Berita Borneotribun.com: Ketapang Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ketapang. Tampilkan semua postingan

Kamis, 17 April 2025

Kejari Ketapang Keberatan Dituding Sepelekan Kasus, Kasi Intel: "Tidak Ada Kepentingan dan Intervensi"

Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang.
KETAPANG - Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang mengeluarkan keterangan resmi terkait framing negatif soal pihaknya  dituding menolak laporan dugaan korupsi seorang Kepala Desa di Ketapang. Laporan ini sebelumnya disampaikan oleh warga beberapa waktu lalu. 

Kepala Seksi Intelijen Kejari Ketapang, Panter Rivay Sinambela mengatakan, laporan dua orang oknum itu berupa dugaan penyimpangan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) tahun anggaran 2025 dengan dugaan kerugian sebesar 15 juta rupiah. 

Tetapi, yang muncul di publik justru memutar balikan keterangan, bahkan membuat narasi negatif seolah olah Kejari Ketapang menyepelekan laporan masyarakat. 

"Menggiring opini, memaksakan sebuah perkara dan membuat isu buruk bagi Kejaksaan Negeri Ketapang melalui sebuah narasi berita online. Ini sudah tidak sesuai dengan kode etik jurnalis harusnya berita itu berimbang antara fakta dan opini," kata Panter Sinambela, Rabu sore 16/04/2025) di kantornya. 

Panter menegaskan penegakan hukum yang dilakukan pihaknya bukan karena intervensi melainkan berdasarkan Bukti dan Fakta. Apalagi berdasarkan pesanan dan dijadikan kepentingan pihak tertentu. 

"Kami melakukan penegakan hukum sesuai bukti yang lengkap, nyata dan fakta. Tidak ada kekuatan manapun yang bisa mempengaruhi proses penegakan hukum, selama memenuhi unsur pidananya," tegas Panter.

Ditegaskan dia, Kejari Ketapang selalu menindaklanjuti semua laporan masyarakat yang masuk, dengan melakukan pengkajian awal. Melakukan langkah oordinasi dengan pihak terkait. 

"Semua laporan masyarakat kita tindaklanjuti, tentunya dengan melakukan pengkajian terlebih dahulu sesuai aturan dan prosedur yang ada. Dengan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait," tandasnya.

Reporter: Muzahidin

Senin, 14 April 2025

Uang Parkir Areal Rumah Sakit Agoesdjam Diduga Jadi Lahan Korupsi dan Pungli

Uang Parkir Areal Rumah Sakit Agoesdjam Diduga Jadi Lahan Korupsi dan Pungli
Uang Parkir Areal Rumah Sakit Agoesdjam Diduga Jadi Lahan Korupsi dan Pungli.
KETAPANG - Bertahun tahun uang parkir di areal rumah sakit Agoesdjam Ketapang tidak dapat ditarik oleh Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemasukan Kas Daerah dari sektor retribusi. Padahal, setiap hari pihak rumah sakit menerima setoran dari para juru parkir (Jukir) sebesar 40 persen dari pemasukan para Jukir. 

Kuat dugaan dana parkir yang disetor Jukir ke Bendahara rumah sakit itu digelapkan, tidak masuk ataupun dicatat sebagai pendapatan rumah sakit dan tidak di setor ke Kas Daerah. Duit kutipan uang parkir ini diduga dibagi bagi untuk kepentingan pribadi antara bendahara, sekretaris rumah sakit hingga mengalir ke direktur rumah sakit. 

Dari investigasi informasi yang dihimpun Borneotribun, para Jukir (juru parkir) menyerahkan setoran setiap hari ke bendahara rumah sakit sebesar 40 persen dari pendapatan markir.

Diterangkan, kalau rata-rata jumlah kendaraan yang masuk dalam kawasan rumah sakit sekitar 1.000 sampai 1.500 perhari. 

Praktek dugaan korupsi ataupun pungli ini terjadi karena parkir itu tidak dikelola secara profesional. Pengelolaanya dilepas kepada oknum masyarakat. Sehingga tidak dapat disebut sebagai pemasukan yang sah dari usaha lain-lain rumah sakit.

Akibat kondisi itu, sering kali para pengunjung rumah sakit mengeluhkan kehilangan barang yang mereka pakai saat markirkan kendaraan. Pengunjung hanya pasrah, tidak dapat meminta pertanggung jawaban dari masyarakat yang bekerja memarkirkan kendaraan, karena seringkali hanya menimbulkan masalah dan keributan. 

Dinas Pendapatan Daerah Ketapang tidak berdaya menarik retribusi dalam kawasan rumah sakit karena areal itu bukan sebagai objek pajak atau retribusi sebagaimana dimaksud dalam Perda nomor 3 tahun 2023 tentang pajak dan retribusi daerah. 

"Pemda tidak dapat setoran retribusi parkir dalam kawasan rumah sakit karena dikelola langsung oleh mereka, sejauh ini tidak diketahui berapa jumlah uang parkir dan bagaimana pengelolaannya. Itu urusan rumah sakit karena mereka BLUD ( Badan Layann Umum Daerah)," ujar Willy, Kepala Seksi Pendapatan dinas Pendapatan Daerah Ketapang, Sabtu 12 April 2025.

Guna mendapatkan informasi dan penjelasan, Borneotrbun berkali kali meminta waktu dengan pelaksana tugas direktur RSUD, dr Feria Kowira, namun selalu berdalih rapat dan sedang menyiapkan laporan ke atasan. "Rapat, mau sampaikan laporan ke atasan," ujarnya. 

Anggota DPRD fraksi Demokrat Nursiri meminta manajemen berlaku jujur dan transparan dalam menjalankan manajemen rumah sakit. Menurut Nursiri, banyak persoalan yang musti diperbaiki agar layanan kepada publik menjadi lebih baik.

"Keluhan layanan rumah sakit sudah sering diterima dari masyarakat. Pernah kami Sidak di rumah sakit itu. Perlu segera di perbaiki dan dibenahi agar layanan kepada masyarakat menjadi lebih baik. Termasuk soal parkir. Kasian orang, yang datang ke rumah sakit adalah orang yang sedang alami kesusahan, jangan dibuat susah lagi," kata dia beberapa hari lalu. 

Ia mendorong Pemda membenahi tata kelola parkir di rumah sakit. Agar lebih tertib, dan bisa memberikan pendapatan, maka seharusnya pengelolaanya dilakukan secara profesional bermitra dengan swasta. 

"Biar jelas dan daerah dapat pemasukan, harusnya rumah sakit dapat gunakan pihak ketiga. Ada keamanan bagi pemilik kendaraan, tidak ada pungli lagi," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

Jumat, 11 April 2025

Uang Parkir Di Agoesdjam Ketapang Gelap, Dikelola Tidak Transparan

Uang Parkir Di Agoesdjam Ketapang Gelap, Dikelola Tidak Transparan
Uang Parkir Di Agoesdjam Ketapang Gelap, Dikelola Tidak Transparan.
KETAPANG - Pengelolaan parkir di rumah sakit Agoesdjam Ketapang tidak transparan, bahkan diduga tidak disetor sebagai pendapatan daerah.

Uang setoran yang dikutip langsung oleh rumah sakit dari para juru parkir (Jukir) terkesan disembunyikan dan rentan diselewengkan karena dikelola langsung bendahara.

Seorang Jukir menjelaskan, uang parkir disetor kepada pihak dalam rumah sakit melalui ordal (orang dalam). 

"Parkir kami setor orang dalam di rumah sakit," ujarnya.

Anggota dewan pengawas Andre Fahreza juga mengaku tidak tahu masalah ini. Menurut dia, soal keuangan dan kegiatan, rumah sakit terkesan sangat tertutup. 

"Kami tidak tahu. Kalau dewas lain saya kurang tau ya, sangat tertutup soal-soal keuangan di rumah sakit," kata Andre, Jumat, (10/04/2025). 

Tak hanya soal parkir, soal limbah medis juga menjadi pertanyaan. Karena dari cerita yang disampaikan, limbah itu dikelola oleh pihak ketiga dengan pola kontrak.

"Sempat nyebut kalau limbah rumah sakit berhutang sampai milyaran dengan vendor. Itu jaman Feria," imbuhnya.

Ragam hal ini terjadi diduga karena tidak ada aturan jelas. Instrumen pengaturan soal ini berupa Perda maupun Perbub khusus pengelolaan dana Parkir Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum tersedia. Sehingga diduga menjadi celah menguntungkan. 

Yang ada dan mungkin mendekati hanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah 

Kemudian, Permendagri nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah, Dengan Pihak Ketiga.

