Mahfud dan Ganjar Siap Hapus Utang Petani dan Nelayan

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Mahfud dan Ganjar Siap Hapus Utang Petani dan Nelayan

Cawapres RI Mahfud Md. di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. ANTARA/HO-TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Cawapres Republik Indonesia, Mahfud Md., dan calon presiden Ganjar Pranowo menegaskan komitmen mereka untuk menghapus utang yang menimpa nelayan dan petani karena kredit macet dari program Kredit Usaha Rakyat (KUR) pemerintah, yang jumlahnya mencapai Rp687 miliar secara nasional.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Mahfud saat berbicara dengan masyarakat dalam sebuah acara Doa Bersama dan Gebyar Budaya di Desa Sumberrejo, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, pada hari Rabu.

"Jika Ganjar-Mahfud terpilih, negara akan membebaskan semua utang ini agar para petani dapat terus berkembang dan berusaha dengan layak, serta dapat kembali bertani dengan sukses. Hal yang sama juga berlaku untuk para nelayan," kata Mahfud dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain utang tersebut, masyarakat petani dan nelayan juga semakin kesulitan karena bantuan seperti subsidi pupuk dan solar bagi nelayan tidak mencapai sasaran yang tepat.

"Saudara-saudara, kini banyak petani yang masih terlilit utang kepada negara karena pertanian mereka tidak berkembang. Bantuan pupuk tidak sampai ke tangan mereka. Begitu juga dengan nelayan, bantuan solar juga tidak mencapai sasaran," jelas Mahfud.

Bersama Ganjar Pranowo, Mahfud berkomitmen untuk mengoptimalkan pendataan guna memudahkan distribusi subsidi bagi petani dan nelayan agar lebih tepat sasaran melalui program KTP Sakti.

Menurut data dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilu 2024 adalah sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI telah menetapkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Fianda S.R.

Editor: Yakop

Hukuman Otonom, Kunci Mahfud Md Hindari Korupsi

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Hukuman Otonom, Kunci Mahfud Md Hindari Korupsi

Cawapres nomor urut 3 Mahfud Md (tengah) dalam acara Tabrak, Prof! di Pos Bloc, Jakarta, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, menegaskan bahwa ia tidak pernah terlibat dalam tindak pidana korupsi karena takut akan hukuman batin atau hukuman otonom. 

Dalam sebuah acara bertajuk "Tabrak, Prof!" di Pos Bloc, Jakarta, pada hari Rabu, Mahfud mengungkapkan, "Tetapi, saya tidak pernah (korupsi) dengan itu karena saya takut dengan hukuman otonom itu tadi."

Mahfud menjelaskan bahwa dalam ilmu hukum terdapat dua jenis hukuman, yaitu hukuman heteronom dan hukuman otonom. 

"Setiap orang itu punya hukuman otonom, yaitu kalau berbuat salah meskipun tidak ketahuan oleh hukum, ia merasa takut, merasa berdosa, dan hukuman yang sifatnya otonom itu banyak sekali terjadi," ujarnya.

Menurut Mahfud, hukuman otonom dapat berupa perasaan merasa dikucilkan setelah melakukan kesalahan. 

"Itu sudah pernah bersalah, tidak ketahuan, tetapi dia jadi malu terkucil, kan banyak yang begitu," tambahnya.

Selain itu, Mahfud juga membagikan pengalamannya selama menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK), di mana ia menghadapi banyak godaan namun tidak tergoda. 

"Saya kalau mau nih, dapat uang banyak loh waktu jadi hakim MK. Waktu jadi hakim MK itu kalau orang berperkara mau bayar kepada saya Rp2 miliar, Rp3 miliar satu perkara itu gampang. Banyak yang mau datang, mau ngasih. Saya tidak tergoda," paparnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Tahapan selanjutnya adalah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11 hingga 13 Februari, dan hari pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Rio Feisal

Editor: Yakop

Santri Ponpes Sirrul Cholil Dukung Pasangan Ganjar-Mahfud

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Santri Ponpes Sirrul Cholil Dukung Pasangan Ganjar-Mahfud

Cawapres RI Mahfud Md. (tengah) saat mengunjungi Pondok Pesantren (Ponpes) Sirrul Cholil, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, Senin (5/2/2024). ANTARA/HO-Tim Media Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon Wakil Presiden RI, Mahfud Md., melaksanakan kunjungan ke Pondok Pesantren (Ponpes) Sirrul Cholil di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, pada hari Senin. Ratusan santri dan pengasuh ponpes, K.H. Muqtafi Aschal, yang juga merupakan cicit Syaichona Cholil Bangkalan, menyambutnya dengan antusias.

Kiai Muqtafi mengajak para santri dan warga yang hadir untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berasal dari kalangan santri dan asli Madura, yaitu pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. "Coblos dan pilih putra asli Madura, Pak Mahfud Md. Insyaallah, menjadi pemimpin bangsa ini sehingga Indonesia lebih sejahtera," ujar Muqtafi.

Ia juga mengimbau kepada masyarakat yang hadir untuk mengawal kemenangan pasangan Ganjar-Mahfud. "Sampaikan kepada keluarga, adik, kakak, ibu, ustaz, jangan ada yang memilih selain pasangan calon nomor urut 3. Terus kawal kemenangan Ganjar-Mahfud sampai 14 Februari," tambahnya.

Sementara itu, Mahfud memberikan pesan kepada para santri agar belajar dengan baik dan benar. Dia menegaskan bahwa masa depan lulusan pondok pesantren sekarang lebih cerah karena banyak di antara mereka yang memiliki kompetensi dan berkiprah di berbagai level pemerintahan.

"Saya juga dulu belajar di Pondok Pesantren Al Mardliyyah, Waru, Pamekasan," ungkap Mahfud.

Mahfud menekankan bahwa yang terpenting adalah para santri harus rajin berdoa dan mengikuti petunjuk kiai dan guru-guru, termasuk dalam hal pemilihan pemimpin pada pemilu. "Mintalah saran dan petunjuk. Taat dan patuh kepada kiai," pesannya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

KPU juga telah menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari, dan hari-H pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Ganjar-Mahfud Janjikan Bansos Lebih Tepat Sasaran

Redaksi    Selasa, Februari 06, 2024    Comment   

Ganjar-Mahfud Janjikan Bansos Lebih Tepat Sasaran

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud Md saat menghadiri Kampanye Akbar bertajuk Rembug Rakyat di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Senin (5/02/2024). ANTARA/HO-TPN Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 3, Mahfud Md, menggarisbawahi pentingnya bantuan sosial (bansos) sebagai tanggung jawab konstitusi negara untuk melindungi rakyat miskin. 

Dalam sebuah acara kampanye di Stadion Untung Suropati, Pasuruan, Jawa Timur, Mahfud menyatakan:

"Jika nanti Ganjar-Mahfud terpilih, jumlah bansos akan diperbanyak dan lebih tepat sasaran. Sebab, banyak bansos yang salah peruntukkannya karena administrasinya kacau."

Lebih lanjut, Mahfud menekankan bahwa distribusi bansos harus didasarkan pada data yang akurat dan tidak boleh sembarangan. 

Untuk itu, ia menawarkan program Kartu Tanda Penduduk (KTP) Sakti agar penerima bansos tercatat secara tepat.

Tak hanya itu, Mahfud juga menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi, menegakkan hukum, serta memastikan keadilan bagi semua warga. 

Ia memaparkan sejumlah program unggulan pasangan calon nomor 3, termasuk pemutihan kredit bagi nelayan dan petani, subsidi pupuk dan bahan bakar minyak, serta insentif bagi ibu rumah tangga dan kelompok rentan lainnya.

"Ini bukan sekadar janji kosong. Semua sudah dihitung, terutama jika korupsi berhasil kita tebas habis. Ini yang akan kita lakukan dalam tahun pertama pemerintahan kita," tegasnya.

Mahfud juga mengajak masyarakat Pasuruan untuk memilih pemimpin sesuai hati nurani, bukan terpengaruh oleh sembako atau amplop. 

Ia menekankan bahwa memilih pemimpin yang amanah akan membawa manfaat jangka panjang, termasuk bantuan rutin setiap bulan.

Di penghujung orasinya, Mahfud didampingi oleh penyanyi religi Haddad Alwi yang mengiringi dengan melantunkan shalawat. 

Sebagai simbol harapan, seorang nelayan memberikan sebuah miniatur kapal nelayan kepada Mahfud, sebagai wujud dukungan kepada pasangan nomor urut 3.

Pada Pilpres 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga pasangan calon presiden-cawapres, yaitu Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md (nomor urut 3).

Warta: Antara/M Baqir Idrus Alatas

Editor: Yakop

Mahfud Md Berikan Janji untuk Menyejahterakan Kota-kota Industri

Redaksi    Minggu, Februari 04, 2024    Comment   

Mahfud Md Berikan Janji untuk Menyejahterakan Kota-kota Industri

Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md dalam kegiatan Kampanye Akbar yang dilaksanakan di lapangan parkir Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Ahad (4/2/2024). ANTARA/Jessica

JAKARTA - Calon wakil presiden nomor urut 3, Mahfud Md, mengungkapkan komitmennya dalam mensejahterakan pekerja di kota-kota industri di Indonesia, termasuk di Kota Batam, Kepulauan Riau. 

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam kegiatan Kampanye Akbar di lapangan parkir Stadion Temenggung Abdul Jamal, Kota Batam, Ahad.

"Saya masih banyak mencatat dan mendapat laporan perlakuan-perlakuan yang tidak adil terhadap kaum pekerja. Oleh sebab itu kebutuhan rakyat Batam tentang kesejahteraan para pekerja di tempat-tempat industri baik yang merupakan investasi asing, maupun investasi dalam negeri akan kita tertibkan dan luruskan semuanya," ujar Mahfud.

Dia juga menyinggung persoalan terkait tanah masyarakat adat yang dirampas dan diduduki secara tidak benar, yang menjadi perhatian dari pasangan capres dan cawapres Ganjar-Mahfud dalam 21 program unggulan.

"Tim kami Insya Allah kuat, didukung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), ada Partai Persatuan Pembangunan (PPP), ada Partai Hanura, ada Partai Perindo," tambahnya.

Mahfud menekankan pentingnya sinergi dan semangat dari masing-masing partai. 

"Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan aslinya dulu adalah Partai Demokrasi Indonesia yang ingin memperjuangkan negara Indonesia ini sebagai negara yang demokratis akan maju secara demokrasi."

"Oleh sebab itu nilai perjuangan nilai demokrasi yang akan diperjuangkan oleh PDIP ini harus juga berdasar moral-moral keagamaan, moral ketuhanan seperti yang diperjuangkan oleh PPP kemudian Partai Hanura yang akan mengajak kita nanti memilih para pemimpin sesuai dengan hati nurani rakyat," katanya.

"Keseluruhan perjuangan kita ini nantinya tentu harus dijaga agar tetap kita bersatu. itulah nanti akan bersama kita menjaga partai-partai persatuan Indonesia yaitu Partai Perindo," tutup Mahfud.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3. 

Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, dengan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Wartawan: Antara/Jessica Allifia J.H

Editor: Yakop

Mahfud MD Sampaikan Surat Pengunduran Diri dari Kabinet Indonesia Maju

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Mahfud MD Sampaikan Surat Pengunduran Diri dari Kabinet Indonesia Maju

Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Mensesneg Pratikno memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (01/02/2024). (Foto: BPMI Setpres)

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersama Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menerima kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Merdeka, Jakarta, pada hari Kamis (01/02/2024). 

Dalam pertemuan tersebut, Mahfud MD menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam di Kabinet Indonesia Maju.

"Saya menyampaikan surat tentang kelanjutan tugas saya sebagai Menko Polhukam. Saya menyampaikan intinya saya mengajukan permohonan untuk berhenti," ujar Mahfud dalam keterangan persnya usai pertemuan.

Dalam surat tersebut, Mahfud menjelaskan bahwa terdapat setidaknya tiga hal penting, termasuk di antaranya rasa terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan dan kehormatan yang telah diberikan kepadanya untuk mengemban tugas sebagai Menko Polhukam. 

Berdasarkan hal tersebut, Mahfud pun mengundurkan diri dengan penuh rasa hormat.

"Saya secara resmi dan dengan penuh hormat juga hari ini menyampaikan surat untuk menyatakan minta atau mohon berhenti dengan sebuah surat itu," ungkap Mahfud.

Selain itu, surat tersebut juga berisi substansi terkait alasan pengunduran dirinya dari jabatan Menko Polhukam. 

Terakhir, Mahfud turut menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden Jokowi.

"Saya mohon maaf kepada beliau kalau memang ada masalah-masalah yang kurang saya laksanakan dengan baik," ucap Mahfud.

Dalam kesempatan tersebut, Mahfud juga mengungkapkan bahwa pertemuan berlangsung dalam suasana yang hangat dan penuh kekeluargaan. 

Bahkan, Presiden Jokowi menyebut Mahfud sebagai Menko Polhukam terlama sepanjang masa pemerintahannya.

"Karena dulu Pak Tedjo tidak sampai setahun, Pak Luhut setahun 4 bulan, lalu Pak Wiranto 3 tahun setengah lewat 2 bulan, saya hampir 4 tahun setengah, hanya karena perkembangan politik memang saya harus fokus ke tugas lain sehingga saya mohon berhenti," jelas Mahfud.

Mahfud juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama bekerja keras dalam membangun Indonesia. 

Ia juga menyampaikan harapannya agar pembangunan Indonesia dapat sesuai dengan tujuan negara di masa depan.

"Kita tidak mungkin sempurna dan tidak mungkin bisa menyelesaikan semuanya dalam waktu yang pendek dan tidak mungkin tahu semuanya tentang masalah yang kita hadapi sehingga kita harus bekerja sungguh-sungguh," tandasnya.

Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Impor Pangan di Era Jokowi Semakin Banyak

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Cek Fakta: Mahfud MD Sebut Impor Pangan di Era Jokowi Semakin Banyak

Mahfud MD Sebut Impor Pangan di Era Jokowi Semakin Banyak. (Foto: Cekfakta.com)

JAKARTA - Debat Calon Wakil Presiden (Cawapres) untuk Pemilihan Umum 2024 berlangsung di Jakarta Convention Centre (JCC), Senayan, pada malam Minggu (21/1/2024). 

Pada kesempatan tersebut, Cawapres nomor urut 03, Mahfud MD, mengungkapkan pernyataan kontroversial terkait kebijakan impor pangan di masa pemerintahan Presiden RI Jokowi.

Dalam debat tersebut, Mahfud MD menyampaikan, “Pada 17 Februari 2019 dalam sebuah debat presiden, Prabowo mengatakan bahwa Jokowi itu tidak akan mengimpor komoditas pangan jika nanti terpilih jadi presiden. 

Ternyata kata Prabowo, empat tahun memimpin, Jokowi masih mengimpor dan itu merugikan banyak petani. Itu pertanyaan Pak Prabowo kepada Pak Jokowi saat itu.”

HASIL CEK FAKTA

Tim Cek Fakta TIMES Indonesia bersama koalisi Cek Fakta serta panel ahli melakukan penelusuran terhadap pernyataan tersebut. Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan RI (Kemendag), memang terjadi peningkatan dalam impor komoditas pangan. 

Hal ini juga diakui oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dalam acara Peluncuran Gerakan Pangan Murah Serentak Nasional di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Senin (26/6/2023).

Data yang disajikan oleh Kemendag menunjukkan tren peningkatan impor komoditas pangan dari tahun ke tahun. Sebagai contoh, pada tahun 2004, impor gandum hanya sekitar 2-3 juta ton per tahun, sementara pada tahun 2023, angkanya melonjak menjadi 13 juta ton per tahun. 

Begitu pula dengan impor gula pasir yang meningkat dari sekitar 1-2 juta ton per tahun menjadi 5 juta ton per tahun pada 2023.

Masitoh Nur Rohma, seorang dosen dari Universitas Islam Indonesia, menyatakan bahwa klaim yang disampaikan oleh Mahfud MD sebagian besar benar. 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) pada periode 2019-2023, terjadi fluktuasi dalam impor pangan Indonesia, seperti beras, daging hewan, sayuran, dan buah-buahan.

Romauli Panggabean, yang merupakan Lead Knowledge Generation Koalisi Sistem Pangan Lestari, menjelaskan lebih lanjut mengenai tren impor beberapa komoditas pangan. 

Dia menyoroti bahwa meskipun volume impor beras cenderung menurun, nilai impornya justru meningkat dari tahun 2019 hingga 2022. Hal serupa juga terjadi pada impor sayur dan buah-buahan.

Peneliti dari Sajogyo Institute, Kiagus M Iqbal, menambahkan bahwa pada tahun 2023, impor beras Indonesia mencapai angka tertinggi dalam lima tahun terakhir, bahkan menjadi yang tertinggi ketiga setelah tahun 1998 dan 1999. 

Hal ini dikonfirmasi oleh data BPS 2023 yang mencatat impor beras pada tahun tersebut mencapai 3,06 juta ton, meningkat secara signifikan dibanding tahun sebelumnya.

KESIMPULAN

Dengan demikian, pernyataan Mahfud MD dalam debat Pilpres 2024 bahwa impor pangan semakin banyak pada masa pemerintahan Jokowi dapat dikonfirmasi sebagai benar berdasarkan data dan penelusuran yang dilakukan oleh tim ahli.

