Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital

Redaksi    Selasa, Mei 28, 2024    Comment   

Indonesia dan Digital Cooperation Organization: Menuju Keseimbangan Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi (baris ketiga sebelah kiri) saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss.

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menegaskan komitmen Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan ekonomi digital untuk menekan kesenjangan ekonomi dan digitalisasi baik di Indonesia maupun negara-negara berkembang.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri pertemuan bilateral dengan Digital Cooperation Organization (DCO) di Jenewa, Swiss, Senin.

"Indonesia adalah negara besar yang terdiri belasan ribu pulau. Sebuah tantangan besar bagi kami dalam membangun ekonomi digital. Kami berkomitmen untuk no one left behind," kata Budi Arie dalam rilis pers, Senin.

Indonesia, kata dia, bahkan telah meluncurkan e-government pada hari ini di Jakarta.

Menteri Budi Arie dan tim juga menekankan pentingnya kebersamaan memajukan negara-negara berkembang di kawasan Selatan dunia atau Global South.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya menjelaskan bahwa DCO terus mendorong serta mengembangkan digitalisasi juga ekonomi digital di banyak negara.

Dia menceritakan tantangan-tantangan yang dihadapi negara-negara berkembang di Afrika dan Timur Tengah.

“Kami juga berkomitmen dalam mendorong partisipasi serta kontribusi perempuan dalam digital ekonomi,” ujar Deemah.

Dia lantas mengundang Budi Arie untuk menghadiri General Assembly DCO yang akan diadakan di Amman, Yordania, pada Februari 2025.

Budi Arie menimpali dengan balik mengundang Deemah untuk menghadiri peresmian Pusat Data Nasional buatan Pemerintah RI pada akhir Agustus nanti di Cikarang.

Pertemuan tersebut membahas akselerasi dan keberlanjutan ekonomi digital di Indonesia dan dunia.

Pertemuan itu digelar pukul 10.00 waktu setempat di Geneva International Convention Center (CICG).

Budi Arie bersama sejumlah delegasi Kemenkominfo bertemu Sekretaris Jenderal DCO Deemah Al Yahya dan tim.

Budi Arie didampingi Direktur Jenderal Pengendalian Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto Wayan Toni Supriyanto serta Staf Khusus Menkominfo, Sarwoto, Dedy Permadi, Daniel Hutagalung, dan Jobpie Sugiharto.

Menkominfo: Siapkan Televisi Digital Jelang ASO

Redaksi    Rabu, Oktober 19, 2022    Comment   

Menkominfo: Siapkan Televisi Digital Jelang ASO

Jakarta -- Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate meminta masyarakat menyiapkan perangkat televisi yang bisa menangkap siaran televisi terestrial digital menjelang analog switch-off (ASO).

"Masyarakat segera pastikan televisi di rumah masing-masing apakah sudah memenuhi syarat sebagai televisi digital," kata Johnny, ditemui di Jakarta, Selasa (18/10/2022). 

Jika sudah menggunakan televisi digital, maka perangkat tersebut bisa langsung menangkap siaran digital. Sementara jika belum, maka perlu ditambah perangkat set top box supaya bisa menangkap siaran digital.

Set top box (STB) adalah perangkat untuk mengubah sinyal siaran digital supaya bisa ditangkap televisi tabung alias analog. Pemerintah dan penyelenggara multipleksing memberikan subsidi STB gratis kepada masyarakat miskin.

"Sedang dilakukan pembagian set top box, termasuk oleh penyelenggaraan multipleksing," kata Menteri Johnny.

Khusus untuk pembagian STB wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, Menteri Johnny mengatakan Kementerian Kominfo sudah membagikan lebih dari 90 persen perangkat.

Bagi masyarakat yang tidak termasuk penerima subsidi, Menteri Johnny meminta mereka membeli STB secara mandiri supaya televisi analog bisa menangkap siaran digital.

"Apalagi sebentar lagi ada Piala Dunia, menonton televisi bisa menjadi lebih jernih," kata Johnny.

Siaran televisi analog di Indonesia akan berakhir pada 2 November 2022, sekitar dua minggu lagi.

Menteri Johnny juga mengingatkan bahwa siaran televisi terestrial adalah gratis, bukan layanan berlangganan seperti televisi kabel.

Pemerintah dan Asosiasi Televisi Swasta Indonesia saat ini sedang gencar melakukan sosialisasi supaya masyarakat beralih ke siaran digital. Data terbaru Kementerian Kominfo menyebutkan dari 693 lembaga yang memiliki izin siaran analog, sudah 596 yang migrasi ke siaran digital.

Infrastruktur siaran digital saat ini sudah tersedia di 95 wilayah siaran dari total 112 wilayah siaran di Indonesia.

Pewarta : Natisha Andarningtyas/Antara

Editor : Yakop

Cover: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate di Jakarta, Selasa (18/10/2022). (ANTARA/Natisha Andarningtyas)

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM

Redaksi    Selasa, Agustus 16, 2022    Comment   

Kominfo Tegaskan Dukungan Pemerintah untuk Majunya UMKM

Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Ditjen IKP Kementerian Kominfo Septriana Tangkary dalam talkshow #PejuangLokal oleh Blibli di Grand Indonesia, Senin (15/8/2022). 

BorneoTribun Jakarta - Direktur Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Kemaritiman Direktorat Jenderal IKP Kementerian Komunikasi dan Informatika, Septriana Tangkary menegaskan, pemerintah akan selalu mendukung kemajuan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di era digitalisasi dengan berbagai program.

“Pemerintah berkomitmen untuk terus menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan ekonomi digital di Indonesia,” kata Septriana dalam talkshow UMKM di Jakarta, Senin.

Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM, kata Septriana, adalah dengan memberikan jaminan infrastruktur digital yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha mulai dari UMKM hingga e-commerce.

Upaya lain, lanjut Septriana, adalah melalui program Kredit UMKM Digital (digiKU) yang diberikan oleh pemerintah melalui Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara). Lalu, ada Pasar Digital UMKM (PaDi) yang mendorong BUMN berbelanja produk lokal dan UMKM.

Selanjutnya, ada pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) Final yang merupakan program insentif pajak bagi UMKM dengan pembebasan pajak penghasilan final sebesar 0,5 persen. Ada juga Procurement Defense dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang merupakan platform untuk memudahkan para pelaku UMKM untuk menjual produknya ke pasar pemerintah. Selain itu, juga ada Bantuan Presiden Produktif untuk UMKM.

Tidak hanya itu, lanjut Septriana, ada Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2020. Program tersebut bertujuan untuk mendukung UMKM agar tetap bertahan di masa pandemi dan mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal.

“Dan mulai Juni hingga Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informatika akan bertindak sebagai pemimpin kampanye Gernas BBI di Provinsi Papua,” tambah Septriana.

Menurut Septriana, kemajuan UMKM harus terus didukung karena UMKM merupakan salah satu pilar terkuat perekonomian Indonesia.

“UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian Indonesia yang terkuat. UMKM Indonesia sudah 65,4 juta dan telah memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar Rp8.573,9 triliun atau 61,07 persen,” kata Septriana.

Tingginya jumlah UMKM, menurut Septriana, berpengaruh positif terhadap penyerapan investasi. Selain itu, UMKM juga berhasil menciptakan 97 persen kesempatan kerja, dengan menyerap 117 juta tenaga kerja.

(SN/ANT)

Kominfo Dukung Kolaborasi Google bersama Perusahaan- Perusahaan Media

Redaksi    Rabu, Juni 30, 2021    Comment   

Kominfo Dukung Kolaborasi Google bersama Perusahaan- Perusahaan Media

Ilustrasi gambar istock.

BORNEOTRIBUN.COM - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mendukung kolaborasi Google bersama perusahaan- perusahaan media untuk menghadirkan konten serta ekosistem digital yang sehat sehingga membantu Pemerintah untuk mewujudkan percepatan transformasi digital bagi masyarakat Indonesia.

Dukungan itu disampaikan oleh Sekretaris Jendral Kementerian Komunikasi dan Informatika Mira Tayyiba yang hadir secara virtual dalam acara “Google for Media” bertajuk “Partnerships for a Healthy Web and Content Ecosystem”, Selasa.

“Kami mengapresiasi Google yang terus menghadirkan inovasi dan berbagai program untuk membantu jurnalis serta insan pers lainnya dalam mengembangkan jurnalisme yang berkualitas, sebagai salah satu syarat menciptakan ekosistem web dan konten yang sehat. Kami menyambut baik peran Google sebagai salah satu situs pencarian yang mempermudah dan melancarkan proses penemuan konten otoritatif dan kredibel, karena sangat penting bagi kita untuk mengakses konten yang sah dan terpercaya,” kata Mira membuka acara itu.

Wanita yang juga menjabat sebagai (Plt.) Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kominfo itu pun menyebutkan beberapa langkah yang sudah dikerjakan Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam rangka mempercepat transformasi digital dan menghadirkan akses digital bagi seluruh masyarakat Indonesia itu.

Mulai dari melakukan pemerataan dan peningkatan kualitas konektivitas digital, lalu menciptakan ruang digital yang bersih, sehat serta produktif hingga meningkatkan literasi dan kompetensi digital masyarakat dalam menggunakan layanan digital yang hadir di Indonesia.

Program-program yang masih dijalankan Kementerian Kominfo itu tentu tidak bisa dijalankan sendiri oleh pihak pemerintah tapi juga membutuhkan kolaborasi dengan pihak- pihak lainnya seperti media atau pun pengembang teknologi digital seperti Google.

Oleh karena itu, ia mengajak Google untuk terus aktif berkolaborasi membantu Pemerintah Indonesia mewujudkan visinya menjadi Indonesia Maju lewat program percepatan transformasi digital.

“Dukungan dan kolaborasi multipihak sangat diperlukan. Baik dari instansi pemerintah, pelaku bisnis, akademisi, hingga masyarakat luas termasuk jurnalis dan insan pers Indonesia. Untuk itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika mengajak semua pihak memperkuat kemitraan serta kolaborasi guna mewujudkan Indonesia digital, Indonesia terkoneksi, semakin digital dan semakin maju,” tutup Mira.

Beberapa program yang dikenalkan oleh Google membantu media dan insan pers di Indonesia menghadirkan konten dan ekosistem digital yang sehat berupa pelatihan yang diberikan kepada ratusan jurnalis di Indonesia untuk mengembangkan bisnis media digitalnya.

Ada juga kerjasama dengan penyedia konten video lokal untuk menghadirkan tayangan dan konten dari aplikasi yang dikembangkan anak bangsa lewat mesin pencarian Google.

Tidak hanya itu, Google juga melalui program mereka “Google News Initiative Local News Foundry” membantu media- media lokal di Indonesia mempelajari optimalisasi situs hingga monetisasi iklan di situs media mereka.

Sb: Antaranews

Menkominfo: Dorong UMKM Bangkit dengan Pasar Digital

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Menkominfo: Dorong UMKM Bangkit dengan Pasar Digital

Menkominfo Johnny G. Plate pada peluncuran Program Literasi Digital Nasional beberapa waktu lalu. (Foto: Humas Kemkominfo)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) bergerak cepat mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bangkit kembali dari dampak pandemi COVID-19. Menkominfo Johnny G. Plate menyatakan pihaknya menerapkan berbagai kebijakan strategis untuk mendongkrak eksistensi pelaku UMKM.