Ataupun, PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

Plt rumah sakit, dr Feria Kowira milih diam dikonfirmasi soal ini. Konfirmasi yang disampaikan Borneotribun pada Jumat pagi 10 April 2025 tidak dijawab.  

Desas desus beredar, kondisi ini sengaja diciptakan untuk kepentingan pribadi. Termasuk persoalan pengelolaan limbah bekas medis diduga sahabat baik Plt rumah sakit. 

Terpisah, Kepala dinas Perhubungan Ketapang Akia menyampaikan, parkir di rumah sakit bukan kewenangan pihaknya. Termasuk soal pendapatan yang disetor ke kas daerah juga masih gelap. 

"Kalau RSUD itu internal mereka, bukan kewenangan Dishub," ujar Akia, Jumat sore, (10/04/2025) lewat pesan tertulis. 

Publik mulai curiga sehingga berharap seluruh persolan di RSUD di audit secara gamblang dan hasilnya diketahui publik. 

"Sebagaimana perintah Bupati pak AW yang berharap agar rumah sakit berbenah memberikan pelayanan dan lebih transparan dalam pengelolaan anggaran," kata Ridwan salah seorang warga Ketapang. 

Reporter: Muzahidin

PT WHW Salurkan 486 Paket Sembako Idul Fitri untuk Warga Prasejahtera di Kecamatan Kendawangan

PT WHW Salurkan 486 Paket Sembako Idul Fitri untuk Warga Prasejahtera di Kecamatan Kendawangan
PT WHW Salurkan 486 Paket Sembako Idul Fitri untuk Warga Prasejahtera di Kecamatan Kendawangan.

Ketapang, 8 April 2025 — PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kembali menggelar kegiatan tahunan "WHW Berbagi Idul Fitri" untuk mendukung masyarakat sekitar area operasional perusahaan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. 

Kegiatan tersebut berlangsung mulai 25 hingga 28 Maret 2025 dan menjangkau sedikitnya lima dusun di Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat. Program ini merupakan wujud kepedulian PT WHW terhadap masyarakat prasejahtera, lansia, yatim, disabilitas, serta janda dengan tanggungan. 

Manajer CSR PT WHW, Ari Djanuar Prasetio, menjelaskan, Program WHW Berbagi Idul Fitri ini diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat, sehingga mereka dapat merayakan momen kebahagiaan Idul Fitri bersama keluarga dengan lebih bermakna "Program ini merupakan salah satu wujud nyata dari komitmen PT WHW yang memiliki berbagai program CSR jangka panjang di bidang ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan. Kami berharap program-program tersebut dapat semakin mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat di sekitar perusahaan," kata Ari. 

Ratusan paket sembako, yang terdiri dari beras, gula, tepung terigu, minyak goreng, teh, kopi, sirup, dan biskuit, disalurkan ke beberapa lokasi di sekitar perusahaan. Paket-paket tersebut didistribusikan ke Dusun Batu Begendang sebanyak 87 paket, Dusun Tanjung sebanyak 79 paket, RT 01 Dusun Luar Pagar Mentimun sebanyak 28 paket, Dusun Sungai Tengar sebanyak 136 paket, Dusun Sungai Gantang sebayak 148 paket, dan Kalinilam, Ketapang sebanyak 28 paket.

Ari juga menegaskan bahwa program ini lebih dari sekadar memberikan bantuan sembako. Program ini bertujuan untuk membangun kedekatan dan mempererat hubungan antara perusahaan dan masyarakat, serta memberdayakan mereka melalui program jangka panjang yang berdampak positif bagi kesejahteraan bersama. 
PT WHW Salurkan 486 Paket Sembako Idul Fitri untuk Warga Prasejahtera di Kecamatan Kendawangan
PT WHW Salurkan 486 Paket Sembako Idul Fitri untuk Warga Prasejahtera di Kecamatan Kendawangan.
Kepala Dusun Tanjung, Desa Mekar Utama, Rosanti, yang hadir mewakili masyarakat setempat, menyampaikan apresiasi kepada perusahaan, "Terima kasih kami ucapkan kepada PT WHW yang telah memberikan bingkisan kepada keluarga kami. Harapan kami ke depan, semoga PT WHW semakin jaya dan program berbagi ini semakin berkembang," ujar Rosanti Salah seorang warga RT 01 Desa Pagar Mentimun Luar, Hamruni, juga mengungkapkan rasa terima kasih yang mendalam, 

"Kami sangat bersyukur atas bantuan sembako yang telah diberikan PT WHW. Semoga PT WHW tetap jaya dan terus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat," kata Hamruni.

Reporter: Muzahidin

Rabu, 09 April 2025

Kasus Dugaan Korupsi Eks Kadis Perkim LH Ketapang Jalan Ditempat

Kasus Dugaan Korupsi Eks Kadis Perkim LH Ketapang Jalan Ditempat
Deneri (foto istimewa)
KETAPANG - Publik menyoroti lambatnya pemeriksaan terhadap mantan kadis Perkim LH Ketapang, Deneri atas dugaan Korupsi dua jenis proyek infrastruktur tahun 2020 sebesar Rp 4 Miliar. Padahal, pemeriksaan dia sudah terjadi pada tahun lalu tepatnya bulan Oktober 2024. 

Berdasarkan surat pemeriksaan yang diperoleh nomor B/307/IX/RES.3.5./2024/DR tanggal 30 September 2024. Deneri diperiksa sebagai saksi tanggal 7 Oktober 2024. 

Dari surat itu, Deneri diminta membawa dokumen-dokumen penting terkait proyek  seperti proyek rumah sederhana sehat (RSS) dan proyek pembangunan gertak. Proyek itu semuanya berlokasi di Teluk Keluang dan Perendaman, desa Karya Bhakti kecamatan Matan Hilir Selatan Ketapang. 

Kabar terbaru, Polda Kalbar mengalihkan pemeriksaannya kepada Unit Tipikor Polres Ketapang. 

"Tanyakan ke Kapolres Ketapang ya,” tulis Humas Polda Kombes Pol, Dr Bayu Suseno, disadur dari Jurnalis.co.id Selasa (08/04/2025) sore.

Publik pun mulai meragukan keseriusan penyidik memeriksa kasus ini, bahkan menganggap Deneri sosok yang punya beking kuat sehingga kasusnya bisa diatur. 

Anggapan itu muncul karena semenjak kasus itu mencuat, ia bahkan dipindah tugaskan menempati posisi basah lagi sebagai Kadis PU Ketapang. 

Kinerja di dinas inipun tidak moncer amat lantaran ada beberapa proyek-proyek besar yang gagal tuntas seperti proyek jembatan Sungai Tapah, proyek jalan legendaris Pelang Tumbang Titi, dan jembatan Pawan 6 ataupun jalan Sungai Awan Tanjung Pasar.

"Kemungkinan ada sosok kuat yang membantunya, ataupun bisa saja ia loyal. Sehingga meski terkena kasus, masih dapat posisi basah," ujar Iwan, salah seorang warga Ketapang, Rabu (09/04/2025).

Menurut warga itu, seharusnya hukum berlaku adil kepada siapapun. Apalagi kasus yang menjerat adalah perkara korupsi yang meyengsarakan rakyat.

Kasus ini hendaknya harus dibuat tuntas dan terang benderang tidak hanyak sampai pada tahap penyelidikan tetapi sampai ke penyidikan dan penuntutan hingga pengadilan. Sehingga pihak yang diperiksa tidak merasa disandera dan publik menjadi mengerti.

"Jika ada indikasi perbuatan korupsi harus sampai ke pengadilan dan pelakunya dihukum. Jangan digantung gantung dan ada permainan kasus. Hukun itu harus ada kepastian dan kejelasan," tandas pria yang mengaku lulusan sebuah universitas di Kalbar tersebut. 

Penulis: Muzahidin

Selasa, 08 April 2025

Di Sandai, Maling Terekam CCTV Gasak 100 Juta Saat Toko Ditinggal Pemiliknya Lebaran ke Ketapang

Di Sandai, Maling Terekam CCTV Gasak 100 Juta Saat Toko Ditinggal Pemiliknya Lebaran ke Ketapang
Di Sandai, Maling Terekam CCTV Gasak 100 Juta Saat Toko Ditinggal Pemiliknya Lebaran ke Ketapang.
KETAPANG – Aksi dua orang pencuri pada sebuah toko sembako dan sayuran milik warga bernama Syafiie alias Imam di kecamatan Sandai, Ketapang terekam kamera pengawas atau CCTV. Aksi maling ini mengakibatkan kehilangan harta benda dengan nilai mencapai 100 juta. 

