Meningkat Tajam Virus COVID-19 di Bangladesh, Banyak Masyarakat Berbondong-bondong Tinggalkan Kota, Penuhnya Terminal Kapal Feri

Redaksi    Senin, Juni 28, 2021    Comment   

Meningkat Tajam Virus COVID-19 di Bangladesh, Banyak Masyarakat Berbondong-bondong Tinggalkan Kota, Penuhnya Terminal Kapal Feri

BORNEOTRIBUN.COM - Meningkatnya Tajam Virus COVID-19 di Bangladesh, Banyak Masyarakat Berbondong-bondong Tinggalkan Kota, menyebabkan Penuhnya Terminal Kapal Feri.

Akibat tidak seorang pun di Bangladesh akan diizinkan meninggalkan rumah mereka Selama tujuh hari sejak Kamis (24/6), kecuali dalam keadaan darurat.

Sehingga orang-orang mengungsi dari ibu kota yang sibuk ke rumah mereka di kota-kota dan desa-desa.

Kasus virus COVID-19 di negara tersebut telah melonjak, banyak yang terkait dengan varian Delta yang pertama kali diidentifikasi di negara tetangga India.

Gelombang virus terbaru di Bangladesh dimulai sekitar enam minggu lalu. 

Pada 15 Mei ada 261 kasus baru dan 22 kematian dilaporkan. 

Pada Jumat (25/6) ada 5.869 kasus baru dan 108 kematian - jumlah kematian harian tertinggi kedua di negara itu dari seluruh pandemi.

Banyak rumah sakit kewalahan dengan pasien dan berjuang untuk mengatasinya, terutama yang berada di perbatasan dengan India.

Penguncian awalnya akan dimulai pada Senin (28/6) ini, namun ditunda hingga Kamis (1/7). 

Kendati demikian, para pejabat mengatakan beberapa pembatasan masih akan mulai berlaku pada ini waktu setempat.

Karena peningkatan kasus yang tajam, layanan kereta api dan bus sudah dihentikan, dengan pengecualian untuk layanan darurat.

Orang-orang yang menginginkan untuk meninggalkan kota terpaksa menyewa kendaraan pribadi, atau bahkan berjalan kaki, karena penutupan transportasi.

Editor BBC Asia Selatan Jill McGivering melaporkan para pekerja berpenghasilan rendah dan pekerja harian akan menjadi yang paling terpukul oleh penguncian ketat. 

Banyak dari orang-orang yang melarikan diri adalah pekerja migran yang berusaha untuk pulang.

Surat kabar Dhaka Tribune melaporkan bahwa ada ribuan orang hanya di satu terminal feri, dengan sedikit atau tanpa ruang di antara mereka.

Kepala polisi lalu lintas setempat Zakir Hossain mengatakan kepada surat kabar itu bahwa terminal Shimulia jauh lebih sibuk pada hari Minggu daripada pada hari Sabtu, dan bahwa "tidak ada yang mengikuti protokol keselamatan Covid-19".

Kantor berita AFP melaporkan total puluhan ribu orang berusaha untuk pergi. Keterangan ini mengutip seorang pejabat senior perairan Bangladesh yang mengatakan setidaknya 50.000 orang telah meninggalkan kota itu dengan feri pada Minggu (27/6) saja. Saat ini, situasi semakin "tidak terkendali".

Beberapa layanan feri telah beroperasi 24 jam sehari, dengan lebih dari 1.000 penumpang berdesakan di setiap perjalanan.

"Kami tidak ingin mereka memadati feri, tetapi mereka tidak mendengarkan. Ada orang-orang yang terburu-buru,” terang sub-inspektur polisi Mohammad Raza kepada AFP.

Sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh Departemen Informasi Pers (PID) Bangladesh mengatakan semua kantor, termasuk kantor pemerintah, semi-pemerintah dan swasta, juga akan ditutup dalam penguncian.

Juru bicara departemen kesehatan Robed Amin mengatakan kepada AFP jika polisi dan penjaga perbatasan akan dikerahkan untuk menegakkan penguncian dan menghentikan orang meninggalkan rumah mereka.

Editor: Yakop

Ahli Epidemiologi: Masuknya Varian Delta dari India Mengerikan

Redaksi    Minggu, Juni 27, 2021    Comment   

Ahli Epidemiologi: Masuknya Varian Delta dari India Mengerikan

Seorang dokter merawat bayi yang dites positif virus corona Covid-19 di sebuah rumah sakit di Bogor pada 23 Juni 2021, ketika tingkat infeksi di Indonesia melonjak dan rumah sakit kebanjiran pasien baru. (Foto: AFP/Aditya Aji)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Ahli Epidemiologi mengakui lonjakan tinggi pengidap COVID-19 di Indonesia per harinya karena masuknya varian Delta dari India. Kecepatan dan masa inkubasi varian baru virus COVID-19 ini mengerikan.

Masuknya varian Delta virus COVID-19 dari India menyebabkan penderita COVID-19 di Indonesia melonjak cepat. Varian Delta yang lebih cepat dan lebih ganas penyebarannya ketimbang varian Alpha mengakibatkan belasan ribu orang terinfeksi pada Rabu (23/6) dan puncaknya Kamis (24/6) tembus 20 ribu penderita.

Karena membeludaknya pasien, sampai-sampai banyak penderita COVID-19 di rumah-rumah sakit ditangani di seleasar dan bahkan hingga ke halaman luar rumah sakit, seperti terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bekasi.

Foto: Seorang pasien COVID-19 duduk di atas velbed di tenda sementara di luar ruang gawat darurat rumah sakit pemerintah di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Lia Partakusuma mengaku kaget dengan lonjakan yang sangat tinggi pengidap COVID-19.

"Kita kaget juga tiba-tiba jumlah pasien yang datang ke rumah-rumah sakit ini dalam dua tiga hari ini sangat tinggi. Rumah sakit kewalahan untuk menerima karena walaupun fasilitas sudah ditambah, kita membutuhkan proses untuk pemindahan, kita membutuhkan proses untuk menambah SDM (sumber daya manusia), kita juga membutuhkan proses untuk adanya perluasan-perluasan area rumah sakit," kata Lia.

Jadi yang sekarang banyak dilakukan, lanjut Lia, terutama di rumah-rumah sakit di Jawa adalah mendirikan tenda dilengkapi ranjang di luar rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Sehingga pasien-pasien COVID-19 tidak menunggu antrean terlalu lama di ruang unit gawat darurat (UGD).

Lia mengharapkan pasien COVID-19 bergejala ringan tidak terlalu panik dan sebetulnya tidak perlu ke rumah sakit sehingga rumah sakit tidak kelebihan daya tampung. Dia menyarankan pasien COVID-19 bergejala ringan bisa berkonsultasi dengan dokter lewat telepon selama melakukan isolasi mandiri.

Lia meminta masyarakat berempati kepada tenaga kesehatan yang sudah terlalu sibuk dan repot melayani pasien COVID-19 yang membeludak.

Menurut ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono, sudah terjadi penurunan artifisial atau semu pada Januari lalu, dari rata-rata 15 ribu penderita COVID-19 per hari menjadi lima ribuan orang karena pemerintah kabupaten/kota tidak mau dicap sebagai zona merah (berbahaya) untuk COVID-19.

Penurunan semua kasus COVID-19 pada Januari lalu itu, lanjut Tri karena ada upaya-upaya untuk menunda pelaporan harian, tidak ada pelacakan dan pengetesan yang baik.

Tri mengakui lonjakan tinggi pengidap COVID-19 di Indonesia per harinya karena masuknya varian Delta dari India. Dia menegaskan kecepatan dan masa inkubasi varian baru virus COVID-19 ini mengerikan. Di samping itu, varian Delta juga COVID-19 menyerang semua umur.

