Ini Alasan Jokowi Pilih Heru Budi Hartono Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta

Redaksi    Senin, Oktober 10, 2022    Comment   

Ini Alasan Jokowi Pilih Heru Budi Hartono Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta

Ini Alasan Jokowi Pilih Haru Budi  Hartono Sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta. (Ho-Indonesia Maju)

borneoJakarta -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan alasan memilih Kepala Sekretariat  Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta.

Jokowi menyebut dirinya sudah mengenal rekam jejak Heru sejak lama. Menurut Jokowi, Heru merupakan figur yang sudah memahami tata Kelola pemerintahan,  apalagi pernah menjadi Wali Kota di DKI Jakarta. 

Yang terpenting menurut Jokowi, Heru  memiliki komunikasi yang baik dengan siapa pun.

“Saya juga kenal Pak Heru sudah lama sekali, sejak jadi Wali Kota di DKI, kemudian waktu  memegang Badan Keuangan, saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas,  kemampuan, saya tahu semuanya."

"Dan, komunikasinya sangat baik dengan siapa pun,” ujar Jokowi dikutip dari lama setkab.go.id, Senin (10/10/2022).

Sebelumnya, Heru telah dipilih melalui Rapat Tim Penilai Akhir (TPA) yang dipimpin  langsung oleh Jokowi di Istana Merdeka, Jumat (7/10) siang. 

Heru diputuskan  berdasarkan berbagai pertimbangan TPA.

Heru dinilai unggul dibanding dua calon lainnya yakni Sekretaris Daerah DKI Jakarta  Marullah dan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Bachtiar.

Heru akan  menjabat hingga selesai pesta demokrasi Pilkada DKI Jakarta yang akan berlangsung  pada akhir 2024.

Heru memiliki segudang pengalaman dalam mengurus ibu kota. Heru juga pernah  menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Utara semasa era Gubernur Jokowi. (Yakop/Im)

Ada Apa ? Wartawan Banyak Kena Pukul

Robiantinus Hermanto    Kamis, Agustus 11, 2022    Comment   

Ada Apa ? Wartawan Banyak Kena Pukul

Fhoto : Darwis Daud salah satu Wartawan Senior (Borneotribun) 

Borneotribun DKI Jakarta - Zaman Android (HP) Pintar mau jadi wartawan media online sangat  mudah sekali prosesnya, tak kalah cepat dari menunggu antrean beli martabak telor yang terkenal di kota Pempek.

Untuk dapat didaulat menjadi wartawan pada media online cukup ada syarat administrasi, KTP serta Foto dirinya. Selesai sudah syarat yang dipenuhi ID_nya dan kartu wartawannya, dan surat tugasnya bisa di bawa pulang sedikit bekal yang dimiliki cara membuat berita dengan bentuk 5W1H dan etika peliputan dan cara menulis berita tak jarang hal ini awal mala petaka.

Wartawan yang menjalankan tugas masih belum tahu kode etik pers dan tidak ada pendidikan dari pimpinan redaksinya.

Kalau mau dididik wartawan tadi, tidak mampu datang ke kantor redaksinya. Alasannya banyak kerjaan, seharusnya wartawan harus tahu kode etik dan belajar pakai buku pedoman penulisan untuk wartawan.

"Masuknya tukang peras dan preman dan tukang catut dan orang yang tidak bisa menulis berita , makanya banyak wartawan yang kena bacok, kena pukul dan di bunuh," Tulis Darwis.

Menurutnya, wartawan ditugaskan  menelusuri berita serta periklanan dengan menjalin mitra di setiap instansi pemerintah dan swasta dan hasilnya di sampaikan kepada  redaksi.

Selain itu, Zaman digital sistim UKW (Uji Kompetensi Wartawan) bila di pahami bersumber dari  kebebasan menjadi wartawan serta tidak mempertimbangkan  wartawan yang sudah berpengalaman.

Manfaat UKW sangat jelas..mempermudah wartawan mendapatkan kerja sama dengan pemerintah di bidang iklan atau mengembangkan berita yang sudah ada dan mendapatkan upeti dari instansi yan memiliki berita dengan sistim di iklankan (dibayar) kegiatan sebagai sumber pendapatan media.

Kelebihan UKW siapapun boleh mengajukan iklan, tanpa menunjuk wartawan ataupun yang membidangi (periklanan) karena sudah di anggap sudah mapan di dalam menulis.

Sekilas kebelakang, di era 80 UKW sangatlah penting karena merupakan persamaan  atau setingkat dengan Juru warta.

Sebelum menjadi Juru warta, terlebih dahulu belajar melalui kursus dan hasilnya mendapat Ijazah (bukan sertifikat).

Editor     : R. Hermanto 

Sumber : Darwis Daud Wartawan Senior Indonesia  

Yasonna Diminta Copot Kakanwil Kemenkumham DKI

Robiantinus Hermanto    Jumat, Januari 22, 2021    Comment   

Yasonna Diminta Copot Kakanwil Kemenkumham DKI

Aksi demo tuntut pemecatan Kakanwil Kemenkumham DKI 

Borneotribun I DKI Jakarta - Aksi Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepma) di depan Kantor Kemenkumham mendesak supaya Kakanwil Kemenkumham DKI, Liberty Sitinjak dicopot lantaran tidak karena tidak dapat membenahi tata kelola Rutan dan Lapas yang ada di wilayah DKI.

“Dia sudah sepatutnya dicopot, karena tidak dapat membenahi tata kelola Rutan dan Lapas yang ada di wilayah DKI,” terang Koordinator Gerakan Pemuda dan Mahasiswa (Gepma), Albar saat berbincang dengan wartawan melalui via telepon, Kamis (21/1).

 

Albar menyinggung, masih banyaknya praktik-praktik peredaran narkoba dikendalikan narapidana (Napi) yang menghuni di Rutan Salemba maupun di Rutan Cipinang.

“Ini jelas, terdapat ketidakberesan tata kelola di dalam Lembaga Pemasyarakatan di DKI. Bukan hanya Karutan atau Kalapas yang dicopot, namun Kakanwil Kemenkumham DKI juga harus bertanggung jawab,” tegas Albar.

Aktivis pergerakan yang juga Korlap Gepma itu mengatakan, bersama kawan-kawannya akan terus turun ke jalan jika tuntutan tersebut tidak terealisasi dalam waktu dekat.

“Kemarin, kami telah membuat aksi di depan Kantor Kemenkumham dengan beberapa pon tuntutan. Termasuk mendesak Liberty Sitinjak dicopot dari jabatannya sebagai Kakanwil Kemenkumham DKI. Jika dalam waktu dekat tak segera terealisasi, kami akan aksi lagi dengan tuntutan yang sama. Semoga apa yang kami lakukan ini didengar oleh Menkumham, Yasona Laoly dan segera melakukan tindakan tegas,” katanya.

Menurutnya, Menkumham pernah mengeluarkan statmen bahwa permasalahan yang timbul di Rutan maupun di Lapas tidak hanya tanggung jawab Karutan atau Kalapas saja. Namun dua pejabat diatasnya juga harus dicopot yakni Kadiv PAS dan Kakanwil Kemenkumham. Hal itu terjadi di Kemenkumham Jawa Barat.

Terpisah, pengamat kebijakan publik, Trubus Rahardiansyah saat dikonfirmasi, akar permasalahan dalam tata kelola manajemen dalam Rutan dan Lapas sudah mendarah daging.

Berbagai peristiwa seperti narapidana membuat pabrik ekstasi di Rutan Salemba, adanya bilik penjara di Rutan Cipinang dapat dijadikan transaksi jual beli sabu-sabu atau yang dikenal dengan sebutan apotik narkoba hingga peredaran narkoba di luar yang dikendalikan napi penghuni Lapas Cipinang.

Berbagai kejadian yang terus menerus mencoreng lembaga pemasyarakatan itu, tidak pernah ada penyelesaian secara tuntas.

Dosen FH Universitas Trisakti Jakarta tersebut mengurai bahwa berbagai kejadian yang muncul, terjadi secara sistemik. Sehingga harus dilakukan perbaikan sistem secara masif. 

"Ini bagian dari reformasi juga, termasuk pencopotan itu (Kakanwilkumham DKI Jakarta) harus segera dilakukan," Tandasnya. ( Irw )

Editor : Hermanto