"Kejadian terjadi pada Rabu dini hari (02/04/2025) sekitar pukul setengah tiga ketika kami sedang belebaran ke rumah keluarga di Ketapang. Saya tau saat ngecek CCTV sudut belakang yang tidak aktif," ungkapnya ketika menceritakan peristiwa yang menimpanya. 

Dalam video yang dilihatkan, Iman menceritakan peristiwa yang dialaminya tersebut. 

Tampak, kedua maling itu memakai pakaian baju sweter lengan panjang berwarna hitam. Salah seorang pencuri memakai topi warna coklat, di kepalanya ada sebuah senter dan memakai celana jeans warna abu-abu. 

Aksi komplotan tersebut dapat masuk ke dalam tokonya melalui celah bagian atas dengan cara memanjat. Kemudian merusak kunci pintu besi dan kunci gembok pintu belakang toko.  

"Yang satu orang nunggu diluar, yang satunya yang pakai baju sweater itam dan senter manjat dari celah atas toko. Merusak pintu dan gembok belakang," kata Imam.

Setelah masuk, komplotan maling ini dengan leluasa menggasak isi tokonya. Uang, perhiasan emas, HP dan berbagai jenis merk rokok di sikat habis. Nilainya sekitar Rp 100 juta.  

"Yang diambil uang Rp.20 juta, gelang emas senilai Rp.10 juta rokok Gudang Garam Surya 9 tim, Sampoerna mild 4 tim, rokok Esse Change 1 tim, rokok Esse Double 1 tim, rokok La Bold 3 tim, LA Lights 2 tim, rokok On Bold 2 tim, rokok Marlboro Merah 3 slop, rokok Marlboro Hitam 1 tim, rokok Access mild 1 tim, rokok Avolution 5 slop, 2 buah handphone. Kira-kira 100 juta totalnya," jelas Imam. 

Peristiwa ini sudah Ia laporkan ke Polisi di Polsek Sandai. Berharap komplotan maling ini segera ditangkap dan dihukum. Tidak harus menunggu viral di medsos. 

"Semoga kasus apa pun yang polisi dapat kan dari masyarakat bisa langsung ditindaklanjuti tanpa menunggu viral, sehingga kedepannya masyarakat tidak segan langsung melapor jika ada kejadian dan palaku pun akan semakin takut berbuat," tandasnya. 

Reporter: Muzahidin

Selasa, 01 April 2025

7 Rekomendasi Destinasi Wisata Malam di Ketapang untuk Liburan Idul Fitri

Rekomendasi Destinasi Wisata Malam di Ketapang untuk Liburan Idul Fitri
Rekomendasi Destinasi Wisata Malam di Ketapang untuk Liburan Idul Fitri.

KETAPANG – Liburan Idul Fitri adalah waktu yang penuh kebahagiaan dan berkumpul bersama keluarga setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa.

Jika Anda berencana merayakan Idul Fitri di Ketapang, Anda bisa menjelajahi berbagai destinasi wisata malam yang menyenangkan.

Ketapang, yang terletak di Kalimantan Barat, memiliki sejumlah tempat menarik untuk dikunjungi, baik yang menawarkan keindahan alam maupun kehidupan malam yang seru. 

Berikut ini adalah 7 rekomendasi destinasi wisata malam yang cocok untuk mengisi liburan Idul Fitri Anda di Ketapang!

1. Pantai Tanjung Pahlawan

Pantai Tanjung Pahlawan merupakan salah satu destinasi yang paling populer di Ketapang, dan tak hanya cocok untuk dikunjungi di siang hari, tapi juga di malam hari. 

Setelah menikmati keindahan matahari terbenam, Anda dapat bersantai di sepanjang pantai sambil menikmati angin malam yang sejuk. 

Banyak warung makan yang buka hingga larut malam di sekitar pantai, menyajikan berbagai hidangan laut yang segar dan lezat. 

Suasana yang tenang dan pemandangan laut yang menawan membuat tempat ini sangat cocok untuk menikmati malam yang damai.

Selain itu, Pantai Tanjung Pahlawan juga menawarkan suasana romantis yang bisa dinikmati bersama pasangan atau keluarga. 

Suara ombak yang menghantam pantai akan menambah kenyamanan saat menikmati waktu santai Anda.

2. Alun-Alun Kota Ketapang

Alun-alun Kota Ketapang adalah pusat kegiatan masyarakat yang sangat populer, terutama saat malam hari. Tempat ini selalu ramai dengan pengunjung yang datang untuk menikmati suasana kota Ketapang yang menyenangkan. 

Di sekitar alun-alun, terdapat berbagai tempat makan dan kedai yang buka hingga malam, menawarkan aneka makanan ringan yang dapat dinikmati sambil berjalan-jalan.

Pada malam hari, lampu-lampu taman dan area sekitarnya menciptakan suasana yang menyenangkan dan hangat. Ini adalah tempat yang cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman-teman setelah makan malam. 

Beberapa kali, di alun-alun juga digelar acara hiburan seperti live music atau pertunjukan seni, yang membuat suasana semakin meriah.

3. Kawasan Kuliner Malam di Jl. Sejahtera

Bagi Anda yang suka berburu kuliner malam, Jalan Sejahtera adalah destinasi yang wajib dikunjungi. Di sini, Anda bisa menemukan berbagai macam kuliner khas Ketapang yang menggugah selera, mulai dari soto, sate, hingga camilan tradisional yang hanya bisa Anda temui di Ketapang. 

Banyak pedagang yang menjajakan makanan mereka hingga malam hari, sehingga Anda bisa menikmati berbagai hidangan lezat kapan saja.

Suasana kawasan ini cukup ramai dan penuh warna, terutama pada malam hari, dengan lampu-lampu jalan yang membuat suasana semakin hidup. 

Kawasan kuliner ini cocok untuk Anda yang ingin merasakan atmosfer lokal dan menikmati berbagai makanan enak sambil berjalan-jalan di malam hari.

4. Waduk Margasatwa

Waduk Margasatwa yang terletak di pinggiran Kota Ketapang menawarkan ketenangan yang sangat cocok untuk menikmati malam setelah seharian beraktivitas. Di malam hari, suasana waduk ini sangat tenang dengan pemandangan yang memukau. 

Anda dapat duduk di sekitar waduk sambil menikmati angin malam yang sejuk dan merasakan kedamaian yang jarang ditemukan di tempat lain.

Waduk ini juga menjadi tempat yang populer bagi mereka yang ingin menikmati waktu yang lebih tenang bersama pasangan atau keluarga. 

Meski tidak begitu ramai, suasana malam di Waduk Margasatwa sangat romantis dan cocok untuk mereka yang ingin menikmati keindahan alam Ketapang dari sisi yang berbeda.

5. Taman Kota Ketapang

Taman Kota Ketapang adalah pilihan tepat bagi Anda yang ingin menikmati udara segar di malam hari. Taman ini menjadi tempat yang banyak dikunjungi masyarakat Ketapang, baik untuk berolahraga ringan, berjalan-jalan, atau sekadar duduk menikmati malam. 

Dengan banyaknya pepohonan rindang dan lampu penerangan yang menyinari jalan setapak, taman ini menawarkan suasana yang nyaman dan damai.

Taman Kota Ketapang juga sering menjadi tempat berkumpul bagi para keluarga yang ingin menghabiskan waktu bersama setelah seharian beraktivitas. 

Tak jarang, taman ini juga menjadi lokasi untuk acara-acara komunitas atau perayaan lokal yang membuatnya lebih meriah pada malam hari.

6. Café dan Restoran dengan Pemandangan Kota

Ketapang memiliki sejumlah café dan restoran yang menyajikan pemandangan indah dari ketinggian. Beberapa restoran dan café yang terletak di area yang lebih tinggi menawarkan pemandangan kota Ketapang yang menakjubkan, terutama pada malam hari. 

Suasana malam yang cerah dengan lampu kota yang berkilauan sangat cocok untuk menikmati hidangan atau minuman favorit Anda sambil bersantai.

Beberapa tempat juga sering mengadakan live music atau acara spesial yang menambah kemeriahan suasana. 

Ini bisa menjadi pilihan sempurna jika Anda ingin menikmati malam bersama teman-teman sambil berbincang-bincang atau mendengarkan musik live yang menyenangkan.

7. Bukit Bintang Ketapang

Jika Anda mencari destinasi wisata malam yang sedikit lebih menantang, Bukit Bintang Ketapang bisa menjadi pilihan yang tepat. Bukit ini menawarkan pemandangan kota Ketapang yang luar biasa indah dari atas. 

