Komisi IX DPR RI siap perjuangkan berbagai usulan Bupati Sambas
 |
| Anggota Komisi XI DPR RI saat melakukan kunjungan kerja pada reses masa persidangan V tahun 2021-2022 bersama para mitra di Kabupaten Sambas. |
BORNEOTRIBUN PONTIANAK - Ketua Tim Reses Komisi IX DPR RI Alifudin menyatakan lembaga ini siap memperjuangkan berbagai usulan yang diajukan Bupati Sambas, Kalimantan Barat, Satono .
"Kami dari Komisi IX DPR RI bersama mitra akan selalu memberi perhatian besar terhadap masyarakat Kalbar, terutama untuk masyarakat Kabupaten Sambas, mulai dari masalah ketenagakerjaan, kesehatan termasuk penanganan program KB dan stunting,” kata Alifudin saat melakukan reses di Kabupaten Sambas, Selasa.
Dia menjelaskan meskipun dari 12 anggota Komisi IX DPR RI hanya tiga orang yang bisa datang saat melakukan reses di Kabupaten Sambas, tetapi pihaknya tetap akan memperjuangkan apa yang telah diusulkan Bupati Sambas Satono.
"Kegiatan reses yang kami lakukan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi pengawasan DPR RI dengan harapan dapat membahas berbagai permasalahan di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan di Kabupaten Sambas," ujarnya.
Menurutnya, dengan menghadirkan mitra-mitra kerja, baik itu badan maupun kementerian saat reses di Sambas diharapkan apa yang diusulkan Bupati Sambas segera mendapat respons dan terealisasi.
Dalam kesempatan itu, Alifudin mengapresiasi kerja keras yang telah dilakukan segenap jajaran Pemkab Sambas dalam penanganan COVID-19.
Ia mengatakan berdasarkan data, masyarakat Kabupaten Sambas banyak yang menjadi pekerja migran Indonesia (PMI) di Malaysia di mana pada tahun 2020 jumlah PMI asal Sambas di Malaysia mencapai 2.100 orang.
“Untuk melakukan perbaikan masalah ini, kami dari Komisi XI DPR RI melakukan peninjauan secara langsung di lapangan sekaligus menyerap masukan dan rekomendasi yang perlu dilakukan perbaikan,” ujarnya.
Adapun beberapa usulan yang dipaparkan Bupati Sambas Satono kepada Komisi XI DPR RI dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sambas, yaitu dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan secara merata gedung puskesmas yang sesuai dengan Permenkes.
Kemudian penambahan SDM pelayanan kesehatan mumpuni, peningkatan fasilitas kesehatan, dukungan rencana pembangunan RSUD Sambas menjadi rumah sakit bertaraf internasional guna menghindari ketergantungan masyarakat berobat ke Malaysia.
Selanjutnya, implementasi JKN KIS, usulan tambahan kuota PBI JKN, pembangunan pusat kreativitas generasi berencana, pembangunan balai latihan kerja, pembangunan shelter PMI dan bimtek mediator, legalitas kementerian, implementasi BPJS Ketenagakerjaan, dan terakhir perbaikan fasilitas gedung diklat agar menjadi representatif untuk dipergunakan ke depannya.
“Kami sangat berharap usulan kami ini dapat menjadi bahan Komisi XI DPR RI untuk mendukung dalam membangun dan menyejahterakan masyarakat dan wilayah perbatasan ini,” kata Satono.
(AD/ANT)
