Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Redaksi    Senin, Mei 10, 2021    Comment   

Ditargetkan Rampung Juli 2021, Bendungan Ciawi Dukung Pengendalian Banjir di Jakarta

Pembangunan bendungan (Sumber: pu.go.id)

BorneoTribun Jakarta -- Sebagai upaya pemerintah dalam mengurangi kerentanan kawasan metropolitan Jakarta dari bencana banjir, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah menyelesaikan pembangunan dua bendungan kering (dry dam) yakni Bendungan Sukamahi dan Ciawi di Kabupaten Bogor.

Pembangunan kedua bendungan merupakan bagian dari rencana induk pengendalian banjir (flood control) Jakarta yang sesuai kontrak kerja akan rampung tahun 2021.

Progres konstruksi Bendungan Ciawi yang dimulai pembangunannya sejak Desember 2016 sudah mencapai 71 persen dan pembebasan lahan 96 persen. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyatakan optimistis untuk konstruksi bendungan ini dapat segera rampung pada Juli 2021.

“Untuk pembebasan lahan saat ini sudah selesai sehingga konstruksinya bisa selesai dalam waktu dekat,” ujarnya, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Minggu (09/05/2021).

Basuki mengatakan, tantangan lainnya dalam pembangunan Bendungan Ciawi selain pembebasan lahan adalah cuaca terutama hujan yang masih sering terjadi hampir sepanjang tahun.

“Untuk mengatasinya kami selimuti lahan yang masih dikerjakan saat hujan. Saat tidak hujan baru dipadatkan lagi lapis demi lapis,” tuturnya.

Setelah rampung, Menteri PUPR berpesan agar kondisi sekitar bendungan kembali dihijaukan dengan ditanami pohon. Hal ini sebagai konservasi alam pada area sabuk hijau atau greenbelt.

Pembangunan Bendungan Ciawi merupakan bagian dari rencana induk (masterplan) Pengendalian Banjir Jakarta. Bendungan Ciawi direncanakan memiliki volume tampung 6.05 juta meter kubik dan luas genangan 39.40 hektare.

Bendungan ini didesain untuk mengurangi debit banjir yang masuk ke Jakarta dengan menahan aliran air dari Gunung Gede dan Gunung Pangrango sebelum sampai ke Bendung Katulampa yang kemudian mengalir ke Sungai Ciliwung. Rampungnya pembangunan Bendungan Ciawi akan mereduksi banjir sebesar 111,75 meter per detik. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

Redaksi    Rabu, April 28, 2021    Comment   

Kementerian PUPR: 427 Km Ruas Tol Baru Ditargetkan Tuntas di 2021

Gerbang Tol Pamulang. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama mitra kerja dan Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) terus melanjutkan pembangunan sejumlah proyek jalan tol bagian dari Proyek Strategis Nasional (PSN). Kementerian PUPR juga menargetkan 427 km ruas tol baru tuntas di 2021.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kehadiran jalan tol yang terhubung dengan kawasan-kawasan produktif seperti kawasan industri, pariwisata, bandara, dan pelabuhan akan dapat mengurangi biaya logistik dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.

PSN ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 56/2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres 3/2016 tentang Percepatan Pelaksanaan PSN.

Secara keseluruhan, 64 proyek tol masuk dalam kategori PSN dan ruas-ruas lainnya yang penting dalam rangka peningkatan konektivitas.

Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR mengatakan, bahwa hingga bulan April 2021 ini, tercatat panjang ruas tol yang sudah beroperasi mencapai 2.391 km terbagi dalam 62 ruas yang dikelola oleh BUJT.

Total tersebut merupakan akumulasi dari ruas tol yang tuntas dan dioperasikan pada periode 1978-2014 sepanjang 795 km, dilanjutkan periode 2015-2019 sepanjang 1.298 km.

Kemudian ditambah 246 km pada 2020 dan 54,69 km dari Januari hingga April 2021.

“Jumlah panjang jalan tol yang akan beroperasi masih akan terus bertambah lagi, ditargetkan 2021 sebanyak 19 ruas sepanjang 427 km yang telah dan akan tuntas, sehingga secara keseluruhan ada 2.764 km jalan tol yang akan selesai dan beroperasi di seluruh Indonesia di akhir 2021,” kata Endra, dikutip dari laman kemenpu.go.id, Rabu (28/04/2021).

Pada 2021 ini, dikatakan Endra dari Januari hingga April 2021, sudah ada tujuh ruas tol baru yang selesai sepanjang 54,69 km. Sisanya sebanyak 14 ruas tol sepanjang 373 km, ditargetkan tuntas hingga akhir tahun 2021. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/AIT/TAR)

Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Redaksi    Sabtu, April 03, 2021    Comment   

Inilah Empat Program Kementerian PUPR untuk Pembangunan di Papua dan Papua Barat

Jembatan Youtefa di Jayapura, Papua. (Foto: Dokumentasi Kementerian PUPR)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen mewujudkan pembangunan infrastruktur yang andal di Provinsi Papua dan Papua Barat.  Hal ini bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan yang tinggi, mengurangi indeks kemahalan, dan pemerataan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung hal tersebut Kementerian PUPR mengambil langkah-langkah terobosan pembangunan infrastruktur dengan lebih terpadu, tepat, fokus, dan bersinergi dengan kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda).