Foto: Seorang dokter merawat bayi yang dites positif virus corona Covid-19 di sebuah rumah sakit di Bogor pada 23 Juni 2021, ketika tingkat infeksi di Indonesia melonjak dan rumah sakit kebanjiran pasien baru. (Foto: AFP/Aditya Aji)

"Bayangin, kita berpapasan (dengan penderita COVID-19) dengan jalan cepat saja, mungkin menular. Walaupun berpapasan satu meter, itu dahsyatnya. Dahsyat kedua adalah masa inkubasinya. Masa inkubasi COVID-19 kan 3-7 hari. Dalam tiga hari aja dia (varian Delta) sudah bisa menimbulkan gejala. Ketiga, semua yang terserang varian baru itu minta ampun. Demamnya berbeda, sakitnya berbeda," ujar Tri.

Selain itu, lonjakan tinggi kasus COVID-19 di Indonesia juga dipengaruhi oleh kerapnya terjadi kerumunan saat berbelanja, salat tarawih dan salat Idulfitri, dan kerumunan ketika acara halal bihalal.

Tri menyarankan pemerintah menerapkan karantina wilayah terhadap daerah yang sudah memiliki penderita COVID-19 varian Delta, sehingga tidak menularkan ke wilayah lain.

Penderita COVID-19 varian Delta juga sebaiknya dirawat di lokasi terpisah bukan di rumah sakit bergabung dengan penderita COVID-19 varian Alpha.

Foto: Seorang pasien COVID-19 bernapas dengan masker non-rebreather di tenda darurat sebuah rumah sakit di Jakarta, 24 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia merupakan konsekuensi dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diambil oleh pemerintah pusat ketimbang karantina wilayah (lockdown) saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia Maret tahun lalu.

"Akibat kita memilih PSBB, kemudian COVID-19 awal-awalnya bisa ditangani tetapi dalam perkembangannya sulit untuk dikendalikan lagi. Karena (virus) COVID-19 itu banyak varian kemudian bermutasi. Jadi pilihan PSBB sebenarnya sudah nggak efektif untuk mengatasi penyebaran COVID," tutur Trubus.

Foto: Para perawat bersiap untuk merawat pasien COVID-19 di tenda perawatan yang didirikan di sebuah rumah sakit di Jakarta, Kamis, 24 Juni 2021. (Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/Reuters)

Menurut Trubus, kedua jenis pilihan kebijakan untuk menangani pandemi COVID-19 tersebut terdapat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan, yakni pasal 9 tentang karantina wilayah dan pasal 10 mengenai PSBB.

Trubus merasa aneh karena kebijakan PSBB yang sudah terbukti gagal menagatasi penyebaran virus COVID-19 masih dipertahankan dan tidak dievaluasi. Mestinya pemerintah mencari format baru untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang sudah memiliki banyak varian.

Trubus menyarankan pemerintah segera menerapkan karantina wilayah terhadap daerah-daerah yang sudah dimasuki varian Delta COVID-19. Menurutnya, pemerintah daerah harus diberi kewenangan untuk memutuskan sendiri apakah perlu melakukan karantina wilayah atau tidak.

Foto: Seorang pasien COVID-19 terbaring di atas velbed di tenda sementara di luar ruang gawat darurat rumah sakit pemerintah di Bekasi, 25 Juni 2021. (Foto: REUTERS/Willy Kurniawan)

Trubus mencontohkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pernah berkali-kali mengajukan rencana untuk menerapkan karantina wilayah tetapi ditolak oleh pemerintah pusat.

Trubus mengakui kesadaran masyarakat memang rendah dalam pelaksanaan protokol kesehatan.

Namun dia menekankan hal itu terjadi karena pemerintah tidak konsisten dalam melaksanakan kebijakannya. Trubus menilai pemerintah tidak tegas dalam memberlakukan protokol kesehatan dan lemahnya penegakan sanksi. [fw/em]

Oleh: VOA

Seorang Ibu Rumah Tangga di Sanggau Terjerat Kasus Narkoba

Redaksi    Kamis, Juni 24, 2021    Comment   

Seorang Ibu Rumah Tangga di Sanggau Terjerat Kasus Narkoba

Ilustrasi gambar iStock.

BORNEOTRIBUN SANGGAU - Satres Narkoba Polres Sanggau kembali mengamankan terduga pelaku penyalahgunaan Narkotika di Wilkum Polres Sanggau. 

Ini membuktikan bahwa Polres Sanggau benar-benar serius dalam memberantasan peredaran Narkotika di Kabupaten Sanggau.

 

Ilustrasi Gambar iStock.

Kali ini Satres Narkoba Polres Sanggau mengamankan salah satu terduga pelaku yang merupakan seorang IRT (Ibu Rumah Tangga) berinisial MYD (37) warga Dusun Tanjung Periuk Rt. 029 / Rw. 009 Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau / Dusun Serambai Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan Kabupaten Sanggau, Selasa (22/6) malam.

 

Kapolres Sanggau AKBP Raymond M. Masengi, S. IK, MH melalui Kasatres Narkoba Polres Sanggau Iptu Donny Sembiring, SH mengatakan setelah anggotanya melakukan penyelidikan terhadapt terduga pelaku berinisial MYD di rumahnya, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021, sekira pukul 20.30 WIB, anggota melakukan penangkapan terhadap terduga pelaku yang pada saat kejadian sedang berada didalam rumah miliknya yang beralamatkan di Dusun Serambai Desa Tanjung Merpati Kecamatan Kembayan.

 

“Selanjutnya Petugas melakukan penggeledahan terhadap terduga pelaku beserta rumahnya dan berhasil menemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bruto 1,77 gram,” ungkapnya.

 

Foto Pelaku.

Iptu Donny menambahkan, Barang tersebut ditemukan anggota di atas kasur kamar milik terduga pelaku dan diakui pemilikannya oleh Pelaku.

 

“Dari rumah terduga pelaku kami juga mengamankan barang bukti lainnya yang diduga berhubungan dengan tindak pidana Narkotika berupa satu unit timbangan digital, satu bundel plastik bening, satu buah sendok sabu yang terbuat dari pipet plastic, satu unit Hp merk VIVO  berikut sim card  dan Uang tunai sejumlah Rp.  1.210.000,- (Satu Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah),” ujarnya,

 

“Saat ini terduga pelaku beserta barang bukti telah kita amankan ke Polres Sanggau guna penyidikan lebih lanjut,” tambahnya.

Oleh: Humas Polres

Reporter: Liber 

Varian Delta Virus Corona Muncul di Sri Lanka

Redaksi    Sabtu, Juni 19, 2021    Comment   

Varian Delta Virus Corona Muncul di Sri Lanka

Varian Delta Virus Corona Muncul di Sri Lanka

BORNEOTRIBUN.COM - Virus corona varian Delta yang pertama kali dideteksi di India telah muncul di negara tetangganya, Sri Lanka.

“Ini hal terburuk yang dapat kami bayangkan pada masa seperti sekarang,” kata Dr. Chandima Jeewandara, direktur Unit Alergi, Imunitas dan Biologi Sel di Sri Jayewardenepura University, kepada surat kabar The Hindu. “Kami sudah menghadapi lonjakan kasus varian Alfa. Delta menimbulkan risiko yang lebih besar karena cakupan vaksin kami rendah, dan di antara mereka yang telah divaksinasi, mayoritasnya baru mendapat satu dosis.”

Menurut Johns Hopkins University Coronavirus Resource Center, Sri Lanka, negara berpenduduk sekitar 22 juta orang, mencatat lebih dari 233 ribu kasus COVID.

Di Korea Selatan, penundaan pengiriman vaksin COVID-19 telah mendorong pemerintah untuk menawari warganya dosis campuran. Mereka yang menerima vaksin AstraZeneca sebagai dosis pertama, kini ditawari vaksin Pfizer untuk dosis kedua.

