Berita Borneotribun.com: Demontrasi Hari ini

Tampilkan postingan dengan label Demontrasi. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Demontrasi. Tampilkan semua postingan

Sabtu, 22 Februari 2025

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin "Gerah", Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan

Kebijakan “Ugal-ugalan” Bikin "Gerah", Mahasiswa dan Pekerja Turun ke Jalan
Amanda (kiri) dan Aryo, pendemo yang mengaku rela ambil cuti demi ikut berunjuk rasa dalam aksi massa #IndonesiaGelap di Patung Kuda, pada Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)
JAKARTA - Jakarta kembali diwarnai aksi demonstrasi pada Kamis dan Jumat (21-22 Februari 2025). Sejumlah mahasiswa dan pekerja turun ke jalan memprotes kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai "ugal-ugalan" dan merugikan rakyat kecil. Demo yang berlangsung di sekitar Patung Kuda, Jakarta Pusat, dipenuhi berbagai spanduk dan poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah.

Mensesneg Janji Akan Pelajari Tuntutan

Pada aksi hari Kamis, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para pendemo dan berjanji bahwa pemerintah akan mempelajari tuntutan yang diajukan. Namun, situasi berbeda terjadi keesokan harinya. Pada demo Jumat, tidak ada satu pun pejabat dari kabinet Presiden Prabowo Subianto yang menemui massa aksi.

"Kami ingin ada kejelasan soal kebijakan ini. Jangan sampai rakyat jadi korban karena keputusan yang diambil tanpa pertimbangan matang," ujar Amanda, seorang peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan.

Kebijakan Efisiensi yang Menuai Kritik

Kebijakan pemangkasan anggaran yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan dalam aksi ini. Sebelumnya, pada peringatan HUT ke-17 Partai Gerindra, Prabowo menegaskan bahwa setiap upaya perbaikan akan selalu mendapat perlawanan dari pihak-pihak tertentu.

"Kita mau adakan perbaikan ya, biasanya dilawan oleh mereka-mereka yang tidak suka kebaikan," ujar Prabowo. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan cita-cita Bung Karno agar Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri dan memastikan rakyat tidak kelaparan.

Namun, demonstran menilai bahwa efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah justru berdampak pada pemotongan anggaran layanan masyarakat. "Ini bukan efisiensi kalau malah memotong hak rakyat. Kami tidak mau kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan," lanjut Amanda.

Aksi Kreatif, Sindiran Pedas

Seperti demo-demo sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang menyindir kebijakan pemerintah. Salah satu poster yang menarik perhatian adalah gambar Bart Simpson menangis dengan tulisan "Ya Allah, Kenapa Aku WNI."

Tak hanya itu, ada pula poster parodi iklan obat sakit kepala, di mana gambar produk diganti dengan foto Presiden Prabowo yang tampak mengurut dahinya, seolah sedang pusing menghadapi situasi politik.

Sementara itu, Aryo, seorang pekerja di bidang riset yang ikut aksi, mengungkapkan kekesalannya. "Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan," serunya lantang.

Apa Selanjutnya?

Aksi ini menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat tidak tinggal diam terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan rakyat. Para demonstran berharap pemerintah lebih transparan dalam mengambil keputusan, serta mendengarkan aspirasi masyarakat sebelum menerapkan kebijakan besar yang berdampak luas.

Apakah aksi protes ini akan berlanjut? Ataukah pemerintah akan merespons dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat? Kita tunggu perkembangan selanjutnya!

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Kritik terhadap Kabinet

Demo #IndonesiaGelap Masih Berlanjut di Sejumlah Kota Besar, Berlangsung Relatif Damai
Perwakilan pengunjuk rasa berorasi di depan ribuan massa dalam aksi massa bertagar #Indonesia Gelap di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat, 21 Februari 2025, untuk memprotes sejumlah kebijakan pemerintah. (Foto: Hafizh Sahadeva/VOA)
SURABAYA - Gelombang protes dengan tagar #IndonesiaGelap masih terus berlangsung di berbagai kota besar di Tanah Air. Aksi yang digelar oleh mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil ini berjalan dengan tertib meskipun tetap mendapatkan pengawalan dari pihak kepolisian.

Menurut laporan kantor berita AFP, salah satu aksi terbesar terjadi di Yogyakarta. Ratusan demonstran berkumpul di pusat kota untuk menyuarakan protes terhadap kebijakan pemotongan anggaran pemerintah.

"Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini," ujar koordinator aksi, Rendra Setiawan, sebelum demonstrasi dimulai. "Kegelisahan ini muncul dari ketidakmampuan pemerintah baru untuk menyelesaikan masalah bangsa."

Protes di Surabaya: Kritik terhadap Kabinet

Di Surabaya, Jawa Timur, ratusan mahasiswa dan pekerja dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat. Dengan mengenakan kaus hitam, mereka duduk di tanah sambil mengangkat spanduk berisi kritik terhadap pemerintahan baru, seperti "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden."

Meskipun berlangsung damai, aparat keamanan tetap berjaga untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan.

Gelombang Protes Masih Berlanjut

Demo serupa juga terjadi di kota-kota lain, menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki kekhawatiran besar terhadap berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meski begitu, hingga saat ini aksi-aksi tersebut masih berjalan dengan tertib tanpa insiden besar.

Fenomena #IndonesiaGelap ini mencerminkan keresahan masyarakat terhadap berbagai isu yang berkembang, mulai dari kebijakan ekonomi hingga kinerja pemerintahan. Apakah suara rakyat akan didengar? Kita tunggu perkembangan selanjutnya.

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap

Massa Padati Patung Kuda Jakarta, Lanjutkan Aksi #IndonesiaGelap
Mahasiswa dan aktivis berdemo dalam aksi massa Indonesia Gelap, untuk menolak kebijakan pemotongan anggaran di depan gedung DPRD Jawa Timur di Surabaya, Jumat, 21 Februari 2025. (Foto: Juni Kriswanto/AFP)
JAKARTA - Jakarta kembali dipenuhi gelombang massa yang melakukan aksi demonstrasi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Jumat (21/2) siang hingga sore. Massa yang mengenakan pakaian serba hitam mulai berdatangan sejak pukul 13.30 WIB, melanjutkan aksi protes bertajuk #IndonesiaGelap. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai semakin membebani rakyat.

Latar Belakang Aksi #IndonesiaGelap

Aksi demonstrasi ini bermula dari keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memangkas anggaran sebesar Rp 306,7 triliun. Pemangkasan ini dilakukan dengan mengurangi belanja kementerian dan lembaga, menghapus acara-acara besar, serta membatasi perjalanan dinas.

Namun, langkah penghematan ini berdampak pada berbagai sektor, termasuk pegawai pemerintahan yang harus bekerja dalam kondisi penerangan minim dan penghentian operasional lift di beberapa gedung perkantoran guna menghemat listrik. Beberapa program seperti makan siang bergizi gratis, tunjangan kinerja dosen, hingga kebijakan hilirisasi juga menjadi sorotan para demonstran.

Tuntutan dan Isu yang Diangkat

Dalam aksi ini, massa tidak hanya menyoroti pemangkasan anggaran, tetapi juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan beberapa Rancangan Undang-Undang (RUU) prorakyat, seperti:
  • RUU Masyarakat Adat
  • RUU Perampasan Aset
  • RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga

Sebaliknya, mereka juga menolak beberapa RUU yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, antara lain:
  • Revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri
  • Revisi Tata Tertib DPR
  • Revisi UU Mineral dan Batu Bara

Selain itu, massa juga mendesak pemerintah membatalkan program-program seperti multifungsi TNI-Polri, proyek food estate 29 juta hektar, serta pendirian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Demo di Berbagai Kota, Berlangsung Damai

Tak hanya di Jakarta, aksi serupa juga terjadi di beberapa kota besar lainnya, seperti Medan, Sumatera Utara dan Makassar, Sulawesi Selatan. Di Yogyakarta, ratusan orang berkumpul di pusat kota untuk memprotes pemangkasan anggaran, sementara di Surabaya, mahasiswa dan aktivis mengenakan pakaian hitam dan menggelar aksi damai di depan kantor dewan setempat.

Koordinator aksi di Yogyakarta, Rendra Setiawan, mengatakan bahwa masyarakat semakin gelisah dengan kondisi saat ini. “Saya yakin semua orang Indonesia yang punya hati, pikiran, dan moral akan merasa gelisah melihat kondisi saat ini,” ujarnya.

Di Surabaya, spanduk bertuliskan "Nilai Buruk untuk Kabinet Gendut" dan "Satu Presiden, Banyak Insiden" dibentangkan oleh para demonstran yang duduk di depan kantor dewan.

Tak Ada Pejabat yang Temui Demonstran

Pada aksi hari sebelumnya, Kamis (20/2), Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sempat menemui para demonstran dan berjanji akan mempelajari tuntutan mereka. Namun, dalam aksi Jumat ini, tidak ada pejabat yang turun langsung untuk berdialog dengan massa.

Amanda, salah satu peserta aksi yang bekerja sebagai konsultan, mengaku rela mengambil cuti demi turun ke jalan. “Kami tidak mau melihat kesejahteraan rakyat makin terdampak hanya karena kebijakan yang asal-asalan,” ungkapnya.

Aryo, seorang peneliti, juga merasa geram dengan kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai tidak masuk akal. “Saya sudah marah dengan kondisi negara kita yang dijalankan secara ugal-ugalan,” katanya lantang.

Protes Kreatif, Poster-Poster Menggelitik

Seperti demonstrasi sebelumnya, aksi kali ini juga diwarnai dengan berbagai poster kreatif yang mengundang tawa sekaligus sindiran tajam. Salah satunya adalah poster bergambar Bart Simpson menangis dengan tulisan ‘Ya Allah, Kenapa Aku WNI’. Ada juga poster parodi iklan obat sakit kepala yang mengganti gambar dengan foto Presiden Prabowo sedang mengurut dahinya, seolah sedang pusing.

Pengamat: Pemerintah Harus Merespons dengan Baik

Pengamat Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Lili Romli, menilai aksi demonstrasi ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap kebijakan yang diterapkan dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo.

Ia mencontohkan kebijakan makan siang bergizi gratis yang dinilai tidak tepat sasaran. “Kenapa justru didahulukan di kota-kota, bukan di daerah-daerah?” ujarnya.

Lili juga mengingatkan pemerintah agar tidak merespons aksi ini dengan pernyataan yang meremehkan. “Seperti Luhut yang bilang ‘Indonesia tidak gelap, yang gelap kau’, itu bukan jawaban yang baik dari seorang pejabat negara,” tegasnya.

Aksi Serupa Terjadi di Amerika Serikat

Menariknya, protes atas kebijakan efisiensi anggaran tidak hanya terjadi di Indonesia. Di Amerika Serikat, kebijakan serupa yang diterapkan oleh pemerintahan Presiden Trump juga memicu demonstrasi besar pada Hari Presiden, Senin (17/2) lalu. Survei terbaru menunjukkan bahwa tingkat kepuasan terhadap Trump mulai menurun akibat kebijakan ini.

Aksi #IndonesiaGelap semakin meluas dan menunjukkan kekecewaan publik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak pro-rakyat. Gelombang demonstrasi ini kemungkinan masih akan terus berlanjut hingga pemerintah memberikan respons yang lebih konkret terhadap tuntutan massa.

Apakah aksi ini akan membawa perubahan kebijakan? Waktu yang akan menjawabnya. Namun yang pasti, suara rakyat semakin lantang terdengar.

Senin, 05 Agustus 2024

Ribuan Orang Beraksi di Depan Kedutaan Besar AS di Jakarta: Seruan untuk Hentikan Genosida di Gaza

Ribuan Orang Beraksi di Depan Kedutaan Besar AS di Jakarta: Seruan untuk Hentikan Genosida di Gaza
Seorang pria membawa plakat saat unjuk rasa pro-Palestina, di tengah konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan Hamas, di Jakarta, 9 Juni 2024. (Foto: REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
JAKARTA - Dalam aksi solidaritas yang penuh semangat dan dukungan, ribuan orang berpakaian serba putih dengan atribut Palestina berkumpul di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. 

Mereka menyerukan agar dunia segera menghentikan pembantaian dan genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Gaza. 

Dengan membawa kertas putih bertuliskan “Stop Genocida, Never Normalize With Israel” dan “Long Live The Resistance,” demonstrasi ini menggema dengan pesan kuat menentang kekerasan yang terjadi.

Pernyataan Tegas dari Ketua Pelaksana Aksi

Muhammad Zaitun Rasmin, ketua pelaksana aksi ini, menekankan pentingnya peran masyarakat Indonesia dalam menyuarakan perdamaian dan menghentikan kekejaman yang dilakukan terhadap warga Gaza. 

"Kami mengajak seluruh masyarakat Indonesia yang mempunyai hati nurani dan cita perdamaian untuk terus bergerak, minimal bersuara agar pembantaian yang dilakukan Israel segera dihentikan," ujar Zaitun.

