Bukan Intervensi, Program Rumah Wartawan Jadi Bentuk Penghargaan Profesi

Denni    Kamis, April 24, 2025    Comment   

Bukan Intervensi, Program Rumah Wartawan Jadi Bentuk Penghargaan Profesi

Foto: Sosialisasi Program 1000 Rumah Untuk Wartawan di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, Rabu (23/4/2025).

JAKARTA - Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Komunikasi Publik dan Media (KPM) Kementerian Komunikasi Digital menggulirkan program akselerasi kepemilikan rumah bagi karyawan industri media. Program ini menyasar wartawan dan pekerja media dengan penghasilan menengah ke bawah sebagai bagian dari skema perumahan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Program tersebut disosialisasikan dalam kegiatan yang digelar di Gedung Kementerian Komunikasi Digital, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Hadir dalam acara ini Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana Tapera Sid Herdi Kusuma dan Wakil Kepala Divisi SMD BTN Noor Rido.

Selain itu, Ketua Tim Perumahan PWI Pusat yang juga Ketua Bidang Kerja Sama dan Kemitraan PWI Pusat Tundra Meliala, beserta perwakilan organisasi media lainnya; SPS, ATVSI, ATVLI, ATVNI, ATVSDI, PRSSNI, AMSI, SMSI, dan JMSI.

Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria saat membuka acara menekankan bahwa program ini bukan upaya intervensi terhadap media. "Subsidi rumah ini bentuk penghormatan kepada insan pers," kata mantan wartawan Majalah TEMPO itu.

Pemerintah berharap program ini dapat menjadi inspirasi sekaligus preseden baik dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi kelompok pekerja sektor informal dan semi-formal, termasuk jurnalis.

“Wartawan adalah penjaga demokrasi, pengawal kepentingan publik. Sudah seharusnya negara hadir memberikan ruang hidup yang layak bagi mereka,” ujar Nezar.

Ia menambahkan, akses terhadap rumah yang terjangkau juga menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan keluarga pekerja media. Dalam jangka panjang, hal ini diharapkan turut berdampak pada kualitas kerja jurnalistik yang lebih baik, stabil, dan independen.

Dirjen KPM Fifi Aleyda Yahya menjelaskan, program ini merupakan hasil kerja sama dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan Bank Tabungan Negara (BTN). Hingga kini, dari target 1.000 unit rumah, sebagian besar telah rampung dan siap dihuni.

"Ini adalah lompatan penting. Sudah ada MoU dengan BTN dan Tapera. Kami ingin memastikan wartawan punya rumah sendiri," ujar Fifi.

Rumah yang ditawarkan untuk saat ini 100 unit berada di Bogor, Tangerang, Bekasi dan Banten sekitarnya, dengan skema cicilan ringan, bunga tetap 5 persen per tahun, dan tenor bisa sampai 20 tahun. BTN menetapkan uang muka minimal 1 persen, dan pembelian rumah dibebaskan dari PPN serta BPHTB. Karyawan media dengan penghasilan maksimal Rp 13 juta–Rp 14 juta per bulan dapat mengajukan permohonan.

Program ini terbuka bagi seluruh karyawan media, tanpa memandang platform kerja mereka. Fifi pun menegaskan bahwa pendaftaran dilakukan secara transparan melalui jalur resmi BTN, tanpa pungutan atau syarat tersembunyi.

“Silakan survei langsung ke lokasi, konsultasi ke BTN. Ini kesempatan nyata, jangan sampai terlewat,” tuturnya.

PWI Pusat, melalui Tundra Meliala, menyatakan akan terus mengawal program ini agar dapat dinikmati secara merata oleh anggotanya di seluruh Indonesia. Ia juga menyampaikan pesan Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun agar seluruh pengurus daerah PWI segera mendata anggota yang berminat.

"Gaspol! Ini saatnya kita bergerak. Banyak wartawan yang belum punya rumah sendiri, dan program ini bisa menjawab kebutuhan itu," kata Tundra.

Dengan dorongan pemerintah dan dukungan asosiasi media, program rumah subsidi bagi wartawan diharapkan menjadi salah satu upaya konkret membangun ekosistem pers yang lebih sejahtera, profesional, dan mandiri.

Bea Cukai dalami temuan rokok ilegal di gudang Kubu Raya

Ariffannur Romadon    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Bea Cukai dalami temuan rokok ilegal di gudang Kubu Raya

Bea Cukai dalami temuan rokok ilegal di gudang Kubu Raya. (ANTARA)

Pontianak - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Barat menyelidiki keberadaan ratusan dus berisi rokok ilegal yang disimpan di kawasan pergudangan Borneo Business Icon, Jalan Mayor Alianyang, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kubu Raya.

"Kita sudah mendapatkan informasi dan dari beberapa foto serta video yang beredar, memang terlihat sebuah kontainer berwarna oranye tengah membongkar muatan di salah satu gudang di kawasan yang disebutkan. Ratusan dus yang diduga berisi rokok tanpa cukai resmi tampak telah diturunkan dan ditata rapi di dalam gudang yang lokasinya tidak jauh dari Mapolres Kubu Raya," kata Kepala Seksi Humas DJBC Kalimantan Bagian Barat, Murtini, di Pontianak, Rabu.

Dirinya membenarkan bahwa pihaknya telah menerima informasi mengenai dugaan aktivitas ilegal tersebut dan kini sedang melakukan pendalaman.

"Sejauh ini sudah ada informasi yang masuk dan kami masih sedang mendalaminya," tuturnya.

Murtini mengungkapkan, rokok-rokok tersebut diduga menggunakan pita cukai palsu serta tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Informasi sementara menyebutkan bahwa barang-barang tersebut diduga milik seorang pengusaha berinisial CDR.

Untuk itu dirinya mengimbau masyarakat untuk turut serta memberikan informasi apabila mengetahui aktivitas mencurigakan yang berkaitan dengan peredaran barang kena cukai ilegal. Menurutnya, Bea Cukai akan bertindak tegas terhadap setiap bentuk pelanggaran ketentuan cukai.

"Kami sangat mengapresiasi partisipasi masyarakat dan tidak akan ragu menindak pelaku pelanggaran peredaran rokok ilegal," katanya.

Sebelumnya, pada Desember 2024, Bea Cukai Sintete juga berhasil mengungkap dua kasus penyelundupan puluhan ribu batang rokok ilegal di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia, tepatnya di Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Aruk, Kabupaten Sambas.

Kepala Bidang Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Kalbagbar, Beni Novri, menyatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan bukti keseriusan Bea Cukai dalam memberantas peredaran rokok ilegal yang merugikan negara dan masyarakat.

"Komitmen kami adalah terus mengawal pelaksanaan aturan di bidang kepabeanan dan cukai demi menjaga stabilitas ekonomi serta perlindungan terhadap konsumen," kata Beni.

Bea Cukai mengingatkan bahwa peredaran rokok ilegal tidak hanya merugikan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi mengancam kesehatan masyarakat karena tidak melalui pengawasan standar mutu.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Gubernur Kalbar minta pemda fokus garap lahan tidur untuk pertanian

Ariffannur Romadon    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Gubernur Kalbar minta pemda fokus garap lahan tidur untuk pertanian

Gubernur Kalbar minta pemda fokus garap lahan tidur untuk pertanian. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) Ria Norsan meminta pemerintah daerah di seluruh kabupaten/kota di provinsi itu untuk memperkuat fokus pada peningkatan indeks pertanaman dan optimalisasi lahan tidur di tingkat desa dan kelurahan sebagai bagian dari strategi memperkuat ketahanan pangan nasional.

"Pemerintah daerah perlu membangun sinergi dengan masyarakat dalam mengelola lahan-lahan tidur agar bisa diolah secara produktif. Ini penting agar indeks pertanaman bisa meningkat dan kita bisa mewujudkan kemandirian pangan dari tingkat desa," kata Ria Norsan saat menghadiri kegiatan tanam padi serentak di Kota Singkawang, Rabu.

Dia mengatakan tanam padi yang dilaksanakan hari ini juga digelar serentak di 14 provinsi se-Indonesia sebagai dukungan terhadap program prioritas nasional Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Menurutnya, sinergi lintas sektor, termasuk dukungan dari TNI dan Polri, menjadi kekuatan utama dalam mempercepat pencapaian ketahanan pangan.

Pemerintah Provinsi Kalbar, kata dia, juga telah menyalurkan berbagai bantuan, seperti benih padi hibrida dan inbrida, optimalisasi lahan, serta dukungan program padi gogo, dan reguler.

"Dengan kerja bersama dan semangat gotong royong, saya yakin kita bisa wujudkan swasembada pangan. Presiden Prabowo dan Wapres Gibran juga menargetkan Indonesia mandiri pangan pada tahun 2026, dan Kalbar siap mendukung penuh," katanya.

Norsan juga mengajak para petani untuk semakin giat dan adaptif terhadap program nasional pertanian. Ia berharap pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berbasis proyek, tetapi juga membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya ketahanan pangan daerah.

Sementara itu, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie mengungkapkan bahwa produksi beras di wilayahnya baru mencukupi 37 persen dari total kebutuhan masyarakat. Menurutnya, peningkatan produktivitas menjadi tantangan besar yang harus segera dibenahi.

"Luas sawah kita 2.319 hektare, dengan luas tanam padi 3.724 hektare, tetapi produktivitas masih rendah, yakni 3,69 ton per hektare. Idealnya bisa mencapai 6 hingga 8 ton," katanya.

Ia berharap dukungan dari pemerintah provinsi dan sinergi dengan petani serta instansi terkait bisa mempercepat peningkatan produksi, sehingga kebutuhan beras masyarakat dapat dipenuhi secara mandiri.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

BGN maksimalkan pengawasan program MBG di Pontianak

Ariffannur Romadon    Rabu, April 23, 2025    Comment   

BGN maksimalkan pengawasan program MBG di Pontianak

BGN maksimalkan pengawasan program MBG di Pontianak. (ANTARA)

Pontianak - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah termasuk di Kota Pontianak, untuk memastikan program strategis nasional tersebut terlaksana dengan baik.

"Sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan program tersebut terus kita lakukan di semua daerah, tidak terkecuali di Pontianak. Hal ini kita lakukan sebagai bagian dari upaya memastikan kualitas dan ketepatan sasaran program," kata Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan pada kegiatan sosialisasi program Makan Bergizi Gratis bersama mitra kerja di Pontianak, Rabu.

Kegiatan sosialisasi berlangsung di Kecamatan Pontianak Selatan dihadiri sekitar 300 peserta. Hadir pula Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Kalbar Arif Joni Prasetyo.

Gunalan, menegaskan pentingnya pengawasan terpadu terhadap program MBG. Menurutnya, BGN memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan memenuhi standar gizi seimbang, aman, serta menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

"BGN tidak hanya bertugas menyusun pedoman gizi, tapi juga aktif memonitor implementasi di lapangan. Pengawasan kami lakukan secara menyeluruh agar program ini benar-benar menyentuh sasaran utama, yakni anak-anak, ibu hamil, dan lansia," katanya.

Ia menambahkan bahwa pendekatan kolaboratif dengan DPR RI dan pemerintah daerah menjadi kunci suksesnya program MBG, terutama dalam mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat dan sadar gizi.

Di tempat yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengapresiasi peran aktif BGN dalam menyukseskan program ini. Ia juga menekankan pentingnya fungsi pengawasan dari DPR RI agar program MBG tidak hanya menjadi proyek jangka pendek, tetapi menjadi fondasi dalam membentuk generasi Indonesia yang lebih kuat dan cerdas.

"Kami menekankan agar pelaksanaan program ini terus diawasi dengan baik, termasuk kualitas bahan pangan yang digunakan. Evaluasi berkala perlu dilakukan agar program ini benar-benar efektif menekan angka gizi buruk," kata Alifudin.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, program MBG diharapkan dapat mendukung visi Indonesia Emas 2045 dengan menciptakan sumber daya manusia unggul dan produktif.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Anggota Komisi IX DPR RI sosialisasikan program MBG di Kubu Raya

Ariffannur Romadon    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Anggota Komisi IX DPR RI sosialisasikan program MBG di Kubu Raya

Anggota Komisi IX DPR RI sosialisasikan program MBG di Kubu Raya. (ANTARA)

Pontianak - Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin melakukan sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Parit Baru, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat (Kalbar) sebagai bentuk dukungan terhadap program strategis nasional tersebut.

"Program MBG yang dirancang sebagai salah satu Program Strategis Nasional, bertujuan untuk menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan kuat melalui pemenuhan gizi yang baik, terutama untuk kelompok rentan, seperti anak-anak, lansia, dan ibu hamil," kata Alifudin di Pontianak, Rabu.

Dia menjelaskan sosialisasi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Direktur Promosi dan Edukasi Gizi Badan Gizi Nasional (BGN), Gunalan, Staf Promosi dan Edukasi Gizi, Rahma Dewi Auliyasari, serta Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Fatahillah Abrar.

Alifudin menyampaikan bahwa pemenuhan gizi yang baik merupakan hak setiap warga negara dan menekankan pentingnya keberlanjutan serta kualitas bahan makanan yang disalurkan dalam program ini.

"Pemenuhan gizi yang baik adalah hak setiap warga negara, terutama bagi mereka yang kurang mampu mengakses makanan bergizi. Kami berharap program ini tidak hanya mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga mendorong perubahan pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat," katanya.

Dia menjelaskan Program MBG yang akan dilaksanakan selama lima tahun ini juga mendukung visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya generasi unggul yang dapat membawa Indonesia menjadi negara maju.

Untuk itu, Alifudin mengingatkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan keberhasilan program ini.

"Kami akan terus memantau pelaksanaan program ini agar dapat memenuhi standar gizi yang seimbang dan tepat sasaran. Pengawasan yang ketat akan dilakukan untuk memastikan program ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Alifudin.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Kalbar apresiasi peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan Singkawang

Ariffannur Romadon    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Kalbar apresiasi peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan Singkawang

Kalbar apresiasi peningkatan IPM dan penurunan kemiskinan Singkawang. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) mengapresiasi capaian positif Pemerintah Kota Singkawang yang berhasil meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) serta menurunkan angka kemiskinan secara signifikan.

"Keberhasilan ini menjadi bukti konkret komitmen pembangunan daerah yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan saat menghadiri Musrembang Kota Singkawang di Singkawang, Rabu.

Dia mengatakan IPM Kota Singkawang terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Ini tidak lepas dari upaya serius dalam sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat.

"Apresiasi kami sampaikan kepada Wali Kota dan jajarannya yang terus konsisten menjaga arah pembangunan yang berkelanjutan," tuturnya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), IPM Kota Singkawang pada tahun 2023 mencapai 75,43, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Angka tersebut menempatkan Singkawang sebagai salah satu daerah dengan IPM tertinggi di Kalbar. Tak hanya itu, angka kemiskinan di kota tersebut juga mengalami penurunan menjadi 4,23 persen, lebih rendah dari rata-rata provinsi.

Di tempat yang sama, Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor, termasuk dukungan masyarakat dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi dan sosial.

"Kunci utamanya adalah komitmen dan konsistensi. Kami fokus pada pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, serta dukungan untuk UMKM dan keluarga prasejahtera," katanya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah kota terus memperluas akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta menjalankan program peningkatan keterampilan kerja bagi masyarakat usia produktif.

Pemerintah Provinsi Kalbar menilai capaian ini layak menjadi model inspiratif bagi kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Barat, terutama dalam menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

"Kita ingin daerah lain juga mencontoh strategi pembangunan yang inklusif dan partisipatif seperti di Singkawang. Sinergi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat adalah kunci keberhasilan," kata Ria Norsan.

Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen untuk terus mendukung program pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengentasan kemiskinan sebagai bagian dari upaya mencapai Kalbar yang maju dan Ber-KEMBANG.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Nahas, Niat Antar Ibu Tes PPPK, Okdi Meninggal Tertimpa Pohon

Denni    Rabu, April 23, 2025    Comment   

Nahas, Niat Antar Ibu Tes PPPK, Okdi Meninggal Tertimpa Pohon

Foto: Kedua korban saat dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Nanga Mahap ( Humas Polres Sekadau)

SEKADAU - Sebuah peristiwa tragis terjadi pada Selasa (22/4/2025) sore, di Jalan Poros Bukit Sion, Desa Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Seorang warga bernama Okdi meninggal dunia setelah tertimpa pohon tumbang, sementara sang ibu, Coleta, mengalami luka berat akibat kejadian tersebut.

Peristiwa nahas itu terjadi ketika keduanya sedang dalam perjalanan menggunakan sepeda motor Honda Revo X dari rumah mereka di Lembah Beringin menuju Sekadau. Tujuan mereka adalah mengikuti tes seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Sekitar pukul 15.15 WIB, saat melintasi Jalan Poros Bukit Sion, sebuah pohon jengkol tiba-tiba tumbang akibat angin kencang dan menimpa korban," ujar Kapolres Sekadau AKBP Donny Molino Manoppo, melalui Kasi Humas AKP Agus Junaidi, Rabu (23/4/2025).

AKP Agus menjelaskan, sebelumnya korban berangkat dari rumah sekitar pukul 13.40 WIB. Saat insiden terjadi, posisi ibu dan anak ini berboncengan menggunakan sepeda motor. Nahas, pohon tersebut tumbang tepat di antara keduanya.

"Okdi meninggal dunia di lokasi kejadian, sedangkan ibunya mengalami luka berat dan langsung dilarikan ke Puskesmas Kecamatan Nanga Mahap oleh warga yang melintas," lanjutnya.

Pihak keluarga, ujar AKP Agus, menerima kejadian ini sebagai musibah, sehingga menolak untuk dilakukan visum terhadap jenazah korban.

"Kami dari Polres Sekadau menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga korban. Semoga korban yang mengalami luka segera diberikan kesembuhan," ucapnya.

"Atas kejadian ini, kami juga mengimbau masyarakat agar tetap waspada, terutama saat berkendara di tengah kondisi cuaca ekstrem yang berpotensi membahayakan," imbaunya.

ELSAM dorong pelokalan standar bisnis dan HAM di perkebunan Sawit

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

ELSAM dorong pelokalan standar bisnis dan HAM di perkebunan Sawit

ELSAM dorong pelokalan standar bisnis dan HAM di perkebunan Sawit. (ANTARA)

Pontianak - Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) bersama jaringan organisasi masyarakat sipil di Kalimantan Barat mengelar diskusi bersama membahas isu keberlanjutan industri perkebunan sawit untuk mendorong pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia (HAM) di perkebunan sawit di daerah itu.

"Kegiatan ini kita laksanakan dengan tujuan untuk memperkuat pemahaman dan praktik pelokalan standar bisnis dan hak asasi manusia dalam industri sawit, sebagai respons atas tantangan implementasi Strategi Nasional Bisnis dan HAM (Stranas BHAM) di daerah," kata Perwakilan ELSAM Adzkar Ahsinin, di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan bahwa sektor perkebunan menjadi salah satu fokus utama dalam Stranas BHAM yang diluncurkan pemerintah melalui Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023.

Dia mengatakan regulasi ini merupakan wujud upaya Indonesia dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip internasional, seperti Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (UNGPs), ke dalam kerangka hukum nasional.

"Selain perkebunan, dua sektor lain yang menjadi prioritas implementasi Stranas BHAM adalah pariwisata dan pertambangan. Namun dalam konteks Kalimantan Barat, isu perkebunan, khususnya sawit, menjadi sangat relevan karena skala pengaruhnya yang besar terhadap masyarakat dan lingkungan," kata Adzkar.

Menurut dia, meskipun kerangka hukum nasional telah tersedia, pelaksanaan norma bisnis dan HAM di daerah masih menghadapi tantangan serius, di antaranya minimnya koordinasi antarpemangku kepentingan, rendahnya pemahaman terhadap standar HAM, hingga lemahnya penegakan hukum terhadap dampak negatif operasional bisnis terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam paparannya, Adzkar juga merujuk pandangan akademisi Akinwumi Ogunranti dan Amitav Acharya, yang menekankan pentingnya proses pelokalan dalam penerapan norma global.

Teori kongruensi Acharya menekankan bahwa norma-norma global cenderung lebih mudah diterima jika disesuaikan dengan budaya dan praktik lokal yang telah ada sebelumnya.

"Pelokalan bukan berarti kehilangan substansi norma global, melainkan menjadikannya relevan dan bisa diterima oleh komunitas lokal. Inilah yang sedang kami dorong dalam konteks industri sawit di Kalimantan Barat," katanya.

Menurut data USDA, Indonesia merupakan produsen utama minyak sawit dunia, menyumbang 59 persen atau sekitar 45,5 juta ton per tahun. Sementara luas lahan sawit di Indonesia pada 2022 tercatat mencapai 16,8 juta hektar. Produksi yang tinggi ini berkontribusi pada perekonomian, namun juga menimbulkan berbagai dampak eksternal negatif.

Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat, sepanjang 2023 terjadi 108 konflik agraria di sektor perkebunan, 88 di antaranya berada di perkebunan sawit, yang berdampak pada lebih dari 7.700 orang dan mencakup lahan seluas 103 ribu hektar.

Selain konflik agraria, studi ELSAM dan Perkumpulan Gemawan tahun 2024 juga menyoroti dampak lingkungan dan pangan akibat ekspansi sawit. Di Kalimantan Barat, masyarakat adat dan lokal yang bergantung pada hutan dan lahan sebagai sumber pangan menghadapi risiko kehilangan sumber penghidupan dan ketahanan pangan.

"Hak atas pangan adalah hak dasar yang dijamin dalam hukum HAM internasional maupun nasional. Industri harus memastikan aktivitasnya tidak melanggar hak tersebut," katanya.

Selama tiga tahun terakhir, ELSAM telah menjalankan berbagai inisiatif untuk mendorong pelaksanaan prinsip bisnis dan HAM di sektor sawit. Mulai dari pelatihan dan pendidikan HAM, pemantauan konflik, advokasi, hingga pewacanaan alternatif penyelesaian konflik melalui pendekatan multipihak seperti yang dianut dalam standar RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil).

Di Kalimantan Barat, ELSAM bersama mitra lokal juga melaksanakan riset pangan alternatif, dokumentasi fotografi pertanian subsisten, peliputan jurnalistik dampak lingkungan, serta pemberdayaan petani kecil untuk mengadopsi praktik sawit berkelanjutan.

Dalam rangka mendiseminasikan hasil kerja tersebut, ELSAM menggelar diskusi publik “Pangan Alternatif dalam Hegemoni Sawit”, talkshow “Memotret di Kebun Sawit: Strategi Pemantauan HAM di Kalbar”, serta peluncuran buku Kelapa Sawit dan Paradoks Keberlanjutan: Menelusuri Jejak Pelanggaran dan Kepatuhan.

"Lewat pendekatan multi-wacana dan pelibatan komunitas, kami ingin membangun kesadaran bahwa keberlanjutan tidak hanya soal profit, tapi juga soal keadilan sosial dan keberlangsungan lingkungan," kata Adzkar.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar susun strategi peningkatan IPM dan ekonomi di Sambas

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar susun strategi peningkatan IPM dan ekonomi di Sambas

Pemprov Kalbar susun strategi peningkatan IPM dan ekonomi di Sambas. (ANTARA)

Pontianak - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar), Ria Norsan, menegaskan pentingnya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai prioritas utama pembangunan lima tahun ke depan di Kalbar, termasuk di Kabupaten Sambas.

"Meskipun IPM Kalbar mengalami peningkatan dari 70,47 menjadi 71,19, posisi Kalbar masih berada di peringkat ke-30 secara nasional dan peringkat kelima di antara provinsi-provinsi di Kalimantan," kata Ria Norsan saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sambas Tahun 2025–2029 di Sambas, Selasa.

Pada kegiatan tersebut Norsan mengatakan Kalimantan Barat masih berada di bawah Kalimantan Utara, sehingga dirinya berharap dalam lima tahun ke depan, IPM Kalbar bisa naik setidaknya ke peringkat ketiga se-Kalimantan.

"Kita mungkin belum bisa menyaingi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan karena IPM dan APBD mereka jauh di atas kita. Namun Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara masih bisa kita kejar," tuturnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa tingginya angka IPM di daerah sangat dipengaruhi oleh perbaikan layanan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, terutama di tingkat desa.

Menurut dia, peningkatan IPM harus dimulai dari level paling bawah, yakni desa dan kecamatan.

Gubernur juga menyinggung rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) akibat masih maraknya aktivitas pertambangan ilegal di Kalbar.

"Kalau potensi tambang seperti bauksit, silika, dan lainnya ini dikelola dengan baik dan menjadi tambang rakyat, tentu akan memberi kontribusi PAD yang signifikan bagi daerah," katanya.

Selain IPM, ia juga menyoroti indikator makro lainnya. Pertumbuhan ekonomi Kalbar saat ini berada pada angka 4,90 persen, sementara Sambas berada sedikit di bawah, yaitu 4,74 persen.

Sementara angka pengangguran terbuka Kalbar sebesar 4,86 persen dan Sambas sedikit lebih tinggi, yakni 4,99 persen.

Sedangkan tingkat kemiskinan di Kalbar sebesar 6,32 persen, sedikit lebih rendah dibandingkan Sambas yang berada di angka 6,53 persen.

"Angka pengangguran dan kemiskinan yang lebih tinggi di Sambas harus menjadi perhatian bersama. Semakin kecil angkanya, semakin baik," kata Norsan.

Ia juga menekankan bahwa RPJMD yang disusun harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah agar janji kepada masyarakat dapat direalisasikan.

Pemerintah provinsi, kata dia, siap memberikan dukungan melalui bantuan keuangan, termasuk bantuan strategis di bidang infrastruktur.

Sementara itu, Bupati Sambas, Satono, mengapresiasi kehadiran langsung Gubernur Kalbar dalam Musrenbang kali ini, yang menurutnya menjadi momentum strategis dalam menyatukan arah pembangunan daerah.

“Pertemuan ini istimewa karena langsung dihadiri Bapak Gubernur. Selain itu, ini bukan hanya Musrenbang RPJMD, tetapi juga dirangkaikan dengan penyusunan RKPD 2026. Ini jadi peluang besar untuk kita menata pembangunan lebih terarah dan terpadu,” ucap Satono.

Satono menegaskan bahwa Sambas merupakan daerah perbatasan dengan populasi penduduk terbesar kedua di Kalbar setelah Kota Pontianak, dan mayoritas masyarakatnya bekerja di sektor pertanian.

"Sambas masih menjadi lumbung pangan Kalbar. Tahun 2024, produksi beras kita mencapai 169.000 ton, sementara kebutuhan konsumsi hanya sekitar 120 ribu ton, sehingga kita surplus 40 ribu ton lebih," katanya.

Ia juga memaparkan pertumbuhan ekonomi Sambas menunjukkan tren positif, meningkat dari minus 2,02 persen saat awal pandemi COVID-19 menjadi 4,73 persen di tahun 2024.

"Ini hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat, bukan hanya pemerintah daerah," ujarnya.

Satono menyatakan bahwa Sambas memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, wisata, budaya, dan sumber daya manusia yang terus berkembang.

Ia yakin jika potensi ini dimaksimalkan maka Sambas dapat sejajar dengan kota atau kabupaten lain, bahkan di luar Kalimantan Barat.

"Indeks pembangunan manusia kita bahkan menempati peringkat pertama se-Kalbar. Ini bukti bahwa arah pembangunan kita sudah benar," kata Satono.

Dia berharap Musrenbang ini mampu menghasilkan dokumen perencanaan yang implementatif dan berorientasi pada percepatan kesejahteraan masyarakat Sambas serta mendukung target pembangunan jangka menengah Kalbar ke depan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

IPPA Fest 2025 tampilkan karya warga binaan Kalbar

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

IPPA Fest 2025 tampilkan karya warga binaan Kalbar

IPPA Fest 2025 tampilkan karya warga binaan Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) menampilkan karya-karya warga binaan pemasyarakatan (WBP) dari seluruh Indonesia, termasuk karya dari WBP Kalimantan Barat, dalam kegiatan Indonesian Prison Products and Arts Festival (IPPA Fest) 2025 di Lapangan Banteng, Jakarta, mulai 21 hingga 23 April.

"Festival ini sebagai bagian dari rangkaian Hari Bakti Pemasyarakatan ke-61 dan mengusung tema 'Creation Beyond the Bars'. IPPA Fest menjadi wadah untuk menunjukkan bahwa kreativitas para warga binaan tidak dapat dibatasi oleh tembok penjara, di mana pada kegiatan ini menyuguhkan pertunjukan seni, pameran kuliner, kriya, batik, hingga lukisan hasil karya warga binaan dari berbagai daerah," kata Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Kalbar, Teguh Wibowo, di Kalbar, Selasa.

Dia menyampaikan apresiasinya terhadap sambutan positif masyarakat atas produk yang dihasilkan oleh warga binaan pemasyarakatan di Kalbar.

"Kami sangat bangga, produk-produk WBP Kalbar mendapat sambutan luar biasa. Ini membuktikan bahwa pembinaan yang dilakukan mampu menghasilkan karya yang bernilai jual tinggi," tuturnya.

Ia juga menekankan bahwa keikutsertaan Kalbar di IPPA Fest bukan hanya sekadar pameran, tetapi bentuk pengakuan terhadap potensi dan jati diri WBP yang siap diberdayakan kembali di tengah masyarakat. "Ini bukti nyata keberhasilan program pembinaan di Kalbar," katanya.

Pembukaan IPPA Fest turut dihadiri sejumlah tokoh nasional, di antaranya Wakil Menteri Imipas Silmy Karim, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, Ketua KPK Setyo Budiyanto, dan Kepala BNPT Eddy Hartono, yang menegaskan pentingnya dukungan lintas sektor dalam pemulihan sosial WBP.

Dalam sambutannya, Menteri Imipas Agus Andrianto menyampaikan bahwa IPPA Fest adalah bentuk nyata dari proses pembinaan untuk mengembalikan martabat warga binaan.

"Kita ingin warga binaan kembali menjadi manusia utuh, siap hidup bermakna, dan berkontribusi dalam pembangunan nasional," kata Agus.

Salah satu booth yang menarik perhatian pengunjung adalah milik Kalimantan Barat. Produk hasil karya WBP Kalbar, seperti kerajinan rotan, tas rajut, serta makanan khas seperti olahan lidah buaya dan selai srikaya, berhasil menyedot antusiasme pengunjung dan pembeli.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Kalbar maksimalkan potensi tambang tekan kemiskinan dan pengangguran

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Kalbar maksimalkan potensi tambang tekan kemiskinan dan pengangguran

Kalbar maksimalkan potensi tambang tekan kemiskinan dan pengangguran. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berkomitmen untuk memaksimalkan potensi sumber daya alam, khususnya sektor pertambangan, guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkelanjutan.

""Langkah ini menjadi strategi penting dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar," kata Gubernur Kalbar, Ria Norsan, dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sambas, Selasa.

Pada kesempatan tersebut, ia menyoroti ketimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar dibanding provinsi lain di Kalimantan.

"Sekarang APBD Kalimantan Timur sudah mencapai Rp24 triliun, Kalimantan Selatan sekitar Rp14 triliun. Sementara kita masih di Rp5,8 triliun. Jauh sekali selisihnya. Yang mendekati kita itu Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara," tuturnya.

Menurutnya, salah satu penyebab rendahnya PAD Kalbar adalah belum optimalnya pemanfaatan sektor pertambangan yang masih banyak dikuasai oleh aktivitas ilegal. Kalbar memiliki kekayaan alam berupa tambang bauksit, silika, hingga emas yang belum berkontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.

"Karena banyak tambang ilegal, kita tidak bisa mendapatkan PAD-nya. Ke depan, mudah-mudahan bisa dijadikan tambang rakyat agar legal dan memberikan kontribusi nyata ke daerah," katanya.

Dengan meningkatnya PAD dari sektor tambang, Pemerintah Provinsi Kalbar berharap dapat memperkuat program-program pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja baru.

Norsan mengatakan, saat ini, angka kemiskinan di Kalbar masih tercatat sebesar 6,32 persen, dan tingkat pengangguran terbuka di angka 4,86 persen. Di Kabupaten Sambas, angkanya sedikit lebih tinggi, yakni 6,53 persen untuk kemiskinan dan 4,99 persen untuk pengangguran.

"Angka pengangguran dan kemiskinan kita harus ditekan. Semakin kecil, semakin baik. Dan itu bisa tercapai kalau PAD kita kuat dan program-program pembangunan bisa menyentuh sampai ke desa-desa," katanya.

Selain memaksimalkan sektor tambang, Pemprov Kalbar juga mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dari tingkat desa.

"Kalau kita ingin IPM Kalbar meningkat, kita harus mulai dari desa. Pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur harus ditingkatkan di semua lini. Saya optimistis kalau tiga ini dibenahi, IPM kita akan naik," katanya.

Saat ini, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat berada di angka 4,90 persen, sementara Kabupaten Sambas berada di 4,74 persen. Meski relatif stabil, Gubernur menilai masih ada ruang besar untuk peningkatan, terutama jika potensi daerah dimaksimalkan.

"Kita ingin Kalbar tidak terus berada di peringkat bawah IPM nasional. Target kita bisa masuk peringkat 15 besar nasional, jangan terus di posisi 30," kata Norsan.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA 

Kejari Pontianak musnahkan barang bukti dari 106 perkara

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Kejari Pontianak musnahkan barang bukti dari 106 perkara

Kejari Pontianak musnahkan barang bukti dari 106 perkara. (ANTARA)

Pontianak - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pontianak, Kalimantan Barat, melakukan pemusnahan barang bukti berupa narkoba hingga jamu atau obat tanpa izin edar, yang berasal dari 106 perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan hukum serta menjaga tertib administrasi dalam pengelolaan barang bukti.

"Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 16 perkara tindak pidana terhadap orang dan harta benda, 23 perkara tindak pidana umum lainnya, serta 67 perkara tindak pidana narkotika dan zat adiktif," kata Kepala Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti Kejari Pontianak, Samuel Fernandes Hutahayan di Pontianak, Selasa.

Dia menjelaskan, untuk narkotika yang dimusnahkan, terdiri atas sabu sebanyak kurang lebih 56,24 gram dan ekstasi sebanyak 6,79 gram. Kedua jenis narkotika ini merupakan barang bukti penyisihan yang diterima saat tahap dua penanganan perkara.

Selain narkotika, barang bukti lain yang turut dimusnahkan berupa sejumlah produk jamu atau obat-obatan tradisional berbagai merek yang tidak memiliki izin edar.

"Obat-obatan ini dimusnahkan karena diedarkan tanpa izin resmi. Keputusan pemusnahan didasarkan pada fakta bahwa barang-barang tersebut ilegal dari sisi peredaran," tuturnya.

Pemusnahan dilakukan sesuai ketentuan hukum dan menjadi bagian dari tugas kejaksaan dalam penanganan perkara pidana. Samuel menegaskan bahwa pihaknya hanya melaksanakan eksekusi terhadap barang bukti yang telah selesai ditangani secara hukum.

Kegiatan pemusnahan ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas yang melanggar hukum.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Pemprov Kalbar gencarkan Operasi Pasar tekan inflasi di Sambas

Ariffannur Romadon    Selasa, April 22, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar gencarkan Operasi Pasar tekan inflasi di Sambas

Pemprov Kalbar gencarkan Operasi Pasar tekan inflasi di Sambas. (ANTARA)

Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus menggencarkan pelaksanaan operasi pasar murah sebagai upaya konkrit menekan laju inflasi daerah, salah satunya kegiatan dilaksanakan di Pasar Rakyat Kabupaten Sambas, Selasa.

"Operasi pasar ini kami laksanakan untuk menekan angka inflasi agar tidak terus naik, terutama pasca Ramadhan. Komoditas seperti beras, gula, dan minyak makan menjadi perhatian kami karena harganya cukup fluktuatif," kata Gubernur Ria Norsan usai menyerahkan bantuan secara simbolis kepada warga di Sambas, Selasa.

Pada kegiatan tersebut, Pemprov Kalbar bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Sambas dan dinas terkait menyediakan sebanyak 1.000 paket sembako berisi beras 5 kg, minyak goreng seliter, dan gula sekilogram. Paket tersebut dijual dengan harga terjangkau sebesar Rp90.000, jauh di bawah harga pasar.

Setibanya di lokasi pasar, kehadiran Gubernur Kalbar disambut antusias oleh warga yang sudah mengantre sejak pagi meskipun diguyur hujan.

Menurutnya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari rangkaian Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di wilayah Kabupaten Sambas.

"Pasar murah ini sudah kami galakkan sejak Ramadhan lalu. Ini adalah bentuk komitmen untuk menjaga daya beli masyarakat. Harga sembako yang kami jual di bawah harga pasar, bahkan ada yang sampai hanya Rp50.000 per paket karena dibantu subsidi dari Pemprov dan pemkab," tuturnya.

Lebih lanjut, Gubernur juga mengingatkan para pedagang, khususnya yang menjual bahan pokok, agar tidak melakukan penimbunan, terutama beras.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan razia ke toko-toko untuk memastikan distribusi pangan tetap lancar dan stok tetap tersedia.

Ria Norsan menyampaikan bahwa dalam operasi pasar tersebut, Pemerintah Kabupaten Sambas turut berkontribusi melalui subsidi anggaran, di mana dari setiap sembako yang dijual, Pemkab Sambas mensubsidi sebanyak Rp20rbu, dan Pemprov Kalbar juga mensubsidi Rp20 ribu, sehingga harga sembako yang dijual ke masyarakat hanya Rp50 ribu.

Di tempat yang sama, salah seorang warga, Evi, menyampaikan apresiasi atas pasar murah tersebut. Ia mengaku sangat terbantu, apalagi beras yang dijual merupakan jenis premium.

"Saya rela antre walau hujan karena sangat butuh. Kalau bisa kegiatan seperti ini diadakan sebulan sekali supaya kami bisa terus mendapatkan sembako murah," katanya.

Operasi pasar murah ini menjadi bagian dari strategi Pemprov Kalbar dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan meningkatkan ketahanan pangan masyarakat, khususnya di daerah yang rentan terhadap tekanan inflasi.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Strategi kolaborasi menjaga dua subspesies orang utan di Kalbar

Ariffannur Romadon    Senin, April 21, 2025    Comment   

Strategi kolaborasi menjaga dua subspesies orang utan di Kalbar

Strategi kolaborasi menjaga dua subspesies orang utan di Kalbar. (ANTARA)

Pontianak - Hutan Kalimantan Barat tak hanya menyimpan rimba lebat dan bisikan daun, tetapi juga denyut kehidupan yang nyaris tak terdengar: orang utan. Tak hanya satu, namun dua subspesies dari spesies langka itu hidup di dalam dinding hijau yang makin menyempit oleh laju investasi pertambangan dan perkebunan.

Ketua Forum Konservasi Orangutan Indonesia (Forina) Aldrianto Priadjati membuka tabir keberadaan dua penghuni hutan yang selama ini bersembunyi di balik istilah ilmiah Pongo pygmaeus pygmaeus dan Pongo pygmaeus wurmbii.

Keduanya bukan sekadar nama latin dalam buku biologi, tapi makhluk yang nyata dengan tatapan lembut dan tangan yang menggenggam ranting seperti mengharap pada manusia untuk tidak lupa bahwa mereka masih ada.

Berdasarkan kajian Population and Habitat Viability Assessment (PHVA) tahun 2016, populasi Pongo pygmaeus pygmaeus tercatat sebanyak 2.630 individu. Mereka tersebar di enam metapopulasi dan tiga lainnya melintasi batas negara. Sementara itu, subspesies Pongo pygmaeus wurmbii lebih banyak, 6.580 individu. Tersebar di tujuh metapopulasi, termasuk satu yang menjangkau lintas provinsi.

Namun angka ini bukan jaminan keselamatan. Sebaliknya, ia menjadi pengingat bahwa populasi yang tak besar dan habitat yang terfragmentasi adalah sinyal bahaya yang tak bisa diabaikan.

Kini, upaya konservasi tidak cukup lagi hanya dengan niat baik. Ia butuh alat, panduan yang tegas dan menyeluruh. Standar prosedur operasional atau SOP menjadi kebutuhan mendesak yang sedang difinalkan oleh Kementerian Kehutanan bersama mitra konservasi.

SOP itu kelak akan menjadi denah, dari proses penyelamatan (rescue), penentuan waktu translokasi atau rehabilitasi, hingga peliaran yang tak bisa sembarangan.

"Penting ada standar yang seragam. Termasuk kapan individu bisa dilepasliarkan dan bagaimana pemantauan pasca-pelepasliaran. Jangan sampai dilepas, lalu dibiarkan," ujar Aldrianto.

Karena bagi orang utan yang telah hidup dalam karantina manusia, hutan bukan lagi rumah yang akrab begitu saja. Ia harus kembali belajar memanjat, mencari buah, menghindari bahaya. Dan manusia harus memastikan dari kejauhan yang tak mengganggu bahwa proses itu berjalan dengan baik.

Muhammad Ali Imron, Direktur Program Kehutanan dan Satwa Liar WWF Indonesia, menegaskan kembali komitmen lembaganya dalam mendukung program pemerintah. WWF mengadopsi pendekatan lanskap, cara pandang menyeluruh terhadap ruang hidup, karena banyak orang utan justru tinggal di luar kawasan hutan lindung.

"Ada banyak orang utan hidup di lanskap yang tak dilindungi. Kita bantu pemerintah menjangkau mereka juga," ujarnya.

Konservasi, dalam pemikiran modern, tak hanya berlangsung di tengah taman nasional. Ia harus menjangkau ladang, perkebunan, dan bahkan kebun yang berbatasan dengan rumah penduduk. Di situlah pendekatan holistik menjadi kunci: melibatkan masyarakat, pemilik lahan, dan pelaku usaha.

Menyusun strategi penyelamatan orang utan

Forum Group Discussion (FGD) digelar Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat, sebagai ruang temu dan tukar pikiran, juga tempat menyulam sinergi.

Di sana, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, hingga komunitas lokal duduk bersama. Masing-masing membawa kepedulian dan harapan untuk menyusun strategi konservasi yang lebih kuat dan berkelanjutan.

"Ini bukan sekadar diskusi, tapi cermin komitmen kami menjaga keberlangsungan hidup orang utan Kalimantan Barat," kata Kepala BKSDA Kalbar R. Wiwied Widodo mengenai FGD tersebut.

Kalimantan Barat, kata Wiwied, bukan sekadar wilayah administratif. Ia adalah rumah bagi subspesies Pongo pygmaeus wurmbii, penghuni setia 13 metapopulasi yang mendiami jantung hutan Kalimantan.  

Untuk itu, BKSDA Kalbar kini tengah menyusun dokumen verifikasi dan validasi data orang utan, sebuah langkah dasar yang menentukan arah kebijakan konservasi di masa depan. Dari peta distribusi hingga potret kondisi habitat, semuanya diperbarui agar strategi penyelamatan tak meleset sasaran.

Dalam waktu dekat, FGD Regional akan digelar sebagai puncak pertemuan para pejuang konservasi. Di forum itu, hasil survei lapangan selama periode 2022–2025 akan dipaparkan. Data yang telah dirangkai dari perjalanan panjang di rimba akan menjadi bahan bakar bagi penyusunan kebijakan yang lebih berpihak pada alam dan penghuninya.

Tak hanya menyuguhkan data, forum ini juga diharapkan mampu merumuskan langkah-langkah aksi. Dari penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, hingga penajaman strategi konservasi yang menyentuh akar persoalan: perambahan hutan, perdagangan satwa ilegal, dan konflik manusia dengan satwa liar.

Perlindungan dan Pencegahan

Direktur Jenderal KSDAE  Satyawan Pudyatmoko mengingatkan, Indonesia adalah rumah bagi tiga spesies orang utan yang seluruhnya kini berstatus critically endangered (CR) menurut IUCN, sudah dalam daftar merah. Status ini bukan sekadar label, tapi peringatan yang mengetuk hati ahwa waktu terus berjalan, dan tindakan nyata tak boleh tertunda.

"Perlindungan habitat dan pencegahan perdagangan ilegal adalah tantangan utama kita," kata Satyawan.

Sejak 2006 hingga 2024, tak kurang dari 91 individu orang utan yang menjadi korban perdagangan ilegal telah dipulangkan ke tanah air, sebagian dari Malaysia dan sebagian lainnya dari Thailand. Proses repatriasi ini menjadi pengingat bahwa rantai kejahatan satwa liar masih terus membelit, dan harus dilawan dari hulu hingga hilir.

Di tengah tantangan itu, secercah harapan tumbuh dari kemajuan teknologi. Inventarisasi keanekaragaman hayati, pemantauan habitat, hingga mitigasi konflik kini mulai memanfaatkan teknologi digital. Dari kamera jebak hingga drone pemantau hutan, alat-alat ini membantu menghadirkan data yang presisi dan respons yang lebih cepat.

Sektor dunia usaha pun diajak ambil peran. Melalui praktik bisnis berkelanjutan, restorasi habitat, dan edukasi bagi karyawan serta masyarakat, konservasi bukan lagi hanya urusan pemerintah atau LSM, tetapi menjadi tanggung jawab kolektif.

Forum itu jangan menjadi sekadar agenda tahunan. Ia adalah denyut dari sebuah komitmen jangka panjang: menjadikan Kalimantan Barat bukan hanya sebagai penyangga keanekaragaman hayati, tetapi juga sebagai penjaga masa depan makhluk-makhluk yang setia pada rimba.

Dengan strategi yang berpijak pada data, semangat kolaborasi yang tumbuh dari kepercayaan, dan langkah konkret di lapangan, upaya melindungi orang utan bukan lagi sekadar impian. Ia menjadi tugas bersama, sebuah ikrar sunyi yang menyatu dengan desir angin dan nafas hutan yang terus hidup. 

Oleh Rendra Oxtora/ANTARA

Kejari Bengkayang hadirkan "Jaga Desa" awasi penggunaan dana desa

Ariffannur Romadon    Senin, April 21, 2025    Comment   

Kejari Bengkayang hadirkan "Jaga Desa" awasi penggunaan dana desa

Kejari Bengkayang hadirkan "Jaga Desa" awasi penggunaan dana desa. (ANTARA)

Bengkayang - Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kalimantan Barat, telah hadirkan aplikasi "Jaga Desa" untuk mengawasi penggunaan dana desa di 122 desa di daerah setempat.

"Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujar Kepala Kejaksaan Negeri Bengkayang, Arifin Arsyad di Bengkayang, Senin.

Dia menjelaskan bahwa aplikasi Jaga Desa merupakan instrumen penting dalam upaya preventif Kejaksaan RI untuk mencegah penyalahgunaan dana desa. Aplikasi ini dapat mengoptimalkan pengawasan dana desa demi pembangunan desa yang efektif, akuntabel, dan transparan.

Sudah ada 50 kepala desa yang mengikuti sosialisasi dan mempelajari cara penggunaan aplikasi Jaga Desa. Mereka diberikan pelatihan teknis tentang penggunaan aplikasi, termasuk latar belakang, manfaat, fitur-fitur utama, dan langkah-langkah penggunaan aplikasi.

"Manfaat dari aplikasi Jaga Desa antara lain meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa, mencegah penyalahgunaan dana desa, membantu kepala desa dalam menyusun laporan pertanggungjawaban yang sesuai, dan meningkatkan efektivitas pembangunan desa," jelasnya.

Dengan adanya aplikasi Jaga Desa, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kejaksaan Negeri Bengkayang berkomitmen untuk terus mendukung tata kelola keuangan desa yang lebih baik dan transparan demi kemajuan pembangunan di Kabupaten Bengkayang.

Kejaksaan Negeri Bengkayang juga tengah menangani dua desa yang diduga melakukan korupsi APBDes di Bengkayang yang masih tahap penyelidikan. Dua desa tersebut adalah Desa Suka Damai Kecamatan Ledo dan Desa Malo Jelayang Kecamatan Teriak.

Kajari Bengkayang mengimbau kepada seluruh aparat desa dan masyarakat untuk lebih transparan dalam pengelolaan anggaran. Ia berharap kasus ini bisa menjadi pelajaran bagi desa-desa lain untuk menjaga integritas dan akuntabilitas dalam penggunaan dana desa.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bengkayang, Benyamin Kalvin, mendorong dan menyarankan agar 122 kepala desa di Bengkayang dapat berkoordinasi dengan Kejari Kabupaten Bengkayang dalam mengisi aplikasi Jaga Desa ini agar dapat berjalan dengan baik.

"Dengan adanya aplikasi Jaga Desa, diharapkan pengelolaan dana desa dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga pembangunan desa dapat berjalan dengan lebih efektif dan bermanfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Kata dia, dengan aplikasi ini Kejaksaan Negeri Bengkayang akan terus mendukung dan memantau pelaksanaan penggunaan dana desa di Kabupaten Bengkayang.

Selain itu dia berharap, aplikasi ini juga membantu para kepala desa dalam penggunaan anggaran yang baik dan tetap sasaran yang berakhir memberikan dampak positif bagi pembangunan desa.

Oleh : Narwati/ANTARA

Pondok Ale-ale dan FTBM Kalbar peringati Hari Kartini dengan literasi

Ariffannur Romadon    Senin, April 21, 2025    Comment   

Pondok Ale-ale dan FTBM Kalbar peringati Hari Kartini dengan literasi

Pondok Ale-ale dan FTBM Kalbar peringati Hari Kartini dengan literasi. (ANTARA)

Pontianak - Pondok Ale-ale Pontianak bersama Forum Taman Baca Masyarakat (FTBM) Kalbar dan Kampung Dongeng Kalbar menggelar serangkaian kegiatan literasi edukatif dan budaya yang mengangkat tema "Perempuan Masa Kini Berdaya untuk Kalimantan Barat" dalam rangka memperingati Hari Kartini 2025.

"Lebih dari 100 anak dan ratusan peserta lainnya meramaikan berbagai lomba dan pertunjukan yang digelar sejak pagi hingga sore. Suasana penuh semangat dan kekeluargaan mewarnai acara, mencerminkan semangat Kartini masa kini yang inklusif dan membangun literasi di Kalbar," kata pengelola Pondok Ale-ale, Yena, di Pontianak, Senin.

Dia mengatakan, selain melaksanakan lomba fesyen dan lomba mewarnai, tahun ini juga ada lomba membaca puisi yang pesertanya luar biasa antusias dan kreatif.

"Kegiatan ini kami selenggarakan untuk memperkuat semangat Kartini masa kini dalam berbagai bentuk ekspresi," tuturnya.

Dia mengatakan, tahun ini Pondok Ale-ale juga berkolaborasi dengan FTBM Kalimantan Barat. Dalam kolaborasi ini, mereka menghadirkan Kak Irma dari Kampung Dongeng Kalbar yang dikenal aktif mengampanyekan literasi anak melalui cerita-cerita inspiratif.

"Penampilan Kak Irma berhasil memikat perhatian anak-anak dan orang tua, mengajak mereka menikmati dongeng sambil menanamkan kecintaan terhadap membaca. Melalui dongeng, kami ingin anak-anak tetap mencintai kegiatan membaca, meski kini dunia serba digital karena kami ingin mengenalkan bahwa membaca itu menyenangkan," kata Yena.

Selain hiburan, kegiatan ini juga sarat pesan edukatif, salah satunya melalui talkshow bertema "Perempuan Masa Kini Berdaya untuk Kalimantan Barat" yang menghadirkan konten kreator perempuan inspiratif.

Mereka membagikan pengalaman dalam memanfaatkan teknologi digital untuk pemberdayaan perempuan, sembari tetap menjaga nilai budaya lokal.

Di tempat yang sama, Ketua FTBM Kalimantan Barat, Anissa Maharani Nasran, menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terbangun.

"Kami berterima kasih kepada pengelola Pondok Ale-ale Pontianak yang telah mengajak kami berkolaborasi dalam kegiatan ini. Saya juga berterima kasih kepada para anggota FTBM Kalbar yang ikut berpartisipasi," katanya.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Tim SAR masih cari tiga korban speedboat tenggelam di Padang Tikar

Ariffannur Romadon    Senin, April 21, 2025    Comment   

Tim SAR masih cari tiga korban speedboat tenggelam di Padang Tikar

Tim SAR masih cari tiga korban speedboat tenggelam di Padang Tikar. (ANTARA)

Pontianak - Tim Pencarian dan Penyelamatan (SAR) gabungan terus melakukan pencarian tiga korban yang belum ditemukan hingga hari keempat setelah tenggelamnya speedboat LB. Yakin Usaha V di perairan Jermal 9, Padang Tikar, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.

"Ketiga korban yang masih dinyatakan hilang adalah Zwagery Andi Stepanus, Sanusi, dan Ari Nopiandi, warga Kecamatan Pontianak Barat," kata Kepala Kantor SAR Pontianak I Made Junetra di Pontianak, Senin.

Dia mengatakan pencarian dilakukan dengan membagi area seluas 70 mil laut menjadi empat sektor. "Penyisiran kami perluas hari ini dengan dukungan dari tim laut dan pemantauan dari udara menggunakan drone, meski terkendala cuaca," tuturnya.

Menurut Junetra, hujan deras dan angin kencang menjadi tantangan terbesar dalam proses pencarian karena membatasi jarak pandang dan pergerakan tim di lapangan.

Sebelumnya, speedboat yang membawa 15 orang penumpang tenggelam pada Kamis (17/4), saat dalam perjalanan dari Pelabuhan Rasau Jaya menuju kapal tunda atau tugboat pengangkut bauksit.

Kapal sempat menepi di Jermal 9 akibat cuaca buruk, namun kemudian dihantam gelombang besar hingga akhirnya tenggelam.

Sebanyak 12 orang penumpang berhasil selamat, termasuk dua orang yang dievakuasi dalam kondisi luka dan telah dirawat di Puskesmas Padang Tikar. Sementara tiga orang penumpang lainnya masih dalam pencarian.

Kepala Polsek Batu Ampar Ipda Rachmatul Isani Fachri mengatakan bahwa pencarian dilakukan menggunakan perahu karet, perahu kayu milik warga, serta dari atas menara jermal.

"Kami mohon doa masyarakat agar seluruh korban segera ditemukan, serta untuk keselamatan seluruh tim yang bekerja tanpa henti di lapangan," katanya.

Di lokasi terpisah, dua motor air bermuatan oli juga dilaporkan tenggelam di perairan Muara Jungkat, Kabupaten Mempawah, pada hari yang sama.

Kapal tersebut mengangkut tujuh orang penumpang, enam orang di antaranya selamat, sementara satu orang masih dalam pencarian.

Junetra menegaskan kedua kejadian tersebut dipicu cuaca ekstrem di wilayah perairan Kalbar. "Kami imbau seluruh nelayan dan operator kapal untuk terus memantau perkembangan cuaca dan mengutamakan keselamatan saat berlayar," tuturnya.

Pencarian akan terus dilanjutkan hingga seluruh korban ditemukan, dengan melibatkan Basarnas, BPBD, TNI, Polri, relawan, dan masyarakat setempat.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Inovator Konverter Kit ABG asal Kalbar raih Penghargaan dari ITB

Ariffannur Romadon    Senin, April 21, 2025    Comment   

Inovator Konverter Kit ABG asal Kalbar raih Penghargaan dari ITB

Inovator Konverter Kit ABG asal Kalbar raih Penghargaan dari ITB. (ANTARA)

Pontianak - Inovator teknologi konversi energi asal Kalimantan Barat (Kalbar) Amin Suwarno menerima penghargaan sebagai Mitra Dharma Pengabdian kepada Masyarakat dari Kelompok Keahlian Sistem Manufaktur (KKSM) Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk periode 2013–2025.

"Penghargaan tersebut diberikan atas kontribusi aktif Amin dalam mengembangkan, menguji, dan menerapkan teknologi Konverter Kit Amin Ben Gas (ABG), sebuah alat konversi mesin berbahan bakar minyak (BBM) menjadi gas, yang dinilai mampu menekan biaya operasional secara signifikan, terutama bagi nelayan dan petani," kata Guru Besar Fakultas Teknologi Industri Institut Teknologi Bandung, Prof. Dr. Ir. Anas Ma'ruf, MT saat dihubungi melalui telepon di Pontianak, Senin.

Menurut Prof Anas, teknologi konverter dari sistem bensin dan gas yang dikembangkan Amin memungkinkan mesin berbasis BBM untuk bekerja secara hibrida menggunakan gas dan bensin secara bergantian, tergantung kebutuhan. Hasil pengujian menunjukkan bahwa penggunaan konverter kit ABG mampu menghemat biaya operasional hingga 70 persen dibandingkan dengan penggunaan BBM sepenuhnya.

"Ini adalah teknologi lokal yang terbukti andal. Rancangannya telah berkembang hingga generasi kesembilan, dan setiap versi baru membawa peningkatan signifikan, terutama dalam hal kestabilan pembakaran dan efisiensi energi," ujar Prof Anas.

Ia menambahkan meskipun beberapa produk impor dari Eropa dan Jepang pernah masuk ke Indonesia, belum ada yang mampu menandingi kualitas dan ketahanan konverter kit rancangan Amin.

"Inovasi ini tidak hanya menawarkan efisiensi, tetapi juga menjadi solusi untuk mengurangi ketergantungan terhadap produk luar dan menekan penggunaan bahan bakar fosil yang berkontribusi terhadap pencemaran udara," katanya.

secara terpisah, inovator Konverter Kit ABG, Amin mengatakan dari sekian banyak penghargaan yang diterimanya selama ini, penghargaan dari ITB adalah yang paling membanggakan, karena datang dari lembaga pendidikan tinggi ternama yang fokus pada pengembangan teknologi, khususnya teknologi mesin.

Amin menyampaikan kerja sama pengembangan konverter kit ABG bersama ITB telah berlangsung sejak tahun 2012 dan terus berjalan hingga kini. Selama lebih dari satu dekade, teknologi tersebut mengalami berbagai penyempurnaan, baik dari sisi desain maupun efisiensi sistem pembakarannya.

Amin menegaskan bahwa teknologi ABG bukan hanya bermanfaat bagi sektor perikanan dan pertanian, tetapi juga mampu membuka lapangan kerja baru serta membantu pemerintah dalam mengurangi beban subsidi BBM melalui transisi ke LPG.

"Dengan beralih ke LPG, kita tidak hanya menghemat pengeluaran, tetapi juga turut menjaga lingkungan dari pencemaran gas buang. Ke depan, kami berkomitmen untuk terus mengembangkan inovasi-inovasi baru sesuai kebutuhan masyarakat," katanya.

Ia juga mendorong generasi muda di daerah untuk berani berinovasi dan melakukan riset, serta tidak ragu untuk menampilkan karya mereka ke tingkat nasional.

"Kita ingin membangun semangat bahwa anak-anak daerah juga bisa menciptakan teknologi yang bermanfaat luas. Yang penting, mereka harus didukung dan tidak dibiarkan berjalan sendiri," kata Amin.

Pewarta : Rendra Oxtora/ANTARA

Opini: Kesadaran Perempuan Untuk Memperjuangkan Hak-haknya

Denni    Senin, April 21, 2025    Comment   

Opini: Kesadaran Perempuan Untuk Memperjuangkan Hak-haknya

Foto: Mutmainah, Bendahara Umum Kohati Cabang Mempawah

MEMPAWAH - Setiap tahun pada bulan April, Perempuan sangat menantikan momentum ini. Saya sebagai salah satu perempuan Indonesia dan juga perempuan berorganisasi (HMI), di tengah himpitan perubahan zaman yang semakin menghilangkan semangat juang perempuan untuk saling melengkapi, saling merangkul dan saling memberi kebaikan.

Kita diingatkan kembali di hari ini tanggal 21 April 2025 memperingati lahirnya seorang perempuan yang serasa ibu untuk perempuan di seluruh Indonesia.

R.A. Kartini adalah seorang tokoh perempuan Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah perjuangan perempuan di Indonesia. Ia dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan dan pendidikan perempuan di Indonesia. Memberikan inspirasi yang besar kepada perempuan Indonesia dan dunia melalui perjuangannya dalam bidang pendidikan dan emansipasi perempuan. Kartini berjuang untuk meningkatkan kesadaran dan akses pendidikan bagi perempuan di Indonesia.

Kartini berjuang untuk meningkatkan kesadaran dan hak-hak perempuan di Indonesia. R.A. Kartini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia untuk berjuang demi hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Warisan yang diberikan Kartini kepada perempuan di Indonesia. Kartini menekankan pentingnya pendidikan perempuan sebagai kunci untuk meningkatkan kesadaran dan kemandirian perempuan.

Kartini berjuang untuk meningkatkan kesadaran tentang kesetaraan gender dan hak-hak perempuan. Kartini menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk berjuang demi hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan.

Kartini menjadi inspirasi bagi banyak perempuan Indonesia untuk berjuang demi hak-hak mereka dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan. Semoga kita sebagai perempuan Indonesia selalu bersama meningkatkan kualitas perempuan yang beliau lakukan dan perjuangkan pada masanya.

Penulis: Mutmainah, Bendahara Umum Kohati Cabang Mempawah

Pemprov Kalbar rencana bangun Sekolah Garuda di Singkawang

Ariffannur Romadon    Minggu, April 20, 2025    Comment   

Pemprov Kalbar rencana bangun Sekolah Garuda di Singkawang

Pemprov Kalbar rencana bangun Sekolah Garuda di Singkawang. (ANTARA)

Bengkayang - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana akan membangun Sekolah Garuda di Kota Singkawang yang dirancang untuk masyarakat kurang mampu.

"Pemprov merencanakan pembangunan Sekolah Garuda di Singkawang karena memiliki lahan besar di sana. Sekolah Garuda ini nantinya dilengkapi dengan asrama,," kata Gubernur Kalbar Ria Norsan di Pontianak, Minggu.

Gubernur mengatakan, pemprov bersama pemerintah kabupaten/kota se-Kalbar berkomitmen mendukung akses pendidikan yang inklusif melalui pembangunan Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda yang dirancang untuk masyarakat kurang mampu.

Dia berharap, dengan adanya Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat, akses pendidikan di Kalbar semakin terbuka lebar bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang terkendala biaya.

Sementara itu, rencana pembangunan Sekolah Garuda di Singkawang disambut baik oleh Pemkot Singkawang yang menjadi implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Kita menyambut baik rencana tersebut, sebuah program yang bisa coba kita ambil dan tampaknya juga rebutan. Kita berharap di Kalbar ada satu, dan harapannya di Singkawang,” kata Wakil Wali Kota Singkawang, Muhammadin.

Dia menyatakan, aka melakukan koordinasi dan komunikasi dengan dinas terkait, baik di Kota Singkawang maupun di Provinsi Kalbar hingga di kementerian, terkait informasi lebih lanjut mengenai program SMA Unggul Garuda ini.

“Karena dalam kurun waktu 5 tahun ke depan hanya dibangun 20 sekolah unggulan saja, dan kita harus segera mengambil langkah untuk bisa mendapatkan program ini dari pusat,” ujarnya.

Apabila Kota Singkawang terpilih menjadi lokasi pembangunan SMA Unggul Garuda, ia menyebut akan mendukung sepenuhnya mulai dari upaya penyiapan lahan dan lain sebagainya.

“Pemkot tentu sangat mendukung dan terkait penyiapan lahan mungkin dukungan dari pemerintah ataupun dari pihak lain yang bisa menyiapkan,” ujarnya.

Oleh : Narwati/ANTARA