RUJUKAN

https://www.kemendag.go.id/berita/pojok-media/zulhas-ungkap-impor-pangan-ri-makin-besar-ini-datanya

https://jabar.bps.go.id/indicator/8/735/2/nilai-impor-menurut-golongan.html

https://www.archive.bps.go.id/statictable/2014/09/08/1043/impor-beras-menurut-negara-asal-utama-2000-2022.html

https://www.archive.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2009/impor-sayuran-menurut-negara-asal-utama-2010-2022.html

https://www.archive.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2011/impor-daging-sejenis-lembu-menurut-negara-asal-utama-2017-2022.html

https://www.archive.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2010/impor-buah-buahan-menurut-negara-asal-utama-2010-2022.html

https://www.archive.bps.go.id/statictable/2019/02/14/2014/impor-gula-menurut-negara-asal-utama-2017-2022.html

https://cekfakta.com/focus/15447

Berencana mundur, Mahfud dianggap tetapkan Standar Etika Pejabat Publik di Pemilu 2024

Redaksi    Jumat, Januari 26, 2024    Comment   

Berencana mundur, Mahfud dianggap tetapkan Standar Etika Pejabat Publik di Pemilu 2024

Berencana mundur, Mahfud dianggap tetapkan standar etika pejabat publik di Pemilu 2024.

JAKARTA – Rencana Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD untuk mundur dari jabatannya dinilai tepat. Pakar hukum Universitas Mulawarman, Herdiansyah Hamzah Castro menyebut sudah semestinya pejabat publik yang terlibat dalam Pemilu 2024 melepas jabatannya.

"Bahkan bukan sebagai pilihan. Tetapi, ini harus menjadi kewajiban dan mestinya sudah dilakukan (Mahfud) sejak saat memutuskan maju dalam Pilpres 2024," ucap Herdiansyah kepada wartawan di Jakarta, Jumat (26/1/2024).

Mahfud saat ini berstatus sebagai cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan PDI-Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan sejumlah parpol nonparlemen pada pertengahan Oktober 2023. 

Rencana untuk mundur dari jabatan Menkopolhukam diungkap Mahfud dalam acara diskusi "Tabrak Prof" yang digelar di Semarang, Jawa Tengah, beberapa hari lalu. Menurut Mahfud, sejak awal ia sudah bersepakat dengan Ganjar untuk mundur dari posisi menteri.  

Namun, Mahfud menyebut harus menyelesaikan beberapa tugas penting di Kemenko Polhukam terlebih dahulu sebelum resmi mundur. Keputusan mundur juga harus dibicarakan dengan parpol-parpol pengusung. "Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud. 

Herdiansyah memandang sikap Mahfud perlu dicontoh pejabat publik lainnya yang berkontestasi di Pilpres 2024. Pasalnya, posisi sebagai menteri di kabinet Jokowi rawan disalahgunakan untuk kepentingan pemenangan pemilu. 

"Hal yang sama juga berlaku untuk (Menteri Pertahanan/Menhan) Prabowo (Subianto) dan semua yang memilih berkontestasi dalam pemilu 2024 ini," ucap Herdiansyah.

Diusung Gerindra dan sejumlah parpol lainnya, Prabowo saat ini juga maju sebagai calon presiden. Ia didampingi Gibran Rakabuming Raka, putra tertua Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, Prabowo belum berencana mundur dari posisi Menhan. 

Lebih jauh, Herdiansyah menyebut komitmen Mahfud untuk mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) bisa berefek positif bagi demokrasi elektoral. Dengan keputusannya, Mahfud menetapkan standar etika yang tinggi bagi pejabat publik. 

"Untuk menghindari conflict of interest (konflik kepentingan). Ini yang bisa membuat demokrasi elektoral kita menjadi lebih sehat," kata Herdiansyah. 

Herdiansyah menyebut teladan dari Mahfud semestinya dijadikan momentunm refleksi diri bagi menteri-menteri KIM yang terlibat sebagai anggota tim pemenangan capres-cawapres. "Atau mereka cuti untuk menjaga etika," ujar dia.

Pengamat: Mahfud Tampil Paling Impresif Di Debat Keempat

Redaksi    Senin, Januari 22, 2024    Comment   

Pengamat: Mahfud Tampil Paling Impresif Di Debat Keempat

Pengamat: Mahfud Tampil Paling Impresif Di Debat Keempat.

JAKARTA – Direktur Eksekutif Lingkar Madani, Ray Rangkuti menilai calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD tampil paling impresif dalam debat ronde  keempat yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Minggu (21/1) malam. Ray melihat Mahfud terlihat paling memahami persoalan-persoalan terkait tema debat.

"Mahfud terlihat tenang dalam menyampaikan gagasannya. Dari segi masalah, dia menguasai aspek solusi. Dia tidak berteori, dia hanya memaparkan apa yang sudah dia lakukan," ucap Ray kepada wartawan di Jakarta, Minggu (21/1).

Debat ke-4 Pilpres 2024 mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Debat mempertemukan Mahfud, cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka, dan cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. 

Ray mencium ada aroma balas dendam di panggung debat. Menurut Ray, Gibran terkesan ingin menekuk Mahfud dan Cak Imin lewat pertanyaan-pertanyaan jebakan dan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan keduanya. 

"Karena sebelumnya (capres) Prabowo (Subianto) habis diserang (capres) Ganjar (Pranowo) dan Anies (Baswedan)," ucap Ray.

Terlepas dari itu, Ray memandang, Mahfud lebih memiliki konsep yang jelas di bidang penegakan hukum terkait tema debat, semisal soal persoalan tanah adat dan reforma agraria. Dua kandidat lainnya relatif minim bicara soal penegakkan hukum, terutama Gibran. 

"Mahfud berani menunjukkan ke kekhasannya mengenai penegakan hukum yang tidak disentuh sama sekali oleh Gibran. Gibran, menurut saya, hampir tidak bicara sama sekali soal pentingnya penegakan hukum dan pentingnya pemberantasan korupsi selain soal pencabutan SIUP dalam bidang pertambangan," ucap Ray.

Mahfud saat ini berstatus sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). Dalam salah satu momen debat, Mahfud sempat menyinggung data Kemenko Polhukam mengenai kasus-kasus terkait tanah adat dan ulayat. Dari 10.000 pengaduan, tercatat ada 2.587 kasus. 

Menurut Mahfud, kasus-kasus sengketa tanah adat terkesan tak kunjung usai karena banyak permainan yang melibatkan aparat. "Tidak semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Akalnya banyak sekali,” kata dia. 

Lebih jauh, Ray menilai performa debat Mahfud potensial mendongkrak elektabilitas pasangan Ganjar-Mahfud. Apalagi, di debat sebelumnya, Ganjar juga tampil gemilang dan mendapatkan sentimen positif yang cukup besar dari publik.

"Selain itu dan sentimen mereka (Prabowo-Gibran) cukup negatif. Nomor urut 2 dan 3 memperebutkan ceruk pemilih yang sama. Tetapi, Prabowo sering blunder dan sentimen (negatif) terhadap Gibran tinggi," ujar Ray.

Menyoal performa Cak Imin, Ray menilai Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu tampil lebih meyakinkan jika dibandingkan dengan debat sebelumnya. Ray berpendapat Cak Imin tak lagi mudah "dikecoh" Gibran. "Muhaimin lebih siap menghadapi jebakan," kata Ray.

Dalam salah satu segmen debat, Gibran sempat menyindir Cak Imin yang menjawab mengandalkan contekan. Saat menanggapi, Cak Imin balik menyindir. "Tidak apa-apa saya lihat catatan. Yang penting bukan catatan MK," ujar dia. 

Muhaimin juga berulangkali menekankan pentingnya etika, termasuk ketika menyusun kebijakan terkait lingkungan. "Muhaimin juga berani menegaskan terkait pentingnya keberlangsungan lingkungan ketimbang keberlangsungan kekuasaan," ucap Ray.

Oktober lalu, Gibran lolos jadi pendamping Prabowo setelah putusan MK yang diketok Anwar Usman merevisi batas usia capres-cawapres. Anwar ialah paman Gibran. Majelis Kehormatan MK menemukan pelanggaran etika berat putusan tersebut.

Pengamat: Mahfud paling "Berisi" di Debat Kedua Pilpres 2024

Redaksi    Sabtu, Desember 23, 2023    Comment   

Pengamat: Mahfud paling "Berisi" di Debat Kedua Pilpres 2024

Foto: Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tampil cemerlang di debat kedua Pilpres 2024.

JAKARTA – Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD tampil cemerlang di debat kedua Pilpres 2024 yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Jumat (22/12). Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai argumentasi-argumentasi Mahfud dalam debat jauh lebih bernas ketimbang calon-calon lainnya. 

"Pak Mahfud tampil lebih menguasai panggung debat dari sisi narasi, pikiran, wawasan, dan kecerdasannya. Kalau dilihat dari itu, dia memenangi panggung debat kali ini," ucap Pangi, Sabtu (23/12/2023). 

Debat ketiga mempertemukan tiga cawapres, yakni Mahfud MD, Gibran Rakabuming Raka, dan Muhaimin Iskandar alias Gus Imin. Tema yang disiapkan KPU ialah ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi pajak, perdagangan, pengelolaan APBN-APBD, infrastruktur, dan perkotaan.

Berbasis tema, menurut Pangi, Gibran yang paling diuntungkan. Pasalnya, Gibran saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta. Putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu tentu jauh lebih familiar dengan urusan perkotaan dan pengelolaan APBD. 

