Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji

Redaksi    Senin, Maret 24, 2025    Comment   

Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji

Bongkar Temuan DPRD Ketapang Terhadap 2 Perusda, Duit Habis, Direksi Minta Bayarkan Gaji.

KETAPANG - Anggota komisi 3 DPRD Ketapang Nursiri mengungkapkan penyertaan modal Pemda kepada dua BUMD dengan total sebesar Rp 23 miliar diduga sudah dikorupsi. 

Keadaan itu diketahui setelah pihaknya melakukan pendalaman dengan memeriksa jajaran direksi Perusahaan Daerah dimaksud yakni PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM) dan PT Ketapang Energi Mandiri (KEM)

"Penjelasan manajemen dua BUMD itu dalam rapat rapat yang kami lakukan, saya yakini tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Secara legalitas berupa bukti-bukti yang disampaikan tidak berkesesuaian. Intinya ini berpotensi menjadi kasus korupsi," katanya, saat dihubungi Borneotribun pada Senin (24/03/2025). 

Ia menjabarkan, seperti PT KPM yang mengklaim memiliki lahan untuk perkebunan, kenyataannya lahan dimaksud tidak cocok untuk ditanami kelapa sawit. 

Bahkan, harga pembebasan lahan dengan masyarakat juga dinilai sudah diduga di lebihkan atau markup. Hal ini karena prosesnya dilakukan menggunakan jasa pihak lain alias vendor. 

"Lahan yang dibeli itu luasnya 1.380 hektar, keadaanya berpasir, gambut. Untuk kelapa sawit rasanya susah tumbuh dan mungkin biaya perawatanya besar, dak masuk hitungan bisnis laah," ujar dia. 

"Sementara harga beli lahan yang mereka maksudkan pun saya menduga sudah di markup. Harga dari masyarakat hanya sekitar Rp 2.5 juta sampai Rp 3 juta perhektar. Sementara laporan mereka ke kami per hektarnya Rp 9.5 juta. Berlipat lipat naiknya," sambungnya. 

Pihaknya pun menemukan dugaan ketidak benaran data yang diberikan oleh direksi PT KPM. 

Dimana saat diminta legalitas bukti kepemilikan lahan, jajaran direksi yang saat rapat dengan komisi tiga tidak mampu memberikan alat bukti yang dapat diyakini kebenaranya. 

Untuk itulah, menurut Nursiri, DPRD sudah merekomendasikan agar persoalan ini sudah sepatutnya diproses hukum. 

"Jajaran direksi diganti dan kasus nya diproses secara hukum agar ada pertanggungjawaban. Keputusan ini sudah bulat dikeluarkan oleh komisi 3," tegas dia. 

Sementara untuk BUMD PT KEM, menurut Nursiri, kondisi keuangan perusahaan juga sudah kolaps. Investasi Pemda sebesar Rp 7 milar tidak dapat dibuktikan kebenaranya. 

Bahkan, anehnya, jajaran direksi sempat meminta kepada komisi 3 agar memberikan rekomendasi agar Pemda Ketapang membayar gaji mereka yang sudah telat selama 8 bulan. 

"Ada itu mereka minta kami berikan rekom agar Pemda mau bayar gaji mereka yang udah 8 bulan tak dibayar. Aneh, Pemda udah diberi modal untuk dikembangkan, direksi nya tak mampu kembangkan, duit habis, gaji mereka minta lagi. Gaji mereka per bulan 8 jutaan. Ini bedagang yang dak tau bedagang, susah lah saya katakanya," kata Nursiri. 

"Tidak ada apapun yang dapat dihasilkan oleh KEM dan KPM. Duit Pemda 23 miliar habis buat. Jadi sebaiknya kasus ini diproses hukum saja," pungkasnya. 

Penulis: Muzahidin

2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang

Redaksi    Jumat, Maret 21, 2025    Comment   

2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang

2 Perusda Direkom Bubar, Serahkan APH Usut Dana Pemda Ketapang. Foto Kejaksaan Ngeri Ketapang. (Borneotribun/Muzahidin)

KETAPANG – Hasil kerja komisi III DPRD Ketapang mengusut bisnis Perusahaan Daerah milik Pemda Ketapang sudah rampung. 