“Kita langsung mengambil langkah cepat dengan membentuk Forum Ekonomi Digital Kominfo yang dihadiri oleh 11 operator digital yang bersepakat menjadikan UMKM Indonesia menjadi tuan rumah di negaranya sendiri,” ujarnya dalam acara Puncak Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan tema “Kilau Digital Permata Flobamora”, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat (18/06/2021).

Menkominfo mengungkapkan, salah satu dukungan nyata yang dilakukan adalah dengan mendorong pengalihan kegiatan dagang ke platform digital atau yang kerap dikenal dengan berdagang dalam jaringan (daring) melalui ruang digital.

“Dengan menggunakan ruang digital, disinyalir potensi dagang daring yang dilakukan dapat menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Mengingat daya jangkau yang menembus batas wilayah daerah bahkan bisa mencapai negara lain,” tuturnya.

Oleh karena itu, ujar Johnny, pihaknya berkomitmen menyediakan jaringan telekomunikasi komunikasi berkualitas yang bisa digunakan pelaku usaha dalam kegiatan dagang daring, sehingga mereka dapat melakukan dagang daring dari rumahnya masing-masing tanpa harus bertatap muka.

“Kita mempunyai 348 ribu kilometer panjang kabel fiber optik yang akan membuat jaringan telekomunikasi berkualitas di berbagai daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, Menkominfo mengungkapkan, pemerintah juga memiliki sembilan satelit yang dipergunakan sebagai jaringan telekomunikasi berkualitas di berbagai daerah. Sehingga akses telekomunikasi bisa dimiliki secara merata oleh seluruh penduduk di pelosok.

“Dengan memanfaatkan sembilan satelit komunikasi saat ini kita tidak saja akan bangga dengan mempunyai satelit multifungsi kelima terbesar di dunia yang diletakkan di orbit pada Kuartal IV Tahun 2023, Satria,” paparnya.

Tak hanya itu, lanjut Johnny, Kemkominfo juga membangun Base Transceiver Station (BTS) secara masif di berbagai wilayah di Indonesia. Melalui upaya itu, Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan dapat menyediakan akses seluler 4G di seluruh pelosok Indonesia.

“Kami memastikan untuk hadirnya sinyal 4G sebagai transformasi digital nasional kita di seluruh wilayah,” tandasnya.

Kemudian, Menkominfo juga menyatakan komitmennya untuk melakukan pelatihan digital kepada seluruh pelaku UMKM yang berada di berbagai wilayah. Pelatihan ini dilakukan dengan menggandeng sejumlah pemilik platform digital sehingga para pelaku UMKM di berbagai pelosok Tanah Air dapat melakukan kegiatan dagang daring secara optimal ke depan.

“Dengan tujuan, supaya pelaku usaha di atas dapat menguasai teknik yang tepat dalam melakukan usaha di ruang digital dalam beberapa waktu ke depan. Kami terus mendorong agar UMKM dapat mengoptimalkan teknologi digital di berbagai aspek usahanya,” pungkasnya. 

(HUMAS KEMKOMINFO/UN)

Terapkan Teknologi Netral, Menkominfo: Dukung Pengembangan Ekosistem Digital

Redaksi    Jumat, Juni 04, 2021    Comment   

Terapkan Teknologi Netral, Menkominfo: Dukung Pengembangan Ekosistem Digital

Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G. Plate (kiri) dalam Peresmian 5G di Kantor Walikota Surakarta, Surakarta, Kamis (03/06/2021). - (AYH)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah menerapkan kebijakan teknologi netral dalam implementasi layanan seluler generasi kelima atau 5G. Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate mengharapkan pilihan tersebut mendukung penyelenggara layanan telekomunikasi seluler untuk mengembangkan ekosistem teknologi.

"Pemerintah telah menempatkan pilihan teknologi 5G adalah teknologi netral. Karenanya, sangat tergantung kepada pilihan operator seluler untuk memanfaatkan pilihan teknologinya," ujarnya dalam Peresmian 5G Telkomsel di Kantor Walikota Surakarta, Surakarta, Kamis (03/06/2021).

Menteri Johnny menyatakan Pemerintah dan operator seluler tidak terikat dengan jenis teknologi tertentu, sehingga memiliki kesempatan untuk memilih teknologi netral yang cocok dengan pertimbangan bisnis dan keadaan.

"Untuk itu, tentu saya berharap operator seluler memilih teknologi terapannya, teknologi baru di generasi ke-5 telekomunikasi yang tepat agar efisien, baik di infrastruktur maupun di operasionalnya, tentu itu kita harapkan," jelasnya.

Menurut Menkominfo pemilihan teknologi 5G akan membutuhkan dukungan infrastruktur yang lebih besar. Menteri Johnny menyontohkan pemilihan microcells untuk Base Transceiver Station (BTS) dan transmiter akan membutuhkan ruang deployment yang memadai.

"Karenanya kerja sama dengan pemerintah daerah juga menjadi penting, agar ada regulasi-regulasi yang memungkinkan deployment ICT infrastruktur mendukung 5G bisa dengan cepat dan mudah dilakukan. Misalnya, microcell bisa dipasang tidak saja melalui menara-menara, tetapi juga di atas gedung-gedung, juga di tiang-tiang listrik bahkan di lampu-lampu lalu lintas," tandasnya.

Guna menjaga kenyamanan dan keasrian kota, Menteri Johnny menegaskan kebutuhan regulasi agar pembangunan infrastruktur TIK tidak

tumpang tindih. “(Memastikan) sudah berada dalam rencana dan tata kota yang baik. Sehingga disamping kenyamanan dan keasrian kota tetap terjaga, di saat yang sama teknologi 5G dan 4G bisa berkembang,” ungkapnya.

Menurut Menkominfo, pembangunan infrastruktur TIK juga harus didukung di sisi hilir dengan pemanfaatan teknologi digital yang begitu berkembang untuk kepentingan masyarakat dari berbagai aspek ekonomi digital, termasuk e-commerce.