Satu panel pakar kesehatan menyatakan mereka meyakini India kemungkinan besar akan mengalami lonjakan ketiga kasus virus corona pada bulan Oktober. “Ini akan lebih terkendali” daripada lonjakan sebelumnya, kata Dr. Randeep Guleria, Direktur All India Institute of Medical Sciences, karena sebagian orang telah divaksinasi.

Pada hari Jumat (18/6), India melaporkan lebih dari 62 ribu kasus baru COVID-19 dalam kurun 24 jam terakhir. Negara itu juga melaporkan 1.587 kematian akibat COVID-19, angka terendah di negara itu dalam 60 hari ini.

Johns Hopkins Jumat pagi menyatakan telah mencatat lebih dari 177 juta kasus COVID-19 di seluruh dunia. AS memimpin di dunia dalam jumlah kasus dengan 33,5 juta, diikuti oleh India dengan 29,8 juta dan Brasil dengan 17,7 juta.

Jumlah kematian akibat penyakit itu di seluruh dunia kini telah melampaui 3,84 juta.

Johns Hopkins juga menyatakan secara keseluruhan telah 2,5 miliar dosis vaksin COVID-19 diberikan. [uh/ab]

Oleh: VOA

Kasus COVID-19 Melonjak, Menag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah

Redaksi    Jumat, Juni 18, 2021    Comment   

Kasus COVID-19 Melonjak, Menag Terbitkan Edaran Pembatasan Kegiatan di Rumah Ibadah

Ilustrasi. (Foto: iStock)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Penyebaran COVID-19 dalam satu bulan terakhir kembali meningkat tajam di berbagai daerah yang dibarengi dengan munculnya varian baru. Guna membantu mengatasi hal ini, Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menerbitkan surat edaran untuk menjadi pedoman masyarakat dalam kegiatan di rumah ibadah.

Melalui Surat Edaran (SE) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah itu, Menag berharap umat beragama tetap bisa menjalankan aktivitas ibadah sekaligus terjaga keselamatan jiwanya dengan cara menyesuaikan kondisi terkini di wilayahnya.

“Saya telah menerbitkan surat edaran, sebagai panduan upaya pencegahan, pengendalian, dan pemutusan mata-rantai penyebaran COVID-19 di rumah ibadah,” ujar Menag, di Jakarta, Rabu (16/06/2021).

Menag menjelaskan, kegiatan keagamaan di daerah Zona Merah untuk sementara ditiadakan sampai wilayah tersebut dinyatakan aman dari COVID-19. Penetapan perubahan wilayah zona dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing.

“Kegiatan sosial keagamaan dan kemasyarakatan, seperti pengajian umum, pertemuan, pesta pernikahan, dan sejenisnya di ruang serbaguna di  lingkungan rumah ibadah juga dihentikan sementara di daerah Zona Merah dan Zona Oranye sampai dengan kondisi memungkinkan,” ujarnya.

Menag menandaskan, kegiatan peribadatan di rumah ibadah di daerah yang dinyatakan aman dari penyebaran COVID-19, hanya boleh dilakukan oleh warga lingkungan setempat dengan tetap menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Untuk teknis pelaksanaannya, Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengatur hal tersebut melalui SE Menag Nomor 1 Tahun  2020 tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Rumah Ibadah.

Kepada jajarannya di tingkat pusat, Menag juga minta untuk melakukan pemantauan pelaksanaan surat edaran ini secara berjenjang. Demikian juga para Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penyuluh Agama, Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan Keagamaan, dan pengurus rumah ibadat juga diinstruksikan melakukan pemantauan.

“Lakukan koordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dan Satuan Tugas COVID-19 setempat,” tegasnya. 

(HUMAS KEMENAG/UN)

Merebak di Jawa Tengah, Varian Delta Kelabuhi Sistem Imun

Redaksi    Senin, Juni 14, 2021    Comment   

Merebak di Jawa Tengah, Varian Delta Kelabuhi Sistem Imun

Seorang pasien terbaring di bangku saat mengantri untuk dirawat di ruang gawat darurat RSUD Dr. Loekmono Hadi, di tengah pandemi COVID-19 di Kudus, Provinsi Jawa Tengah, 2 Juni 2021. (Foto: Reuters)

BORNEOTRIBUN.COM - Kabupaten Kudus di Jawa Tengah mengalami pelonjakan kasus COVID-19 secara luar biasa. Pemeriksaan Whole Genome Sequencing (WGS) membuktikan varian B 1617.2 atau delta telah merebak di sana.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo (tengah) mengamati grafik kasus COVID-19 dalam kunjungan ke Kudus, Minggu 13 Juni 2021. (Foto: Courtesy/Humas Pemda Jateng)

Penegasan mengenai masuknya varian delta dari India masuk ke Kudus disampaikan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Kementerian Kesehatan sendiri telah memastikan hal tersebut setelah hasil pemeriksaan yang dilakukan Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan (FKKMK), Universitas Gadjah Mada (UGM) keluar pada 11 Juni. Untuk membendung sebaran kasus lebih luas lagi, Ganjar mengusulkan Kudus menerapkan Gerakan Lima Hari di Rumah Saja.

“Saya butuh dukungan masyarakat, kalau masyarakat tidak mendukung ini nanti kucing-kucingan terus. Ingat varian baru sudah masuk di Kudus. Catat itu, sudah masuk di Kudus. Kenapa penularannya cepat sekali? Masyarakat musti sadar betul,” kata Ganjar dalam pernyataan kepada media di Kudus, Minggu (13/6).

Selama lima hari di rumah itu, lanjut Ganjar, orang tua dan anak-anak semestinya dilarang keluar rumah. Hanya untuk keperluan yang benar-benar penting, lanjutnya, masyarakat dapat bepergian. Usulan ini tentu saja masih harus memperoleh persetujuan dari pemerintah kabupaten setempat.

Pada Sabtu (12/6), Jawa Tengah melaporkan kasus kematian akibat COVID-19 tertinggi di Indonesia, yaitu 37 kasus dalam satu hari. Dari jumlah itu, di Kabupaten Kudus sendiri pada hari yang sama jumlah pasien meninggal dilaporkan mencapai 34 kasus. Artinya hampir seluruh kasus pasien yang meninggal pada hari Sabtu hanya berasal dari Kudus.

Karena ketidakmampuan fasilitas kesehatan setempat, lebih dari 1.200 pasien positif COVID-19 dikirimkan ke asrama haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. Sementara setidaknya 350 tenaga kesehatan di Kabupaten Kudus dinyatakan positif. Pemerintah provinsi telah membantu mengirimkan 120 tenaga kesehatan untuk mengatasi kondisi yang semakin memprihatinkan.

Jawa Tengah mengalami penambahan zona merah secara mengejutkan. Ganjar mengaku telah menduga bahwa varian delta dari India yang menjadi penyebab pergerakan cepat ini.

“Kita akan lakukan pemeriksaan banyak sampel di tempat lain, saya curiga dengan pergerakan ini, tiga minggu sebelumnya hanya tiga kabupaten, kemudian bertambah delapan dan jadi sebelas. Perasaan saya waktu itu yakin, ini mesti varian baru. Dan ini kita petakan, Kudus yang pertama, dari pusat sudah merilis soal ini, maka ini serius untuk semuanya,” kata Ganjar.

Kabupaten-kabupaten di sekitar Kudus, seperti Grobogan, Demak, dan Pati, telah diingatkan mengenai potensi penyebaran kasus. Ganjar meminta seluruh pihak bekerja sama dengan baik. Jika peringatan tidak diindahkan, operasi yustisi dapat ditegakkan.

Kelabuhi Sistem Imun

Ketua Tim WGS SARS CoV-2, FKKMK UGM, dr. Gunadi, Ph.D, Sp.BA kepada VOA menjelaskan kasus di Kudus membuktikan bahwa varian delta sudah mengalami transmisi lokal. Penularan tidak lagi terjadi antara warga negara asing kepada warga Indonesia, tetapi antarwarga Indonesia sendiri, khususnya di Kudus.

