Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Redaksi    Kamis, September 26, 2024    Comment   

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

PONTIANAK - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menggelar kegiatan Capacity Building terkait strategi pengendalian inflasi daerah untuk Semester II Tahun 2024. Acara ini diadakan di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, pada Kamis, 26 September 2024.

Dalam sambutannya, Penjabat (Pj.) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, memberikan apresiasi kepada seluruh anggota TPID yang telah berperan penting dalam menjaga inflasi di Kalbar tetap terkendali. Pada bulan Agustus 2024, inflasi di Kalimantan Barat tercatat sebesar 1,47%, melandai dibandingkan bulan Juli 2024 yang mencapai 1,58%. Ini masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5±1%.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

“Saya mengucapkan terima kasih atas sinergi dari TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota, serta komitmen Kantor Perwakilan Bank Indonesia. Berkat kerja sama yang solid, kita mampu menghadapi tantangan ekonomi global dan ketidakpastian politik yang bisa memicu inflasi global,” ujar Harisson.

Lebih lanjut, Harisson juga menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo sempat berkunjung ke Pasar Mawar di Pontianak. Saat itu, Presiden mengecek harga bawang merah di pasar tersebut, dan hasilnya harga terbilang sangat terjangkau. Ini menunjukkan bahwa pengendalian harga di Kalbar sudah berjalan baik.

“Fakta bahwa harga bawang di Kalbar hampir sama dengan harga di Pulau Jawa menunjukkan keberhasilan kita dalam menjaga stabilitas harga,” jelasnya.

Harisson juga menegaskan bahwa keberhasilan ini tidak lepas dari penerapan strategi 4K, yaitu: 

1. Keterjangkauan harga,  
2. Ketersediaan bahan pokok,  
3. Kelancaran distribusi, dan  
4. Komunikasi yang efektif antar pemangku kepentingan (stakeholder).

“Strategi ini sangat penting untuk terus dijaga demi stabilitas inflasi yang berkelanjutan,” tambahnya.

Capaian Deflasi di Kalimantan Barat

Dalam kesempatan tersebut, Harisson membeberkan data dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat yang menunjukkan deflasi sebesar 0,25% pada Agustus 2024 (mtm). Ini lebih dalam dari rata-rata deflasi historis pada Agustus selama tiga tahun terakhir yang sebesar 0,10%. Deflasi ini terutama disebabkan oleh penurunan harga makanan, minuman, tembakau (seperti daging ayam, bawang merah, tomat, sawi hijau, dan udang basah), serta penurunan tarif angkutan udara setelah puncak liburan.

Strategi Pengendalian Inflasi di Kalimantan Barat: Apresiasi untuk TPID dan BI dalam Menjaga Stabilitas Harga.

Namun, inflasi tetap terjadi pada kelompok penyediaan makanan dan minuman di restoran, terutama untuk komoditas air kemasan dan kopi bubuk. Hal ini didorong oleh tingginya aktivitas masyarakat di warung-warung kopi, khususnya di Pontianak.

“Melalui Capacity Building ini, saya ingin mengingatkan pentingnya memahami penyebab inflasi di setiap daerah agar penanganannya bisa dilakukan dengan cepat dan tepat,” tutup Harisson.

Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian meneken MoU kerja sama pengendalian inflasi berbasis di kawasan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini menjalin kerja sama strategis untuk mengendalikan inflasi berbasis kawasan. 

Kerja sama ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah ini.

Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menjelaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. 

"Penurunan inflasi yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi petani karena harga pangan terus merosot sementara biaya produksi melonjak naik," ungkap Ani Sofian dalam sebuah pernyataan di Pontianak, Senin. 

"Penting untuk menjaga keseimbangan inflasi agar petani tetap terdorong untuk mengembangkan produksi mereka dan memastikan ketersediaan pangan."

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Pontianak telah mengadopsi beberapa langkah strategis, termasuk rutin melaksanakan operasi pasar atau gerakan pasar murah. 

Pasar murah ini dinilai efektif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menjaga ketersediaan barang di pasaran. 