Kematian pemimpin kelompok Hamas, Ismail Haniyeh, di Teheran, Iran, baru-baru ini menjadi sorotan utama dalam aksi ini. 

Zaitun menyatakan, “Ini lonceng yang sangat berbahaya bagi dunia. Kalau dunia membiarkan terus zionis melakukan genosida, pembantaian kepada masyarakat Gaza di Palestina dan para pemimpinnya, maka tidak tertutup kemungkinan ini akan memicu perang dunia ketiga.”

Dukungan dan Kecaman dari Wakil Ketua MPR

Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid yang turut hadir dalam aksi tersebut, mengecam pembunuhan terhadap Ismail Haniyeh. 

Ia menyebutkan bahwa Haniyeh adalah tokoh yang sangat dipercaya untuk membawa perdamaian. 

“Kalau masyarakat dunia menghendaki perdamaian, maka saatnyalah mereka dibukakan mata hatinya bahwa Israel ternyata tidak menghendaki perdamaian tersebut,” tegas Hidayat.

Desakan kepada Pemerintah Indonesia

Para demonstran juga mendesak Pemerintah Indonesia untuk menjalankan konsensus yang dikeluarkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). 
Mereka mengharapkan Indonesia bisa bersama-sama dengan negara-negara Islam lainnya untuk memprakarsai pengiriman bantuan militer ke Palestina.

Demonstrasi Global: Paris, Baghdad, dan Sanaa

Tak hanya di Jakarta, gelombang protes juga berlangsung di kota-kota besar seperti Paris, Baghdad, dan Sanaa. Di Paris, seorang demonstran bernama Abdelali Mebarki menuntut Komite Olimpiade Internasional (IOC) untuk melarang atlet Israel berkompetisi, dengan menyoroti standar ganda yang terjadi. 

"Menurut saya, Israel tidak boleh terlibat dalam Olimpiade karena IOC sebelumnya juga sudah melarang Rusia ikut. Mengapa Israel boleh?" ungkap Abdelali.

Di Sanaa, demonstran Mohammad Al Qaeli turut menyuarakan dukungan untuk Gaza dan meminta agar tanggal 3 Agustus dijadikan hari khusus untuk mendukung Gaza.

Pernyataan dari PM Israel

Meskipun demikian, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tampaknya tetap berpegang pada kebijakan kerasnya. 

Dalam rapat kabinet, Netanyahu menyatakan bahwa "perang melawan terorisme akan berlanjut sepanjang waktu," dan bahkan memperingatkan Iran bahwa Israel “bersiap menghadapi skenario apapun.”

Analisis dari Pengamat Hubungan Internasional

Ribuan Orang Beraksi di Depan Kedutaan Besar AS di Jakarta: Seruan untuk Hentikan Genosida di Gaza
Para pemuda terlibat dalam aksi duduk di depan gedung Universitas Sciences Po di Paris pada 26 April 2024, sebagai bentuk dukungan untuk warga Palestina di Gaza selama konflik antara Israel dan Hamas. (Foto: REUTERS/Gonzalo Fuentes)
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Diponegoro, Mohamad Rosyidin, menyatakan bahwa kematian Haniyeh memiliki dampak luas terhadap prospek perdamaian di Timur Tengah. 

"Ini justru akan menutup pintu bagi perdamaian, memperburuk keadaan di kawasan. Terlebih pihak-pihak lain terlibat sehingga konflik ini tidak hanya bereskalasi tapi multifront," ujar Rosyidin.

Dengan terus berkecamuknya perang Israel-Hamas selama hampir 10 bulan, situasi di Timur Tengah semakin memprihatinkan. 

Pembunuhan tokoh-tokoh senior Hamas dalam beberapa serangan baru-baru ini meningkatkan ketegangan dan menimbulkan kekhawatiran akan meluasnya konflik yang lebih menghancurkan. 

Demonstrasi ini menunjukkan betapa pentingnya solidaritas dan dukungan global untuk mengakhiri kekerasan dan mencapai perdamaian yang sejati di wilayah tersebut. 

Dunia internasional diharapkan dapat memberikan perhatian lebih dan mengambil tindakan nyata untuk mengakhiri genosida dan membawa stabilitas bagi masyarakat Palestina.

Jumat, 19 April 2024

Geruduk Kantor DPRD Mempawah, HMI Cabang Mempawah Sampaikan 7 Tuntutan

Geruduk Kantor DPRD Mempawah, HMI Cabang Mempawah Sampaikan 7 Tuntutan
Geruduk Kantor DPRD Mempawah, HMI Cabang Mempawah Sampaikan 7 Tuntutan.
MEMPAWAH - Rombomgan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Mempawah menggelar Aksi Demontrasi di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah, pada Kamis (18/04/2024).

Aksi tersebut, dalam rangka memperjuangkan Permasalahan Isu Lingkungan yang ada di Kabupaten Mempawah.

Di dalam aksinya, Syahrul Ainurrafiq Selaku Formateur Ketua Umum HMI Cabang Mempawah merasa kecewa terhadap Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, karena pada saat mereka sampai ke lokasi tidak ada satupun Anggota DPRD Kabupaten Mempawah berada di kantornya.

“Kami merasa kecewa terhadap Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, karena pada saat kami sampai di lokasi aksi tidak ada satupun diantara 35 Anggota DPRD yang menyambut kami untuk menyampaikan aspirasi dengan berbagai Alasan yang tidak jelas,” ujar dia.

Dalam hal itu, mereka mempertanyakan ketidakjelasan alasan kenapa Anggota DPRD Kabupaten Mempawah tidak ada di Kantor DPRD.

Geruduk Kantor DPRD Mempawah, HMI Cabang Mempawah Sampaikan 7 Tuntutan
Geruduk Kantor DPRD Mempawah, HMI Cabang Mempawah Sampaikan 7 Tuntutan.
Saat massa aksi bertanya kepada pihak Sekretariat DPRD Kabupaten Mempawah, mereka mendapatkan jawaban bahwa ada 17 Anggota DPRD yang melaksanakan tugas di luar, namun ada 18 Anggota dari 35 Anggota yang tidak ada kejelasan alasan atas ketidak hadiran Anggota  DPRD di Kantornya. Maka kami anggap mereka tidak amanah dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh Rakyat,” tegasnya.

Setelah beberapa jam menunggu, akhirnya salah satu Anggota DPRD Kabupaten Mempawah Febriadi, ST. datang dan menerima massa aksi.

Dalam aksi tersebut, massa menuntut beberapa hal yang disampaikan yaitu: 

1. mendesak perusahaan yang berdomisili di kabupaten mempawah untuk dapat mempublikasikan izin lingkungan kepada masyarakat.

2. mendesak pihak yang berwenang untuk menindak tegas perusahaan yang tidak taat pada aturan yang berlaku (UU nomor 11 tahun 2020 dan PP no 22 tahun 2021).

3. membuat peraturan daerah (PERDA) tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

4. mendesak pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi dan optimalisasi tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di kabupaten mempawah.

5. mendesak pemerintah daerah untuk memperhatikan kesehatan masyarakat yang berada disekitar tempat pembuangan sampah sementara (TPS) dan tempat pembuangan sampah akhir (TPA) di kabupaten mempawah.

6. mendesak pemerintah daerah untuk melakukan rehabilitasi dan optimalisasi hutan mangrove di pesisir pantai kabupaten mempawah.

7. mendesak pemerintah daerah untuk melibatkan masyarakat setempat dalam melakukan rehabilitasi dan optimalisasi hutan mangrove di pesisir pantai kabupaten mempawah.

Tuntutan tersebut, diterima oleh Febriadi, ST dan akan di proses serta ditindaklanjuti selama waktu 7 hari.

“Tuntutan kami Ada 7 poin yang di setujui dan diproses oleh DPRD Kabupaten Mempawah dalam jangka waktu 7 hari, jika tuntutan itu tidak di tindaklanjuti maka kami akan Aksi Demonstrasi kembali dengan massa yang Lebih banyak,” tegas Faisal Sebagai Kader HMI Cabang Mempawah.

Senin, 22 Januari 2024

Mantap! Forkopimcam Siap Menjembatani Aspirasi PLN Masuk Dusun Begantung Menyuke

Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke
Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke.
LANDAK – Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke menemui titik terang.Pasalnya saat melakukan orasi di depan Kantor Kecamatan Menyuke, perwakilan serta kordinator aksi Demo di rangkul dalam mediasi bersama di ruangan kantor kecamatan Menyuke. Senin 22 Januari 2024.

Mediasi tersebut di ikuti oleh beberapa unsur forkopimcam, seperti Kapolsek Menyuke Iptu Aprianus Sabari Tampe, Camat Menyuke Apentinus, Kepala Desa Darit Ardiono, Perwakilan/Kordinator aksi.

Setelah melakukan mediasi, di dapati lah keputusan bersama berbentuk Berita Acara (BA) untuk menjembatani aspirasi masyarakat dusun Begantung tersebut. yang hasilnya berbunyi sebagai berikut:

Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke
Aksi Demo yang di lakukan oleh ratusan Masyarakat Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke.
Hari ini tanggal 22 Januari 2024 Pemerintah Kecamatan, bersama Kapolsek Menyuke dan Pemerintahan Desa Darit menerima aksi demo masyarakat dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak, akan menindaklanjuti usulan masyarakat dusun Begantung listrik masuk dusun Begantung 2024 Tahun 2024 dan kan melakukan kordinasi dengan pihak PLN wilayah 5 Provinsi Kalimantan Barat. Demikian berita acara ini kami buat secara bersama-sama atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih*

Selanjutnya, berita acara itupun di tandatangani oleh pihak yang terlibat mengikuti Mediasi tersebut.

Kemudian saat keluar dari ruang mediasi, Kepala desa Darit, Ardiono menyapa dan menegaskan kepada Masyarakat Dusun Begantung Desa Darit Kecamatan Menyuke yang melakukan aksi Demo, pihaknya siap untuk menjembatani aspirasi tersebut.

"Saya siap, nanti perwakilan Masyarakat Dusun Begantung bersama dengan kami untuk pergi mengusulkan Listrik ke Pontianak dalam waktu dekat ini," ujar Ardiono.

Dirinya juga meminta kepada para demonstran untuk secara tertib membubarkan dirinya, karena menurutnya datang dengan baik maka pulang harus dengan baik juga.

"Saya juga tidak mau melihat masyarakat saya kelaparan, untuk itu saya sudah siapkan konsumsi untuk kita makan bersama di kantor desa," tutup Kepala Desa Darit, Ardiono.

Kemudian masyarakat dusun Begantung desa Darit, kecamatan Menyuke Kabupaten Landak dengan perlahan membubarkan diri dari kantor kecamatan Menyuke.

Penulis: Tino

Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo

Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo.
Keluhkan Jalan Rusak Hingga Listrik PLN, Masyarakat Dusun Bengantung Menyuke Lakukan Demo.
LANDAK – Masyarakat di Dusun Begantung, Desa Darit, Kecamatan Menyuke, Kabupaten Landak lakukan aksi Demo di Kantor Desa Darit dan Kantor Camat Menyuke. Senin, 22 Januari 2024.

Dalam aksi demo tersebut, terlihat ratusan masyarakat dusun Begantung melakukan perarakan dengan berjalan memutari pasar Darit dan sekitarnya, sebelum melakukan aksinya di depan Kantor Desa dan Kecamatan.

Salah satu warga dusun Begantung, Eging (33) mengatakan demo yang dilakukan masyarakat tersebut adalah bentuk kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat dusun Begantung terhadap pembangunan yang di lakukan di daerahnya.

"Dusun Kami tidak terlalu jauh dari desa Darit dan Kantor Kecamatan Menyuke, tetapi kenapa dari saya sekolah Dasar (SD) Listrik PLN tidak pernah kami dapatkan sampai sekarang, tambah lagi jalan kami yang saat ini masih rusak. Kami sudah sangat sangat bersabar terhadap keadaan seperti ini, dan sekarang kami sudah bosan," ungkap Eging saat melakukan aksi demo di Kantor Kecamatan Menyuke.

Dirinya juga mengatakan, jika pemerintah Desa, Kecamatan dan Kabupaten tidak menanggapi keluhan dan aksi demo tersebut, maka warga akan melakukan aksi yang lebih lagi dan mengancam akan tidak melakukan pemilihan dalam Pemilu yang akan di gelar 14 Februari mendatang.

"Saya hanya minta kepada pihak yang berwenang tolong di dengarkan dan tindaklanjuti aspirasi kami ini," tutupnya.

Penulis : Tino

Jumat, 01 Desember 2023

Polres Sekadau Kirim 50 Personel BKO ke Polres Melawi untuk Pengamanan Aksi Damai Bela Palestina

Foto : Polres Sekadau Kirim 50 Personel BKO ke Polres Melawi untuk Pengamanan Aksi Damai Bela Palestina.
SEKADAU – Sebanyak 50 personel Polres Sekadau diberangkatkan ke Polres Melawi untuk melaksanakan BKO (Bawah Kendali Operasi), dalam rangka pengamanan aksi damai bela Palestina.

Kapolres Sekadau AKBP Suyono, melalui Kabag Ops Kompol Samsul Bakrie, menjelaskan bahwa 50 personel BKO tersebut terdiri dari gabungan satuan fungsi dan personel Polsek jajaran.

Sebelum berangkat menuju Polres Melawi, dilaksanakan apel kesiapan dan pengecekan personel di lapangan Mapolres Sekadau, jalan Merdeka Timur, pada Jumat (1/12/2023) pukul 08.00 WIB.

Dalam arahannya, Kabag Ops Kompol Bakrie menekankan pentingnya tugas yang akan diemban oleh personel BKO Polres Sekadau di Polres Melawi.

"Apa yang harus dilakukan rekan-rekan nanti adalah membantu tugas pengamanan Polres Melawi dalam kegiatan aksi bela damai Palestina yang dilaksanakan oleh masyarakat Kabupaten Melawi," ucap Kompol Bakrie.

Kompol Bakrie menegaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengamanan aksi damai ini, tidak ada satupun personel BKO Polres Sekadau yang diizinkan membawa senjata api (Senpi).

"Laksanakan tugas dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab, sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan yang telah ditetapkan. Prioritas utama kita adalah menjaga keamanan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat," tegasnya.

Sambung Kompol Bakrie, diharapkan dengan kehadiran 50 personel BKO dari Polres Sekadau yang diberangkatkan ke Polres Melawi dapat memberikan kontribusi positif dalam menjaga keamanan dan ketertiban saat aksi damai bela Palestina di Kabupaten Melawi.

"Semoga pengamanan dapat berjalan lancar dan aman agar pesan perdamaian yang diusung dalam aksi tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat," tandasnya.

Senin, 27 November 2023

Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi

Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi
Analis: Protes di Yogya tanda mahasiswa kian gerah dengan rezim Jokowi.
JAKARTA – Aksi unjuk rasa mahasiswa meletup di sejumlah titik di Yogyakarta, Kamis (23/11) lalu. Selain di kawasan Tugu Yogyakarta, aksi unjuk rasa juga digelar di kampus Institut Seni Indonesia (ISI) Yogya. Khusus di ISI, mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar mimbar demokrasi bertajuk 'Mahasiswa Bersama Rakyat Tolak Politik Dinasti dan Pelanggar HAM'. 

Sebagian mahasiswa terlihat menutupi wajah mereka dengan topeng kertas bergambar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman yang disilang merah. Pemakaian topeng-topeng itu dimaksudkan untuk mengkritik skandal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 90/PPU-XXI/2023.

Analis politik dari Universitas Krisnadwipayana, Ade Reza Hariyadi menilai aksi protes di Yogya menunjukkan bahwa kelompok mahasiswa mulai gerah dengan manuver-manuver politik penguasa yang terus-menerus menerabas batasan-batasan konstitusi. 

"Ini menjadi kegelisahan anak-anak muda terdidik dan juga sebagai bentuk koreksi terhadap perilaku para elite yang memperebutkan kekuasaan ini keluar dari pakem-pakem yang ditentukan dalam konstitusi," kata Ade, Senin (27/11/2023). 

Putusan nomor 90 diketok Ketua MK Anwar Usman, Oktober lalu. Isi putusan merevisi syarat usia bagi calon capres-cawapres yang tertuang dalam UU Pemilu. MK membolehkan calon yang belum berusia 40 tahun untuk berkompetisi menjadi capres dan cawapres asalkan pernah dipilih jadi kepala daerah. 

Berkat putusan itu, Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Jokowi mendadak memenuhi syarat sebagai cawapres. Saat putusan itu dirilis, Gibran masih berusia 36 tahun. Anwar ialah besan Jokowi alias paman Gibran. 

Ade mengapresiasi sikap kritis kelompok mahasiswa di Yogya. Namun, ia pesimistis gelombang protes bakal membesar. Pasalnya, isu politik dinasti Jokowi dan skandal putusan MK merupakan konsumsi elite yang tidak terkait langsung dengan kehidupan masyarakat. 

"Isunya tidak cukup kuat mengakselerasi gerakan politik yang lebih besar, kecuali jika masalah ini berkelindan dengan masalah dengan masyarakat," ucap Ade. 