"Betul-betul debat ini hanya untuk menjadikan panggung bagi Gibran untuk menunjukkan Gibran ini pandai debat, bahwa Gibran itu tidak seperti dibayangkan. Hanya itu saja maksud KPU menyelenggarakan debat ini. Sangat disayangkan jauh dari harapan," kata Pangi.

Terkait substansi, Pangi menilai argumentasi-argumentasi Gibran juga kurang berisi. Gibran terlihat jauh lebih sibuk "mendegradasi" kompetitor dengan pertanyaan-pertanyaan jebakan. 

Dalam salah satu momen debat, misalnya, Gibran memberikan pertanyaan singkat mengenai isu pengelolaan karbon kepada Mahfud. Ia menanyakan soal regulasi carbon capture and storage. Isu itu seharusnya menjadi bagian dari tema debat keempat terkait lingkungan. Mahfud menjawab dengan menguliahi Gibran mengenai tata cara membuat regulasi. 

Pada momen lain, Gibran menanyakan pandangan Cak Imin terkait SGIE. Namun, Gibran tak merinci kepanjangan dari SGIE, yakni State of Global Islamic Economy. Meskipun kepanjangannya dalam Bahasa Inggris, Gibran melafalkan SGIE menggunakan penuturan Bahasa Indonesia. Cak Imin yang kebingungan bahkan harus bertanya ulang kepada Gibran apa istilah SGIE dan membuang waktunya untuk menjawab. 

"Semestinya memberikan pertanyaan itu subtansi harus jelas singkatan itu apa disebutkan. Jadi, bukan terkesan untuk menjatuhkan lawan politik strategi dengan menyiapkan pertanyaan yang tidak familiar dan tidak dibacakan singkatannya," ucap Pangi.

Senada, analis politik dari Citra Institute Yusak Farchan menilai Mahfud MD tampil memukau jika bicara soal substansi debat. Mahfud terutama terlihat sangat fasih ketika bicara soal penegakan hukum untuk kepastian mendongkrak investasi. 

Saat membahas pemberantasan korupsi di sektor investasi dan pertumbuhan ekonomi, menurut Yusak, Mahfud juga piawai menyelipkan isu mengenai distribusi keadilan. 

"Sebagai Menkopolhukam saya kira Pak Mahfud mengerti persoalan dengan baik dan bagaimana solusinya untuk memberikan solusi terhadap permasalahan ekonomi dan investasi. Memang kepastian hukum itu yang cukup penting," ucap Yusak. 

Dalam salah satu sesi, Cak Imin menyinggung soal distribusi lahan yang tidak adil. Menurut dia, negara mengekploitasi lahan yang luas tanpa memperhatikan kebutuhan rakyat akan tanah. Ia menanyakan langkah Mahfud untuk memastikan mayoritas lahan tidak dikuasai segelintir orang. 

Mahfud mengakui distribusi lahan saat ini timpang. Ia menjelaskan ketimpangan itu terjadi lantaran penegakan hukum terkait kepemilikan lahan sesuai UU Pokok Agraria tahun 1960 tak pernah serius dijalankan oleh pemerintah. 

Pada kesempatan itu, Mahfud juga menceritakan pengalamannya ketika dikritik soal distribusi lahan tertentu oleh masyarakat. Mahfud pun menanyakan daftar-daftar lahan ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN). Ia mendapati banyak lahan dikuasai individu dan perusahaan karena kolusi.

"Oh, ini (izin pengelolaan lahan) dibuat sekian-sekian. Ini tahun sekian, tahun sekian. Saya tahu di mana masalahnya dan siapa yang buat ini. Ini yang harus ditertibkan. Apalagi, sekarang lahan-lahan ini tiba-tiba diduduki orang sampai puluhan tahun, negara diam saja," ujar Mahfud.

Pakar: KTP Sakti Ganjar-Mahfud solusi cegah bansos salah sasaran

Redaksi    Jumat, Desember 22, 2023    Comment   

Pakar: KTP Sakti Ganjar-Mahfud solusi cegah bansos salah sasaran

Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud).

JAKARTA – Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah mengapresiasi rencana pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) meluncurkan KTP Sakti. Menurut dia, KTP Sakti bisa menyatukan beragam kartu bantuan sosial yang dirilis pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

"Sudah semestinya (kartu-kartu program bansos Jokowi) itu disederhanakan menjadi satu kartu. Ada kartu macam-macam sehingga itu menyebabkan pemborosan," kata Trubus kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/12).

Selama ini, bansos yang disalurkan oleh pemerintahan Jokowi mengharuskan penerimanya memegang beragam kartu. Kartu Indonesia Pintar, misalnya, harus dimiliki oleh sekitar 20 juta penerima bantuan. Ada pula Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Prakerja, Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Tani, dan Program Keluarga Harapan. 

Bila bersandar pada rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), menurut Trubus, seharusnya data penerima bantuan sosial digabung dan divalidasi. Dengan begitu, kasus-kasus bansos salah sasaran karena kesalahan administrasi tak lagi mengemuka. 

Lebih jauh, Trubus mengatakan program KTP Sakti mesti berpatokan pada nomor induk kependudukan (NIK). Sebelum merancang KTP Sakti, pasangan Ganjar-Mahfud mesti membenahi seluruh data di kementerian dan lembaga yang sejauh ini masih mengedepankan ego sektoral. 

"Untuk membenahi ego sektoral, memerlukan kepemimpinan yang kuat untuk menyatukan itu semua. Yang jelas, selama ini setiap kementerian dan lembaga itu punya misi suci sendiri sehingga ketika itu disatukan, tentu prosesnya sangat alot," kata Trubus. 

Kementerian dan lembaga yang sering berbenturan data, kata Trubus, adalah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Badan Pangan Nasional dan Kementerian Pertanian. Sehingga, Ganjar- Mahfud perlu tegas menghapus ego sektoral yang menyulitkan pusat data nasional terbentuk. 

"Kalau secara rasional, kebijakan ini bagus. Cuma pada tataran implementasi, akan berat. Pembenahan data itu enggak cukup setahun. Jadi, itu nanti ada namanya PDN, Pusat Data Nasional," kata Trubus. 

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI) mengamanatkan seluruh data penduduk menjadi satu. Namun, perlu kolaborasi dan sinergi antara kementerian dan pemerintah daerah supaya data penerima bansos bisa disatukan. 

"Pada tataran pemerintah daerah, ini jauh lebih rumit. Biasanya yang dilaporkan jadi penerima (bansos) itu orang-orang yang mendukung kepala daerah itu saat kampanye. Kalau enggak kampanye, kalau enggak dukung saya, ya, enggak saya masukkan," kata Trubus. 

Sebelumnya, capres Ganjar Pranowo sebelumnya menyebut program KTP Sakti didorong Ganjar-Mahfud guna mengefektifkan penyaluran bansos ke masyarakat. KTP Sakti juga dimaksudkan untuk meminimalisasi pungutan liar terhadap penerima bansos yang kerap terjadi. 

"KTP Sakti akan memusnahkan praktik-praktik pungutan liar, yang kerap terjadi saat penyaluran bansos dan menghindari duplikasi data masyarakat, yang membutuhkan bantuan terintegrasi dalam satu sistem," kata Ganjar. 

Ganjar optimistis program KTP Sakti bakal mudah dijalankan. Pasalnya, KTP Sakti akan berbasis pada NIK yang datanya relatif akurat. "Kita bisa melakukan profiling, ahli IT (informasi teknologi) cukup banyak, dan sebenarnya itulah basis data kita," ujar mantan Gubernur Jawa Tengah itu.

Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal

Redaksi    Kamis, November 30, 2023    Comment   

Hilirisasi Digital Ganjar-mahfud: Internet Ngebut, Laptop dan Ponsel Lokal

Foto: Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

JAKARTA – Hilirisasi digital bakal jadi salah satu proyek prioritas pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) jika memenangi Pilpres 2024. Juru bicara Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Jutan Manik mengatakan pasangan jagoannya akan melanjutkan proyek hilirisasi digital yang tersendat pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Jutan menyebut kasus korupsi proyek Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo yang menjerat eks Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate jadi salah satu pengganjal hilirisasi digital. Jika proyek itu rampung, ia optimistis pemerintah bisa membuka akses internet ke seluruh penjuru negeri.

"Kasus korupsi BTS Kominfo yang cukup lumayan besar angkanya itu sangat disayangkan. Seandainya program itu dieksekusi dengan baik, itu sudah banyak membantu ekonomi digital kita," ucap Jutan kepada wartawan di Jakarta, Kamis (30/11/2023). 

Kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo ditaksir merugikan negara hingga sekitar Rp8 triliun. Saat ini, sudah belasan orang ditetapkan sebagai tersangka. Selain dari kalangan pejabat pemerintah, para tersangka juga berasal dari kalangan swasta dan akademikus. 

