Kemnaker Dorong Peningkatan Kompetensi SDM Indonesia Lewat BLK Komunitas

Redaksi    Senin, Juni 07, 2021    Comment   

Kemnaker Dorong Peningkatan Kompetensi SDM Indonesia Lewat BLK Komunitas

Salah satu BLK Komunitas (sumber: kemnaker.go.id)

BorneoTribun Jakarta -- Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya untuk meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) Indonesia melalui Balai Latihan Kerja (BLK).

“Kemnaker berkomitmen untuk menjaga, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi SDM di Indonesia melalui pelatihan yang diselenggarakan di BLK dan BLK Komunitas,” ujar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, di Jakarta, Sabtu (05/062021).

Ida menambahkan, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan peran dan mutu BLK Komunitas, salah satunya melalui gelaran Rembuk Nasional Vokasi dan Kewirausahaan BLK Komunitas, yang akan diselenggarakan, Selasa (08/06/2021) mendatang.

Lebih jauh Menaker menjelaskan, untuk menjamin manfaat dan keberlanjutan program pelatihan, maka program pelatihan BLK Komunitas dibuat relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal, tanggap peluang dan potensi, kreatif dan inovatif, serta memperbanyak jejaring kerja sama dengan sektor industri.

“Karenanya, dalam setiap pengajuan Proposal BLK Komunitas, harus menyertakan potensi dunia usaha dan dunia industri setempat, agar kejuruan BLK Komunitas yang dibuka selaras dengan peluang yang ada,” ujarnya.

Peran positif BLK Komunitas telah dirasakan oleh pengelola dan peserta pelatihan BLK Komunitas. Salah satunya adalah Pimpinan BLK Komunitas Attaubah, Pondok Pesantren Kaum, Karawang, Jabar, Hendro Wibowo.

Hendro menilai, di tengah kerasnya persaingan usia kerja yang mengutamakan kompetensi dalam segala bidang, BLK Komunitas telah menjadi solusi bagi warga yang ingin meningkatkan kompetensinya.

“Secara khusus bagi BLK Komunitas di Kabupaten Karawang, program ini memberikan banyak alternatif menciptakan SDM yang kompeten. Segmentasi usia produktif yang mengikuti pelatihan juga memberikan banyak kesempatan para peserta dalam memilih ingin menjadi apa setelah mengikuti program pelatihan,” papar Hendro.

Selain itu, imbuh Hendro, ujian kompetensi yang diselenggarakan BLK Komunitas, dengan sistem data yang baik, membuat pengelola BLK  Komunitas dapat memantau para alumni BLK Komunitas yang kembali ke masyarakat dan tersebar di beberapa lapangan usaha dan lapangan kerja. 

(HUMAS KEMNAKER/UN)

Dirjen Kemenkes RI Akan Laksanakan Imunisasi Covid-19, Hendry Alpius : Sekadau Siap, Tunggu Juknis

Redaksi    Rabu, Oktober 21, 2020    Comment   

Dirjen Kemenkes RI Akan Laksanakan Imunisasi Covid-19, Hendry Alpius : Sekadau Siap, Tunggu Juknis

Hendry Alpius, Kadinkes PP dan PA Kabupaten Sekadau ( RH/BT )

Borneotribun I Sekadau, Kalbar - Dirjen kementerian kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit RI terbitkan surat edaran nomor : SR.02.06/11/ 10950/2020 pada 11 Oktober 2020 tentang pemberitahuan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi Covid-19 yang ditujukan kepada kepala dinas kesehatan provinsi dan jajaran seluruh indonesia.

 

Dalam edaran tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Coronavirus Disease 2019 (COVIO-19) sebagai bencana non-alam berupa wabah/pandemi. 

Kasus konfirmasi pertama COVID-19 di Indonesia diumumkan pertama kali pada awal Maret 2020 dan hanya dalam waktu satu bulan seluruh provinsi telah melaporkan kejadian kasus COVID-19 di wilayahnya masing-masing. 

Menurut Dirjen Kemenkes RI, dr Achmad Yurianto, Untuk memutus rantai penu/aran COVID-19, selain melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, juga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan imunitas masyarakat melalui kegiatan pemberian imunisasi. 

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan 

Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), bersama ini kami beritahukan rencana pelaksanaan pemberian imunisasi COVID-19 secara bertahap mulai November 2020. Imunisasi COVID-19 diberikan pada kelompok rentan usia 18-59 tahun yang terdiri dari: 

1. Tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan dan tenaga penunjang pada fasilitas pelayanan kesehatan; 

2. Kelompok prioritas lainnya yang ditetapkan berdasarkan kajian epidemiologi dan 

kebijakan operasional imunisasi COVlD-19, yaitu: 

a. Petugas pelayanan publik yaitu petugas yang berhadapan langsung dengan 

masyarkat, misalnya TNI, POLR1, petugas bandara, petugas stasiun kereta api, 

petugas pelabuhan, pernadarn kebakaran, petugas PLN dan PAM yang bertugas 

di lapangan, dsb. 

b. Kelompok risiko tinggi lainnya, yaitu kelompok pekerja yang merupakan 

kelompok usia produktif dan berkontribusi pada sektor perekonomian dan 

pendidikan, serta penduduk yang tinggal di tempat berisiko seperti kawasan 

padat penduduk.

c. Kontak erat COVID-19, yaitu orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus 

probable atau konfirmasi COVID-19, dan 

d. Administrator pemerintahan dalam bidang pelayanan publik. 

" Mohan Saudara beserta jajaran dapat segera melakukan upaya persiapan dengan sebaik-baiknya, antara lain pendataan sasaran sesuai dengan kriteria tersebut di atas, penyiapan logistik imunisasl dan penyiapan lainnya. Kami juga melampirkan estimasi data sasaran per provinsi, mohan dapat dicermati dan 

divalidasi ," Pinta Yurianto. 

Menanggapi edaran tersebut, Kepala Dinas Kesehatan PP dan PA kabupaten sekadau yang juga selaku Juru bicara Gugus tugas penanganan Covid-19, Hendry Alpius mengatakan kabupaten sekadau sudah siap sesuai instruksi dalam edaran tersebut.

" Pada intinya, kita sudah siap melaksanakan. Tinggal menunggu juknis pelaksanaan dan barang/distribusi vaksin dari pusat ," Ujar Hendry kepada borneotribun.com, Rabu ( 21/10/20) siang.

Penulis : R. Hermanto

Editor    : Redaksi