Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Redaksi    Jumat, Agustus 09, 2024    Comment   

Komitmen Pemerintah Kalimantan Barat untuk Cegah Karhutla: Masyarakat Adat Terlibat

Arsip - Relawan PMI Kalimantan Barat saat berjibaku memadamkan api pada lahan yang terbakar di Kecamatan Rasau Jaya belum lama ini. ANTARA/HO : PMI Kalbar.

PONTIANAK — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat semakin mempertegas komitmennya dalam menangani masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). 

Langkah ini diambil sebagai respon terhadap Instruksi Presiden Nomor: 3 Tahun 2020 yang mendesak tindakan konkret dalam penanggulangan Karhutla di daerah ini.

Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menjelaskan bahwa untuk mengimplementasikan Inpres tersebut, Pemprov Kalbar telah menetapkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat No. 2 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Karhutla. 

Perda ini mulai berlaku pada 30 Mei 2022 dan bertujuan untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan di provinsi ini.

Harisson menekankan bahwa pencegahan dan penanggulangan Karhutla bukan hanya tanggung jawab pemerintah. 

Masyarakat adat juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian hutan. 

"Sebagai gubernur, saya memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan langkah-langkah strategis dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla," kata Harisson. 

Ia menambahkan bahwa masyarakat adat, yang memiliki kearifan lokal dalam mengelola hutan, akan menjadi mitra utama dalam upaya ini.

Menurut Harisson, kebakaran hutan dan lahan adalah ancaman serius yang dapat merusak ekosistem, mengganggu kesehatan masyarakat, dan mengancam stabilitas ekonomi serta sosial. 

Oleh karena itu, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk bekerja sama dengan TNI/Polri, lembaga pemerintah, dan masyarakat adat dalam upaya pencegahan dini dan penanganan Karhutla.

Dengan prediksi BMKG yang menyebutkan sebagian wilayah Kalimantan Barat akan memasuki musim kemarau pada akhir Juni 2024, dengan puncaknya pada Juli hingga Agustus, risiko Karhutla meningkat. 

"Kita harus berupaya keras untuk menurunkan angka kebakaran dengan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif," tambah Harisson.

Sejak Juli hingga saat ini, Kalimantan Barat terus diselimuti asap akibat Karhutla di berbagai wilayah. 

Sebagai langkah antisipasi, Pemprov Kalbar telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Asap melalui Keputusan Gubernur Kalimantan Barat No. 3502/BPBD/2024.

Selain kampanye penyadartahuan dan aktivasi posko, Pemprov juga melakukan berbagai aksi nyata seperti operasi modifikasi cuaca, patroli terpadu, dan operasi pembasahan gambut. 

Harisson menegaskan pentingnya koordinasi antara instansi, lembaga, dan masyarakat adat untuk penanganan Karhutla yang cepat dan tepat.

"Saya yakin dengan semangat kebersamaan dan kerja keras, kita dapat mengatasi tantangan ini dan mewujudkan Kalimantan Barat yang lebih hijau, sehat, dan sejahtera," tutup Harisson.

Oleh: ANTARA/Rendra Oxtora

Editor: Yakop

Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar

Redaksi    Kamis, Agustus 03, 2023    Comment   

Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar

Personel TNI dan Polri Siaga Tangani Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalbar.

PONTIANAK – Dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kerap mengancam wilayah Kalimantan Barat, personel TNI dan Polri dikerahkan untuk bekerja sama. 

Panglima Daerah Militer (Pangdam) XII Tanjungpura, Mayor Jenderal TNI Iwan Setiawan, menyatakan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi ancaman karhutla ini. 

"Semua harus bahu membahu mencegah dan menanggulangi karhutla sampai ke tingkat desa," ujar beliau di Pontianak, pada hari Kamis (3/8/2023).

Beliau menjelaskan bahwa sebagai bentuk kesiapsiagaan, pada Rabu (2/8) kemarin, dilaksanakan apel gelar pasukan persiapan di wilayah Kalimantan Barat. 

Apel ini melibatkan anggota TNI, Polri, pemerintah daerah, dan pihak terkait lainnya. 

Sinergi di antara semua pihak dianggap sangat penting dalam upaya mencegah dan mengatasi karhutla, karena masalah ini merupakan tanggung jawab bersama.

Pangdam Iwan Setiawan menekankan pentingnya edukasi untuk masyarakat dalam hal ini. Menurutnya, pendekatan edukasi yang terus-menerus perlu dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan, yang sering kali menjadi pemicu karhutla.

Lebih lanjut, Pangdam berharap agar kolaborasi dan komunikasi yang baik tetap terjaga antara jajaran TNI di Kalimantan Barat dan Babinsa (Bintara Pembina Desa) dalam usaha pencegahan dan penanggulangan karhutla.

Dari pihak Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto, turut memberikan pandangan terkait upaya penanggulangan karhutla. 

Menurut Kapolda Pipit, pentingnya sinergi dan pencegahan menjadi kunci dalam mengatasi masalah ini.

Kapolda Pipit menjelaskan bahwa deteksi dini menjadi hal yang krusial dalam mencegah karhutla. Selain itu, pemahaman kepada masyarakat juga perlu ditingkatkan, agar mereka memahami dampak dari aktivitas pembakaran lahan. 

"Kami sedang bekerja sama dengan tim dari pusat dan memberikan dukungan kepada Kalimantan Barat dalam mengatasi lahan gambut yang rentan terbakar. Kami juga melakukan pemetaan untuk merumuskan langkah-langkah strategis," tambahnya.

Pihak Kepolisian Daerah Kalimantan Barat juga telah menyiapkan sarana dan melakukan pemetaan ulang terhadap lokasi yang rawan terjadi kebakaran hutan, serta melakukan pemantauan terhadap hotspot untuk segera menanggulangi api yang muncul.

Kapolda Pipit menegaskan semangat kolaborasi dan sinergi dalam penanggulangan karhutla di Kalimantan Barat. 

"Kami selalu siap berkolaborasi dan bersinergi untuk mengatasi masalah karhutla di wilayah Kalimantan Barat," tutupnya.