Prasyarat hilirisasi digital, kata Jutan, ialah tersedianya jaringan internet yang murah dan menjangkau seluruh daerah. Alih-alih diakselerasi, menurut dia, upaya untuk mencapai itu terganjal kasus korupsi BTS 4G BAKTI Kominfo.

"Ganjar menyadari bila pemerintahan saat ini belum maksimal mempersiapkan ekonomi digital tersebut. Itu bisa dilihat dari infrastruktur (BTS 4G) yang seharusnya sudah ada, tapi belum ada," kata Jutan. 

Faktanya, akses koneksi internet di Indonesia saat ini masih terpusat di kota-kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makassar. Selain itu, kecepatan internet Indonesia, baik untuk jaringan mobile maupun fixed broadband, tergolong "lelet". 

Berbasis laporan Speedtest Global Index yang dirilis Ookla, Juli lalu, dengan kecepatan rerata 24,21 Mbps, Indonesia berada di posisi 96 dari 143 negara. Di Asia Tenggara, Indonesia berada di posisi ke-8, tertinggal dari Thailand, Malaysia, dan Singapura.

Selain membangun infrastruktur internet yang mumpuni, Jutan berkata Ganjar-Mahfud juga bakal mendorong kapabilitas industri dalam negeri supaya bisa membuat laptop dan ponsel sendiri yang bermutu tinggi, setara dengan kualitas produk global namun dengan harga yang terjangkau. 

"Pada zaman Jokowi internet mahal. Infrastruktur juga belum kelar. Maka, Ganjar akan memperbaiki infrastruktur itu. Namun, juga menyentuh ke ranah server. Fokus Ganjar nanti akan meminta ke brand yang sudah membuat usaha ini meningkatkan kualitas," kata Jutan. 

Pasar digital juga akan dibangun untuk memastikan perangkat elektronik yang diproduksi dalam negeri bisa tersalurkan dengan baik. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi lokal bakal bersemangat berkompetisi menciptakan produk berkualitas. 

"Kalau pasar tidak dibantu oleh pemerintah maka pengusaha itu tidak semangat lagi untuk membuat produk lokal. Jadi, sia-sia. Kami ingin mencetak talenta digital dalam negeri sekaligus juga ingin melindungi pelaku digital dalam negeri. Perlindungan aktor usaha kecil dan ekosistem juga dibentuk melalui kerangka regulasi dan kebijakan," ucap Jutan. 

Niat untuk mengakselerasi hilirisasi digital sebelumnya sempat diungkap Ganjar saat jadi pembicara di Indonesia Millenial and Gen Z Summit 2023 di Senayan Park, Jakarta, Jumat (24/11) lalu. 

Ganjar menyebut hilirisasi digital bisa dimulai dengan pemerataan internet cepat dan murah serta membuat ponsel dan laptop merek lokal. "Kita harus mendorong lahirnya generasi inovator," kata dia.

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK

Redaksi    Senin, November 20, 2023    Comment   

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK.

JAKARTA – Pakar komunikasi politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing meyakini calon wakil presiden (cawapres) Mahfud MD bakal membenahi beragam persoalan di bidang hukum. Jika memenangi Pilpres 2024, Emrus percaya Ganjar Pranowo bakal sepenuhnya mengandalkan Mahfud untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. 

"Ganjar punya political wil dalam bidang hukum. Saya pikir Ganjar akan memberi tugas-tugas itu kepada Mahfud MD. Hukum ini, pada era Jokowi, harus kita katakan sejujurnya semerawut," kata Emrus dalam keterangan kepada wartawan, Senin (20/11/2023).

Mahfud saat ini masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sebelumnya, Mahfud juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) pada periode 2008–2013. Pada era Mahfud, MK punya citra yang sangat baik di mata publik. 

Melihat rekam jejaknya, Emrus melihat Mahfud tak akan jadi ban serep atau sekadar kameo dalam pemerintahan. Di lain sisi, Ganjar bukan tipikal politikus 'one man show' yang senang menangani segala urusan sendirian. Itu terlihat dari sepak terjang Ganjar sejak menjadi anggota DPR dan Gubernur Jawa Tengah. 

Pakar: Mahfud bisa pulihkan citra peradilan yang tercoreng skandal MK.

"Dia orang yang bekerja dalam tim. Dia sudah lakuan itu ketika di DPR dan jadi gubernur. Kedua, Ganjar memang bukan tipikal one man show. Tapi, ada juga presiden yang dia one man show yang tak memperhitungkan wakilnya," kata Emrus.

Bakal besarnya peran Mahfud di pemerintahan, kata Emrus, juga tersirat dari pernyataan Ketua Umum PDI-Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Saat mendeklarasikan pasangan Ganjar-Mahfud, Megawati sempat berpesan agar Mahfud membantu membenahi bidang hukum jika pasangan itu memenangi pilpres. 

"Dia (Mahfud) harus diberi kewenangan sebagai wakil presiden mengkordinir dan menangani bidang hukum. Itu sebenarnya meringankan tugas presiden," kata Emrus.

Belakangan, Mahfud memang kian rutin bicara soal lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Dalam berbagai kesempatan, pendamping Ganjar Pranowo itu menyampaikan separuh persoalan bangsa bakal selesai jika hukum bisa dijalankan seadil-adilnya tanpa manipulasi. 

"Kalau saudara ingin menyelamatkan bangsa, hukum harus ditegakkan dengan benar. 50% persoalan bangsa selesai. Tegakkan konstitusi, tegakkan hukum," kata Mahfud dalam sebuah momen sosialisasi di Madura, Sabtu (18/11). 

Mahfud juga sempat mengomentari pernyataan Ganjar soal rendahnya skor penegakan hukum di era Jokowi. Dalam sebuah diskusi di Universitas Gadjah Mada, belum lama ini, Ganjar memberikan skor lima dari skala 1-10 untuk rapor pemerintahan Jokowi di bidang penegakkan hukum. 

Mahfud menyebut skor penegakan hukum mendadak anjlok pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PUU-XXI/2023, Oktober lalu. Putusan itu merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. 

Putusan itu membuka jalan bagi putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk mencalonkan diri sebagai cawapres Prabowo. Putusan tersebut diketok oleh Anwar Usman, Ketua MK saat itu. Anwar adalah besan Jokowi alias paman Gibran. 

Emrus optimistis Mahfud bisa mengembalikan citra lembaga peradilan yang tercoreng putusan MK itu jika terpilih sebagai wapres nanti. "Apalagi kalau langsung digas jadi target 100 hari pertama. Sehingga setahun pertama jabatan mereka nanti menunjukan hasil yang luar biasa di bidang hukum," ucap Emrus.

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik

Redaksi    Rabu, November 08, 2023    Comment   

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik.

JAKARTA – Pengamat politik Fernando Emas menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat bijak dalam menyikapi konflik antara Israel dan Hamas yang menyebabkan ribuan warga Palestina meninggal. Menurut Fernando, sikap keduanya sejalan dengan amanat konstitusi dan patut diapresiasi. 

"Ganjar dan Mahfud yang berkomitmen akan menegakkan konstitusi bukan saja hanya di dalam negeri, tetapi juga harus memiliki sikap tegas untuk penegakan konstitusi di tingkat dunia," kata Fernando, Rabu (8/11/2023).

Maret lalu, Ganjar dan PDI-Perjuangan sempat diterpa sentimen negatif lantaran menolak kehadiran timnas Israel dalam gelaran Piala Dunia U-20 di Indonesia. Ketika itu, FIFA membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20. 

"Sikap PDI-Perjuangan dan Ganjar Pranowo selaku Gubernur Jawa Tengah pada saat itu yang menolak Tim Israel pada Piala Dunia U-20 mendapat respons negatif pada saat itu karena terkait aktivitas olahraga," ujar dia. 

Soal Konflik Israel-Palestina, Menurut Pengamat Ganjar Pranowo-Mahfud MD sangat Bijak dalam Menyikapi Konflik.

Ganjar sempat irit bicara soal konflik Israel dan Hamas. Belakangan, baik Ganjar maupun Mahfud beberapa kali menyampaikan sikap terkait Palestina. Dalam acara "Pidato Capres Republik Indonesia: Arah dan Strategi Politik Luar Negeri" yang digelar CSIS, misalnya, Ganjar sempat menyatakan Indonesia harus bijak dalam membantu penyelesaian konflik tersebut. 

Sesuai dengan amanat konstitusi untuk menciptakan perdamaian dunia, Ganjar menyebut Indonesia harus mengambil inisiatif menyudahi perang antara Israel dan Hamas. "Sehingga ini bisa selesai dan penyelesaiannya harus melibatkan negara lain, tidak bisa sendiri," ujar Ganjar.  

Adapun Mahfud menyatakan pemerintah Indonesia tak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel sebelum Palestina merdeka. Dalam posisi sebagai Menkopolhukam, Mahfud mengatakan Indonesia mengutuk konflik yang menewaskan ribuan orang itu. 