“Hal ini sesuai dengan amanat Inpres Nomor 9 Tahun 2020,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Sabtu (03/04/2021).

Dikatakan Menteri Basuki, untuk mewujudkan infrastruktur yang andal sekaligus menjawab tantangan yang dihadapi di Provinsi Papua dan Papua Barat, Kementerian PUPR berkomitmen melakukan empat program.

Pertama, pemerataan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, dukungan afirmatif pada peningkatan sumber daya manusia (SDM) masyarakat Papua. Ketiga, pelaksanaan Program Padat Karya Tunai (PKT). Keempat, pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur PUPR.

“Peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua dilakukan dengan membuka keterisolasian wilayah dan meningkatkan akses serta konektivitas dari darat maupun multimoda. Di antaranya telah kami bangun Jalan Trans Papua 3.534 kilometer, Jalan Perbatasan Papua 1.098 kilometer, dan Jembatan Youtefa 1,3 kilometer,” ujar Basuki.

Selanjutnya untuk dukungan pengembangan kapasitas SDM, Kementerian PUPR melaksanakan pelatihan SDM jasa konstruksi yang melibatkan mitra kerja asli Papua dan Papua Barat. Selain itu, Kementerian PUPR juga memberdayakan pelaku usaha lokal dengan tender terbatas untuk paket pekerjaan konstruksi harga perkiraan sendiri (HPS) antara Rp1 – 2,5 miliar.

Sementara untuk pengembangan SDM internal Kementerian PUPR di balai-balai teknis yang berada di Papua dan Papua Barat sudah diisi oleh putra daerah asli sebagai Kepala Balai, Kepala Satker, maupun PPK.

Program ketiga yakni pelaksanaan PKT untuk mendistribusikan pendapatan bagi masyarakat Papua dalam rangka Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) akibat Pandemi COVID-19.

Pada tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran PKT dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp671 miliar menjadi Rp731 miliar. Anggaran ini digunakan untuk 19 kegiatan yang akan menyerap 27.967 tenaga kerja.

Program keempat yakni pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar dengan dukungan infrastruktur bidang PUPR di antaranya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu di Skouw (Jayapura) dan Sota (Merauke), pembangunan infrastruktur dukungan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX serta pembangunan rumah khusus, air bersih, jalan lingkungan, dan jembatan gantung di Kabupaten Asmat, Mappi, dan Mamberamo Raya.

Secara keseluruhan, pada tahun 2021 alokasi anggaran pembangunan infrastruktur PUPR untuk Provinsi Papua Rp6,12 triliun untuk bidang Sumber Daya Air (SDA) Rp 670 miliar, jalan dan jembatan Rp4,46 triliun, permukiman Rp650 miliar, dan perumahan Rp330 miliar.

Sementara di Provinsi Papua Barat Rp3,67 triliun alokasi anggaran untuk bidang SDA Rp600 miliar, jalan dan jembatan Rp2,54 triliun, permukiman Rp320 miliar, dan perumahan Rp200 miliar.

Kementerian PUPR berharap dengan komitmen yang berkesinambungan tersebut, pihaknya dapat turut memberikan solusi dan kontribusi nyata dalam menjawab tantangan dan memajukan masyarakat Papua.

“Kami akan betul-betul memperhatikan tata kelola dalam pelaksanaannya, agar tepat mutu, tepat sasaran, dan tepat administrasi,” tutup Menteri PUPR. 

(HUMAS KEMENTERIAN PUPR/UN)

Danramil 1202-09 Jagoi Babang Dampingi Tim Kementerian PUPR Tinjau Jalan Ambruk Di Bengkayang

Robiantinus Hermanto    Senin, Januari 18, 2021    Comment   

Danramil 1202-09 Jagoi Babang Dampingi Tim Kementerian PUPR Tinjau Jalan Ambruk Di Bengkayang

Peninjauan akses jalan yang ambruk dibengkayang oleh tim kementerian pupr 

Borneotribun I Bengkayang - Danramil 1202-09/Jagoi Babang Mayor Inf Katirin bersama Tim Kementrian PUPR melaksanakan peninjauan Jalan Raya Ambruk di Dusun Merendeng Desa Siding Kecamatan Siding, Bengkayang, Minggu (17/1/21) kemarin.

Peninjauan tersebut turut dihadiri Ketua Tim kementerian PUPR, PPK Perbatasan 2 Area, Konsultan 10 orang dan Pengawas PU 3 orang, Penyedia Jasa PT. DCM Doni beserta 4 orang, Bati Komsos Ramil 1202-09/Jagoi babang Sertu Hendrik Triansopha dan Babinsa Ramil 1202-09/Jagoi Babang Serda Riflo Riyadi.