Data kasus COVID-19 Kabupaten Kudus, Minggu 13 Juni 2021, dalam tangkapan layar.

Dia menambahkan, interaksi sosial dalam skala besar meningkatkan resiko timbulnya varian baru COVID-19. Apalagi, jika interaksi sosial besar itu tidak mempedulikan protokol kesehatan. Catatan kasus di Kudus membuktikan kegiatan pengumpulan warga dalam jumlah besar seperti hajatan dan penyelenggaraan acara tradisi lainnya, menjadi penyebab penyebaran kasus.

Pemerintah Kabupaten Kudus menggelar vaksinasi bagi Lansia di kawasan Pura Terban, Sabtu, 12 Juni. (Foto: Courtesy/Humas Pemprov Jateng)

Upaya serius harus dilakukan untuk menekan penyebarannya karena varian baru ini memiliki dua dampak, yaitu lebih cepat menular dan bisa mengelabuhi sistem imun manusia.

“Bisa mempengaruhi efektivitas vaksin. Dia seperti tidak dikenali oleh sistem imun manusia. Ada dua variasi di varian delta, satu menyebabkan transmisi lebih cepat. Satu mutasi lagi menyebabkan dia mampu mengelabuhi sistem imun kita,” kata Gunadi kepada VOA.

Gunadi menjelaskan, varian delta memiliki dua mutasi di Receptor Binding Domain (RBD). Ini adalah bagian dari protein virus, yang berkaitan langsung dengan reseptor manusia. Mutasi di RBD inilah yang membuat varian delta memiliki dua kemampuan baru tersebut.

Petugas kepolisian membantu sosialisasi pemakaian masker kepada pengguna jalan di Kudus, Minggu, 13 Juni 2021. (Foto: Courtesy/Humas Pemkab Kudus)

Imun manusia terbentuk melalui dua jalan, yaitu terinfeksi COVID-19 kemudian sembuh, atau melalui vaksinasi. Kedua imun bentukan ini diketahui dalam penelitian, mampu dikelabuhi oleh varian delta. Dia menambahkan, masih dibutuhkan uji klinis lebih lanjut untuk memetakan dampaknya di dalam populasi. Namun, sebagai langkah antisipasi, sebelum dipastikan lebih rinci, masyarakat harus mewaspadai dampak mutasi ini. [ns/ah]

Oleh: VOA

Ketua Satgas Pastikan Kesiapan RS Lapangan Indrapura Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 di Jatim

Redaksi    Sabtu, Juni 12, 2021    Comment   

Ketua Satgas Pastikan Kesiapan RS Lapangan Indrapura Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 di Jatim

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito saat meninjau RS Lapangan Indrapura, di Surabaya, Jatim, Jumat (11/06/2021). (Foto: Tim Komunikasi Kebencanaan BNPB/Danung Arifin)

BorneoTribun Jakarta - Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito meninjau Rumah Sakit Lapangan Kogabwilhan II Indrapura (RSLI), Kota Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (11/06/2021). Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan seluruh tim, sarana, dan prasarana dalam mengantisipasi adanya lonjakan Kasus COVID-19 yang terjadi di wilayah Surabaya, khususnya dari Kabupaten Bangkalan, Madura dan repatriasi Pekerja Migran Indonesia (PMI).

“Untuk memastikan kesiapan RS Lapangan ini dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Jawa Timur khususnya Surabaya akibat dari kejadian atau lonjakan yang terjadi di Bangkalan,” ujarnya usai peninjauan.

Selain kesiapan RS Lapangan, ujar Ganip, antisipasi juga dilakukan mulai dari langkah medis hingga penyekatan wilayah dengan menerjunkan tim lintas sektor bersama unsur relawan, TNI dan Polri di lapangan. Selain itu juga dilakukan upaya yang melibatkan para pemuka agama maupun tokoh-tokoh masyarakat untuk membantu memberikan pemahaman dan literasi kepada masyarakat terkait upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 melalui konteks perubahan perilaku.

Ketua Satgas menegaskan, penanganan pandemi tidak hanya mengenai permasalahan kesehatan tetapi juga menyangkut berbagai aspek mulai sosial, ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Oleh sebab itu, diperlukan kerja bersama berbagai komponen bangsa untuk menangani hal tersebut.

“Saya setuju bahwa COVID-19 bukan hanya masalah kesehatan saja, tapi juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, dan lainnya. Pengendalian ini harus kita lakukan bersama-sama,” tegasnya.

Berdasarkan data Satgas Provinsi Jatim per Jumat (11/06/ 2021), RSLI yang mulai beroperasi sejak 26 Mei 2020 itu telah menangani Pasien COVID-19 sebanyak 7.723 pasien dengan jumlah kesembuhan sebanyak 7.157 pasien, dirawat 266 pasien, dan meninggal 1 pasien. Adapun daya tampung RS ini mencapai 400 tempat tidur dan saat ini terisi sebanyak 266 pasien.

Menurut data Relawan Pendamping RSLI, sedikitnya ada 13.167 PMI yang masuk Surabaya dari beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Hongkong, Taiwan, Amerika Serikat, Turki, hingga negara Timur Tengah. Dari jumlah tersebut, sebanyak 175 orang terkonfirmasi Positif COVID-19 dan telah dirawat di RSLI dengan rincian 95 orang sudah dinyatakan sembuh dan 80 lainnya masih dirawat.

Sementar untuk Klaster Madura, RSLI telah menerima sebanyak 114 pasien dari penyekatan Madura dengan rincian 83 laki-laki dan 31 perempuan. Sebanyak 110 pasien sedang dirawat dan 4 pasien lainnya dirujuk ke faskes lainnya. Hingga saat ini dinyatakan tidak ada varian baru yang ditangani RS Lapangan Indrapura. 

(Tim KOMUNIKASI KEBENCANAAN BNPB/UN)

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Ganip Warsito: Satgas COVID-19 Terus Optimalkan Fungsi Posko PPKM Mikro

Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan keterangan pers usai Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Ganip Warsito menyampaikan pihaknya akan fokus untuk melakukan pembenahan dalam implementasi kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro) sebagai bagian dari upaya penanganan pandemi COVID-19.

“Fokus pada pembenahan perbaikan manajemen di lapangan, yang saya maksud di sini adalah mulai dari hulu sampai dengan hilirnya. Kita akan benahi manajemen yang ada di PPKM Mikro, khususnya terkait dengan fungsi dari posko PPKM Mikro,” ujarnya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

Terkait fungsi posko PPKM Mikro, imbuh Ganip, pihaknya akan mengoptimalkan empat aspek yang ada yaitu pencegahan, penindakan atau penanganan, pembinaan, serta aspek dukungan. Lonjakan kasus yang terjadi di sejumlah daerah seperti Kudus dan lima kabupaten di sekitarnya, dinilai Ketua Satgas Penanganan COVID-19 sebagai akibat dari lemahnya manajemen lapangan di tingkat PPKM Mikro.

“Oleh karenanya, posko atau fungsi posko PPKM Mikro ini akan terus kita berdayakan, kita optimalkan, paling tidak untuk melakukan tugasnya memonitor dan mengevaluasi data kasus daerah dan menyusun strategi penanganannya,” ujarnya.

Ketua Satgas menekankan pentingnya untuk memperhatikan parameter penanganan COVID-19 seperti tingkat kasus aktif, kesembuhan, kematian, dan tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) serta mobilitas penduduk. Ia meminta pemerintah daerah serta Satgas COVID-19 di daerah untuk memastikan dan terus mengevaluasi ketersediaan tempat tidur perawatan, tenaga kesehatan, hingga tempat isolasi mandiri dalam mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19.

“Betul-betul harus bisa dimonitor dan dievaluasi. Saya selaku Ketua Satgas COVID-19 akan fokus di lapangan, di mana daerah yang BOR [bed occupancy rate]-nya nanti akan meningkat dan memiliki spesifikasi khusus kita akan intervensi berkoordinasi dengan kementerian terkait, TNI-Polri, dan pemerintah daerah,” ujarnya.

Selain itu, Ganip menambahkan, pihaknya juga akan terus meningkatkan upaya pemeriksaan (testing), penelusuran (tracing), serta  penegakan disiplin protokol kesehatan.

Lebih lanjut Ganip memaparkan, strategi yang dilakukan dalam penanganan COVID-19 di antaranya adalah dengan melakukan pendampingan dari tingkat mikro hingga pemerintah daerah, penambahan personel baik untuk penegakan disiplin protokol kesehatan maupun mendukung tenaga kesehatan, serta memberikan dukungan sarana dan prasarana.

“Strategi berikutnya, kita mengefektifkan lagi tentang kolaborasi pentahelix, terutama yang terkait dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, karena spesifikasi daerah kita ketokohan seseorang ini yang menjadi penentu dalam konteks nanti untuk edukasi dan sosialisasi terhadap disiplin protokol kesehatan ini,” ujarnya.

Ganip menekankan, pemerintah pusat melalui Satgas Penanganan COVID-19, Kementerian Kesehatan, dan kementerian terkait lainnya akan terus memberikan dukungan kepada pemerintah daerah dalam rangka menekan lonjakan kasus COVID-19.

Lebih jauh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 menegaskan, pihaknya juga akan tetap melakukan pengetatan masuknya pekerja migran Indonesia dan juga warga negara asing yang masuk ke Tanah Air.

“Kita akan tegas dalam protokol ini. Jadi entry test akan kita lakukan, kemudian karantina lima hari tetap kita lakukan, lalu exit test kita kerjakan pada lima hari berikutnya. Khusus untuk India, kita akan perketat lagi menjadi dua kali lipat, dua kali tujuh, empat belas hari, baru dilakukan exit test. Itu untuk memastikan yang bersangkutan positif atau negatif,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Menkes Paparkan Empat Upaya Pemerintah Tangani Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Menkes Paparkan Empat Upaya Pemerintah Tangani Lonjakan Kasus COVID-19 di Kudus dan Bangkalan

Menkes Budi Gunadi Sadikin saat menyampaikan keterangan pers usai Ratas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan dirinya bersama Kepala BNPB yang juga merupakan Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kapolri, dan Panglima TNI serta pihak terkait lainnya telah meninjau langsung daerah yang mengalami lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran, seperti Kabupaten Kudus di Jawa Tengah dan Kabupaten Bangkalan di Jawa Timur. Sejumlah upaya juga telah dilakukan pemerintah untuk mengendalikan kasus tersebut.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

“[Upaya] nomor satu, yang paling penting karena ini urusannya dengan nyawa, kita mengurai tekanan beban yang ada di rumah sakit dengan cara kita merujuk pasien-pasien yang (bergejala) berat dan sedang ke kota terdekat, untuk Kudus ke Semarang, untuk Bangkalan ke Surabaya,” paparnya.

Di Kudus tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit meningkat dari sekitar 40 pasien hingga mencapai 350 pasien dalam 1,5 minggu terakhir. Begitu juga di Bangkalan, keterisian tempat tidur isolasi meningkat dari sekitar 10 pasien hingga mencapai 70-80 pasien.

“Kenaikan yang tinggi ini karena ada peningkatan kasus secara spesifik di klaster ini karena memang Kudus adalah daerah ziarah, sedangkan di Madura banyak Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang pulang dari negara tetangga,” terang Menkes.

Sementara itu kapasitas rumah sakit yang ada di Semarang dan juga Surabaya, imbuhnya, masih mencukupi untuk menerima rujukan dari dua daerah tersebut. Adapun secara nasional, tambah Menkes, dari total 72 ribu tempat tidur yang dialokasikan untuk perawatan pasien COVID-19 telah terisi sekitar 31 ribu.

“Kita masih memiliki cadangan tempat tidur isolasi yang cukup. Kita mempersiapkan 72 ribu tempat tidur isolasi, pada saat tanggal 18 Mei (2021) baru terisi sekitar 22 ribu, sekarang memang ada kenaikan sampai ke 31 ribu,” ujarnya

Lebih lanjut Menkes memaparkan, untuk mengurai dan mengurangi tekanan di rumah sakit di Kudus dan Bangkalan, pihaknya bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) juga telah mengirimkan dokter dan perawat untuk mengisi dan mengurangi tekanan dari tenaga kesehatan yang cukup banyak terpapar COVID-19.

“Di Kudus ada sekitar 300-an lebih tenaga kesehatan sudah terpapar, karena sudah divaksin semua alhamdulillah sampai sekarang kondisi mereka masih baik, termasuk satu orang dokter spesialis yang usianya 70 tahun,” ungkapnya.

Kedua, ujar Menkes, juga dilakukan penanganan di sisi hulu, yaitu dengan terus meningkatkan kedisiplinan dalam penerapan protokol kesehatan.

“Saya imbau semua kepala daerah untuk memastikan protokol kesehatannya (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Itu harus diperketat dan harus juga dijelaskan dengan baik,” ujarnya.

Ketiga, juga dilakukan pengintensifan dalam upaya 3T (testing, tracing, dan treatment) atau pemeriksaan, pelacakan, dan perawatan.

“Lakukan testing dengan disiplin dan saya minta tolong dilaporkan secara lengkap.  Dengan demikian, kita bisa melakukan langkah antisipasi kalau kita temui ada yang terkena,” ujar Menkes.

Budi juga meminta masyarakat untuk tidak menolak jika dilakukan penelusuran. “Tracing-nya jangan ditolak. Tidak usah khawatir kita tanyakan, supaya kita bisa mengurangi laju penularan. Siapa saja yang terdekat, rekan-rekan terdekat, kemudian kita tes,” ujarnya.

Selanjutnya, Menkes juga menekankan pentingnya pelaksanaan isolasi mandiri bagi yang terkonfirmasi positif. “Penyakit ini 80 persen sembuh sendiri, tapi membutuhkan tempat isolasi supaya tidak menularkan, karena musuhnya adalah penularan. Jadi tolong secara swadaya banyak daerah-daerah yang sudah bisa melakukan tempat isolasi mandiri,” ujarnya.

Langkah yang juga dilakukan terkait penanganan COVID-19 di sisi hulu, ungkap Menkes, adalah dengan terus mempercepat pelaksanaan vaksinasi.

“Kita sudah drop 50 ribu [dosis] vaksin khusus untuk daerah Kudus supaya bisa segera disuntikkan. Di Bangkalan juga kita sudah drop, kita akan drop segera 50 ribu [dosis vaksin] supaya bisa mengurangi risiko penularan,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Menkes juga kembali mengingatkan bahwa lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Lebaran diperkirakan masih akan berlangsung hingga 5-7 minggu setelah libur panjang.

“Berdasarkan pengalaman kita sebelumnya, puncak dari kenaikan kasus terjadi 5-7 minggu sesudah liburan. Jadi perkiraan kita, kita masih akan melihat adanya kenaikan kasus ini sampai akhir bulan ini atau awal bulan depan dengan persiapan yang sudah kita lakukan,” tandasnya. 

(TGH/UN)

Airlangga: Tren Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Airlangga: Tren Kenaikan Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran Masih Harus Diwaspadai

Ketua KPCPEN Airlangga Hartarto memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan, perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif COVID-19 secara nasional masih terkendali. Namun tren peningkatan kasus pasca libur Lebaran masih akan berlangsung hingga sekitar dua minggu ke depan.

“Perkembangan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif masih terkendali. [Namun] kalau kita lihat bahwa sesudah liburan Idulfitri diperkirakan akan ada tetap kenaikan dalam dua minggu ke depan,” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas Penanganan  Pandemi COVID-19 yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (07/06/2021).

Airlangga menilai, kebijakan penyekatan yang dilakukan di sejumlah titik selama masa peniadaan mudik Lebaran kemarin berjalan optimal dalam menekan laju kasus COVID-19 pasca libur panjang ini.