Fernando mengingatkan agar Ganjar-Mahfud dan tim kampanye mereka berhati-hati mengomunikasikan konflik Israel dan Hamas. Pasalnya, pernyataan-pernyataan terkait konflik itu potensial dipersepsikan salah oleh publik. Terlebih, ada sebagian masyarakat yang melihat perang Israel dan Hamas berlatar agama. 

"Agar jangan kembali mendapatkan respon negatif dari para pendukungnya. Tim Ganjar dan Mahfud harus memanfaatkan momen sekarang ini untuk menjelaskan bahwa mereka bukan anti terhadap Israel dan bukan karena persoalan agama tetapi karena penegakan konstitusi secara adil di tingkat dunia," kata Fernando. 

Fernando berharap semua kandidat di Pilpres 2024 tidak memainkan perang Israel-Hamas dalam bingkai konflik agama. Ia khawatir politisasi isu itu bisa memicu polarisasi di masyarakat yang potensial memunculkan kembali politik identitas. 

Saya berharap semua pihak, termasuk tiga pasangan capres dan cawapres serta para pendukungnya melihat konflik antara Israel dengan Palestina tidak konflik agama. Sikap politik internasional, terutama para capres dan cawapres, akan menjadi perhatian para pemilih," ujar dia.

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud

Redaksi    Selasa, Oktober 31, 2023    Comment   

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud

Yenny dekatkan Gusdurian dan Ganjar-Mahfud.

JAKARTA – Peneliti politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati memandang pasangan capres dan cawapres Ganjar Pranowo-Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) berpeluang besar mendapatkan limpahan dukungan dari simpatisan Presiden RI ke-4 Abdurrahman Wahid alias Gus Dur.

Kaum Gusdurian, kata Wasisto, bisa ramai-ramai merapat ke Ganjar-Mahfud setelah kelompok Barisan Kader (Barikade) Gus Dur yang dipimpin Yenny Wahid resmi mendeklarasikan dukungan kepada pasangan yang diusung PDI-Perjuangan dan PPP itu. 

"Efek bergabungnya Yenny tentu berpotensi bisa menarik massa Gusdurian merapat ke pasangan Ganjar-Mahfud. Selain itu pula bergabungnya Yenny itu berpotensi menguatkan narasi kebangsaan pasangan ini," kata Wasisto, Selasa (31/10/2023).

Sebagai putri ketiga Gus Dur, Yenny merupakan salah satu tokoh nasional yang bisa merepresentasi ormas Nahdlatul Ulama (NU). Kaum  Nahdliyyin terutama terkosentrasi sangat kuat di Jawa Timur. Dukungan dari Yenny bisa menebalkan iman simpatisan Ganjar di kalangan NU. 

"Kalau saya lihat suara pemilih Nahdliyyin di pilpres ini terdesentralisasi merata ke tiga paslon. Tapi, Yenny Wahid punya pamor sebagai aktivis dialog lintas iman, pluralisme dan minoritas. Jadi, ini bisa berpotensi menarik pemilih lintas agama," ucap Wasisto. 

Meski begitu, Wasisto tak yakin kehadiran Yenny bisa serta-merta mengubah peta politik di Jatim. Pasalnya, PKB pimpinan Cak Imin juga punya pengaruh cukup kuat di wilayah tersebut. "Saya pikir baik Cak Imin dan Yenny Wahid sudah punya basis pendukung masing-masing," imbuh dia. 

Sosok Yenny, menurut Wasisto, juga bisa menghadirkan daya tarik tersendiri untuk memikat pemilih perempuan kepada pasangan Ganja-Mahfud. "Tapi, itu tergantung dari progam pasangan ini bagaimana substansi progam ini bisa disesuaikan dengan latar belakang aktivisme Yenny," kata Wasisto.

Dukungan Barikade Gusdur kepada pasangan Ganjar-Mahfud dideklarasikan di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (27/10). Dalam sambutannya, Yenny mengatakan memutuskan mendukung Ganjar-Mahfud karena punya kedekatan khusus dengan Mahfud. 

"Beliau adalah orang NU dan juga kader Gus Dur... Karena kedekatan roso tersebut, maka kami barisan para kader Gus Dur menyatakan mendukung pasangan Ganjar dan Mahfud MD," kata Yenny. 

Ganjar sendiri telah mengapresiasi dukungan dari Yenny dan Barikade Gus Dur itu. "Saya kira dengan statement Mbak Yenny, rasa-rasanya representasi dari Gusdurian ya. Gusdurian akan ke sini," kata mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut.

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Redaksi    Senin, Oktober 30, 2023    Comment   

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024

Tanpa Jokowi, Ganjar-Mahfud masih berpeluang jadi jawara Pilpres 2024.

JAKARTA – Peneliti Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) Saidiman Ahmad menilai pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mampu bertarung "meladeni" pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Meski tanpa dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Ganjar-Mahfud diyakini masih punya peluang menang. 

Kesimpulan itu diambil Saidiman berbasis temuan sejumlah survei, termasuk yang dilakoni SMRC. Saat dipasangkan dengan Gibran, elektabilitas Prabowo ternyata tidak naik signifikan. Padahal, Jokowi telah merestui Gibran untuk maju sebagai cawapres pendamping Prabowo. 

"Sejauh ini, belum bisa dipastikan siapa yang nomor satu. Tapi, kami melihat Gibran sebagai orang yang di-endorse Jokowi ternyata tidak signifikan (mendongkrak elektabilitas Prabowo). Pengaruh Jokowi ternyata sangat terbatas," ucap Saidiman, Senin (30/10/2023).

Survei terbaru Litbang Kompas yang dirilis pada Agustus 2023 menemukan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mencapai 74,3%. Itu merupakan tingkat kepuasan publik tertinggi Jokowi sejak 2019. 

Tak hanya berbasis kepuasan publik yang tinggi, Jokowi juga dianggap punya pengaruh politik yang besar terhadap hasil Pilpres 2024 lantaran masih merawat kelompok relawan dengan jumlah anggota yang besar. Salah satunya ialah Projo yang diketuai Budi Arie Setiadi. Projo telah mendeklarasikan bakal mendukung Prabowo-Gibran. 

Menurut Saidiman, tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi tidak serta-merta bisa diwariskan kepada Gibran. Sebagian masyarakat, kata dia, justru kecewa lantaran Gibran "diloloskan" menjadi cawapres Prabowo melalui proses yang kurang adil dan demokratis. 

"Prabowo terbuka terhadap generasi milenial dengan memilih Gibran sebagai  cawapres. Tapi, ada sentimen negatif juga semisal bergabungnya Gibran ke Prabowo itu justru bisa menurunkan suara Pak Prabowo karena proses masuknya Gibran sebagai cawapres tidak dilakukan secara normal sebagai calon," kata Saidiman. 

Gibran memenuhi syarat sebagai cawapres setelah MK mengabulkan sebagian gugatan terhadap Pasal 169 huruf q Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengatur batas usia minimal capres dan cawapres. 

Dalam putusannya, MK menetapkan syarat pendaftaran capres-cawapres harus berusia minimal 40 tahun atau berpengalaman sebagai kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Saat putusan itu diketok, Gibran masih berusia 36 tahun. 

Saidiman melihat tipisnya elektabilitas Ganjar-Mahfud dan Prabowo-Gibran bisa dimaknai dukungan Presiden Jokowi tak berpengaruh besar. Ia meyakini rekam jejak masih menjadi acuan utama memilih capres dan cawapres dan bukan hanya sekadar melihat trah politik.  

"Pemilih kita itu sebenernya relatif independen. Mereka memilih berdasarkan rekam jejak dan program kerja, baru setelahnya mempertimbangkan aspek- aspek lain di luar itu," kata Saidiman. 

Selain itu, Saidiman berpendapat dinamika elektabilitas para paslon juga bakal kuat dipengaruhi debat publik. Pada momen debat itu, ia meyakini Prabowo- Gibran potensial keok saat beradu gagasan melawan Ganjar Mahfud atau Anies-Muhaimin. 

"Debat itu saya rasa punya pengaruh elektoral bagaimana publik melihat siapa yang paling ikhtiar di antara kandidat ini yang kira-kira melanjutkan keberhasilan Presiden Jokowi. Dari situ kemudian terlihat siapa yang tidak punya konteks dan tidak punya subtansi," ucap Saidiman.

Dinamika elektabilitas setidaknya bisa dilihat dari sigi sejumlah lembaga. Survei Alvara Research Center pada periode 1-6 Oktober, misalnya,  menunjukkan duet Ganjar-Mahfud meraup elektabilitas hingga 36,5%, diekor Prabowo-Gibran (30,1%), dan Anies-Muhaimin (19,4%). 

Adapun survei LSI Denny JA yang digelar pada 4-12 September menunjukkan pasangan Prabowo-Gibran unggul dengan elektabilitas 

39,3%,  dikuti Ganjar-Mahfud dengan tingkat keterpilihan 36,9%. Pasangan Anies-Muhaimin hanya dipilih 15% responden dalam sigi tersebut. 

Sejauh ini, Saidiman menilai, publik melihat Ganjar sebagai figur yang paling bisa meneruskan pembangunan Presiden Jokowi. Setelah itu, baru Prabowo. Anies yang menempatkan diri sebagai oposisi sangat kecil bakal dipilih simpatisan Jokowi. "Karena Anies mengusung narasi perubahan," kata Saidiman.

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM

Redaksi    Sabtu, Oktober 28, 2023    Comment   

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM

Ganjar-Mahfud dianggap mampu perbaiki rapor merah HAM.

JAKARTA – Pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Ade Reza Hariyadi menilai pasangan bakal calon presiden Ganjar Pranowo dan bakal calon wakil presiden Mahfud MD (Ganjar-Mahfud)  bisa memperbaiki rapor merah pemerintah pada aspek hak asasi manusia (HAM) jika terpilih jadi presiden dan wakil presiden di Pilpres 2024. 

Secara khusus, Ade menyinggung rekam jejak Mahfud yang positif dalam berbagai upaya penyelesaian kasus pelanggaran HAM selama menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam). 

"Prof Mahfud punya rekam jejak penyelesaian HAM nonyudisial terhadap korban-korban pelanggaran HAM di masa lalu, seperti pemulihan nama baik, perbaikan ekonomi, pengadaan rumah, serta pemulihan hak-hak eksil yang dulu di era Orde Lama tertahan di luar negeri cukup lama," kata Ade, Sabtu (28/10/2023). 

Pekan lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan Amnesty International Indonesia (AII) memberi rapor merah terhadap situasi Hak Asasi Manusia (HAM) di tahun keempat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin (Jokowi-Ma'ruf). 

Menurut kajian dua LSM itu, setidaknya terdapat 211 proyek dan 13 program prioritas yang menjadi perhatian pemerintahan Indonesia dengan estimasi nilai investasi (capex) mencapai Rp5.746,8 triliun. Proyek dan program prioritas era Jokowi itu memicu kasus-kasus kekerasan berbasis investasi.

Ade sepakat dengan temuan dua lembaga itu. Ia berkata proyek strategis nasional era Jokowi memang terbukti banyak menimbulkan permasalahan lingkungan. Lahan masyarakat adat juga kerap diserobot karena investasi cenderung dipaksakan, tanpa menimbang hajat hidup masyarakat yang tinggal lebih dulu di lokasi proyek investasi.

"Mahfud saya rasa bisa mengubah rapor merah ini. Pekerjaan rumah Mahfud adalah bagaimana program-program pembangunan itu tidak hanya terhadap lingkungan, tapi juga ramah terhadap kepentingan sipil. Saya kira itu pekerjaan rumah yang harus dijalankan Pak Mahfud bila terpilih," kata Ade.

Ganjar-Mahfud, saran Ade, harus memiliki peta jalan yang ciamik untuk model-model investasi berperspektif HAM. Lewat peta jalan itu, pasangan yang diusung PDI-P, Perindo, Hanura, dan PPP tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tanpa mengabaikan hak asasi warga negara.

"Saya kira itu bisa menjadi salah satu modal Prof Mahfud untuk membuat peta jalan hal yang masih menjadi pekerjaan rumah. Sekaligus peta jalan yang lebih ramah terhadap hak- hak asasi manusia Saya kira yang menjadi nilai lebih yang bisa ditawarkan Pak Mahfud terkait dengan isu- isu hak asasi manusia yang saat ini menjadi catatan," ucap Ade.

Lebih jauh, Ade berpendapat Mahfud juga harus berani mengoreksi model investasi pemerintahan Jokowi yang sentralistik dan sering menerabas hak-hak masyarakat. Model kebijakan sentralistik yang diterapkan dalam proyek-proyek strategis nasional (PSN) kerap menimbulkan konflik antara negara dan masyarakat. 

"PSN itu kan sifatnya top down dan sentralistik agar tereksekusi dengan cepat maka dia menerabas hambatan birokrasi dan regulasi. Dampaknya, di antaranya adalah mengabaikan ruang partisipasi publik sehingga di lapangan menimbulkan dilema yang lain. Minim partisipasi publik sekaligus potensi pelanggaran HAM yang cukup tinggi," kata Ade.

Catatan Mahfud yang mentereng pada penegakan hukum dan penyelesaian kasus pelanggaran HAM, kata dia, perlu ditransformasikan menjadi kampanye format invetasi yang lebih ramah terhadap hak masyarakat. Sehingga, menjadi model investasi yang lebih positif ketimbang dianggap melanjutkan warisan negatif Presiden Jokowi pada bidang investasi. 

"Kita harus belajar dari pengalaman saat ini. Investasi harus lebih ramah terhadap HAM dan partisipatif dengan masyarakat. Saya rasa Mahfud bisa menyelesaikan pekerjaan rumah ini. Hambatan- hambatan bisa diatasi, tetapi juga tidak menghilangkan demokratisasi di dalam pembangunan," ucap Ade.

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Redaksi    Selasa, Oktober 24, 2023    Comment   

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan

Jokowi dan Mahfud Md Bahas Pemilu 2024 di Pertemuan di Istana Kepresidenan.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia, Prof. Mahfud Md., di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari Selasa. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menyampaikan pesan penting agar Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 berjalan dengan lancar, termasuk Pemilihan Presiden (Pilpres).

Mahfud Md. mengungkapkan bahwa Presiden Jokowi juga memberikan selamat kepadanya sebagai calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi calon presiden (capres) Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024.

"Beliau (Presiden RI) memberikan selamat dan menyampaikan pesan agar Pemilu berjalan dengan baik. Pemilu ini bukan untuk menciptakan persaingan yang merusak, melainkan sebagai cara bersama untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin negara yang dipilih oleh rakyat sendiri," ujar Mahfud dalam keterangannya kepada media di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Menurut Mahfud, ucapan selamat dari Presiden Jokowi juga mencerminkan dukungan resmi untuk partisipasinya dalam Pilpres 2024.

"Iya, beliau memberikan selamat, yang berarti telah memberikan restu. Secara resmi, izin sudah diberikan pada tanggal 18 Oktober 2023 ketika saya mengumumkan pencalonan saya. Pagi itu, Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) mengumumkan pencalonan, dan sore harinya saya mengirimkan surat kepada Presiden," kata Mahfud.

Meskipun Presiden saat itu sedang melakukan kunjungan negara ke Tiongkok dan Arab Saudi, beliau langsung merespons surat dari Mahfud.

"Beliau langsung memberikan izin pada malam harinya. Pertemuan kami baru berlangsung pada hari ini," tambah Mahfud.

Selama pertemuan tersebut, Mahfud Md. juga secara langsung meminta izin cuti kepada Presiden. Sebagai bagian dari masa kampanye, Menkopolhukam RI meminta izin cuti setidaknya selama 1 hari dalam seminggu, mulai dari 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Presiden dengan tulus menyetujui permohonan cuti tersebut dan juga menginstruksikan Mahfud untuk tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI.

Mahfud Md. akan mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden bersama dengan calon presiden Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024. Pasangan ini didaftarkan oleh sejumlah partai politik, termasuk PDI Perjuangan, PPP, Partai Hanura, dan Partai Perindo pada tanggal 19 Oktober 2023.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) menetapkan rentang waktu 19–25 Oktober sebagai masa pendaftaran pasangan calon presiden/wakil presiden untuk Pemilu 2024. Selanjutnya, pada tanggal 13 November 2023, KPU mengumumkan pasangan calon presiden/wakil presiden yang akan berpartisipasi dalam Pemilu 2024.

Tahap berikutnya adalah pengundian dan penentuan nomor urut pasangan calon presiden pada tanggal 14 November 2023. Masa kampanye dijadwalkan berlangsung dari tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Masa tenang akan dimulai pada tanggal 11 hingga 13 Februari 2024, diikuti oleh pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?

Redaksi    Rabu, Agustus 24, 2022    Comment   

Benny Singgung Kerajaan Sambo hingga usul Kapolri Diberhentikan Sementara, Ini tanggapan Legislator Nasdem dan JAKI?

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Benny K. Harman. (BorneoTribun/Yakop)

BorneoTribun Jakarta -- Untuk kelancaran penyidikan kasus kematian Brigadir J., Komisi III Fraksi P-Demokrat Benny K. Harman usulkan Kapolri dinonaktifkan atau diberhentikan sementara jika diperlukan.

Hal tersebut disampaikan Benny pada Menko Polhukam sekaligus ketua Kompolnas Mahfud MD dalam rapat Komisi III bersama Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM.

Benny juga meminta diproses apabila ada jenderal-jenderal yang terlibat.

"Itulah tadi yang saya minta, kalau jenderal semua terlibat dan pak Kapolri tidak cukup kuat mengatasi masalah ini, apa salahnya pak Kapolri dinonaktifkan sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas di Mabes Polri." lanjut Benny.

Benny juga meminta penyidikan kasus kematian Brigadir J yang melibatkan tersangka Irjen Ferdy Sambo bergulir tanpa gagal fokus.

Salah satu yang disinggung adalah ucapan Mahfud MD terkait adanya kerajaan Sambo di dalam tubuh Polri.

"Jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal Judi. Gagal fokus ke soal Judi, gagal fokus ke kerajaan Sambo," ucapnya.

"Apabila ada kerajaan Sambo, saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian."

Benny K Harman Minta Kapolri Dinonaktifkan Terkait Kasus Sambo, Legislator Nasdem: Subyektif Dan Emosional

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali. (Ho-Nasdem)

Sementara, dikutip suara.com, Rabu (24/8), Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi NasDem, Ahmad Ali memberikan reaksi usai rekan sejawatnya yakni legislator dari Demokrat, Benny K Harman mengusulkan agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dinonaktifkan sementara dan jabatannya dialihkan kepada Menko Polhukam Mahfud MD.

Ali menilai, pernyataan Benny terlalu emosional dan bersifat subyektif.

"Pernyataan Benny K Harman menurut saya emosional dan subyektif, karena hanya Benny saja yang hari ini bicara seperti tadi," kata Ali kepada wartawan di Jakarta dikutip Selasa (23/8/2022).

Ali mengatakan, publik tak perlu memberikan tanggapan dan membicarakan soal usulan Benny tersebut. Apalagi, Ali meyakini pernyataan Benny sama sekali tak mewakili siapa pun termasuk fraksinya.

"Itu pernyataan pribadi dia saja. Saya tidak yakin juga itu pernyataan Demokrat," katanya.

Lebih lanjut, Ali menyampaikan, emosionalnya usulan Benny tersebut sampai-sampai meminta Kapolri dinonaktifkan itu kemungkinan ditenggarai masalah hukum yang menjerat Benny sebelumnya di NTT.

Namun masalah hukum yang dihadapi Benny tersebut kekinian memang sudah selesai.

"Bisa jadi, karena beliau kita tahu ada permasalahan hukum di NTT sana. Ada kasus penamparan yang dilaporkan secara pidana dan bisa jadi itu pernyataan yang emosional karena ada hubungan denga itu. Bisa saja. Cuma yang jelas permasalahan ini sebenarnya diujung," imbuhnya.

Benny K Harman Usul Jenderal Listyo Sigit Dicopot Sementara, Yudi Syamhudi Bereaksi, Pedas

Sementara itu, dilansir jppn, Pernyataan Benny jug mendapat tanggapan dari Koordinator Eksekutif Jaringan Aktivis Kemanusiaan Internasional (JAKI) Yudi Syamhudi Suyuti.

Yudi menilai Benny tak memahami reformasi yang kini tengah dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit.

“Pernyataan Benny K Harman, anggota Komisi III DPR RI dari Partai Demokrat, saya pikir kurang memahami jalan reformasi yang dijalankan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo,” kata Yudi, Selasa (23/8).

Menurut Yudi, Kapolri saat ini masih berproses dalam langkah mereformasi Polri. Upaya ini dinilai Yudi tak mudah, karena pasti mendapatkan tantangan dari internal maupun eksternal.

Oleh karena itu, menurut Yudi, apa yang dilakukan Kapolri dipandang membutuhkan dukungan seluruh pihak.

“Reformasi yang dijalankan oleh Kapolri ini tidak mudah, apalagi tentu juga masih banyak oknum personel Polri yang belum sepenuhnya ke arah reformasi di Polri. Salah satunya diduga masih ada kekuatan gangster Ferdy Sambo untuk menjadikan Polri sebagai kekuatan politik,” ujar Yudi.

"Saya yakin, Ferdy Sambo tentu juga punya relasi politik dengan kekuatan politik tertentu. Oleh karena itu, memang tidak mudah Pak Kapolri menjalankan reformasi Polri," ungkap Yudi.

Reformasi Polri yang dilakukan Jenderal Listyo Sigit Prabowo, menurut Yudi sudah dirasakan dampaknya.

Salah satunya dibuktikan melalui pengungkapan kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J, yang melibatkan Irjen Ferdy Sambo.

Kendati di awal ada kesulitan dalam pengungkapan kasus ini karena adanya pengaruh Sambo, belakangan Kapolri melalui upayanya berhasil membongkar kejahatan dan skenario di dalamnya.

“Namun setiap langkah reformasi Kapolri jelas makin terlihat dan terasa progres. Apalagi dengan partisipasi kelompok masyarakat sipil, Menkopolhukam dan Presiden,” tegas Yudi.

Berkaca dari kasus dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan Ferdy Sambo kepada Brigadir J, rekayasa yang dilakukan oleh Ferdy Sambo memang begitu sistematik.

Namun di ujungnya, kita dan masyarakat banyak justru melihat Kapolri dengan Timsus-nya mampu meluruskan dugaan kasus yang terjadi di internal Kepolisian.

“Bahkan mampu melawan rekayasa-rekayasa sistemik dari para konspirator jahat di Polri itu sendiri," ujar Yudi.

Sambo dan istri pun kini, kata dia menjadi tersangka pembunuhan berencana Brigadir J. Anggota Polri lainnya yang diduga melanggar etik maupun pidana, juga diproses dan jumlahnya terus bertambah.

Seluruh upaya yang dikomandoi Kapolri ini, menurutnya dilakukan seiring dengan reformasi Polri yang terus berjalan.

“Saya ingin menyampaikan bahwa Kapolri beserta Timsus-nya, selain sedang menyelesaikan kasus Ferdy Sambo, akan tetapi juga sedang menjalankan operasi reformasi Polri. Baik secara struktural maupun kultural sesuai style Kapolri Jenderal Sigit, yang membawa program Presisi," beber Yudi.

Menurut Yudi, sebagai bagian kelompok masyarakat sipil, kami berharap relasi Polri dengan masyarakat sipil makin diperkuat.

Ini adalah bentuk platform reformasi Polri mutakhir yang juga dijalankan hampir di seluruh negara yang demokratis, yaitu community policing.

Hal ini disebut juga reformasi sektor keamanan yang substansial. Namun, reformasi Polri juga tidak terlepas dari internalisasi kepolisiannya sendiri untuk perubahan," sambungnya.

Kapolri, kata Yudi memilih jalan kultural sebagai jalannya yang dipadukan dengan struktural dalam reformasinya. Dalam konteks ini, lanjutnya reformasi Polri harus terpimpin oleh figur yang memahami.

“Kapolri Sigit memahami hal tersebut. Dan, dengan adanya kasus Ferdy Sambo ini, tentu membawa hikmah besar untuk kepolisian. Sebab kepala geng kepolisian bayangan di tubuh Polri melakukan tindakan high profile criminal. Yaitu pembunuhan berencana. Hal ini justru membuka pintu reformasi Polri semakin lebar," tegas Yudi.

(Yakop/Suara/Jpnn)

Mahfud: Konstruksi hukum kasus Brigadir J akan tuntas di Polisi

Redaksi    Selasa, Agustus 09, 2022    Comment   

Mahfud: Konstruksi hukum kasus Brigadir J akan tuntas di Polisi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8-8-2022).

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia (Menkopolhukam RI) Mahfud MD mengatakan bahwa konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi.

"Konstruksi hukum pembunuhan Brigadir J akan tuntas di tingkat polisi, insyaallah," ucap Mahfud dalam cuitannya di akun resmi Twitter dengan nama pengguna mohmahfudmd, dipantau dari Jakarta, Selasa.

Disebutkan pula bahwa tersangka akan diumumkan hari ini.

Mahfud menambahkan bahwa sudah sejak lama memiliki impresi Polri hebat di dalam penyelidikan dan penyidikan.

"Kasus mutilasi yang mayatnya sudah terserak di berbagai kota saja bisa dibongkar. Ingat kasus Ryan?" ucap Mahfud.

Kasus Ryan atau Very Idham Henyansyah merupakan seorang pelaku pembunuhan berantai di Jakarta dan Jombang, Jawa Timur. Kasusnya mulai terungkap setelah penemuan mayat termutilasi di Jakarta.

Mahfud juga mencontohkan kasus ketika Ketua Umum Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama yang dikeroyok orang di gang sempit dan orang-orang memperkirakan tidak akan ada yang tahu pelakunya.

"Saya langsung kontak Kapolda Fadil. Saya bilang, Polri punya semua alat dan keahlian untuk menemukan mereka. Cari!" tutur Mahfud mengisahkan.

Setelah Fadil menyatakan siap, para pengeroyok sudah ditangkap dalam waktu yang kurang dari 24 jam. Dengan demikian, Polri telah menunjukkan kapabilitas dalam mengungkap berbagai kasus menggunakan alat dan keahliannya.

"Begitu juga di dalam kasus pembunuhan Brigadir J ini," kata Mahfud, "sejak awal saya yakin bisa diungkap asal kita kawal dari ranjau geng pelaku."

Hal itu mengingat, kata dia, locus delicti atau lokasi tempat kejadian perkara sudah jelas berada di sebuah gedung, korban juga jelas, dan orang-orang yang berada di sana juga jelas.

"Bismillah dan alhamdulillah tuntas. Ayo, kita kawal pengadilannya!" kata Mahfud.

(PIS/ANT)