Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang
Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang/ |
BorneoTribun Ketapang, Kalbar - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Joko Prastowo beserta Kepala Bidang mengikuti Rapat Kerja yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Ruang Rapat I DPRD Ketapang, Pada Senin (07/06/2021).
Rapat Kerja di Pimpin Langsung Ketua Komisi IV Achmad Sholeh, S.T.,M.Sos., di damping Wakil Ketua Komisi IV Riyan Heryanto, Sekretaris Komisi IV Elmantono dan dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Ketapang diantaranya Hery Susanto, A.Md., Elisabet, Kasdi, S.IP., S.H.
Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang. |
Raker bersama mitra kerja ini merupakan wujud pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Ketapang terhadap realisasi program kerja yang dilaksanakan OPD terkait, yang dihadiri sejumlah Pimpinan OPD beserta Kapala Bidang dan Kepala Seksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwitasa dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan Ketapang.
Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang. |
Tujuannya, untuk agar program OPD mitra kerja Komisi IV DPRD Ketapang, berjalan efektif dan sesuai rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.
“Raker ini sebagai bahan evaluasi untuk OPD pengawasan program kegiatan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD KetapangAchmad Sholeh, ST.,M.Sos
Selain untuk melakukan pengawasan terhadap program kerja, Raker dengan mitra OPD ini lanjut Achmad Sholeh, ST.,M.Sos, untuk Membangunkan komunikasi antara DPRD Ketapang sebagai fungsi Legislatif dengan Pemkab Ketapang sebagai pemangku kepentingan eksekutif.
“Jadi bagaimana sinergitas dalam setiap program kerja OPD ini bisa berkualitas dan hasilnya atau manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST.,M.Sos
Dalam penjelasannya Joko Prastowo mengatakan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Ketapang untuk mengevaluasi semua kegiatan mulai dari dokumen dan jenis kegiatan sperti jalan dan jembatan gantung yang berada di desa desa pedalaman hingga peninjauan ke lokasi kegiatan.
"Kalau masalah jembatan gantung dari pihak kita juga mengajukan ke Kementerian PTD, agar bisa penganggarannya melalui APBN tentunya agar bisa mengakomodir semua keburuhan masyarakat dibsana" jelas Joko saat dikonfirmasi diruangan kerjanya, Selasa (8/72021)
Raker Komisi IV DPRD Ketapang bersama OPD Pemkab Ketapang sebagai mitra kerja tersebut diwarnai dengan sejumlah masukan dari pimpinan komisi dan Anggota DPRD Ketapang sehingga dapat berjalan maksimal. (jk)