Pesantren Ploso Nyatakan Dukungan untuk Prabowo-Gibran
Ketua Lakpesdam NU Nonaktif Erick Thohir saat silaturahmi di pesantren Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). ANTARA/ HO-tim |
Ketua Lakpesdam NU Nonaktif Erick Thohir saat silaturahmi di pesantren Desa Ploso, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Selasa (6/2/2024). ANTARA/ HO-tim |
Ketua Umum PSSI Erick Thohir. |
Reruntuhan dan kendaraan yang rusak di daerah perumahan yang terkena dampak kebakaran di Depo Pertamina Plumpang, Jakarta, 4 Maret 2023. (REUTERS/Willy Kurniawan) |
JAKARTA - Pemerintah telah memutuskan untuk memindahkan Depo Pertamina Plumpang yang terbakar pada tanggal 4 Maret lalu ke tanah milik PT Pelindo.
Keputusan tersebut diambil setelah rapat bersama antara Pemprov DKI Jakarta, PT Pertamina, Kementerian BUMN dan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).
Meskipun demikian, Menteri BUMN Erick Thohir tidak merinci di wilayah mana yang dimiliki PT Pelindo yang nantinya akan menjadi lokasi baru depo tersebut.
Pembangunan depo baru tersebut diperkirakan akan memerlukan waktu 2-2,5 tahun dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024.
Sebelum pembangunan depo baru dimulai, Pertamina akan membangun wilayah aman atau buffer zone di sekitar depo dan kilang minyak yang ada.
Hal ini akan dilakukan tidak hanya di Plumpang, tetapi juga di lokasi-lokasi lain, seperti di Balongan dan Semarang.
Pertamina juga akan memastikan penyediaan perlindungan bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di sekitar Depo Plumpang, seperti memberikan perawatan kepada korban kebakaran, dan menyewakan rumah bagi warga yang rumahnya terbakar.
Mereka juga akan membantu kehidupan warga selama beberapa bulan ke depan sampai ada kepastian keputusan lainnya.
Keamanan masyarakat menjadi prioritas utama dalam pemindahan depo ini, sehingga dukungan dari pemerintah daerah dan masyarakat sangat diharapkan.
Editor: Yakop
Wapres Ma’ruf Amin menerima Menteri BUMN Erick Thohir, Kamis (28/01/2021) (Foto: BPMI Setwapres) |
Menteri BUMN Erick Thohir berencana menggabungkan data pelanggan PLN dan Telkom. (Dok. Kementerian BUMN) |
JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir berencana menggabungkan data pelanggan milik PT PLN (Persero) dan PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk. Erick menyebut penggabungan data ini salah satunya untuk memudahkan pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat.
"Ke depan kami ingin gabungkan data PLN dan Telkom supaya tadi, kalau ada bantuan langsung mengena kepada rakyat. Tidak menjalar panjang yang akhirnya takutnya rentan untuk korupsi. Ini kami tidak mau suudzon tapi kami upaya jaga dengan baik," kata Erick, Minggu (16/8).
Ia mencontohkan BUMN saat ini telah memulai program satu data usaha Ultra Mikro (UMi) dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Data tersebut berasal dari PT Pegadaian (Persero), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang jumlahnya mencakup 7 juta pelaku usaha.
"Diawali dengan data Pegadaian, BRI, dan PNM supaya nanti kalau kita bicara UMi atau UMKM datanya sudah solid. Tidak seperti sekarang tebak-tebakan data," ujar Erick.
Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan memberikan bantuan kepada sejumlah usaha mikro yang terdampak pandemi virus corona. Masing-masing menerima sekitar Rp2,4 jtua.
"Rencananya akan launching kalau tidak salah 18 atau 19 Agustus ini oleh pak presiden yaitu hibah untuk usaha mikro, akan diberi Rp2,4 juta," katanya.
Pemerintah sendiri telah menyalurkan sejumlah bantuan kepada pelaku UMi dan UMKM. Mulai dari program restrukturisasi kredit bank dan perusahaan pembiayaan, serta subsidi bunga, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah.