“(Saya) berterima kasih kepada jajaran TNI-Polri bahwa penyekatan selama Lebaran dan kemarin pasca Lebaran telah berjalan dengan optimal,” ujarnya.

Seperti yang diungkapkan Ketua KPCPEN, perkembangan kasus aktif serta tingkat kesembuhan secara nasional per 6 Juni masih lebih baik dibandingkan dengan kasus global.

“Tingkat kasus aktif per 6 Juni 5,3 persen, ini lebih baik dari global yang 7,5 persen. Kesembuhannya 91,9 persen, lebih baik dari global yang 90,3 persen. Kematian memang masih tinggi dari global yaitu 2,8 persen, sementara global 2,1 persen,” paparnya.

Ditambahkan Airlangga, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia juga relatif lebih baik dibanding sejumlah negara di dunia.

“Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, jumlah kasus mingguan per satu juta penduduk Indonesia relatif lebih baik. Indonesia 147 orang per satu juta penduduk, Malaysia 1.607 per satu juta penduduk, India 662 per satu juta penduduk, demikian pula Prancis 731 per satu juta penduduk,” ujarnya.

Lebih lanjut Airlangga menjelaskan, secara spasial jumlah kasus aktif saat ini mayoritas terdapat di Pulau Jawa yaitu sebesar 52,4 persen.

“Ada provinsi-provinsi yang berkontribusi 65 persen terhadap kasus aktif, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Tengah, Papua, dan Riau. Pulau Jawa berkontribusi 52,4 persen (terhadap kasus aktif nasional),” ujar Ketua KPCPEN.

Sementara untuk tingkat ketersediaan tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR) ruang isolasi dan ICU, ungkap Airlangga, terdapat lima provinsi dengan BOR di atas 50 persen, lebih tinggi dari BOR nasional yang berada di angka 40 persen.

“BOR rata-rata sudah 40 persen, dan terdapat lima provinsi yang BOR-nya di atas 50 persen, yaitu Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Jambi, dan Riau,” ujarnya. 

(DND/UN)

Inilah Langkah TNI dan Polri Turut Kendalikan Kasus COVID-19 di Bangkalan dan Kudus

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Inilah Langkah TNI dan Polri Turut Kendalikan Kasus COVID-19 di Bangkalan dan Kudus

Panglima TNI Hadi Tjahjanto saat menyampaikan keterangan pers usai Ratas Penanganan Pandemi COVID-19, di Jakarta, Senin (07/06/2021). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)

BorneoTribun Jakarta -- Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyampaikan TNI dan Polri telah melakukan sejumlah langkah untuk mengendalikan laju kasus COVID-19, terutama di Bangkalan dan Kudus yang mengalami lonjakan kasus.

Hal tersebut disampaikannya dalam keterangan pers usai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Penanganan Pandemi COVID-19 yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Senin (07/06/2021).

“Memang kita mengetahui bahwa ada daerah-daerah yang mengalami peningkatan, seperti Kabupaten Kudus dan Kabupaten Bangkalan. TNI dan Polri serta BNPB telah melakukan langkah dalam rangka pengendalian kasus di dua wilayah tersebut,” ujarnya.

Pertama, papar Panglima TNI, TNI dan Polri melakukan pendampingan kepada kepala dinas kesehatan (kadinkes) kabupaten untuk menggerakkan motor yang ada di tingkat bawah dalam penerapan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro). Penerapan PPKM, ujarnya, merupakan salah satu kunci dalam menekan kasus COVID-19 di sisi hulu.

“Karena di PPKM kita bisa melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan setelah itu kita bisa mengetahui apakah positif ataukah tidak. Termasuk di PPKM, kita juga bisa meningkatkan angka kesembuhan masyarakat dan menekan angka kematian,” ujar Panglima TNI.

TNI dan Polri, imbuh Hadi Tjahjanto, juga melipatgandakan tracer untuk membantu para Babinsa dan Babinkamtibmas dalam melakukan tracing atau pelacakan.

“Kita kerahkan anggota TNI dan Polri di wilayah yang melaksanakan PPKM dengan penambahan personel tersebut untuk bisa melakukan kegiatan membantu kepala dinas kesehatan kabupaten,” ujarnya.

Kedua, ujar Hadi, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan untuk pelaksanaan pemeriksaan swab PCR. “Kita harapkan PCR tetap bisa dipertahankan jumlahnya setiap hari, bahkan setiap minggu, ataupun harus juga segera ditingkatkan,” ujarnya.

Ketiga, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dalam penanganan COVID-19 di fasilitas layanan kesehatan dengan mengerahkan tenaga kesehatan.

“TNI-Polri mengerahkan tenaga kesehatan di rumah sakit untuk bisa melakukan pelayanan sehingga BOR [bed occupancy ratio] di rumah sakit itu segera bisa tertekan dan turun. Termasuk juga apakah tenaga kesehatan di masing-masing rumah sakit di setiap kabupaten kurang [maka] akan kita tambah.

Panglima TNI menambahkan, TNI dan Polri juga membantu penanganan di sarana isolasi yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan kota.

Terakhir, Hadi memaparkan, TNI dan Polri juga melakukan pendampingan dan perkuatan dalam rangka terus menegakkan disiplin protokol kesehatan (memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak).

“Dengan terus mengingatkan, walaupun saya sudah divaksin saya tetap menggunakan masker, termasuk menjaga jarak dan selalu mencuci tangan,” imbuhnya.

Terkait hal tersebut, Panglima TNI juga menyampaikan apresiasi atas kebersamaan yang ditunjukkan daerah dalam menghadapi COVID-19, salah satunya melalui gerakan jogo tonggo.

“Ini bagus. Saya sampaikan pesan kepada Bupati maupun Wali Kota, implementasi jogo tonggo yang paling ringan dan tidak berat adalah dengan menggunakan masker. Karena dengan menggunakan masker saya melindungi saudara, saudara melindungi saya, saya melindungi tetangga, dan tetangga juga melindungi saya,” ujarnya.

Menutup keterangan persnya, Panglima TNI optimistis langkah yang telah diambil tersebut dapat menekan laju COVID-19 terutama di Bangkalan dan Kudus.

“Dengan apa yang dilaksanakan di daerah, dua daerah sudah bisa terkendali. Pemerintah daerah saat ini juga sudah bisa melaksanakan apa yang kita berikan, sehingga optimistis bahwa dua daerah tersebut segera turun kasus positifnya dan COVID-19 bisa dikendalikan dengan baik,” tandasnya. 

(FID/UN)

Kementerian Kesehatan India Nyatakan Jumlah Kasus COVID-19 di India Menurun

Redaksi    Rabu, Juni 02, 2021    Comment   

Kementerian Kesehatan India Nyatakan Jumlah Kasus COVID-19 di India Menurun

Tempat tidur-tempat tidur pasie di dalam Gurudwara atau Kuil Sikh yang diubah menjadi fasilitas perawatan pasen COVID-19 di New Delhi, India, 5 Mei 2021. (Foto: Adnan Abidi/Reuters)

BorneoTribun Internasional - Kementerian Kesehatan India menyatakan jumlah infeksi COVID-19 harian di negara Asia Selatan itu menurun setelah puncak lonjakan kasus gelombang kedua mencapai lebih dari 400.000 penularan dalam sehari.

Pejabat kementerian kesehatan Luv Agarwal menyampaikan kasus harian sekarang berada di bawah 200.000, turun lebih dari 69% dari puncaknya pada 7 Mei 2021.

Membantah laporan terkait kekurangan vaksin, Direktur Jenderal Dewan Penelitian Medis India Balram Bhargava mengemukakan tidak ada kekurangan vaksin. India, kata Bhargava, merencanakan vaksinasi penduduk sepenuhnya pada akhir Desember 2021. Ia juga memperingatkan sejumlah pelonggaran terhadap lockdown yang terlalu cepat di berbagai bagian negara itu.