"Jangan sampai  kita membangun 5G, tetapi hilirnya dikuasai oleh teknologi atau kepentingan yang bukan kepentingan Indonesia," ujarnya.

Oleh karena itu, Menteri Johnny memastikan bahwa digital ekonomi, digital culture, digital society dan digital government, serta berbagai ekosistem digital lainnya harus dikuasai dalam negeri.

“Bahkan sampai kepada human to human, human to machine, dan machine to machine communcation harus kita gunakan untuk manfaat kita sebagai bangsa," tegasnya.

Fondasi Penyebaran Ideologi Pancasila

Dalam kesempatan tersebut Menkominfo mengingatkan arahan Presiden Joko Widodo dalam peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2021. Terutama yang berkaitan dengan dampak pembangunan infrastruktur teknologi 5G.

"Harus kita perhatikan dampaknya dan kita mitigasi resikonya, agar deploy atau penerapan 5G di Indonesia bermanfaat untuk kepentingan bangsa, rakyat dan masyarakat kita,” tegasnya.

Secara spesifik, Menteri Johnny menyatakan Presiden juga mengingatkan mengenai teknologi 5G yang kecepatannya mencapai 20 sampai 100 kali itu jangan sampai di hilirnya mengganggu.

"Kalau pemerintah membuat regulasi, mengambil bagian bersama-sama operator seluler membangun ICT infrastruktur di sisi hulu upstream, maka kita juga harus memastikan di sisi hilir, di downstream agar pemanfaatan teknologi baru ini berguna bagi kita. Jangan menjadi tempat berkembangnya radikalisme, jangan menjadi tempat berkembangnya transnational ideology yang menabrak ideologi bangsa kita," tandasnya.

Menkominfo mengaskan bahwa teknologi 5G harus menjadi fondasi bangsa yang kuat untuk mengimplementasikan, menghadirkan dan membumikan ideologi Pancasila di dalam hati dan kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, Menteri Johnny Didampingi Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika; Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika; Ahmad Ramli, dan Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi, dan juga hadir Anggota Komisi I DPR-RI Muhammad Farhan.

Hadir juga Walikota Surakarta Gibran Rakabuming Raka, Wakil Walikota Surakarta Teguh Prakosa, Komisaris Utama PT. Telkomsel Wishnutama Kusubandolio, Direktur Utama Telkomsel Hendri Mulya Syam, dan jajaran komisaris PT. Telkomsel.

Editor: Yakop

Sosialisasikan Website Kecamatan, Sukardi : Manfaatkan Sebagai Sarana Publikasi dan Pelayanan Publik

Redaksi    Kamis, Mei 06, 2021    Comment   

Sosialisasikan Website Kecamatan, Sukardi : Manfaatkan Sebagai Sarana Publikasi dan Pelayanan Publik

Sosialisasi Website Kecamatan di Sekayam

BorneoTribun Sanggau, Kalbar Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan pelayanan publik yang baik, cepat dan mudah diakses. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau laksanakan sosialisasi dan serah terima pengelolaan Website Kecamatan.

Adapun kegiatan sosialisasi dan serah terima pengelolaan Website Kecamatan tersebut telah dilaksanakan di Kantor Kecamatan Entikong dan Kantor Kecamatan Sekayam pada Rabu (5/5/2021).

Kegiatan sosialisasi dan serah terima pengelolaan website, di Kecamatan Entikong dihadiri Sekretaris Camat Kosmas Yul, S.Sos.,M.Si, Kasubbag Perencanaan Keuangan Yuliana, S.Pd, Kasi Kesra Kristian Yosep, S.Sos, dan Staf (admin PPID) Kecamatan Entikong. Kemudian di Kecamatan Sekayam dihadiri oleh Camat Sekayam Junaidi, SE., Sekretaris Camat Abdul Auf, S.Sos, Kasi Ekbang Ade Abdullah, S.Pd, Kasi Kesra Siban, Staf (admin PPID) Kecamatan Sekayam. 

PPID Utama Kabupaten Sanggau Sukardi, S.Kom, dan tim IT Dinas Kominfo Kabupaten Sanggau mewakili Kadis Kominfo Kabupaten Sanggau Kasi Layanan Informasi Publik dan Hubungan Media menjelaskan bahwa maksud dari kegiatan tersebut guna mendorong Pemerintah Kecamatan supaya memanfaatkan Website (media online) dalam menyebarkan informasi serta publikasi kegiatan yang dilakukan oleh Kecamatan yang bersangkutan sehingga masyarakat luas dapat mengetahui berbagai informasi yang disajikan serta dapat pula mengaksesnya. 

"Pemerintah Kecamatan juga dapat memanfaatkan media online tersebut dalam pelayanan publik, untuk itu diharapkan agar informasi yang muat di website tersebut haruslah diperbaharui secara berkala sehingga masyarakat yang membutuhkan informasi selalu mendapatkan informasi yang terbaru (up to date)," Papar Sukardi.

Sementara itu, Sekretaris Camat Entikong, Kosmas Yul pada kesempatan yang sama mengungkapkan bahwa dengan adanya Website Kecamatan Entikong, hal itu dapat mendukung Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik kepada masyarakat. 

“Saya mendukung adanya Website Kecamatan ini sehingga kedepannya akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh berbagai informasi serta dapat mengaksesnya secara langsung melalui website tersebut”, tuturnya.

Sekcam juga menambahkan dengan adanya website Kecamatan, silakan masyarakat mengunjungi situs resmi kecamatan https://kecentikong.sanggau.go.id/ agar dapat mengetahui berbagai informasi terkait dengan pelayanan serta informasi lainnya.

Selanjutnya Camat Sekayam Junaidi pada kesempatan tersebut mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Daerah yang telah mewujudkan Website Kecamatan sehingga dapat membantu pemerintah kecamatan dalam menyebarkan informasi publik kepada masyarakat.