Komisi III merekomendasikan dua Perusda dibubarkan dan dana penyertaan modalnya di usut aparat penegak hukum.

Kedua Perusda itu yakni PT Ketapang Pangan Mandiri (KPM) dengan cakupan usaha sektor pertanian, perkebunan dan PT Ketapang Energi Mandiri (KEM) berfokus di sektor bisnis tabung gas LPG. 

Pengelolaan bisnis Perusda plat merah itu dinilai tidak efektif dan bermasalah serta tidak memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. 

"DPRD Kabupaten Ketapang mendukung penuh proses hukum yang sedang berjalan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Aparat Penegak Hukum (APH)," ujar Mia Gayatri, ketua Komisi II DPRD Ketapang kepada wartawan, Selasa (16/03/2025).

Mia mengatakan, kalau manajemen kedua Perusda tersebut dinilai tidak transparan dan akuntabel dalam menjalankan bisnis. 

Terpenting, tidak dapat mempertanggung jawabkan dana Pemda Ketapang yang telah diterima masing masing sebesar Rp 16 untuk KPM dan 7 miliar buat KEM pada tahun 2022. 

"Komisi III Ketapang telah membekukan PT. KPM, yang selanjutnya harus ditindaklanjuti pemerintah dengan pembubaran agar merampingkan struktur organisasi," kata dia. 

Sementara itu, sebelumnya, Dirut PT KPM Alkap Pasti mengatakan, duit pemda yang diterima sudah habis. 

Dana itu dipakai untuk buat proposal dan loby loby bisnis serta membayar operasional kegiatan usaha dan manajemen. 

Satu satunya aset yang diklaim meraka miliki hanyalah berupa tanah yang rencanya menjadi lokasi kebun kelapa sawit yang terletak di desa Sungai Nanjung Kecamatan Matan Hilir Selatan.

"Kami masih mencari investor untuk mewujudkan rencana pengembangan kebun sawit di lahan 1.400 hektar di Desa Sungai Nanjung. Namun, tingginya biaya investasi mencapai Rp70 juta per hektar—menjadi kendala utama," kata Alkap Pasti beberapa waktu lalu kepada media di Ketapang.

Sedangankan Perusda PT KEM, keadaannya juga 11/12 dengan perusahaan sekondan milik Pemda tersebut. 

Setoran modal Pemda sebesar Rp 7 miliar yang diterima tidak dapat dipertanggung jawabkan secara jelas.

Bahkan isunya, dana itu ditilap rekan bisnis dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara gamblang sebesar Rp 1.5 miliar.

Teranyar, kedua Perusda ini sudah diperiksa tim Pidsus Kajari Ketapang. Info diterima, sudah berkali kali jajaran manajemen menghadap penyidik Kejaksaan.

Reporter: Muzahidin

DPRD Ketapang Mulai "Ngegas" Usut Penyertaan Modal BUMD, Usulkan Bentuk Pansus

Redaksi    Sabtu, Februari 01, 2025    Comment   

DPRD Ketapang Mulai "Ngegas" Usut Penyertaan Modal BUMD, Usulkan Bentuk Pansus

Foto: Mia Gayatri, Anggota DPRD Kabupaten Ketapang

KETAPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ketapang akan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan Daerah (Perusda), utamanya investasi Pemda sebesar 16 miliar kepada Ketapang Pangan Mandiri (KPM).

Pihak DPRD menilai, penyertaan modal ini telah membuat kegaduhan di publik serta tidak memberi dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat Ketapang lantaran dana investasi tersebut hanya mampu dibelanjakan oleh manajemen menjadi proposal-proposal. 

"Saya menyikapi maraknya pemberitaan di Media massa tentang dana Penyertaan modal terhadap BUMD Ketapang Pangan Mandiri (KPM) oleh Pemkab Ketapang dengan anggaran dana sebesar 16 miliar namun belum ada usaha yang berjalan satupun," tutur dia kepada wartawan, Sabtu pagi (1/2/2025) di Ketapang. 

Mia menjelaskan, evaluasi ini tak hanya difokuskan pada perusda KPM tetapi akan melebar ke BUMD lain yang dibentuk Pemda Ketapang sesuai dengan Perda. 

Seperti BUMD PDAM, KEM (Ketapang Energi Mandiri) dan Ketapang Mandiri.

"Untuk BUMD yang lain juga akan kami awasi kinerjanya. Dan untuk PDAM sudah kami agendakan. Kami lakukan hal ini dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan sebagai anggota DPRD," jelasnya.

Persoalan investasi Pemda ini tidak menutup kemungkinan akan diselidiki mendalam oleh dewan dalam bentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai wujud transparansi dan akuntabel.

"Kalau itu diperlukan akan kita bentuk, namun untuk pembentukan Pansus itu apa bila setelah kami sudah koordinasi dengan semua pihak yang terkait," kata Mia Gayatri. 

(Muzahidin)

Setengah Kursi DPRD Ketapang Dihuni Wajah Baru

Redaksi    Jumat, Juni 14, 2024    Comment   

Setengah Kursi DPRD Ketapang Dihuni Wajah Baru

Foto para komisioner KPU Ketapang selepas rapat pleno perolehan kursi, Kamis (13/06/24).

KETAPANG - KPU kabupaten Ketapang telah menetapkan 10 partai politik dan 45 orang anggota DPRD terpilih berdasarkan suara sah mereka. 

Setengah atau 24 orang diantara anggota DPRD terpilih tersebut dipastikan diisi wajah-wajah baru ataupun pemain lama tetapi sempat jeda 5 tahun karena tidak terpilih di Pemilu sebelumnya dan pada saat Pemilu 2024 berhasil duduk lagi.

Berdasarkan data KPU kabupaten Ketapang yang didapat setelah pleno penetapan hari Kamis (13/06/24) semalam, ke 24 orang nama pendatang baru itu tersebar di seluruh Daerah Pemilihan (Dapil) yang meliputi tujuh Dapil. 

PDIP menjadi partai teratas capaian jumlah anggota DPRD baru terbanyak dengan jumlah 5 orang yakni Marzuki (Dapil 1), Mateus Yudi (Dapil 2), Whilis Aryant (Dapil 5), Bahrudin Effendi (dapil 6) dan Hasib Setiawan (Dapil 7)

Tangga kedua diisi partai Demokrat dengan jumlah 4 orang yakni, Rion Sardi (Dapil 1), Edi Anjoyo (Dapil 4),Yonathan Agung Rachmadi (dapil 6) dan Nursiri (dapil 7).

Urutan selanjutnya ada partai Nasdem dan partai Gerindra yang mengirim tiga orang wajah baru.

Secara berurutan wajah baru dari partai Nasdem adalah M Eri Setyawan (dapil 1), Uti Mulyadi (dapil 3 ) dan Wasti (dapil 7).

Dari partai Gerindra yakni Erpuat (dapil 3), Igntius Wewen (dapil 4), Hasim (dapil 6).

Berikut adalah daftar lengkap nama pendatang baru serta alokasi kursi DPRD per Dapil:

Ketapang Satu, alokasi 10 kursi yakni 

1. Rion Sardi dari partai Demokrat.

2. Maria Raisya Sofia Rantan, Golkar.

3. Julvan Teruna partai PAN 

4. M Eri Setyawan partai Nasdem. 

5. Lukman partai PKS 

6. Nasdiansyah partai Hanura

7.  Marzuki partai PDIP 

Dapil Ketapang Dua, 5 kursi yaitu:

1. Mateus Yudi partai PDI-P

2. Markus Margono partai Hanura.

Dapil Ketapang Tiga, alokasi  7 kursi, yakni 

1. Erpuat dari Gerindra

2. Uti Mulyadi partai Nasdem

3.  Ali Sadikin dari PPP.

Dapil Ketapang Empat, alokasi 6 kursi yaitu:

1. Edi Anjoyo - Demokrat

2. Ignatius Wewen - Gerindra

Dapil Ketapang Lima, jumlah kursi 5, yakni:

1. Whilis Aryant - PDIP

2. Ahmad Fatoni - Hanura

3. Markus Ewi - Golkar

Dapil Ketapang 6 dengan alokasi 5 kursi, yakni:

1. Hasim - Gerindra

2. Yonathan Agung Rachmadi - Demokrat

3. Bahrudin Efendi - PDIP 

4. Kevin Alexander Lerrick - PKB 

Dapil Ketapang 7 dengan alokasi 7 kursi 

1. Wasti - Nasdem 

2. Nursiri - Demokrat 

3. Hasib Setiawan - PDIP 

Penulis: Muzahidin

Anggota DPRD Kalbar Geram, PT PSM Larang Sosialisasi Politik

Redaksi    Rabu, September 06, 2023    Comment   

Anggota DPRD Kalbar Geram, PT PSM Larang Sosialisasi Politik

H Rasmidi,SE MM.

KETAPANG (BT) - Pesan percakapan whatsap berisikan larangan memasang alat peraga kampanye di areal perkebunan kelapa sawit oleh perusahaan penyedia jasa pengamanan (vendors) PT Pratama Siaga Mandiri (PSM) di areal kebun kelapa sawit PT Andes Sawit Mas (ASM) anak usaha Cargil Group membuat anggota DPRD provinsi Kalbar Rasmidi naik darah. 

Ia menganggap, hal itu melanggar hak masyarakat untuk mengerti pendidikan politik karena letak alat peraga kampanye (APK) yang dipasang tersebut tidak termasuk dalam zona larangan sesuai dengan peraturan KPU (PKPU).

Dia menjelaskan, mulanya, Ia menerima pesan tersebut dari keluhan sekaligus laporan warga saat melakukan kegiatan kedinasan sebagai legislator di wilayah kecamatan Manis Mata. 

Jika benar pesan itu menurut Rasmidi, merupakan bentuk lain upaya membodohi masyarakat, melanggar kemerdekan dan kebebasan demokrasi. 

"Sangat tidak baik sebagai bangsa Indonesia karena perusahaan bekerja di wilayah Indonesia, jadi bukan bearti semua di area perkebunan yang ribuan hektar di garap tidak boleh ada pendidikan politik melalui street media yg dilakukan partai politik," kata Rasmidi kepada Borneo Tribun, Rabu (05/09/23).

Menurut politisi senior sekaligus ketua DPC Partai Demokrat Ketapang ini, Ia memahami aturan larangan pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana PKPU nomor 15 tahun 2023. 

Dia menyebutkan, ada enam kawasan yang masuk dalam PKPU tersebut seperti tempat ibadah, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, tempat pendidikan, gedung milik pemerintah, fasilitas tertentu milik pemerintah, dan fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban. 

"Tetapi tapi kalau di wilayah lain dalam area perkebunan misal di jalan-jalan blok kebun atau jalan penghubung antar desa-desa, jelas kawasan itu bukan areal larangan. Yang tidak boleh itu dipasang didepan kantor perusahaan, itu bisa dipahami," katanya. 

Rasmidi memandang persoalan ini serius sehingga berpotensi mencederai proses demokrasi dan melanggar aturan KPU sehingga perusahaan perlu diberikan tindakan tegas. 

"Apalagi bulan November nanti, sudah masuk tahapan kampanye, jadi jangan sampai tahapan ini terganggu. Maka saya dorong perusahaan-perusahaan yang berlaku seperti ini ditindak," tegasnya. 

Penulis : Muzahidin

Rapat Paripurna Terkait Persetujuan DPRD Ketapang Terhadap usulan Daerah Otonomi Baru

Redaksi    Rabu, Maret 15, 2023    Comment   

Rapat Paripurna Terkait Persetujuan DPRD Ketapang Terhadap usulan Daerah Otonomi Baru

Rapat Paripurna Terkait Persetujuan DPRD Ketapang Terhadap usulan Daerah Otonomi Baru.

Ketapang, Kalbar - Bupati Ketapang Martin Rantan, SH., M.Sos bersama Wakil Bupati Ketapang H. Farhan, SE., M.Si, hadiri rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang, Selasa (14/3/2023), bertempat di ruang rapat DPRD Ketapang.

Pada Rapat tersebut Bupati Ketapang menerima langsung surat keputusan, persetujuan DPRD Ketapang  terhadap tiga usulan daerah otonomi baru di Kabupaten Ketapang.

Adapun tiga usulan daerah otonomi baru tersebut di antaranya:

1. Usulan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, terdiri dari Kecamatan Kendawangan, Manismata, Maru , Air Upas dan Singkup dengan letak Ibu Kota Kabupaten di Desa Kedondong Kecamatan Kendawangan.