Secara total, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan kepada UMKM selama pandemi.
Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengatakan realisasi belanja program PEN untuk sektor koperasi dan UMKM baru mencapai Rp11,84 triliun per Selasa (21/7). Artinya, penyalurannya baru 9,59 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp123,46 triliun.
Selain itu, pemerintah berencana memberikan hibah kepada 12 juta pelaku UMKM senilai Rp2,4 juta per orang.(cnn/ulf/fra)
Menteri BUMN Erick Thohir menyebut BUMN Indonesia beri stimulus ke UMKM mengatasi krisis pandemi virus corona. (ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA) |
JAKARTA - Menteri BUMN, Erick Thohir mengungkapkan perbedaan peran antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia dengan luar negeri saat pandemi virus corona (Covid-19).
Ia mengatakan BUMN di luar negeri memberikan stimulus kepada korporasi. Sementara BUMN dalam negeri tidak hanya memberikan stimulus kepada korporasi tetapi juga kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
"Contoh Amerika melakukan stimulus awalnya ke korporasi, tidak salah. Tapi yang membedakan (pandemi) dengan (krisis) 1998, hari ini UMKM yang terbawahnya kena," kata Erick, Minggu (16/8).
Erick, yang juga ketua pelaksana komite Covid-19 mengatakan perusahaan plat merah Indonesia memiliki hubungan erat dengan pelaku UMKM. Oleh karena itu, mereka turut membantu UMKM menghadapi pandemi.
Menurutnya, perusahaan BUMN yang biasanya memberikan bantuan kepada korporasi seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk saat pandemi pun ikut mengulurkan tangan kepada UMKM.
Selain itu, sejumlah BUMN yang kerap menyalurkan bantuan kepada UMKM juga menambah porsi bantuannya, seperti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Secara total, pemerintah menganggarkan Rp123,46 triliun untuk bantuan kepada UMKM selama pandemi.
"Negara lain saya rasa tidak banyak seperti Indonesia," ujarnya.
Selain bantuan untuk pelaku usaha saat pandemi, Erick mengatakan BUMN juga tetap menjalankan penugasannya seperti biasa. Misalnya, program pembangunan kawasan industri, program mandatori campuran biodiesel 30 persen dalam BBM jenis solar (B30), dan sebagainya.
Secara rinci, anggaran untuk UMKM mayoritas dialokasikan untuk restrukturisasi kredit UMKM di bank Himbara senilai Rp78,78 triliun.
Lalu, subsidi bunga senilai Rp35,28 triliun, belanja imbal jasa penjaminan Rp5 triliun, dan Pajak Penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun.
Pemerintah juga menyiapkan dana untuk penjaminan modal kerja UMKM dan pembiayaan koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi (LPBD) masing-masing sebesar Rp1 triliun.
Sementara itu, Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara menyebut justru pemerintah lebih banyak menyalurkan stimulis untuk korporasi.
Bhima mengungkapkan korporasi mendapat stimulus sebesar 24 persen dari total anggaran stimulus pandemi Rp695 triliun. Sementara stimulus kepada pelaku UMKM haya pada kisaran 20 persen.
"Semakim banyak korporasi diberikan stimulus belum tentu efektif pada pemulihan ekonomi," kata Bhima dikutip dari akun Youtube SOCIOTALKING.
Bhima juga mengkritik cara penyaluran stimulus kepada UMKM. Menurutnya, UMKM tak disubsidi langsung, tetapi pemerintah melakukannya lewat bank.
"Pemerintah beri subsidi bunga ke perbankan, salurkan ke UMKM. Sedangkan kita tahu UMKM itu 98 persen adalah mikro dan ultra mikro, jadi yang hanya dapat yang debitur bank," ujarnya.
Bhima pun menyarankan pemerintah salah satu langkahnya memberi modal kerja secara langsung kepada pelaku UMKM, yang didominasi mikro dan ultra mikro oleh Kementerian Koperasi dan UMKM.(cnn/ulf/fra)
Subscribe di situs ini untuk mendapatkan update berita terbaru