Berita Borneotribun.com: DPRD Sanggau Hari ini
Tampilkan postingan dengan label DPRD Sanggau. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label DPRD Sanggau. Tampilkan semua postingan

Senin, 31 Mei 2021

BKN Tunda Pendaftaran CPNS & P3K, Hendrikus Hengki: Keluhan Guru Agama Terakomodir dan Rasa Keadilan dapat Terpenuhi

BKN Tunda Pendaftaran CPNS & P3K, Hendrikus Hengki: Keluhan Guru Agama Terakomodir dan Rasa Keadilan dapat Terpenuhi
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrikus Hengki, S.T. 

BorneoTribun Sanggau, Kalbar - Menanggapi pengumuman penundaan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Tentang  Pendaftaran CPNS dan P3K Tahun 2021 dari jadwal yang seharusnya di mulai pada tanggal 31 Mei 2021 ini.

Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDI Perjuangan, Hendrikus Hengki, S.T. menyambut baik atas penundaan tersebut.

Semoga dengan penundaan ini, kata Hengki, pemerintah daerah bisa mengajukan revisi terhadap Jumlah formasi yang ada.

"Dengan menambah jumlah formasi untuk Guru Agama yang ada di kabupaten Sanggau maupun yang Di provinsi Kalimantan Barat, agar apa yang menjadi keluhan dari Para Guru Agama dapat terakomodir dan rasa keadilan dapat terpenuhi demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," ucapnya.

Lebih lanjut, kata Hengki, kunci sukses dari revolusi mental yang di gaung-gaungkan Presiden Joko Widodo ada pada Iman, Budi Pekerti dan Kejujuran. 

"Semua itu didapatkan dari mata pelajaran Agama," ungkapnya.

Reporter: Liber

Sabtu, 29 Mei 2021

Kasus Penganiayaan Beduai, Anggota DPRD Sanggau Berharap Selesaikan Secara Baik-baik

Kasus Penganiayaan Beduai, Anggota DPRD Sanggau Berharap Selesaikan Secara Baik-baik
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP Hendrikus Hengki.

BorneoTribun Sanggau, Kalbar - Atas dugaan kasus penganiayaan yang terjadi di Dusun Beduai, Desa Bereng Bekawat, Kecamatan Beduai, Kabupaten Sanggau, KalBar. Terjadi pada hari Jumat, pada tanggal 28 Mei sekira pukul 10.00 Wib. 

Dilakukan oleh tersangka ES (40)Tahun dengan cara menusuk korban N (21) Tahun menggunakan Dodos Sawit, sehingga mengakibatkan korban luka-luka dan dibawa ke Rumah Sakit atau Puskesmas Beduai.

Akibat tersangka merasa tidak senang kepada korban membunyikan knalpot sepeda motor keras-keras.

Menanggapi penganiayaan yang terjadi di Dusun Beduai, Desa bereng berkawat, Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP Hendrikus Hengki berharap agar kita bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan atau apapun masalah yang kita hadapi harus di selesaikan secara baik-baik.

"Saya berharap agar kita bijak dalam menyelesaikan segala permasalahan atau apapun masalah yang kita hadapi harus di selesaikan secara baik-baik tidak mengutamakan kekerasan yang berakibat fatal bagi si korban atau pun si pelaku, karena korban harus mengalami luka-luka dan pelakunya hrus berurusan dengan hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya," harapannya.

"Jadi kedepannya saya berharap kepada masyarakat agar jangan mudah untuk melakukan kekerasan dalam bentuk apapun karena akan merugikan kedua belah pihak," lanjutnya.

Reporter: Liber
Editor: Yakop

Jumat, 28 Mei 2021

Polemik Formasi Guru Agama, Hendrikus Hengki berharap Pemda Tunda Penerimaan PNS dan P3K

Polemik Formasi Guru Agama, Hendrikus Hengki berharap Pemda Tunda Penerimaan PNS dan P3K
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP Hendrikus Hengki, ST .

BORNETRIBUN SANGGAU - Salahsatu Anggota DPRD Kabupaten Sanggau dari Fraksi PDIP Hendrikus Hengki, ST menyoroti masalah penerimaan ASN dan P3K untuk guru umum yang ada di kabupaten Sanggau terutama di formasi Guru Agama yang sangat sedikit dan tidak mengakomodir kebutuhan yang ada di kabupaten Sanggau.

Dari 3.235 formasi Guru untuk Guru Agama hanya ada 7 formasi yaitu 3 untuk guru agama Islam 3 guru agama Katolik dan 1 untuk Guru Agama protestan gimana revolusi mental bisa terwujud jika Guru Agama sebagai pondasinya tidak di berikan ruang.

Hendrikus Hengki juga mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap penyediaan formasi ini.

Selaku wakil rakyat yang berhubungan langsung dengan masyarakat selalu di tanyakan tentang masalah formasi guru Agama yang tidak memenuhi rasa keadilan. Formasi guru agama hanya 0.21% dari total formasi yang ada.

Dua pernyataan yang berbeda dan saling lempar kewenangan, masyarakat butuh kejelasan bukan saling lempar tanggung jawab."Katakanlah, katakan sejujurnya...."

Menanggapi tentang Polemik Formasi Guru Agama, pernyataan Gubernur Sutarmidji: "Kemenag yang tentukan,"

Sementara, kata Kemenag: "Formasi CPNS Guru Agama pada Sekolah Umum Kewenangan Pemda,"

Hendrikus Hengki juga berharap agar pemerintah daerah menunda penerimaan PNS dan P3K.

"Supaya dilakukan penyesuaian formasi untuk Guru Agama pada penerimaan ASN maupun P3K untuk guru umum yang ada di kabupaten Sanggau dan Provinsi Kalimantan Barat," tutup Hendrikus Hengki.

Reporter: Liber
Editor: Yakop

Kamis, 25 Februari 2021

Anggota DPRD Sanggau Hendrikus Hengki Minta Pemerintah Provinsi dan Pusat Bisa Memperhatikan Jalan Perbatasan

Warga Desa Suruh Tembawang.

BorneoTribun Sanggau, Kalbar - Dusun Pool salah satu Dusun yang masuk wilayah Desa Suruh Tembawang memang posisinya berbatasan dengan Malaysia. Namun Desa Suruh Tembawang sendiri jaraknya dari Entikong sekitar 40 km. 

Bila melewati jalanan Indonesia membutuhkan waktu sekitar empat hingga lima jam karena kondisi alamnya yang sulit. Berbeda bila melewati wilayah Malaysia, hanya butuh waktu dua jam.


Salah satu Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Sanggau, Hendrikus Hengki dari fraksi PDIP menuturkan, akses jalan ke Suruh Tembawang di wilayah Indonesia baru saja terbangun. Namun, karena lokasi Suruh Tembawang, tetap saja waktu tempuhnya lama. 

”Kalau dari malaysia lebih dekat karena posisi desanya memang begitu, Bahkan, sebelum akses jalan di Indonesia terbangun, masyarakat dari Dusun menuju Desa harus melewati jalan Alternatif yaitu sungai Sekayam. ”Kalau alternatifnya, ya sungai memakai sampan dan berjalan kaki setelah dekat desa,” tuturnya.

Dia menuturkan, pembangunan Suruh Tembawang itu penting karena desa itu begitu terpelosok. Jarang sekali ada sentuhan dari pemerintah. Apalagi Dusun yang ada di wilayah Desa tersebut belum bisa di lewati dengan roda empat, salah satunya Dusun Pool.


Satu-satunya cara yang dilakukan masyarakat perbatasan di Dusun Pool, Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalbar. Sungguh ironis  Saat membawa warganya yang sakit menuju puskesmas Entikong yang ditempuh dengan jarak 8 km baru sampai di pusat Desa, dan di lanjutkan menggunakan kendaraan roda 4 ke Puskesmas Entikong. Sekiranya ada perhatian dari Pemerintah Pusat untuk membuka jalan dengan perkerasan. Masyarakat tidak minta aspal yang penting bisa di lalui kendaraan roda 4, masyarakat sudah sangat bersyukur, Mereka juga bagian dari NKRI.

"Ya seperti harapan kita agar pemerintah Daerah, Provinsi dan juga Pemerintah Pusat harus saling bersinergi dalam membantu percepatan pembangunan di Daerah perbatasan agar masalah insfratruktur jalan yg di hadapi masyarakat di daerah perbatasan dapat terselesaikan demi terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, "Ungkap Hengki. (Libertus)

Sabtu, 06 Februari 2021

Pembayaran Rumah Belum Tuntas, Ini Kata Anggota DPRD Sanggau dari Fraksi Gerindra

Ketua DPC Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto, SE.

BorneoTribun | Sanggau, Kalbar - Salah satu perwakilan masyarakat yang terdampak longsor di Dusun Entikong Benuan, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, mengungkapkan perasaan para warga yang mengalami musibah kepada salahsatu legislator yang juga sebagai Ketua DPC Gerindra dan Anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Robby Sugianto, SE., karena faktor utama dari kejadian ini adalah akibat rumah yang di diami mereka sudah separuh rumah di karenakan di potong depan rumahnya dari dampak pelebaran jalan Nasional di daerah perbatasan antara negara Indonesia - Malaysia.

Salah satu perwakilan masyarakat yang bernama Haji Daswir menjelaskan, "kejadian ini disebabkan oleh kucuran air  yang masuk kedalam rumah, sehingga menimbulkan keretakan pada depan rumah yang kita tengok sekarang ini. 

Dok. Foto

"Untuk itu kami minta kepada yang berwenang yang menangani masalah ini supaya secepatnya dituntaskan, karena kami mohon kalau bisa ini langsung  ke Bapak Presiden, Pak Joko Widodo. Semoga pak Presiden mendengarkan keluhan rakyat nya, Terimakasih,"ungkap Haji Daswir.

Ketua DPC Gerindra sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sanggau Robby Sugianto, SE, mengatakan, dari perwakilan Partai Gerindra yang ada di Kabupaten Sanggau Menyamapaikan secara langsung kepada Pemerintah Daerah/Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat bahwa memang masih ada persoalan terkait tanah dan bangunan yang  belum di tuntaskan pembayarannya oleh pihak pemerintah, seperti bangunan yang ada dibelakang ini yang juga belum dibayar lunas sepenuhnya, kemudian belum selesai, sudah ada kejadian seperti ini. 

Ia berharap agar bisa menjadi perhatian bagi pemerintah untuk segera menangani. 

Terima Kasih juga Kepada Pemerintah Kabupaten Sanggau yang beberapa hari yg lalu sudah hadir dan saya dengar dari Provinsi juga hadir dan Kapolda juga akan hadir dan kita bergotong-royong untuk sama-sama meringankan beban Masyarakat dan kami dari DPC Partai Gerindra sekali lagi mengucapkan rasa bela sungkawa atau solidaritas kami sehingga hadir di ketempat ini.

Kami juga mengucapkan Terima Kasih Kepada Bapak Haji Prabowo  danan Haji Yuliansyah, SE., selaku Ketua DPD yang selalu memberikan kami dorongan untuk hadir ditengah-tengah kesulitan Masyarakat.

Kami Pengurus Partai Gerindra Kabupaten Sanggau khususnya, menyambangi, mendatangi, mengunjungi korban dampak longsor yang  Rumahnya ambruk, kami datang ketempat ini menunjukkan solidaritas kami bahwa Gerindra hadir ditengah-tengah kesulitan Masyarakat  sekalian menyerahkan bantuan langsung berupa uang tunai kepada warga yang terdampak longsor yang mengakibatkan ambruknya tempat kediaman,"ungkap Ketua DPC Gerindra. (Libertus)

Jumat, 23 Oktober 2020

Sampaikan KUA – PPAS APBD 2021, Paolus Hadi: "Fokus Pada Penguatan Ekonomi"

Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS Tahun 2021 kepada DPRD Kabupaten Sanggau
Bupati Sanggau, Paolus Hadi menyampaikan nota pengantar KUA-PPAS Tahun 2021 kepada DPRD Kabupaten Sanggau. (Foto: BT/LB/HMS)


BorneoTribun | Sanggau, Kalbar
- Bupati Sanggau, Paolus Hadi, S.IP, M.Si menyampaikan nota pengantar Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2021, Senin (19/10/2020). KUA – PPAS tersebut disampaikannya dalam rapat paripurna ke-25 masa persidangan ke – 1 tahun sidang 2020 – 2021 DPRD Kabupaten Sanggau yang berlangsung di lantai III gedung DPRD Sanggau.


Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Sanggau, Jumadi didampingi dua unsur pimpinan lainnya Timotius Yance dan Acam itu juga dihadiri Sekda Sanggau, Ir. Kukuh Triyatmaka, MM, jajaran Forkompimda, pihak perbankan, Anggota DPRD Sanggau dan pimpinan SKPD di lingkungan Pemkab Sanggau.


Ditemui usai mengikuti rapat paripurna, Bupati Sanggau Paolus Hadi mengatakan, tahun anggaran 2021, pihaknya memfokuskan pada penguatan ekonomi.


