Kapolri Dianugerahi Gelar Kehormatan 'Patih' Oleh Masyarakat Dayak

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Maret 18, 2023    Comment   

Kapolri Dianugerahi Gelar Kehormatan 'Patih' Oleh Masyarakat Dayak

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Kramat Patih Patinggi, Menjalin, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.

Mempawah, Kalbar - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan kunjungan  ke Kramat Patih Patinggi, Menjalin, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. 

Dalam kunjungan itu, Jenderal Sigit juga di berikan gelar patih atau raja dari Masyarakat Dayak.

"Hari ini di hari ulang tahun Kramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di tahun 2023, hari ini juga saya mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Borneo, masyarakat Dayak yang tergabung dalam Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) karena hari ini saya dinobatkan untuk mendapatkan gelar Patih dengan nama Patih Bakula," kata Kapolri Jenderal Sigit saat memberikan  sambutan di lokasi, Sabtu (18/3/2023).

"Nah, bedanya dengan 

Masyarakat Jawa sendiri soal gelar Patih belum paham, kalau yang namanya patih di wilayah Borneo ini adalah istilah yang lain dari raja," ucapnya.

Dia pun mengucapkan terima kasih atas gelar yang diterimanya tersebut. 

"Terima kasih karena buat saya itu adalah apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi. Karena bagi saya gelar itu adalah gelar yang sangat luar biasa," imbuhnya.

Gelar Patih Bakula merupakan gelar yang diberikan seorang pemimpin dari luar suku Dayak yang diberikan dan dipercayakan memiliki kewenangan untuk memimpin suku Dayak khususnya pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajangk. 

Apa yang menjadi titahnya wajib di terima oleh seluruh pasukan merah Dayak.

Sementara itu pimpinan Kramat Patih Patinggi, Panglima Jilah juga menyampaikan apresiasinya kepada Kapolri Jenderal Sigit. Dia mengucapkan terima kasih atas perhatian Jenderal Sigit kepada Masyarakat Dayak.

"Dalam rangka HUT Kramat Patih Patinggi tahun 2023, terima kasih saya ucapkan atas perhatian Bapak Kapolri yang mendukung dan membantu putra-putri daerah khususnya Masyarakat Dayak, baik di dalam penerimaan polisi, maupun yang melanjutkan pendidikan, secara khusus terima kasih telah memperhatikan adik-adik saya bapak," kata Panglima Jilah.

Dia juga sempat menyapa Jenderal Sigit sebagai Patih Bakula. Dia menekankan Jenderal Sigit kini merupakan bagian dari Suku Dayak.

"Secara khusus tahun ini kita kedatangan tamu kehormatan yaitu Patih, Bapak Kapolri, Bapak Sigit, mohon berdiri bapak. Beliau adalah Patih kita sekarang ini, dia adalah bagian dari pasukan merah, beliau adalah bagian dari Dayak. Gelar beliau adalah Patih Bakula," ujar panglima Jilah.

(Tim/Redaksi)

Kapolri Meresmikan Pembangunan Rumah Dinas Brimob Polda Kalbar

Robiantinus Hermanto    Sabtu, Maret 18, 2023    Comment   

Kapolri Meresmikan Pembangunan Rumah Dinas Brimob Polda Kalbar

Peresmian pembangunan rumah dinas atau hunian personel Satuan Brimob Polda Kalbar.

Kubu Raya, Kalbar - ada Peresmian pembangunan rumah dinas atau hunian personel Satuan Brimob Polda Kalbar, Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya, Kubu Raya. Peresmian dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Sabtu (18/3/2023).

Kegiatan juga dihadiri,  Kapolda Kalbar, Irjen Pol Suryanbodo Asmara, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.I.P., M.M., didampingi Ketua Persit KCK Daerah XII/Tpr Ny. Helly Sulaiman Agusto, Sekda Kalbar Dr. Horisson, M.Kes., Para pejabat utama Mabes Polri dan Polda Kalbar, Ketua Umum Bhayangkari, Ketua Bhayangkari Daerah Kalbar beserta para donatur.

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo saat memberikan keterangan pada media mengucapkan terima kasih atas dukungan dari semua pihak yang telah mendukung proses pembangunan Asrama Brimob. 

Kapolri mengatakan, Asrama Brimob Polda Kalbar ini sangat dekat dengan sungai Kapuas dan selama puluhan tahun belum pernah dilaksanakan renovasi. Namun atas inisiatif dari para donatur yang tergerak ikut melakukan perbaikan dan pembangunan termasuk juga dukungan dari Pemda sehingga pembangun dapat terlaksana.

"Alhamdulilah direncanakan akan diselesaikan 266 unit rumah dinas beserta isinya yang nanti akan dilaksanakan secara bertahap. Hari ini di blok B ini sudah terbangun 87 persen mudah-mudahan yang lain akan segera menyusul," ucapnya.

Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan tersebut menjadi bukti perhatian dari masyarakat kepada Polri khususnya Satbrimob Polda Kalbar. Sebaliknya perhatian dan dukungan dari masyarakat ini harus semakin memacu motivasi seluruh anggota agar terus berbuat baik memberikan pelayanan di dalam melaksanakan tugas pokok menjaga Kamtibmas

Serta memberantas terjadinya tindak pidana dan mendukung apa yang menjadi kebijakan pemerintah ke depan berkaitan dengan pengembangan kawasan ekonomi khusus dan juga rute untuk pembangunan IKN. 

"Dan saya perintahkan kepada seluruh anggota untuk bekerja dengan lebih baik tanpa kenal lelah, buktikan bahwa kita semua bisa menjadi pelayan publik yang mampu memberikan pengabdian yang terbaik. Ini semua harus kita lakukan karena masyarakat sampai saat ini masih sayang sama kita semua," tegas Kapolri mengakhiri. 

