun menjadi 8,47 persen pada tahun 2020.
Pada aspek pelayanan umum, capaian kinerja pada bidang kesehatan diantaranya adalah tercapainya pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat di Puskesmas, RSUD Kota Mataram dan RSJ Mutiara Sukma serta seluruh fasilitas kesehatan milik Pemerintah Kota Mataram. Disamping itu, peningkatan status Puskesmas rawat jalan menjadi rawat inap yang didukung dengan tercapainya Akreditasi Puskesmas dengan predikat Paripurna dan Utama seiring dengan kelengkapan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan sesuai standar Kementerian Kesehatan.
Demikian pula halnya dengan layanan rujukan di RSUD Kota Mataram yang telah mendapatkan Akreditasi Paripurna, didukung oleh pencanangan keberadaan RSUD Kota Mataram sebagai Hospital Tourism dan diresmikannya Public Safety Center (PSC) 119 sebagai layanan unggulan reaksi cepat/pre hospital.
Pada bidang pendidikan, angka harapan lama sekolah meningkat selama 5 tahun terakhir. Pada tahun 2016 sebesar 15,5 menjadi 15,59 pada tahun 2020. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Dasar sebesar 100,59 di tahun 2016 menjadi 103,05 di tahun 2020. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) berada di angka 91,76 di tahun 2016 dan 96,05 di tahun 2020.
Dalam aspek daya saing daerah, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, terlihat dari Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, yang mencerminkan pencapaian kinerja pelayanan publik, dari tahun ke tahun mengalami peningkatan di mana pada tahun 2016 sebesar 76,16 dan tahun 2020 mencapai nilai 80,52.
Demikian pula dengan pencapaian Nilai Unit Pelayanan Publik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta penilaian Ombudsman R.I, di mana pada tahun 2016 memperoleh nilai B dan pada tahun 2020 mencapai nilai A+. Hal ini tentu sangat membanggakan dan mencerminkan tercapainya kriteria dalam pemenuhan produk layanan oleh Unit Layanan Publik di Kota Mataram dalam komponen standar pelayanan.
Sementara itu, berbagai penghargaan pembangunan yang dilaksanakan lima tahun telah banyak ditores selama 2016-2021, mulai dari penghargaan pelayanan publik seperti: penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), SAKIP Award dengan predikat B pada tahun 2019, penghargaan dalam bidang pendidikan, wirusaha, dan berbagai penghargaan lainnya baik tingkat regional maupun nasional. (Ad)