“Pelonggaran juga harus dilakukan dengan sangat berhati-hati, berpedoman pada jumlah vaksinasi yang sudah diberikan kepada kelompok masyarakat yang rentan,” ujarnya.

India melaporkan lebih dari 28 juta kasus COVID-19, tertinggi kedua di dunia setelah Amerika Serikat.

Lebih dari 331.000 orang dilaporkan meninggal akibat penyakit menular itu, namun para pakar meyakini angka sebenarnya jauh lebih tinggi. [mg/ka]

Oleh: VOA

Pemerintah Pastikan Kesiapan Hadapi Puncak Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran

Redaksi    Selasa, Juni 01, 2021    Comment   

Pemerintah Pastikan Kesiapan Hadapi Puncak Kasus COVID-19 Pasca Libur Lebaran

Menkes Budi G Sadikin memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (31/05/2021) sore. (Foto: Humas Setkab/Agung)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan terdapat tren kenaikan kasus COVID-19 pasca libur panjang Lebaran tahun 2021. Setelah sempat mencapai angka di bawah 90 ribu, kasus aktif nasional saat ini kembali mencapai kisaran angka 100 ribu kasus.

“Sudah ada kenaikan, walaupun angka ini memang masih jauh di bawah angka puncak yang pernah kita capai di awal tahun yang berkisar 170 ribu (kasus aktif),” ujarnya saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), di Jakarta, Senin (31/05/2021) sore.

Menkes memaparkan, di dalam pertemuan dirinya melaporkan bahwa tren kenaikan tersebut akan mencapai puncaknya sekitar 5-7 minggu setelah masa libur panjang. Menanggapi laporan tersebut, imbuhnya, Presiden meminta jajaran terkait untuk memastikan kesiapan dalam menghadapi lonjakan tersebut.

“Seluruh rumah sakit sudah kita persiapkan, obat-obatan juga sudah kita persiapkan. Arahan Bapak Presiden adalah dipastikan bahwa seluruh daerah tetap menjalankan disiplin protokol kesehatan 3M dengan baik,” ujar Budi.

Menkes menambahkan, Presiden juga memastikan kesiapan fasilitas kesehatan untuk menghadapi puncak kasus tersebut. Terkait hal itu, Budi memaparkan, saat ini juga terjadi peningkatan pasien yang dirawat di rumah sakit.

“Kemarin sempat sampai di titik terendah sekitar 20 ribuan [tempat tidur] yang terisi, sekarang sudah naik angkanya sekitar 25 ribu tempat tidur yang terisi atau naik sekitar 20-25 persen. Memang kenaikannya agak tinggi, tetapi kita masih memiliki kapasitas sampai dengan 72 ribu [tempat tidur], jadi masih ada cukup kapasitas yang kita miliki,” paparnya.

Namun Budi mengingatkan, tingkat keterisian tempat tidur tersebut tidak merata di setiap daerah, terdapat beberapa daerah yang memiliki tingkat keterisian yang relatif lebih tinggi dari rata-rata nasional.

“Ada beberapa kabupaten/kota yang tinggi keterisian di rumah sakitnya, seperti ada di Aceh, sebagian kabupaten/kota di Sumatra Barat, di Kepulauan Riau dan Provinsi Riau, juga ada di daerah Jambi, kemudian sebagian Jawa Tengah, ada juga di Kalimantan Barat, dan hanya sedikit di Sulawesi,” terangnya.

Seperti diungkapkan Menkes, dalam Rapat Terbatas, Presiden Jokowi juga menyoroti lonjakan kasus yang terjadi di Kudus, Jawa Tengah. Disampaikan Budi, pihaknya telah menindaklanjuti peningkatan kasus dan jumlah pasien yang dirawat di daerah tersebut.

“Sudah dengan cepat kami tidak lanjuti. Khusus untuk yang masuk rumah sakit sudah kita salurkan ke daerah-daerah terdekat di sekitar Kudus dan juga ibu kota provinsi di Semarang, kami terus berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Juga pasien-pasien yang tadinya berasal dari daerah sekitar Kudus seperti Pati, kemudian Sragen, itu juga kita arahkan ke rumah sakit-rumah sakit lain di luar Kudus,” ujarnya.

Tak hanya itu, imbuh Menkes, pihaknya juga akan melakukan genome sequencing untuk menganalisis lonjakan kasus tersebut. “Kami juga sudah sekarang meminta sampelnya untuk dilakukan genome sequencing, apakah lonjakan yang ada di Kudus ini disebabkan oleh adanya mutasi baru,” ujarnya.

Ditambahkan Menkes, guna menekan sebaran kasus di wilayah Kudus ini, pemerintah terus mengintensifkan pelaksanaan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro (PPKM Mikro).

“Pak Kapolri juga sudah menindaklanjuti dengan melakukan micro lockdown PPKM- nya, sehingga diharapkan apa yang terjadi di Kudus bisa kita isolasi dan tidak menyebar ke daerah-daerah lain di Jawa Tengah,” ujarnya.

Menutup keterangannya, Menkes kembali mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan terlebih di tengah peningkatan tren kasus yang terjadi saat ini.

“Pesan kami untuk daerah-daerah yang lonjakannya cukup tinggi, termasuk yang ada di Kudus, tolong tetap disiplin, terutama memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekarang trennya lagi naik, tapi kalau kita disiplin insyaallah harusnya semuanya bisa kita atasi dengan baik,” tandasnya.

Dalam keterangan persnya Menkes didampingi oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir (BUMN) dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito. (TGH/UN)

Bupati Sintang ungkap 90 Persen Kasus Covid-19 di Sintang berasal dari Klaster perjalanan dari Luar atau Kasus Impor

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Bupati Sintang ungkap 90 Persen Kasus Covid-19 di Sintang berasal dari Klaster perjalanan dari Luar atau Kasus Impor

Bupati Sintang, Jarot Winarno.

Borneo Sintang – Bupati Sintang, Jarot Winarno menjelaskan secara rinci lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi di daerah yang dipimpinnya itu. 

Bupati mengklaim memiliki data real kasus per minggu. Di mana, kata dia, berdasarkan penyelidikan epidemiologi yang dilakukan pihaknya, lonjakan kasus yang terjadi di Kabupaten Sintang 90 persen lebih berasal dari klaster perjalanan dari luar Sintang atau kasus impor

“Puncak covid-19 di Sintang itu pada akhir bulan Oktober dan awal bulan November. Pada waktu itu satu minggu dijumpai sampai 83 kasus. Kemudian menurun hingga akhirnya terkontrol. Kemudian, gelombang kedua corona di Sintang adalah awal bulan Januari sesudah liburan Natal dan tahun baru. Pada waktu itu dijumpai dalam satu minggu 63 kasus, di mana di antaranya 62 kasus adalah kasus perjalanan pulang dari Kota Pontianak. Satu kasus yang memang transmisi lokal,” ujarnya.

Setelah berhasil terkontrol, lanjut Jarot, angka kasus kembali meledak pada bulan April. Sepanjang April ini, kata Jarot, terdapat 260 kasus. Di mana, 110 kasus di antaranya merupakan kasus perjalanan orang yang pulang dari Kota Pontianak dan Kota Singkawang.

“Kemudian menularkan pada keluarganya sebanyak 126 kasus. Sehingga total kasus perjalanan dengan klasternya itu ada 236 kasus. Hanya 24 kasus yang memang transmisi lokal. Sehingga kasus perjalanan itu sebesar 90,8 persen dari seluruh total kasus yang ada di bulan April,” akunya.

“Artinya yang paling rawan adalah kasus impor. Karena rata-rata perjalanan dari luar kota, Pontianak terutama, Jakarta, lalu Singkawang. Tapi lebih banyak dari Pontianak. Bayangkan, 90,8 persen kasus (klaster perjalanan) di bulan April ini,” timpalnya.

Dari 90,8 persen kasus tersebut, lanjut Jarot, setelah dilakukan tracing terhadap 110 kasus tersebut, dilakukan pemeriksaan swab atau uji usap sebanyak 384 sampel. Hasilnya, kata Jarot, di luar dugaan. Di mana, lebih dari separuhnya dinyatakan positif.

“Yang positif itu 236 kasus, sehingga positivity rate (tingkat kepositifan) mencapai 73 persen. Sangat tinggi. Jadi semua kasus yang kita identifikasi, kita lakukan tracing sepenuhnya, kita hitung, ternyata positivity rate-nya 73 persen. Sangat-sangat tinggi,” kata Jarot.

Lantaran tingginya angka kasus dan angka positivity rate yang tinggi, menyebabkan angka kematian akibat kasus Covid-19 di Sintang pada bulan April pun meningkat.

“Case Fatality Rate-nya (tingkat kematian kasus) itu empat persen. Ini sangat tinggi, pada umumnya di dunia ini 5,5 persen. Kita empat persen, ini tinggi,” tandasnya. (Hms/Ok/J)

Tindaklanjuti Edaran Satgas, Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Tindaklanjuti Edaran Satgas, Menhub Terbitkan Aturan Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri

sumber: dephub.go.id

BorneoTribun Jakarta -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) telah menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idulfitri 1442 H/Tahun 2021 dalam rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati dalam keterangan pers di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

“Pengendalian transportasi tersebut dilakukan melalui larangan penggunaan atau pengoperasian sarana transportasi penumpang untuk semua moda transportasi yaitu moda darat, laut, udara dan perkeretaapian, dimulai dari tanggal 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Adapun untuk transportasi barang dan logistik tetap berjalan seperti biasa,” ujarnya.

Ketentuan yang diatur dari pengendalian transportasi yaitu meliputi hal-hal yang dilarang, pengecualian-pengecualian, pengawasan, dan sanksi, serta diatur juga ketentuan mengenai pengendalian transportasi di wilayah aglomerasi.

Pengecualian terhadap aturan ini diberlakukan antara lain untuk penumpang yang memenuhi kriteria khusus seperti perjalanan dinas, bekerja, atau kondisi mendesak seperti melahirkan dan kondisi sakit.

Adita mengatakan, Permenhub ini diterbitkan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan peniadaan mudik Idulfitri tahun 2021 yang telah ditetapkan pemerintah, serta terbitnya Surat Edaran (SE) Satgas Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Idulfitri dan Upaya Pengendalian COVID-19 Selama Bulan Ramadan.

Selain itu, hasil survei yang dilakukan Kemenhub pada Maret 2021 mengenai animo masyarakat untuk melakukan mudik, menunjukkan bahwa terdapat 11 persen responden atau sekitar 27,6 juta orang yang memilih tetap mudik meskipun ada pelarangan mudik.

“Padahal seperti yang sudah disampaikan oleh Satgas Penanganan COVID-19, mobilitas secara masif seperti yang terjadi beberapa kali pada saat libur panjang di akhir minggu dan juga pada masa mudik 2020 berdampak pada lonjakan kasus COVID-19 di Indonesia,” ujar Adita.

Pengendalian pada transportasi darat, dijelaskan Direktur Jenderal (Dirjen) Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi, angkutan yang dilarang pada masa pemberlakuan aturan ini yaitu kendaraan bermotor umum dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang, kendaraan bermotor perseorangan dan jenis mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan bermotor, serta kapal angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Budi menambahkan, pengecualian diberlakukan bagi masyarakat dengan kepentingan tertentu seperti bekerja atau perjalanan dinas untuk ASN, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Polri, TNI, pegawai swasta yang dilengkapi dengan surat tugas dengan tanda tangan basah dan cap basah dari pimpinannya, kunjungan keluarga yang sakit, kunjungan duka anggota keluarga yang meninggal dunia, ibu hamil dengan satu orang pendamping, kepentingan melahirkan maksimal dua orang pendamping, dan pelayanan kesehatan yang darurat.

Sedangkan, pengecualian kendaraan diberlakukan bagi kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, kendaraan dinas operasional, berplat dinas, TNI, Polri, dan kendaraan dinas operasional petugas jalan tol, kendaraan pemadam kebakaran, ambulans dan mobil jenazah, serta mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

Juga kendaran yang digunakan untuk pelayanan kesehatan setempat seperti ibu hamil dan anggota keluarga intinya yang akan mendampingi; kendaraan yang mengangkut pekerja migran Indonesia, warga negara Indonesia dan mahasiswa pelajar di luar negeri; serta pemulangan orang dengan alasan khusus dari pemerintah sampai ke daerah asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengawasan di lapangan akan dilakukan Polri dibantu TNI, Kemenhub, dan dinas perhubungan (dishub) di daerah, untuk kendaraan bermotor umum dan kendaraan bermotor perseorangan. Adapun titik penyekatan akan dilakukan di 333 titik pada akses utama keluar dan masuk jalan tol dan nontol, terminal angkutan penumpang, pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan.

Pengendalian pada transportasi laut, Dirjen Perhubungan Laut Agus H. Purnomo menjelaskan, selama periode pelarangan mudik Lebaran, dibuka posko pengendalian di 51 pelabuhan pantau pada H-15 dan H+15.

Di sektor ini, pengecualian diberlakukan terhadap kapal penumpang yang melayani pemulangan tenaga kerja Indonesia, pekerja migran, dan WNI yang terlantar dari pelabuhan negara perbatasan; pergantian awak kapal; dan kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran lokal satu kecamatan, kabupaten, provinsi dengan ketentuan persyaratan yang berlaku.

Juga kapal penumpang yang melayani transportasi antarpulau khusus bagi TNI, Polri, ASN, dan tenaga medis yang sedang melaksanakan tugas; kapal penumpang yang melayani transportasi rutin untuk pelayaran di daerah perintis dan daerah tertinggal, terpencil, terluar maupun daerah perbatasan; serta kapal penumpang dapat diizinkan beroperasi untuk mengangkut barang logistik yang meliputi barang pokok dan peralatan medis, obat-obatan, dan barang esensial lainnya.

Pengawasan larangan penggunaan sarana transportasi laut dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan dan atau syahbandar bersama dengan Satgas COVID-19. Sedangkan pelanggaran oleh operator terhadap larangan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengendalian pada transportasi udara, Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto mengungkapkan, pelarangan berlaku bagi angkutan niaga dan bukan niaga. Selanjutnya, operator yang akan melakukan penerbangan yang dikecualikan, dapat menggunakan izin rute eksisting atau mengajukan flight approval kepada Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengecualian pada angkutan udara diberlakukan bagi penerbangan pimpinan lembaga tinggi dan tamu kenegaraan; operasional kedutaan besar, konsulat jenderal, dan konsulat asing serta perwakilan organisasi internasional; operasional penerbangan khusus repatriasi; operasional penegakan hukum, ketertiban, dan pelayanan darurat; operasional angkutan kargo; serta operasional angkutan udara perintis operasional lainnya dengan seizin dari Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub.

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perhubungan Udara, penyelenggara bandara, pemerintah daerah (pemda), dan Satgas Penanganan COVID-19, yang dilakukan pada pos koordinasi atau cek poin di terminal bandara.

Pengendalian pada transportasi perkeretaapian (KA), Direktur Lalu Lintas dan Angkutan KA Danto Restyawan mengatakan, perjalanan kereta api antarkota akan ditiadakan, dan kereta perkotaan diberlakukan pembatasan jam operasional dan suplai.

Pengawasan dilakukan oleh Ditjen Perkeretaapian, Balai Teknik Perkeretaapian di Jawa dan Sumatra, dibantu oleh Satgas Penanganan COVID-19, TNI/Polri, dishub, dan pemda. Sanksi akan diberikan kepada operator perkeretaapian jika terjadi pelanggaran, sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. 

(HUMAS KEMENHUB/UN)