(Libertus)

Kapolri dan Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

Yakop    Selasa, Juni 21, 2022    Comment   

Kapolri dan Dewan Pers Sepakat Cegah Polarisasi Pemilu

Audiensi antara Kapolri dan Dewan Pers ( Syahrial/Borneotribun)

Borneotribun Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan audiensi dengan Dewan Pers Indonesia. Pertemuan ini dilakukan di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (21/6/2022).

Dalam pertemuan ini, Polri bersama Dewan Pers Indonesia sepakat membuat  Memorandum of Understanding (MoU) dan kerja sama program-program pertukaran informasi, sosialisasi dan edukasi mencegah polarisasi saat pemilu.

"Kita juga tadi membahas beberapa tantangan ke depan yang akan kita hadapi sehingga kemudian dibutuhkan kesepahaman terkait dengan pemberitaan, terkait juga dengan hal-hal yang saat ini dilaksanakan oleh Polri dan biasa dikenal dengan cooling system untuk mencegah terjadinya Polarisasi yang akan memecah belah persatuan anak-anak bangsa, yang biasanya muncul karena penggunaan politik identitas pada saat pemilu," kata Sigit.

Mantan Kabareskrim Polri ini menyampaikan, dalam pertemuan ini antara Polri dan Dewan Pers sepakat untuk memberikan pendidikan literasi tentang bagaimana bersama-sama menjaga politik yang sehat.

"Karena ke depan tantangan kita akan menjadi semakin besar, kita butuh untuk mengurangi potensi-potensi perpecahan, dan ini selalu saya sampaikan setiap saat kita bertemu dengan seluruh elemen masyarakat, seluruh tokoh, khusus kali ini hal-hal tersebut jadi konsen kita," ujar Sigit.

Persatuan dan kesatuan, kata Sigit, sangat dibutuhkan untuk menghadapi kondisi ketidakpastian akibat dampak global. Dengan kekuatan persatuan dan kesatuan, maka Indonesia bisa menghadap situasi perkembangan global dan mempertahankan posisi dan eksistensi Indonesia di kancah dunia.

"Terima kasih atas kunjungan dari rekan-rekan dewan pers, dan kami akan terus bersinergi untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk dukungan kemitraan antara pers, rekan-rekan media dan kepolisian, karena kita sama-sama selalu berada di lapangan, bersama baik dalam situasi yang tentunya butuh keberadaan kita," ucap Sigit.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menekankan, bahwa, dalam menghadapi Pemilu 2024, Dewan Pers dan Polri memiliki keinginan yang sama, yakni, menjaga kohesi sosial atau keutuhan sosial. 

"Kita ingin masyarakat kita tidak terpecah belah, dan oleh karena itu kita di Dewan Pers berharap agar kawan-kawan media tidak memakai diksi-diksi yang memecah belah anak bangsa yang selama ini masih dipakai, kita harapkan itu tidak dipakai lagi," ucapnya dikesempatan yang sama. 

Selain itu, Azyumardi berharap, adanya peningkatan kualitas jurnalistik dalam rangka menjaga dan mencegah terjadinya penyebaran berita hoax atau informasi bohong yang dapat menyebabkan perpecahan bangsa.

"Oleh karena itu, Dewan Pers bersama-sama dengan Polri ingin meningkatkan kualitas jurnalistik itu dan kita berharap pelayanan yang diberikan adalah pelayanan yang berdasarkan pada jurnalisme yang terverifikasi jadi bukan dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jurnalistik untuk kepentingan tertentu, seperti kepentingan ekonomi dan lainnya," tutupnya.

Penulis : Tim Liputan

Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan PPKM di Semper Barat

Robiantinus Hermanto    Minggu, Juni 27, 2021    Comment   

Kapolri, Panglima TNI dan Menkes Tinjau Rusun Nagrak dan PPKM di Semper Barat

Peninjauan Rusun Nagrak, Semper Barat, Jakarta

Borneotribun Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meninjau tempat isolasi pasien COVID-19 di Rusun Nagrak Cilincing dan pos PPKM Mikro di Semper Barat hari ini, Minggu, (27/6/2021).

Dalam kunjungan kedua tempat tersebut, ketiganya melihat beberapa fasilitas dan kesiapan bagaimana penanganan COVID-19. Untuk di Rusun Nagrak Cilincing, dilaporkan Bed Occupancy Rate (BOR) sudah mencapai 75 persen. Dimana dari 1.020 tempat tidur yang tersedia sudah terisi 757 tempat tidur.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, guna menangani pasien COVID-19 di Rusun Nagrak, pihaknya akan menambah lagi tenaga kesehatan dari Polri. 

"Polri akan menambahkan nakes dari Polri," katanya.

Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan, Rusun Nagrek disiapkan untuk pasien COVID-19 yang tak bergejala atau ODG dan tanpa komorbid. 

"Namun akan disiapkan emergency dan ICU dan farmasi akan ditarik dari Wisma Atlet untuk memperkuat di Rusun Nagrak," ungkapnya.

Di lokasi PPKM Mikro di Semper Barat, Kapolri pun mempertanyakan beberapa penanganan jika ada pasien COVID-19 yang sedang melakukan isolasi mandiri hingga pengawasan terhadap orang keluar masuk perkampungan.

"Di setiap sekat langkahnya harus detail. Apabila ditemukan tanda-tanda hasil screening maka lakukan pengecekan dokter, sediakan tempat karantina untuk menunggu hasil dokter. Data di posko harus dilengkapi dengan data orang yang sakit," ujarnya.

Panglima juga meminta agar program vaksinasi terus dilakukan serta tracing terhadap pasien COVID-19 terus dimasifkan. 

"Batasi kegiatan masyarakat, tanamkan ke masyarakat untuk patuhi prokes. Posko PPKM juga harus dilengkapi peta situasi COVID-19," katanya. (*)

Kapolri Menginstruksikan seluruh Polda, Polres dan Jajaran Memberantas Premanisme

Redaksi    Senin, Juni 14, 2021    Comment   

Kapolri Menginstruksikan seluruh Polda, Polres dan Jajaran Memberantas Premanisme

ILUSTRASI. (Foto: iStock)

BORNEOTRIBUN JAKARTA - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh Polda maupun Polres dan jajaran untuk memberantas setiap aksi premanisme yang meresahkan masyarakat.

Instruksi tersebut, menyusul adanya permintaan langsung dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri untuk menindak tegas preman yang sering melakukan pemalakan terhadap sopir kontainer di wilayah Jakarta Utara, Kamis.

“Seluruh Polda dan Polres jajaran harus menindak tegas aksi premanisme yang meresahkan. Hal itu demi menjamin keselamatan dan memberi rasa tenang kepada masyarakat,” kata Sigit dalam keterangan tertulisnya.

Sigit menyebutkan, telah memberikan instruksi langsung kepada Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan seluruh Kapolda menindak dengan tegas dan tidak memberikan ruang sedikitpun bagi oknum-oknum masyarakat yang melakukan aksi premanisme.

Mantan Kabareskrim ini juga meminta kepada jajaran-nya untuk merilis setiap penangkapan preman. Hal itu bertujuan untuk memberikan efek jera bagi para preman.

“Negara tidak akan kalah dengan aksi premanisme. Oknum dan preman segera bersihkan, tangkap dan tuntaskan,” ucap Sigit menegaskan.

Selain itu, Sigit juga mengimbau kepada masyarakat untuk memanfaatkan “hotline” 110 ketika mendapatkan aksi premanisme.

Menurut dia, layanan tersebut tersedia 24 jam bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan dari aparat kepolisian.

“Masyarakat tetap tenang tidak perlu khawatir dengan aksi premanisme. Kepolisian kini memiliki aplikasi Dumas Presisi dan layanan ‘hotline’ 110. Kami akan memberikan bantuan yang maksimal kepada warga,” tandasnya.(*)

Praktisi Hukum Sumbawa Barat Apresiasi Program 100 Hari Kapolri

Redaksi    Minggu, Mei 23, 2021    Comment   

Praktisi Hukum Sumbawa Barat Apresiasi Program 100 Hari Kapolri

Wakil ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M Yames WP.SH.

BorneoTribun Sumbawa Barat, NTB - Wakil ketua DPD Kongres Advokat Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H.M Yames WP.SH mengapresiasi berbagai capain yang diraih Polri selama 100 hari kepemimpinan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Mengusung visi transformasi menjadikan Polri Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan), Polri terus meningkatkan kinerjanya menjadi lembaga penegak hukum yang tidak hanya tegas, melainkan juga memiliki personil yang solid, profesional, dan mumpuni menghadapi era Police 4.0.

Polri telah sukses meningkatkan pelayanan publik berbasis teknologi informasi. 

Untuk fungsi Lantas, antara lain, dengan menerapkan aplikasi SIM Internasional Online, aplikasi SIM Nasional Presisi Online, aplikasi Ujian Teori SIM Online (Eavis), aplika e-PPSI, aplikasi e-Rikkes, dan Samsat Digital Nasional. 

Sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus perpanjangan SIM secara online.

"Tinggal duduk manis di rumah, SIM akan diantarkan langsung ke depan pintu rumah,” ujar Yames Sabtu (22/5/21).

Praktisi hukum Sumbawa Barat ini menjelasakan, dalam fungsi Intelkam, Polri juga telah menerapkan pengajuan SKCK secara online. 

Begitu pun di berbagai fungsi lainnya. Antara lain di Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT), di Bareskrim melalui penerapan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online, di Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) melalui aplikasi Patrolisiber.id, di Inspektorat Pengawasan Umum Polri melalui Dumas Presisi, dan di Divpropam Polri melalui Propam Presisi.

"Polri juga terus menambah fasilitas tilang elektronik (e-TLE). Setidaknya hingga akhir Maret 2021, sebanyak 244 titik kamera tilang elektronik telah tersebar di 12 wilayah Polda. Antara lain 98 titik di Polda Metro Jaya, 5 titik di Polda Riau, 55 titik di Polda Jawa Timur, 10 titik di Polda Jawa Tengah, 16 titik di Polda Sulawesi Selatan, 21 titik di Polda Jawa Barat, 8 titik di Polda Jambi, 10 titik di Polda Sumatera Barat, 4 titik di Polda DIY, 5 titik di Polda Lampung, 11 titik di Polda Sulawesi Utara, dan 1 titik di Polda Banten. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah,” jelas Yames.

Masih, Yames menerangkan, Polri juga masih dihadapkan pada berbagai pekerjaan rumah yang tidak ringan. Salah satunya terkait pengembangan sumber daya Polri. Mengingat dari makalah yang disampaikan Kapolri saat mengikuti fit and propper test di DPR RI pada Januari 2021 lalu, tercatat per Oktober 2020, total SDM Polri mencapai lebih dari 438.387. Terdiri dari 24.500 anggota Polri Mabes, 393.543 anggota Polri Polda, 3.950 PNS Mabes Polri, dan 16.391 PNS Polda.

" Besarnya jumlah SDM juga membawa persoalan yang tidak mudah. Polri harus memastikan tidak ada ketentuan yang diskriminatif, yang dapat menghambat pengembangan sumber daya Polri. Antara lain terkait ketentuan personel yang dapat mengikuti sekolah staf dan pimpinan untuk latar belakang lulusan tertentu, persyaratan menjadi kapolda, hingga standar terhadap polisi wanita, " pungkas Yames.(Adbravo)

Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri, Ketua MUI Loteng Berharap PRESISI dan Restorative Justice Bisa Dirasakan Masyarakat

Redaksi    Minggu, Mei 23, 2021    Comment   

Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri, Ketua MUI Loteng Berharap PRESISI dan Restorative Justice Bisa Dirasakan Masyarakat

Apresiasi 100 Hari Kerja Kapolri, Ketua MUI Loteng Berharap PRESISI dan Restorative Justice Bisa Dirasakan Masyarakat.