2. Usulan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Matan Hulu, terdiri dari Kecamatan Tumbang Titi, Nanga Tayap, Jelai Hulu, Sungai Melayu Rayak, dan Pemahan, dengan Ibu Kota Kabupaten di Desa Tumbang Titi Kecamatan Tumbang Titi.

3. Usulan pembentukan daerah persiapan Kabupaten Hulu Aik,  terdiri dari Kecamatan Sandai, Sungai Laur, Hulu Sungai, Simpang dua dan Simpang Hulu, dengan letak ibu kota Kabupaten di Desa Randau Kecamatan Sandai.

(Muzahidin)

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

Redaksi    Selasa, Juli 06, 2021    Comment   

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

BORNEOTRIBUN KETAPANG - Sebanyak 7  Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020.

Persetujuan Tujuh Fraksi tersebut disampaikan oleh juru bicara fraksinya masing-masing dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si  didampingi Wakil Ketua DPRD H. Suprapto, S.Pd.,M.M., Jamhuri Amir, S.H. dan  dihadiri  Bupati Ketapang yang di wakili Pj. Sekda Suherman, S.H.,M.H., Forkonda serta Kepala OPD , guna mendengar pendapat akhir Fraksi-fraksi DPRD, Selasa (06/07/2021) diruang rapat paripurna Gedung DPRD Kabupaten Ketapang.

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Rapat Paripurna yang dihadiri 31 Anggota DPRD Kab Ketapang menyampaikan pendapat Akhir Fraksi-Fraksi mengenai Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2020 sebagaimana yang disampaikan oleh Bupati Ketapang tanggal 21 Juni 2021 dan telah dibahas oleh Badan Anggaran DPRD Kabupaten Ketapang.

Selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si, selaku pimpinan Rapat Paripurna mempersilakan Fraksi-Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Ketapang untuk menyampaikan pendapat akhir Fraksinya dimulai dengan Pendapat Fraksi Golkar Gusmani, S.E., Fraksi PDIP juru bicara Kurniawan, S.H., Fraksi Gerindra juru bicara Akim, Fraksi Hanura/ Demokrat juru bicara Tini, S.E., Fraksi  Nasdem juru bicara Jhony Hendrawanto, A.Md., Fraksi PPP juru bicara Musyawiri dan Fraksi PAN juru bicara Suryanto, SH. ke tujuh fraksi tersebut memberikan tanggapan dan masukan terhadap serta menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020.

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Paripurna ini dilaksanakan merupakan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, UU Nomor 9 Tahun 2015 dan PP Nomor 12 Tahun 2018, Raperda APBD Tahun anggaran 2020 yang disampaikan kepala daerah, harus dipertanggungjawabkan dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda) dan hari ini DPRD kabupaten Ketapang mengesahkan.

Akhirnya DPRD Kabupaten Ketapang memutuskan untuk memberikan persetujuan kepada Bupati Ketapang untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten.

DPRD Ketapang Setujui Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2020.

Dilanjutkan dengan penandatanganan dan diserahkan oleh Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si., kepada Bupati Kabupaten Ketapang yang di wakili Pj. Sekda Suherman, S.H.,M.H.

Sumber: Humpro Sekretariar DPRD Kabupaten Ketapang

Reporter: Joko

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang

Redaksi    Selasa, Juni 08, 2021    Comment   

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang/

BorneoTribun Ketapang, Kalbar - Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Ketapang Joko Prastowo beserta Kepala Bidang mengikuti Rapat Kerja yang diadakan oleh Komisi IV DPRD Kabupaten Ketapang, kegiatan tersebut juga diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya di Ruang Rapat I DPRD Ketapang, Pada Senin (07/06/2021). 

Rapat Kerja di Pimpin Langsung Ketua Komisi IV Achmad Sholeh, S.T.,M.Sos., di damping Wakil Ketua Komisi IV Riyan Heryanto, Sekretaris Komisi IV Elmantono dan dihadiri Anggota Komisi IV DPRD Ketapang diantaranya Hery Susanto, A.Md., Elisabet, Kasdi, S.IP., S.H.

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang.

Raker bersama mitra kerja ini merupakan wujud pengawasan yang dilakukan Komisi IV DPRD Ketapang terhadap realisasi program kerja yang dilaksanakan OPD terkait, yang dihadiri sejumlah Pimpinan OPD beserta Kapala Bidang dan Kepala Seksi dari Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, Dinas Pariwitasa dan Kebudayaan serta Dinas Perhubungan Ketapang.

Dishub Ikuti Rapat Kerja Dengan Komisi IV DPRD Ketapang.

Tujuannya, untuk agar program OPD mitra kerja Komisi IV DPRD Ketapang, berjalan efektif dan sesuai rencana kerja yang telah disusun sebelumnya.

“Raker ini sebagai bahan evaluasi untuk OPD pengawasan program kegiatan,” ungkap Ketua Komisi IV DPRD KetapangAchmad Sholeh, ST.,M.Sos

Selain untuk melakukan pengawasan terhadap program kerja, Raker dengan mitra OPD ini lanjut Achmad Sholeh, ST.,M.Sos, untuk Membangunkan komunikasi antara DPRD Ketapang sebagai fungsi Legislatif dengan Pemkab Ketapang sebagai pemangku kepentingan eksekutif.

“Jadi bagaimana sinergitas dalam setiap program kerja OPD ini bisa berkualitas dan hasilnya atau manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelas Ketua Komisi IV DPRD Ketapang Achmad Sholeh, ST.,M.Sos

Dalam penjelasannya Joko Prastowo mengatakan dalam rapat bersama Komisi IV DPRD Ketapang untuk mengevaluasi semua kegiatan mulai dari dokumen dan jenis kegiatan sperti jalan dan jembatan gantung yang berada di desa desa pedalaman hingga peninjauan ke lokasi kegiatan.

"Kalau masalah jembatan gantung dari pihak kita juga mengajukan ke Kementerian PTD, agar bisa penganggarannya melalui APBN tentunya agar bisa mengakomodir semua keburuhan masyarakat dibsana" jelas Joko saat dikonfirmasi diruangan kerjanya, Selasa (8/72021)

Raker Komisi IV DPRD Ketapang bersama OPD  Pemkab Ketapang sebagai mitra kerja tersebut diwarnai dengan sejumlah masukan dari pimpinan komisi dan Anggota DPRD Ketapang sehingga dapat berjalan maksimal. (jk)

Ketua DPRD: Sebagai Idiologi Negara, Pancasila Tentunya Mengandung Nilai- Nilai Luhur

Redaksi    Rabu, Juni 02, 2021    Comment   

Ketua DPRD: Sebagai Idiologi Negara, Pancasila Tentunya Mengandung Nilai- Nilai Luhur

Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi.

BORNEOTRIBUN KETAPANG  - Bangsa Indonesia memperingati Hari Lahirnya Pancasila yang ke-76. Seiring dengan waktu, Pancasila sebagai ideologi negara telah mampu menunjukkan perannya dalam menjaga kemajemukan bangsa Indonesia.

Untuk itu, melalui momen peringatan hari lahirnya yang ke-76 kali ini, hendaknya dapat dijadikan momentum untuk lebih menggali lagi nilai - nilai luhur yang ada di dalamnya.

“Sebagai ideologi negara, Pancasila tentunya mengandung nilai - nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia,” kata Ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S.Sos.,M.Si, Senin (31/05/2021).

“Untuk itu, tentunya sangat penting bagi kita untuk dapat memahami dan mampu mengimplementasikan dari nilai-nilai tersebut di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” tambahnya.

Mengingat pentingnya hal tersebut, ketua DPRD Ketapang M. Febriadi, S. Sos, M. Si, berpesan agar adanya kepedulian untuk lebih mengenalkan dan mengajarkan nilai - nilai Pancasila kepada para generasi muda.

Dia menegaskan, tentunya kita ingin anak - anak kita atau generasi muda mendatang dapat lebih mengenal, memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai yang ada pada Pancasila.

“Maka dari itu, mari mulai saat ini kita tumbuhkan gerakan untuk lebih mengenalkan dan memberikan pemahaman terhadap setiap butir dan nilai yang terkandung dalam Pancasila,” ajak Ketu DPRD Ketapang M.Febriadi, S.Sos.,M.Si.

“Dan hal itu bukan hanya dapat dilakukan atau menjadi tanggung jawab lingkungan sekolah saja, namun juga dapat dilakukan di lingkungan keluarga dan tempat tinggal kita,” pungkasnya.

Reporter: JK