Panggil Beberapa Menteri, Jokowi Matangkan Persiapan KTT G20

Redaksi    Sabtu, September 10, 2022    Comment   

Panggil Beberapa Menteri, Jokowi Matangkan Persiapan KTT G20

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. (BorneoTribun/Ho-Indonesia Maju)

BorneoTribun Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mematangkan persiapan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang Indonesia menjadi tuan rumah. Jokowi memanggil beberapa menteri terkait untuk memastikan peran Indonesia menjadi Presidensi G20 berjalan lancar.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, semua persiapan KTT G20 sudah dilaporkan kepada Jokowi. Menurut dia, persiapan Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi sudah sesuai dengan target-target yang ditentukan.

“Kita sudah siap dari segi logistik maupun subtsansi, persiapan kita on the right track,” tegas Retno setelah bertemu Jokowi di Istana Negara dilihat dari kanal YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu (10/9).

Retno membeberkan bahwa menuju KTT G20 November nanti aka nada beberapa rangkaian kegiatan. Di antaranya ialah kegiatan pertemuan tingkat menteri sebelum nanti pertemuan pemimpin tertinggi negara G20 di bawah kepemimpinan Jokowi.

“Dari Agustus hingga September ada 6 pertemuan tingkat menteri, Oktober - November 8 pertemuan tingkat menteri sampai menuju KTT G20,” tegas Retno.

“Persiapan semua on the right track,” singkatnya. 

Indonesia akan mencatat sejarah pertama kali menjadi pemimpin negara ekonomi kuat G20. Jokowi akan memimpin negara-negara seperti Amerika Serikat, negara-negara Eropa, RRT, hingga Jepang pada KTT G20.

(yk/im)

Turki Minta Dukungan AS untuk Peran Baru di Afghanistan

Redaksi    Rabu, Juni 16, 2021    Comment   

Turki Minta Dukungan AS untuk Peran Baru di Afghanistan

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Presiden AS Joe Biden berbincang-bincang sebelum sidang paripurna NATO di markas NATO, di Brussels, Senin, 14 Juni 2021. (Foto: Olivier Matthys/Pool/AFP)

BORNEOTRIBUN.COM - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Senin (14/6), mengatakan negaranya membutuhkan “bantuan diplomatik, logistik, dan finansial” dari Amerika Serikat (AS) jika diberi peran untuk menempatkan pasukan di Afghanistan. Penempatan pasukan itu guna melindungi dan mengoperasikan bandara internasional Kabul, menyusul penarikan pasukan Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantik Treaty Organization/NATO) dari negara itu.

Berbicara pada wartawan pada akhir dari serangkaian pertemuan dengan para pemimpin NATO di sela-sela konferensi tingkat tinggi (KTT), Senin (14/6), Erdogan mengatakan Turki berusaha untuk melibatkan Pakistan dan Hongaria dalam misi baru di Afghanistan pasca penarikan mundur pasukan NATO pimpinan Amerika.

Turki dilaporkan menawarkan untuk melakukan pengamanan bandara Kabul, meskipun masih ada pertanyaan soal bagaimana menjamin keamanan di sepanjang rute transportasi utama dan di bandara, yang merupakan rute utama ke Kabul.

Turki saat ini memiliki 500 tentara di Afghanistan.

Erdogan mengatakan, dia telah mengadakan pertemuan yang konstruktif dengan Presiden Biden dan telah mengundang Biden untuk berkunjung ke Turki.

Kedua pemimpin itu sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Namun, pertemuan ini merupakan pertemuan tatap muka pertama sebagai kepala negara, dan berlangsung di tengah-tengah masa sulit dalam hubungan di antara kedua sekutu NATO itu.

Turki marah karena AS mendukung pejuang Kurdi di Suriah. Sementara Amerika telah menjatuhkan sanksi terhadap Turki karena membeli sistem pertahanan udara S-400 dari Rusia.

Biden pada April lalu juga menimbulkan kegusaran Ankara karena menyebut pembunuhan masal dan deportasi orang Armenia pada masa kerajaan Ottoman sebagai “genosida.”

Turki membantah bahwa deportasi dan pembantaian warga Armenia yang dimulai pada 1915 dan menewaskan sekitar 1,5 juta itu merupakan genosida. Namun, Erdogan mengatakan, isu Armenia tidak dibahas selama pertemuan itu. [jm/em]

Oleh: VOA

Biden-Putin akan Bertemu dalam KTT di Jenewa

Redaksi    Rabu, Mei 26, 2021    Comment   

Biden-Putin akan Bertemu dalam KTT di Jenewa

Presiden Rusia Vladimir Putin mendengarkan Presiden AS Joe Biden dalam KTT iklim virtual melalui tautan video di Moscow, Rusia, 22 April 2021. (Foto: Alexei Duzhinin/Sputnik/Kremlin via Reuters)

BorneoTribun Internasional -- Presiden Amerika Joe Biden dan Presiden Rusia Vladimir Putin akan bertemu untuk pertama kali 16 Juni di Jenewa. Rencana pertemuan itu diumumkan oleh kedua pihak. Tidak ada terobosan yang diperkirakan dari hubungan yang renggang ini.

Jenewa adalah tempat banyak organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berkantor. Di kota di Swiss itu pula berlangsung konferensi tingkat tinggi (KTT) bersejarah antara pemimpin Uni Sovyet Mikhail Gorbachev dan Presiden Ronald Reagan pada 1985.

“Kedua pemimpin akan membahas sejumlah isu yang mendesak, sementara kami berusaha memulihkan kepastian dan stabilitas dalam hubungan Amerika–Rusia,” kata Sekretaris Pers Gedung Putih Jen Psaki.

Kremlin sudah mengonfirmasi rincian KTT ini, dan mengatakan, Putin dan Biden akan membahas “isu-isu terkait stabilitas strategis,” juga “mengatasi konflik kawasan” serta pandemi COVID-19.

Biden, yang akan melakukan lawatan internasional pertama sebagai presiden, akan pergi ke Jenewa segera setelah menghadiri KTT terpisah dengan sekutu-sekutu Barat dalam kelompok G7, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (North Atlantic Treaty Organization/NATO), dan Uni Eropa.

Pertemuan tatap muka langsung dengan pemimpin Rusia datang di tengah-tengah tingkat ketegangan yang belum pernah terjadi, di mana Amerika mengendurkan ambisi dan sekadar menjaga hubungan di mana kedua pihak saling memahami dan bisa bekerja sama dalam bidang-bidang tertentu. Tidak seperti pada 2009 ketika Biden menjabat wakil president, pemerintahan Obama waktu itu menyatakan “awal yang baru” dengan pemerintahan Putin, harapan dari KTT kali ini jauh lebih rendah.[jm/ka]

Oleh: VOA

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutkan Planet di Ambang Kehancuran

Redaksi    Sabtu, April 24, 2021    Comment   

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyebutkan Planet di Ambang Kehancuran

Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres menyampaikan pidato di majelis rendah parlemen Bundestag di Berlin, Jerman, 18 Desember 2020. (Foto: REUTERS/Hannibal Hanschke)

BorneoTribun Amerika -- Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres, Kamis (22/4), menyerukan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dalam acara virtual yang diselenggarakan AS.

Sekjen PBB memperingatkan para pemimpin dunia yang menghadiri KTT Iklim ini bahwa planet kita berada "di ambang kehancuran."

"Kita membutuhkan planet hijau, tetapi dunia dalam keadaan siaga. Kita berada di ambang kehancuran. Kita harus memastikan langkah selanjutnya berada di jalur yang benar. Para pemimpin di mana pun harus bertindak. Pertama, dengan membangun koalisi global untuk emisi bersih net-zero pada pertengahan abad - setiap negara, setiap wilayah, setiap kota, setiap perusahaan, dan setiap industri. Kedua, menjadikan dekade ini sebagai dekade transformasi," kata Guterres.