BorneoTribun Lombok Tengah, NTB - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Lombok Tengah Drs. H. Minggre Hamy mengaku sangat mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang tertuang dalam Program Kerja 100 Hari Kapolri.

Dalam 100 Hari Program Kapolri, H. Minggre Hamy menyoroti dua program yang dihajatkan untuk memperbaiki kinerja Korps Bhayangkara. Kedua program tersebut adalah PRESISI atau Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan serta program Restoratif Justice.

Kedua program kerja 100 hari Kapolri tersebut, menurut H. Minggre Hamy, sangat dinantikan oleh masyarakat karena dianggapnya memberi rasa keadilan dalam penegakan hukum. 

"Melalui program PRESISI, akan mampu mewujudkan transparansi dan handling complain bagi masyarakat luas. Dalam aplikasinya juga akan membentuk sistem pengawasan oleh masyarakat dengan cepat, mudah, dan terukur," kata H. Minggre Hamy.

Demikian pula dengan program Restoratif Justice, kata dia, merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku.

"Singkatnya, restoratif justice adalah bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan," sebut H. Minggre Hamy.

Karena itu, H. Minggre Hamy sangat berharap melalui program kerja 100 Hari Kapolri tersebut benar-benar dapat dijalankan secara optimal dan manfaatnya bisa lebih dirasakan oleh masyarakat. 

"Dari Lombok Tengah, kami sangat berharap institusi Polri tetap bisa menjadi Polri yang adil, Polri yang jujur, Polri yang siap untuk dikritik dan Polri yang transparan, sehingga masyarakat benar-benar memiliki pengayom dan pelindung dalam menjalani kehidupan sehari-hari," urai H Minggre Hamy.

Seperti diketahui, Kapolri telah menyusun program yang harapannya bisa terwujud selama 100 hari kepemimpinannya.

Dikutip dari website Korlantas Polri, Program 100 hari kerja Kapolri tersebut diantaranya:

1. Tingkatkan kesejahteraan personel melalui program perumahan dan kesehatan.

2. Laksanakan sistem point dalam pembinaan karier personel sehingga semua anggota dapat kesempatan dan panggung yang sama sesuai prestasi yang dimiliki.

3. Tingkatkan sinergitas TNI-Polri melalui kegiatan bersama sampai pada level pelaksanaan.

4. Minimalisir komplain masyarakat terkait pelayanan kepolisian

5. Segera berlakukan layanan kepolisian dengan nomor tunggal 110 yang terkoneksi dengan command center.

6. Layanan publik yang cepat, mudah, dan terukur berbasis teknologi informasi agar segera direalisasikan dalam pelayanan SIM, STNK dan SKCK.

7. Segera persiapkan sarana dan prasarana bagi masyarakat kelompok rentan dan berkebutuhan khusus di tingkat Polres dan Polsek.

8. Maksimalkan rekrutmen proaktif, penambahan kuota pada daaerah yang belum ada bhabinkamtibmas dan bakomsus (Teknologi informasi dan Kesehatan).

9. Transformasi polsek sebagai basis resolusi harus sudah berjalan dan realisasikan bhabinkamtibmas sebagai pusat informasi dan problem solver.

10. Segera bentuk virtual police yang berperan sebagai sarana edukasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan media sosial pada ruang siber.

11. Laksanakan perluasan ETLE, bagi wilayah yang belum bisa menerapkan ETLE lakukan proses tilang sesuai prosedur. Tidak ada istilah titip sidang dan awasi pelaksanaannya secara penuh.

12. Terapkan restoratif justice sebagai bentuk penyelesaian perkara untuk menciptakan penegakan hukum yang berkeadilan.

13. Percepat penyelesaian penanganan kasus-kasus yang menjadi perhatian publik.

14. Tingkatkan dan kembangkan program kampung tangguh untuk penanganan covid di seluruh daerah.

15. Lakukan pendampingan pada setiap program permerintah terkait pemulihan ekonomi nasional.

(Adbravo)

Kapolri dan Panglima TNI Apresiasi Vaksinasi Drive Thru di Medan

Robiantinus Hermanto    Kamis, April 08, 2021    Comment   

Kapolri dan Panglima TNI Apresiasi Vaksinasi Drive Thru di Medan

Kapolri dan Panglima TNI Tinjau Vaksinasi Drive Thru di Medan

BorneoTribun Jakarta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 dengan layanan tanpa turun (lantatur) atau drive thru di Medan, Sumatera Utara, Rabu (7/4/2021) kemarin.

Dalam peninjauannya, Kapolri dan Panglima ditemani oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi dan Wali Kota Medan Muhammad Bobby Afif Nasution.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono menyampaikan, Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelayanan vaksinasi COVID-19 dengan sistem drive thru. Kedua jenderal ini pun menyampaikan inovasi ini bisa menjadi role model di wilayah lain.

"Kapolri dan Panglima mengapresiasi pelaksanaan vaksinasi dengan sistem drive thru dan bisa dijadikan role model di tempat lain," kata Argo dalam keterangannya.

Argo menambahkan, vaksinasi COVID-19 diharapkan dapat membentuk imunitas tubuh. Meskipun sudah divaksin, mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya ini menyampaikan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan.

"Kapolri dan Panglima berharap program vaksinasi nasional dapat membentuk herd imunity. Meskipun sudah divaksin tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan," ungkapnya. (Eric)

Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman

Redaksi    Minggu, April 04, 2021    Comment   

Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman

Kapolri Kunjungi Katedral Jakarta, Pastikan Ibadah Misa Aman.

BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jendral Listyo Sigit meninjau pelaksanaan kegiatan ibadah rangkaian Paskah di Gereja Katedral,  Jakarta. Sigit didampingi oleh pejabat Mabes dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran.

"Baru saja kami bersama jajaran pejabat utama Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya melakukan peninjauan terhadap beberapa kegiatan misa yang dilaksanakan," kata dia di Gereja Katedral, Sabtu (3/4) malam.

