Kapolres Sekadau: Informasi Kecelakaan Murid SDB Slamet Riyadi Tidak Benar

Redaksi    Senin, April 29, 2024    Comment   

Kapolres Sekadau: Informasi Kecelakaan Murid SDB Slamet Riyadi Tidak Benar

Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama. (Humas Polres Sekadau)

SEKADAU – Kapolres Sekadau, AKBP I Nyoman Sudama, menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dan waspada terhadap informasi bohong yang beredar melalui telepon dari orang tak dikenal. Pagi tadi, Senin (29/4/2024), beredar kabar bohong tentang kecelakaan murid Sekolah SDB Slamet Riyadi yang membuat panik para orang tua.

"Kami tegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Sampai hari ini, tidak ada laporan kecelakaan lalu lintas yang melibatkan murid SDB Slamet Riyadi di wilayah Kabupaten Sekadau," ujar Kapolres AKBP Nyoman Sudama.

Dijelaskan Kapolres bahwa di sepanjang Jalan Merdeka Selatan, di mana SDB Slamet Riyadi berada, terdapat beberapa sekolah lain seperti SMPK Santo Gabriel dan SMA Karya. 

"Setiap pagi pada jam keberangkatan sekolah, Polres Sekadau selalu menempatkan personel untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas guna mencegah kemacetan dan kecelakaan. Hal ini juga dilakukan di jalur utama lainnya di Kota Sekadau," jelas Kapolres.

Terkait informasi bohong yang berdedar tadi, Kapolres mengimbau masyarakat, terutama para orang tua, untuk waspada terhadap nomor telepon tak dikenal dan tidak terburu-buru mempercayai informasi yang disampaikan.

"Jika menerima telepon atau pesan dari orang tak dikenal menyampaikan tentang informasi kecelakaan dan sebagainya, mohon untuk konfirmasi kebenarannya dengan menghubungi Call Center Polri 110," imbaunya.

Sebelumnya, beberapa orang tua murid SDB Slamet Riyadi panik setelah menerima telepon dari orang tak dikenal yang menyampaikan bahwa anak mereka mengalami kecelakaan. Namun, setelah diperiksa, anak-anak mereka dalam keadaan baik-baik saja.

Ketua Komite SDB Slamet Riyadi, Aloysius Ama Kii, juga mengkonfirmasi bahwa informasi kecelakaan tersebut tidak benar. Ia mengimbau para orang tua yang mendapatkan informasi serupa agar tidak panik dan segera menghubungi pihak sekolah untuk verifikasi kebenarannya. Kepada aparat penegak hukum pihak sekolah berharap dapat mengungkap modus penipuan tersebut.

Terkait informasi bohong tersebut, lanjut Kapolres, pihaknya akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

"Kejadian ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu waspada terhadap informasi yang beredar, terutama yang berasal dari sumber yang belum dipastikan kebenarannya. Pastikan untuk selalu melakukan verifikasi sebelum menyebarkan informasi lebih lanjut," tegasnya.

Kapolres juga memberikan tips kepada masyarakat agar terhindar dari penipuan bermodus kecelakaan. Jangan panik saat menerima kabar tentang kecelakaan, terutama melalui telepon dari orang tak dikenal. Segera hubungi pihak sekolah atau keluarga terdekat untuk memastikan kebenaran informasi.

Laporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian jika terbukti sebagai penipuan. Jangan mudah tergoda untuk mentransfer uang atau memberikan informasi pribadi kepada orang tak dikenal.

"Selalu berhati-hati dan waspada terhadap modus penipuan yang marak terjadi. Mari kita bersama-sama memerangi penipuan dan menjaga keamanan diri serta keluarga," pungkasnya.

Kemhan RI Tunjuk Hotman Paris sebagai Pengacara Utama dalam Kasus Hoaks

Redaksi    Selasa, Februari 13, 2024    Comment   

Kemhan RI Tunjuk Hotman Paris sebagai Pengacara Utama dalam Kasus Hoaks

Pengacara Hotman Paris Hutapea (dua kiri) menunjukkan layar gawainya yang menampilkan hoaks suap pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2000-5 saat jumpa pers di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Senin (12/2/2024). ANTARA/Genta Tenri Mawangi

JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) Indonesia telah mengambil langkah untuk menghadapi dugaan penyebaran informasi palsu yang merugikan institusi dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. 

Mereka telah menunjuk pengacara terkenal, Hotman Paris, sebagai kuasa hukum untuk mewakili mereka dalam upaya hukum terkait masalah ini.

Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Indonesia, Letjen TNI (Purn.) M. Herindra, mengumumkan penunjukan Hotman Paris dalam sebuah konferensi pers di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, pada hari Senin. 

Herindra mengucapkan terima kasih atas dukungan hukum yang diberikan oleh Hotman Paris dan menyambut pertanyaan dari wartawan serta masyarakat terkait langkah hukum Kemhan terkait isu hoaks yang terkait dengan pembelian Mirage dan perusahaan PT TMI.

"Dalam hal teknis dan langkah-langkah hukum yang akan diambil, silakan ajukan langsung kepada Bapak Hotman Paris sebagai perwakilan hukum Kementerian Pertahanan," ujar M. Herindra.

Pada kesempatan yang sama, Wamenhan juga menegaskan bahwa ada dua isu yang dianggap sebagai hoaks, yakni dugaan suap dalam pembelian Mirage 2000-5 dan dugaan keterlibatan PT TMI dalam pembelian alutsista. 

Namun, Wamenhan menjelaskan bahwa pembelian pesawat Mirage tidak pernah terjadi karena keterbatasan anggaran.

Juru Bicara Menhan, Dahnil Ahzar Simanjuntak, menambahkan bahwa pembatalan pembelian Mirage dikarenakan ketidakmampuan pemerintah Indonesia untuk memenuhi persyaratan pembayaran. 

"Tidak mungkin ada suap karena tidak ada transaksi yang terjadi," tegas Dahnil.

Terhadap isu kedua, Wamenhan menegaskan bahwa tidak ada kontrak pengadaan alutsista antara Kemhan dan PT TMI. 

Kemhan RI berencana untuk mengambil tindakan hukum terkait penyebaran hoaks tersebut.

Hotman Paris sebagai kuasa hukum Kemhan menyebut beberapa hoaks yang beredar, termasuk tayangan video yang menampilkan foto Menhan Prabowo dan politikus Yunani, Eva Kaili, yang tersebar di beberapa platform media sosial. 

Dia menyatakan bahwa keputusan terkait langkah hukum akan diambil setelah masa tenang Pemilu 2024 berakhir.

"Kami akan menunggu waktu yang tepat sebelum memutuskan langkah hukum apa yang akan kami ambil terkait penyebaran hoaks-hoaks tersebut," kata Hotman Paris dalam jumpa pers tersebut.

Oleh: Antara/Genta Tenri Mawangi

Editor: Yakop

Cek Fakta: Sri Mulyani Telah Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

Redaksi    Jumat, Februari 02, 2024    Comment   

Cek Fakta: Sri Mulyani Telah Mundur dari Kabinet Indonesia Maju

screenshot video. (Foto: Cekfakta.com)

JAKARTA - Sebuah narasi yang beredar di media sosial mengklaim bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju karena perbedaan pendapat dengan Presiden.

Namun, klaim tersebut tidaklah benar. Klaim tentang pengunduran diri Sri Mulyani dari kabinet tersebar melalui akun Facebook (arsip). 

Akun tersebut membagikan sebuah video berjudul "Mengejutkan!, Beda Pilihan Dengan Presiden Sri Mulyani Mundur Dari Kabinet!" pada tanggal 20 Januari 2024. 

Video tersebut berdurasi 9 menit 4 detik dan di awal video terdapat klip yang menampilkan Sri Mulyani menyampaikan pernyataan perpisahan.

HASIL CEK FAKTA

Dilansir dari tim Cek Fakta Kompas.com menyelidiki klip tersebut yang menampilkan Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan. 

Video tersebut ternyata identik dengan konten di kanal YouTube Metro TV.

Video tersebut diambil pada tahun 2010, ketika Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh anggota DPR setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dilansir dari Kompas.com, saat itu Sri Mulyani memutuskan untuk mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan dan memilih untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington. 

Menurutnya, pengunduran dirinya saat itu merupakan sebuah kemenangan karena ia tidak didikte oleh kekuatan politik yang tidak menginginkan keberadaannya di jajaran pejabat publik.

Meskipun belakangan ini beredar kabar bahwa Sri Mulyani akan mengundurkan diri dari Kabinet Indonesia Maju di era Presiden Joko Widodo, namun hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Sri Mulyani mengenai hal tersebut.

Isu mengenai pengunduran diri Sri Mulyani diungkapkan oleh seorang ekonom senior bernama Faisal Basri. 

Namun, ketika ditanya mengenai isu tersebut, Sri Mulyani tidak memberikan penjelasan yang jelas. 

Ia mengungkapkan bahwa saat ini ia masih bekerja sebagai Menteri Keuangan.

Jawaban tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani kepada wartawan setelah mengikuti rapat internal yang membahas mengenai pajak hiburan dan anggaran pendidikan di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Jumat tanggal 19 Januari 2024 kemarin.

Sampai dengan saat ini, belum ada pernyataan resmi dari Sri Mulyani mengenai pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju. 

Pada laman resmi Presidenri.go.id, ia masih tercatat sebagai Menteri Keuangan.

KESIMPULAN

Video Sri Mulyani yang beredar bukan pengunduran dirinya dari Kabinet Indonesia Maju melainkan video di tahun 2010 ketika Sri Mulyani menyampaikan salam perpisahan kepada seluruh anggota DPR setelah memutuskan mundur dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan memilih untuk menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia di Washington. 

RUJUKAN

https://www.facebook.com/watch/?v=340346798910392&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing&mibextid=9R9pXO

https://ghostarchive.org/archive/Okig7

https://www.youtube.com/watch?v=qFMX5ofY-Fw

https://nasional.kompas.com/read/2010/05/18/21140067/index.html

https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/11510991/jawab-isu-mundur-dari-kabinet-sri-mulyani-saya-bekerja

https://www.presidenri.go.id/kabinet-indonesia-maju/

https://t.me/kompascomupdate

https://cekfakta.com/focus/15728

Kemenkominfo Ungkap 19 Isu Hoaks Selama Kampanye Pemilu 2024

Redaksi    Kamis, Desember 07, 2023    Comment   

Kemenkominfo Ungkap 19 Isu Hoaks Selama Kampanye Pemilu 2024

Foto: Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Usman Kansong dalam jumpa pers di Kantor Kemenkominfo di Jakarta, Senin (4/12/2023). (ANTARA/Fathur Rochman)

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) telah berhasil mengidentifikasi 19 isu hoaks selama satu minggu kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang dimulai pada tanggal 28 November.

Usman Kansong, Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo, mengungkapkan bahwa hingga akhir November, tercatat 51 temuan isu hoaks, dan tambahan 7 isu hoaks hingga tanggal 6 Desember.

Dibandingkan dengan data pekan sebelumnya, Kemenkominfo mencatat peningkatan temuan isu hoaks sebanyak 19 isu dalam delapan hari terakhir. 

Secara total, sejak bulan Januari hingga 6 Desember 2023, Tim AIS dari Kemenkominfo berhasil mencatat 161 temuan isu hoaks terkait Pemilu 2024, tersebar di media sosial dengan jumlah 1.778 konten, di mana 657 konten telah ditindaklanjuti dengan pemutusan akses.

Media sosial Facebook menjadi platform dengan temuan konten hoaks terbanyak, mencapai 877 konten, diikuti oleh X (Twitter) dengan 544 konten, TikTok dengan 225 konten, Instagram dengan 81 konten, YouTube dengan 34 konten, dan Snack Video dengan 17 konten.

Upaya penanganan konten hoaks dilakukan di masing-masing platform media sosial. Sebanyak 514 konten telah diturunkan dari Facebook, dan 363 konten masih dalam proses penanganan. 

Di Twitter, tiga konten telah diputus aksesnya, sementara 541 konten masih ditindaklanjuti.

Pada TikTok, 104 konten telah diturunkan dan 121 konten masih menunggu penanganan. Di Instagram, 10 konten telah diputus aksesnya, dan 71 konten masih dalam proses penanganan. 

Di YouTube, 12 konten telah diturunkan, dengan 22 konten masih ditindaklanjuti. 

Sementara di Snack Video, 14 konten telah diputus aksesnya, dan tiga konten masih menunggu penanganan.

Untuk menanggulangi dampak hoaks, Kementerian Kominfo telah meluncurkan program Pemiludamaipedia, sebuah buku elektronik yang kaya akan informasi kredibel mengenai Pemilu 2024. Buku elektronik ini mencakup wawasan umum, tahapan pemilu, daftar pemilih tetap (DPT), dan profil partai politik peserta pemilu.

Melalui situs web resmi https://s.id/pemiludamaipedia, masyarakat dapat menemukan sumber informasi untuk memverifikasi fakta dari berita Pemilu 2024. Mereka juga dapat melaporkan pelanggaran yang ditemui selama berlangsungnya Pemilu 2024. 

Dalam tiga hari pertama, situs Pemiludamaipedia telah dikunjungi oleh 2.600 pengunjung. Keberadaan buku elektronik ini diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat Indonesia dan melindungi mereka dari informasi yang salah terkait Pemilu 2024.