Ia mendesak negara-negara untuk menyerahkan kontribusi baru yang lebih ambisius dan ditentukan secara nasional untuk mitigasi, adaptasi dan keuangan, yang memaparkan tindakan dan kebijakan untuk 10 tahun ke depan yang selaras dengan jalur net-zero 2050.

Ia meminta para pemimpin untuk bertindak mengatasi perubahan iklim, dan menegaskan kembali posisinya untuk membangun koalisi global untuk emisi bersih net-zero pada pertengahan abad.

“Sejauh ini, hanya 18 hingga 24 persen dari pengeluaran pemulihan pandemi yang diperkirakan berkontribusi pada pengurangan emisi, polusi udara, atau memperkuat sumber daya alam. Triliunan dolar yang dibutuhkan untuk pemulihan COVID-19 adalah uang yang kita pinjam dari generasi mendatang. Kita tidak bisa menggunakan sumber daya ini untuk mengunci kebijakan yang membebani mereka dengan tumpukan hutang di planet yang rusak," kata Guterres.

“Mari kita sekarang memobilisasi kepemimpinan politik untuk bergerak maju bersama, mengatasi perubahan iklim, mengakhiri perang kita terhadap alam dan membangun kehidupan bermartabat dan kemakmuran bagi semua,” kata Guterres. [my/ka]

Oleh: VOA

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Redaksi    Senin, April 19, 2021    Comment   

Pemerintah Bayangan Myanmar Minta Diundang ke KTT ASEAN

Warga berpawai dengan bendera Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) pemerintah bayangan Myanmar yang dibentuk antara lain oleh anggota parlemen yang digulingkan, di Yangon, Myanmar, Minggu, 18 April 2021.

BorneoTribun Myanmar -- Pemerintah bayangan Myanmar pada Minggu (18/4) mendesak para pemimpin Asia Tenggara untuk memberinya tempat dalam perundingan penting pekan depan, dan tidak mengakui rezim militer yang merebut kekuasaan lewat kudeta pada Februari.

Pemimpin junta Min Aung Hlaing diperkirakan akan menghadiri sebuah konferensi tingkat tinggi (KTT) Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (Association of Southeast Asian Nation/ASEAN) khusus mengenai Myanmar pada Sabtu (24/4) di Jakarta. Itu akan menjadi lawatan luar negeri pertamanya sejak kudeta yang menggulingkan pemimpin sipil, Aung San Suu Kyi.

Militer telah menindak keras protes-protes massa yang menentang kekuasaannya. Menurut sebuah kelompok pengawas setempat, sedikitnya 730 orang tewas.

Undangan yang diberikan kepada Min Aung Hlaing untuk menghadiri pertemuan sepuluh negara ASEAN itu telah mengundang kritikan dari para aktivis. Mereka menyerukan para pemimpin asing agar tidak mengakui junta secara resmi.

Moe Zaw Oo, wakil menteri urusan luar negeri untuk "pemerintah persatuan nasional" atau NUG, mengatakan ASEAN belum menghubungi mereka. NUG adalah pemerintah bayangan yang dibentuk pada Jumat (16/4) oleh para anggota parlemen yang digulingkan, serta politisi dari etnis minoritas.

"Apabila ASEAN mau membantu memecahkan situasi Myanmar, mereka tidak akan mencapai apapun tanpa berkonsultasi dan berunding dengan NUG, yang didukung oleh rakyat dan memiliki legitimasi penuh," katanya kepada VOA.

"Penting agar dewan militer tidak diakui. Ini harus ditangani dengan hati-hati."

Sementara, junta terus menarget media pada Minggu (18/4), dengan menangkap seorang reporter lepas asal Jepang, Yuki Kitazumi.

Menurut asistennya lewat pesan singkat, Kitazumi ditangkap di rumahnya di Yangon pada Minggu (18/4) malam.

Jumlah reporter yang ditangkap sejauh ini mencapai lebih dari 65 dan sedikitnya 34 masih ditahan, menurut kelompok pengawas Reporting ASEAN.

Oleh: VOA

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Dihadiri Presiden Jokowi Secara Virtual, KTT D-8 Hasilkan Dua Dokumen

Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). KTT ini merupakan pertemuan tiga tahunan para kepala negara atau kepala pemerintahan negara-negara anggotanya.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam keterangannya usai mendampingi Presiden pada pertemuan tersebut mengatakan bahwa KTT yang mengangkat tema ‘Partnership for a Transformative World: Harnessing the Power of Youth and Technology’ ini dihadiri oleh hampir semua negara anggota.

“KTT D-8 dihadiri oleh hampir semua pemimpin negara anggota D-8, yaitu Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Pakistan, Turki, dan Nigeria. KTT ke-10 D-8 ini dipimpin langsung oleh Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina selaku ketua atau chair dari D-8,” ujarnya.

D-8 didirikan pada tanggal 15 Juni tahun 1997 lalu untuk menghimpun kekuatan ekonomi negara-negara berpenduduk muslim dalam Organisasi Kerja sama Islam (OKI) yang beragam. Penyelenggaraan KTT kali ini bertepatan dengan 24 tahun berdirinya D-8.

Menlu mengemukakan bahwa dalam KTT ini, para pemimpin D-8 memiliki pandangan yang serupa mengenai kerja sama untuk menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi bagi negara-negara anggota

“Situasi pandemi dan upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan para pemimpin D-8 dalam KTT tadi,” ungkapnya.

Dalam KTT ini juga dilakukan serah terima keketuaan dari Turki sebagai Ketua D-8 sebelumnya kepada Bangladesh. Dalam pertemuan juga telah dihasilkan dua dokumen, yakni Dhaka Declaration dan Decennial Roadmap for 2020-2030.

“Dhaka Declaration merupakan deklarasi yang berisikan komitmen politis arah D-8 ke depan untuk terus bekerja sama di bidang ekonomi pembangunan dan meningkatkan daya tawar organisasi di tingkat global,” ujarnya.

Sementara Decennial Roadmap for 2020-2030 merupakan pedoman dan kerangka waktu yang disusun negara-negara anggota D-8 untuk mencapai komitmen yang telah ditetapkan dalam Dhaka Declaration selama satu dekade ke depan.

Untuk diketahui, KTT yang digelar pada 8 April 2021 ini merupakan puncak rangkaian pertemuan D-8 selama empat hari yang dimulai dari tanggal 5 hingga 8 April 2021. Rangkaian acara tersebut terdiri atas pertemuan komisioner, pertemuan tingkat menteri luar negeri, dan berbagai side event antara lain youth summit dan business forum.

“Sejumlah prakarsa yang juga disahkan pada KTT ke-10 kali ini antara lain soft launching D-8 Payment Card, kemudian D-8 Network of Pioneer for Research and Innovation, dan D-8 Creative, Economy, and Financial Center. Semuanya adalah untuk memfasilitasi kerja sama di antara negara-negara anggota D-8,” tandas Menlu.

Selain Menlu, turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global

Redaksi    Jumat, April 09, 2021    Comment   

Presiden Jokowi Dorong D-8 Berkontribusi Besar Dalam Penanganan Pandemi Global

Presiden Jokowi saat mengikuti  KTT ke-10 D-8, secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021). (Foto: BPMI Setpres/Lukas)

BorneoTribun Jakarta -- Presiden Jokowi mengikuti  Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-10 Developing Eight (D-8), secara virtual dari Istana Negara, Jakarta, Kamis (08/04/2021).

Disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi dalam keterangan pers usai pertemuan, situasi pandemi serta upaya untuk bekerja sama menangani pandemi dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi mendominasi pandangan yang disampaikan para pemimpin D-8 dalam pertemuan tersebut, termasuk yang disampaikan oleh Presiden Jokowi.

Dalam pertemuan, Kepala Negara mendorong D-8 untuk berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi global. “Presiden mengharapkan D-8 dapat menjadi bagian penting agar dunia dapat segera keluar dari pandemi dan dunia dapat pulih kembali,” ungkap Menlu.

Kepala Negara menyampaikan tiga hal utama yang dapat dilakukan negara D-8 untuk berkontribusi. Pertama, terus mendorong akses yang merata terhadap vaksin karena ketersediaan dan keterjangkauan vaksin merupakan kunci untuk keluar dari krisis ini.

“Presiden mengajak pimpinan negara-negara D-8 untuk menolak nasionalisme vaksin dan mendukung vaksin multilateral. Ditegaskan oleh Bapak Presiden bahwa vaksin COVID-19 adalah barang publik global, oleh karenanya dunia perlu bersatu untuk memproduksi dan mendistribusikan vaksin untuk semua,” papar Menlu.

Presiden juga menyampaikan bahwa dunia harus dapat menggandakan kapasitas produksi vaksin yang berarti tidak boleh ada pembatasan terhadap produksi dan distribusi.

“Presiden menegaskan bahwa D-8 dapat berperan dalam menawarkan kapasitas produksi yang dimilikinya untuk meningkatkan produksi, mendorong akses yang sama terhadap vaksin, dan mendorong transfer teknologi,” ujar Menlu.

Saat ini, beberapa negara D-8 tengah mengembangkan produksi vaksin mandiri, termasuk Indonesia yang tengah mengembangkan vaksin Merah Putih. Untuk itu, Presiden Jokowi menekankan bahwa D-8 harus membuka kerja sama pengembangan dan produksi vaksin ke depan.

Kedua, D-8 harus berkontribusi dalam upaya pemulihan ekonomi global. Krisis global akibat pandemi harus menjadi batu lompatan bagi negara D-8 untuk terus bergerak maju.

Total populasi yang mencapai 1,1 miliar jiwa dan potensi ekonomi hampir mencapai 4 triliun Dolar Amerika Serikat (AS) menjadi potensi dan kekuatan negara-negara D-8 untuk melakukan hal tersebut. Dengan potensi perdagangan antarnegara anggota yang melebihi 1,5 triliun Dolar AS, D-8 dapat berkontribusi besar dalam pemulihan ekonomi global.

“Presiden mendorong fasilitasi perdagangan intranegara D-8 dan meminta agar hambatan perdagangan harus diminimalasir. Intensifikasi intraperdagangan antara negara D-8 perlu terus didorong,” ungkap Menlu.

Ketiga, D-8 harus dapat mengembangkan teknologi digital. “Digitalisasi, artificial intelligence, computing power, bigdata, dan data analytics telah melahirkan terobosan-terobosan baru. Sektor-sektor tersebut merupakan ekonomi masa depan dan tentu saja D-8 harus memanfaatkan teknologi tersebut untuk menyejahterakan rakyat,” ujar Menlu mengutip pernyataan Presiden dalam pertemuan.

Negara-negara D-8 memiliki potensi yang besar dan keunggulan demografi penduduk muda, yaitu sekitar 323 juta jiwa atau sekitar 27,3 persen, jauh lebih tinggi dibanding penduduk muda negara-negara G-7 yang mencapai 135 juta jiwa atau sekitar 17,3 persen dari total populasi. Investasi kepada kaum muda tersebut adalah investasi untuk masa depan, oleh karena itu Presiden RI menggarisbawahi agar inovasi dapat terus ditumbuhkan.

“Industri startup harus terus didorong dan keunggulan D-8 sebagai negara mayoritas muslim harus dimanfaatkan dan pengembangan industri startup berbasis syariah dapat juga dikembangkan,” ujar Presiden seperti disampaikan Menlu.

Turut mendampingi Presiden Jokowi saat menghadiri KTT ke-10 D-8 secara virtual antara lain Menlu Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali. (UN)