Listyo menerangkan, Kunjungan ke Gereja Katedral bagian dari pemantauan secara langsung kegiatan Misa di beberapa wilayah. Selain di Jakarta, Listyo juga menyambangi gereja-gereja di Sulawesi Utara dan NTT.

"Kami sendiri mulai hari Kamis kemarin memantau secara langsung kegiatan Misa di beberapa wilayah di Sulawesi Utara karena memang penduduk nonmuslim yang besar salah satunya Sulawesi Utara. Kami juga meninjau ke NTT untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Misa mulai dari Kamis Putih, Jumat Agung dan Paskah, seluruhnya berjalan," ujar dia.

Listyo menerangkan, TNI-Polri siap mengamankan sampai seluruh kegiatan rangkaian ibadah selesai. Sejauh ini, menurut dia seluruh rangkaian kegiatan berjalan dengan lancar, dan aman.

"Kita semua berdoa seluruh rangkaian ini sampai dengan besok bisa berjalan sesuai rencana, dan seluruh umat Katolik dan Kristiani melaksanakan ibadah dengan baik. Kami dari TNI-Polri betul-betul bisa menjaga kekhusyukan tersebut," tandas dia.

Oleh: Adbravo

Kapolri sebut ada 23 Orang Ditangkap Terkait Bom Gereja Makassar

Redaksi    Jumat, April 02, 2021    Comment   

Kapolri sebut ada 23 Orang Ditangkap Terkait Bom Gereja Makassar

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

BorneoTribun Jakarta -- Pasca ledakan bom bunuh diri di Gereja Katedral Hati Yesus Yang Maha Kudus di Makassar, Sulawesi Selatan, polisi berhasil menangkap puluhan orang yang berkaitan dengan ledakan tersebut. 

Salah seorangnya merupakan otak perakit bom tersebut.

Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo, mengatakan polisi telah menangkap 23 orang yang berkaitan dengan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, yang terjadi pada Selasa (28/3) pekan lalu.

“Total sampai hari ada 23 orang dari tiga tempat tersebut,” kata Sigit, Rabu (31/3) malam.

Sigit memerinci, puluhan orang itu diamankan di tiga lokasi berbeda yakni Makassar, Jakarta, dan Bima. Polisi menangkap lima orang di Jakarta, dan lima lainnya di Bima. 

Tiga belas terduga teroris sebelumnya telah diamankan di Makassar, bahkan di antaranya merupakan otak perakit bom.

“Satu orang inisial W adalah pelaku otak perakit bom, ini sudah kami amankan,” sebutnya.

Saat ini polisi masih terus melakukan pengembangan terkait bom bunuh diri yang terjadi di Makassar.

“Usut sampai tuntas, dan informasi lebih lanjut akan kami informasikan,” pungkas Sigit.

Seperti diketahui, bom bunuh diri terjadi di pintu gerbang Gereja Katedral Makassar, Minggu (28/3) pagi. 

Dalam ledakan itu, polisi menyebut dua orang yang merupakan pasangan suami istri berinisial L dan YSF merupakan pelaku bom bunuh diri tersebut. 

Polisi juga mengatakan keduanya berafiliasi dengan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

Sedikitnya 20 orang luka-luka dalam insiden yang terjadi pada Misa Minggu Palma seminggu menjelang Paskah. [aa/em]

Oleh: VOA Indonesia

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral jaringan JAD

Redaksi    Senin, Maret 29, 2021    Comment   

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo Sebut Pelaku Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral jaringan JAD

Sigit saat meninjau lokasi bom bunuh diri di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan pada Minggu (28/3/2021) bersama Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. (Foto: Duloupa.id)

BorneoTribun Jakarta -- Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut, pelaku bom bunuh diri di Gereja Katedral Kota Makassar, Sulawesi Selatan, merupakan jaringan Jamaah Ansharut Daulah (JAD).

"Sudah kita dapatkan inisial L, (pelaku). Bersangkutan merupakan kelompok dari beberapa pelaku yang beberapa waktu lalu, telah kita amankan," ujar Kapolri Listyo Sigit Prabowo usai mengunjungi gereja setempat, Minggu malam.

Ia mengatakan, pelaku diketahui tergabung dalam kelompok JAD, dan pernah melaksanakan kegiatan operasi terorisme di Jolo, Philipina pada 2018 lalu.

'Untuk inisial pelaku sudah kita dapatkan, dan kita tindaklanjuti untuk melaksanakan pemeriksaan terkait dengan DNA yang bersangkutan, agar bisa pertanggungjawabkan secara ilmiah," tegasnya.

Sedangkan untuk terduga pelaku bom bunuh diri tersebut, sebut Kapolri, sebanyak dua orang sudah meninggal dunia, dan 19 orang jemaat serta petugas keamanan atau Satpam. Namun demikian, Sigit belum membuka inisial salah satu pelakunya.

Kapolri mengungkapkan, pelaku tersebut merupakan salah seorang bagian dari kelompok JAD yang beberapa waktu lalu ditangkap di Makassar, Sulsel pada kompleks Villa Mutiara, Sudiang dan Kabupaten Enrekang pada Januari 2021.

"Mereka adalah kelompok beberapa waktu yang lalu (ditangkap), ada kurang lebih 20 orang, dari kelompok JAD yang kita amankan. Mereka bagian dari itu. Inisial dan data-datanya sudah kita pastikan sesuai," beber orang nomor satu Polri ini.

Sedangkan aksi yang dilakukan bersangkutan saat ini, merupakan society boomber, dengan membawa ledakan cukup besar sehingga berpengaruh dengan daya ledaknya.

"Jadi kegiatan mereka terjadi saat ini, kita ketahui, adalah ledakan, adalah society bom, menggunakan jenis bom panci, dan itu terkait dengan pengungkapan," ungkap Sigit.

Menurut dia, kepolisian selalu melihat alat bukti dan barang bukti, kemudian halal berkaitan dengan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut juga menjadi pertimbangan. Sehingga diputuskan, dilakukan pengembangan.