Untuk menjaga nafas gerakan, Ade menyarankan agar kelompok mahasiswa berkolaborasi dengan kaum buruh. Saat ini, serikat-serikat buruh sedang resah dengan aturan kenaikan upah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. 

PP itu dianggap tak mengakomodasi kepentingan kaum buruh. Pasalnya, kenaikan upah minimum provinsi (UMP) yang dimandatkan PP itu jauh dari ekspektasi kaum buruh, yakni kisaran 5-8%. Serikat buruh sebelumnya ingin agar upah buruh naik sekitar 15%. 

"Sejauh ini, gerakan ini masih sangat parsial... Kalau (keresahan kaum buruh) ini bisa direspons dan diakselerasi kelompok-kelompok mahasiswa di berbagai wilayah, maka ini bisa jadi salah satu faktor akselerasi gerakan yang lebih besar," ucap Ade.

Dilaporkan, ribuan mahasiswa dari 35 kampus di Yogya turun ke jalan dalam aksi protes tersebut. Khusus di kawasan Tugu Yogyakarta, sebagian mahasiswa terlihat menggelar aksi unjuk rasa dengan mengenakan topeng Guy Fawkes atau topeng kelompok anonimus. 

Koordinator mahasiswa dalam aksi di Tugu Yogyakarta, Ahmad Kholil menyebut penggunaan topeng anonimus merupakan simbolisasi perlawanan terhadap elite politik yang antidemokrasi. 

Selain putusan MK, Kholil memaparkan sejumlah dosa elite politik yang perlahan-lahan membunuh demokrasi, mulai dari pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. 

"Pemerintah tidak pernah merespons aksi mahasiswa dan masyarakat. Omnibus Law bagi kami melanggar konstitusi. Pelemahan KPK melanggar konstitusi dan putusan MK terkait batas usia itu juga melanggar konstitusi," ujar mahasiswa Universitas Gadjah Mada itu.

Selasa, 20 Juni 2023

Tolak Camat Jongkok yang Baru, Polres Kapuas Hulu Amankan Aksi Demo

Tolak Camat Jongkok yang Baru, Polres Kapuas Hulu Amankan Aksi Demo.
Kapuas Hulu, Kalbar - Kabag Ops Polres Kapuas Hulu Polda Kalbar AKP Edhi Trisno Tarigan, S.H., M.A.P., memimpin pengamanan Aksi Damai Masyarakat Kecamatan Jongkong terkait dengan adanya mutasi Jabatan pergantian Camat Jongkong, di kantor Kecamatan Jongkong, Senin (19/6/2023).

"Personil gabungan yang mengamankan jalannya aksi damai masyarakat Kecamatan Jongkong tersebut terdiri dari Polres Kapuas Hulu berjumlah 92 personil, Polsek jajaran Polres Kapuas Hulu berjumlah 83 personil, Koramil 1209 Jongkong-Pengkadan sebanyak 7 personil dan Sat Pol PP Kabupaten Kapuas Hulu berjumlah 25 personil," terang AKP Edhi Trisno Tarigan.

Selanjutnya, Kabag Ops menjelaskan bahwa jumlah masyarakat yang hadir dalam audiensi sekitar 180 orang, yang dipimpin masing-masing yaitu Ketua Koordinator Lapangan sdr. Herliansyah, Koordinator lapangan sdr. Idrus dan sdr. Ade Daud Mazda, Koordinator Keamanan sdr. Abdul Karim dan sdr. Ahmadin, Koordinator Transportasi sdr. Mulya Ananda Pribadi dan Koordinator Konsumsi sdr. H. Bujang Proyono serta juru bicara sdr. M. Yamin dan sdr. Abdullah Adang.

Penyampaian Orasi dari Forum Komunikasi masyarakat Kecamatan Jongkong yaitu menolak Camat yang baru Syahbudinsyah, S. Sos., sebagai Camat Jongkong dan mengembalikan Jabarudin, S.Sos., M.Si ke posisi semula sebagai Camat Jongkong.

Aksi damai yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Jongkong berjalan dengan aman dan kondusif, kegiatan pelayanan di kantor Kecamatan Jongkong masih tetap berjalan seperti biasa.

Kegiatan Aksi Damai Masyarakat Kecamatan Jongkong selesai sekira pukul 11.00 wib.

(Tim Liputan)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno