Berita Borneotribun.com: Kayu Ilegal Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Kayu Ilegal. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Kayu Ilegal. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 24 September 2022

Polisi Tetapkan Tersangka Pemilikan 1.050 Meter Kubik Kayu Senilai Rp1,4 Miliar

Polisi Tetapkan Tersangka Pemilikan 1.050 Meter Kubik Kayu Senilai Rp1,4 Miliar
Polisi Tetapkan Tersangka Pemilikan 1.050 Meter Kubik Kayu Senilai Rp1,4 Miliar. (BorneoTribun/Antara)
BorneoTribun Pontianak, Kalbar - Bareskrim Mabes Polri menetapkan pengurus CV Rimba Gemilang Indah (RGI) berinisial So sebagai tersangka kepemilikan 1.050 meter kubik kayu olahan campuran senilai Rp1,4 miliar.

"Tersangka kami tangkap atas dugaan melakukan tindakan pidana korporasi mengangkut kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan undang-undang," kata Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipiter) Bareskrim Mabes Polri Brigjen Pol. Pipit Rismanto di Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat.

Dia menjelaskan kasus ini terungkap saat Tim Mabes Polri pada 7 September 2022 menemukan sebuah truk dengan nomor polisi S 8932 NC milik CV SMA yang kedapatan mengangkut kayu olahan di Jalan Trans Kalimantan KM 46, Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sei Ambawang, Kabupaten Kubu Raya, Kalbar.

"Setelah dilakukan pengecekan muatan kayu olahan itu milik CV RGI yang telah digunakan untuk mengangkut kayu olahan pada 5 September 2022 sehingga dokumen itu tidak sah," ujarnya.

Menurut dia, CV RGI telah melakukan tindak pidana mengangkut kayu olahan ilegal dengan modus menggunakan SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu - Kayu Olahan) secara berulang-ulang.

"Dalam hal ini kami telah memeriksa sebanyak 22 saksi yang akhirnya menetapkan So sebagai tersangka dalam kasus pengangkutan kayu olahan secara ilegal," ujarnya.

Dia menambahkan pihaknya telah menyita dua unit truk sebagai sarana mengangkut kayu olahan ilegal dan menyita sebanyak 1.050 meter kubik kayu olahan jenis bengkirai, kapur, meranti, dan keruing.

Tersangka diancam Pasal 88 ayat (2) huruf A Jo Pasal 16 UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan ancaman pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda minimal Rp5 miliar dan maksimal Rp15 miliar, katanya.

(ian/andi/ant)

Rabu, 21 September 2022

Ratusan Kayu Ulin Hasil Pembalakan Liar Disita Polisi

Ratusan Kayu Ulin Hasil Pembalakan Liar Disita Polisi
Ditreskrimsus Polda Kalsel menunjukkan tersangka dan barang bukti kayu ulin yang disita, Rabu (21/9/2022).
BorneoTribun Banjarmasin, Kalsel - Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Selatan menyita sebanyak 874 batang kayu ulin yang diduga hasil pembalakan liar di kawasan Kabupaten Tanah Laut.

"Ada 3 tersangka berinisial RP, AR, dan MM diamankan saat mengangkut kayu ulin menggunakan dua truk pada Jumat (16/9)," kata Kabid Humas Polda Kalsel Kombes Pol Mochamad Rifa'i di Banjarmasin, Rabu.

Pengungkapan tindak pidana pembalakan liar itu bermula adanya informasi masyarakat terkait aktivitas angkutan kayu yang diduga tanpa dokumen.

Kemudian Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel Kombes Pol Suhasto langsung memerintahkan Kasubdit IV Tipidter AKBP M. Ifan Hariyat melakukan penyidikan.

Hasilnya, ketiga tersangka diringkus saat membawa 874 potong kayu ulin atau 14 meter kubik dalam dua truk saat melintas di Jalan Ahmad Yani, Desa Tajau Pecah, Kecamatan Batu Ampar, Kabupaten Tanah Laut.

"Saat diperiksa, pelaku tidak bisa menunjukkan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK)," jelas Rifa'i.

Para tersangka yang kini ditahan dijerat penyidik dengan Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 83 Ayat (1) huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun serta pidana denda paling sedikit Rp500 juta dan paling banyak Rp2,5 miliar.

"Penegakan hukum pembalakan ini terus kami gencarkan sesuai arahan Kapolri demi menjaga kelestarian hutan dari aksi-aksi pembalakan liar," ujar Rifa'i.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang dipublikasikan Januari 2021 luas total kawasan hutan di Provinsi Kalimantan Selatan kurang lebih 1.664.000 hektar di mana seluas kurang lebih 950.800 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan produksi.

Penggunaan kawasan hutan untuk kegiatan di luar sektor kehutanan guna mendukung pembangunan dilakukan melalui Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH).

Data IPPKH aktif di Provinsi Kalsel sampai dengan tahun 2020 ada sebanyak 93 unit dengan luas kurang lebih 56.243 hektar atau 5,92 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi yang terdiri atas IPPKH nontambang (pembangunan jalan umum, jalan tol, dan jaringan komunikasi) sebanyak 6 unit seluas 1.165 hektar dan IPPKH pertambangan (batu bara, bijih besi dan galian C) sebanyak 87 unit seluas 55.078 hektar atau 5,79 persen dari luas kawasan hutan lindung dan hutan produksi.

Oleh : Firman/Antara
Editor: Yakop

Senin, 19 September 2022

Ditpolairud Limpahkan Tersangka Pembalakan Hutan Ke Kejati Kalsel

Barang bukti ratusan kayu bulat yang disita Ditpolairud Polda Kalsel dari tersangka YH dan MR.
Barang bukti ratusan kayu bulat yang disita Ditpolairud Polda Kalsel dari tersangka YH dan MR.
BorneoTribun Banjarmasin, Kalsel - Penyidik Subdit Gakkum Direktorat Polisi Perairan dan udara (Ditpolairud) Polda Kalimantan Selatan hari ini melimpahkan tersangka dan barang bukti kasus pembalakan ratusan kayu bulat hasil perambahan hutan ke Kejati Kalsel.

"Berkas tersangka YH dan MR dengan laporan Polisi Nomor 59 dan 60 tanggal 22 Juni 2022 dinyatakan lengkap alias P21 oleh jaksa sehingga dilakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti," kata Plt Kasubdit Gakkum Ditpolairud Polda Kalsel Kompol Budi Prasetyo di Banjarmasin, Senin.

Dalam berkas yang dikirim penyidik, kedua tersangka dijerat Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500 ribu sampai Rp2,5 miliar.

Diketahui kedua tersangka ditangkap saat membawa 394 batang kayu jenis rimba campuran menggunakan dua kapal yaitu KM. Berkat Setia dan Km. Berkat Usaha kayu tanpa disertai dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH).

Modus-nya, pelaku menyamarkan angkutan kayu bulat dalam palka kapal menggunakan kayu sibitan di atasnya untuk mengelabui petugas.

Kayu bulat tersebut diperoleh tersangka dari Teluk Timbau Kecamatan Dusun Hilir, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dan akan ditawarkan ke pembeli di kawasan Alalak, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

"Rampung-nya berkas penyidikan ini menjadi komitmen penyidik atas perintah dan petunjuk Dirpolairud Polda Kalsel Kombes Pol Takdir Mattanete untuk bisa membawa tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya di pengadilan sehingga ada kepastian hukum," jelas Budi.

Sebelumnya Direktorat Polairud Polda Kalsel juga pernah menangani kasus pembalakan pada bulan Maret 2022 dengan barang bukti kayu masak campuran kurang lebih 78 meter persegi dan kurang lebih 259 batang kayu rimba campuran yang tidak disertai dokumen SKSHH.

Adapun tersangka-nya dijerat Pasal 83 ayat 1 huruf b jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan disidang sebagai terdakwa divonis majelis hakim hukuman penjara 1 tahun 2 bulan. (yk/ant)

Rabu, 02 September 2020

Polda Kalbar Cegat Truk Bermuatan Ratusan Kayu Ilegal

Satu unit truk bermuatan kayu diamankan ktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat.(Foto:Polda Kalbar/Humas)


BORNEOTRIBUN | PONTIANAK -- Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalimantan Barat berhasil mengamankan satu unit truk bermuatan kayu tanpa dilengkapi dokumen yang sah.


Pengungkapan dilakukan pada Senin 31 Agustus di Jalan Trans Kalimantan Kabupaten Kubu Raya.


Direktur Reserse Kriminal Khusus, Kombes Pol Juda Nusa melalui Kasubdit IV Tipidter Akbp Sardo mengungkapkan, satu unit truk tersebut mengangkut 134 batang kayu jenis meranti dan rimba campuran.


“Pada Senin 31 Agustus 2020 dini hari, tim dari Subdit IV Direktorat Reskrimsus Polda Kalbar mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya penangkutan kayu illegal,” ungkapnya


Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan penyelidikan dan berhasil menghentikan truk bermuatan kayu tersebut di Jalan Trans Kalimantan Kubu Raya tepat di Kawasan pergudangan Borneo Business.


“Saat di hentikan dan dilakukan pengecekan, supir truk berinisial J alias H yang merupakan warga Kabupaten Sanggau tidak dapat menunjukan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK),” jelasnya


Dari hasil introgasi petugas kepada supir di lokasi kejadian, tim mendapatkan satu nama berinisial S warga Kabupaten Kubu Raya yang diduga pemilik dari ratusan batang kayu illegal tersebut.


Adapun barang bukti yang berhasil diamankan petugas 134 kayu jenis meranti dan rimba campuran dengan ukuran 8 x 16 x 400 Cm, satu unit truk jenis Mitsubushi Canter yang digunakan untuk mengangkut kayu tersebut dan sebuah STNK.


Sardo mengungkapkan, saat ini para pelaku sudah diamankan di Mako Dit Reskrimsus Polda Kalbar untuk proses hukum lebih lanjut. Ia juga menyebutkan akan melakukan koordinasi dengan Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) Wilayah VIII Pontianak.(yk/jh)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno