Berita Borneotribun.com: Industri Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Industri. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Industri. Tampilkan semua postingan

Jumat, 16 Februari 2024

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona

Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung
Indonesia Pusat Investasi Industri, Investor Semakin Terpesona. Foto: Humas Setkab/Agung
JAKARTA - Indonesia terus menjadi destinasi utama bagi investor global yang ingin memperluas usaha mereka di sektor industri. Hal ini didukung oleh peningkatan realisasi investasi yang dipicu oleh kebijakan strategis pemerintah untuk mendukung dunia bisnis melalui penyediaan kemudahan izin dan insentif.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyoroti hal ini dalam pernyataannya, "Selama periode tahun 2014-2023, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas cenderung fluktuatif namun menunjukkan tren peningkatan. Artinya, para investor masih melihat Indonesia sebagai lokasi yang sangat menarik dan menguntungkan untuk bisnisnya."

Dia juga menyampaikan bahwa nilai investasi pada sektor industri pengolahan nonmigas mengalami lonjakan tajam selama satu dekade terakhir, dari Rp186,79 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp565,25 triliun pada tahun 2023. "Secara kumulatif, realisasi investasi di sektor industri pengolahan nonmigas selama 10 tahun (2014-2023) mencapai Rp3.031,85 triliun," tambahnya.

Menperin juga mencatat bahwa meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kepercayaan investor terhadap investasi di Indonesia tetap tinggi. Nilai investasi di sektor industri manufaktur dari tahun 2019 hingga 2023 juga mengalami peningkatan signifikan.

"Dari sisi pertumbuhan, kenaikan terbesar terjadi dari tahun 2021 ke 2023, mencapai 48,77 persen, diikuti oleh tahun 2015 hingga 2016 yang tumbuh hingga 39,18 persen dan tahun 2014 hingga 2015 sebesar 24,22 persen," kata Menperin.

Menurutnya, peningkatan investasi ini sejalan dengan kebijakan pemerintah untuk memacu hilirisasi sumber daya alam, terutama di sektor pertambangan. "Pemerintah konsisten dalam memperkuat industri hilir untuk meningkatkan daya saing," ujarnya.

Dia juga menegaskan tekad pemerintah untuk mendorong hilirisasi industri yang akan berkontribusi signifikan terhadap pemasukan negara melalui pajak ekspor, royalti, pendapatan negara bukan pajak (PNBP), dan dividen.

"Peningkatan investasi di sektor industri juga berdampak luas bagi perekonomian nasional, termasuk peningkatan jumlah tenaga kerja," tambahnya.

Data menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja di sektor industri pengolahan nonmigas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 saat terjadi penurunan akibat pandemi COVID-19. Namun, setelah pandemi berakhir, kinerja industri kembali pulih dan terus tumbuh, sehingga jumlah tenaga kerja juga ikut meningkat.

Pernyataan Menperin ini menunjukkan bahwa Indonesia tetap menjadi magnet bagi investor global, dengan pemerintah yang berkomitmen untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui sektor industri.

Rabu, 09 Juni 2021

Resmikan 1.014 BLK Komunitas, Wapres: Kembangkan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Pasar dan Industri

Resmikan 1.014 BLK Komunitas, Wapres: Kembangkan Pelatihan Sesuai Kebutuhan Pasar dan Industri
Wapres Ma’ruf Amin dalam acara Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jabar, Selasa (08/06/2021). (Foto: Humas Kemnaker)

BorneoTribun Jakarta -- Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin meminta agar Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas  terus mengembangkan kejuruan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan dunia industri (link and match).

Hal tersebut disampaikannya saat memberikan sambutan pada Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan serta peresmian BLK Komunitas Tahun 2020, di Pondok Pesantren Cipasung, Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Selasa (08/06/2021).

“Langkah dan kebijakan pengembangan BLK Komunitas tentu saja perlu disesuaikan pula atau bersifat link and match dengan industri yang ada di sekitar BLK Komunitas,” ujarnya.

Perkembangan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital yang semakin cepat telah mendisrupsi beragam sektor kehidupan, termasuk industri dan ketenagakerjaan. Wapres mencontohkan, disrupsi akibat pandemi COVID-19 dan perkembangan teknologi digital telah menghilangkan berbagai profesi pekerjaan yang sebelumnya bisa dilakukan oleh manusia dan digantikan oleh kecerdasan buatan. Hal tersebut juga harus diantisipasi oleh BLK Komunitas dalam menyiapkan program pelatihannya.

“BLK Komunitas juga perlu berkolaborasi dengan kalangan akademisi serta industri agar mampu menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi terkini guna mengantisipasi perkembangan dunia industri,” ujar Wapres.

Keberadaan BLK Komunitas, imbuhnya, juga diharapkan melahirkan tenaga tenaga kerja produktif yang mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan dunia saat ini, yang menuntut penguasaan iptek dan berbasis riset dan inovasi, agar dapat berkontribusi dalam menentukan kemajuan bangsa.

Selain itu, pelatihan yang digelar BLK Komunitas juga diharapkan dapat mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha dan membuka lapangan kerja baru yang dapat menekan angka pengangguran.

“Program pelatihan vokasi yang selama ini telah dikembangkan sebanyak 23 jenis kejuruan di BLK Komunitas mendorong minat masyarakat untuk berwirausaha sehingga pada akhirnya dapat menekan angka pengangguran dan memulihkan perekonomian,” pungkas Wapres.

Senada dengan Wapres, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, adanya BLK Komunitas diharapkan dapat memberikan bekal keterampilan teknis produksi atau keahlian vokasi sesuai kebutuhan pasar kerja bagi komunitas, pekerja, dan masyarakat umum.

BLK Komunitas adalah unit pelatihan vokasi pada suatu komunitas di Lembaga Pendidikan Keagamaan Non Pemerintah yang meliputi pondok pesantren, seminari, dhammasekha, pasraman, serta komunitas serikat pekerja/serikat buruh (SP/SB) yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Keberadaan BLK Komunitas ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kompeten dan berdaya saing, yang merupakan program prioritas pemerintah di bawah pimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat ini.

Pada tahun 2020 Kemnaker telah membangun 1.014 BLK Komunitas, sehingga secara keseluruhan saat ini terdapat 2.127 BLK Komunitas yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Menaker mengungkapkan, pihaknya telah mengalokasikan program dan anggaran untuk bantuan biaya operasional, serta bantuan program paket pelatihan vokasi.

“Di samping itu, Kemnaker juga  menyiapkan program untuk melatih tenaga instruktur dan pengelola BLK Komunitas, agar mereka mampu mengelola BLK Komunitas dengan baik, ” ujarnya.

Menaker menambahkan, saat ini pihaknya telah mengembangkan program pelatihan vokasi di BLK Komunitas menjadi 23 kejuruan yakni kejuruan Teknik Otomotif; Teknik Pendingin (Refrigerasi); Teknik Las (Welding); Teknik Konstruksi Furnitur dan Kriya Kayu (Woodworking); Teknik Perkapalan; Instalasi Infrastruktur Telekomunikasi; Elektronika; Teknik Informatika; Robotika; Multimedia; Desain Komunikasi Visual; Pengolahan Hasil Pertanian (Agroindustri); Pengolahan Hasil Perikanan (Fishery Industry); Kesenian; Seni Kriya (Kerajinan Tangan); Teknik Batik; Desain Mode dan Tekstil (Tata Busana); Tata Rias; Bahasa; Perhotelan; Kesehatan Tradisional; Seni Kuliner; dan Hubungan Industrial.

“Sinergitas antara pemerintah dengan lembaga keagamaan, dunia industri, dan serikat pekerja/serikat buruh melalui program pembangunan BLK Komunitas ini diharapkan dapat menjadi tulang punggung dalam mencetak pekerja yang siap kerja,”  pungkas Menaker.

Acara ini antara lain dihadiri Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso, Bupati Tasikmalaya, serta Pimpinan Pondok Pesantren Cipasung. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno