Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Redaksi    Selasa, Agustus 06, 2024    Comment   

Kolaborasi Kota Pontianak dan Pemkab Kubu Raya untuk Pengendalian Inflasi Daerah

Penjabat Wali Kota Pontianak Ani Sofian meneken MoU kerja sama pengendalian inflasi berbasis di kawasan di Aula Kantor Bupati Kubu Raya.

PONTIANAK - Pemerintah Kota Pontianak dan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya kini menjalin kerja sama strategis untuk mengendalikan inflasi berbasis kawasan. 

Kerja sama ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat di wilayah ini.

Penjabat Wali Kota Pontianak, Ani Sofian, menjelaskan pentingnya menjaga stabilitas inflasi demi kesejahteraan masyarakat, khususnya para petani. 

"Penurunan inflasi yang berlebihan bisa berdampak buruk bagi petani karena harga pangan terus merosot sementara biaya produksi melonjak naik," ungkap Ani Sofian dalam sebuah pernyataan di Pontianak, Senin. 

"Penting untuk menjaga keseimbangan inflasi agar petani tetap terdorong untuk mengembangkan produksi mereka dan memastikan ketersediaan pangan."

Langkah-langkah Pengendalian Inflasi

Dalam upaya mengendalikan inflasi, Pemerintah Kota Pontianak telah mengadopsi beberapa langkah strategis, termasuk rutin melaksanakan operasi pasar atau gerakan pasar murah. 

Pasar murah ini dinilai efektif dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok dan menjaga ketersediaan barang di pasaran. 

Selain itu, koordinasi dengan para distributor juga dilakukan untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok saat terjadi kelangkaan.

Komunikasi dengan masyarakat juga menjadi prioritas untuk mencegah kepanikan ketika terjadi kekurangan stok bahan pokok. 

"Sosialisasi untuk mengajak masyarakat berbelanja secara bijak sangat penting," tambah Ani Sofian. 

Selain itu, ia menekankan bahwa Kota Pontianak bergantung pada kabupaten sekitar, khususnya Kabupaten Kubu Raya, dalam memenuhi kebutuhan bahan pokok.

"Dengan adanya kerja sama ini, diharapkan tercipta stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok yang memadai bagi masyarakat Kota Pontianak dan sekitarnya," jelasnya.

Sinergi Regional untuk Pengendalian Inflasi

Sementara itu, Pj Bupati Kubu Raya, Kamaruzzaman, mengungkapkan bahwa selain bekerja sama dengan Pemkot Pontianak, pihaknya juga menjalin kerja sama dengan Pemkab Mempawah dalam upaya pengendalian inflasi daerah berbasis kawasan. 

Menurutnya, sinergi ini diharapkan dapat memperkuat pengendalian inflasi di ketiga daerah tersebut, mengingat hubungan erat antara Kabupaten Kubu Raya sebagai pemasok utama bahan pokok dan Kota Pontianak sebagai pusat konsumsi.

"Kami melakukan kerja sama ini untuk saling memberikan penguatan," jelas Kamaruzzaman. 

Kamaruzzaman juga menambahkan bahwa lebih dari separuh komoditas bahan pokok di Kota Pontianak berasal dari Kabupaten Kubu Raya, sehingga sinergi dalam pengelolaan komoditi sangat penting.

"Dalam bahasa sederhana, inflasi itu berkaitan dengan ketersediaan, keterjangkauan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif," terangnya. 

"Hari ini, kami duduk bersama untuk menentukan pemetaan melalui kerja sama dan kesepakatan terkait pengendalian inflasi," tambahnya.

Lebih lanjut, Kamaruzzaman menekankan pentingnya memastikan ketersediaan barang yang dibutuhkan masyarakat dengan harga yang terjangkau, yang dibarengi dengan daya beli masyarakat.

Kerja sama ini diharapkan dapat menjadi langkah efektif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya. 

Dengan sinergi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, tantangan inflasi dapat diatasi bersama.

Jelang Idul Fitri, Kemendagri Tekankan Jaga Dan Kendalikan Inflasi

Redaksi    Rabu, April 05, 2023    Comment   

Jelang Idul Fitri, Kemendagri Tekankan Jaga Dan Kendalikan Inflasi

Rapat koordinasi pengendalian inflasi bersama Kemendagri.

Pontianak, Kalbar - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dilaksanakan secara rutin setiap minggu. 

Kegiatan ini telah diikuti oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kesekian kalinya yang dipimpin langsung oleh Inspektur Jenderal Kemendagri Komjen Pol. Tomsi Tohir Balaw, M.Si.,dan kali ini diikuti secara daring oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat dr. Harisson, M.Kes., secara daring dengan didampingi Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov. Kalbar Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Setda Prov. Kalbar Frans Zeno, S.STP., beserta jajaran, Selasa (4/4/2023).

Dalam arahannya, Komjen Pol. Drs. Tomsi Tohir Balaw, M.Si., kembali menyampaikan agar terus menjaga dan mengendalikan inflasi karena hal yang sangat berperan penting dalam kestabilan ekonomi rakyat Indonesia.

"Karena inflasi ini menyangkut kenaikan harga barang dan jasa, terutama yang berhubungan dengan produk produk kita. Semua survei yang kita lihat menjadi perhatian rakyat tentang kenaikan inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, lapangan kerja serta isu-isu lain," ungkap Tomsi Tohir.

Ia juga mengingatkan agar bersama-sama melihat tren kenaikan harga barang dan jasa pada setiap daerah, dengan memberikan perhatian pada barang - barang yang menjadi komoditas.

"Apa saja yang perlu di atensi dan perlu di intervensi khusus, apalagi sekarang sudah masuk di pertengahan bulan Suci Ramadhan. Dan biasanya harga bahan pokok di Bulan suci Ramadhan dan memasuki Hari Raya Idul Fitri juga mengalami peningkatan permintaan," tambahnya.

Adapun saat ini, hasil survei untuk inflasi di daerah-daerah terkendali dan cukup baik, namun masih terdapat beberapa daerah yang menjadi perhatian dalam tahap pengendalian inflasi.

"Oleh karena itu, saya berharap kepada daerah yang belum maksimal dalam menjaga kestabilan harga guna mempermudah dalam mengendalikan inflasi," pintanya.

Pada rakor kali ini kita dapat menyimpulkan bahwa ada 9 poin penting terkait hasil monitoring dan evaluasi (Monev) dari Tim Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). 

Beberapa upaya yang harus dilakukan dan dilaporkan Pemda diantaranya: 

1. Pemantauan harga dan stok untuk mematikan kebutuhan tersedia,

2. Rapat teknis tim pengendali inflasi daerah,

3. Menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting,

4. Pencanangan gerakan menanam,

5. Melaksanakan operasi pasar murah bersama dinas terkait,

6. Melaksanakan sidak ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang,

7. Berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan,

8. Merealisasikan BTT untuk dukungan pengendalian inflasi, dan

9. Memberikan bantuan transportasi dari APBD.

(Rfa/R. Hermanto)

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring

Redaksi    Senin, Maret 27, 2023    Comment   

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring

Pemprov Kalbar Ikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah Bersama Mendagri Secara Daring.

Pontianak, Kalbar – Permintaan pasar terhadap berbagai komoditas bahan pokok di Bulan Suci Ramadhan semakin meningkat di seluruh wilayah negeri. 

Untuk mengantisipasi lonjakan harga dan menjaga ketersediaan stok bahan pokok di daerah, dr. Harisson, M.Kes., Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat mengikuti Rapat Pengendalian Inflasi Daerah yang rutin diselenggarakan secara daring di Data Analytic Room Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (27/3/2023).

Dalam arahannya, Mendagri menegaskan agar Pejabat Pemerintah dan ASN dilarang untuk melaksanakan kegiatan buka puasa bersama di Bulan Suci Ramadhan 1444 H/Tahun 2023.

"Saya tegaskan, kami larang kegiatan Buka Puasa Bersama pejabat dengan ASN staf-stafnya. Tetapi, saya anjurkan para pejabat pemerintah untuk mengadakan kegiatan Buka Puasa Bersama dengan masyarakat yang tidak mampu, seperti anak yatim piatu dan kaum dhuafa. Jadi, para pejabat mendatangi masyarakat yang kurang mampu dan mengadakan kegiatan di permukiman warga," tegas Mendagri.

Tak hanya itu, penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dalam berbagai bentuk juga harus diperbanyak oleh pemerintah daerah selama Bulan Suci Ramadhan, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa. 

"Jadi, genjot di bulan ini. Manfaatnya sangat penting untuk membantu. Kalau diberikan uang tunai, otomatis daya belinya akan tinggi. Diberikan sembako, ketahanan pangannya akan kuat. Ini juga akan berdampak kepada pengendalian inflasi," tutup H. Tito Karnavian.

Turut menghadiri Rapat Pengendalian Inflasi Daerah antara lain Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Prov Kalbar, Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si., dan Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Frans Zeno, S.STP.

(Irf/R. Hermanto)