"Harapan kedepannya website ini mampu menyajikan berbagai informasi tentang Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan Sekayam dan dapat diakses oleh masyarakat pula,"Ucapnya.

Camat juga mengajak masyarakat untuk mengunjungi situs resmi website kecamatan Sekayam https://kecsekayam.sanggau.go.id/ agar dapat mengetahui berbagai informasi terkait dengan pelayanan serta informasi lainnya di wilayah kecamatan Sekayam. ( Lbr/Rh )

Kemkominfo imbau masyarakat tak sebarkan konten ledakan bom Makassar

Redaksi    Senin, Maret 29, 2021    Comment   

Kemkominfo imbau masyarakat tak sebarkan konten ledakan bom Makassar

Seorang polisi mengatur lalu lintas setelah ledakan di luar sebuah gereja di Makassar pada 28 Maret 2021. (Foto: AFP/Daeng Mansur)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten baik video maupun foto terkait ledakan bom yang terjadi di di depan gerbang Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu.

"Kominfo mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarluaskan konten, baik berupa video maupun foto berisi aktivitas kekerasan, potongan tubuh, luka-luka, dan konten-konten lainnya yang tidak selayaknya untuk dibagikan kepada publik," ujar Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedy Permadi kepada Antara, Minggu.

Dedy berharap ruang digital seperti media sosial maupun aplikasi pesan singkat tidak digunakan untuk penyebarluasan konten-konten seperti yang dimaksud.

"Kominfo meyakini bahwa aktivitas terorisme di ruang fisik maupun ruang digital tidak dapat ditoleransi dan harus diantisipasi dengan kerja bersama dari seluruh komponen bangsa," kata dia.

Imbauan serupa dikeluarkan oleh Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto.

"Kami meminta kepada warga untuk tetap tenang dan serahkan prosesnya kepada aparat keamanan. Kami juga minta warga agar jangan posting gambar-gambar ledakan apalagi korban ledakan," ujar Moh Ramdhan Pomanto.

Ia mengatakan, mengunggah dan menyebarkan gambar-gambar ke jejaring media sosial adalah bagian dari upaya pelemahan, sehingga dirinya meminta warga untuk bijak dalam membagikan gambar. Wali kota mengajak warga saling menguatkan satu sama lain serta mendukung aparat keamanan dalam mengusut tuntas insiden ledakan tersebut.

Insiden ledakan yang diduga bom terjadi di sekitar Gereja Katedral, Jalan Kajaolalido, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Minggu, sekitar Pukul 10.30 WITA.

Ledakan yang berada di sekitar Polsek Ujung Pandang dan Polrestabes Makassar serta Kantor Balaikota Makassar itu langsung membuat heboh dan aparat kepolisian langsung bergerak ke lokasi kejadian untuk mengamankan lokasi.

Ledakan yang belum diketahui pasti asal sumbernya tersebut terjadi saat jemaat gereja sedang beribadah di gereja.

Peristiwa ini diduga menimbulkan korban jiwa. Sejumlah korban luka-luka langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis.

Sumber: Antaranews

Bangun dari Hulu ke Hilir, Menteri Johnny: Utilisasi Infrastruktur TIK Jadi Fokus Utama

Redaksi    Jumat, Maret 26, 2021    Comment   

Bangun dari Hulu ke Hilir, Menteri Johnny: Utilisasi Infrastruktur TIK Jadi Fokus Utama

Menkominfo Johnny G. Plate dalam pembukaan Kick-off Meeting Langkah-langkah Implementasi Program Infrastruktur BTS dan Pola Bisnis BTS, di Denpasar Bali, Kamis (25/03/2021). - (AYH)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mempercepat konektivitas digital dengan membangun dan menggelar infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dari hulu hingga hilir. Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan saat ini Kementerian Kominfo memfokuskan pada utilisasi infrastruktur TIK sebagai salah satu fokus utama.

“Membangun infrastruktur pasif saja tidak cukup. Kita harus memastikan pembangunan infrastruktur pasif ditindaklanjuti untuk menghasilkan infrastruktur aktif, sehingga 4G coverage sinyalnya bisa betul-betul rill hadir di wilayah-wilayah kerja yang sedang kita lakukan. Ini agar utilisasinya menjadi lebih baik,” tandasnya dalam pembukaan Kick-off Meeting Langkah-langkah Implementasi Program Infrastruktur BTS dan Pola Bisnis BTS, di Denpasar Bali, Kamis (25/03/2021).

Menteri Johnny mengungkap arahan Presiden Joko Widodo mengenai peningkatan utilisasi infrastruktur TIK, terutama utilisasi backbone broadband Palapa Ring. 

“Untuk itu harus dicarikan semua cara dan jalan yang dimungkinkan untuk memastikan peningkatan utilisasi, termasuk penambahan atau melengkapi networking infrastruktur itu sendiri dalam rangka konektivitas nasional.” jelasnya.

Menkominfo menegaskan bahwa kepastian pembangunan fisik secara pasif juga harus ditunjang dengan kepastian menghadirkan sinyal 4G. Sehingga melalui pembangunan infrastruktur aktif menjadi tugas bersama antara Kementerian Kominfo dan mitra kerja. “Masyarakat sangat berharap dan menunggu kesuksesan kita,” tegasnya.

Dalam rapat itu, Menteri Johnny menyatakan Kementerian Kominfo pada tahun 2021 dan 2022 mempunyai tugas besar di empat aspek. Menurut Menteri Johnny empat aspek tersebut merupakan pembangunan infrastruktur dari hulu sampai ke hilir.  Selain utilisasi, aspek lain adalah pemerataan infrastruktur TIK, tata kelola data, dan digitalisasi penyiaran.

Untuk Pemerataan dan Efisiensi

Mengenai pemerataan ketersediaan infrastruktur TIK, Menkominfo menyebutkan pembangunan Base Trasnsceiver Station (BTS) merupakan infrastruktur hulu atau pembangunan fisik teresterial telekomunikasi ground segment yang akan dibangun dengan semua perangkatnya.