Meskipun memerlukan sedikit usaha untuk mencapainya, perjalanan menuju puncak bukit ini akan terbayar dengan pemandangan malam yang menakjubkan.

Dari puncak Bukit Bintang, Anda bisa melihat gemerlap kota Ketapang dari kejauhan, sambil menikmati suasana yang sejuk dan tenang. 

Tempat ini sangat cocok untuk Anda yang suka berpetualang dan ingin menikmati pemandangan malam yang spektakuler.

Ketapang memiliki banyak destinasi wisata malam yang menarik, yang cocok untuk mengisi liburan Idul Fitri Anda. Dari pantai yang menenangkan, alun-alun yang ramai, hingga tempat-tempat kuliner yang menggugah selera, semuanya menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. 

Pastikan untuk mengunjungi tempat-tempat ini bersama keluarga atau teman-teman untuk merayakan Idul Fitri dengan cara yang berbeda dan menyenangkan.

Dengan banyaknya pilihan destinasi wisata malam yang ada, liburan Idul Fitri Anda di Ketapang pasti akan penuh dengan kenangan manis. 

Selamat berlibur dan semoga Anda dapat menikmati momen spesial ini dengan penuh kebahagiaan dan keceriaan.

Selasa, 25 Maret 2025

Giat Musrenbang Pemda Ketapang Dihotel Mewah Ditengah Hutang dan Efisiensi Anggaran

Giat Musrenbang Pemda Ketapang Dihotel Mewah Ditengah Hutang dan Efisiensi Anggaran
Giat Musrenbang Pemda Ketapang Dihotel Mewah Ditengah Hutang dan Efisiensi Anggaran.
KETAPANG - Musyawarah Perencanaan pembangunan atau Musrenbang tahun 2025 digelar Pemda Ketapang pada hotel Grand Zuri (GZ) pada Selasa (25/03/2025).

Musrenbang ini dilakukan ditengah kondisi APBD Ketapang yang tak jelas karena dampak efisiensi sesuai Instruksi Presiden (Inpres) nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025.

Ditambah Pemda Ketapang saat ini masih berhutang kepada puluhan orang kontraktor atas proyek APBD-P tahun lalu sebesar Rp 17 miliar lebih. 

Pantauan dilokasi kegiatan, acara ini dimulai pukul 13.30 Wiba. Dari areal luar hotel, puluhan mobil plat merah berjejer di area parkiran hotel GZ yang terletak di jalan DI Panjaitan Kelurahan Sampit, Delta Pawan Ketapang. 

Dari daftar hadir yang dilihat, Musrenbang ini dihadiri Sekretaris Daerah Pemprov Kalbar Harison, 6 orang anggota DPRD provinsi Kalbar dapil Ketapang-Kayong Utara, Bupati, Ketua DPRD, jajaran Porkopimda, kepala BPKAD, Kepala Bapeda dan para kepala dinas, serta badan usaha swasta yang ada di Ketapang serta unsur masyarakat. 

Acara ini menggunakan ruangan ballroom lantai 2 hotel Grand Zuri untuk membahas program pembangunan Ketapang 5 tahun kedepan serta rencana pembangunan tahun 2026.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bapeda) Ketapang, Harto dikutip saat menyampaikan sambutan Musrenbang mengatakan, kegiatan ini adalah untuk mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan sesuai dengan visi misi kepala daerah saat kampanye pemilu kemarin. 

"Sumber pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD tahun 2025, dalam rangka mewujudkan visi misi kepala daerah tahun 2025-2029," kata Harto. 

Disampaikanya, Musrenbang ini untuk membahas rencana pembangunan jangka menengah tahun 2025 - 2029 dan rencana kerja pemerintah daerah tahun 2026.

Sementara itu dalam arahanya, Bupati Ketapang Alexander Wilyo menjelaskan visi misi dirinya saat terpilih menjadi Kepala Daerah. 

Bupati menyampaikan persoalan mendasar dan mendesak harus diselesaikan dalam tahun awal masa pemerintahanya adalah masalah infrastruktur yang menjadi beban berat yang dirasakan oleh masyarakat. 

"Banyak jalan yang ada di Ketapang sebenarnya ada beberapa ruas yang menjadi kewenangan Pemprov tapi masyarakat tidak tahu. Dan ini harus kami atasi. Apalagi ada beberapa ruas jalan yang sering viral dan legendaris, ini harus kami tanggulangi dengan cepat. Misalnya jalan Pelang Kepuluk, Batu Tajam dan jalan Ketapang Kendawangan," kata Bupati Alex. 

Walaupun dengan kondisi terbatas, Bupati meminta kepala OPD untuk menerapkan pola efisiensi sesuai Inpres. 

"Kite jalan jalan ke Hulu jak, usah ke Jakarta karena mahal, makan minum dan transportasinya. Saya berharap pengertian dan kerjasama terutama bagi kepala-kepala OPD. Kita serius untuk memperbaiki kondisi infrastruktur kita," kata Bupati. 

Reporter: Muzahidin

Senin, 24 Maret 2025

Dinas Pemdes Diduga Paksa Kades Setor 39 Juta Buat Program Digides

Dinas Pemdes Diduga Paksa Kades Setor 39 Juta Buat Program Digides
Dinas Pemdes Diduga Paksa Kades Setor 39 Juta Buat Program Digides.
KETAPANG - Beberapa orang kepala desa (Kades) merasakan adanya dugaan intervensi dari oknum dinas Pemerintahan Desa (Pemdes) setempat untuk menganggarkan program pembelian aplikasi website desa berbasis internet atau dikenal aplikasi Digitali Desa (Digides) pada tahun ini.

Pembelian aplikasi ini menurut beberapa kades nilainya sebesar Rp 38.900.000 dibayarkan langsung ke rekening pihak yang sudah dipercaya oleh Pemdes. Penyedia ini disebutkan kan beralmaat di Sulawesi dan memiliki dugaan keterkaitan dengan oknum PNS dinas Pemdes. 

Anggaran ini dianggap membebani dan kurang sebanding manfaatnya terutama bagi desa-desa wilayah pedalaman dimana koneksi internet belum baik. 

Informasi dari Kades yang diperoleh, kebijakan ini tidak memiliki alasan kuat untuk dilakukan. Ditambah, kebijakan ini cenderung memaksa dan berpeluang akan menjadi masalah dikemudian hari bagi kepala desa. 

Program ini menurut mereka tidaklah mereka tolak, nanun agar ada perlindungan hukum, Pemdes seyogyanya memberikan kepastian agar jika ada persoalan, para kades merasa ada dasanya yang jelas. 

"Kami pada dasarnya tidak menolak program ini, tetapi menurut kami, kemanfaatanya belum terasa. Oklah bagi desa desa diwilayah perkotaan atau wilayah jaringan internet bagus. Kalau desa di perhuluan, apakah bagus program ini diterapkan. Kalau tidak berfungsi, kan kami jadi bahan ocehan masyrakat lagi," kata salah seorang kades yang meminta nama diri dan desanya tidak disebutkan, ketika bertemu pada Minggu malam (23/03/2025).

Iapun menilai, dana desa  seharusnya dipergunakan untuk kepentingan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program pemerintah pusat dan daerah justru  tersedot buat anggaran yang kurang bermanfaat.

Pihak Kades menilai anggaran pembelian aplikasi tersebut masih bisa dinegosiasi karena berdasarkan pengalaman dan informasi yang mereka terima, harga pembuatan masih bisa diturunkan. 

"Minta dipertimbangkan lagi, harga tersebut masih bisa diturunkan barangkali.  Intinya kami tidak menolak arahan Pemdes selama ada kepastian dan kemudahan bagi warga desa," katanya. 

Kepala dinas Pemdes ditanya perihal ini membenarkan program Digides. Lebih jauh ia tidak menjelaskan detail program ini. 

Data Pemdes menyebutkan, jumlah desa yang ada di kabupaten Ketapang ini sebanyak 253 desa. Desa-desa inilah yang akan menjalankan program Digides. 

Informasinya, sudah 18 desa yang telah setor kepada pihak penyedia atau vendor yang ditunjuk oleh pihak Pemdes. 

"Belum semua desa pakai Digital Desa," kata Mansen, Senin (25/03/2025).

Penulis: Muzahidin

Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji

Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji
Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji.
KETAPANG - Anggota komisi 3 DPRD Ketapang Nursiri mengungkapkan penyertaan modal Pemda kepada dua BUMD dengan total sebesar Rp 23 miliar diduga sudah dikorupsi. 

Keadaan itu diketahui setelah pihaknya melakukan pendalaman dengan memeriksa jajaran direksi Perusahaan Daerah dimaksud yakni PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM) dan PT Ketapang Energi Mandiri (KEM)

"Penjelasan manajemen dua BUMD itu dalam rapat rapat yang kami lakukan, saya yakini tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Secara legalitas berupa bukti-bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian. Intinya ini berpotensi menjadi kasus korupsi," katanya, saat dihubungi Borneotribun pada Senin (24/03/2025). 

Ia menjabarkan, seperti PT KPM yang mengklaim memiliki lahan untuk perkebunan, kenyataannya lahan dimaksud tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit. 

Bahkan, harga pembebasan lahan dengan masyarakat juga dinilai sudah diduga di lebihkan atau markup. Hal ini karena prosesnya dilakukan menggunakan jasa pihak lain alias vendor. 

"Lahan yang dibeli itu luasnya 1.380 hektar, keadaanya berpasir, gambut. Untuk kelapa sawit rasanya susah tumbuh dan mungkin biaya perawatanya besar, dak masuk hitungan bisnis laah," ujar dia. 

"Sementara harga beli lahan yang mereka maksudkan pun saya menduga sudah di markup. Harga dari masyarakat hanya sekitar Rp 2.5 juta sampai Rp 3 juta perhektar. Sementara laporan mereka ke kami per hektarnya Rp 9.5 juta. Berlipat lipat naiknya," sambungnya. 

Pihaknya pun menemukan dugaan ketidak benaran data yang diberikan oleh direksi PT KPM. 

Dimana saat diminta legalitas bukti kepemilikan lahan, jajaran direksi yang saat rapat dengan komisi tiga tidak mampu memberikan alat bukti yang dapat diyakini kebenaranya. 

Untuk itulah, menurut Nursiri, DPRD sudah merekomendasikan agar persoalan ini sudah sepatutnya diproses hukum. 

"Jajaran direksi diganti dan kasus nya diproses secara hukum agar ada pertanggungjawaban. Keputusan ini sudah bulat dikeluarkan oleh komisi 3," tegas dia. 

Sementara untuk BUMD PT KEM, menurut Nursiri, kondisi keuangan perusahaan juga sudah kolaps. Investasi Pemda sebesar Rp 7 milar tidak dapat dibuktikan kebenaranya. 

Bahkan, anehnya, jajaran direksi sempat meminta kepada komisi 3 agar memberikan rekomendasi agar Pemda Ketapang membayar gaji mereka yang sudah telat selama 8 bulan. 

"Ada itu mereka minta kami berikan rekom agar Pemda mau bayar gaji mereka yang udah 8 bulan tak dibayar. Aneh, Pemda udah diberi modal untuk dikembangkan, direksi nya tak mampu kembangkan, duit habis, gaji mereka minta lagi. Gaji mereka per bulan 8 jutaan. Ini bedagang yang dak tau bedagang, susah lah saya katakanya," kata Nursiri. 

"Tidak ada apapun yang dapat dihasilkan oleh KEM dan KPM. Duit Pemda 23 miliar habis buat. Jadi sebaiknya kasus ini diproses hukum saja," pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin

Jumat, 21 Maret 2025

2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang

2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang
2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang. Foto Kejaksaan Ngeri Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

KETAPANG – Hasil kerja komisi III DPRD Ketapang mengusut bisnis Perusahaan Daerah milik Pemda Ketapang sudah rampung. 

Komisi III merekomendasikan dua Perusda dibubarkan dan dana penyertaan modalnya di usut aparat penegak hukum.

Kedua Perusda itu yakni PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM) dengan cakupan usaha sektor pertanian, perkebunan dan PT Ketapang Energi Mandiri (KEM) berfokus di sektor bisnis tabung gas LPG. 

Pengelolaan bisnis Perusda plat merah itu dinilai tidak efektif dan bermasalah serta tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. 

"DPRD Kabupaten Ketapang mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar Mia Gayatri, ketua Komisi II DPRD Ketapang kepada wartawan, Selasa (16/03/2025).

Mia mengatakan, kalau manajemen kedua Perusda tersebut dinilai tidak transparan dan akuntabel dalam menjalankan bisnis. 

Terpenting, tidak dapat mempertanggung jawabkan dana Pemda Ketapang yang telah diterima masing masing sebesar Rp 16 untuk KPM dan 7 miliar buat KEM pada tahun 2022. 

"Komisi III Ketapang telah membekukan PT. KPM, yang selanjutnya harus ditindaklanjuti pemerintah dengan pembubaran agar merampingkan struktur organisasi," kata dia. 

Sementara itu, sebelumnya, Dirut PT KPM Alkap Pasti mengatakan, duit pemda yang diterima sudah habis. 

Dana itu dipakai untuk buat proposal dan loby loby bisnis serta membayar operasional kegiatan usaha dan manajemen. 

Satu satunya aset yang diklaim meraka miliki hanyalah berupa tanah yang rencanya menjadi lokasi kebun kelapa sawit yang terletak di desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan.

"Kami masih mencari investor untuk mewujudkan rencana pengembangan kebun sawit di lahan 1.400 hektar di Desa Sungai Nanjung. Namun, tingginya biaya investasi mencapai Rp70 juta per hektar—menjadi kendala utama," kata Alkap Pasti beberapa waktu lalu kepada media di Ketapang.

Sedangankan Perusda PT KEM, keadaannya juga 11/12 dengan perusahaan sekondan milik Pemda tersebut. 

Setoran modal Pemda sebesar Rp 7 miliar yang diterima tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas.

Bahkan isunya, dana itu ditilap rekan bisnis dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara gamblang sebesar Rp 1.5 miliar.

Teranyar, kedua Perusda ini sudah diperiksa tim Pidsus Kajari Ketapang. Info diterima, sudah berkali kali jajaran manajemen menghadap penyidik Kejaksaan.

Reporter: Muzahidin

Kamis, 20 Maret 2025

Inspektorat Cari Biang Kerok Penyebab Pemda Ketapang Berhutang 17 Miliar

Inspektorat Cari Biang Kerok Penyebab Pemda Ketapang Berhutang 17 Miliar
Inspektorat Cari Biang Kerok Penyebab Pemda Ketapang Berhutang 17 Miliar.
KETAPANG - Inspektorat Ketapang mencari  biang kerok penyebab Pemda berhutang kepada kontraktor. Sepuluh dinas pengelola proyek mulai di audit. 

Kepala Inspektorat, Repalianto di temui di kantornya pada Kamis ini mengatakan bahwa analisis kelengkapan dokumen atau review seluruh proyek sudah rampung pada Januari lalu. Secara administrasi tidak ada persoalan kendati ada catatan khusus. 

"Review dokumen salah satu syarat pembayaran diantara banyak syarat lain sudah selesai, namun ada catatan khusus. Proses hari ini melakukan sesuai arahan Bupati," kata Repalianto, Kamis (20/03/2025) di kantornya. 

Menurutnya, saat ini proses penyelidikan mencari sumber persoalan sedang didalami. Termasuk pihak bank.

"Proses hari ini, sampai selesai untuk mencari siapa yang salah, siapa yang terlibat. Kesalahan dimane, kelalaian dimane," kata Repalianto. 

Amatan di kantor Inspektorat, sejumlah PNS dari dinas PUPR dan Perkim LH pada Kamis pagi ini (20/03/2025) sedang berada di ruang kerja auditor Inspektorat secara terpisah. 

Diketahui, Pemda berhutang pada rekanan swasta sekitar 17 miliar atas proyek APBD Perubahan 2024. 

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) sudah terbit pada tanggal sekitaran 31 Desember 2024, belum melewati batas pembukuan.

Namun karena sistim di bank daerah yang memiliki batas waktu, jumlah SP2D itu belum dibayar.

"Bank memiliki mekanisme tersendir batas waktu pencairan. Cut Off waktu oleh bank, tidak bisa mengcatrige SP2D yang dibayar pada hari itu, sehingga tersisalah 266 SP2D yang tidak terbayarkan oleh bank," kata Donatus Franseda, kepala BPKAD, Rabu 12 Maret 2025.

Dia meluruskan info yang beredar soal angka dan jumlah utang Pemda Ketapang kepada kontraktor. 

"Saya luruskan, 266 itu adalah lembar SP2D, tapi kalau keseluruhan paket itu seluruhnya 144 paket. 1 paket bisa ada 2 atau lebih SP2D. Jumlahnya sekitar 17 miliar lebih," katanya. 

Lebih lanjut Donatus bilang bahwa penyelesaian masalah ini memakai dua skema sesuai mekanisme peraturan yaitu pergeseran APBD dan melalui Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

"Ini kasus SP2D pertama kali gagal bayar. Langkah yang kita ambil adalah, teranggarkan dulu dalam APBD 2025. Bisa melalui perubahan APBD dan melalui Peraturan Kepala Daerah, mekanisme ini yang akan diambil, " kata Donatus Franseda. 

Reporter: Muzahidin

Selasa, 18 Maret 2025

Utang Pemda Ketapang Mencapai Rp 17 Miliar, Nasib Kontraktor di Ketapang: Proyek Selesai, Tapi Pembayaran Masih Tertunda!

Utang Pemda Ketapang Mencapai Rp 17 Miliar, Nasib Kontraktor di Ketapang Proyek Selesai, Tapi Pembayaran Masih Tertunda!
Utang Pemda Ketapang Mencapai Rp 17 Miliar, Nasib Kontraktor di Ketapang Proyek Selesai, Tapi Pembayaran Masih Tertunda. (GAMBAR ILUSTRASI)

KETAPANG - Puluhan kontraktor di Kabupaten Ketapang kini tengah dibuat resah. Pasalnya, meski proyek yang mereka kerjakan sudah rampung, pembayaran dari Pemda masih juga belum cair. 

Total utang Pemda kepada para kontraktor ini ditaksir lebih dari Rp 17 miliar, mencakup 144 paket proyek yang setara dengan 266 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Ketidakpastian ini membuat para kontraktor tak tinggal diam. Mereka ramai-ramai mendatangi kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta kejelasan. 

Tak berhenti di situ, beberapa di antara mereka bahkan sempat mendatangi bank guna mencari kepastian soal pencairan dana. 

Namun, hingga kini jawaban yang mereka terima masih menggantung.

Kontraktor Geruduk BPKAD, Bupati Jadi Penentu

Salah seorang kontraktor yang ikut dalam aksi ini mengungkapkan kekesalannya.

"Kami ini sudah ke mana-mana, Pak. Sudah bertemu dinas, BPKAD, bahkan pihak bank. Tapi jawabannya selalu ngambang! Kami ini bukan mau ribut, tapi kami cuma minta yang jadi hak kami dibayarkan. SP2D sudah terbit, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi?" katanya dengan nada geram.

Saat ini, nasib mereka berada di tangan Bupati Ketapang, Alexander Wilyo. 

Ketua DPRD Ketapang, Ahmad Sholeh, menegaskan bahwa pembayaran utang proyek tahun lalu hanya bisa dilakukan melalui dua mekanisme, sesuai hasil konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar di Pontianak serta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.

Solusi: Penyempurnaan APBD atau Perkada

Menurut Ahmad Sholeh, dua opsi yang memungkinkan adalah:

  1. Penyempurnaan APBD
  2. Pergeseran anggaran yang membutuhkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada)

"Mereka (BPK dan Kemendagri) bilang solusi terbaik adalah segera menerbitkan Perkada untuk pergeseran anggaran. Tapi, ini butuh persetujuan dari Bupati," kata Ahmad Sholeh saat menemui puluhan kontraktor yang mendatangi gedung DPRD pada Senin (17/03/2025).

DPRD sendiri memahami keresahan para kontraktor yang sudah menyelesaikan pekerjaannya, namun belum menerima pembayaran. Ahmad Sholeh berharap agar para rekanan ini bisa tetap tenang dan menyikapi situasi ini dengan bijak.

"Kami paham betul keresahan bapak-bapak semua. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi secepat mungkin," tambahnya.

Beban Berat Jelang Lebaran Idul Fitri

Utang proyek Pemda Ketapang ini tersebar di beberapa dinas, termasuk Dinas Perkim LH dan Dinas PUPR. 

Jenis pekerjaan yang dikerjakan pun beragam, mulai dari konstruksi jalan lingkungan, perencanaan, hingga jasa konsultansi.

Kondisi ini semakin memperburuk situasi para kontraktor, terutama menjelang Lebaran. Mereka harus segera membayar upah tukang, melunasi tagihan suplier, serta memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarga.

Wakil Ketua DPRD, Mathoji, berusaha menenangkan para kontraktor dengan memastikan bahwa pembayaran proyek pasti akan dilakukan.

"SP2D dan SPM (Surat Perintah Membayar) itu sudah tercatat. Artinya, pembayaran ini pasti dilakukan. Kami hanya butuh waktu untuk memastikan proses pencairan sesuai aturan. Jangan khawatir, hak kalian tidak akan hilang," tandas Mathoji.

Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop

Nasib Kontraktor Ditangan Bupati Tanggulangi Utang Pemda Ketapang

Nasib Kontraktor Ditangan Bupati Tanggulangi Utang Pemda Ketapang
Nasib Kontraktor Ditangan Bupati Tanggulangi Utang Pemda Ketapang.
KETAPANG - Nasib puluhan kontraktor yang proyeknya selesai namun dihutangi Pemda Ketapang berada ditangan Bupati Alexander Wilyo.

Ketua DPRD, Ahmad Sholeh mengatakan, utang proyek Pemda tahun lalu hanya bisa dibayar melalui dua mekanisme sesuai hasil konsultasi pihaknya dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Kalbar di Pontianak dan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta. 

"Penyempurnaan APBD dan Pergeseran anggaran yang membutuhkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah)," ujar dia saat dijumpai puluhan orang rekanan swasta di gedung dewan pada Senin (17/03/2025).

Ahmad Sholeh memastikan, dua tindakan tersebut, tetapi keputusan final, akhirnya ada pada eksekutif yakni Bupati.

"Mereka (BPK, Kemendagri) bilang solusi terbaik adalah segera menerbitkan Perkada untuk pergeseran anggaran. Tapi, ini butuh persetujuan dari Bupati," kata Sholeh. 

Ia melanjutkan, lembaganya memahami masalah yang menimpa pelaksana swasta ini proyek Pemda ini. 

Dirinya berharap agar dapat disikapi oleh kontraktor dengan tenang dan bijak. 

"Kami paham betul keresahan bapak-bapak semua. Ini bukan soal mencari siapa yang salah, tapi bagaimana mencari solusi secepat mungkin," kata Ahmad Sholeh. 

Sebagai informasi, Pemda Ketapang terhutang kepada kontraktor atas proyek APBD tahun 2024. 

Hutang proyek itu terjadi di beberapa dinas seperti dinas Perkim LH dan dinas PUPR. 

Dengan jenis pekerjaan diantaranya konstruksi seperti jalan lingkungan, perencanaan danpun jasa konsultan. 

Totalnya diperkirakan sekitar Rp 17 miliar lebih yang terdiri dari 144 paket proyek atau sama dengan 266 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Kontraktor telah mendesak Pemda melalui BPKAD. Mereka ramai ramai geruduk kantor BPKAD. Bahkan sempat mendatangi bank untuk meminta penjelasan atas keadaan yang mereka alami. 

"Kami ini sudah ke mana-mana, Pak. Sudah bertemu dinas, BPKAD, bahkan pihak bank. Tapi jawabannya selalu ngambang! Kami ini bukan mau ribut, tapi kami cuma minta yang jadi hak kami dibayarkan. SP2D sudah terbit, tapi kenapa sampai sekarang belum ada realisasi?" kata salah seorang kontraktor. 

Hingga kini, nasib kontraktor belum pasti. Sementara kebutuhan pembayaran sudah menumpuk seperti upah tukang dan pembayaran jasa suplier barang. Ditambah kebutuhan menjelang hari lebaran tahun ini. 

"SP2D dan SPM (Surat Perintah Membayar) itu sudah tercatat. Artinya, pembayaran ini pasti dilakukan. Kami hanya butuh waktu untuk memastikan proses pencairan sesuai aturan. Jangan khawatir, hak kalian tidak akan hilang," tandas Mathoji, wakil ketua DPRD. 

Reporter: Muzahidin.

Minggu, 16 Maret 2025

Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong

Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong
Kapolres, DPRD, dan PWI Ketapang Bagikan Ribuan Takjil di Simpang Tiga Taman Kedondong.

KETAPANG – Suasana sore di Simpang Tiga Taman Kedondong, Kota Ketapang, jadi lebih hangat dan penuh berkah pada Sabtu (14/3/2025). Ribuan takjil dibagikan kepada pengendara oleh Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, anggota DPRD Ketapang, Marzuki, serta anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kalimantan Barat di Ketapang. Aksi berbagi ini juga melibatkan insan pers dari berbagai media lokal.

Beberapa media yang ikut serta dalam kegiatan ini di antaranya ANTARA Kalimantan Barat (Kalbar), Suara Ketapang, Medik TV, Kalbar Online, TVRI Kalbar, Inside Pontianak, Suara Kalbar, Raden Media, Borneo Tribun, Sorot 10, Intensnews, Jejaring Kalbar, Poskalbar, Khatulistiwa Times, Sanggar Photography, dan Colourful Photography.

Kapolres Ketapang, AKBP Setiadi, mengungkapkan rasa apresiasi dan terima kasihnya kepada para wartawan yang telah menginisiasi kegiatan ini. Menurutnya, sinergi antara kepolisian dan awak media di Ketapang semakin erat berkat aksi sosial seperti ini.

“Ini luar biasa! Saya senang bisa berbagi berkah bersama teman-teman wartawan. Kegiatan ini bukan sekadar membagikan takjil, tapi juga memperkuat hubungan baik antara Polres Ketapang dan media,” ujarnya.

Selain berbagi takjil, Kapolres juga memanfaatkan kesempatan ini untuk mengingatkan masyarakat agar selalu berhati-hati dalam berkendara. Ia mengimbau agar pengendara selalu mematuhi aturan lalu lintas, seperti memakai helm saat berkendara dan menaati rambu-rambu lalu lintas.

“Keselamatan di jalan itu penting, guys. Jangan sampai kita lalai dan merugikan diri sendiri maupun orang lain. Pakai helm, patuhi aturan, dan selalu utamakan keselamatan,” pesan Kapolres.

Kegiatan berbagi takjil ini diharapkan bisa menjadi inspirasi bagi lebih banyak pihak untuk ikut serta dalam aksi-aksi sosial lainnya, terutama di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. “Semoga kegiatan ini bisa terus berlanjut dan semakin banyak orang yang terbantu,” tutup Kapolres.

Aksi ini pun disambut baik oleh para pengendara yang melintas. Banyak dari mereka yang merasa senang dan terbantu dengan adanya pembagian takjil gratis ini. Selain bisa berbuka puasa tepat waktu, mereka juga merasakan kehangatan kepedulian dari para pihak yang terlibat.

Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop

Kamis, 13 Maret 2025

Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Ketapang Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa

Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Ketapang Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa
Jadwal Buka Puasa 13 Ramadhan di Ketapang Hari Ini, 13 Maret 2025 Lengkap Dengan Doa Berbuka Puasa.

KETAPANG - Bulan suci Ramadhan telah tiba, dan umat Muslim di seluruh dunia menjalankan ibadah puasa selama satu bulan penuh. Salah satu momen yang paling ditunggu adalah waktu berbuka puasa. 

Oleh karena itu, mengetahui jadwal buka puasa menjadi hal yang penting agar persiapan berbuka bisa dilakukan dengan baik.

Bagi masyarakat Ketapang dan sekitarnya, berikut adalah jadwal buka puasa untuk hari ini, Kamis, 13 Maret 2025.

Jadwal Buka Puasa Ketapang 13 Maret 2025

Berdasarkan data resmi dari Kementerian Agama (Kemenag), waktu berbuka puasa di wilayah Ketapang pada hari ini adalah:

  • Waktu Maghrib (Buka Puasa): 17:56 WIB
  • Waktu Isya: 19:05 WIB

Pastikan untuk menyiapkan hidangan berbuka dan berbuka dengan makanan yang sehat agar tubuh tetap bugar selama menjalankan puasa.

Keutamaan Berbuka Puasa

Berbuka puasa merupakan salah satu sunnah yang sangat dianjurkan. Dalam Islam, menyegerakan berbuka setelah adzan Maghrib berkumandang adalah bagian dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda:

"Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka." (HR. Bukhari dan Muslim)

Doa Buka Puasa Hari Ini

Saat waktu berbuka tiba, umat Muslim dianjurkan untuk membaca doa berbuka puasa. Berikut adalah doa yang dapat dibaca:

اللَّهُمَّ لَك صُمْت وَبِك آمَنْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ ، ذَهَبَ الظَّمَأُ وَابْتَلَّتْ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إنْ شَاءَ اللَّهُ.

Latin: Allahumma laka shumtu wabika aamantu wa 'alaa rizqika afthartu dzhaba dhomau wabtallatil uruuqu watsabatal ajru insyaallah.

Artinya: “Ya Allah, kepada-Mu aku berpuasa, kepada-Mu aku beriman, dan dengan rezeki-Mu aku berbuka. Telah hilang dahaga, basahlah tenggorokan, dan telah tetap pahala, insya Allah.”

Tips Sehat Saat Berbuka Puasa

Agar tetap sehat dan bugar selama menjalankan puasa Ramadhan, berikut beberapa tips berbuka yang bisa diterapkan:

  1. Mulai dengan Air Putih dan Kurma – Mengikuti sunnah Rasulullah SAW, berbuka dengan kurma dan air putih membantu tubuh mendapatkan energi yang cukup setelah seharian berpuasa.
  2. Hindari Makanan Berat Secara Langsung – Konsumsi makanan berat secara tiba-tiba dapat membuat sistem pencernaan kaget. Sebaiknya makan ringan terlebih dahulu sebelum makan besar.
  3. Perbanyak Konsumsi Sayur dan Buah – Makanan yang kaya serat membantu pencernaan dan memberikan energi yang tahan lama.
  4. Kurangi Makanan Berminyak dan Manis Berlebihan – Makanan yang terlalu berminyak dan manis dapat menyebabkan lonjakan gula darah yang tidak stabil.
  5. Tetap Terhidrasi – Minum cukup air setelah berbuka hingga sahur agar tubuh tetap terhidrasi dengan baik.

Mengetahui jadwal buka puasa sangat penting agar umat Muslim dapat mempersiapkan diri dengan baik. 

Untuk masyarakat Ketapang, jadwal buka puasa hari ini, 13 Maret 2025, adalah pukul 17:56 WIB. Jangan lupa untuk membaca doa berbuka dan menjalankan puasa dengan penuh keikhlasan.

Selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka! Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

Rabu, 12 Maret 2025

Banjir Sepinggang Orang Dewasa Terjang Kecamatan Sungai Laur

Banjir Sepinggang Orang Dewasa Terjang Kecamatan Sungai Laur
Banjir Sepinggang Orang Dewasa Terjang Kecamatan Sungai Laur.
KETAPANG - Aktivitas warga di dusun Tanjung Rambut dan dusun Bengaras kecamatan Sungai Laur Ketapang terganggu akibat banjir yang sudah terjadi selama seminggu ini. 

Ketinggian air mencapai ukuran paha. Bahkan dibeberapa lokasi, ukuran air mencapai pinggang manusia dewasa. 

Puluhan rumah penduduk yang berada di tepian dekat dengan sungai tergenang air. Fasilitas sosial seperti surau, masjid, sekolah dan bangunan pemerintah semisal markas Koramil keadaannya juga sama. Kegiatan pelayanan pemerintah serta pekerjaan masyarakat terhalang. 

Banjir saat ini berdasarkan info warga terjadi merata di seluruh desa dalam wilayah kecamatan Sungai Laur. 

Warga setempat mengatakan, banjir saat ini sudah berlangsung selama seminggu dan merupakan banjir terlama sepanjang dirinya bertempat tinggal di dusun tersebut. 

Warga menyebutkan kalau penyebab banjir tahun ini karena turun hujan deras secara terus menerus, sehingga air dari sungai meluap ke perumahan warga.

"Tiap tahun kita selalu mendapati banjir namun biasanya dua tiga hari sudah surut, tapi banjir sekarang sudah seminggu belum surut," ujar Arda, warga dusun Tanjung Rambut, Selasa (11/03/25).

Akibat banjir saat ini, kegiatan pekerjaan masyarakat terhalang. Anak-anak sekolah  ada yang meliburkan diri, karena gedung sekolah juga terendam air. 

Beberapa orang penduduk desa yang memiliki sampan menggunakanya untuk melakukan kegiatan. Sedang warga yang tak punya sampan, terpaksa arungi air untuk melakukan sesuatu urusan. 

Arda berharap, pemerintah daerah dapat menyalurkan bantuan sementara untuk bertahan hidup dari kepungan air karena masyarakat tidak bisa mencari nafkah. 

"Apalagi sekarang ini, bulan puasa sehingga, lebaran, kami membutuhkan bantuan Pemda, bahan makanan lah. Kami endak bisa bekerja saat ini ,sejak banjir ini terjadi ditempat kami," kata warga tersebut. 

Sementara itu, petugas TNi terutama Babinsa dari Koramil kecamatan Sungai Laur memberikan himbauan dan melakukan pantauan pada sejumlah lokasi banjir. 

Reporter: Muzahidin.

Kamis, 27 Februari 2025

62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin

62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin
62 Orang LC Dibawa Satpol PP Ketapang Didata dan Cek Kesehatan, Ada Terkena Penyakit Kelamin.
KETAPANG - Sebanyak 62 pekerja tempat huburan malam atau LC (Ladies Compagnion) di lokasi Sentap dan Cafe di daerah desa Payak Kumang Ketapang di data dan cek kesehatan pada Selasa malam (25/02/2025). Salah seorangnya perempuan dibawah umur dan 2 terdeteksi alami penyakit sipilis. 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Ketapang Anwar mengatakan operasi ini dalam rangka menyambut bulan Ramadhan bernama operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Anwar bilang, pihaknya juga memberi himbauan jam operasional selama bulan puasa. 

"Petugas menyisir beberapa lokasi berbeda dengan mengamankan sebanyak 62 orang. Salah seorang diantaranya merupakan anak di bawah umur yang ditemukan bekerja di tempat hiburan malam yang bersangkutan akan dilakukan pembinaan dan diserahkan ke orang tuanya. Dua diantaranya reaktif mengidap penyakit sifilis," kata Anwar, Selasa (25/02/2025) malam. 

Dijeaskan Anwar, oprasi pekat ini akan dilakukan berkala oleh petugas. Pihaknya akan menindak tegas terhadap pelaku usaha yang tidak mengindahkkan himbauan jam operasional seperti yang ditetapkan pemerintah daerah.

"Pelaku usaha yang tidak mematuhi himbauan soal jam operasional akan kita tindak sesuai dengan Perda kita," tegas Anwar. 

Terhadap perempuan yang terpapar penyakit kalamin, Anwar mengatakan dinas Kesehatan (Dinkes) sudah mendata dan menangani secara medis. 

Petugas Dinkes memberikan arahan untuk sementara waktu tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain. Kemudian mengarahkan untuk berobat di Puskesmas sesuai dengan domisili. 

"Terhadap kedua reaktif sifilis, diberikan pengarahan kemudian diserahkan ke tingkat puskesmasa domisili, diedukasi untuk melakukan pengobatan lebih lanjut dan selama menjalani pengobatan tidak melakukan kontak fisik dengan orang lain guna mencegah terjadinya penularan," kata dokter Khairul Bahri.

Reporter: Muzahidin | Editor: Yakop

Senin, 24 Februari 2025

Dewan dan Pemkab Dorong Copot Pihak Terlibat Dugaan Korupsi BOK Puskesmas Sukadana

Dewan dan Pemkab Dorong Copot Pihak Terlibat Dugaan Korupsi BOK Puskesmas Sukadana
Puskesmas Sukadana.
KAYONG UTARA - Kasus dugaan Korupsi atau Pungli dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di Puskesmas Sukadana yang saat ini sedang diselidiki Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Reskrim Polres Kayong Utara membuat suasana kerja para tenaga kesehatan (Nakes) tak nyaman. 

Info yang didapat, sejak kasus ini mencuat sejak awal Februari ini, penyidik Tipikor Polres sudah memanggil sekurang kurangnya 9 orang Nakes sebagai saksi. 

Mereka bertugas di bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan program sesuai petunjuk tekhnis (Juknis) dana BOK. 

Beberapa orang Nakes yang diperiksa Polisi itupun mengaku merasa tertekan karena dihantui ketakutan dari internal Puskesmas. Bahkan ada upaya memengaruhi maupun ditakut takuti oleh pihak tertentu. 

Ansari DPRD Partai PKB
Ansari, DPRD Partai PKB.
Anggota DPRD Kayong Utara partai PKB, Ansari dihubungi Senin malam, menyarankan Bupati Romi Wijaya supaya menonaktifkan pihak pihak yang diduga terlibat sebagai aktor atas kasus tersebut seperti Kepala Puskesmas dan Bendahara.

"Baiknya itu (mereka) untuk sementara dinonaktifkan agar proses penyidikan berjalan dengan baik. Agar tidak mengganggu tugas," ujarnya, Senin malam (24/02/2025).

Menurut legislator muda ini, pencopotan itu guna memudahkan proses hukum yang saat ini sedang berjalan.

Penjabat yang dicopot saran dia kemudian diganti dengan pejabat yang bisa diambil dari internal Puskesmas ataupun dari dinas Kesehatan. 

"Biar nakes merasa tenang dalam menyampaikan keterangan sebagai saksi saat diperiksa Polisi nanti. Pemeriksaan dapat berjalan objektif. Agar kasus ini ketahuan benar atau salah sangkaan itu," sambungnya. 

Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemkab Kayong Utara, Jumadi dikonfirmasi Senin ini mengatakan, kepala dinas kesehatan Maria Fransiska merespon usulan DPRD dimaksud.

Jumadi bilang, selama proses pemeriksaan kasus ini, para pihak yang diduga terlibat di copot kemudian diganti dengan pejabat yang baru. 

"Kami menyarankan sebaiknya dinas Kesehatan untuk mengkaji usulan yang disampaikan oleh DPRD. Jika dipandang Perlu, dinas kesehatan dapat menunjuk Plh kepala puskemas kepada Kasubag TU puskemas. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan Polres," kata Jumadi. 

Reporter: Muzahidin

Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam

Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam
Diduga Gegara Slow Respon PETI, KPH Wilayah Selatan Bolak Balik Keluar Kota dan Pilih Bungkam.
KETAPANG - Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) wilayah Selatan Ketapang sepi aktivitas. Sejumlah pihak yang bertanggung jawab bolak balik keluar kota dengan dalil Dinas Luar (DL). 

Kabarnya, aktivitas para birokrat ini terkait dengan sikap Polres Ketapang yang melakukan operasi penertiban Tambang liar alias PETI pada Jumat 07 Februari lalu di wilayah kecamatan Matan Hilir Selatan (MHS) tepatnya di kilometer 21 jalan Pelang -Tumbang Titi. Walau saat operasi berjalan, petugas hanya menjumpai lokasi kosong. 

Pantauan tim wartawan pada Senin ini, kantor yang berada di Jalan Letkol M Tohir Ketapang itu tampak lengang. Hanya ada sejumlah staff yang tampak mondar - mandir keluar masuk ruangan.

"Semua pejabat ke Pontianak, termasuk pak kepala. Mungkin nanti sampai bulan puasa," ujar salah seorang pegawai kantor itu kepada Wartawan, Senin (24/2/2025).

Pegawai lainya saat diminta penjelasan atas kondisi kantornya juga mengatakan kalimat serupa. Katanya, kepala KPH dalam bulan ini ke Pontianak terus, ngantor hanya sebentar. 

"Minggu lalu juga ke Pontianak, pulang kemarin, hari ini beliau juga ke Pontianak," ujar pegawai itu. 

Kepala KPH Wilayah Ketapang Selatan, Kuswadi tidak merespon konfirmasi wartawan melalui aplikasi perpesanan WhatsApp. 

Diberitakan sebelumnya, tim penertiban PETI melakukan operasi di kawasan yang disebut Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Wahana gambut Desa Sungai Pelang terancam punah akibat aksi penambang. 

Luas areal rusak itu seluas 50 hektar. LPHD mengaku sudah mengadukan kepada sejumlah pihak termasuk KPH Selatan di Ketapang. 

"Kami sudah melapor ke desa, KPH selatan dan bersurat ke Kapolda, cuma sampai saat ini belum ada tanggapan atau himbauan dari mereka. Mau diapakan ini," kata Darwadi, ketua LPHD, saat di wawancarai media di sebuah hotel di Ketapang ketika acara diskusi Penanggulangan Gangguan Hutan Desa, Rabu ini (05/02/2025).

Pasca heboh itulah Polisi akhirnya turun menertibkan lokasi tambang meski hanya menjumpai lokasi dan gubuk eks pekerja tambang sudah kosong. 

Kabarnya, kalau informasi penertiban itu telah bocor di kalangan pelaku PETI sehingga sebelumnya mereka telah mengosongkan lokasi dan aktivitas PETI di wilayah itu sebelum petugas tiba.

Dilokasi itu Polisi menyampaikan sosialisasi dan himbauan kepada warga masyarakat untuk tidak terlibat dalam segala bentuk kegiatan penambangan liar.

"Kita sampaikan kepada masyarakat kalau aktivitas PETI dampaknya tidak hanya merusak lingkungan, namun juga menimbulkan pencemaran sumber air, merugikan perekonomian negara serta pastinya melanggar ketentuan hukum yang dapat berujung pada sanksi pidana," kata AKP Helwani Kapolsek MHS. 

Reporter: Muzahidin.