Anies Baswedan Soroti Sulitnya Akses BBM di Kalimantan Timur

Redaksi    Kamis, Februari 08, 2024    Comment   

Anies Baswedan Soroti Sulitnya Akses BBM di Kalimantan Timur

Kampanye Akbar Anies Baswedan disambut ribuan warga di halaman GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (7/2/2024). (ANTARA/Ahmad Rifandi)

SAMARINDA - Calon presiden nomor urut 1, Anies Rasyid Baswedan, menyerukan pesan perubahan kepada ribuan pendukungnya yang berkumpul di GOR Kadrie Oening Sempaja, Samarinda, Kalimantan Timur, pada Rabu. 

Dalam kampanye akbarnya di Samarinda, Anies menyoroti sulitnya mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) di daerah penghasil migas tersebut dengan mengatakan, "Bagaimana mungkin kalau sumbernya di Kalimantan Timur orang kesulitan dapat BBM? Jangan sampai warga Kaltim tidak merasakan kemakmuran di tanah sendiri. Betul tidak?"

Ia mengajak para pendukungnya, terutama kaum ibu-ibu, untuk menjadi agen perubahan dengan merekam pidatonya menggunakan ponsel dan menyebarkannya kepada keluarga dan teman-teman mereka. 

"Kita ingin kebutuhan pokok harganya terjangkau, lapangan pekerjaan terbuka luas, dan mereka yang tinggal di pelosok tidak lagi tertinggal kesehatannya, tidak lagi tertinggal pendidikannya. Mereka harus mendapatkan kesetaraan kesempatan. Amin," ujar Anies.

Selain itu, Anies menekankan pentingnya persatuan dan solidaritas dalam perjuangan untuk perubahan, menyatakan bahwa ini bukanlah perjuangan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk jutaan saudara yang memiliki harapan yang sama. 

"Kita berkumpul bukan sekadar untuk memenuhi lapangan. Kita berkumpul karena kita merapatkan barisan untuk perubahan. Kita menginginkan Indonesia yang adil, tidak lagi Indonesia yang penuh dengan ketimpangan, dengan ketidaksetaraan," tegasnya.

Anies juga mengungkapkan rasa syukurnya karena bisa berkunjung ke Kalimantan Timur bersama istri dan anaknya, serta merasa senang melihat antusiasme dan semangat dari masyarakat Samarinda. 

"Rekaman ini jadi bukti. Simpan rekaman ini. Dan itu jadi catatan. Jangan pernah anggap enteng ibu bapak datang ke sini. Bukan karena pembagian makanan, bukan karena pembagian baju, tapi karena ada semangat untuk Indonesia yang lebih baik," pungkas Anies.

Anies dan pasangannya, Muhaimin Iskandar, akan bersaing dengan dua pasangan calon lainnya, yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam pemilihan presiden yang dijadwalkan pada 14 Februari 2024.

Oleh: Antara/Ahmad Rifandi

Editor: Yakop

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Redaksi    Kamis, September 15, 2022    Comment   

Pemprov Kalbar Tindaklanjuti Aspirasi Buruh Ke Pemerintah Pusat

Pemerintah Provinsi Kalbar menindaklanjuti aspirasi Buruh tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) kepada Pemerintah Pusat.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak- Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat, di Ruang Rapat Wagub Kalbar, Kantor Gubernur Kalbar, Rabu (14/9/2022).

Hal tersebut guna menyampaikan aspirasi tentang penolakan atas keputusan Pemerintah Pusat yang telah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) beberapa waktu yang lalu.

Koordinator Wilayah KSBSI Suherman mengatakan dengan menaikkan harga BBM, tentunya sangat berdampak terhadap kesejahteraan buruh/pekerja di Indonesia khususnya di Kalimantan Barat. 

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

"Hal ini menambah beban biaya hidup dan sangat dirasakan oleh para buruh/pekerja yakni berdampak pada kenaikan biaya transport dan kenaikan kebutuhan pokok lainnya,” ungkap 

Selain itu, Suherman juga meminta kepada Pemerintah Daerah untuk  mengevaluasi dan mencermati serta memberikan solusi akibat dampak kenaikan harga BBM dengan membuat aturan yang keberpihakan kepada buruh/pekerja yang ada di kalbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Pihaknya meminta Pemda Kalbar untuk meminta solusi atas kesenjangan yang akan timbul akibat dampak kenaikan BBM dengan menyediakan subsidi terhadap buruh/pekerja yang ada di Kalbar, sebelum adanya kenaikan upah dari pengusaha atau menunggu kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang akan diusulkan pada akhir tahun 2022 kepada Gubernur Kalbar untuk upah di tahun 2023 mendatang. 

"Kami juga berharap Pemda Kalbar dapat membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan memberikan perlindungan bagi pekerja. Tidak hanya itu, sering juga ditemukan para buruh/pekerja bekerja melebihi batas jam kerja dan tidak dibayar upah lembur mereka. kami memohon untuk Pemda dilakukan penindakan yang adil bagi kami", harapnya mewakili para buruh.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Ditempat yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar mengatakan bahwa aspirasi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat akan ditindaklanjuti ke Pemerintah Pusat.

“Mereka inikan menolak kenaikan harga BBM, maka kita Pemerintah Provinsi akan menyampaikan aspirasinya ke Pemerintah Pusat. Serikat buruh ini juga menolak tentang Omnibus Law berkenaan kluster ketenagakerjaan, ini juga akan kita sampaikan ke Pemerintah Pusat. Mereka juga menyampaikan permasalahan ketenagakerjaan seperti adanya perusahaan yang nakal tidak memasukkan pekerja/ buruh ke BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan serta upah lembur yang tidak dibayarkan, akan kita tindak lanjuti segera melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Kalbar,” ujar Harisson.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar dr. Harisson M.Kes., menerima audiensi dari Gabungan Aliansi Serikat Pekerja dan Buruh Kalimantan Barat. (BorneoTribun/Ho-Adpim Pemprov Kalbar)

(pian/aws)

Merespon Kenaikan Harga BBM, Kapolsek Muara Pawan Salurkan Bantuan Sosial Ke Pedagang dan Sopir Truk

Redaksi    Rabu, September 14, 2022    Comment   

Merespon Kenaikan Harga BBM, Kapolsek Muara Pawan Salurkan Bantuan Sosial Ke Pedagang dan Sopir Truk

Merespon Kenaikan Harga BBM, Kapolsek Muara Pawan Salurkan Bantuan Sosial Ke Pedagang Dan Sopir Truk angkutan barang di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang.

Kapolsek Muara Pawan Salurkan Bantuan Sosial Ke Pedagang dan Sopir Truk. (BorneoTribun/Ho-Bostang)

BorneoTribun Ketapang, Kalbar - Puluhan warga, pedagang dan sopir truk angkutan barang di Kecamatan Muara Pawan Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat yang terdampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) mendapatkan bantuan sosial (Bansos) berupa sembako dari Polsek Muara Pawan Polres Ketapang.

Bantuan paket sembako tersebut diserahkan langsung Kapolres Ketapang AKBP Yani Permana, S.I.K., M.H., melalui Kapolsek Muara Pawan IPDA Arifianto Hamzah, S.H., M.H., pada Rabu 14 September 2022, Pukul 09.00 wib.

“Kami menyasar warga masyarakat kurang mampu, para pedagang di Pasar Desa Sungai Awan serta para supir truk angkutan barang yang melintas di Jalan Raya untuk diberikan bantuan sembako berupa paket beras 5 kg, paket gula pasir, dan minyak goreng ” Ujar IPDA Arifianto Hamzah.

Kapolsek Muara Pawan Salurkan Bantuan Sosial Ke Pedagang dan Sopir Truk. (BorneoTribun/Ho-Bostang)

Ia menambahkan bahwa bantuan paket sembako ini merupakan bantuan dari Kapolres Ketapang ditambah dari Polsek Muara Pawan yang disapkan untuk sekitar 50 warga masyarakat dan pedagang yang terdampak langsung dari kenaikan harga BBM. Ia juga berharap bansos ini dapat memberikan manfaat untuk sedikit meringankan beban warga yang membutuhkan.

“Penyaluran bansos ini merupakan wujud kepedulian kami anggota Polri kepada saudara warga masyarakat kurang mampu, yang terdampak langsung dengan penyesuaian harga BBM. Dan harapan kita bersama semuanya dapat tetap bekerja dan produktif ” Jelas Kapolsek Kapolsek.

Salah satu pedagang ikan di pasar Desa Sungai Awan, sdr Yusran menyampaikan tanggapan terkait kegiatan penyaluran bansos dari Personil Polsek Muara Pawan dimana Ia menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan anggota Polsek Muara Pawan sangat membantu dirinya serta rekan rekan pedagang di pasar Desa yang merasakan dampak dari kenaikan harga BBM

“ Alhamdulillah, bantuan bansos dari bapak Kapolsek ini dapat juga meringankan kebutuhan dapur kami, karena sejak adanya kenaikan harga BBM, barang barang belanjaan sehari hari juga ikut naik yang bagi kami warga kecil terasa dampaknya ” Ujar Yusran. (yk/bs)

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Polisi tangkap pengunjuk rasa tolak kenaikan BBM di Camplong Sampang

Foto ilustrasi. (Pixabay)

BorneoTribun, Sampang - Aparat kepolisian Polres Sampang, Jawa Timur, Kamis, menangkap sebanyak 11 orang pengunjuk rasa yang menyuarakan penolakan kenaikan bahan minyak (BBM) di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

"Satu di antara 11 orang yang diamankan ini telah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolres Sampang AKBP Arman dalam keterangan pers yang disampaikan di Mapolres Sampang, Kamis.

Kapolres menjelaskan, polisi terpaksa mengamankan pengunjuk rasa karena mereka menggelar aksi di lokasi objek vital nasional.

Sesuai ketentuan, sambung dia, hal itu menyalahi aturan tentang penyampaian pendapat di muka umum.

Menurut Arman, sesuai dengan ketentuan sebagaimana di diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 tahun 1998 pasal 9 ayat 2 huruf a yang disebutkan bahwa objek vital nasional tidak diperbolehkan melakukan unjuk rasa dalam radius 500 meter dari pagar luar.

"Para pengunjuk rasa ini tidak mengindahkan hal itu, meski petugas kami di lapangan telah menyampaikan ketentuan itu," katanya.

Tidak hanya itu, para pengunjuk rasa tersebut juga tidak menyampaikan pemberitahuan ke Mapolres Sampang mengenai rencana kegiatan yang hendak digelar di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Pertamina, Camplong, Sampang.

Polisi, ujar dia, juga sudah memberikan peringatan agar para pengunjuk rasa membubarkan diri, setelah petugas memfasilitasi perwakilan pengunjuk rasa menyampaikan aspirasi mereka ke pihak Pertamina.

"Setelah kita berikan tiga kali peringatan akhirnya kita amankan untuk dilakukan pemeriksaan, mereka melanggar Pasal 218 KUHP atau 50 KUHP junto UU Nomor 9 tahun 1998 ancaman hukuman empat bulan dua Minggu," tuturnya

Dalam kesempatan itu, Arman juga menjelaskan, tindakan tegas polisi dalam mengamankan pengunjuk rasa tersebut tanpa kekerasan, sehingga kesebelas orang yang ditangkap tidak mengalami luka-luka sedikitpun.

Pernyataan Arman sama seperti yang disampaikan korlap aksi Syaiful Bahri.

"Memang benar tidak ada kekerasan, akan tetapi bagi kami penangkapan ini merupakan tindakan represif, karena kami hanya menyampaikan aspirasi," katanya.

Para pengunjuk rasa berasal dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sampang dan Pamekasan. (*)

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Redaksi    Jumat, September 09, 2022    Comment   

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

BorneoTribun Pontianak - Ratusan massa menggelar aksi damai dalam menyampaikan aspirasinya yang tergabung dalam kelompok Cipayung untuk menolak kenaikan harga BBM.

Aksi damai ini digelar di Halaman depan Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani Pontianak, Kalbar, Kamis (8/9/2022).

Terik matahari tak menyurutkan semangat mereka untuk menyampaikan aspirasi.  Masa mulai memasuki kawasan halaman Kantor Gubernur sekitar pukul 12 siang. 

Ratusan Massa dari Kelompok Cipayung Pontianak Tolak Kenaikan Harga BBM. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Adapun tuntutan tersebut yakni menolak kenaikan BBM, mendesak pemprov untuk mengawasi distribusi BBM agar tepat sasaran, mendesak untuk memberantas mafia BBM, menaikkan Upah Minimum Provinsi Kalbar, pemangkasan / efisiensi anggaran diperuntukkan kepada masyarakat serta menjaga stabilitas harga bahan pangan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes., berkenan menerima orasi yang disampaikan oleh para mahasiswa. 

Harisson berterima kasih kepada mahasiswa yang sudah menyampaikan aspirasi dengan bijak dan aman untuk berdialog berkenaan dengan kenaikan harga BBM yang ditetapkan pada 3 September 2022 lalu.

Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. (BorneoTribun/Adpim Pemprov Kalbar)

Dikatakan Harisson, Pemerintah Provinsi tetap akan terus melaporkan dan menyampaikan aspirasi saudara- saudara dari mahasiswa ke Pemerintah Pusat terhadap penolakan kenaikan BBM ini. Namun, kata Harisson, keputusan tetap di Pemerintah Pusat. 

"Kita (Pemprov Kalbar) akan menganggarkan 2% dari dana DAU. Selanjutnya untuk mengantisipasi inflasi dan kenaikan harga bahan pangan serta kebutuhan lainnya dengan menggelar operasi pasar murah bagi masyarakat yang terdampak", jelas Harisson di hadapan para mahasiswa.

(Pian/Adpim)