“Tahun 2021 ada 4.200 BTS untuk 4.200 desa dan kelurahan di wilayah 3T, dan tahun depan 2022 3.704 BTS untuk 3.704 desa dan kelurahan di wilayah 3T. Satu desa 1 BTS,  satu Kelurahan 1 BTS,” jelasnya. 

Menteri Johnny menjelaskan pembangunan infrastruktur BTS hingga tahun 2020 telah dibangun 1.209 BTS atau total sebanyak 9.113 BTS yang akan menjadi tugas Badan Layanan Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BLU BAKTI) Kementerian Kominfo.

“Sisanya 3.435 desa dan kelurahan menjadi tugas bersama operator seluler, yang kita harapkan dengan spirit and semangat yang sama, kita selesaikan secara simultan sampai tahun 2022,” tandasnya.

Mengenai aspek tata kelola data. Menteri Kominfo memastikan tata kelola data yang memadai menandakan Indonesia sebagai bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan tata kelola yang baik sebagai upaya pengambilan kebijakan pemerintah dan negara yang akurat. 

“Saat ini dianggap perlu perbaikan yang menyeluruh atas tata kelola data nasional pemerintah dalam rangka menghasilkan Satu Data Nasional. Kita semuanya tahu pusat-pusat data tersebar di seluruh level atau tingkatan pemerintahan, baik  pemerintahan pusat, pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dengan standar yang berbeda-beda,” ujarnya.

Menteri Johnny menyatakan saat ini, Indonesia memiliki 2.700 pusat data dan server. Dari jumlah tersebut hanya 3% yang memenuhi standar global. Menurut Menkominfo hal tersebut memberikan implikasi yang luas dalam rangka interoparabilitas cleansing dan cleaning data untuk menghasilkan satu data yang digunakan dalam rangka pengambilan kebijakan negara.

“Termasuk pada saat Covid-19 ini seperti misalnya perlindungan sosial, bantuan-bantuan atau kebijakan-kebijakan lain, di mana dibutuhkan sekali akurasi data dan level atau tingkat kualitas data itu sendiri,” jelasnya.

Oleh karena itu, Kementerian Kominfo mendapat tugas memastikan tersedianya Satu Pusat Data Nasional Pemerintah yang harus melayani keseluruhan data dari berbagai sektor. “Baik di tingkat pemerintah pusat seperti kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Menurut Menteri Johnny apabila tata kelola data berhasil dilakukan dengan baik, tentu efisiensi pemanfaatan fiskal menjadi lebih baik dan bisa digunakan untuk kepentingan lainnya. “Saat ini kita juga tahu aplikasi di Indonesia ini yang hanya untuk pemerintah saja lebih dari 24 ribu, kita butuhkan satu super aplikasi agar terdapat atau terjadinya efisiensi dalam pola dan cara berkomunikasi di antara pemerintah, kita harus selesaikan Pusat Data Nasional,” tandasnya. 

Menteri Kominfo menyatakan aspek lain yang menjadi fokus Kementerian Kominfo di tahun 2021-2022 adalah digitalisasi penyiaran, yang merupakan mandat Undang-Undang Cipta Kerja sektor Pos Telekomunikasi dan Penyiaran.

“Kita harus memastikan lembaga penyiaran publik nanti berhasil sebagai tulang punggung untuk melakukan Analog Switch Off pada 2 November 2022. Karenanya, kita membutuhkan untuk membangun infrastruktur fisik untuk mendukung dan menunjang Analog Switch Off di seluruh wilayah nasional kita,” ujarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Menteri Johnny menilai kesiapan untuk menyukseskan digitalisasi penyiaran bukan pekerjaan yang mudah. 

Dalam Kick-off Meeting itu hadir Direktur Jenderal Sumber Daya Perangkat Pos dan Informatika Ismail, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika Ahmad Ramli, Inspektur Jenderal Dody Setiadi, Direktur Utama BAKTI Kominfo Anang Latif, Juru Bicara Kementerian Kominfo Dedi Permadi, dan Dewan Pengawas serta Direksi BAKTI Kominfo.

Selain itu, juga hadir mitra BAKTI Kementerian Kominfo yakni PT. Telkom Infra, PT. MTD, PT. Aplikanusa Lintasarta, PT. Huawei, PT. SEI, PT. Infrastruktur Bisnis Sejahtera dan PT. ZTE. Para kemitraan tersebut merupakan pemenang pembangunan BTS Paket 1,2,3,4 dan 5. (Kominfo)

DPD dukung Kominfo dalam Akselerasi Transformasi Digital

Redaksi    Jumat, Maret 26, 2021    Comment   

DPD dukung Kominfo dalam Akselerasi Transformasi Digital

Petugas menunjukan aplikasi perizinan online di Mal Pelayanan Publik DKI Jakarta, Jakarta, Jumat (26/2/2021). - (antarafoto)

BORNEOTRIBUN JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk program akselerasi transformasi digital di Indonesia.

Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI, Badikenita Br. Sitepu, menyatakan dukungan lembaga tersebut untuk pembangunan Pusat Data Nasional, Pelayanan Publik lewat smart city, dan Pembangunan Infrastruktur Digital Nasional.

"Kami mendukung satu data melalui pembangunan Pusat Data Nasional untuk memberikan pelayanan satu data dan menunjang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam pelayanan publik. Selain itu sepakat untuk menyukseskan program kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dalam mewujudkan infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital, dan masyarakat digital di Indonesia," kata Badikenita, dalam keterangan pers bersama Kominfo, dikutip Kamis.

Menteri Kominfo Johnny G. Plate dalam rapat pembahasan perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik tersebut, memberikan masukan terkait pengembangan teknologi informatika dan komunikasi dalam peningkatan pelayanan publik.

"Pembangunan infrastruktur digital di seluruh Indonesia penting untuk menunjang pelayanan publik secara digital yang andal. Demi mewujudkan hal tersebut, Kementerian Kominfo bersama operator seluler nasional senantiasa memprioritaskan perluasan akses internet dan pembangunan infrastruktur digital pada layer backbone, middle-mile, hingga last-mile," kata Johny.

Indonesia saat ini memiliki infrastruktur tulang punggung serat optik nasional sepanjang 342.239 kilometer, yang dibangun dan dikembangkan bersama operator telekomunikasi. Sebanyak 12.229 kilometer di antararnya termasuk Jaringan Palapa Ring.

"Di layer middle-mile, Indonesia memaksimalkan penggunaan teknologi fiber-link network dan juga microwave-link network untuk pengadaan jaringan. Di samping dua teknologi tersebut, Indonesia juga memiliki 5 (lima) satelit telekomunikasi nasional dan mengelola 4 (empat) satelit telekomunikasi asing, dengan total kapasitas sebesar 50 Gbps," kata Johnny.

Untuk layer last-mile, pemerintah bersama dengan operator seluler, telah membangun 533.988 base-transceiver station untuk menyambungkan jaringan middle-mile dengan jaringan mobile broadband atau jaringan seluler di last-mile.

“Selain itu, terdapat fixed broadband yang terdiri dari fiber-to-the-home, Wi-Fi, dan LAN. Teknologi satelit juga membantu mendukung jaringan di layer last-mile," kata Johnny.

Pemerintah saat ini berupaya meningkatkan rasio internet link untuk memperkecil disparitas digital, baik secara jumlah penduduk maupun kualitas.

Prioritas Kominfo saat ini adalah membangun infrastruktur sampai 2024, yaitu pembangunan BTS 4G di 12.5548 desa dan kelurahan hingga akhir 2022.

Infrastruktur di 3.435 titik merupakan komitmen operator telekomunikasi, sementara 9.113 menjadi wilayah kementerian melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi karena berada di wilayah 3T.

"Sampai dengan tahun 2020, telah digelar infrastruktur telekomunikasi 4G di 1.209 desa/kelurahan 3T melalui upaya upgrading BTS. Pembangunan di 7.904 desa/kelurahan lainnya telah dimulai sejak penandatanganan kontrak payung pada akhir Februari lalu. Harapannya, 4.200 titik BTS 4G akan terbangun pada tahun 2021 ini dan 3.704 lainnya dapat diselesaikan pada tahun 2022 mendatang, 10 tahun lebih cepat dari rencana awal di tahun 2032," kata Johnny.

Pemerintah juga akan meluncurkan Satelit Multifungsi SATRIA-1 yang akan mencukupi kebutuhan internet cepat untuk 150.000 titik layanan publik pada kuartal III tahun 2023.

Satelit SATRIA-1 adalah realisasi komitmen Pemerintah untuk menjangkau wilayah blankspot di daerah 3T dan perbatasan.

“Adapun 150.000 titik fasilitas publik yang akan dijangkau oleh satelit ini terdiri dari 3.700 fasilitas kesehatan, 93.900 sekolah/pesantren, 47.900 kantor pemerintah daerah, dan 4.500 titik layanan publik lainnya. Dengan total kapasitas satelit sebesar 150 Gbps, masing- masing titik akan mendapatkan kapasitas sebesar 1 Mbps,” kata Johnny.

Kominfo saat ini juga menambah dan menata kembali (farming dan refarming) spektrum frekuensi radio pada tiga lapisan spektrum, yaitu coverage layer, capacity layer, dan super data layer.

"Demi menjaga kualitas layanan telekomunikasi yang optimal, sedang diupayakan pula pembangunan Pusat Monitoring Telekomunikasi (PMT) Nasional. Melalui PMT, pemerintah dapat memonitor quality of service (QoS) dan quality of experience (QoE) telekomunikasi melalui pengukuran real-time yang menjangkau seluruh wilayah Indonesia dalam menangani gangguan kualitas layanan telekomunikasi secara lebih cepat, efektif, dan efisien," kata Johnny.

Pemerintah sedang membangun sistem yang mendukung interoperabilitas dan integrasi data secara nasional.

“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, akan dibangun Pusat Data Nasional (PDN) yang ditargetkan dapat beroperasi penuh pada tahun 2024 mendatang demi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan inisiatif Satu Data Indonesia,” kata Johnny.

Sementara itu, untuk pelayanan publik, terdapat Gerakan Menuju 100 Smart City yang ditujukan bagi 100 kabupaten dan kota terpilih.

“Gerakan ini ditujukan agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat semakin mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan dengan berbasis data, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” kata Johnny.

Kementerian juga menyiapkan Program Pembangunan SDM di era digital.

“Menggunakan konsep 'piramida' untuk mencakup seluruh tingkat kecakapan. Di level kecakapan digital dasar, edukasi literasi digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) Siberkreasi. Di level kecakapan digital menengah, disediakan beasiswa Program Digital Talent Scholarship (DTS) untuk upskilling di bidang digital untuk menghadapi industri 4.0 dengan target pekerja level teknis dan profesional. Di level praktisi tingkat pimpinan, disediakan beasiswa Program Digital Leadership Academy (DLA) untuk para decision maker dari sektor publik, sektor swasta, dan akademisi,” kata Johnny.

Mengenai tata kelola sistem elektronik sektor publik maupun privat Menteri Kominfo menyatakan Pemerintah memperkuat dengan regulasi pendukung. “Kementerian Kominfo bersama Dewan Perwakilan Rakyat tengah mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Data Pribadi (PDP). Pengesahan RUU PDP sendiri saat ini menjadi hal yang mendesak untuk dilakukan demi memastikan pelindungan data pribadi, keamanan, dan kedaulatan data terpenuhi,” kata Johnny.

Johnny juga merinci beberapa regulasi yang telah ada dan perlu dilaksanakan antara lain UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah melalui UU No. 19 Tahun 2016 (UU ITE), UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar), Peraturan Pemerintah (PP) No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik, PP No. 46 Tahun 2021 tentang Postelsiar, dan Peraturan Menteri (PM) No. 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Privat.

Oleh: Antaranews

Kominfo Buka Pendaftaran Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2021

Redaksi    Senin, Februari 01, 2021    Comment   

Kominfo Buka Pendaftaran Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2021

sumber: akun instagram Kementerian Kominfo

BorneoTribun | Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) kembali membuka Program Beasiswa S2 Dalam dan Luar Negeri Tahun 2021.

Program ini merupakan salah satu wujud komitmen Kementerian Kominfo untuk pengembangan kapasitas sumber daya manusia khususnya di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Program Beasiswa ini terbuka bagi aparatur pemerintah Pusat maupun Daerah termasuk TNI dan POLRI dan juga masyarakat umum dari instansi swasta.

Disebutkan dalam pengumuman yang dilansir pada laman kominfo.go.id, sebagai bentuk kebijakan di masa pandemi COVID-19, metode pembelajaran Program Beasiswa S2 Dalam Negeri akan mengikuti kebijakan pemerintah. Sedangkan pemberangkatan penerima beasiswa Program Beasiswa S2 Luar Negeri akan mempertimbangkan kondisi perkembangan pandemi, kebijakan pemerintah dan perguruan tinggi di negara tujuan studi serta metode pembelajaran yang akan digunakan.

Dalam hal kebijakan perguruan tinggi dan negara tujuan studi menggunakan metode pembelajaran distance learning atau memberlakukan pembelajaran daring, penerima beasiswa akan mengikuti proses pembelajaran di kota domisili masing-masing atau sesuai ketentuan yang diberlakukan.

A. PROGRAM BEASISWA S2 DALAM NEGERI

Persyaratan Umum:

1. Masa kerja minimum 2 tahun;

2. Belum memiliki gelar S2 dan tidak sedang mengikuti program pendidikan S2 dari lembaga lain;

3. Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih; dan

4. Pendaftar beasiswa hanya diperkenankan untuk mendaftar pada kelas regular.

Persyaratan Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada instansi pemerintah Pusat dan Daerah, TNI/POLRI berstatus aktif;

2. Masa kerja minimum 2 tahun (terhitung sejak menjadi CPNS bagi pendaftar dari PNS);

3. Berusia maksimum 37 tahun pada saat mendaftarkan diri;

4. Bagi PNS di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), berusia maksimum 42 tahun pada saat mendaftarkan diri. Daftar daerah 3T mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020 – 2024 tanggal 27 April 2020 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar tanggal 2 Maret 2017;

5. Mendapatkan izin dan rekomendasi dari pejabat berwenang (minimum pimpinan instansi setingkat Eselon II) di instansi yang bersangkutan untuk menjalani pendidikan;

6. Persyaratan standar IPK minimal 3,00 untuk bidang komunikasi dan Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan serta minimal 2,90 untuk bidang informatika;

7. Tidak ditujukan bagi PNS dengan jabatan fungsional pengajar pada instansi sektor pendidikan; dan

8. Persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa S2 Ilmu Komunikasi adalah tugas dan fungsinya terkait dengan pelayanan informasi dan kehumasan pemerintah dan persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa Informatika, adalah tugas dan fungsinya terkait dengan tata kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)/Keamanan Informasi serta persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk mengikuti Program Beasiswa S2 Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan adalah tugas dan fungsinya terkait dengan pembuatan kebijakan di instansi yang bersangkutan.

Persyaratan Khusus untuk Masyarakat Umum:

1. Warga Negara Indonesia (WNI);

2. Usia maksimum pelamar 33 tahun pada saat mendaftarkan diri;

3. Latar belakang pekerjaan di sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi dan pelaku startup lokal;

4. Masa kerja minimum 2 tahun;

5. Mendapatkan izin dari pimpinan yang berwenang untuk menjalani pendidikan;

6. Menyertakan surat keterangan anjuran atau surat rekomendasi dari pimpinan, dosen atau tokoh lain yang memiliki kredibilitas;

7. Persyaratan standar IPK minimal 3,00 untuk bidang komunikasi dan Kepemimpinan dan Inovasi Kebijakan serta minimal 2,90 untuk bidang informatika; dan

8. Persyaratan lainnya mengikuti persyaratan masing-masing Perguruan Tinggi yang dipilih.

PROGRAM BEASISWA S2 LUAR NEGERI

Beasiswa S2 Luar Negeri Kementerian Komunikasi dan Informatika TA 2021 kembali dibuka bagi ASN/Anggota TNI/POLRI dan masyarakat umum yang berminat untuk melanjutkan studi Magister di bidang studi terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi. Pelamar dapat mendaftar dengan 5 (lima) pilihan Negara tujuan studi, yaitu Tiongkok, India, Hungaria, Belanda, dan Jepang dengan daftar universitas sudah ditetapkan oleh Kementerian Kominfo.

Pendaftaran untuk program beasiswa S2 Luar Negeri dibuka dari tanggal 28 Januari 2021 dengan batas waktu pendaftaran:

1. 28 Februari 2021, untuk skema beasiswa Kominfo-StuNed dan beasiswa ke negara tujuan studi Tiongkok (Tsinghua University); dan

2. 19 Maret 2021, untuk beasiswa ke Negara tujuan studi lainnya.

Calon pendaftar diminta agar memperhatikan batas waktu pendaftaran ke Kementerian Kominfo serta perguruan tinggi yang dituju. Kunjungi laman kominfo.go.id untuk informasi selengkapnya. 

(YK/HUMAS KEMENTERIAN KOMINFO/UN)