Selain itu, koordinasi dengan para distributor juga dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan.

Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi prioritas untuk mencegah kepanikan ketika terjadi kekurangan stok bahan pokok. 

"Sosialisasi untuk mengajak masyarakat berbelanja secara bijak sangat penting," tambah Ani Sofian. 

Selain itu, ia menekankan bahwa Kota Pontianak bergantung pada kabupaten sekitar, khususnya Kabupaten Kubu Raya, dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.

"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya," jelasnya.

Sinergi Regional untuk Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Pj Bupati Kubu Raya, Kamaruzzaman, mengungkapkan bahwa selain bekerja sama dengan Pemkot Pontianak, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Mempawah dalam upaya pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan. 

Menurutnya, sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi di ketiga daerah tersebut, mengingat hubungan erat antara Kabupaten Kubu Raya sebagai pemasok utama bahan pokok dan Kota Pontianak sebagai pusat konsumsi.

"Kami melakukan kerja sama ini untuk saling memberikan penguatan," jelas Kamaruzzaman. 

Kamaruzzaman juga menambahkan bahwa lebih dari separuh komoditas bahan pokok di Kota Pontianak berasal dari Kabupaten Kubu Raya, sehingga sinergi dalam pengelolaan komoditi sangat penting.

"Dalam bahasa sederhana, inflasi itu berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," terangnya. 

"Hari ini, kami duduk bersama untuk menentukan pemetaan melalui kerja sama dan kesepakatan terkait pengendalian inflasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Kamaruzzaman menekankan pentingnya memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau, yang dibarengi dengan daya beli masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi dapat diatasi bersama.

Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Gubernur Kalbar Ungkap Ancaman Kenaikan Harga, Ada Solusi?

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

PONTIANAK - Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., bersama Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., serta Kepala Biro Perekonomian Setda Kalbar, Harry Ronaldi Mahaputrawan, S.E., M.M., turut serta dalam Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D., melalui zoom meeting di Ruang Data Analisis Kantor Gubernur Kalbar, pada Senin (12/2/2024).

Setelah Rakor melalui zoom meeting, PJ Gubernur Kalbar mengungkapkan bahwa Mendagri menekankan pentingnya menjaga kestabilan harga bahan pokok agar tidak mengalami kenaikan yang signifikan di pasaran.

Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan terkait Pengendalian Inflasi yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri), Jend. Pol. (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

"Dampak dari cuaca ekstrem seperti El Niño dan faktor lainnya dapat memengaruhi masa tanam atau panen, yang mengakibatkan gagal panen di beberapa wilayah. Oleh karena itu, kita harus terus memastikan ketersediaan stok bahan pokok," ungkapnya.

Diketahui, saat ini terdapat peningkatan harga bahan pokok di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, khususnya harga beras premium dan bawang merah.

"Kami akan melakukan inspeksi mendadak ke distributor-distributor untuk mencegah penimbunan bahan pokok di gudang mereka," tegas PJ. Gubernur.

Selain inspeksi mendadak, Harisson juga mengumumkan bahwa pemerintah provinsi Kalimantan Barat akan terus menggelar Operasi Pasar Pangan Murah.

“Kami akan tetap melaksanakan operasi pasar. Pemerintah mensubsidi harga bahan pokok sehingga harganya lebih terjangkau. Meskipun program bantuan sosial (Bansos) akan dihentikan menjelang pemilu, namun operasi pasar akan terus berlanjut. Dengan subsidi pemerintah, harga bahan pokok akan tetap terjaga agar tidak melonjak tinggi," terangnya.

Harisson berharap dengan langkah-langkah tersebut, harga bahan pokok di Kalimantan Barat dapat segera stabil dan mudah dijangkau oleh masyarakat.

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Redaksi    Kamis, Februari 01, 2024    Comment   

550 Paket Sembako Disalurkan ke Masyarakat Singkawang

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

SINGKAWANG - Dalam rangka penekanan angka inflasi, setelah memberikan sosialisasi tentang pemilih pemula kepada siswa SMKN 2 Singkawang, Penjabat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. menggerakkan aksi nyata dengan menyalurkan bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang pada Rabu (31/1/2024).

Bersama Pj Ketua TP PKK Provinsi Kalimantan Barat, Windy Prihastari, ia menyerahkan bantuan yang berasal dari Kementerian Sosial melalui Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Tak hanya itu, dalam semangat kolaborasi yang baik, Bank Kalbar serta PT. Jamkrida Kalbar juga ikut memberikan kontribusi dengan menambah jumlah sembako yang disalurkan.

Bantuan sembako ini diharapkan dapat meringankan beban bagi masyarakat yang membutuhkan, yang dikaitkan dengan beberapa faktor seperti konflik internasional dan cuaca ekstrem.

“Perang di berbagai negara seperti Rusia-Ukraina, konflik Israel-Palestina, dan pertempuran antara Houthi melawan Amerika Serikat dan Inggris, meskipun geografisnya jauh, namun berdampak pada kenaikan harga barang pokok dan BBM di wilayah kita. 

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Ditambah lagi dengan ketidakpastian iklim yang menyebabkan proses pertanian terganggu, dari penanaman hingga panen, mengakibatkan stok beras dan kebutuhan pangan menipis. 

Hal ini mengakibatkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok kita,” ujar Harisson.

Ia juga menegaskan bahwa langkah ini sejalan dengan instruksi Presiden Joko Widodo kepada seluruh Kepala Daerah di Indonesia untuk hadir di setiap permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

“Presiden berpesan kepada kita untuk membantu masyarakat dalam kesulitan mereka. Oleh karena itu, kita diminta untuk turun ke lapangan secara rutin, melihat langsung kondisi masyarakat, dan memberikan bantuan untuk meringankan beban mereka,” tambahnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan yang telah ikut serta bersama Pemprov Kalbar dalam memberikan bantuan sembako kepada masyarakat.

“Kami menerima 200 paket sembako dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalbar melalui Pemerintah Pusat. Selain itu, ada juga bantuan sebanyak 50 paket dari Jamkrida dan 300 paket dari Bank Kalbar. Sehingga total keseluruhan bantuan yang disalurkan mencapai 550 paket. Kami juga menyerahkan bantuan KUR dan KUM Peduli dari Bank Kalbar,” terang Harisson.

Penyaluran bantuan sosial berupa sembako kepada masyarakat di SMK N 2 Kota Singkawang. (Adpim Pemprov Kalbar/Borneotribun)

Bantuan yang berisi bahan pokok tersebut diharapkan dapat menjadi penopang bagi masyarakat yang membutuhkan dalam beberapa hari ke depan.

“Semoga permasalahan ini dapat teratasi, dan kami berkomitmen untuk terus melakukan gerakan-gerakan positif seperti ini bersama para pemangku kepentingan,” pungkasnya.

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Redaksi    Selasa, Januari 30, 2024    Comment   

Kalbar Siapkan 26 Kali GPM untuk Kendalikan Inflasi

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) Herti Herawati (ANTARA/Dedi)

PONTIANAK - Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Herti Herawati, menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan sebanyak 26 kali kegiatan Gelar Pangan Murah (GPM) selama tahun 2024 dengan tujuan mengendalikan inflasi daerah.

"Sebanyak 26 kali GPM telah diselenggarakan. Sumber dana untuk GPM berasal dari APBN dan APBD Provinsi Kalbar. Hal ini dilakukan untuk mengendalikan inflasi daerah," ujarnya di Pontianak, pada hari Selasa.

Herawati menjelaskan bahwa terdapat 14 titik GPM yang belum melibatkan pemerintah kabupaten atau kota di Kalbar. 

Dengan demikian, total GPM yang telah dijadwalkan selama tahun 2024 mencapai 40 kali.

"Dengan adanya GPM ini, pengalaman dari tahun sebelumnya menunjukkan dampak yang signifikan dalam pengendalian inflasi. Oleh karena itu, kegiatan ini terus dilakukan," katanya.

Menurutnya, melalui GPM, selain mengendalikan inflasi, juga memberikan akses pasar dan harga pangan yang terjangkau bagi masyarakat. Ini terjadi karena adanya subsidi dan pasokan barang langsung dari agen.

"Sebagaimana yang tercantum dalam nama kegiatan GPM, harga pangan strategis yang disediakan berada di bawah harga pasar. Hal ini mendekatkan pasar kepada masyarakat dan menawarkan harga yang lebih murah. Dengan demikian, daya beli dapat meningkat dan inflasi daerah dapat terkendali," ujarnya.

Berdasarkan catatan inflasi di Kalbar pada tahun 2023, dengan adanya GPM dan kerja sama lintas sektor antara instansi atau pihak-pihak terkait lainnya, baik dalam TPID maupun inisiatif lainnya, mampu menjaga inflasi tetap rendah, hanya sebesar 2,02 persen (year on year/yoy), dan angka tersebut merupakan yang terendah di Kalimantan dengan Kalbar masuk dalam empat provinsi terendah secara nasional.

"Mulai dari sebelumnya, saat ini, dan di masa mendatang, semua pihak bergerak bersama untuk memantau perkembangan harga, stok barang, distribusi, serta berbagai tindakan nyata lainnya. Upaya ini terus ditingkatkan melalui sinergi dan kolaborasi," paparnya.

Sumber: Antara/Dedi

Editor: Yakop

Genjot Inflasi Daerah, Disperindagkop Bengkayang Operasi Pasar

Redaksi    Sabtu, Desember 03, 2022    Comment   

Genjot Inflasi Daerah, Disperindagkop Bengkayang Operasi Pasar

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkayang Dr. Yan,M.Si.

Bengkayang, Kalbar - Dalam rangka mengendalikan inflasi daerah, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalimantan Barat, bersama dengan Pemerintah Kabupaten Bengkayang mengadakan Operasi Pasar Murah di halaman Kantor Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Sabtu (02/12/2022) Pagi Wib.

Kepala dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten Bengkayang Dr. Yan.,M.Si menerangkan kepada media ini di sela-sela kegiatan,  operasi pasar murah ini adalah yang ke delapan kalinya di kabupaten Bengkayang.

Kegiatan ini adalah dari pemerintah provinsi Kalimantan barat melaui dinas perindustrian perdagangan dan SDM untuk mendistribusikan beras jenis premium sebanyak 8 Ton serta kebutuhan lainnya seperti minyak goreng, Susu, Bawang merah, Bawang putih, Tepung terigu dan gula pasir.

"Ini lokasi yang ke delapan kalinya untuk melayani masyarakat kecamatan bengkayang, kecamatan teriak, kecamatan lumar dan kecamatan sungai betung. Semua anggaran dari pemerintah provinsi provinsi kalimantan barat," Kata Yan.

Kepala Dinas Disperindag Kabupaten Bengkayang Dr. Yan juga menjelaskan bahwa pemerintah kabupaten bengkayang khususnya hanya bisa memfasilitasi dari kegiatan operasi pasar tersebut. Dan kegiatan operasi pasar akan diadakan kembali pada tanggal 13 Desember 2022 mendatang khusus untuk yang akan merayakan hari raya natal.

"Dalam rangka untuk menekan lajunya inflasi di daerah khususnya kabupaten bengkayang diadakan operasi pasar ini. Sementara ini dari pemerintah kabupaten bengkayang hanya memfasilitasi dan  menyediakan tempat," Ungkapnya.

Yan juga berterima kasih kepada pemerintah provinsi kalimantan barat yang telah memberikan perhatian kepada masyarakat di kabupaten bengkayang.

"kita menghimbau kepada masyarakat khususnya masyarakat kabupaten Bengkayang terutama beras. Sebab beras ini sangat sensitif, pengaruhnya dengan inflasi. Mari kita kurangi konsumsi beras dengan beralih ke jagung, Ubi kayu dan lainnya serta memanfaatkan pekarangan rumah guna membantu pemerintah dalam menekan lajunya inflasi," Tandasnya.

Oleh : Rinto Andreas

Editor : R. Hermanto