"Hari ini, untuk inisial pelaku sudah tuntas, dan kita sudah kembangkan mencari kelompok yang lain. Kemudian, hari ini juga kita sudah mengamankan kurang lebih 4 orang, di wilayah Bima," katanya.

Penangkapan terduga teroris di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB) diamankan terkait dengan kegiatan terorisme.

"Saya harapkan masyarakat seluruhnya tenang, dan tidak panik. Kami polisi Densus terus mengikuti, gerakan mereka. Saya perintah Kepala Densus, lakukan apa bisa dilakukan, apapun itu. Jangan sampai ada ledakan lagi. Jadi masyarakat harus diamankan, tangkap mereka, lakukan tindakan tegas, kalau mereka melawan," tuturnya menegaskan.

Selain Kapolri, hadir pula Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolda Sulsel, Irjen Pol Merdisyam dan Pangdam XIV Hasanuddin, Andi Sumangerukka bersama jajaran, serta Plt Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman saat mengunjungi lokasi ledakan gereja setempat.

Sumber: Antaranews

Kapolri Minta Masyarakat Tak Panik Pasca-Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar

Robiantinus Hermanto    Minggu, Maret 28, 2021    Comment   

Kapolri Minta Masyarakat Tak Panik Pasca-Bom Bunuh Diri di Katedral Makassar

Konferensi Pers Pasca Terjadinya Bom Bunuh Diri Di Katedral Makassar

BorneoTribun Jakarta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak panik pasca-terjadinya aksi dugaan bom bunuh diri di depan Gereja Katedral, Jalan Kartini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Minggu (28/3/21).

Sigit menegaskan, pihak kepolisian langsung melakukan penyelidikan dan menggelar olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk mendalami pelaku dari aksi teror tersebut. Korps Bhayangkara menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) usai aksi tersebut.

"Kami sedang dalami dan melakukan olah Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dan untuk masyarakat tidak usah terlalu panik, kami sedang dalami pelakunya," kata Sigit saat dikonfirmasi, Jakarta, Minggu (28/3/21).

Sigit menyebut, pihak Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri sejauh ini akan terus melakukan penindakan terhadap para kelompok teroris. Hal itu merupakan komitmen dari Korps Bhayangkara untuk memberangus para jaringan-jaringan tersebut.

Oleh sebab itu, masyarakat tidak perlu cemas dan khawatir. Mengingat, negara hadir dan tidak akan kalah dengan aksi ataupun serangan teror apapun.

Sementara itu, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menyebut, Kapolri juga langsung memerintahkan Kadensus 88 untuk ke Makassar untuk melakukan pendalaman terhadap aksi tersebut. 

"Kemudian berkaitan ini kegiatan teorisme atau bukan tentunya perintah pak Kapolri siang ini Kadensus berangkat ke Makassar dan tentunya di Makassar sudah ada Korwil Densus dibantu serse Polda dan Polrestabes untuk olah TKP. Kami sudah gelar police line disana dan kami juga sudah menyisir benda apa saja sekecil apapun kami olah TKP," ujar Argo.

Disisi lain, Argo memastikan bawah, aparat kepolisian menjamin keamanan dari keberlangsungan momentum peringatan Wafat Isa Almasih 2 April 2021 dan perayaan Paskah 4 April 2021 mendatang. 

Argo menyebut, Asops Kapolri nantinya akan memberikan petunjuk ke seluruh wilayah terkait melakukan penjagaan dengan melakukan operasi rutin jajaran kepolisian di gereja-gereja.

"Tentunya ada operasi rutin kami tingkatkan dari Asops Kapolri berikan petinjuk ke wilayah terutama berkaitan kegiatan kematian tuhan dan kegiatan paskah ini bagian pengamanan yang kami lakukan, kami serentak kerjakan sama-sama kami ajak seluruh elemen masyarakat ikut amankan memelihara Kamtibmas," ucap Argo.

"Masyarakat tetap tenang serahkan ke kepolisian untuk lidik, penyidikan dan identifikasi terkait kasus ini," kata Argo melanjutkan. 

Diduga pelaku berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor ketika melakukan aksinya. Mereka diduga langsung meninggal dunia setelah melancarkan aksinya. Saat ini, polisi masih terus melakukan pengamanan di sekitar lokasi. (Rh/Tim)

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap I, Ada 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik

Redaksi    Selasa, Maret 23, 2021    Comment   

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap I, Ada 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik

Kapolri Resmi Launching Etle Nasional Tahap I, Ada 12 Polda Terapkan Tilang Elektronik.

BorneoTribun Jakarta - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan launching tilang elektronik atau Elektronic Traffic law enforcement (Etle) nasional tahap 1. Dalam launching tahap 1 ini, ada 12 Polda dengan 244 kamera tilang elektronik yang bakal dioperasikan mulai hari ini.

Launching Etle tahap 1 digelar di gedung NTMC Polri, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung  Muhammad Syarifuddin dan Jaksa Agung TB. Hassanudin yang turut dalam penandatangan Memorandum Of Understanding (MoU) penegakan hukum. 

Menpan RB Tjahjo Kumolo, Kepala Bappenas Suharso Manoarfa, Dirut Jasa Raharja Budi Raharjo dan beberapa perwakilan instansi lain turut hadir. Jajaran Dirlantas se-Indonesia juga hadir secara virtual.

Etle nasional ini merupakan salah satu implementasi Korlantas Polri yang dipimpin Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono dalam mewujudkan salah satu program prioritas Presisi atau prediktif, responsibilitas, transparansi dan berkeadilan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam paparannya mengatakan kehadiran tilang elektronik nasional ini untuk meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Kapolri ingin masyarakat lebih waspada dalam waspada karena adanya Etle dapat memantau perilaku pengendara. 

“Kenapa ini kita lakukan? Ini adalah bagian dari upaya kita untuk meningkat program keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, tentunya perlu ada upaya-upaya penegakan hukum agar proses pelaksanaan kegiatan para pengguna jalan betul-betul bisa disiplin, bisa mengutamakan keselamatan dan tentunya menghargai masyarakat lain sesama pengguna jalan,” kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. 

Di sisi Polri, Jenderal Sigit menekankan upaya penegakan hukum yang transparan lewat Etle. Mantan Kabareskrim ini berharap sistem Etle dapat mencegah penyalahgunaan wewenang sekaligus pemanfaatan teknologi informasi.

“Di sisi kepolisian, program Etle adalah bagian dari kami untuk melakukan penegakan hukum dengan memanfaatkan teknologi informasi. Kita terus memperbaiki sistem sehingga ke depan penegakan hukum kepolisian, khususnya lalu lintas di jalan, tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat yang tentunya kita sering mendapatkan komplain terkait dengan masalah proses tilang yang dilakukan oleh beberapa oknum anggota, yang kemudian berpotensi terjadinya penyalahgunaan wewenang,” jelas Kapolri. 

Etle nasional ini dapat menindak 10 pelanggaran lalu lintas diantaranya pelanggaran traffic light, pelanggaran marka jalan, pelanggaran ganjil genap, pelanggaran menggunakan ponsel, pelanggaran melawan arus, pelanggaran tidak menggunakan helm, pelanggaran keabsahan STNK, pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman dan pelanggaran pembatasan jenis kendaraan tertentu.

Selain mendeteksi pelanggaran lalu lintas, sistem Etle juga dapat menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tidak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition yang sudah ada di sistem Etle.

Sementara itu, Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono mengungkapkan jajaran Korlantas masih terus bekerja agar penerapan Etle bisa rampung di 34 Polda. Istiono mengatakan sistem Etle terintegrasi dari Polres, Polda hingga Korlantas Polri.

“Konsen tahap pertama ini tentunya akan ditindaklanjuti dengan launching kedua nanti rencananya. Akan kita bangun di 10 polda berikutnya, yang kita rencanakan nanti sekitar 28 april kita resmikan launching kedua, nanti secara bertahap, akan kita laksanakan,” ujar Kakorlantas Polri Irjen Pol Isitiono.

“Secara teknis di lapangan kita terus bekerja untuk merampungkan program ini secara bertahap hingga 34 polda nanti terpasang semua. Di semua titik yang perlu kita pasang Etle tentunya berdasarkan maping dan analisis kita. Titik mana yang paling krusial dan perlu kita pasang Etle di situ,” sambung dia.

Kakorlantas menjelaskan Etle nasional mendeteksi seluruh kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Istiono berharap kesadaran masyarakat akan taat berlalu lintas semakin tinggi dengan kehadiran Etle.

“Semua kendaraan yang melanggar intinya kefoto, kepotret, mau nomor khusus, nomor apa saja, pake nomor TNI itu kepotret. Kalau TNI nanti urusannya dikonfirmasi ke temen-temen, kita sudah kerjasama bagaimana mekanismenya untuk teman-teman TNI, ada konfirmasi disitu,” tuturnya.

"Ini bagian dari kesadaran masyarakat dalam membangun hukum itu sendiri,” lanjut dia.

Berikut 12 Polda yang sudah menerapkan Etle di launching tahap 1 :

1. Polda Metro Jaya

2. Polda Jawa Barat

3. Polda Jawa Tengah 

4. Polda Jawa Timur

5. Polda Jambi

6. Polda Sumatera Utara

7. Polda Riau

8. Polda Banten

9. Polda D.I.Y

10. Polda Lampung

11. Polda Sulawesi Selatan

12. Polda Sumatera Barat.

Oleh: Adbravo

Kapolri Listyo Sigit Ajak Pemuda Masjid Lawan Radikalisme dan Intoleransi

Robiantinus Hermanto    Senin, Maret 22, 2021    Comment   

Kapolri Listyo Sigit Ajak Pemuda Masjid Lawan Radikalisme dan Intoleransi

Kapolri bersama Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) 

BorneoTribun, Jakarta Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin 22 Maret 2021.

Dalam pertemuan ini, Kapolri mengatakan, pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia pun menyambut baik dimana bentuk intoleransi yang dilawan dengan moderasi keagamaan yang memerlukan tokoh-tokoh agama.

"Kami juga siap bekerjasama dengan pemuda masjid untuk membangun bangsa," katanya.

Peran ormas yang peduli bangsa saat ini, kata Kapolri, sudah semakin bagus. Ia pun berharap, basis pemuda masjid sampai tingkat desa harus saling menguatkan.

Selain itu, mantan Kabareskrim ini meminta peran tokoh agama menyosialisasikan 3M dan ketahanan pangan melalui program Kampung Tangguh.

"Prinsipnya Polri siap bekerjasama dan mendukung program-program dalam memerangi hal-hal yang menyerang negara," ungkapnya.

Mantan Kapolda Banten ini  pun mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Said Aldi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan polisi di daerah dalam membina ustaz, ustazah serta dai dalam menjaga kamtibmas dan menutup kemungkinan adanya radikal masuk ke pemuda Masjid.

"Badan Pemuda Masjid dalam membina ustaz, ustazah dan dai kamtibmas sekalian untuk menutup kemungkinan adanya radikal yang akan masuk ke pemuda Masjid," katanya.

Ketua Penasehat BKPRMI Idrus Marham mengatakan, basis BKPRMI adalah masjid, maka jika ada masalah di Masjid dapat dikoordinasikan dengan pemuda Masjid.

"Kalau ada bencana maka pemuda masjid ikut mengambil bagian dan bagaimana polanya kerjasama pembinaan masyarakat sesuai dengan ciri karakter masing-masing daerah," ujarnya. (Tim)

Silaturahmi Ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik

Redaksi    Selasa, Februari 02, 2021    Comment   

Silaturahmi Ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik

Silaturahmi Ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik.

BORNEOTRIBUN | JAKARTA - Jenderal Listyo Sigit Prabowo melanjutkan rangkaian silaturahmi kepada pejabat tinggi negara usai resmi dilantik sebagai Kapolri. 

Kali ini, Listyo Sigit Prabowo berkunjung ke Mahkamah Agung (MA) untuk menemui Ketua MA Muhammad Syarifuddin. Sebagai sesama Aparat Penegak Hukum (APH) banyak hal yang dibicarakan dan didiskusikan dalam pertemuan itu. 

"Banyak hal yang kami bicarakan dan diskusikan, antara lain beberapa program yang akan Polri laksanakan ke depan terkait dengan masalah tilang elektronik," kata Kapolri Jenderal Listyo Sigit di Mahkamah Agung, Jakarta, Selasa (2/2). 

Menurut Sigit, program tilang elektronik yang dicanangkan oleh dirinya sebagai Kapolri tentunya memerlukan penyesuaian-penyesuaian.   

"Tilang elektronik yang tentunya merubah pola, yang biasanya dilaksanakan menggunakan sidang kemudian saat ini berubah menjadi langsung diputuskan di dalam sistem elektronik tersebut, sehingga perlu ada penyesuaian-penyesuaian," tandas Sigit. 

Tidak hanya itu, bersama dengan ketua MA, Listyo Sigit juga membicarakan pengembangan pelayanan terpadu yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada publik, seperti informasi proses hukum baik di Kepolisian, Kejaksaan hingga ke Pengadilan dengan memanfaatkan sistem aplikasi bersama. 

Dengan begitu, Sigit mengatakan, penegak hukum tidak perlu lagi interaksi langsung dengan masyarakat sebagai bagian dari pencegahan rantai penularan Covid-19.  

"Karena terkait dengan situasi Covid sehingga proses-proses penegakan hukum yang tentunya harus perlu ada interaksi langsung kemudian bisa dihindari dengan memanfaatkan sistem virtual ataupun daring, ataupun online," pugkas Sigit. 

Tilang elektronik merupakan upaya Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri untuk memperbaiki citra polri salah satunya dengan menghilangkan tindak langsung atau biasa disebut dengan tilang. Ke depan, Listyo akan menerapkan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di seluruh Indonesia.

(Yk/Lb)

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis

Redaksi    Sabtu, Januari 30, 2021    Comment   

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis.

BORNEOTRIBUN | JAKARTA-- Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah menerima kunjungan silarutahmi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bersama jajarannya. Dalam pertemuan hangat dan akrab itu, PP Muhammadiyah menyatakan mendukung penuh kebijakan Kapolri Listyo Sigit Prabowo yaitu moderasi beragama. 

"Muhammadiyah mendukung program-program pak Kapolri terutama program yang berkaitan dengan moderasi beragama. Jadi pak Kapolri menerangkan tadi moderasi itu merupakan program yang akan beliau kembangkan," kata Sekjen PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta Pusat, Jumat (29/1). 

PP Muhammadiyah Dukung Kebijakan Polri, Moderasi Beragama Hingga Pendekatan Humanis.

Selain itu, PP Muhammadiyah memberikan dukungan penuh kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang berkomitmen melakukan pendekatan humanis dan merakyat dalam menangani dan mengatasi persoalan. 

"Kami bahkan tadi menguslkan tagline baru untuk Kapolri, yaitu Polisi sahabat umat," tekan Mu'ti. 

Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, moderasi beragama merupakan salah satu formula untuk menekan paham-paham radikal dan intoleransi dengan cara soft approach. 

"Pemahaman tentang moderasi beragama tentunya jauh lebih bermanfaat daripada kita melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat hard (keras)," tambah Listyo Sigit. 

Penguatan moderasi beragama di Indonesia saat ini penting dilakukan didasarkan fakta bahwa Indonesia adalah bangsa yang sangat majemuk dengan berbagai macam suku, bahasa, budaya dan agama. Indonesia juga merupakan negara yang agamis walaupun bukan negara berdasarkan agama tertentu.

(Yk/Lb)

Tiga Terdakwa Surat Jalan Palsu Divonis Bersalah, Kapolri : Hukum Tidak Tajam ke Bawah

Robiantinus Hermanto    Rabu, Desember 23, 2020    Comment   

Tiga Terdakwa Surat Jalan Palsu Divonis Bersalah, Kapolri : Hukum Tidak Tajam ke Bawah

Borneotribun I Jakarta - Kapolri Jenderal Polisi  Idham Azis menghormati keputusan majelis hakim yang menjatuhkan vonis bersalah terhadap terdakwa Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan.

 

"Polri menghormati keputusan majelis hakim atas vonis ketiga terdakwa tersebut," kata Idham dalam keterangannya, Rabu (23/12/2020).

 

Idham menekankan dengan vonis tersebut proses penegakan hukum di internal Polri berjalan secara profesional dan tak pandang bulu. Siapapun anggota Polri yang terbukti melakukan kesalahan akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

 

“Sejak awal komitmen Polri sudah jelas, proses penegakan hukum tidak tajam ke bawah dan tumpul ke atas, tetapi imbang dan merata untuk siapapun," tegas mantan Kabareskrim Polri itu.

 

Idham menekankan, Korps Bhayangkara dewasa ini semakin profesional, modern dan terpercaya dalam reformasi birokrasi. Komitmen penerapan reward and punishment selalu dikedepankan.

 

"Anggota yang berprestasi tentu akan mendapatkan penghargaan. Mereka yang melanggar hukum tak ragu kami sikat secara aturan hukum," ucap Idham.

 

Dalam kasus dugaan pemalsuan surat jalan, mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo divonis tiga tahun penjara.

 

Sementara Djoko Tjandra dihukum 2 tahun 6 bulan penjara dalam perkara tersebut. Sedangkan Anita Kolopaking dipidana 2 tahun 6 bulan penjara. ( LB/RL )

Editor : Redaksi