Berita Borneotribun.com: Cornelis Hari ini
Tampilkan postingan dengan label Cornelis. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Cornelis. Tampilkan semua postingan

Selasa, 13 Februari 2024

Politikus PDIP, Cornelis Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Penghinaan Terhadap Prabowo

Politikus PDIP, Cornelis Dilaporkan ke Bawaslu Terkait Penghinaan Terhadap Prabowo
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Cornelis.
JAKARTA - Advokat dari Lembaga Independen untuk Sosialisasi dan Advokasi Negara (LISAN) telah melaporkan seorang politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), yaitu Cornelis, ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). 

Dikutip Detikcom (13/2/2024), Langkah ini diambil setelah Cornelis diduga mengeluarkan pernyataan yang menghina calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, dengan menggunakan bahasa yang kasar.

"Hendarsam Marantoko, Ketua LISAN, mengutip pernyataan tersebut, menggambarkan bahwa bahasa yang digunakan sangat kasar dan tidak pantas untuk menyudutkan Pak Prabowo dengan cara yang merendahkan, bahkan dengan menyamakannya dengan salah satu binatang dan mengejek kondisi fisiknya," ujar Hendarsam di Bawaslu, Jakarta Pusat, pada Senin (12/2/2024).

Hendarsam menjelaskan bahwa pernyataan kasar yang diduga dilontarkan oleh Cornelis terdapat dalam sebuah video yang tersebar luas di berbagai grup WhatsApp. Dalam rekaman berdurasi 1 menit 16 detik itu, Cornelis terlihat berbicara menggunakan bahasa daerah yang diduga mengandung penghinaan terhadap Prabowo.

"Dalam video berdurasi 1 menit 16 detik tersebut, kita telah memastikan bahwa yang bersangkutan menggunakan bahasa daerah, dan sudah ada teks terjemahannya," tambahnya.

Selain melaporkan Cornelis, LISAN juga melaporkan seorang penulis bernama Muhidin M Dahlan. Muhidin dilaporkan terkait dugaan fitnah yang disebarkan terhadap Prabowo melalui salah satu bukunya. Hendarsam menjelaskan bahwa dalam salah satu halaman buku tersebut, terdapat kesimpulan yang dianggap sebagai kampanye hitam terhadap Prabowo.

"Dua laporan tersebut telah diterima oleh pihak Bawaslu pada hari ini. Kedua terlapor dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 280 ayat 1 huruf C Undang-Undang tentang Pemilu," ungkap Hendarsam.

Sementara itu, saat dimintai tanggapan terkait pelaporan tersebut, Cornelis mengatakan bahwa acara yang dihadirinya seharusnya hanya bersifat internal. Ia juga menyebut bahwa hanya dirinya yang bisa memberikan interpretasi terhadap ucapan tersebut.

"Walaupun begitu, saya bersedia menghadapi pelaporan tersebut di Bawaslu. Ini merupakan risiko politik yang harus dihadapi," ujar Cornelis.

"Acara tersebut seharusnya hanya untuk internal, kelompok Dayak. Saya satu-satunya yang bisa menerjemahkan apa maksud dari ucapan tersebut, bukan orang lain. Kami sudah memberikan peringatan bahwa hal ini tidak boleh diekspose, tidak boleh diunggah ke media sosial karena tanggapan orang terhadapnya akan berbeda. Kami sudah mengingatkan hal ini," tambahnya.

"Iya, mari kita hadapi saja. Kami akan menjelaskan apa adanya dan siap menghadapi apapun yang terjadi karena ini merupakan risiko politik," tutup Cornelis.

Senin, 21 Agustus 2023

PDIP Pasang Stiker Ganjar Serentak, Cornelis Siap Menangkan Ganjar di Kalbar

PDIP Pasang Stiker Ganjar Serentak, Cornelis Siap Menangkan Ganjar di Kalbar.
LANDAK - Guna memenangkan kontestasi pemilihan umum (pemilu) 2024 mendatang, kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P) seluruh Indonesia mulai memanaskan mesin politik dengan menjalankan himbauan partai yakni melakukan door to door secara serentak pada 19 agustus 2023 yakni pemasangan stiker dan atribut calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo

Cara blusukan dan bertemu langsung dengan warga menjadi pilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) fraksi PDI Perjuangan, Cornelis untuk memperkenalkan capres Ganjar Pranowo yang di usung oleh PDI Perjuangan di Pemilu 2024 mendatang.

Seraya blusukan dikatakan Cornelis, dirinya juga menyerap langsung aspirasi warga serta melakukan penempelan stiker capres Ganjar Pranowo di wilayah Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

"Saya pilih Kabupaten Landak karena ini masuk dalam wilayah daerah pemilihan (dapil) saya, Landak jadi daerah pertama saya turun kelapangan untuk memperkenalkan capres yang diusung oleh PDI Perjuangan, selanjutnya kita akan turun ke kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat," ujar Cornelis, saat ditemui di kediamannya, di Ngabang, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Minggu (20/8/23).

Cornelis mengatakan Pemilu 2024 dirinya beserta seluruh kader PDI Perjuangan akan memenangkan capres Ganjar Pranowo di wilayah Kalimantan Barat.

"Target kita Pak Ganjar menang di Kalimantan Barat. Kita siap berjuang untuk meraih kemenangan dan menuju Indonesia emas dimasa yang akan datang," tegas Cornelis.

Lebih jauh Cornelis menegaskan seluruh kader PDI Perjuangan bergerak dengan berlandaskan instruksi partai dan sebagai petugas partai seluruh kader PDI Perjuangan, siap berjuang meraih kemenangan ketiga di Pemilu 2024 mendatang.

"Kita bergerak berdasarkan instruksi partai, partai menugaskan kita, kita semua harus siap bekerja dan berjuang untuk meraih kemenangan serta mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai presiden untuk melanjutkan apa yang telah dikerjakan oleh Presiden Joko Widodo selama 10 tahun memimpin Indonesia," pungkas Cornelis.

(Tim Red)

Sabtu, 29 Juli 2023

Ribuan Masyarakat Kalbar Menghadiri Syukur Ulang Tahun Ke-70 Cornelis

Ribuan Masyarakat Kalbar Menghadiri Syukur Ulang Tahun Ke-70 Cornelis
LANDAK - Ribuan Masyarakat Kalimantan Barat Menghadiri Perayaan Syukur Ulang Tahun Ke-70 Tahun Drs. Cornelis, M.H Anggota DPR RI Komisi II Fraksi PDI Perjuangan Dapil Kalbar 1 yang di meriahkan secara langsung di halaman kediamannya di Ngabang. Kamis, (27/07/2023) Malam.

Pada kesempatan tersebut Cornelis mengucapkan syukur Kepada Tuhan yang maha kuasa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga dirinya bisa merayakan ulang tahun Ke-70 Tahun, dan berkat yang maha kuasa juga kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani yang baik, sehingga kita bisa berkumpul di sini untuk bersuka cita.

"Saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang memberikan umur 70 Tahun ini, dan saya mengucapkan terima kasih kepada istri Frederika Cornelis, Kedua Anak Saya dan Menantu serta cucu-cucu, yang telah mempersiapkan acara Syukuran ini dengan begitu meriah dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada keluarga dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat atas Doa dan Dukungan yang telah mensukseskan acara ini," ucap Cornelis.

Lebih lanjut Cornelis mengucapkan terima kasih kepada Para Pejabat yang telah hadir pada acara ini, dari Gubernur Kalbar Bupati Landak, Bupati Kapuas hulu, Bupati Sanggau, Sekda Prov Kalbar, Sekda Landak, Anggota DPRD Provinsi Kalbar, serta anggota DPRD Kabupaten di Kalbar, teman-teman lama, para kepala dinas dan masih banyak lagi tidak bisa di sebut satu persatu.

"Sekali lagi saya ucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semuanya dan kepada uskup agung Pontianak yang telah memimpin misa bersama dengan para pastor dan suster saya juga ucapkan terima kasih semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua," tutur Cornelis.

Tidak lupa Cornelis mengingatkan kepada seluruh masyarakat yang datang untuk tidak lupa pemilu 2024 sudah dekat, jangan ada yang tidak terdaftar sebagai pemilih bagi yang sudah boleh memilih, Karena jika tidak terdaftar maka tidak akan bisa memberikan hak suaranya.

"Oleh karena itu, di cek data pemilih melalui pemerintah desa, apakah anda sudah terdaftar atau tidak, jika belum terdaftar, daftarkan diri agar dapat memberikan hak suaranya di Pemilu 2024," tutup Cornelis. (Dekky)

Senin, 03 Mei 2021

Tinjau Pembangunan di Kalbar, Cornelis Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia

Tinjau Pembangunan di Kalbar, Cornelis Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia
Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH Reses di Perbatasan Indonesia-Malaysia.

BorneoTribun Kapuas Hulu, Kalbar -- Anggota DPR RI Komisi II, Anggota Badan Anggaran dan juga Anggota Badan Pengawas Bidang Pengawasan Perbatasan, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, melaksanakan kunjungan kerja (Reses) masa persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 di perbatasan Negara Republik Indonesia - Malaysia, Provinsi Kalimantan Barat.

Hal tersebut ia lakukan, untuk meninjau secara langsung pembangunan di daerah perbatasan.

Cornelis menyampaikan, bahwa dalam rangka masa reses tersebut, khusus menyangkut pembangunan strategis nasional yaitu menyangkut perbatasan Negara antara Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia.

Dijelaskannya, dirinya melaksanakan Reses di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, seperti di Kabupaten Kapuas Hulu pada 23 April 2021 lalu, di Kabupaten Bengkayang pada 26 April 2021 dan di Kabupaten Sambas pada 28 April 2021.

"Program pembangunan strategis nasional ini semenjak saya menjadi Gubernur Kalimantan Barat, memang sudah diprogramkan bersama dengan Presiden RI, Joko Widodo, dan saat ini saya di DPR RI pada Komisi II yang memang membidangi perbatasan. Untuk itu, saya langsung mengadakan pengawasan pembangunan di perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Negara Malaysia," ujar Cornelis, dihubungi di kediamannya, di Ngabang, Kabupaten Landak, Minggu (2/5/2021).

Menurut Cornelis, Pemerintah sangat serius untuk membangun perbatasan RI-Malaysia, dimana pembangunan tersebut masih berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, masyarakat harus memberikan dukungan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Selain masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga harus memberikan dukungan terhadap Pemda yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia.

"Karena jika tidak ada dukungan proyek pembangunan di perbatasan, maka pembangunan tersebut bisa terganggu, sementara ini pembangunan strategis nasional yang menyangkut bagaimana koneksivitas antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan lainya. Dengan terbangunnya jalan hingga terkoneksi sampai ke ibukota, yakni ke ibukota Negara yang baru nanti (Kalimantan Timur), maka kita harapkan dari Putusibau itu ke ibukota negara yang baru hanya tiga jam perjalanan. Jadi, Kalimantan itu sudah terkoneksi semua sehingga kesatuan dan kesatuan itu bukan hanya isapan jempol, tetapi sudah menyatu," ungkap Cornelis.

Dikatakannya lebih lanjut, kebetulan nantinya dari Temajo ke Aruk, Aruk ke Jagoi Babang, Jagoi Babang ke Entikong, Entikong ke Sunge Keli, Sunge Keli ke Badau, Badau ke Putusibau, Putusibau Nanga Era sampai ke Kalimantan Timur, bisa terhubung dengan satu jalur, kalau bisa pembangunan perbatasan ini sudah selesai di tahun 2024 mendatang.

"Ternyata di daerah Entikong sampai dengan Kapuas Hulu, badan jalan sudah dibangun, di Badau ke arah Sintang sudah dibangun. Namun, yang menjadi persoalan sekarang adalah antara Entikong dengan Badau itu badan jalan sudah jadi tetapi pengerasan jalanya belum, sehingga hancur kembali, oleh karena itu yang kita harapkan kepada pemerintah, untuk cek ulang pembangunan di sana," tegasnya.

Cornelis menyampaikan, bahwa perbatasan antara Negara Republik Indonesia dan Malaysia, selama Indonesia merdeka, baru Presiden Jokowi yang memberikan perhatian penuh untuk membangun perbatasan, dengan tujuan agar daerah-daerah ini tidak diambil oleh negara sebelah, atau kita tidak mau pengalaman Sempadan dan Ligitan, mungkin beliau melihat itu, sehingga beliau dengan sungguh-sungguh dan serius untuk membangun daerah perbatasan ini, sehingga kita tetap bisa menjaga NKRI dan tidak diganggu atau daerahnya tidak diambil.

"Hasil dari kunjungan kerja ini nanti akan kami sampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, karena beliau adalah leading sektornya untuk menangani perbatasan ini yang mengkoordinasikan  beberapa Kementrian, dan selanjutnya sebelum pembangunan perbatasan diselesaikan, kita harapkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sudah ada perjanjian Bilateral untuk perdagangan internasional, sehingga apa yang diinginkan, yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan itu bisa terwujud dan akan terjadi perdagangan yang legal, hal ini harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pemerintah Indonesia dan Malaysia, kita bisa jual apa saja ke Malaysia dan Malaysia bisa jual apa saja pula ke kita, sehingga dalam kondisi negara seperti sekarang ini akibat bencana non alam COVID-19 ini bisa memberikan atau menumbuhkembangkan atau ada daya ungkit ekonomi ke daerah perbatasan," pungkas Cornelis. (Uncak/Nt)

Jumat, 23 April 2021

Pemkab Kapuas Hulu dapat perhatian pembangunan terpadu Perbatasan Dari Pusat

Pemkab Kapuas Hulu dapat perhatian pembangunan terpadu Perbatasan Dari Pusat

BorneoTribun Kapuas Hulu -- Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan menuturkan apresiasinya kepada Pemerintah Pusat dan DPR RI. Pasalnya banyak pembangunan yang telah dilakukan Pemerintah Pusat (Pempus) di kabupaten Kapuas Hulu.

“Kami berterimakasih Pempus telah memberikan perhatian Kapuas Hulu sangat besar seperti jalan nanga Badau-Empanang-Sintang. Itu pembangunannya multiers sekitar Rp 200 miliar anggarannya,” ujarnya, disela kegiatan reses Cornelis, Anggota Komisi II DPR RI, di PLBN Badau, Kamis (22/4/2021).

Tahun ini, kata Bupati, gerakan pembangunan terpadu perbatasan secara nasional, Kapuas Hulu juga dapat perhatian pembangunan. Hanya saja anggaran pembangunan itu dikelola kementerian terkait. “Anggarannya jg cukup besar,” ujar Bupati.

Selama ini, kata Bupati, Pemda Kapuas Hulu sudah berusaha mengunjungi dan menjaring kebutuhan pembangunan. Adanya reses bapak Cornelis diharapkan dapat mempererat hubungan dalam kebijakan pembangunan.

“Pemkab Kapuas Hulu terus berupaya mewujudkan visi misi Kapuas Hulu HEBAT. Kami sangat membutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Pusat dan DPR RI,” ucapnya.

Bupati juga mengharapkan Anggota DPR RI, Cornelis dapat membantu penganggaran jalan poros Empanang- Puring Kencana. Jalan tersebut merupakan jalan di kawasan perbatasan.

“Infrastruktur jalan menuju Puring Kencana belum bisa kami perjuangkan. Ini kami harapkan bapak Cornelis bisa membantu ini. Ini sekitar 20an kilometer jalan yang belum berstatus baik,” tuntasnya. 

Reporter: Hms
Editor: Yakop

Jumat, 09 April 2021

Cornelis minta MenPAN-RB Ingatkan Kepala Daerah Jangan Seenaknya Mutasi Pegawai

Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH
Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH.

BorneoTribun Jakarta -- Komisi II DPR RI menggelar Rapat Kerja Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) tingkat 1 ke-2 dengan Pemerintah, bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) RI, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Menteri Hukum dan HAM RI serta Menteri Keuangan RI, terkait pandangan pemerintah atas penjelasan DPR RI, penyerahan Daftar Inventarisasi Majalah (DIM) dan Pembentukan Panja RUU tentang ASN, Kamis (8/4/2021).

Pada kesempatan itu, Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH, meminta kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI, untuk mengingatkan Kepala Daerah terpilih, baik Gubernur, Walikota maupun Bupati yang baru dilantik, agar tidak seenaknya melakukan mutasi terhadap pegawai.

"Kasihan pegawai, seharusnya diberikan batas misalkan selama 6 (enam) bulan atau lebih, barulah dievaluasi. Karena ini banyak terjadi, dimana setelah pelantikan Kepala Daerah, banyak ASN yang dimutasikan. Kalau bisa Komite ASN, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI memberikan surat penegasan kembali, supaya Gubernur, Walikota maupun Bupati yang baru dilantik tidak semena-mena terhadap Aparatur Sipil Negara atau Pegawai Negeri Sipil," tegas Cornelis.

Dijelaskan Cornelis, Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan birokrasi, dimana tugas sehari-hari birokrasi adalah melaksanakan tugas pemerintahan.

"Sangat Kasihan para pegawai, mereka sudah berkerja sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, namun saat pergantian pimpinan yang baru di daerah, ada pegawai yang dipecat, ada yang dibebaskan tugaskan (non job) karena diduga terlibat mendukung si A atau si B," terangnya.

Cornelis menyatakan, bahwa dirinya sangat membela pegawai, karena dirinya sendiri berasal dari pegawai, mulai dari pegawai harian, sampai calon pegawai, kemudian menjadi Staf di kantor Kecamatan, dan menjadi Kepala Bagian, Kepala Bidang, menjadi Camat, Bupati dan Gubernur, sehingga dirinya sangat merasakan penderitaanya sebagai seorang pegawai. 

"Jadi, saya mohon dengan sangat kepada Gubernur, Walikota dan Bupati yang baru dilantik, jangan semena-mena kepada pegawai yang ada," ungkap Cornelis. (YK/NT)

Senin, 29 Maret 2021

Anggota DPRD RI Cornelis Kecam Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar

Anggota DPRD RI Cornelis Kecam Keras Bom Bunuh Diri di Gereja Katedral Makassar
Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH.

BorneoTribun Jakarta -- Anggota DPR RI Komisi II, Fraksi PDI Perjuangan, Daerah Pemilihan Kalimantan Barat 1, Drs. Cornelis, MH mengecam keras dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas ledakan yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Minggu (28/3/2021). 

"Saya mengutuk keras dan menyampaikan duka cita yang mendalam atas ledakan yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimanapun dasarnya, tindakan kekerasan seperti itu tidaklah dibenarkan, karena perbuatan seperti itu adalah perbuatan yang tercela, terkutuk dan sangat merendahkan martabat manusia," ujar Cornelis, dihubungi, Minggu malam. 

Cornelis meminta kepada seluruh umat kristiani terkhusus umat Katolik di seluruh Indonesia, untuk tidak mudah terprovokasi dengan kejadian ledakan di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan tersebut. 

"Saya meminta kepada seluruh umat kristiani terkhusus umat Katolik di seluruh Indonesia, untuk tidak mudah terprovikasi dengan ledakan yang terjadi di depan Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Dan saya juga menghimbau kepada seluruh umat kristiani yang ada di Indonesia agar tidak takut dan resah dengan kejadian seperti ini, namun kita tetap waspada terhadap ancaman yang serupa," tegasnya.

Menurut Cornelis, kasus tersebut serahkan dan percayakan kepada pihak kepolisian.

"Saya yakin Kepolisian akan mengusut tuntas kasus tersebut dan akan menciptakan suasana aman maupun nyaman bagi masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Makassar. Makassar bukan hanya menjadi keprihatinan umat Katolik semata. Melainkan juga keprihatinan seluruh bangsa dan negara Indonesia ini," ungkap Cornelis. (Uncak/Noto)

Sabtu, 15 Agustus 2020

Cornelis: Pilkada Kapuas Hulu, Masyarakat Jangan Golput

 

Dok.Foto: uncak/noto.


BORNEOTRIBUN | KAPUAS HULU -- Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tujuannya untuk mencari atau memilih pemimpin yang betul-betul paham dan mengerti tentang rakyat. Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI asal Kalimantan Barat, Drs. Cornelis, MH ditemui wartawan usai melakukan pertemuan dengan Bupati Kapuas Hulu dan unsur Forkopimda serta pihak terkait lainnya dalam resesnya, di kantor Bupati setempat, Jumat (14/8/2020).


"Demikian juga rakyat, jangan sampai masa bodoh atau tidak mau ikut milih atau menjadi golput," kata Cornelis.


Menurut Cornelis, apabila dalam Pilkada mendatang masyarakat banyak yang golput, nanti ketika masyarakat ada masalah, namun Bupati terpilih tidak mau mengurus masalah yang dihadapi oleh masyarakat tersebut, maka jangan salahkan Bupati terpilih.


Jadi, masyarakat harus ikut berpartisipasi dalam memilih pemimpin pada Pilkada mendatang. Karena kasihan kepada masyarakat itu sendiri apabila nanti Bupati juga masa bodoh terhadap mereka. 


Sebab, negara sudah memberikan kesempatan dan hak kepada rakyat untuk menentukan atau memilih pemimpinnya di daerah," ungkap Cornelis.(yk/uncak/nt)

Hukum

Peristiwa

Kesehatan

Pendidikan

Kalbar

Tekno