Mayor Inf Katirin mengatakan pendampingan pertemuan tim kementerian PUPR dan Penyedia Jasa PT. DCM melaksanakan peninjauan dan pengecekan Jalan paralel negara yang ambruk akibat bencana alam, dan penggusuran tanah longsor pada badan jalan dan penimbunan jalan ambruk oleh Pihak Penyedia Jasa PT. DCM.

"Kemarin, kita sudah melakukan peninjauan bersama tim kementerian, pengelola dan konsultan," ujar Danramil, Senin (18/1/21).

Dikatakannya juga, selain peninjauan juga dilaksanakan pembuatan jalan darurat dengan penggusuran dan penimbunan material tanah agar untuk sementara aktivitas lalu lintas pengguna jalan raya normal kembali.

"jalan ambruk ini terjadi akibat hujan yang terus menerus di kecamatan siding yang mengakibatkan bencana banjir dan longsor," Tutup Danramil. ( Rh/Rls )

Editor : Hermanto

Pangdam XII/Tpr Resmikan Rumah Khusus Bantuan Kementerian PUPR untuk Prajurit

Robiantinus Hermanto    Jumat, Juni 19, 2020    Comment   

Pangdam XII/Tpr Resmikan Rumah Khusus Bantuan Kementerian PUPR untuk Prajurit

Fhoto : Peresmian Rumah Khusus Bantuan Kementerian PUPR

BORNEOTRIBUN I PONTIANAK - Panglima Kodam XII/Tanjungpura, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad didampingi Kepala Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kalimantan Barat Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Ir. Andy Suganda meresmikan rumah khusus Asrama Militer Hidayat, Jalan Alianyang, Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Kamis, 18/6/20. 

Peresmian ditandai dengan penyerahan kunci secara simbolis dari Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Kalbar Ir. Adi Suganda kepada Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad serta dilanjutkan dengan pemotongan pita dan pemasangan stiker nomor rumah. 

Rumah khusus ini merupakan bantuan dari Kementerian PUPR. Dalam hal ini Kodam XII/Tpr menerima bantuan sebanyak 50 unit rumah. Rumah khusus ini dibangun dengan tipe 36 dan bentuk Kopel dan telah dilengkapi dengan fasilitas dua kamar tidur, ruang tamu, kamar mandi, jaringan air PDAM, jaringan listrik dan fasilitas prasana, sarana dan utilitas (PSU).  

Pangdam XII/Tpr, Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad saat memberikan keterangan menyampaikan, dengan bantuan dari Kementerian PUPR ini tentunya sangat membantu prajurit Kodam XII/Tpr memperoleh tempat tinggal yang layak. 

"Sebelum rumah ini direhab kondisinya  rusak dan tidak layak huni. Oleh karena ada program ini maka tentunya bisa menimbulkan semangat di kalangan prajurit yang tadinya dia tinggal di rumah yang tidak layak karna rusak terus mau memperbaiki juga tidak mampu. Kebetulan ada bantuan dari Kementerian PUPR yang kita arahkan disini sehingga disulaplah rumah ini sekarang. Kita lihat tadi prajurit senang bisa tinggal di rumah yang baik, sekarang ". katanya.

Untuk itu Pangdam XII/Tpr berharap kepada prajurit yang menempati rumah untuk merawatnya dengan baik. Selanjutnya juga meminta untuk dibentuk pengurus perumahan seperti RT/RW. Kemudian dalam rangka kemasyarakatan, penghuni juga harus bisa bersosialisasi dengan lingkungan masyarakat sekitarnya.

"Sebagai prajurit juga harus bisa memberikan contoh disiplin dalam hal kebersihan. Apalagi sekarang ini kita lagi menghadapi Covid-19, maka saya perintahkan untuk tiap rumah nanti bisa menyiapkan alat atau sarana cuci tangan sesuai petunjuk disiplin protokol kesehatan ". pinta Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad.

Selanjutnya menyampaikan, rumah khusus bantuan dari Kementerian PUPR tersebut diperuntukan bagi prajurit dan PNS Kodam XII/Tpr yang masih berdinas aktif. Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini Kodam XII/Tpr masih kekurangan rumah untuk prajurit. Upaya-upaya untuk menyediakan rumah prajurit terus dilakukan, dengan bekerja sama dengan Kemenpupr maupun secara swadaya.

"Dengan keterbatasan rumah sekarang kita ada menertibkan rumah-rumah yang mungkin mulai rusak-rusak dan penghuninya tidak ada. Kita upayakan perbaikan secara swadaya sehingga itu bisa dimanfaatkan untuk prajurit ". kata Pangdam.

Sedangkan Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Kalbar Ir. Andy Suganda menyampaikan, pembangunan rumah khusus Asrama Hidayat seharusnya dilaksanakan selama 82 hari, namun sedikit terlambat yang disebabkan karena kondisi lokasi.

"Kondisi lokasi ini kan daerah rawa, jadi kita mengerjakan pondasinya agak hati-hati. Benar-benar kita kendalikan airnya dulu baru kita kerjakan. Mutunya yang betul-betul kita jaga," pungkas Kepala SNVT Penyediaan Perumahan Kalbar. 

Sumber : Pendam XII/Tpr