“Di RPJMD kita tahun 2021 itu masih bicara penguatan ekonomi, juga soal IPM, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Jadi arah dan prioritas pembangunan kita ke sana,” ujar PH sapaan akrab Bupati Sanggau Paolus Hadi.


PH menjelaskan, berdasarkan target RPJMD, kebutuhan Anggaran Pemkab Sanggau sangatlah besar, namun dikarenakan secara nasional terjadi pengurangan anggaran, oleh karenanya akan ada evaluasi RPJMD.


“Tapi dengan anggaran yang kita punya dari pendapatan yang diperkirakan Rp 1,5 trilyun lebih, akan kita bagikan dengan benar untuk kita belanjakan yang pada akhirnya memaksa kita untuk devisit. Devisit inilah nanti yang menambahkan lagi jumlah belanja kita. Kita berharap Silpa 2020 ini mampu menutupi devisit itu,” harap Bupati Sanggau.


Untuk program peningkatan ekonomi di tahun depan, lanjut dia adalah dengan memperkuat UMKM di Kabupaten Sanggau.


“Tentu kita tidak bisa bekerja sendiri dengan tidak hanya menghandalkan APBD saja, tapi juga dengan memanfaatkan dana lain termasuk perbankan yang memberikan peluang cukup besar untuk UMKM kita dengan berbagai bantuannya,” pungkas Bupati Sanggau Paolus Hadi. (red)

Senin, 19 Oktober 2020

Masyarakat Perbatasan Entikong Minta Pembangunan SMA Negeri Di Perbatasan

Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Leonardo Agustono Silalahi
Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Leonardo Agustono Silalahi. (Foto: BT/LB)


BorneoTribun | Sanggau, Kalbar - Masyarakat di Kecamatan Entikong, Perbatasan Entikong - Malaysia Sarawak, mengharapkan Pemerintah Provinsi (PemProv) KalBar untuk membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) berstatus negeri untuk menampung anak-anak di daerah itu. Harapan tersebut disampaikan warga, dalam hal ini di wakili anggota DPRD Kabupaten Sanggau, Leonardo Agustono Silalahi saat dihubungi oleh media ini melalui WhatsApp, Senin, 19/10/2020.


Warga Perbatasan di Kecamatan Entikong  mengatakan, sudah cukup lama warga di kecamatan tersebut mengharapkan kehadiran Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri untuk menampung anak-anak yang menyelesaikan pendidikan SMP sederajat.


Disebabkan tidak adanya SMA negeri tersebut, pelajar dari Kecamatan Entikong terpaksa harus melanjutkan pendidikan ke daerah lain atau ke kecamatan lain, bahkan ke Kabupaten dan ke Provinsi. "Kecamatan Entikong salah satunya kecamatan di Kabupaten Sanggau yang tidak memiliki SMA, padahal masyarakatnya cukup banyak, termasuk anak-anak usia sekolah," ungkapnya.


Anggota DPRD Kabupaten Sanggau Leonardo Agustono Silalahi menyatakan akan memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi pembangunan SMA negeri tersebut ke Dinas Pendidikan Provinsi KalBar bahkan ke Kemendikbud.


Kita terus menyuarakan dan  berusaha agar pemerintah bisa menghadirkan SMA Negeri di Entikong dan Penambahan sekolah SMA negeri  Sekayam, apalagi dengan kondisi Guru pendidik yang sangat Kurang, Guru SD, SMP dan SMA. 


Guru PNS yang sudah berkurang karena sudah Masa pensiun, begitu juga Guru - Guru Honor yang sudah lama Mengabdi menjadi honor perlu juga diperhatikan nasib mereka kedepan seperti apa, 


Semoga Pak menteri Pendidikan Nadiem Makarim bisa juga mendengar keluhan masyarakat kami  diperbatas yang masih memerlukan tempat untuk menganyomi pendidikan di Sekolah SMA negeri bagi anak - anak kami, 


"Apalagi Entikong Berbatasan Langsung dengan Sarawak Malayasi, Kita sangat kasihan kepada anak-anak, apalagi dengan berlakunya Zonasi, mereka sangat keberatan dikarenakan jauh dari sekolah - sekolah yang ada. Harapan kami, mewakili masyarakat Perbatasan, supaya pemerintah segera membangun SMA Negeri di Entikong Dan Sekayam."Harapnya. (YK/LB)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno